1
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Penyusunan laporan
keuangan daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan
keuangan daerah.
Laporan keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan .
Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis
akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah
Daerah.
Pelaporan keuangan daerah adalah/ laporan pertanggungjawaban pemerintah
daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta
menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang selama satu
periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan
2
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
efisiensi pemerintah Kabupaten Batang, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang disusun untuk
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun
politik dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang
telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah
Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek
maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah
daerah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan;
7. Menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan
anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional ( LO ) aset,
kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 disusun
berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
3
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
4
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Batang tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Batang Nomor 41 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Batang tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 41);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 59 tahun 2015 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun
anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 59).
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2015 Nomor 69 );
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2015 Nomor 70 );
6
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3.1. Unsur Laporan Keuangan.
LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas
dalam Pemerintah Kabupaten Batang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD
dan BLUD. LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :
A. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan
Pembiayaan Daerah. Data/informasi Keuangan mengenai Pendapatan
Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja
Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data / informasi keuangan
mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan yang sah, Belanja
Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan,
Belanja Tak terduga, Transfer dan Pembiayaan ( penerimaan dan
pengeluaran ) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan
yang terdiri dari SAL awal, Silpa/Sikpa, koreksi dan Saldo Akhir.
C. Neraca
Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada
Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset
Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset
Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD
(BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan
Ekuitas.
D. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran
kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)
selama Tahun Anggaran 2015.
E. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan LO,
beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas yang
penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.
7
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
F. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit – LO, koreksi dan
ekuitas akhir.
G. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar
mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2015 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD,
Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan PPKD (BUD). Laporan
Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Laporan realisasi
Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan Atas Laporan Keauangan, sedangkan Laporan Keuangan PPKD
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Opersional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
1.3.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 disusun
dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun
sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual.
Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Pemerintahan pada Pemerintah Daerah
dan Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang.
8
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya
penyajian kembali (restatement) untuk pos-pos yang ada pada pos Neraca.
Berdasarkan identifikasi maka perlu disajikan kembali antara lain untuk
akun sebagai berikut :
Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan
piutang.
Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja,
apabila belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun
beban dibayar.
Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi
penyusutan
Aset tidak Berwujud, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi
akumulasi amortisasi
Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga
akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo.
Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada
periode sebelumnya belum disajikan.
Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam
pengklasifikasian entitas berbeda.
Penerapan basis akrual pertama kali juga menghasilkan Laporan
operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL.
Untuk membandingkan dengan laporan sebelumnya, kami sajikan juga
Laporan Operasional Tahun 2014 dan Laporan Perubahan Ekuitas 2014.
9
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015
memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun
Anggaran 2015 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3.1. Unsur Laporan Keuangan.
1.3.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
10
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan
tahun berjalan
5.2.3. Sisa lebih / kurang pembiayaan Anggaran
5.2.4. Koreksi Kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
5.2.5. Saldo Anggaran Akhir
5.3. Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4. Laporan Arus Kas
5.4.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.4.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
5.4.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.4.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.4.5. Saldo Akhir Kas
5.5. Laporan Operasional
5.5.1. Pendapatan LO
5.5.2. Beban
5.5.3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
5.5.4. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional
5.5.5 Pos Luar Biasa
5.5.6 Surplus / Defisit Laporan Operasional
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1. Ekuitas Awal
5.6.2. Surplus / Defisit LO
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan
Mendasar
5.6.4. Ekuitas Akhir
Bab VI Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.
Bab VII Penutup.
11
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
BAB II
EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1. EKONOMI MAKRO
Kabupaten Batang yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14
Juli 1965 berada pada jalur utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas
daerah Kabupaten Batang adalah 78.864,16 ha dan mempunyai batas-batas
wilayah:
a. Sebelah utara : Laut Jawa
b. Sebelah selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
c. Sebelah barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan
d. Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
Sebagai daerah agraris dimana sektor pertanian dan perkebunan merupakan
sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, luas pemanfaatan lahan
pertanian adalah sebagai berikut:
a. Tanah sawah : 22.411,08 Ha
b. Tanah Perkebunan : 7.909,11 Ha
c. Tegal/Huma : 19.250,75 Ha
d. Padang Rumput : 89,95 Ha
Potensi tanaman di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan
adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis
tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang
daun, kentang, kubis dan cabai. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian,
rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan
adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.
Potensi perikanan Kabupaten Batang dapat dilihat dari letak geografis di
tepi pantai Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil
merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan laut
maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak (air payau) dengan potensi
lahan seluas 1.429,2 ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan
perairan umum (sungai, waduk, sawah, dan genangan air).
12
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2.1.1. Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa
besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan
produksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari
nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Dengan melihat
kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka
dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang
perekonomian daerah.
Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan
oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB
Kabupaten. Menurut harga berlaku, pada Tahun 2014 sektor industri
pengolahan memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan
PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 27,43%, disusul sektor Pertanian
sebesar 23,80%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor
Perdagangan, hotel dan Rumah Makan sebesar 17,81%. Sektor
Pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terkecil yaitu
hanya 1,30%.
2.1.2. PDRB Per kapita
PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk
mengukur atau menilai indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu
daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah
(PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya
penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Sedang besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam
dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut.
Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku
setiap tahun mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan per kapita
terbesar lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2014 sebesar 11,97%.
Sedangkan berdasarkan harga konstan kenaikan pendapatan perkapita
tertinggi lima tahun terakhir juga terjadi pada tahun 2011 sebesar 4,88%.
13
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Tabel II.1. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Batang
Tahun 2010-2014
2010 6.503.164 11,87 2.917.243 4,98
2011 7.213.164 10,92 3.059.693 4,88
2012 7.927.043 9,70 3.182.878 4,42
2013 8.781.768 10,78 3.195.062 4,77
2014 9.832.841 11,97 3.504.015 4,68
Pertumbuhan
(% )
Pendapatan
perkapita adh
konstan 2000 (Rp)
Pertumbuhan
(% )
Pendapatan
perkapita adh
berlaku (Rp)
Tahun
Sumber : BPS Kabupaten Batang
Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku
sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan secara
terus-menerus. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar
Rp6.503.164.000.000,00, dan secara nominal terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2014 mencapai Rp9.832.841.000.000,00. Kenaikan PDRB
per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga
konstan 2000. Secara riil, Ternyata dari nilai PDRB per kapita sejak
tahun 2010 terus mengalami kenaikan dari sebesar
Rp2.917.243.000.000,00 menjadi Rp3.504.015.000.000,00 di tahun
2014.
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi
Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produk domestik
yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Andil terhadap
pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial, dan
penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, wilayah atau komponen
penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Batang.
14
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada Tahun 2014
mencapai 5,16 persen, turun sekitar 0,01 poin dibanding dengan laju
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,17 persen.
Tabel II.2. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Batang 2010-2014 (%)
Sektor 2010 2011 2012 2013 2014
1. Pertanian 2,95 2,38 1,62 3,03 2,91
2. Pertambangan & Penggalian 4,4 3,51 5,28 5,01 4,97
3. Industri Pengolahan 4,83 5,72 4,71 4,95 4,98
4. Listrik, Gas dan Air bersih 5,87 2,96 5,59 5,9 5,47
5. Bangunan 4,04 3,92 5,64 5,87 5,89
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,33 5,89 7,36 7,49 6,91
7. Angkutan dan Telekomunikasi 7,16 7,25 5,83 5,59 5,96
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 5,56 6,69 7,79 8,89 7,01
9. Jasa-jasa 8,63 9,17 7,74 5,03 6,15
PDRB 4,97 5,26 5,02 5,17 5,16
Sumber : BPS Kabupaten Batang
Andil sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Batang pada Tahun 2014 disumbang oleh sector Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 7,01
persen. Pada posisi berikutnya, oleh sektor Perdagangan, hotel dan
Restoran dan sektor Jasa-jasa yang masing-masing mempunyai
pertumbuhan sebesar 6,91 persen dan 6,15 persen.
Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang
cukup penting. Laju inflasi Kabupaten Batang pada Tahun 2014 7,66
persen lebih rendah dari inflasi tahun 2013 sebesar 8,08 persen.
Untuk Tahun 2014 ini laju inflasi tertinggi pada sektor Bahan
Makanan sebesar 13,64% disusul sektor Makanan jadi, Minuman, Rokok
dan Tembakau sebesar 7,89.%. Kumulatif inflasi tahun 2014 sebesar
7,66%.
15
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan keuangan daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Batang
dengan DPRD Kabupaten Batang. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun 2015.
Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.
2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Perencanaan terhadap target pendapatan daerah seyogyanya
memperhatikan kondisi perekonomian saat ini. Hal ini perlu diperhatikan, karena
kondisi saat ini ada kemungkinan bisa memberikan dampak pada Tahun
Anggaran 2015.
Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Batang
harus berupaya menggali berbagai potensi pendapatan daerah tanpa harus
membebani masyarakat. Hal ini dicanangkan dengan harapan secara bertahap,
Kabupaten Batang mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian
keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah.
Beberapa langkah yang ditempuh dapat dilakukan melalui intensifikasi
pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada
dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya langkah lainnya adalah
melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi
melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi
besar.
Dalam melaksanakan kegiatan operasional, pelaksanaan pendapatan daerah
selama ini lebih banyak diperoleh baik dari kewenangan yang dimiliki daerah
sebagai bentuk dari adanya kewenangan daerah otonomi.
A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perkembangan kondisi perekonomian saat ini, secara langsung
maupun tidak langsung juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian
secara makro dan global. Dampaknya, kondisi ini tentu memberikan
pengaruh terhadap kelangsungan kondisi keuangan di Kabupaten Batang
pada tahun anggaran 2015.
16
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Hingga saat ini dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional
maupun daya beli masyarakat tentu berpengaruh pada capaian PAD di
masing-masing daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Batang. Oleh karena itu
Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan tidak menerapkan kebijkan yang
memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahkan sebaliknya perlu ada
kebijakan yang bisa memberikan rangsangan atau insentif untuk menarik
agar perekonomian masyarakat stabil dan meningkat.
Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan
kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan
efisinsi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Untuk
mencapai target pendapatan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah
kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:
1. Optimalisasi berbagai sumber-sumber pendapatan daerah khususnya
sumber-sumber Pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pendataan
dan penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun regulasi
yang terkait lainnya.
2. Melakukan intensifikasi terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kesadaran untuk
membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Penyederhanaan terhadap sistem dan prosedur administrasi, terutama
sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, melakukan
peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta
melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan
Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan peningkatan mutu, kualitas,
kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
5. Mengoptimalkan pendapatan dengan tidak menaikkan tarif pajak maupun
menaikkan tarif retribusi / penyesuaian retribusi khusus retribusi parkir.
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas bagi
pemungut penerimaan daerah maupun pemberian operasional bagi
penerimaan pendapatan.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang
berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas
sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.
17
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
8. Melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai kebijakan pemerintah
Kabupaten Batang, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka
optimalisasi pendapatan daerah, memberikan respon positif terhadap
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.
9. Melakukan penetapan terhadap pendapatan dari hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, mempertimbangkan hasil dari nilai
kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi
penyertaan modal.
10. Menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah.
B. Kebijakan Dana Perimbangan
Pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 sudah dimulai sejak
bulan Juni 2014. Sedangkan penetapan alokasi Dana Perimbangan Tahun
Anggaran 2015 secara definitif belum ditetapkan. Oleh karena itu, maka
penentuan besarnya dana perimbangan menggunakan pagu perkiraan.
Guna mencapai target Pendapatan dalam meningkatkan dana
perimbangan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang antara
lain:
a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan
pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik;
b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap berbagai sumber
pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil pajak untuk mendukung
pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan daerah.
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
A. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015,
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus mempunyai daya dan upaya
dalam menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja
dan kegiatan yang senada, senafas dan sejalan dengan urusan yang
menjadi kewenangannya. Selain itu, perlu ada upaya-upaya kreatif dan
inovatif supaya Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih
18
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi
alokasi yang lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa.
B. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga.
Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan
keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perlu diperhitungkan accress
yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai
(gaji pokok dan tunjangan).
Kebijakan yang diambil dalam menentukan belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,
belanja tidak terduga dituangkan dalam program kegiatan adalah sebagai
berikut:
1. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah mendesak dan
diperlukan oleh masyarakat luas scara langsung , agar tercipta
stabilitas ekonomi dan daerah.
2. Kebijakan yang berhubungan dengan tumpuan hajat hidup sebagaian
besar masyarakat.
3. Kebijakan yang secara nyata akan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
4. Kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
5. Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan mutu sumber daya
manusia.
6. Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan pemberdayaan
masyarakat.
7. Kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja setempat.
8. Mengalokasikan belanja pendamping kegiatan Dana Alokasi Daerah.
9. Mengalokasikan belanja bunga loan ADB, belanja subsidi pelayanan
puskesmas, belanja hibah dan sosial serta bantuan kepada desa.
10. Anggaran belanja tidak terduga untuk estimasi kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak
dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun
berjalan.
19
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
11. Menghapus/menghilangkan belanja jasa administrasi keuangan
secara proporsional (jasa pelayanan SPMU/SP2D).
12. Jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa.
13. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan
yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi.
14. Penganggaran pengadaan barang ( termasuk aset tetap ) yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa.
15. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja, studi banding dan bimbingan teknis atau sejenisnya, dilakukan
secara selektif, dengan mempertimbangkan asepek-aspek urgensi
dan kompetetnsi serta memperhatikan target kinerja dan manfat dari
perjalanan dinas dimaksud.
16. Penganggaran belanja perjalanan dinas di luar kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi maksimal 20% dari anggaran kegiatan
yang bersangkutan.
2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
2.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari SILPA tahun
sebelumnya.
2.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan
pembentukan dana cadangan.
20
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2.4. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2015 disajikan secara ringkas sebagai berikut:
APBD Tahun 2015
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Surplus Penerimaan/Sisa
Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 1.380.012.662.978,00 1.396.266.245.120,81 16.253.582.142,81
Belanja dan Transfer 1.511.870.197.037,99 1.368.164.749.165,57 143.705.447.872,42
Surplus/(Defisit) (131.857.534.059,99) 28.101.495.955,24 159.959.030.015,23
2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 137.485.386.559,99 137.474.382.139,99 (11.004.420,00)
Pengeluaran Pembiayaan 5.627.852.500,00 5.627.459.063,00 393.437,00
Pembiayaan Netto 131.857.534.059,99 131.846.923.076,99 (10.610.983,00)
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran - 159.948.419.032,23 159.948.419.032,23
Dari data di atas, realisasi pendapatan melampaui target 1,18% yaitu
sebesar Rp16.253.542.142,81 dan Belanja yang tidak terserap 9,50% yaitu
sebesar Rp143.705.447.872,42.
Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah dapat kami
sajikan tersendiri dalam bentuk buku matrik sebagai hasil kompilasi pencapaian
kinerja keuangan SKPD se-Kabupaten Batang yang telah dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2015. Dalam CaLK ini akan kami sajikan ringkasan pencapaian
kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai urusan yang
telah dilaksanakan selama Tahun 2014 baik urusan wajib maupun urusan pilihan
yang diringkas dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Tahun 2015. Target Kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Batang disajikan dalam Buku LKPJ Bupati Tahun 2015.
21
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015
Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan
pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.
Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran
2015 secara ringkas adalah sebagai berikut:
1. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.396.266.245.120,81 lebih besar
Rp16.253.542.142,81 yaitu 1,18% dibandingkan dengan target
sebesar Rp1.380.012.662.978,00.
2. Realisasi belanja sebesar Rp1.368.164.749.165,57 lebih rendah
Rp143.705.447.872,42 atau 9,51 % dibandingkan dengan anggaran
sebesar Rp1.511.870.197.037,99.
3. Pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 terjadi surplus sebesar
Rp28.101.495.955,24 Sedangkan pada pembiayaan terdapat
pembiayaan netto sebesar Rp 131.846.923.076,99 sehingga terdapat
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp159.948.419.032,23
Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Batang selama
tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel III.1. berikut ini :
Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015
APBD Tahun 2015
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Surplus Penerimaan/Sisa
Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 1.380.012.662.978,00 1.396.266.245.120,81 16.253.582.142,81
Belanja dan Transfer 1.511.870.197.037,99 1.368.164.749.165,57 143.705.447.872,42
Surplus/(Defisit) (131.857.534.059,99) 28.101.495.955,24 159.959.030.015,23
2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 137.485.386.559,99 137.474.382.139,99 (11.004.420,00)
Pengeluaran Pembiayaan 5.627.852.500,00 5.627.459.063,00 393.437,00
Pembiayaan Netto 131.857.534.059,99 131.846.923.076,99 (10.610.983,00)
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran - 159.948.419.032,23 159.948.419.032,23
22
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA
Tahun Anggaran 2015 berasal dari over target pendapatan sebesar
Rp16.253.542.142,81 atau 1,18%; sisa anggaran belanja sebesar
Rp143.705.447.872,42 atau 9,50%; dan dari sisa pembiayaan netto
sebesar (Rp10.610.983,00) atau 0,008%.
Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun
Anggaran 2015 beserta realisasinya untuk setiap SKPD disajikan pada
Lampiran 1a dan 1b.
Sebagaimana disajikan pada lampiran tersebut, terdapat realisasi
pendapatan di beberapa SKPD yang tidak memiliki anggaran pendapatan.
Beberapa SKPD tersebut dinas dan badan yang bukan merupakan
penghasil pendapatan, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas dan
badan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan
melalui SKPD tersebut yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah,
diantaranya berasal dari pendapatan pengembalian belanja tahun lalu, dan
pendapatan jasa giro pemegang kas.
3.1.2 Realisasi Anggaran Tahun 2014 Dibandingkan dengan Tahun 2015
Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, pendapatan Tahun
2015 meningkat Rp185.049.254.793,89 atau 15,28%. Belanja Tahun
2015 meningkat sebesar Rp155.883.696.455,64 atau 12,86%.
Pembiayaan netto tahun 2015 menurun Rp6.702.525.866,01 atau 4,84%.
Sedangkan SILPA meningkat Rp22.463.032.472,24 atau 16,34% dengan
perhitungannya sebagai berikut:
2015 (Rp) 2014 (Rp) Rp % 1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 1.396.266.245.120,81 1.211.216.990.326,92 185.049.254.793,89 15,28
Belanja dan Transfer 1.368.164.749.165,57 1.212.281.052.709,93 155.883.696.455,64 12,86
Surplus/(Defisit) 28.101.495.955,24 (1.064.062.383,01) 29.165.558.338,25 (2.740,96)
2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 137.474.382.139,99 146.693.658.753,00 (9.219.276.613,01) (6,28)
Pengeluaran Pembiayaan 5.627.459.063,00 8.144.209.810,00 (2.516.750.747,00) (30,90)
Pembiayaan Netto 131.846.923.076,99 138.549.448.943,00 (6.702.525.866,01) (4,84)
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran 159.948.419.032,23 137.485.386.559,99 22.463.032.472,24 16,34
Realisasi Realisasi 2015-Realisasi 2014
23
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG
TELAH DITETAPKAN
Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian
target pendapatan maupun upaya optimalisasi belanja daerah antara lain sebagai
berikut:
3.2.1. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Pendapatan Daerah
Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya memperoleh pendapatan
sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan.
Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah melebihi yang ditargetkan. Sedangkan pada kelompok Dana
Perimbangan realisasi pendapatan di bawah target yang ditetapkan.
Adapun hambatan dan permasalahan utama dalam pendapatan daerah
adalah sebagai berikut:
Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menangani
pemungutan pajak;
Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
Banyak terjadi peralihan hak atas tanah namun tidak diikuti dengan
permohonan mutasi SPPT sehingga subyek pajak sudah berubah;
Kesulitan penagihan PBB tanah mrancang karena Wajib Pajak di luar
kota alamatnya tidak jelas dan tidak ada nomor telpon/HP yang bisa
dihubungi.
3.2.2. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Belanja Daerah
Realisasi belanja Tahun 2015 mencapai 90,50%. Untuk belanja langsung,
yakni untuk belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan, realisasinya
mencapai 88,49%.
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya:
Realisasi penyerapan anggaran di SKPD tidak berdasarkan pada
anggaran kas yang sudah direncanakan, sehingga pencairan dana
menumpuk di akhir tahun;
Adanya persepsi dari SKPD pengajuan pencairan Ganti Uang (GU)
jika uang persediaan sudah dipertanggungjawabkan 100%, sedangkan
di Juknis pengelolaan APBD Tahun 2015 menyebutkan bahwa
penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran apabila dana uang persediaan (UP) telah
24
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang
diterima;
Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai.
Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD antara pelaku yang
terkait kegiatan, pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;
Kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
yang tiap tahun mengalami perubahan;
Penerima bantuan sosial dan hibah tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana regulasi;
SKPD pengampu belanja hibah dan bantuan sosial mengajukan
pencairannya terlambat di penghujung akhir tahun sehingga tidak
terproses pencairannya.
Pengadaan alat peraga (DAK Pendidikan) gagal lelang, dikarenakan
pada waktu proses pelelangan penawaran tidak memenuhi syarat.
25
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-
undangan wajib meyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas pelaporan dalam LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 adalah
Pemerintah Kabupaten Batang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Batang memiliki
entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.
Entitas akuntansi adalah unit pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
di Kabupaten Batang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kantor, kecamatan, dan kelurahan.
Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015
No. Kode SKPD
1. 1.01.1.0 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2. 1.02.1.1 Dinas Kesehatan
3. 1.02.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah (APBD dan BLUD)
4. 1.03.1.1 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
5. 1.05.1.1 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya
Mineral
6. 1.06.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. 1.07.1.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8. 1.08.1.1 Badan Lingkungan Hidup
9. 1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. 1.12.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
11. 1.13.1.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.
13.
1.16.1.1
1.17.1.1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
14. 1.19.1.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
26
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
No. Kode SKPD
15. 1.19.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja
16. 1.20.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. 1.20.2.1 Bupati dan Wakil Bupati
18. 1.20.3.1 Bagian Pemerintahan Desa
19. 1.20.3.2 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
20. 1.20.3.3 Bagian Hukum
21. 1.20.3.4 Bagian Pengendalian Pembangunan
22. 1.20.3.5 Bagian Kesejahteraan Rakyat
23. 1.20.3.6 Bagian Perekonomian
24. 1.20.3.7 Bagian organisasi
25. 1.20.3.8 Bagian Umum
26. 1.20.3.9 Bagian Tata Pemerintahan
27. 1.20.4.1 Sekretariat DPRD
28. 1.20.5.1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29. 1.20.6.1 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(PPKD)
30. 1.20.7.1 Inspektorat
31. 1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah
32. 1.20.14.1 Kecamatan Batang
33 1.20.15.1 Kecamatan Tulis
34.
35.
1.20.16.1
1.20.17.1
Kecamatan Subah
Kecamatan Gringsing
36. 1.20.18.1 Kecamatan Limpung
37. 1.20.19.1 Kecamatan Tersono
38. 1.20.20.1 Kecamatan Reban
39. 1.20.21.1 Kecamatan Bawang
40. 1.20.22.1 Kecamatan Bandar
41. 1.20.23.1 Kecamatan Blado
42. 1.20.24.1 Kecamatan Wonotunggal
43. 1.20.25.1 Kecamatan Warungasem
44. 1.20.26.1 Kecamatan Kandeman
45. 1.20.27.1 Kecamatan Pecalungan
46. 1.20.28.1 Kecamatan Banyuputih
47. 1.20.29.1 Kelurahan Proyonanggan Selatan
27
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
No. Kode SKPD
48. 1.20.30.1 Kelurahan Proyonanggan Tengah
49. 1.20.31.1 Kelurahan Proyonanggan Utara
50. 1.20.32.1 Kelurahan Kauman
51. 1.20.33.1 Kelurahan Watesalit
52. 1.20.34.1 Kelurahan Sambong
53. 1.20.35.1 Kelurahan Kasepuhan
54. 1.20.36.1 Kelurahan Karangasem Utara
55. 1.20.37.1 Kelurahan Karangasem Selatan
56. 1.21.1.1 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
57. 1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
58. 1.26.1.1 Kantor Perpustakaan danArsip
59. 2.01.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
60. 2.02.1.1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
61. 2.04.1.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
62. 2.05.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan
63. 2.07.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD
Kabupaten Batang tahun anggaran 2015 adalah basis akrual untuk pengakuan
Pendapatan LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Basis
kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan.
Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2015 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
Peraturan Bupati Batang Nomor 70 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Batang.
28
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis
pengukuran pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan – LO,
beban, aset, kewajiban dan ekuitas
A. Pengukuran Pendapatan LRA
Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menambah hak pemerintah daerah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan
yang terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah ;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Pengukuran Pendapatan LRA dicatat berdasarkan penerimaan bruto dan tidak
diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
B. Pengukuran Belanja.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi
saldo anggaran lebih dalam periode saldo anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
1. Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Rekening
Umum Kas Daerah;
2. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah
terima barang dan jasa sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara
( BA ) serah terima.
3. Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa
tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang
bersangkutan.
Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:
a. Belanja Operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
29
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun
belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial.
b. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap
berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja untuk pengadaan
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
c. Belanja Lain-lain/Tak Terduga
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah Kabupaten Batang.
C. Pengukuran Pembiayaan
Pembiayaan ( financing ) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah
Keuangan Kabupaten Batang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang
perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
Pemerintah Kabupaten Batang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan dicatat sebesar nominal penerimaan atau pengeluaran.
D. Pengukuran Pendapatan LO.
Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan LO diukur dengan nilai
nominal yaitu aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah daerah dan
aliran yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Aliran masuk yang diterima
oleh Pemerintah Daerah, contoh pajak dengan metode self assesment. Aliran
yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah dengan metode official
assesment.
30
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Pengukuran Pendapatan Hibah LO adalah :
1. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang
diterima;
2. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang
menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat
terjadinya penerimaan hibah;
3. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak
menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan :
a. Menurut biayanya;
b. Menurut harga pasar; atau
c. Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.
Apabila pengukuran atas pendapaan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat
berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai
hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga cukup diungkapkan dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan.
E. Pengukuran Beban.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan
mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau
akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan
ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia )
pada saat pengakuan beban. Beban terdiri dari beban pegawai, beban
persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban
penyusutan dan beban lain-lain.
F. Pengukuran Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak
termasuk pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti
hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
31
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
pertambangan dan harta peninggalan sejarah. Aset diakui pada saat diterima
atau pada saat hak kepemilikan dan /atau penguasaannya berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar.
1. Aset Lancar
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini meliputi kas
dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
Pengukuran Aset lancar sebagai berikut:
a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Setara kas dinilai sebesar harga perolehan, tidak termasuk bunga/hasil
yang diharapkan akan diperoleh;
c. Kas dan setara kas dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah
dengan kurs pada tanggal neraca;
d. Untuk beberapa jenis investasi jangka pendek, terdapat pasar aktif
yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian
nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Sedangkan untuk investasi jangka pendek yang tidak memiliki pasar
yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai
wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,
misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya
perolehan.Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat
berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka
pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal
perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar,
biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain
yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito
tersebut.
e. Piutang .
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan / atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bedasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang
32
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang
belum dilunasi. Terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak
tertagih. Dasar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih adalah
berdasarkan umur piutang. Penilaian dan penyajian piutang sebesar
nilai bersih yang apat direalisasikan (net realizable value), yaitu dalam
penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan
penyisihan piutang tak tertagih ( allowance for doubtful account).
Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan
prosentase tertentu dari saldo piutang yang ada, dengan meneliti jatuh
tempo umur piutang sebagai berikut :
1) Lancar, apabila umur piutang kurang dari 1 tahun, penyisihan
piutang tak tertagih 0,5%
2) Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 tahun dan kurang dari 3
tahun, penyisihan piutang tak tertagih 10%
3) Diragukan, apabila umur piutang 3 tahun dan kurang dari 5 tahun,
penyisihan piutang tak tertagih 50%
4) Macet, apabila umur piutang 5 tahun atau lebih, penyisihan
piutang tak tertagih 100%
f. Persediaan.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah
Daerah , dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun
waktu 12 ( dua belas) bulan mendatang.
Pengukuran Persediaan dilakukan sebagai berikut:
1) Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat dengan biaya
perolehan;
2) Persediaan yang berasal dari kegiatan produksi pada SKPD
dicatat sebesar harga pokok produksi;
3) Persediaan yang berasal dari hibah atau donasi dicatat sebesar
nilai wajar persediaan.
Persediaan Pemerintah Kabupaten Batang dicatat secara periodik,
berdasarkan hasil inventarisasi fisik
33
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2. Aset Non Lancar
Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang,
aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
a. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan
investasi permanen.
1) Investasi non permanen yang berupa dana yang disisihkan
Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada
kelompok masyarakat, dicatat sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (Net Reliazable Value ). Nilai bersih bersih yang
dapat direalisasikan adalah jumlah yang benar-benar dapat
ditagih yaitu sebesar harga perolehan dikurangi perkiraan jumlah
tak tertagih ditambahkan dengan perguliran dana yang berasal
dari pendapatan dana bergulir.
2) Investasi Permanen
Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualkan,
tetapi untuk mendapatkan devidn dan / atau pengaruh yang
signifikan dalam jangka panjang dan / atau menjaga hubungan
kelembagaan . Investasi permanen dapat berupa : Investasi
jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan
modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehan yang
meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya
lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka
panjang tersebut.
b. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan
Pemerintah Kabupaten Batang atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.
34
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
1) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan;
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap
untuk digunakan.
1. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.
Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten
Batang adalah metode garis lurus dengan rumus :
Nilai perolehan ( penilaian )
Masa Manfaat
Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan
basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya. Selain tanah,
konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa
hewan, tanamandan buku perpustakaan tidak dilakukan
penyusutan secara periodik. Masa manfaat atau umur ekonomis
yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan
berdasarkan pada Keputusan Bupati Batang Nomor 940/690/2015
tentang Masa Manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Batang.
2) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua
pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap dipakai,
untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang
umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap tersebut adalah
sebagai berikut:
Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan
alat/perlengkapan olah raga yang sama dengan atau lebih
dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
35
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tetap
gedung dan bangunan baru yang nilainya samadengan dan
atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 diakui sebagai aset tetap
gedung dan bangunan dalam neraca;
Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang
sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah).
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan
terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) yang bisa dikategorikan
sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan
sebagai barang habis pakai.
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan
tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja
dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada
nilai tercatat aset yang besangkutan.
c. Dana Cadangan.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi
tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya
melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur
dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat
digunakan untuk peruntukan yang lain.
36
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset lainnya terdiri atas tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan
tuntutan perbendahraan, tuntutan Ganti kerugian daerah, aset
kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
Pengukurannya sebagai berikut:
Tagihan Piutang penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal
yaitu jumlah yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo;
Tagihan tuntutan perbendaharaan dicatat sebesar nilai nominal
dalam surat ketetapan pembebanan setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan
ke kas daerah;
Tuntutan ganti kerugian daerah dicatat sebesar nilai nominal
dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah
dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai
yang bersangkutan ke kas daerah;
Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai bersih
yang tercatat atau nilai bersih yang tercatat pada saat aset tersebut
diserahkan;
Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi
akumulasi amortisasi.
Aset lain-lain.
Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi,
kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang sudah tidak
bermanfaat. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah yang telah
diajukan ke pengelola barang.
37
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
G. Pengukuran Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Kabupaten Batang.
Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan
setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang mencakup semua
kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (
dua belas ) bulan mendatang.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah dengan menggunkanan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.
H. Pengukuran Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten
Batan pada tanggal pelaporan;
Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan
perubahan ekuitas.
38
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG .
1. Pengakuan Pendapatan LRA
Pengakuan pendapatan LRA ditentukan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan
semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
Oleh karena itu pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah perlu diinterpretasikan sebagai berikut:
Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
Pendapatan kas diakui saat diterima oleh bendahara penerimaan sebagai
pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
Rekening Umum Kas Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan
tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah;
Pendapatan kas diakui saat diterima Unit SKPD, Satuan Kerja /SKPD dan
digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan
syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui
sebagai pendapatan daerah;
Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang
digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai
pendapatan ;
Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya
sebagai pendapatan;
Jika bendahara penerimaan tersebut bukan merupakan bagian dari BUD
maka pendapatan yang diterima oleh bendahara SKPD yang belum
disetorkan ke kas daerah diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan
Layanan Umum Daerah.
Pengembalian atas penerimaan LRA yang terjadi pada periode berjalan diakui
sebagai pengurang Pendapatan LRA pada tahun terjadinya pengembalian
pendapatan. Pengembalain pendapatan LRA pada tahun berikutnya setelah
39
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
laporan keuangan disampaikan ke DPRD, yang bersifat normal dan berulang
dicatat sebagai pengurang pendapatan LRA pada tahun terjadinya
pengembalian. Koreksi dan pengembalian pendapatan LRA pada tahun
berikutnya bsetelah laporan keuangan disampaikan ke DPRD, yang bersifat
tidak normal dan tidak berulang, dicatat sebagai pengurang saldo anggaran
lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
2. Pengakuan Belanja
Belanja menurut basis kas diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan yang telah
dipertanggungjawabkan;
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan di SKPKD;
Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat
sebagai pengurang belanja tahun berjalan;
Penerimaan kembali belanja pada tahun anggaran berikutnya dicatat
sebagai penerimaan lain-lain LRA
3. Pengakuan Pembiayaan
Pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh
Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungan.
Pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh
Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu sumber pengeluaran.
4. Pengakuan Pendapatan LO
Pendapatan LO diakui pada saat :
a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan;
b. Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari Pendapatan.
Pendapatan LO yang diperoleh untuk beberapa periode, maka
pengakuannya dialokasikan untuk setiap periode pelaporan, kecuali
pendapatan LO yang berasal daro ijin gangguan (HO), IMB dan ijin trayek
maka pendapatan tersebut diakui seluruhnya pada saat kas diterima oleh
Kas Daerah;
40
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Pendapatan LO yang berasal dari BPJS diakui pada saat pengajuan claim
ke BPJS dan jika claim yang diterima tidak sesuai pengajuan maka
dibuatkan jurnal koreksi;
Pendapatan sekolah yang berasal dari APBD Propinsi, APBN, Komite
Sekolah dan BOS diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat dana tersebut
masuk ke rekening sekolah.
Pengakuan pendapatan pajak yang dipungut dengan metode self assesment
diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu
diterbitkannya surat ketetapan .
Pengakuan pendapatan pajak yang dipungut dengan metode official
assesment diakui pada saat telah diterbitkannya surat ketetapan yang
mempunyai kekuatan hukum.
Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada
rekening kas umum daerah.
5. Pengakuan Beban.
Beban diakui pada saat :
1) Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
2) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain
yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas
dalam kegiatan operasional Pemerintah.
3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu, contoh penyusutan atau amortisasi.
6. Pengakuan Aset
a. Pengakuan Aset Lancar sebagai berikut :
1) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan atau pada
saat kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah.
2) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka
pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoeh Pemerintah Daerah
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai.
41
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
3) Pengakuan Piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang
piutang; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan tdan telah
dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir
periode pelaporan.
4) Pengakuan persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya
dan/kepenguasaannya berpindah
b. Aset non lancar
1) Pengakuan investasi jangka panjang.
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila
memenuhi salah satu kriteria :
Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoleh Pemerintah;
Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai.
2) Pengakuan Aset Tetap
Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat
diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
Berwujud;
Mempunyai manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal ;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3) Pengakuan Aset Lainnya.
Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari
aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan /atau sarana berikut
fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat
pengadaan / pembangunan Gedung dan / atau sarana berikut
fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/
dioperasikan.
42
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika :
a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat
ekonomis dan / atau manfaat sosial di masa depan kepasa
entitas pelaporan atau entitas akuntansi;
b) Mempunyai masa manfat lebih dari 12 bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4) Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
yang dapat diukur dengan handal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/ atau
pada saat itu kewajiban timbul.
43
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan
keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas.
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Rekapitulasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk masing-masing SKPD
disajikan pada lampiran 1.a dan 1.b.
Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah
sebagai berikut :
5.1.1. PENDAPATAN LRA
Pada tahun anggaran 2015 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar
Rp1.380.012.662.978,00 dan direalisasikan sebesar
Rp1.396.266.245.120,81 atau 101,18% dari target yang telah ditetapkan.
Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam Tahun
Anggaran 2015 serta realisasi Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai
berikut:
Tahun 2015 Tahun 2014
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah 168.613.116.039,00 179.721.273.967,81 172.638.212.951,92
2 Pendapatan Transfer 1.090.054.629.939,00 1.096.477.395.839,00 996.496.836.760,00
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 121.344.917.000,00 120.067.575.314,00 42.081.940.615,00
1.380.012.662.978,00 1.396.266.245.120,81 1.211.216.990.326,92
Pendapatan
Berdasarkan rincian di atas terlihat realisasi Pendapatan Daerah tahun
2015 bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2014
lebih besar Rp185.049.254.793,89 atau 15,28 %.
44
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai
berikut:
5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2)
retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain PAD yang sah.
Realisasi PAD Tahun 2015 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun
2014 adalah sebagai berikut:
Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi PAD Tahun 2015 lebih besar Rp11.108.157.928,81
atau 6,59%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014,
realisasi PAD Tahun 2015 lebih besar Rp7.083.061.015,89 atau meningkat
2014
Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Pajak Daerah 48.432.250.000,00 51.482.053.384,00 42.714.336.489,00
2 Hasil Retribusi Daerah 14.171.059.120,00 16.211.683.279,00 25.247.348.616,00
3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
7.067.239.187,00 7.070.429.150,00 6.617.718.234,00
4 Lain-lain PAD yang Sah 98.942.567.732,00 104.957.108.154,81 98.058.809.612,92
168.613.116.039,00 179.721.273.967,81 172.638.212.951,92
2015
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Lain-lain Pendapatan yang Sah
Grafik V.I Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah
78,53%
8,58%12,89%
45
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
4,10%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap
PAD yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi 58,40%.
Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2015 dan 2014
diuraikan sebagai berikut:
5.1.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan
Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang dikelola oleh
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Realisasi PAD selama TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Berdasarkan rincian pendapatan pajak daerah di atas terlihat bahwa bila
dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan pajak daerah
Tahun 2015 lebih besar Rp3.049.803.384,00 atau naik 6,30%. Kenaikan
terbesar ada pada Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu sebesar
21,57% dari anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi
Tahun 2014, realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2015 lebih besar
Rp8.767.716.895,00 atau meningkat 20.53%.
Pendapatan pajak daerah tersebut termasuk pendapatan 2015 dan baru
disetor tahun 2016 yang berada pada bendahara penerimaan DPPKAD
sebesar Rp.3.151.000,00.
2015 2014
Pendapatan Pajak Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Pajak Hotel 307.000.000,00 319.577.750,00 296.457.875,00
Pajak Restoran 1.426.000.000,00 1.565.033.348,00 1.465.708.525,00
Pajak Hiburan 375.750.000,00 436.584.450,00 226.388.400,00
Pajak Reklame 995.000.000,00 1.142.398.350,00 997.225.350,00
Pajak Penerangan Jalan 18.500.000.000,00 18.987.341.479,00 16.029.130.753,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 150.000.000,00 165.035.000,00 204.919.000,00
Pajak Parkir 16.500.000,00 19.495.000,00 16.800.000,00
Pajak Air Tanah 355.000.000,00 399.995.049,00 389.547.391,00
Pajak Sarang Burung Walet 57.000.000,00 61.150.000,00 65.910.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2 18.250.000.000,00 18.659.567.943,00 17.038.292.291,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
8.000.000.000,00 9.725.875.015,00 5.983.956.904,00
48.432.250.000,00 51.482.053.384,00 42.714.336.489,00
46
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui
Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh
masing-masing SKPD penghasil, dengan realisasi pada Tahun Anggaran
2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
02468
101214161820
0,3191,562 0,436 1,142
18,99
0,165 0,019 0,3990,061
18,76
9,725
0,2961,465
0,226 0,997
16,03
0,204 0,016 0,389 0,659
17,04
5,983
Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2014-2015 (dalam
milyar rupiah)
2015 2014
47
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.1.1.2 Realisasi Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui
Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh
masing-masing SKPD penghasil, dengan realisasi pada tahun anggaran
2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015 2014
Hasil Retribusi Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.576.500.000,00 4.945.055.777,00 12.113.265.350,00
Retribusi Pelayanan persampahan/ 420.034.400,00 392.455.800,00 206.259.200,00
kebersihan
Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil 48.787.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln 300.000.000,00 300.452.000,00 250.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar 1.712.751.400,00 1.724.992.805,00 1.660.147.066,00
Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor 200.005.000,00 311.625.500,00 297.939.500,00
Retribusi Pengendalian Menara 424.261.100,00 286.223.620,00 585.246.234,00
7.633.551.900,00 7.960.805.502,00 15.161.644.350,00
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.730.431.320,00 2.023.162.600,00 1.627.580.700,00
Retribusi Tempat Pelelangan 1.600.000.000,00 2.202.602.696,00 1.565.740.746,00
Retribusi terminal 176.727.900,00 177.957.800,00 159.597.300,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 169.628.000,00 165.783.500,00 123.131.500,00
Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedot Kakus 20.000.000,00 20.640.000,00 15.180.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan 73.050.000,00 73.117.000,00 73.098.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 25.000.000,00 25.422.700,00 8.394.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 863.800.000,00 1.141.847.250,00 795.182.500,00
Retribusi Siaran Radio Abirawa 40.000.000,00 43.250.909,00 39.816.720,00
4.698.637.220,00 5.873.784.455,00 4.407.721.466,00
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 565.040.000,00 645.461.550,00 658.814.900,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.190.000.000,00 1.618.564.372,00 4.999.437.900,00
Retribusi Izin Trayek 17.830.000,00 22.075.000,00 17.980.000,00
Retribusi Izin Usaha 6.000.000,00 - 1.750.000,00
Retribusi IMTA 60.000.000,00 90.992.400,00
1.838.870.000,00 2.377.093.322,00 5.677.982.800,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah 14.171.059.120,00 16.211.683.279,00 25.247.348.616,00
48
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi hasil retribusi daerah Tahun 2015 lebih besar
Rp2.040.624.159,00 atau 14,40%. Bila dibandingkan dengan realisasi
Tahun 2014, realisasi retribusi daerah Tahun 2015 lebih kecil
Rp9.035.665.337,00 atau turun 35,79%.
Pada tahun angaran 2015 hampir semua retribusi realisasinya melebihi
100%, kecuali beberapa obyek pendapatan yang tidak mencapai target
yang ditetapkan adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi tempat
khusus parkir. Untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang
tidak mencapai target secara signifikan (terealisasi 67,46%) hal ini
disebabkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya ( PT
Kame Komunikasi Indonesia ) dan menyatakan bahwa penjelasan pasal
124 UU PDRD yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling
tinggi 2% ( dua persen ) dari NJOP PBB menara telekomunikasi
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Adapun realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2015 secara rinci untuk
masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:
No Keterangan Retribusi (Rp)
1 DINAS KESEHATAN 4.945.055.777,00
2 DINAS BINA MARGA DAN SDA 139.602.000,00
3 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN ESDM 854.436.550,00
4 DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO 1.330.445.420,00
5 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.618.564.372,00
6 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI 90.992.400,00
7 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.399.400.000,00
8 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 43.250.909,00
9 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 44.850.000,00
49
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
No Keterangan Retribusi (Rp)
10 DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN PETERNAKAN 73.117.000,00
11 DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA 1.286.147.250,00
12 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.252.275.396,00
13 DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN KOPERASI 2.133.546.205,00
JUMLAH 16.211.683.279,00
Dilihat dari tabel di atas, maka retribusi yang terbesar adalah Dinas
Kesehatan sebesar Rp4.945.055.777,00, kemudian disusul Dinas
Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.252.275.396,00 dan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp2.133.546.205,00.
Pendapatan retribusi sebagaimana tersebut di atas termasuk pendapatan
Tahun 2015 dan baru disetor tahun 2016 berada pada bendahara
penerimaan SKPD berikut:
1. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp38.836.360,00 merupakan
retribusi tempat pelelangan ikan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp23.140.000,00
merupakan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan
retribusi tempat khusus parkir.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar
Rp500.000,00 yang terdiri dari retribusi terminal dan retribusi parkir.
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan
penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan
bank adalah sebagai berikut:
50
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Realisasi bagian laba atas penyertaan modal berdasarkan kas yang masuk
ke rekening Kas Daerah (STS).
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan lebih besar Rp3.189.963,00 atau 0,05%. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 tersebut
lebih besar Rp452.710.916,00 atau menurun 6,84%. Realisasi hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dicatat
berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas
semua penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun 2015.
5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber
yang bersifat tidak tetap/rutin. Bila dibandingkan dengan anggarannya,
realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2015 lebih besar Rp
6.014.540.422,81 atau melebihi 6,08% dari yang dianggarkan, dengan
rincian sebagai berikut:
2015 2014
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal
Perusahaan Daerah Air Minum 3.312.775.666,00 3.312.775.666,00 2.947.708.981,00
Perusda Aneka Usaha 22.459.271,00 22.459.271,00 139.682.510,00
BPR/BKK Batang 878.212.757,00 878.212.759,00 482.903.677,00
Koperasi Serba Usaha Batang - 3.189.961,00 3.654.000,00
Cemerlang
Bank Jateng
- Deviden Bank Jateng 2.853.791.493,00 2.853.791.493,00 3.043.769.066,00
-AMU Bank Jateng
7.067.239.187,00 7.070.429.150,00 6.617.718.234,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan:
51
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Dari tabel tersebut terlihat bahwa obyek pendapatan penyumbang
terbesar lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan dari
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Batang
sebesar Rp60.345.297.807,25, disusul dengan Pendapatan BPJS
Kesehatan sebesar Rp23.827.460.129,56 dan Penerimaan bunga deposito
sebesar Rp15.677.483.883,00. Sedangkan secara prosentase, obyek
pendapatan yang melebihi anggaran terbesar adalah dari Denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 1.091,69%.
Dari tabel dapat diketahui bahwa realisasi lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah Tahun 2015 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun
2014 mengalami kenaikan sebesar Rp6.898.298.541,89 atau sebesar
7,03%.
Pada tahun anggaran 2015 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang tidak diterima di rekening Kas Umum Daerah karena
penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu
(1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32
tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
2014
Lain-lain PAD yang
Sah:Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah
Tidak Dipisahkan 616.810.000,00 672.923.500,00 518.598.800,00
Penerimaan Jasa Giro 2.075.457.942,00 2.716.853.177,00 2.383.839.888,00
Penerimaan Bunga Deposito 11.000.000.000,00 15.677.483.883,00 13.003.451.617,00
Tuntutan Ganti Rugi Daerah 5.870.272,00 11.030.472,00 25.519.359,00
Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 36.750.255,00 437.950.523,00 512.231.883,00
Pendapatan Denda Retribusi 8.382.360,00 10.509.790,00 63.712.500,00
Pendapatan Denda Pajak - 102.413.284,00 116.905.333,00
Pendapatan hasil eksekusi
atas jaminan - - 998.922.560,00
Pendapatan Dari
Pengembalian
957.478.903,00 1.120.565.589,00 448.453.196,00
Fasilitas Sosial dan fasilitas
umum
34.500.000,00 34.660.000,00 30.500.000,00
Pendapatan BLUD 61.500.000.000,00 60.345.297.807,25 64.707.964.012,75
Pendapatan BPJS Keshtn 22.707.318.000,00 23.827.420.129,56 15.248.710.464,17
98.942.567.732,00 104.957.108.154,81 98.058.809.612,92
2015
52
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Pemerintah Daerah dan (2) Pendapatan BLUD (RSUD Kabupaten
Batang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
Berikut ini penjelasan masing-masing obyek pendapatan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah:
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar
Rp672.923.500,00 terdiri atas:
1) Hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai
sebesar Rp81.100.000,00.
2) Hasil penjualan drum bekas sebesar Rp33.840.000,00.
3) Penjualan hasil penebangan pohon sebesar Rp. 7.350.000,00
4) Hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar
Rp188.500.000,00.
5) Penjualan hasil pertanian sebesar Rp312.103.500,00.
6) Penjualan hasil perikanan sebesar Rp50.030.000,00.
b. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.716.853.177,00 terdiri atas:
1) Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp2.526.262.153,00.
2) Penerimaan Jasa Giro Bendahara sebesar Rp190.591.024,00.
c. Pendapatan bunga deposito sebesar Rp15.677.483.883,00 merupakan
pendapatan dari penempatan kas daerah pada deposito dengan jangka
waktu satu bulan. Penempatan dana kas daerah dalam bentuk deposito
merupakan bagian dari manajemen kas daerah yang bertujuan
memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (idle cash).
d. Penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp11.030.472,00
berasal dari:
1) Penerimaan dari kerugian uang daerah Rp1.250.000,00.
2) Penerimaan dari kerugian barang daerah Rp9.780.472,00.
e. Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar
Rp437.950.523,00 terdiri atas:
1) Bidang Pendidikan sebesar Rp8.066.329,00
2) Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp299.329.559,00
3) Bidang Perhubungan dan Pariwisata sebesar Rp9.034.970,00
4) Bidang Kelautan Rp40.090.709,00
5) Bidang Pertanian dan peternakan Rp2.041.274,00
53
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
6) Bidang Kesehatan Rp79.387.682,00
f. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp10.509.790,00 terdiri atas :
1) Pendapatan denda retribusi perijinan tertentu sebesar
Rp8.412.690,00.
2) Pendapatan denda keterlambatan pengembalian buku
Rp.2.097.100,00.
g. Pendapatan denda pajak sebesar Rp102.413.284,00
h. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.120.565.589,00 terdiri
dari:
1) Sisa pembebanan anggaran sebesar Rp1.037.394.836,00.
2) Lain-lain penerimaan sebesar Rp83.400.603,00.
i. Fasilitas Sosial dan fasilitas umum sebesar Rp34.660.000,00, berasal
dari sewa MCK di lokasi pasar-pasar.
j. Pendapatan BLUD sebesar Rp60.345.297.807,25 berasal dari:
1) Pendapatan jasa layanan sebesar Rp59.577.419.277,00.
2) Pendapatan hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar
Rp143.087.300,00.
3) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp624.791.230,25.
k. Pendapatan BPJS Kesehatan sebesar Rp23.827.420.129,56 merupakan
BPJS kapitasi.
5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi
Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan dan transfer lainnya
serta Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan transfer Tahun
Anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015 2014
Pendapatan Transfer Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan 822.197.668.176,00 814.899.907.343,00 766.582.242.761,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 199.918.922.000,00 199.918.922.000,00 164.824.223.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi 67.938.039.763,00 81.658.566.496,00 65.090.370.999,00
1.090.054.629.939,00 1.096.477.395.839,00 996.496.836.760,00
54
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya,
realisasi pendapatan transfer Tahun 2015 lebih tinggi
Rp6.422.765.900,00 atau 0,59%. Sedangkan bila dibandingkan dengan
realisasi Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 lebih besar
Rp99.980.559.079,00 atau 9,11%.
Adapun penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai
berikut:
5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan
Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian
sebagai berikut:
Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun Anggaran
2015 lebih kecil Rp7.297.760.833,00 atau 0,89%. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pendapatan dana
perimbangan Tahun 2014 lebih besar Rp48.317.664.582,00 atau
meningkat 6,30%. Rincian obyek pendapatan dana perimbangan
Tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah dari dana bagi hasil
pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Dan jika
dibandingkan dengan Tahun 2014 realisasi dana bagi hasil pajak lebih
kecil Rp117.805,00 dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak dari
anggarannya lebih kecil Rp26.773.550,00 atau kurang sebesar 0,38%.
Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut:
2015 2014
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan:Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak 28.885.616.000,00 21.614.628.717,00 25.217.998.330,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam)
7.031.406.176,00 7.004.632.626,00 7.004.750.431,00
Dana Alokasi Umum 706.782.246.000,00 706.782.246.000,00 682.182.894.000,00
Dana Alokasi Khusus 79.498.400.000,00 79.498.400.000,00 52.176.600.000,00
822.197.668.176,00 814.899.907.343,00 766.582.242.761,00
55
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak
Pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat terdiri atas
bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil pajak
penghasilan pasal 25 dan pasal 29 dan bagi hasil pajak
penghasilan pasal 21`dengan rincian sebagai berikut:
Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak
Tahun 2015 kurang Rp7.270.987.283,00 atau 25,17%. Hal ini
disebabkan semua obyek pendapatan dana perimbangan bagi hasil
pajak tidak terealisasi sebagaimana yang telah dianggarkan. Dan
bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi
pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2015 meningkat sebesar
Rp3.603.369.613,00 atau 14,29%.
5.1.1.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya
Alam, dengan rincian sebagai berikut:
2015 2014
Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan
Pajak:Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 910.613.360,00 435.467.810,00 1.338.745.394,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 977.791.933,00 703.264.033,00 383.182.410,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 81.675.000,00 57.172.500,00 237.468.039,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 32.091.000,00 22.463.700,00 56.578.713,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 16.195.697,00 11.570.897,00 13.602.070,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 32.095.186,00 26.900.686,00 91.481.558,00
Bagi Hasil Cukai Tembakau 4.980.944.000,00 5.747.793.000,00 4.883.692.247,00
7.031.406.176,00 7.004.632.626,00 7.004.750.431,00
2015 2014
Dana Perimbangan-Bagi
Hasil Pajak Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan
16.271.392.000,00 14.046.094.317,00 15.795.590.015,00
Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan 29
655.249.000,00 393.149.400,00 575.378.225,00
Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan Pasal 21
11.958.975.000,00 7.175.385.000,00 8.847.030.090,00
28.885.616.000,00 21.614.628.717,00 25.217.998.330,00
56
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak Tahun
2015 lebih rendah Rp26.773.550,00 atau 0,38 %. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pendapatan
bagi hasil bukan pajak Tahun 2015 lebih rendah Rp117.805,00.
5.1.1.2.1.c Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
Alokasi DAU Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah tersebut, alokasi DAU untuk Kabupaten
Batang adalah sebesar Rp706.782.246.000,00.
Alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 untuk Kabupaten Batang
telah diterima seluruhnya pada Tahun Anggaran 2015. Penerimaan
DAU Tahun 2015 ini lebih tinggi Rp24.599.352.000,00 dari
penerimaan DAU Tahun 2014 atau 3,61%.
5.1.1.2.1.d Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.
Alokasi DAK Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun
2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan tahun 2015.
57
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Dana DAK untuk Kabupaten Batang meliputi 11 ( sebelas) bidang,
dengan rincian sebagai berikut:
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 telah diterima
seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Jika dibandingkan
dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014, maka
realisasi pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar
Rp27.321.800.000,00 atau 52,36%.
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sebesar
Rp.199.918.922.000,00 atau 100% dari anggarannya berasal dari
dana penyesuaian.
5.1.1.2.2.a Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah.Sehingga Pemerintah Kabuapaten Batang t idak
menganggarkan dan t idak merealisasikannya.
5.1.1.2.2.b Dana Penyesuaian
Pendapatan yang berasal dari dana penyesuaian terdiri dari
tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp196.228.922.000,00 dan
Dana Tambahan Penghasilan guru PNSD sebesar
Rp.3.690.000.000,00
2015 2014
Dana Alokasi Khusus: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
DAK Bidang Pendidikan 31.100.230.000,00 31.100.230.000,00 18.246.750.000,00
DAK Bidang Kesehatan 20.449.060.000,00 20.449.060.000,00 4.056.470.000,00
DAK Infrastruktur Jalan 6.612.180.000,00 6.612.180.000,00 4.747.480.000,00
DAK Infrastruktur Irigasi 4.297.200.000,00 4.297.200.000,00 4.009.040.000,00
DAK Infrastruktur Air Minum 2.285.130.000,00 2.285.130.000,00 1.390.920.000,00
DAK Infrastruktur Sanitasi 2.187.870.000,00 2.187.870.000,00 1.392.660.000,00
DAK Kelautan dan Perikanan 3.431.980.000,00 3.431.980.000,00 4.466.440.000,00
DAK Pertanian 4.763.110.000,00 4.763.110.000,00 7.298.490.000,00
DAK Lingkungan Hidup 1.116.040.000,00 1.116.040.000,00 965.660.000,00
DAK Keluarga Berencana 1.434.920.000,00 1.434.920.000,00 1.007.960.000,00
DAK Kehutanan 1.286.420.000,00 1.286.420.000,00 993.730.000,00
DAK Keselamatan dan Transportasi Darat 534.260.000,00 534.260.000,00 435.890.000,00
DAK Perdagangan Pasar 1.836.990.000,00
DAK Rujukan 1.328.120.000,00
Jumlah 79.498.400.000,00 79.498.400.000,00 52.176.600.000,00
58
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan transfer pemerintah provinsi terdiri atas bagi hasil pajak
dan bagi hasil lainnya dengan perincian sebagai berikut:
Dari tabel di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan
anggarannya, realisasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi lebih
besar Rp13.720.526.733,00 atau 20,20%. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 lebih
tinggi Rp16.568.195.497,00 atau meningkat 25,45%.
5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah
selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi bantuan
keuangan dari provinsi dengan realisasi Tahun 2015 dan 2014 sebagai
berikut:
Berikut ini penjelasan masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang
Sah:
1. Dana hibah diberikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah
Kabupaten Batang sebagai dana pengganti atas pelaksanaan
kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat
yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan,
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan
2015 2014
Transfer Pemerintah Provinsi: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak:
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 9.180.809.250,00 12.866.812.824,00 11.989.114.005,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
20.258.590.500,00 15.099.328.130,00 18.596.165.355,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
21.326.757.750,00 24.413.789.613,00 21.263.233.090,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan
11.383.500,00 17.790.015,00 18.198.615,00
Bagi hasil dari pajak rokok 17.160.498.763,00 29.260.845.914,00 13.223.659.934,00
67.938.039.763,00 81.658.566.496,00 65.090.370.999,00
2015 2014
Lain-lain Pendapatan yang Sah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Pendapatan Lainnya 118.344.917.000,00 117.067.575.314,00 40.081.940.615,00
Jumlah 121.344.917.000,00 120.067.575.314,00 42.081.940.615,00
59
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Program Hibah Air Minum yang ditetapkan pada tahun 2013 oleh
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemerintah memberikan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten
Batang sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Penerusan hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Air Minum
kepada Pemerintah Kabupaten Batang Nomor S-153/MK.7/2013
tanggal 11 April 2013.
Dana hibah sebagaimana dimaksud diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Batang berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan
kegiatan pemasangan sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan
oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada Tahun 2015
mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk
pembangunan lebih dari 1000 SR.
2. Pendapatan lainnya sebesar Rp117.067.575.314,00 terdiri atas:
a. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
sebesar Rp.50.236.399.987,00
FEDEP sebesar Rp85.000.000,00.
TMMD sebesar Rp330.000.000,00.
Penyusunan sistem informasi profil daerah sebesar
Rp50.000.000,00.
Primatani berbasis pekarangan sebesar Rp125.000.000,00.
Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebesar Rp50.000.000,00.
TKPKD sebesar Rp. 50.000.000,00
Bantuan sarana prasarana sebesar Rp40.200.000.000,00.
Bantuan pendidikan sebesar Rp9.186.381.540,00.
Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa sebesar
Rp.100.000.000,00
Bantuan keuangan bersifat umum dari retribusi daerah tera
dan tera ulang sebesar Rp.38.393.447,00
Bantuan keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah ijin
Usaha Perikanan sebesar Rp.21.625.000,00
b. Pendapatan Dana Desa sebesar Rp. 66.579.163.000,00
c. Kompensasi atas Pembayaran Pajak PPh pasal 21 sebesar
Rp252.012.327
60
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.2. BELANJA
Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Daerah terdiri atas belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Anggaran dan realisasi
belanja Tahun 2015 untuk masing-masing SKPD disajikan pada
lampiran 2.
Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2015 serta
realisasi Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut:
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja Tahun 2015
lebih rendah Rp143.705.447.872,42 atau 9,50%. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi belanja Tahun 2015
lebih besar Rp155.883.696.455,64 atau 12,86%.
Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:
5.1.2.1 BELANJA OPERASI
Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan
pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga,
belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, dengan rincian
sebagai berikut:
2014
Belanja Operasi: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai 780.439.282.063,99 711.289.300.333,00 695.121.258.351,00
Belanja Barang 304.728.924.146,00 273.351.994.394,57 246.774.866.536,93
Bunga 45.000.000,00 24.239.434,00 43.599.157,00
Hibah 30.200.966.000,00 26.078.153.700,00 36.203.606.000,00
Bantuan Sosial 17.583.500.000,00 15.486.936.091,00 31.458.697.989,00
Bantuan Keuangan 809.933.635,00 636.561.114,00 778.228.021,00
1.133.807.605.844,99 1.026.867.185.066,57 1.010.380.256.054,93
2015
2014
Belanja Daerah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Operasi 1.133.807.605.844,99 1.026.867.185.066,57 1.010.380.256.054,93
Belanja Modal 227.518.251.414,00 193.435.878.499,00 157.304.196.255,00
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 86.163.000,00 761.450.400,00
Transfer 148.544.339.779,00 147.775.522.600,00 43.835.150.000,00
1.511.870.197.037,99 1.368.164.749.165,57 1.212.281.052.709,93
2015
61
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2015
lebih rendah Rp106.940.420.778,42 atau 9,43%. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi belanja operasi
Tahun 2015 lebih besar Rp16.486.929.011,64 atau 1,63%.
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung
dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebagai
berikut :
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai
tahun 2015 sebesar Rp. 711.289.300.333 ( 91,14% ) dengan sisa
anggaran sebesar Rp.69.149.981.730,99 (8,86%). Realisasi belanja
pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan
sebesar Rp. 643.983.428.574,00, diantaranya diperuntukkan bagi
pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan
tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi
dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak
daerah. Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan sebesar Rp.67.305.871.759,00, diantaranya dalam
bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim dan
honorarium tenaga ahli.
Belanja Pegawai: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %
Belanja Tidak Langsung:
Gaji dan Tunjangan 479.264.952.083,99 467.117.084.438,00 97,47 (12.147.867.645,99) (2,53)
Tambahan Penghasilan PNS 223.025.009.350,00 170.250.956.400,00 76,34 (52.774.052.950,00) (23,66)
Belanja Lain Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH 3.962.000.000,00 3.962.000.000,00 100,00 - -
Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2.879.902.395,00 2.653.387.736,00 92,13 (226.514.659,00) (7,87)
709.131.863.828,99 643.983.428.574,00 90,81 (65.148.435.254,99) (9,19)
Belanja Langsung:
Honorarium PNS 25.925.835.050,00 23.616.064.138,00 91,09 (2.309.770.912,00) (8,91)
Honorarium Non PNS 19.823.749.900,00 19.181.105.980,00 96,76 (642.643.920,00) (3,24)
Uang Lembur 2.322.849.000,00 2.110.882.534,00 90,87 (211.966.466,00) (9,13)
Belanja pegawai BLUD 23.234.984.285,00 22.397.819.107,00 96,40 (837.165.178,00) (3,60)
71.307.418.235,00 67.305.871.759,00 94,39 (4.001.546.476,00) (5,61)
780.439.282.063,99 711.289.300.333,00 91,14 (69.149.981.730,99) (8,86)
62
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.2.1.2 Belanja Barang
Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2015 adalah
sebagai berikut:
Belanja Barang: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %
Belanja Bahan Pakai Habis 17.497.007.529,00 16.153.683.405,00 92,32 (1.343.324.124,00) (7,68)
Belanja Bahan/Material 14.117.589.525,00 13.586.360.510,00 96,24 (531.229.015,00) (3,76)
Belanja Jasa Kantor 33.162.580.145,00 30.903.506.935,00 93,19 (2.259.073.210,00) (6,81)
Belanja Premi Asuransi 1.197.105.281,00 1.109.533.236,00 92,68 (87.572.045,00) (7,32)
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor12.265.539.642,00 10.469.631.506,00 85,36 (1.795.908.136,00) (14,64)
Belanja Cetak Dan Penggandaan 8.891.533.915,00 8.445.456.290,00 94,98 (446.077.625,00) (5,02)
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir4.886.293.500,00 4.382.275.935,00 89,69 (504.017.565,00) (10,31)
Belanja Makan Minum 11.176.978.000,00 10.169.104.910,00 90,98 (1.007.873.090,00) (9,02)
Belanja Pakaian Dinas Dan
Atributnya3.262.233.700,00 3.195.502.635,00 97,95 (66.731.065,00) (2,05)
Belanja Perjalanan Dinas 16.565.892.248,00 14.432.051.567,00 87,12 (2.133.840.681,00) (12,88)
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis
PNS
6.867.382.750,00 6.000.255.983,00 87,37 (867.126.767,00) (12,63)
Belanja perjalanan pindah tugas - - #DIV/0!
Belanja Pemeliharaan 55.696.136.689,00 52.496.166.070,00 94,25 (3.199.970.619,00) (5,75)
Belanja Jasa konsultasi 8.350.463.772,00 7.864.069.908,00 94,18 (486.393.864,00) (5,82)
Belanja Survey dan Penyusunan
Design Enginering513.416.000,00 466.790.500,00 90,92 (46.625.500,00) (9,08)
Belanja Barang dan Jasa BLUD 43.940.670.690,00 41.274.389.257,00 93,93 (2.666.281.433,00) (6,07)
Belanja Barang yang Akan
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
23.243.072.160,00 20.636.190.900,00 88,78 (2.606.881.260,00) (11,22)
Belanja Barang dan Jasa Dana
JKN29.195.503.600,00 18.602.216.097,57 63,72 (10.593.287.502,43) (36,28)
Uang untuk diberikan kpd
masy/pihak ketiga7.660.125.000,00 7.345.405.000,00 95,89 (314.720.000,00) (4,11)
Belanja jasa narasumber
/instruktur/tenaga ahli/pembicara6.239.400.000,00 5.819.403.750,00 93,27 (419.996.250,00) (6,73)
Jumlah 304.728.924.146,00 273.351.994.394,57 89,70 (31.376.929.751,43) (10,30)
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada
tahun 2015 direalisasikan sebesar Rp. 273.351.994.394,57 atau
89,70% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran
sebesar Rp. 31.376.929.751,43 atau 10,30%. Pada tahun 2015
terdapat realisasi Belanja Barang yang tidak melalui Rekening Kas
Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri
oleh peraturan yang berlaku, yaitu (1) pengeluaran untuk dana kapitasi
JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014
tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
63
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Pemerintah Daerah dan (2) pengeluaran belanja BLUD (RSUD)
Kabupaten Batang yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2012.
5.1.2.1.3 Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka
panjang.
Realisasi belanja bunga tahun 2015 sebesar Rp. 24.239.434,00
dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 45.000.000,00,
realisasi bunga utang pinjaman lebih rendah Rp20.760.566,00 atau
46,13%.
5.1.2.1.4 Belanja Subsidi
Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu
biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat
dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang tidak
menganggarkan dan tidak merealisasikan belanja dimaksud.
5.1.2.1.5 Belanja Hibah
Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan atau jasa
dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Dari yang dianggarkan sebesar Rp30.200.966.000,00 tidak terserap
sebesar Rp4.122.812.300,00 atau 13,65%. Sedangkan apabila
dibandingkan dengan Tahun 2014 maka realisasi Tahun 2014 lebih
kecil Rp10.125.452.300,00 atau 27,97%. Anggaran dan realisasi
belanja hibah Tahun 2015 serta perbandingannya dengan realisasi
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
64
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2014
Belanja Hibah: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
hibah kepada
badan/lembaga/organisasi 20.530.309.000,00 18.767.996.700,00 17.246.680.000,00
hibah kepada kelompok /anggota
masyarakat 9.670.657.000,00 7.310.157.000,00 18.956.926.000,00
30.200.966.000,00 26.078.153.700,00 36.203.606.000,00
2015
Belanja hibah tersebut belum termasuk realisasi belanja barang dan
realisasi belanja modal dari SKPD yang dihibahkan kepada desa dan
masyarakat.
5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Pada Tahun 2015 realisasi bantuan sosial sebesar
Rp15.486.936.091,00 lebih kecil Rp2.096.563.909,00 atau 11,92%
dari anggarannya. Dan jika dibandingkan dengan Tahun 2014 maka
realisasi belanja bantuan sosial turun sebesar Rp15.971.761.898,00
atau 50,78% sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini:
Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi :
1. Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar
Rp.4.188.000.000,00.
2. Bantuan beasiswa untuk masyarakat berprestasi sebesar
Rp.127.050.000,00
3. Bantuan Penyandang Masalah sosial sebesar Rp. 465.825.000,00
2014
Bantuan Sosial Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Bant.sosial kpd kelompok
masyarakat - - 15.095.937.400,00
Bant.sosial kpdanggota
masyarakat 17.583.500.000,00 15.486.936.091,00 16.362.760.589,00
17.583.500.000,00 15.486.936.091,00 31.458.697.989,00
2015
65
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
4. Bantuan tunjangan kesejahteraan Guru TK, RA dan BA sebesar
Rp.838.200.000,00
5. Bantuan tunjangan kesejahteraan guru TPQ dan Madin sebesar
Rp.3.268.800.000,00
6. Bantuan Yatim Piatu sebesar Rp. 115.000.000,00
7. Jamkesda sebesar Rp. 4.753.661.091,00
8. BP SPAMS sebesar Rp. 50.000.000,00
9. Lumbung desa sebesar Rp. 36.000.000,00
10. Rehab pasar desa sebesar Rp. 80.000.000,00
11. Modal Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) sebesar
Rp.75.000.000,00
12. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah sebesar
Rp.864.000.000,00
13. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp.
21.600.000,00
14. Modal UP2K PKK sebesar Rp. 51.000.000,00
15. Bantuan Idul Fitri/Kaum Dhuafa sebesar Rp. 150.000.000,00
16. Bantuan Asistensi orang dengan kecacatan sebesar
Rp.252.000.000,00
17. Bantuan Kegiatan PKK sebesar Rp. 32.000.000,00
18. Bantuan THR tenaga medis pusat sebesar Rp. 118.800.000,00
5.1.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan.
Belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kepada partai
politik, realisasinya sebesar Rp. 636.561.114,00 dibandingkan dengan
anggarannya sebesar Rp.809.933.635,00 lebih rendah sebesar Rp.
173.372.521,00 atau 21,41%.
5.1.2.2 BELANJA MODAL
Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan
serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:
66
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2015
lebih rendah Rp34.082.372.915,00 atau 14,98%. Sedangkan bila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, realisasi belanja modal Tahun
2015 lebih besar Rp.36.131.682.244,00 atau 22,97%.
Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya administrasi perkantoran
yang melekat pada biaya perolehan modal tersebut.
Grafik V.3. Perbandingan realisasi Belanja Modal
Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel
berikut:
Tahun 2014
Belanja Modal: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Tanah 3.945.140.550,00 3.296.302.600,00 2.491.894.515,00
Belanja Peralatan dan Mesin 56.357.169.331,00 46.780.624.061,00 50.242.625.237,00
Belanja Gedung dan Bangunan 112.517.315.735,00 90.831.466.980,00 75.185.274.393,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 54.178.602.198,00 52.066.414.183,00 22.663.077.560,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 520.023.600,00 461.070.675,00 1.660.879.155,00
Belanja Aset Lainnya 5.060.445.395,00
227.518.251.414,00 193.435.878.499,00 157.304.196.255,00
Tahun 2015
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %
Belanja Modal Pengadaan Tanah 3.945.140.550 3.296.302.600 83,55 (648.837.950) (16,45)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 838.845.000 719.310.000 85,75 (119.535.000) (14,25)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan 9.586.582.225 9.137.609.613 95,32 (448.972.612) (4,68)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 109.866.500 105.246.800 95,80 (4.619.700) (4,20)
Belanja Modal Pengadaan Alat-AlatPertanian Dan
Peternakan144.380.000 143.631.970 99,48 (748.030) (0,52)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor
Rumah T angga9.569.718.656 8.876.461.763 92,76 (693.256.893) (7,24)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 496.271.500 432.182.980 87,09 (64.088.520) (12,91)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 187.591.000 218.503.000 116,48 30.912.000 16,48
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 722.725.750 688.288.200 95,24 (34.437.550) (4,76)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 29.737.369.500 23.318.747.785 78,42 (6.418.621.715) (21,58)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 4.764.269.200 2.943.141.950 61,78 (1.821.127.250) (38,22)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Persenjataan/Keamanan199.550.000 197.500.000 98,97 (2.050.000) (1,03)
56.357.169.331 46.780.624.061 83,01 (9.576.545.270) (16,99)
67
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp3.296.302.600,-
atau 83,55% dari anggaran sebesar Rp3.945.140.550.Pengeluaran belanja
atas tanah terinci pada SKPD tercantum dalam lampiran 3.
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2015 terealisasi sebesar
Rp46.780.624.061,00 - atau 83,01% dari anggaran sebesar
Rp56.357.169.331,00 .Pengeluaran belanja atas peralatan dan mesin
terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
5.1.2.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Belanja modal bangunan dan gedung pada tahun 2015 terealisasi sebesar
Rp90.831.466.980,00- atau 80,73% dari anggaran sebesar
Rp112.517.315.735,00 .Pengeluaran belanja modal bangunan dan gedung
terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Anggaran belanja modal jalan, iriasi dan jaringan pada tahun 2015 adalah
sebesar Rp54.178.602.198,00 terealisasi sebesar Rp52.066.414.183,00
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang) %
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan
112.517.315.735 90.831.466.980 80,73 (21.685.848.755) (19,27)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 27.673.990.998 27.203.335.639 98,30 (470.655.359) (1,70)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 24.427.322.200 22.844.888.499 93,52 (1.582.433.701) (6,48)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air -
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman
Dan Hutan Kota
2.077.289.000 2.018.190.045 97,15 (59.098.955) (2,85)
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan
Telepon
-
54.178.602.198 52.066.414.183 96,10 (2.112.188.015) (3,90)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 110.273.600 107.644.975 97,62 (2.628.625) (2,38)
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan
70.675.000 69.425.000 98,23 (1.250.000) (1,77)
Belanja Modal Pengadaan Hewan/T ernak Dan
Tanaman
339.075.000 284.000.700 83,76 (55.074.300) (16,24)
520.023.600 461.070.675 88,66 (58.952.925) (11,34)
Belanja Modal Aset Lainnya: - - -
Jumlah Belanja Modal 227.518.251.414 193.435.878.499 85,02 34.082.372.915 14,98
68
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
atau 96,10% .Pengeluaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terinci
pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran belanja modal aset tetap lainnya meliputi buku dan kepustakaan,
barang bercorak seni dan hewan ternak dan tanaman pada tahun 2015
adalah sebesar Rp520.023.600,00 terealisasi sebesar Rp461.070.675,00
atau 88,66% .Pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya terinci pada
SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2015 sebesar
Rp0,00.
5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah.
Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-
pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan
prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi
anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp86.163.000,00 atau 4,31% dari
anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2014
maka realisasi Tahun 2015 turun sebesar Rp675.287.400,00 atau 88,68%.
Realisasi belanja tersebut dipergunakan untuk penanganan bencana
kebakaran pasar Simbang Desa Kecamatan Tulis, pekerjaan Los Pasar
Darurat Pasar Simbang desa.
5.1.2.4 BELANJA TRANSFER
Akun transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari
Pemerintah Kabupaten Batang ke entitas pelaporan lain. Pada tahun 2015
Pemerinah Kabupaten Batang mengalokasikan pengeluaran transfer ke
Desa sebesar Rp148.544.339.779,00 dan direalisasikan sebesar
Rp147.775.522.600,00 (99,48%). Sedangkan bila dibandingkan dengan
69
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
realisasi Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 lebih tinggi
Rp103.940.372.600,00 atau 237,12%..
Belanja Transfer / Bagi Hasil Ke Desa terdiri dari:
5.1.2.4.1.a Bagi Hasil Pajak
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Batang
Tahun 2015 sebesar Rp0,00
5.1.2.4.1.b Bagi Hasil Retribusi
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Pemerintah Kabupaten
Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00
5.1.2.4.1.c Bagi Hasil Lainnya
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Kabupaten
Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00
5.1.2.4.1.d Transfer ke Desa
Realisasi belanja transfer sebesar Rp147.775.522.600,00 dipergunakan
untuk pengeluaran sebagai berikut:
a) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp74.047.859.600,00.
b) Bantuan Dana Desa (APBN) sebesar sebesar Rp66.579.163.000,00.
c) Pembangunan/Renovasi Kantor/Balai Desa sebesar
Rp2.079.000.000,00.
d) Sarana/prasarana desa sebesar Rp1.955.000.000,00.
e) Sarana/prasarana kantor desa sebesar Rp319.000.000,00.
f) Pembangunan Pasar Desa sebesar Rp25.000.000,00.
g) Pembangunan Lingkungan sebesar Rp1.146.000.000,00.
h) Sarana Perikanan sebesar Rp120.000.000,00.
i) Lapangan Sepak Bola Desa sebesar Rp65.000.000,00
j) Pengadaan peralatan/seragam kesenian sebesar Rp35.000.000,00
k) Bidang perekonomian / simpan pinjam sebesar Rp35.000.000,00
l) Kegiatan UMKM sebesar Rp369.000.000,00
m) Sarpras Pertanian dan peternakan sebesar Rp904.500.000,00
n) Sarana peribadatan sebesar Rp96.000.000,00
70
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.3 PEMBIAYAAN
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih
antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan
disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran, dengan
anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan 2014 serta Pembiayaan
Netto, adalah sebagai berikut:
Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pembiayaan neto tahun 2015
lebih rendah Rp10.610.983,00 atau 0,008%. Sedangkan bila dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pembiayaan netto 2015 lebih rendah
Rp6.702.525.866,01 atau 4,84%.
5.1.3.1 Penerimaaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan kas daerah yang berasal dari
penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan
pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, dengan
rincian sebagai berikut:
2014
Pembiayaan: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan 137.485.386.559,99 137.474.382.139,99 146.693.658.753,00
2 Pengeluaran Pembiayaan 5.627.852.500,00 5.627.459.063,00 8.144.209.810,00
Pembiayaan Netto 131.857.534.059,99 131.846.923.076,99 138.549.448.943,00
2015
2014
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Penggunaan SILPA 137.485.386.559,99 137.474.382.139,99 146.693.658.753,00
b Pencairan dana cadangan -
c Penerimaan Pinjaman Daerah -
d Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
-
Penerimaan Pembiayaan 137.485.386.559,99 137.474.382.139,99 146.693.658.753,00
2015
71
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Penggunaan Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun 2014 yang dialokasikan untuk pembiayaan
pada Tahun Anggaran 2015. Jumlah yang telah ditetapkan sebagai Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar
anggarannya yaitu Rp137.485.386.559,99. Namun demikian realisasinya
berkurang sebesar (Rp11.004.420,00) karena nilai tersebut bukan
pendapatan tahun 2014, namun merupakan hutang belanja. Yaitu honor/jasa
pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan yang belum diserahkan ke
penerimanya.
5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten
Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00.
5.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah
Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00.
5.1.3.1.4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah
Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00.
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran kas daerah yang
dipergunakan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan
pemberian pinjaman daerah. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai
pengeluaran pembiayaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
72
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
2014
Pengeluaran Pembiayaan: Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
a Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah 5.412.000.000,00 5.412.000.000,00 5.207.000.000,00
b Pembayaran Pokok Pinjaman
dalam Negeri-Pemerintah Pusat 162.900.000,00 162.506.563,00 162.506.562,00
cPembayaran Pokok Pinjaman
dalam Negeri-Lainnya 52.952.500,00 52.952.500,00 2.774.703.248,00
5.627.852.500,00 5.627.459.063,00 8.144.209.810,00
2015
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
5.1.3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah pada tahun 2015 sebesar
Rp5.412.000.000,00 terdiri dari :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
kepada PDAM Kabupaten Batang sebesar Rp3.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kabupaten Batang
Tahun 2015 yang dikelola oleh PT Bank Jateng Cabang Batang
Kabupaten Batang sebesar Rp2.412.000.000,00.
5.1.3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat merupakan
angsuran pinjaman SLA-860/DP3/1996 Pemerintah Daerah kepada Asian
Development Bank sebesar Rp162.506.563,00.
5.1.3.2.2 Pemberian Pinjaman Daerah
Anggaran dan realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2015 adalah sebesar Rp0,00
5.1.3.2.4 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya merupakan
pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp52.952.500,00 berupa
jaminan pemeliharaan atas kegiatan kontrak pembangunan di Tahun 2015
dimana pemeliharaannya dilaksanakan di Tahun 2015, antara lain berupa
Pembangunan Pagar Keliling UPTD BLK tahun 2013 Kabupaten Batang
73
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
TA 2015, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Batang TA
2015 yang dikelola oleh DINSOSNAKERTRANS Kab. Batang dan
Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor ( Rehabilitasi rumah
sakit (Ruang Genset ), Kegiatan Rehab Bangunan Rumah Sakit Kab.
Batang Tahun 2015, yang dikelola oleh RSUD Kabupaten Batang.
5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Akun sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi
penerimaan dan realisasi pengeluaran selama tahun 2015. Berikut rincian sisa
lebih pembiayaan anggaran :
Berdasarkan perhitungan pada laporan realisasi anggaran terdapat sisa
lebih pembiayaan anggaran Tahun 2015 sebesar Rp159.948.419.032,23.
Namun demikian posisi uang yang ada di Pemerintah Kabupaten Batang
sebesar Rp159.950.493.632,23, hal ini terjadi karena terdapat hutang pajak
sebesar Rp1.017.336,00 dan hutang jangka pendek lainnya sebesar
Rp1.057.264,00.
Adapun Saldo Kas per 31 Desember 2015 sebesar
Rp159.950.493.632,23 terdiri dari:
1. Rekening Kas di BUD/Rekening Kas Umum Daerah sebesar
Rp58.884.699.610,00 sama dengan posisi saldo kas di Buku Kas Umum
Daerah (BIX) per 31 Desember 2015.
2. Deposito Pemerintah kabupaten Batang sebesar Rp80.000.000.000,00
yang berada pada:
Anggaran 2015 (Rp) Realisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp)
1 Pendapatan dan Belanja
Pendapatan 1.380.012.662.978,00 1.396.266.245.120,81 1.211.216.990.326,92
Belanja dan Transfer 1.511.870.197.037,99 1.368.164.749.165,57 1.212.281.052.709,93
Surplus/(Defisit) (131.857.534.059,99) 28.101.495.955,24 (1.064.062.383,01)
2 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan 137.485.386.559,99 137.474.382.139,99 146.693.658.753,00
Pengeluaran Pembiayaan 5.627.852.500,00 5.627.459.063,00 8.144.209.810,00
Pembiayaan Netto 131.857.534.059,99 131.846.923.076,99 138.549.448.943,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - 159.948.419.032,23 137.485.386.559,99
74
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
a. Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar
Rp10.000.000.000,00.
b. Deposito pada Bank Negara Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00.
c. Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 60.000.000.000,00.
3. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD se-Kabupaten Batang sebesar
Rp15.584.501.046,23 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp66.220.360,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
(Pendapatan BPJS Kapitasi) sebesar Rp15.518.280.686,23
4. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Batang sebesar
Rp207.481490,00.
5. Kas di BLUD RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp5.272.754.222,00
Posisi Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2015 terdiri dari:
a. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebesar
Rp5.090.386.627,00.
b. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD sebesar
Rp182.367.595,00.
6. Kas lainnya sebesar Rp1.057.264,00
Di dalam SILPA sebesar Rp159.948.419.032,23 terdapat kas yang
telah dibatasi penggunaannya (SILPA terikat) sebesar Rp156.179.843.561,23
dan SILPA bebas sebesar Rp3.768.575.471,00 sebagaimana tabel berikut:
Uraian EX. Sd 2013 EX. Sd 2014 2015 Jumlah
Dana Sertifikasi Guru - 45.039.344.330,00 49.304.468.440,00 94.343.812.770,00
Tambahan Penghasilan Guru - 1.437.600.000,00 2.351.500.000,00 3.789.100.000,00
Dana BOS 651.518.915,00 - - 651.518.915,00
BLUD RSUD - - 5.272.754.222,00 5.272.754.222,00
Dana Cukai - - 6.125.079.962,00 6.125.079.962,00
Bantuan Keuangan Propinsi - - 2.302.721.006,00 2.302.721.006,00
Sisa DAK 10.839.440.979,00 12.246.429.785,00 5.090.715.236,00 28.176.586.000,00
BPJS - - 15.518.270.686,23 15.518.270.686,23
Jumlah SILPA Terikat 11.490.959.894,00 58.723.374.115,00 85.965.509.552,23 156.179.843.561,23 Silpa Tidak Terikat - - - 3.768.575.471,00
Tota SILPA 11.490.959.894,00 58.723.374.115,00 85.965.509.552,23 159.948.419.032,23
75
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo anggaran lebih pada tahun
sebelumnya, yaitu tahun 2014. Saldo Anggaran Lebih tahun 2014 adalah
sebesar Rp137.485.386.559,99
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah
sebesar Saldo Anggaran Lebih tahun 2014 yang digunakan untuk
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran
2015, yaitu sebesar Rp137.474.382.139,99
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ( SILPA/SIKPA)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten
Batang pada Tahun Anggaran 2015 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) sebesar Rp159.948.419.032,23 yang berasal dari (1)
pendapatan melampaui target sebesar Rp16.253.582.142,81 (2) saldo
pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp143.705.447.872,42 dan (3) saldo
pembiayaan netto sebesar (Rp10.610.983,00).
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan hutang
belanja jasa layanan di Dinas Kesehatan sebesar Rp11.004.420,00 yang
pada tahun 2014 dihitung menjadi pendapatan sehingga menjadi komponen
SILPA. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2015 menjadi pengurang
penggunaan SILPA tahun 2014.
5.2.5. Saldo Anggaran Akhir
Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp159.948.419.032,23 berasal dari
transaksi Saldo Anggaran Lebih Awal ditambah /dikurangi dengan sisa
lebih/kurang pembiayaan, penggunaan SAL sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun
sebelumnya.
76
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3. NERACA
Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-
akun dalam neraca adalah sebagai berikut :
5.3.1. ASET
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset Pemerintah Kabupaten Batang terbagi dalam :
Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi
kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang yaitu
sebesar Rp242.406.831.850,84 atau 12,88%. Aset yang dimiliki
sebagian besar terdiri dari Aset Tetap yaitu sebesar 85,43% dari
keseluruhan aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Pemerintah
Kabupaten Batang.
Aset Lancar
Investasi Jk Pjg Aset Tetap
Aset Lainnya
10.493.8%
0.28%
85%
85.76%
Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2014
1. Aset Lancar 223.085.992.108,04 176.076.289.395,15
2. Investasi Jangka Panjang 80.672.727.253,01 73.842.138.472,93
3. Aset Tetap 1.815.482.433.219,79 1.625.446.964.466,02
4. Aset Lainnya 5.936.875.129,20 7.405.803.525,10
2.125.178.027.710,04 1.882.771.195.859,20
77
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.1. ASET LANCAR
Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang
menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau
memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal
neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31
Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai
berikut:
Aset Lancar 31 Desember 2015 31 Desember 2014
1 Kas di Kasda 138.884.699.610,00 112.553.894.850,00
2 Kas di Bendahara Pengeluaran 207.481.490,00 7.671.945,00
3 Kas di Bendahara Penerimaan 15.584.501.046,23 7.297.150.180,24
4 Kas di BLUD 5.272.754.222,00 17.629.239.975,75
5 Kas Lainnya 1.057.264,00
6 Piutang Pajak Daerah 18.653.314.047,00 17.266.202.004,00
7 Piutang Retribusi 2.948.107.830,00 2.445.849.273,00
8 Penyisihan Piutang tak tertagih (9.040.018.161,67) (6.618.365.710,05)
9 Belanja Dibayar Dimuka 396.962.200,00 22.500.000,00
10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan2.150.283.216,00 -
11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya- -
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 47.272.728,00 38.400.000,00
13 Piutang Lainnya 18.785.711.086,00 7.010.805.591,00
12 Persediaan 29.193.865.530,48 18.422.941.286,21
223.085.992.108,04 176.076.289.395,15
5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah
Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan
deposito pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:
1. Rekening Giro
Rekening giro bank sebesar Rp58.884.699.610,00 adalah dana yang
merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Kabupaten
Batang yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada
Kas di Kasda 31 Desember 2015 31 Desember 2014
1. Kas di rekening giro 58.884.699.610,00 27.553.894.850,00
2. Kas dalam bentuk deposito 80.000.000.000,00 85.000.000.000,00
Jml Kas di Kas Daerah 138.884.699.610,00 112.553.894.850,00
78
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Bank Jateng Cabang Batang No.1-032-00070-1 atas nama Bank
Jawa Tengah Cabang Batang.
2. Deposito.
Saldo deposito sebesar Rp80.000.000.000,00 adalah dana
Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito
untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis
atau automatic roll over (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2015
adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank,
yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Batang. Saldo deposito sebesar
Rp80.000.000.000,00 terperinci pada bank-bank sebagai berikut:
Penjelasan lebih rinci untuk saldo deposito per 31 Desember 2015
sebagai berikut:
a. Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar
Rp10.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai
nominal masing-masing @ Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) berada pada 2 (dua) bilyet deposito Nomor: 5696108 dan
5696501.
b. Bank Negara Indonesia Cabang Batang sebesar
Rp10.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai
nominal masing-masing @Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) berada pada 2(dua) bilyet deposito Nomor: PAA
0517416, dan PAA 0517417.
c. Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang sebesar
Rp60.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai
nominal :
masing-masing @Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
berada pada 10 (sepuluh) bilyet deposito Nomor: AC
930051, AC 930052, AC 930053, AC 930054, AC
Deposito 31 Desember 2015 31 Desember 2014
1 Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00
2 Bank Negara Indonesia Cabang Batang 10.000.000.000,00 25.000.000.000,00
3 Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang 60.000.000.000,00 40.000.000.000,00
Jumlah Deposito 80.000.000.000,00 85.000.000.000,00
79
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
930055, AC 930056, AC 930057, AC 930058, AC
930067, AC 930074.
Deposito dengan nilai nominal Rp10.000.000.000,00 berada
pada 1(satu) bilyet dengan nomor bilyet AC 930073.
5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai maupun yang
berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31
Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :
Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :
a. Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah
Sisa Uang Persediaan sebesar Rp206.464.154,00 berada pada SKPD
berikut ini :
1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : pada bendahara
pengeluaran per 31 Desember 2015 masih terdapat saldo kas
sebesar Rp203.464.154,00 namun telah disetorkan ke Kas
Daerah pada bulan Januari 2016.
2) Sekretariat DPRD : masih terdapat saldo kas pada bendahara
pengeluaran sebesar Rp3.000.000,00 per 31 Desember 2015
namun telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Januari
2016.
b. Hutang pajak sebesar Rp1.017.336,00 berada pada SKPD berikut ini :
1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kebersihan.
Pada kas bendahara pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang dan Kebersihan terdapat pajak tahun 2015 sebesar
Rp471.745,00 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan
31 Desember 2015.
2) Kecamatan Reban.
Pada kas bendahara (lama) Kecamatan Reban terdapat pajak
kegiatan tahun 2014 yang belum disetor sebesar
Rp545.591,00.
Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2015 (Rp)
a Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah 206,464,154.00
b Hutang belanja dan hutang pajak 1,017,336.00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran 207,481,490.00
80
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan.
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015
merupakan penerimaan pendapatan tahun 2015 yang belum disetor
ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di
pemungut. Berada pada SKPD berikut ini:
Penjelasan rinci kas di bendahara penerimaan adalah :
a. Dinas Kesehatan
Kas di bendahara penerimaan di Dinas Kesehatan berupa saldo dana
Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dana Kapitasi
JKN dengan rincian sebagai berikut:
1) Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berada
pada rekening bendahara Puskesmas Reban sebesar Rp50.000,00
dan rekening bendahara Puskesmas Limpung sebesar
Rp40.000,00.
2) Dana Kapitasi JKN seluruhnya sebesar Rp15.518.230.686,23.
Saldo dana Kapitasi JKN tersebut berada pada 21 Puskesmas
dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan yang Belum disetor Bendahara
Penerimaan
31 Desember 2015
a Dinas Kesehatan 15.518.320.686,23
b Dinas Kelautan dan Perikanan 38.836.360,00
c Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 23.140.000,00
d Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 500.000,00
e DPPKAD 3.151.000,00
f Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan 553.000,00
Jumlah 15.584.501.046,23
81
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Puskesmas 31 Desember 2015
1. Puskesmas Wonotunggal 700.194.528,12
2. Puskesmas Bandar I 1.469.513.905,73
3. Puskesmas Bandar II 324.091.974,00
4. Puskesmas Blado I 744.255.107,00
5. Puskesmas Blado II 303.804.800,00
6. Puskesmas Reban 834.942.426,71
7. Puskesmas Bawang 1.413.154.000,00
8. Puskesmas Tersono 602.619.621,00
9. Puskesmas Gringsing I 782.646.708,00
10. Puskesmas Gringsing II 208.774.000,00
11. Puskesmas Limpung 1.053.516.465,23
12. Puskesmas Banyuptih 659.633.812,00
13. Puskesmas Subah 1.163.956.553,41
14. Puskesmas Pecalungan 532.009.200,00
15. Puskesmas Tulis 874.608.000,00
16. Puskesmas Kandeman 1.168.992.459,06
17. Puskesmas Batang I 541.289.200,00
18. Puskesmas Batang II 407.043.800,69
19. Puskesmas Batang III 335.075.323,64
20. Puskesmas Batang IV 569.916.201,64
21. Puskesmas Warungasem 828.192.600,00 15.518.230.686,23
b. Dinas Kelautan dan Perikanan : retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) sebesar Rp38.836.360,00 pada tanggal 31 Desember 2015
masih berada di bendahara penerimaan.
c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : pada tanggal 31 Desember
2015 masih terdapat saldo kas sebesar Rp 23.140.000,00 di
bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pendapatan
retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp21.540.000,00
dan retribusi parkir obyek wisata sebesar Rp1.600.000,00.
d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika : pada bendahara
penerimaan masih terdapat saldo kas dari pendapatan retribusi TPR
sebesar Rp500.000,00.
e. DPPKAD : pada bendahara penerimaan masih terdapat saldo kas
sebesar Rp3.151.000,00 terdiri dari penerimaan pajak rumah makan
sebesar Rp2.161.000,00 pajak rumah dan kost Rp150.000,00 dan
pajak air tanah sebesar Rp840.000,00
82
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.
Terdapat saldo kas dari retribusi persampahan sebesar
Rp553.000,00.
Semua saldo kas di Bendahara Penerimaan di atas telah disetor pada
bulan Januari 2016.
5.3.1.1.4. Kas di BLUD RSUD Batang
Kas di BLUD RSUD Batang per 31 Desember 2015 terdiri atas saldo
tunai dan saldo di rekening bendahara penerimaan maupun bendahara
pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:
1) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Batang sebesar
Rp5.090.386.627,00 dengan rincian:
- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08176-5 Rp4.952.912.272,00
- Tunai Rp54.047.709,00
- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-084-01844-1 Rp37.819.627,00
- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08421-0 Rp855.374,00
- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-11722-3 Rp25.090.838,00
- Rekening Bank Mandiri Cab.Batang No.139-00-0646464-2 Rp19.660.807,00
Jumlah Rp5.090.386.627,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Batang sebesar
Rp165.921.406,00 berada pada rekening Bank Jateng Cabang Batang
No.2-032-08534-5 dan tunai sebesar Rp16.446.189,00
5.3.1.1.5. Kas Lainnya
Kas lainnya sebesar Rp1.057.264,00 merupakan akun untuk mencatat
kas dalam bentuk tunai maupun non tunai (rekening) pada bendahara
pengeluaran yang berasal dari hutang belanja.Terinci pada SKPD
berikut ini :
Kas di BLUD RSUD Batang 31 Desember 2015 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan 5.090.386.627,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 182.367.595,00
Jumlah 5.272.754.222,00
83
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
a. Puskesmas Reban :
terdapat saldo sebesar Rp3.035,00 di rekening merupakan hutang
belanja yang belum diambil sampai dengan 31 Desember 2015.
b. Satuan Polisi Pamong Praja.
Pada rekening bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja
terdapat saldo rekening sebesar Rp1.054.150,00 merupakan gaji
PTT yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2015.
c. Kelurahan Proyonanggan Tengah.
Terdapat saldo di rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp79,00
berupa upah pungut yang belum diambil.
Kas lainnya tersebut, belum termasuk kas yang berasal dari sisa dana
BOS di bendahara BOS di sekolah-sekolah negeri. Berdasarkan data
rekening bendahara pengeluaran di sekolah per 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp2.012.322.952,00 seperti dapat dirinci dalam tabel
berikut :
Saldo dana tersebut, belum termasuk kas tunai yang berada di
bendahara pengeluaran BOS. Selain itu, saldo rekening per 31
Desember 2015 sebesar Rp2.012.322.952,00 belum dapat dimasukkan
ke Neraca karena belum dilakukan penelusuran. Di dalam saldo
rekening tersebut terdapat saldo awal pembukaan rekening, saldo sisa
kas tahun lalu, jasa bunga, biaya administrasi bank serta uang dari
dana lain selain BOS yang masuk ke dalam rekening yang sama.
5.3.1.1.6. Piutang Pajak Daerah
Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak
tahun berkenaan, yang belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan.
Piutang pajak termasuk akun dalam neraca yang disajikan kembali
Sekolah 31 Desember 2015 31 Desember 2014
1. SD Negeri 824.006.482,00 608.756.802,00
2. SMP Negeri 527.022.675,00 896.762.413,00
3 SMA Negeri 338.210.201,00 31.865.975,00
4 SMK Ngeri 323.083.594,00 198.405.804,00
Jml Saldo Rekening Sekolah 2.012.322.952,00 1.735.790.994,00
84
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
(direstatement). Berikut piutang pajak daerah per 31 Desember 2015
dan perbandingannya dengan tahun 2014:
Penjelasan Piutang Pajak Tahun 2015 sebagai berikut:
a. Piutang pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir,
penghitungannya didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas
SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah disampaikan
oleh wajib pajak dalam tahun anggaran 2015. Berikut rincian terhadap
piutang pajak dimaksud:
1) Piutang pajak hotel sebesar Rp450.000,00 merupakan piutang
untuk 1(satu) wajib pajak.
2) Piutang pajak hiburan sebesar Rp715.000,00 terdiri dari piutang
untuk 3 (tiga) wajib pajak meliputi cafe, tempat karaoke, dan panti
pijat.
3) Piutang pajak restoran sebesar Rp8.471.000,00 terdiri dari piutang
untuk 16 (enam belas) wajib pajak meliputi rumah makan dan cafe.
4) Piutang pajak parkir sebesar Rp615.000,00 terdiri dari piutang
untuk 7(tujuh) wajib pajak.
b. Piutang pajak reklame dan pajak air tanah penghitungan piutang
didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SKPD (Surat
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah diterbitkan.
1) Piutang pajak reklame sebesar Rp71.385.500,00 merupakan
piutang dari 5(lima) wajib pajak.
2) Piutang pajak air tanah sebesar Rp1.525.000,00 merupakan piutang
dari10(sepuluh) wajib pajak yang terdiri dari SPBU, Perseroan
Terbatas, Bengkel, dan Cucian Motor.
Piutang Pajak 31 Desember 2015 31 Desember 2014
(restatment)
1 Pajak hotel 450.000,00 250.000,00
2 Pajak hiburan 715.000,00 1.252.000,00
3 Pajak reklame 71.385.500,00 94.760.084,00
4 Pajak parkir 615.000,00 850.000,00
5 Pajak air tanah 1.525.000,00 3.081.100,00
6 Pajak restoran 8.471.000,00 7.465.000,00
7 Pajak Bumi dan Bangunan P2 18.570.152.547,00 17.158.543.820,00
Jumlah Piutang Pajak 18.653.314.047,00 17.266.202.004,00
85
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
c. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 pada tabel di atas berasal dari
SPPT PBB masa pajak Tahun 2015 yang belum dibayar oleh Wajib
Pajak dan koreksi atas piutang PBB tahun 2014 yang semula
Rp2.955.950.646,00 (hasil audit BPK RI) menjadi
Rp2.948.502.992,00. Terdapat selisih Rp7.447.654,00 dikarenakan
ada perubahan baku ketetapan PBB Tahun 2014. Perhitungan saldo
piutang PBB P2 per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
Secara terperinci, piutang PBB-P2 berdasarkan tahun pajak terlihat dalam
tabel berikut :
Piutang PBB P2 yang dialihkan sebagai pajak daerah berdasarkan Berita
Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-
013/WPJ.10/KP.14/2013 Nomor 973/138/2013 tanggal 31 Januari 2013
adalah sebesar Rp10.582.956.586,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan
Piutang PBB P-2 31 Desember 2015(Rp)
Piutang PBB per 31 Desember 2014 (audited) 17.367.928.565,00
Koreksi Baku Penetapan 2014 (7.447.654,00)
Piutang PBB per 31 Desember 2014 17.360.480.911,00
Baku Penetapan 2015 20.071.176.670,00
37.431.657.581,00
Pembayaran Piutang di tahun 2015 (18.861.505.034,00)
Jumlah 18.570.152.547,00
Piutang per 31 Des 2015 Penerimaan Piutang per 31 Des 2015
Tahun: Bruto (Rp) Piutang stlh dikurangi penerimaan piut
2015 20.071.176.670,00 18.222.792.604,00 1.848.384.066,00
2014 2.948.502.992,00 334.782.814,00 2.613.720.178,00
2013 4.100.346.308,00 285.813.403,00 3.814.532.905,00
2012 2.565.269.492,00 10.169.093,00 2.555.100.399,00
2011 2.238.265.347,00 2.636.470,00 2.235.628.877,00
2010 1.656.534.088,00 1.644.415,00 1.654.889.673,00
2009 1.182.805.029,00 693.889,00 1.182.111.140,00
2008 767.420.190,00 815.483,00 766.604.707,00
2007 441.458.076,00 532.405,00 440.925.671,00
2006 501.637.762,00 561.494,00 501.076.268,00
2005 262.892.549,00 556.440,00 262.336.109,00
2004 256.446.351,00 282.579,00 256.163.772,00
2003 292.026.876,00 175.988,00 291.850.888,00
2002 146.875.851,00 47.957,00 146.827.894,00
37.431.657.581,00 18.861.505.034,00 18.570.152.547,00
86
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan
puluh enam rupiah) merupakan nilai piutang bruto untuk tahun pajak
2002 sampai dengan tahun 2012.
Pemerintah Kabupaten Batang telah berusaha melakukan penelusuran
atas piutang PBB P2 dari pelimpahan pusat, namun hasilnya belum
optimal. Hasil penelusuran piutang PBB P2 per 31 Desember 2015 baru
mencapai 5,97% dari nilai piutang yang perlu ditelusuri.
Penjelasan Piutang Pajak Tahun 2014 sebagai berikut :
Piutang pajak tahun 2014 dalam neraca adalah sebesar
Rp17.266.202.004,00. Sedangkan berdasarkan hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2014, nilai piutang
pajak tahun 2014 sebesar Rp17.392.097.665 sehingga mengalami
penurunan Rp125.895.661,00. Penurunan nilai piutang pajak tersebut
dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :
a. Nilai piutang pajak hotel sebesar Rp0,00 dalam neraca restatement
maupun hasil audit BPK RI tahun 2014.
b. Untuk piutang pajak hiburan, nilai restatement neraca 2014 lebih
rendah Rp300.000,00 dibandingkan dengan neraca audited karena
terdapat 1(satu) obyek pajak hiburan yaitu pajak karaoke pangkalan
truk penundaan yang pada tanggal 23 Desember 2014 telah
disetorkan ke Kas Daerah namun masih tercatat sebagai piutang
tahun 2014. Setoran ini telah masuk sebagai pendapatan tahun 2014.
31 Des 2014 31 Des 2014 Selisih (Rp)
Piutang Restatment (Rp) Audited (Rp)
Pajak Hotel 250.000,00 250.000,00 -
Pajak Hiburan 1.252.000,00 1.552.000,00 (300.000,00)
Pajak Reklame 94.760.084,00 10.971.000,00 83.789.084,00
Pajak Restoran 7.465.000,00 7.465.000,00 -
Pajak Parkir 850.000,00 850.000,00 -
Pajak Air Tanah 3.081.100,00 3.081.100,00 -
Pajak Bumi dan
Bangunan P2
17.158.543.820,00 17.367.928.565,00 (209.384.745,00)
17.266.202.004,00 17.392.097.665,00 (125.895.661,00)
87
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
(Berdasarkan Nota Dinas dari Kasi Penetapan dan Penagihan
Bidang Dana Perimbangan dan Pajak Daerah Lainnya).
c. Untuk Piutang Pajak Reklame, nilai restatement neraca 2014 lebih
tinggi Rp83.789.084,00 dibandingkan dengan neraca audited karena
setelah dilakukan inventarisasi dan cek di lapangan terdapat koreksi
sebagai berikut : (berdasarkan Nota Dinas dari dari Kasi Penetapan
dan Penagihan Bidang Dana Perimbangan dan Pajak Daerah
Lainnya)
d. Untuk nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, nilai restatement
neraca 2014 lebih rendah Rp209.384.745,00 dibandingkan dengan
neraca audited karena berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bidang
BPHTB dan PBB disebutkan :
- setoran tanggal 28 Desember 2013 sd 31 Desember 2013 sebesar
Rp201.937.091,00 masih tercatat sebagai piutang thn 2013
sehingga harus dilakukan koreksi kurang atas nilai piutang tahun
2013.
- Adanya koreksi baku penetapan ke baku akhir setelah adanya
proses pengajuan permohonan perubahan ketetapan PBB tahun
2014 sebesar Rp7.447.654,00
5.3.1.1.7. Piutang Retribusi Daerah
Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari
pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2015
belum diterima pembayarannya, dengan rincian berdasarkan SKPD
sebagai berikut:
Koreksi Ketetapan Pajak Reklame thn 2014 (Rp)
Koreksi Tambah Ketetapan pajak 172.642.000,00
Pendapatan Tahun 2015 (bukan sbg piutang thn
2014)(83.496.250,00)
Koreksi Tambah Ketetapan pajak netto 89.145.750,00
Restatement Piutang thn 2014 (pada neraca
audited 2014 tercatat sbg piutang )(5.356.666,00)
Jumlah 83.789.084,00
88
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Piutang retribusi tersebut di atas merupakan piutang lancar dengan umur
piutang tidak lebih dari satu tahun.
Penjelasan untuk piutang retribusi tahun 2015 masing-masing SKPD
tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Piutang retribusi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Batang berasal dari :
Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten
Batang dengan PT. Putra Juwana Sejahtera Nomor 593.3/0319/2012
dan Nomor 006/PJS/11/2012 bahwa perjanjian sewa selama 5 tahun
dapat diperpanjang sampai 6 (enam) kali. Cara pembayaran sewa
50% dari Rp360.000.000,00 atau Rp180.000.000,00 dibayar tahun
pertama dan sisanya Rp180.000.000,00 dibayar pada tahun ketiga.
b. Piutang retribusi Dinas Kesehatan sebesar Rp1.541.179.150,00
terdiri dari :
Piutang Retribusi: 31 Desember 2015(Rp) 31 Desember 2014(Rp)
Restatment
Bagian Tata Pemerintahan 180.000.000,00 -
Dinas Kesehatan 1.541.179.150,00 1.132.078.433,00
Dinas Kelautan dan Perikanan 452.366.580,00 374.441.020,00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 774.562.100,00 653.106.200,00
Dishubkominfo - 286.223.620,00
Jumlah 2.948.107.830,00 2.445.849.273,00
Piutang Retribusi Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kab.Batang
31 Desember
2015(Rp)
Piutang sewa pemanfaatan tanah aset Pemerintah
Kabupaten Batang yang terletak di Blok Sigandu Desa
Klidang Lor Kecamatan Batang untuk digunakan sebagai
stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan fasilitas
pendukung lainnya
180.000.000,00
Jumlah 180.000.000,00
Piutang Retribusi Dinas Kesehatan 31 Desember 2015 (Rp)Piutang Jamkesda 77.908.650,00
Piutang JKN Non Kapitasi 1.463.270.500,00
Jumlah 1.541.179.150,00
89
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Piutang dana JKN pada Dinas Kesehatan merupakan klaim JKN Non
Kapitasi Puskesmas kepada BPJS tahun 2015 yang belum diterima
pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp1.463.270.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
c. Dinas Kelautan dan Perikanan
Piutang retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan retribusi
pelelangan ikan pada TPI Klidang Lor 1 dan TPI Klidang Lor 2
mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Sesuai Perda Retribusi
Jasa Usaha perhitungan retribusi TPI adalah sebesar 2% per hari dari
total raman (hasil pelelangan ikan).
Rincian dari Piutang Retribusi TPI sebagai berikut:
Nama FKTP
Wonotunggal 107,292,000.00 50,735,000.00 56,557,000.00
Bandar I 501,362,500.00 171,003,000.00 330,359,500.00
Bandar II 105,924,500.00 68,718,000.00 37,206,500.00
Blado I 190,410,000.00 124,072,500.00 66,337,500.00
Blado II 67,905,000.00 43,297,500.00 24,607,500.00
Reban 131,972,500.00 91,737,500.00 40,235,000.00
Bawang 335,485,000.00 196,495,000.00 138,990,000.00
Tersono 106,595,000.00 45,000,000.00 61,595,000.00
Gringsing I 209,794,000.00 130,671,000.00 79,123,000.00
Gringsing II 33,125,000.00 23,525,000.00 9,600,000.00
Limpung 332,110,000.00 214,515,000.00 117,595,000.00
Banyuputih 39,150,000.00 29,550,000.00 9,600,000.00
Subah 330,166,000.00 171,156,000.00 159,010,000.00
Pecalungan 82,447,500.00 44,233,000.00 38,214,500.00
Tulis 164,654,500.00 91,269,500.00 73,385,000.00
Kandeman 109,285,000.00 47,000,000.00 62,285,000.00
Batang I 51,785,000.00 38,460,000.00 13,325,000.00
Batang II 53,750,000.00 27,625,000.00 26,125,000.00
Batang III 71,389,500.00 49,305,500.00 22,084,000.00
Batang IV 111,720,000.00 29,970,000.00 81,750,000.00
Warungasem 65,688,000.00 50,402,000.00 15,286,000.00
3,202,011,000.00 1,738,740,500.00 1,463,270,500.00
Total KlaimKlaim yang
Terealisasi
Piutang (Klaim yang
Blm Terealisasi )
TPI Klidang Lor 1 TPI Klidang Lor 1 Jumlah
Tahun (Rp) (Rp) (Rp)
2010 7.362.000,00 33.029.120,00 40.391.120,00
2011 121.874.000,00 32.394.000,00 154.268.000,00
2012 412.000,00 85.679.400,00 86.091.400,00
2013 24.787.000,00 40.899.400,00 65.686.400,00
2014 14.398.000,00 13.606.100,00 28.004.100,00
2015 15.574.320,00 62.351.240,00 77.925.560,00
184.407.320,00 267.959.260,00 452.366.580,00
90
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
d. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
Piutang retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
sebesar Rp774.562.100,00 terdiri dari: 1). Piutang sewa lahan pasar
sebesar Rp161.043.700,00 dan 2). piutang sewa kios pasar
Warungasem dan Sambong sebesar Rp613.518.400,00.
1) Berikut rincian piutang sewa lahan pasar sebesar
Rp161.043.700,00
2) Berikut rincian piutang sewa kios pasar sebesar
Rp613.518.400,00:
Piutang sewa kios di atas merupakan reklasifikasi dari Aset
Lainnnya-Tagihan penjualan kios karena berdasarkan
pemeriksaan BPK RI tahun 2013 direkomendasikan agar
dilakukan perubahan perjanjian penjualan kios menjadi
perjanjian sewa menyewa.
Penjelasan untuk piutang retribusi tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Piutang retribusi tahun 2014 dalam neraca restatment adalah sebesar
Rp2.445.849.273,00 Sedangkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa
Piutang
No (Rp)
1 Warungasem 6.900.000,00 5.489.000,00 1.411.000,00
2 Bandar 47.772.000,00 8.600.000,00 39.172.000,00
3 Subah 41.556.000,00 18.746.000,00 22.810.000,00
4 Plelen 11.160.000,00 720.000,00 10.440.000,00
5 Limpung 82.992.000,00 38.188.800,00 44.803.200,00
6 Tersono 10.716.000,00 7.932.000,00 2.784.000,00
7 Bawang 31.668.000,00 15.000.000,00 16.668.000,00
8 Batang 25.104.000,00 2.148.500,00 22.955.500,00
Jumlah 257.868.000,00 96.824.300,00 161.043.700,00
Kartu Tanda Bukti
Sewa LahanPasar
Realisasi
Pembayaran (Rp)
Piutang
No (Rp)
1 Warungasem 2007 28.210.000,00
2009 20.312.000,00
2012 10.520.000,00
2014 163.053.800,00
Jumlah 222.095.800,00
2 Sambong 2012 391.422.600,00
Jumlah 613.518.400,00
TahunPasar
91
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2014, nilai piutang retribusi
tahun 2014 sebesar Rp7.863.467.403,00 sehingga mengalami penurunan
sebesar (Rp5.417.618.130,00). Penurunan nilai piutang retribusi tersebut
dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :
1) Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan dengan tarif sebesar
Rp360.000.000,00 selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2012
sampai dengan 2017 dibayar 2 kali yaitu pada saat perjanjian (thn
2012) dan tahun ke tiga ( thn 2015). Sehingga seharusnya pada tahun
2014, belum disajikan piutang retribusi pada Bagian Tata
Pemerintahan.
2) Dinas Kesehatan : Pendapatan JKN Non Kapitasi Puskesmas tercatat
dalam akun Pendapatan Retribusi. Sehingga piutang atas pendapatan
tersebut sebesar Rp1.082.208.000 dicatat ke dalam akun Piutang
Retribusi yang semula tercatat ke dalam akun Piutang lain-lain.
3) RSUD : Pendapatan BLUD RSUD tercatat dalam akun Pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sehingga piutang atas
pendapatan tersebut yang semula tercatat ke dalam Piutang Retribusi
direklasifikasi ke dalam Piutang Lain-Lain.
4) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi : Tagihan penjualan
angsuran-penjualan kios dalam neraca 2015 telah tercatat ke dalam
piutang retribusi. Sehingga untuk tahun 2014 seharusnya tercatat
pula ke dalam Piutang Retribusi yang semula tercatat ke dalam akun
aset lainnya.
31 Des 2014 31 Des 2014 Selisih (Rp)
PiutangRetribusi Restatement (Rp) Audited (Rp) Bag.Tata Pemerintahan - 180.000.000,00 (180.000.000,00)
Dinas Kesehatan 1.132.078.433,00 49.870.433,00 1.082.208.000,00
Dinas Kelautan dan
Perikanan
374.441.020,00 374.441.020,00 -
RSUD - 6.972.932.330,00 (6.972.932.330,00)
Disperindagkop 653.106.200,00 - 653.106.200,00
Dinas Perhub
Komunikasi dan
Informatika
286.223.620,00 286.223.620,00 -
2.445.849.273,00 7.863.467.403,00 (5.417.618.130,00)
92
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga
sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Berikut Tabel Piutang Daerah beserta Penyisihan Piutangnya:
5.3.1.1.9. Belanja Di Bayar Dimuka
Belanja Dibayar Dimuka berada pada SKPD berikut ini :
Piutang per 31 Des 2015 Penyisihan Piutang Piutang per 31 Des 2015
Piutang Bruto (Rp) Tak tertagih Netto (Rp)
Pajak Hotel 450.000,00 2.250,00 447.750,00
Pajak Hiburan 715.000,00 36.350,00 678.650,00
Pajak Reklame 71.385.500,00 356.927,50 71.028.572,50
Pajak Restoran 8.471.000,00 170.605,00 8.300.395,00
Pajak Parkir 615.000,00 61.500,00 553.500,00
Pajak Air Tanah 1.525.000,00 45.150,00 1.479.850,00
Pajak Bumi dan
Bangunan P2
18.570.152.547,00 8.550.217.988,63 10.019.934.558,37
Piutang Modal Kerja
PNS
37.873.261,00 37.873.261,00 -
Piutang Retribusi Dinas
Kesehatan
1.541.179.150,00 7.705.895,75 1.533.473.254,25
Piutang Retribusi RSUD 18.747.837.825,00 46.857.987,49 18.700.979.837,51
Piutang Retribusi Tata
Pemerintahan
180.000.000,00 18.000.000,00 162.000.000,00
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
774.562.100,00 208.360.748,50 566.201.351,50
Piutang Retribusi Dinas
Kelautan dan Perikanan
452.366.580,00 170.329.497,80 282.037.082,20
40.387.132.963,00 9.040.018.161,67 31.347.114.801,33
Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2015(Rp) 31 Desember 2014(Rp)
Restatment
DPPKAD 374.462.200,00 -
Kecamatan Kandeman 22.500.000,00 22.500.000,00
Jumlah 396.962.200,00 22.500.000,00
93
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut :
a. DPPKAD
Belanja di bayar dimuka merupakan pembayaran premi asuransi
Barang Milik Daerah Tahun 2015. Total pembayaran premi sebesar
Rp898.709.281,00 untuk jangka waktu dari 22 Juni 2015 sampai
dengan 22 Juni 2016. Dari nilai premi asuransi tersebut, yang menjadi
beban jasa tahun 2015 adalah sebesar Rp524.247.081,00 sisanya
merupakan belanja dibayar dimuka yaitu sebesar Rp374.462.200,00.
b. Kecamatan Kandeman
Kecamatan Kandeman telah membayar lunas sewa rumah dinas
sebesar Rp15.000.000,00 dan gedung kantor sebesar Rp15.000.000,00
. Jangka waktu sewa selama 1 ( satu) tahun mulai bulan Oktober
2015 sampai dengan September 2016. Sehingga beban jasa tahun
2015 adalah sebesar Rp7.500.000,00, sedangkan sisanya sebesar
Rp22.500.000,00 merupakan belanja dibayar dimuka.
Pada neraca hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia tahun 2014, akun ini belum ada.
5.3.1.1.10. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
4/PMK.07/2016 Tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan
Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, masih
terdapat Piutang Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan Pemerintah Kabupaten Batang seluruhnya sebesar
Rp2.150.283.216,00.
5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Merupakan piutang dana bagi hasil dari propinsi (piutang bagi hasil
PKB dan BBNKB) yang belum dibayarkan pada tahun 2015 namun
belum bisa dicantumkan dalam Neraca karena belum ada SK
Gubernur yang menjadi dasar pencatatan piutangnya.
94
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.1.12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan ganti rugi adalah ganti rugi yang seharusnya diterima
Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun 2015.
Bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar Rp47.272.728,00 merupakan
piutang kepada Sdr. Muhammad Teguh Prajatna sesuai Keputusan
Bupati Batang Nomor 950/271/2006 tentang Pembebanan Kerugian
Daerah atas nama Sdr. Muhammad Teguh Prajatna. Berdasarkan
Keputusan Bupati Batang tersebut, yang bersangkutan harus
mengangsur Rp800.000,00 setiap bulannya. Akan tetapi sejak tahun
2011 sampai dengan tahun 2014 belum ada setoran yang masuk ke kas
daerah. Baru pada tahun 2015, Sdr. Muhammad Teguh Prajatna
mengangsur sebesar Rp727.272,00.
Berikut tabel perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi :
5.3.1.1.13. Piutang Lainnya
Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari
piutang selain piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar
tuntutan ganti rugi yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum
diterima pembayarannya, dengan rincian sebagai berikut:
a. Piutang BLUD RSUD sebesar Rp18.747.837.825,00 terdiri dari :
Bagian Lancar TGR 31 Desember 2015(Rp)
Bagian Lancar Thn 2014 ( Audited) 38.400.000,00
(dari thn 2011 sd 2014)
Bagian Lancar di th 2015 9.600.000,00
Jumlah 48.000.000,00
Angsuran thn 2015 (727.272,00)
Jumlah Bagian lancar sd tahun 2015 47.272.728,00
Piutang BLUD RSUD 31 Desember 2015 (Rp)
BPJS 7.941.256.746
PT.Primatex 31.452.705
Jamkesda 10.775.128.374,00
Jumlah 18.747.837.825,00
Piutang Lainnya 31 Desember 2015 (Rp)31 Desember 2014
(Rp) Restatment
Piutang BLUD RSUD 18.747.837.825,00 6.972.932.330,00
Piutang Pinjaman Modal PNS 37.873.261,00 37.873.261,00
Jumlah 18.785.711.086,00 7.010.805.591,00
95
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
b. Piutang Pinjaman Modal PNS
Piutang tersebut merupakan jumlah piutang untuk 5 (lima) orang,
yang pada tahun 2015 semuanya belum mengangsur ke Kas Daerah.
Saldo Piutang Angsuran Saldo Piutang
Nama Per 1 Januari 2015 Piutang Per 31 Desember 2015
Didik Teguh Raharjo 10.375.000,00 10.375.000,00
Eko Saputro 7.975.000,00 7.975.000,00
Bunari Sishandoyo 1.648.100,00 1.648.100,00
Very Dwi Ariyanto 8.969.261,00 8.969.261,00
Munawir 8.905.900,00 8.905.900,00
37.873.261,00 - 37.873.261,00
5.3.1.1.14. Persediaan
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang
mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka
pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian
saldo persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah
sebagai berikut:
Persediaan 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis 491.778.546,00 361.605.355,00
2 Persediaan Obat-obatan medis 9.721.337.766,00 8.734.816.536,20
3 Persediaan Obat-obatan ternak 1.209.900,00
4 Persediaan Rumah tangga 114.127.650,00 20.513.450,00
5 Persediaan Benda Berharga 282.493.941,00 315.942.667,00
6 Persediaan Lainnya 18.582.917.727,48 8.990.063.278,01
29.193.865.530,48 18.422.941.286,21
96
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname)
terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir
dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-
masing SKPD. Berikut penjelasan dari masing-masing akun persediaan:
a. Persediaan Alat Tulis Kantor
Rincian Saldo Persediaan ATK sebesar Rp491.778.546,00 berada di
SKPD dengan rincian terlampir dalam Lampiran 6.
b. Persediaan Obat-Obatan Medis
Saldo persediaan obat-obatan medis yang disajikan di Neraca Per 31
Desember 2015 sebesar Rp9.721.337.766,00 berada pada SKPD
sebagai berikut:
c. Persediaan obat-obatan ternak.
Terdapat saldo persediaan obat-obatan ternak sebesar Rp1.209.900,00
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
d. Persediaan Rumah Tangga
Saldo persediaan rumah tangga yang disajikan di Neraca Daerah Per
31 Desember 2015 sebesar Rp114.127.650,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Persediaan Rumah Tangga31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
1 RSUD 105,265,100.00 11,578,350.00 2 Dinas Kesehatan - 6,769,100.00
3 DPPKAD 902,500.00
4 Kantor Kesbangpollinmas - 68,500.00
5 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi 210,000.00
6 Dinas Cipta Karya, TRK 3,245,000.00 -
7 Dinas Perhub, Komunikasi dan Informatika 3,197,650.00 1,589,500.00
8 Kecamatan Bandar 611,000.00 382,000.00
9 Kecamatan Warungasem 274,500.00 126,000.00
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 360,900.00
11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 61,000.00
114,127,650.00 20,513,450.00
Obat-Obatan Medis31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
1 Dinas Kesehatan 4.397.200.590,00 5.420.891.710,20
2 Rumah Sakit Umum Daerah 4.898.750.465,00 2.814.248.904,00
3 Badan Pemberdayaan Peremp dan KB 425.386.711,00 499.675.922,00
9.721.337.766,00 8.734.816.536,20
97
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
e. Persediaan Benda Berharga
Saldo persediaan benda berharga yang disajikan di Neraca Daerah Per
31 Desember 2015 sebesar Rp282.493.941,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Persediaan benda berharga sebagaimana tersebut di atas adalah berupa
materai (DPPKAD), karcis pasar (Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi); plat uji, buku uji, karcis parkir, karcis TPR, sticker
tanda samping, dan kartu pas (untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika); dan karcis masuk untuk Daya Tarik Wisata (untuk
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).
f. Persediaan Lainnya
Saldo persediaan lainnya disajikan di Neraca Daerah per 31 Desember
2015 sebesar Rp18.582.917.727,48. Nilai persediaan lainnya tersebut
belum termasuk nilai persediaan barang yang diserahkan kepada
masyarakat di SKPD yang belum dicatat dan belum diserahkan
kepada masyarakat karena belum berbadan hukum. Berada pada
SKPD sebagai berikut:
Persediaan Benda Berharga31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
1 DPPKAD 285,000.00 -
2 Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi
69,736,500.00 80,691,410.00
3 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan
Informatika
207,912,441.00 220,431,257.00
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4,560,000.00 14,820,000.00
282,493,941.00 315,942,667.00
98
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Berikut penjelasan rinci dari tabel di atas:
a) Dinas Bina Marga dan SDA
Persediaan lainnya di Dinas Bina Marga dan SDA seluruhnya
senilai Rp8.123.665.482,18 terdiri dari :
- kawat bronjong untuk membuat tanggul-tanggul pengaman
sebagai cadangan jika terjadi bencana senilai Rp83.419.875,00
- sisa persediaan aspal jalan desa tahun 2014 senilai
Rp82.850.000,20.
- Aspal Bidang Prasarana Jalan Kabupaten tahun 2015 senilai
Rp1.376.165.362,52
- Aspal Bidang Prasarana Jalan Desa tahun 2015 sebesar
Rp6.581.230.244,46.
b) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Persediaan lainnya di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Kebersihan adalah berupa pembelian kawat bronjong untuk
penanganan bencana alam, rehab kantor dan penataan lingkungan,
Persediaan Lainnya 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp) 1 Dinas Bina Marga dan SDA 8.123.665.482,18 1.102.844.184,36
2 Dinas Cipta Karya Tata Ruang
dan Kebersihan
5.504.060.170,30 5.731.248.946,65
3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
25.522.300,00 2.800.000,00
4 Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
18.986.000,00 600.569.647,00
5 Bapeluh dan Ketahanan Pangan 154.699.625,00 104.804.000,00
6 Dinas Kelautan dan Perikanan 658.615.340,00 1.447.796.500,00
7 Dinas Kependudukan dan Capil 528.496.210,00 -
8 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 484.144.900,00 -
9 Badan Pemberdayaan Perempuan
dan KB
324.200,00 -
10 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan
3.034.803.500,00 -
11 Kantor Perpustakaan dan Arsip 30.000.000,00 -
12 Sekretariat DPRD 19.600.000,00 -
18.582.917.727,48 8.990.063.278,01
99
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
sarana dan prasarana air bersih, pengadaan pipa, paving dan
dokumen konsultan perencanaan air bersih yang akan dihibahkan
seluruhnya senilai Rp5.504.060.170,00
c) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persediaan lainnya di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebesar Rp25.522.300,00 adalah berupa peralatan berbagai kursus
yang telah dipakai akan tetapi kondisi barang masih baik dan akan
dipergunakan kembali.
d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Persediaan lainnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sebesar Rp18.986.000,00 adalah berupa mesin jahit dan mesin
obras yang akan diserahkan ke masyarakat.
e) Bapeluh dan Ketahanan Pangan.
Persediaan lainnya di Bapeluh dan Ketahanan Pangan sebesar
Rp154.699.625,00 adalah berupa gabah kering sejumlah 15,2 ton
senilai Rp104.804.000,00 dan gabah Tahun Anggaran 2015 sebesar
6.675 kg senilai Rp49.895.625,00.
f) Dinas Kelautan dan Perikanan
Persediaan lainnya di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah berupa
jalan produksi, pembangunan pagar PPI Klidang Lor dan
pengadaan alat-alat pengolahan seluruhnya senilai
Rp658.615.340,00.
g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persediaan lainnya di Dinas Kependudukan dan Capil adalah
berupa barang cetakan seluruhnya senilai Rp528.496.210,00.
h) Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Persediaan lainnya di Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah
berupa barang-barang yang seharusnya dihibahkan ke kelompok
tani namun belum dapat diserahterimakan senilai
Rp484.144.900,00.
i) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB.
Persediaan lainnya di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
adalah berupa alat kontrasepsi dan non kontrasepsi senilai
Rp324.200,00.
100
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
j) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan.
Persediaan lainnya pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Peternakan senilai Rp3.034.803.500,00 berupa alat-lat pertanian
dan bibit tanaman yang akan diserahkan ke masyarakat.
k) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Persediaan lainnya di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
berupa 900 eksemplar buku yang akan diserahkan ke Perpustakaan
Desa senilai Rp30.000.000,00.
l) Sekretariat DPRD
Persediaan lainnya di Sekretariat DPRD adalah berupa plakat
kenangan DPRD sejumlah 49 buah senilai Rp19.600.000,00.
5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG
Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana
Pemerintah Kabupaten Batang dengan umur lebih dari satu tahun Per 31
Desember 2015 dengan rincian:
Investasi Jangka Panjang31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
1 Investasi Non Permanen 104.000.000,00 104.000.000,00
2 Investasi Permanen 80.672.727.253,01 73.842.138.472,93
80.776.727.253,01 73.946.138.472,93
5.3.1.2.1. Investasi non permanen
adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian
obligasi atau surat utang jangka panjang, yang dimaksudkan untuk dimiliki
sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan dana yang disisihkan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan
modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan
menengah. Per 31 Desember 2015 investasi non permanen Pemerintah
Kabupaten Batang (dalam hal ini dana bergulir) sebesar Rp104.000.000
dengan rincian sebagai berikut :
101
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Modal Bergulir31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2013
(Rp)
1 Modal Bergulir Pengembangan
Usaha Ternak 32.000.000,00 32.000.000,00
2 Modal Bergulir Gaduhan Sapi 72.000.000,00 72.000.000,00
104.000.000,00 104.000.000,00
Modal bergulir sebesar Rp104.000.000,00 di atas telah dikategorikan macet
namun belum diusulkan penghapusan berada pada kelompok tani sebagai
berikut :
Sedangkan dana bergulir yang sudah diusulkan penghapusannya oleh
Pemerintah Kabupaten Batang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Pekalongan adalah sebesar Rp2.547.214.950,00 dengan
rincian sebagai berikut :
5.3.1.2.2. Investasi Permanen
Saldo investasi permanen merupakan penempatan dana Pemerintah
Kabupaten Batang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah yang
bersifat permanen. Investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode
ekuitas (equity method) karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Batang
lebih dari 50% kecuali penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang
No Desa/Kecamatan Kelompok Tani Tunggakan (Rp)
1 Desa Padomasan, Kec.Reban Gapoktan Tani Jaya 32.000.000
2 Desa Sodong, Kec.Wonotunggal Ngudi Makmur 36.000.000
3 Desa Wonodadi, Kec.Bandar Dadi Makmur 13.000.000
4 Desa Plosowangi, Kec.Tersono Dadi Mulyo 23.000.000
104.000.000
Modal BergulirBenar-benar tdk
dapat ditagih
Diragukan dapat
ditagih
1 Modal Bergulir Penanaman Bibit 1.074.460.000,00 99.200.000,00
2 Modal Bergulir Pengembangan
Usaha Ternak 460.560.350,00 458.652.600,00
3 Modal Bergulir Gaduhan Sapi 142.554.000,00 300.268.000,00
4 Modal Bergulir Gaduhan Kambing 11.520.000,00
1.677.574.350,00 869.640.600,00
102
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
pada PT. Bank Jawa Tengah, PT. PRPP Jawa Tengah dan pada Koperasi
Batang Cemerlang yang pencatatannya menggunakan metode biaya (cost
method).
Berikut ini tabel rincian atas investasi permanen Pemerintah Kabupaten
Batang atas dasar Laporan Keuangan Perusahaan yang belum diaudit :
Investasi Permanen 31 Desember 2015 (Rp)31 Desember 2014
(Rp)
Penyertaan Pada Perusahaan Daerah 71.393.963.533,29 64.338.595.225,04
Penyertaan Pada BPR/BKK 8.808.763.719,72 9.033.543.247,89
Koperasi Batang Cemerlang 470.000.000,00 470.000.000,00
80.672.727.253,01 73.842.138.472,93
Penjelasan rinci atas penyertaan modal di atas adalah sebagai berikut :
5.3.1.2.2.a Penyertaan Pada Perusahaan Daerah meliputi:
1) Investasi pada PT. Bank Jawa Tengah bertambah sebesar
Rp2.412.000.000,00 dari pos pengeluaran Pembiayaan tahun 2015.
2) Investasi pada PT. BPR Bapera Batang terdiri atas saham dengan
prosentasi kepemilikan Pemerintah Daerah Batang sebesar 99,76 persen
sedangkan sisanya sebesar 0,24 persen merupakan saham milik PDAM
Kabupaten Batang.
3) PD. Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Batang dengan
kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah sebesar 100 persen.
4) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 2
Tahun 1993 dan telah beberapa kali diperbaharui. Terakhir diperbaharui
Penyertaan Pada
Perusahaan Daerah31 Desember 2015 31 Desember 2014
Kenaikan /
Penurunan%
Bank Jawa Tengah 15.334.000.000,00 12.922.000.000,00 2.412.000.000,00 18,67
PT BPR Bapera 5.835.758.889,04 5.758.963.181,93 76.795.707,11 1,33
PD.Aneka Usaha 4.285.758.883,00 4.125.845.110,00 159.913.773,00 3,88
PDAM Batang 45.474.245.761,25 41.067.586.933,11 4.406.658.828,14 10,73
PT PRPP 464.200.000,00 464.200.000,00 -
Jumlah 71.393.963.533,29 64.338.595.225,04 7.055.368.308,25 10,97
103
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang. Investasi pada
PDAM tahun 2015 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah)
5) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah
didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan
dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar
Rp464.200.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu
rupiah).
5.3.1.2.2.b Penyertaan Modal pada BPR/BKK seluruhnya sebesar
Rp8.808.763.719,72 terdiri dari :
1. PD. BPR-BKK Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981, dengan prosentase
kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang 50,55 persen
sedangkan untuk sisanya sebesar 40,45 persen merupakan milik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. PD. BKK Bandar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969,
dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang sebesar
64,80 persen sedangkan sisanya sebesar 35,20 persen dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris Nomor 187
tanggal 5 Desember 2012 oleh Muh. Mursidi, SH, MKn.
Penyertaan Pada
BPR/BKK31 Desember 2015 31 Desember 2014
Kenaikan /
(Penurunan)%
BPR/BKK Batang 7.131.830.874,51 6.907.226.176,83 224.604.697,68 3,2517
BKK Bandar 1.676.932.845,21 2.126.317.071,06 (449.384.225,85) -21,13
Jumlah 8.808.763.719,72 9.033.543.247,89 (224.779.528,17) -2,488
104
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.2.2.c Penyertaan Modal Pada Koperasi Batang Cemerlang
Investasi pada Koperasi Batang Cemerlang per 31 Desember 2015 sebesar
Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari:
- Sebagian tanah seluas 2.000 m2 dari tanah hak pakai dengan sertifikat
nomor 4 seluas 65.050 m2 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah).
- Modal kerja sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Batang tahun 2007.
5.3.1.2.3. AKUMULASI PENYISIHAN INVS JANGKA PANJANG
Akumulasi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten
Batang dalam hal ini yaitu investasi non permanen berupa modal bergulir
sejumlah Rp104.000.000,00 telah dikategorikan macet karena umur piutang
lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor
70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten
Batang maka dilakukan penyisihan dana bergulir sebesar 100%.
31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
1
Modal Bergulir Pengembangan Usaha
Ternak 32.000.000,00 32.000.000,00
2 Modal Bergulir Gaduhan Sapi 72.000.000,00 72.000.000,00
(104.000.000,00) -
- 104.000.000,00
Akumulasi Penyisihan Invs Jangka
Panjang
Modal Bergulir
5.3.1.3. ASET TETAP
Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp2.683.807.025.144,75 merupakan
nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang sampai
dengan tanggal 31 Desember 2015 , dengan rincian kelompok aset tetap dan
mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:
Aset tetap Saldo awal (Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp) Saldo Akhir(Rp)
Tanah 588.168.866.704,00 153.954.579.693,00 50.349.700.600,00 691.773.745.797,00
Peralatan dan Mesin 312.800.185.761,05 74.880.725.117,63 41.420.143.208,87 346.260.767.669,81
Gedung dan Bangunan 679.575.819.945,47 117.878.634.621,26 53.208.507.150,30 744.245.947.416,43
Jalan, Irigasi dan Jaringan 772.532.701.581,93 60.182.714.544,65 15.902.448.407,98 816.812.967.718,60
Aset tetap lainnya 52.952.824.032,00 28.787.160.630,66 26.798.232.930,38 54.941.751.732,28 Konstruksi dalam
pengerjaan 25.639.055.338,65 23.886.962.900,63 19.754.173.428,65 29.771.844.810,63
2.431.669.453.363,10 459.570.777.507,83 207.433.205.726,18 2.683.807.025.144,75
105
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 di atas, telah didukung oleh Kartu
Inventaris Barang SKPD.
Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal;
(2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3)
penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5)
penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset
dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar
rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain.
Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2)
pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena
hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodefikasi; (5)
pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena
extracomptable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam
SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain.
Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Penambahan aset tetap
a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.
Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2015
dapat dirinci sebagai berikut:
Besarnya realisasi belanja modal untuk setiap SKPD dapat dilihat
dalam lampiran 3.
b) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana
APBD Provinsi/APBN
UraianRealisasi Belanja Modal
2015 (Rp)
1 Tanah 3.296.302.600,00
2 Peralatan dan Mesin 46.780.624.061,00
3 Gedung dan Bangunan 90.831.466.980,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.066.414.183,00
5 Aset tetap lainnya 461.070.675,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
193.435.878.499,00
106
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Penambahan aset dari dana APBD Provinsi/APBN tersebut
menambah aset tetap pada SKPD sebagai berikut:
c) Penambahan aset tetap dari Hibah
Penambahan aset tetap dari Hibah dapat dirinci pada kelompok
aset berikut ini :
Penambahan tersebut terdapat pada SKPD berikut ini :
Uraian APBD Provinsi /APBN
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 6.338.862.663,00
3 Gedung dan Bangunan -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 401.558.730,00
5 Aset tetap lainnya 24.437.138.222,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
31.177.559.615,00
SKPD APBD Provinsi /APBN
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 31.148.189.615,00
3 Badan Penanggulangan Bancana Daerah 29.370.000,00
31.177.559.615,00
Uraian Hibah
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 833.168.278,00
3 Gedung dan Bangunan 993.541.500,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
1.826.709.778,00
SKPD Hibah
1 Badan Penanggulangan Bancana Daerah 56.122.000,00
2 Badan Pemberdayaan Masyarakat 16.550.000,00
3 Dinas Kelautan dan Perikanan 539.516.378,00
4 Dinas Kesehatan 3.140.000,00
5 Dinas Perindustrian Perdag dan Koperasi 985.445.500,00
6 Dishubkominfo 225.935.900,00
1.826.709.778,00
107
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
d) Penambahan aset tetap dari hasil Koreksi Aset , terdapat pada
kelompok aset berikut ini :
Penambahan aset tetap yang berasal dari hasil koreksi aset tetap
berada pada SKPD berikut ini :
e) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada
kelompok aset sebagai berikut:
Daftar SKPD yang mendapatkan penambahan aset berasal dari
mutasi dari SKPD lain sebagai berikut :
Uraian hasil koreksi aset
1 Tanah 1.622.490.000,00
2 Peralatan dan Mesin 1.450.000,00
3 Gedung dan Bangunan -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
1.623.940.000,00
SKPD SK Koreksi Aset
1 Dinas Bina Marga dan SDA 1.622.490.000,00
2 Dinas Kesehatan 1.450.000,00
1.623.940.000,00
Uraian Mutasi Antar SKPD
1 Tanah 256.000.000,00
2 Peralatan dan Mesin 10.084.465.028,00
3 Gedung dan Bangunan 5.653.163.484,65
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
15.993.628.512,65
108
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
f) Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada
kelompok aset tetap sebagai berikut:
Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena
adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang
namun dalam penganggarannya masih terletak di akun belanja
pegawai dan akun belanja barang dan jasa.
Uraian Bukan Belanja Modal
1 Tanah 40.095.000,00
2 Peralatan dan Mesin 1.130.858.047,00
3 Gedung dan Bangunan 2.642.751.637,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 277.469.150,00
5 Aset tetap lainnya 600.284.000,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
4.691.457.834,00
SKPD Mutasi Dari SKPD
1 Badan Penanggulangan Bancana Daerah 5.928.397.246,94
2 Badan Pemberdayaan Masyarakat 15.000.000,00
3 Badan Kepegawaian Daerah 347.381.176,00
4 Bappeda 114.066.000,00
5 Bupati dan Wakil Bupati 101.250.000,00
6 RSUD 294.631.176,00
7 Inspektorat 522.395.500,00
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 229.385.714,00
9 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 172.800.000,00
10 Disprindagkop 551.707.000,00
11 Dishubkominfo 484.982.000,00
12 DPPKAD 1.193.340.814,00
13 Kecamatan Banyuputih 3.344.097.725,00
14 Kecamatan Bawang 189.230.425,21
15 Kecamatan Limpung 446.349.335,00
16 Kecamatan Tersono 349.165.148,00
17 Kecamatan Warungasem 234.042.308,00
18 Kelurahan Sambong 193.027.456,50
19 Bagian Umum 1.282.379.488,00
15.993.628.512,65
109
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Penambahan aset yang berasal dari bukan belanja modal berada di
SKPD berikut ini :
g) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada
kelompok aset tetap sebagai berikut:
Kelompok aset tersebut menambah aset tetap pada SKPD
berikut ini :
UraianAset dari Pindahan
antar Rekening
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 2.399.931.130,00
3 Gedung dan Bangunan 17.584.276.297,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.630.968.453,65
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan 23.184.401.499,63
47.799.577.380,28
SKPD Bukan Belanja Modal
1 Badan Penanggulangan Bancana Daerah 184.920.000,00
2 Kantor Perpustakaan dan Arsip 23.825.890,00
3 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Kebersihan 1.073.242.540,00
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 318.744.000,00
5 Dinas Kelautan dan Perikanan 43.831.150,00
6 RSUD 658.617.100,00
7 Dinas Kesehatan 750.955.300,00
8 Disprindagkop 327.965.000,00
9 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 256.684.441,00
10 Dinsosnakertrans 263.875.788,00
11 DPPKAD 27.995.000,00
12 Kecamatan Warungasem 710.036.000,00
13 Kelurahan Kasepuhan 28.168.625,00
14 Kelurahan Watesalit 22.597.000,00
4.691.457.834,00
110
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
h) Penambahan Aset dari lain-lain terinci pada kelompok aset tetap
sebagai berikut:
Uraian Aset dari lain-lain
1 Tanah 148.739.692.093
2 Peralatan dan Mesin 7.311.365.910,63
3 Gedung dan Bangunan 173.434.722,61
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.806.304.028,00
5 Aset tetap lainnya 3.288.667.733,66
6 Konstruksi dalam pengerjaan 702.561.401,00
163.022.025.888,90
SKPD Mutasi Dari SKPD
1 Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan 21.125.000,00
2 Bappeda 9.878.000,00
3 RSUD 13.074.215.797,00
4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2.475.074.200,00
5 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM 25.383.198.180,28
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata -
7 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 499.189.182,00
8 Dinas Kelautan dan Perikanan 133.495.000,00
9 Dinas Kependudukan dan Capil -
10 Dinas Kesehatan 231.625.000,00
11 Disperindagkop 1.795.975.000,00
12 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 367.458.301,00
13 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika 2.660.710.720,00
14 DPPKAD 34.989.000,00
15 Kecamatan Banyuputih 6.000.000,00
16 Kecamatan Limpung 5.300.000,00
17 Kecamatan Pecalungan 60.450.000,00
18 Kecamatan Tulis 901.900.000,00
19 Kecamatan Wonotunggal 10.250.000,00
20 Bagian Umum 104.318.000,00
21 Bagian Pengendalian Pembangunan 6.000.000,00
22 Bagian Tata Pemerintahan 18.426.000,00
47.799.577.380,28
111
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Penambahan aset karena kondisi ini misalnya karena aset yang
telah dimiliki SKPD belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang.
Penambahan aset yang berasal dari lain-lain berada di SKPD
berikut ini:
2. Pengurangan Aset tetap
a). Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2015 terinci
pada kelompok aset sebagai berikut:
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai
tercantum dalam lampiran 7.
b). Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada
kelompok aset sebagai berikut:
SKPD Aset dari lain-lain
1 Dinas Bina Marga dan SDA 147.779.692.093,00
2 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Kebersihan
856.722.921,61
3 Dinas Kesehatan 949.183.957,00
4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 129.800.000,00
5 Dinas Perhubungan 1.128.100.000,00
6 Dinas Pendidikan 11.395.328.792,29
7 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 783.198.121,00
163.022.025.884,90
Uraian mutasi Antar SKPD
1 Tanah 256.000.000,00
2 Peralatan dan Mesin 10.084.465.028,00
3 Gedung dan Bangunan 5.653.163.484,65
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
15.993.628.512,65
Uraian Penghapusan
1 Tanah 955.584.000,00
2 Peralatan dan Mesin 2.702.280.459,45
3 Gedung dan Bangunan 10.479.334.904,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 12.777.568.075,00
5 Aset tetap lainnya 51.308.700,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
26.966.076.138,45
112
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai
berikut:
c). Pengurangan aset tetap karena hibah terinci pada kelompok aset
sebagai berikut:
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB berupa komputer ke SMP 1
Batang, SMP 2 Batang dan SMA Subah.
d). Pengurangan aset tetap karena SK Koreksi berada pada kelompok
aset berikut ini :
SKPD Mutasi ke SKPD
1 Badan Kepegawaian Daerah 244.820.500,00
2 Sekretariat DPRD 1.839.970.250,00
3 Inspektorat 302.683.500,00
4 Dinas Cipta Karya dan SDM 10.783.513.144,65
5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 409.225.000,00
6 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 189.275.000,00
7 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 211.290.300,00
8 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 395.655.000,00
9 DPPKAD 845.860.890,00
10 Bagian Umum 763.834.928,00
11 Bagian Hukum 7.500.000,00
Jumlah 15.993.628.512,65
Uraian HIBAH
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 29.700.000,00
3 Gedung dan Bangunan -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
29.700.000,00
Uraian SK Koreksi
1 Tanah 571.512.000,00
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung dan Bangunan
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 Aset tetap lainnya
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
571.512.000,00
113
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD Dinas
Bina Marga dan SDA.
e). Pengurangan aset tetap karena rusak berat terinci pada kelompok
aset sebagai berikut:
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut
ini:
f). Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2015 terinci
pada kelompok aset sebagai berikut:
SKPD Aset Rusak Berat
1 Dinas Pendidikan 9.057.883.192,00
2 Kecamatan Banyuputih 7.000.000,00
3 Kecamatan Reban 39.000.000,00
9.103.883.192,00
Uraian Rusak berat
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 2.216.151.729,00
3 Gedung dan Bangunan 5.282.532.118,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 39.451.170,00
5 Aset tetap lainnya 1.565.748.175,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
9.103.883.192,00
Uraian Extracountable
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 14.891.773.227,00
3 Gedung dan Bangunan 9.400.704.857,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset tetap lainnya 1.140.655.409,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
25.433.133.493,00
114
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut :
g). Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening tahun 2015
terinci pada kelompok aset sebagai berikut:
UraianPindahan antar
Rekening
1 Tanah 1.329.524.600,00
2 Peralatan dan Mesin 2.229.195.100,00
3 Gedung dan Bangunan 21.646.491.088,65
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.842.184.162,98
5 Aset tetap lainnya -
6 Konstruksi dalam pengerjaan 19.754.173.428,65
47.801.568.380,28
SKPD Extracountable
1 Badan Ligkungan Hidup 109.126.600,00
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22.708.000,00
3 Badan Pemberdayaan Peempuan dan KB 825.000,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah 104.638.000,00
5 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 21.052.000,00
6 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM 77.864.000,00
7 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 47.780.000,00
8 Dinas Kelautan dan Perikanan 38.284.900,00
9 Dinas Kesehatan 38.515.000,00
10 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 22.381.371.964,00
11 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2.452.997.029,00
12 Kecamatan Banyuputih 32.640.000,00
13 Kecamatan Pecalungan 36.575.000,00
14 Kecamatan Reban 3.245.000,00
15 Kecamatan Wonotunggal 16.190.000,00
16 Kelurahan Karang Asem Utara 1.760.000,00
17 Kelurahan Proyonanggan Tengah 14.000.000,00
18 Kelurahan Proyonanggan Utara 2.550.000,00
19 Bagian Umum 22.011.000,00
20 Bagian Pemerintahan Desa 9.000.000,00
25.433.133.493,00
115
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut
ini:
h). Pengurangan aset tetap karena lain-lain terinci pada kelompok aset
sebagai berikut:
SKPDPindahan Antar
Rekening
1 Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan 21.125.000,00
2 Bappeda 9.878.000,00
3 BRSUD 13.074.215.797,00
4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2.475.074.200,00
5 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM 25.383.198.180,28
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata -
7 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 499.189.182,00
8 Dinas Kelautan dan Perikanan 133.495.000,00
9 Dinas Kependudukan dan Capil -
10 Dinas Kesehatan 231.625.000,00
11 Disperindagkop 1.795.975.000,00
12 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 367.458.301,00
13 Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika 2.660.710.720,00
14 DPPKAD 34.989.000,00
15 Kecamatan Banyuputih 6.000.000,00
16 Kecamatan Limpung 5.300.000,00
17 Kecamatan Pecalungan 60.450.000,00
18 Kecamatan Tulis 901.900.000,00
19 Kecamatan Wonotunggal 10.250.000,00
20 Bagian Umum 104.318.000,00
21 Bagian Pengendalian Pembangunan 6.000.000,00
22 Bagian Tata Pemerintahan 18.426.000,00
23 Bagian Humas dan Protokol 1.991.000,00
47.801.568.380,28
Uraian Lain-Lain
1 Tanah 47.237.080.000,00
2 Peralatan dan Mesin 9.266.577.665,42
3 Gedung dan Bangunan 746.280.698,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 243.245.000,00
5 Aset tetap lainnya 24.040.520.646,38
6 Konstruksi dalam pengerjaan -
81.533.704.009,80
116
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai
berikut:
Nilai perolehan aset tetap di neraca sampai dengan 31 Desember 2015
dapat dijelaskan pada setiap akun aset tetap di setiap SKPD
sebagaimana uraian di bawah ini:
5.3.1.3.1. Tanah
Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian
neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan. Namun pada
tahun 2015 terdapat penambahan tanah karena adanya penilaian atas aset
tanah sebesar Rp147.779.692.093,00 sebagai berikut :
1. Penambahan nilai tanah karena penilaian tanah untuk bahu jalan
pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam sebesar
Rp86.321.558.593,00
2. Penambahan nilai tanah karena penilaian tanah untuk daerah irigasi
yang menjadi kewenangan Kabupaten Batang pada Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Alam sebesar Rp61.458.133.500,00.
Selain itu terjadi mutasi kurang karena koreksi salah catat tanah
Dinas Pertanian yang ternyata berdasar bukti kepemilikan yang ada
merupakan milik Pemerintah propinsi Jawa Tengah sebesar
Rp47.237.080.000,00.
Nilai tanah yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2015
sebesar Rp691.773.745.797,00 bertambah sebesar
Rp103.604.879.093,00 atau 17,61% dari nilai aset tanah dalam
SKPD Lain-Lain
1 Badan Pemberdayaan Masyarakat 7.250.000,00
2 DPPKAD 21.050.000,00
3 Bagian Umum 232.267.142,00
4 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
ESDM
850.253.698,00
5 Dinas Kelautan dan Perikanan 52.194.263,00
6 Dinas Kesehatan 1.398.618.369,63
7 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga
31.734.990.533,17
8 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan
47.237.080.000,00
Kecamatan Subah 4,00
81.533.704.009,80
117
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
neraca tahun 2014 sebesar Rp588.168.866.704,00. Nilai tanah per
SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.
Dalam Neraca 2015 tersebut terdapat :
- tanah seluas 7.115m2 dikerjasamakan dengan pihak ketiga dari
luas tanah 44.310m2 yang berlokasi di pasar Bandar.
5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin
Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31
Desember 2015 sebesar Rp346.260.767.669,81 naik sebesar
Rp33.460.581.908,76 atau 10,70 % dibandingkan dengan nilai peralatan
dan mesin dalam neraca tahun 2014 sebesar Rp312.800.185.761,05
Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan
dan mesin:
Nilai peralatan dan mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.
5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan
Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca daerah per 31
Desember 2015 sebesar Rp744.245.947.416,43 naik sebesar
Rp64.670.127.470,96 atau 9,52% dibandingkan dengan nilai gedung dan
bangunan dalam neraca tahun 2014 sebesar Rp679.575.819.945,47
Nilai gedung dan bangunan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada
Lampiran 8.
Peralatan dan Mesin Neraca Per 31 Des 2015 Neraca Per 31 Des 2014 Naik (turun)
Alat-alat besar 26.391.599.049,00 25.467.459.719,00 924.139.330,00 Alat -alat angkutan 92.405.420.192,38 81.054.789.434,00 11.350.630.758,38 alat-alat bengkel dan alat ukur 4.028.950.677,26 2.732.999.882,76 1.295.950.794,50
alat-alat pertanian dan peternakan 1.521.454.047,23 960.320.985,17 561.133.062,06
alat-alat kantor dan rumah tangga 124.786.243.725,67 120.128.782.588,06 4.657.461.137,61
alat-alat studio dan komunikasi 9.900.102.762,77 9.855.221.513,77 44.881.249,00
alat-alat kedokteran 63.823.989.097,00 42.229.265.485,00 21.594.723.612,00
alat-alat laboratorium 22.356.907.327,21 29.989.064.295,00 (7.632.156.967,79)
alat-alat keamanan 1.046.100.791,29 382.281.858,29 663.818.933,00 346.260.767.669,81 312.800.185.761,05 33.460.581.908,76
118
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31
Desember 2015 sebesar Rp816.812.967.718,60 naik sebesar
Rp44.280.266.136,67 atau 5,73% dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi
dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2014 sebesar
Rp772.532.701.581,93
Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2015:
Nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada
Lampiran 8.
5.3.1.3.5. Aset tetap lainnya
Nilai aset tetap lainnya yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember
2015 sebesar Rp54.941.751.732,28 naik sebesar Rp1.988.927.700,28 atau
3,76% dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam
neraca 2014 sebesar Rp52.952.824.032,00.
Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:
Nilai aset tetap lainnya berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.
Jalan, Irigasi dan
JaringanNeraca Per 31 Des 2015 Neraca Per 31 Des 2014 Naik (turun)
Jalan dan Jembatan 694.080.933.302,70 664.041.569.257,03 30.039.364.045,67
Bangunan air 100.963.238.633,00 77.644.168.510,00 23.319.070.123,00
Instalasi 14.803.080.388,00 24.667.175.752,00 (9.864.095.364,00)
Jaringan 6.965.715.394,90 6.179.788.062,90 785.927.332,00
816.812.967.718,60 772.532.701.581,93 44.280.266.136,67
Aset Tetap Lainnya Neraca Per 31 Des 2015 Neraca Per 31 Des 2014 Naik (turun)
Buku dan Kepustakaan 46.783.311.004,62 47.748.600.537,00 (965.289.532,38)
Barang Bercorak Seni
Kebudayaan 5.879.448.906,66 3.928.972.832,00 1.950.476.074,66
Hewan, Ternak dan
Tumbuhan 2.278.991.821,00 1.275.250.663,00 1.003.741.158,00
54.941.751.732,28 52.952.824.032,00 1.988.927.700,28
119
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca daerah per 31
Desember 2015 sebesar Rp29.771.844.810,63 sedangkan saldo per 31
Desember 2014 sebesar Rp25.639.055.338,65 . Sehingga mengalami
kenaikan sebesar Rp4.132.789.471,98 atau 16,12%.
Berikut daftar konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2015 dan 2014:
Rincian kegiatan di SKPD terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah
sebagai berikut :
1. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM, berupa kegiatan
pembangunan pasar Batang, pembangunan saluran drainase, urugan
dan pavingisasi rumah dinas Setda seluruhnya sejumlah
Rp14.100.886.303,63
2. Rumah Sakit Umum Daerah, berupa kegiatan:
- Tanah bangunan rumah sakit senilai Rp1.136.595.000,00
- Bangunan ruang paru 3 (tiga) lantai Rp3.790.519.490,00
- Pembangunan ruang rawat gabung ruang bersalin senilai
Rp2.793.013.707,00
SKPD Neraca Per 31 Des
2015
Neraca Per 31 Des 2014 Naik (turun)
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM 14.100.886.303,63 12.845.988.327,65 1.254.897.975,98
Rumah Sakit Umum Daerah 7.720.128.197,00 3.779.213.800,00 3.940.914.397,00
Dinas Kesehatan - - -
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 6.949.355.510,00 5.101.694.910,00 1.847.660.600,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan OR - 367.458.301,00 (367.458.301,00)
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 49.849.800,00 1.699.000.000,00 (1.649.150.200,00)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - 1.795.975.000,00 (1.795.975.000,00)
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 49.725.000,00 49.725.000,00 -
Kecamatan Tulis 901.900.000,00 - 901.900.000,00
29.771.844.810,63 25.639.055.338,65 4.132.789.471,98
120
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berupa kegiatan
pembangunan pelabuhan (reklamasi pantai) dan akses jalan ke
pelabuhan, dan pembangunan dermaga senilai Rp6.949.355.510,00.
4. Dinas Bina Marga dan SDA, berupa pekerjaan perencanaan
pembangunan Gedung UPTD III Bandar (pembuatan DED) sebesar
Rp49.849.800,00
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat berupa DED Rencana
Pembangunan Gedung Bapermades senilai Rp49.725.000,00.
6. Kecamatan Tulis berupa Pembangunan Ikon Desa Wisata
Rp901.900.000,00
5.3.1.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2015 dan
perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2014 sebagai berikut :
Akumulasi penyusutan aset tetap berdasarkan SKPD dapat dilihat dalam
lampiran 9.
5.3.1.5. ASET LAINNYA
Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti
rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian
saldo per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
Neraca Per 31 Des 2015 Neraca Per 31 Des 2014
(restatment)
Naik (turun)
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap
(868.324.591.924,96) (806.222.488.897,08) (62.102.103.027,88)
(868.324.591.924,96) (806.222.488.897,08) (62.102.103.027,88)
SKPDNeraca Per 31 Des
2015
Neraca Per 31 Des
2014Naik (turun)
Piutang Tuntutan Ganti
Rugi 97.040.000,00 96.292.800,00 747.200,00
Kemitraan dengan
Pihak ketiga 178.910.697,00 178.910.697,00 -
Aset tak Berwujud 320.408.798,00 318.417.798,00 1.991.000,00
Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud (47.313.099,80) (31.292.659,00) (16.020.440,80)
Aset lain-lain 5.387.828.734,00 6.843.474.890,00 (1.455.646.156,00)
5.936.875.129,20 7.405.803.526,00 (1.468.928.396,80)
121
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.5.1. Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp97.040.000,00 merupakan saldo piutang
keugian daerah yang telah mempunyai Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) yang terdiri dari:
5.3.1.5.2. Kemitraan dengan pihak ketiga
Aset kemitraan dengan pihak ketiga bangunan pasar Bandar dibentuk
berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Batang
dengan CV. PD Nomor 644.1/488 tanggal 11 Februari 1991. Pada tahun
2001, Pemerintah Kabupaten Batang menandatangani kembali perjanjian
kerjasama Nomor 168/2001 tentang Pengembangan Pembangunan Pasar
Bandar di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan CV. PD.
Berdasarkan perjanjian tersebut CV. PD membangun ruko, kios dan los
di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang senilai
Rp178.910.697,00. Sebagai kompensasi, CV. PD diberikan Hak Guna
Bangunan selama 20 tahun. Sampai dengan tahun 2015, aset tersebut
masih dalam status dikerjasamakan.
5.3.1.5.3. Aset tak berwujud
Aset tak berwujud seluruhnya senilai Rp320.408.798,00 terinci pada
SKPD berikut ini :
1 DPPKAD 163.682.798,00
2Dinas Perindustrian dan
Perdagangan75.000.000,00
3 Kantor Perpustakaan 31.000.000,00
4
Bagian Pengendalian
Pembangunan-Setda48.735.000,00
5 Bagian Humas-Setda 1.991.000,00
320.408.798,00
Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2015 (Rp)
1 M. Teguh Prajatna 18.050.000,00
2 Slamet Maktub 6.000.000,00
3 Hermanto 15.490.000,00
4 Runi Rahmawati 57.500.000,00
97.040.000,00
122
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.1.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp47.313.099,80)
pada tahun 2015 dan (Rp31.292.659,90) pada tahun 2014 terinci sbb:
5.3.1.5.5. Aset lain-lain
Aset lain-lain terdiri dari barang rusak berat yang diusulkan untuk
dihapuskan dicatat sebesar nilai bukunya dgn rincian sebagai berikut :
SKPD Neraca Per 31 Des 2015 Neraca Per 31 Des 2014 Naik (turun)
Barang Rusak Berat yang
diusulkan akan dihapus
5.387.828.734,00 6.843.474.890,00 (1.455.646.156,00)
5.387.828.734,00 6.843.474.890,00 (1.455.646.156,00)
Selain aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Batang yang tercantum
dalam Neraca, terdapat aset bersejarah berupa patung yoni, batu umpak
polos, patung kola, patung ganesha dan beberapa tombak seluruhnya
berjumlah 54 buah yang sekarang disimpan di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
5.3.2. KEWAJIBAN
Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah
Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2015, kewajiban Pemerintah
Kabupaten Batang terdiri dari :
SKPD NilaiThn
PerolehanAmortisasi 2014
Beban Amortisasi
2014Amortisasi 2015
Disperindag 75.000.000,00 2014 3.750.000,00 3.750.000,00 7.500.000,00
DPPKAD 163.682.798,00 2012 19.569.159,90 8.184.139,90 27.753.299,80
Bagian Dalbang 48.735.000,00 2013 4.873.500,00 2.436.750,00 7.310.250,00
Bagian Humas dan
Protokol 1.991.000,00 2015 - 99.550,00 99.550,00
Kantor Perpustakaan 31.000.000,00 2013 3.100.000,00 1.550.000,00 4.650.000,00
320.408.798,00 31.292.659,90 16.020.439,90 47.313.099,80
Uraian Neraca Per 31 Des
2015
Neraca Per 31 Des
2014
Naik (turun)
Kewajiban Jangka
Pendek
5.803.569.691,51 5.399.707.471,26 403.862.220,25
Kewajiban Jangka
Panjang
- 81.253.281,13 (81.253.281,13)
5.803.569.691,51 5.480.960.752,39 322.608.939,12
123
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2015 seluruhnya
terdiri dari kewajiban jangka pendek berada pada SKPD sebagaimana tercantum
dalam lampiran 10.
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung
kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar
kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk
Tahun 2015 terdiri dari:
Kewajiban Jangka Pendek: 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 1.017.336,00 703.991,00
Hutang Bunga 4.967.873,00 24.239.434,00
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 81.341.442,51 162.506.562,26
Pendapatan di terima dimuka 1.531.377.591,00 1.147.363.631,00
Hutang Belanja 1.936.668.513,00 1.709.473.548,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya 2.248.196.936,00 2.355.420.305,00
5.803.569.691,51 5.399.707.471,26
Penjelasan rincinya sebagai berikut :
5.3.2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak ketiga
Tahun 2015 terdapat hutang kepada pihak ketiga merupakan pungutan
pajak kegiatan yang belum disetor ke kas negara
SKPD 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 471.745,00 -
Kecamatan Reban 545.591,00 545.591,00
Kecamatan Blado 158.400,00
1.017.336,00 703.991,00
5.3.2.1.2. Hutang Bunga.
Utang bunga Pemerintah Kabupaten Batang atas pinjaman Loan ADB
No.SLA-867/DP3/1996 sebesar Rp4.967.873,00 pada Neraca tahun
2015, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp24.239.434,00
124
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.3.2.1.3. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
Akun ini merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka
panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran, yaitu sebesar
Rp81.341.442,51. Hutang jangka panjang dimaksud adalah Penerusan
Pinjaman (Sub Loan Agreement – SLA) dari Pemerintah Pusat d.h.i.
Departemen Keuangan sesuai Perjanjian Nomor SLA-860/DP3/1996
tanggal 30 Januari 1996.
5.3.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang belum
menjadi hak pemerintah Daerah namun telah diterima di tahun 2015
sebesar Rp1.531.377.591,00 berada pada SKPD berikut ini :
SKPD 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan 833.333,00 1.500.000,00
DPPKAD 275.527.842,00 182.513.637,00
RSUD 43.750.000,00 15.000.000,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
45.099.750,00
Sekretariat Daerah -Kompilasi 1.166.166.666,00 948.349.994,00
1.531.377.591,00 1.147.363.631,00
5.3.2.1.5. Hutang Belanja.
Meliputi utang listrik, telpon dan air bulan Desember yang baru dibayar
pada tahun berikutnya. Total utang belanja tahun 2015 adalah
Rp1.936.668.513,00 Berada pada SKPD terlampir ( Lampiran 11)
5.3.2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek meliputi utang retensi, utang obat, gaji PTT yang
belum dibayarkan sebesar Rp2.248.196.936,00 dengan rincian pada
SKPD sebagai berikut:
125
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
SKPD 31 Desember 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp)
Dinas Bina Marga dan SDA 156.236.055,00 156.236.055,00
Dinas Kesehatan 54.427.685,00 54.424.650,00
Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
16.812.200,00 16.812.200,00
Kelurahan Proyonanggan Tengah 79,00
Rumah Sakit Daerah 2.019.666.767,00 2.060.792.650,00
Dinas Pendidikan 32.005.000,00
Dinsosnakertrans 34.283.500,00
Satuan Polisi Pamomg Praja 1.054.150,00 866.250,00
2.248.196.936,00 2.355.420.305,00
5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang
5.3.2.2.1. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya
Kewajiban jangka panjang lainnya Pemerintah Kabupaten
Batang merupakan pinjaman kepada Asian Development
Bank No. SLA/867/DP3/1996 yang telah dapat dilunasi
pada tahun 2015 sebesar Rp81.253.281,13.
5.3.3. EKUITAS
Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban
Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut:
Uraian 31 Desember 2015(Rp) 31 Desember 2014 (Rp)
Ekuitas 2.119.374.458.018,53 1.877.290.235.106,81
2.119.374.458.018,53 1.877.290.235.106,81
Rincian Akun Ekuitas per SKPD terdapat dalam lampiran 12.
126
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.4. LAPORAN ARUS KAS
Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas
selama tahun dan 2015 dan 2014, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi,
Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non
Anggaran.
Penyajian laporan arus kas didasarkan pada transaksi kas daerah yang dikelola oleh
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku
pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh RSUD Batang
sebagai BLUD. Transaksi pada kas DPPKAD menggunakan dokumen sumber
surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi
pada kas BLUD RSUD Batang menggunakan dokumen sumber Surat Perintah
Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pengesahan. Ringkasan laporan arus kas tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai
berikut:
5.4.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan
kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2015 (Rp) 2014 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 220.612.438.627,24 155.721.535.071,99
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi
(192.762.954.999,00) (156.785.597.455,00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan
(5.627.459.063,00) (8.144.209.810,00)
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris
(8.247.705.558,99) (6.665.872.239,24)
Kenaikan/Penurunan Kas 13.974.319.006,25 (15.874.144.432,25)
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD 130.183.134.825,75 146.057.279.258,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD 144.157.453.832,00 130.183.134.825,75
Saldo pada Bendahara Pengeluaran 207.481.490,00 7.671.945,00
Saldo pada Bendahara Penerimaan 15.584.501.046,23 7.297.150.180,24
Saldo Awal Kas Lainnya - -
Saldo Akhir Kas Lainnya 1.057.264,00 -
159.950.493.632,23 137.487.956.950,99
127
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas,
dengan perincian sebagai berikut:
5.4.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan
asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan
rincian sebagai berikut:
5.4.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan
sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian
sebagai berikut:
2015 (Rp) 2014 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah 51.482.053.384,00 42.714.336.489,00
Penerimaan Retribusi Daerah 16.211.683.279,00 25.247.348.616,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
7.070.429.150,00 6.617.718.234,00
Penerimaan lain-lain PAD yang Sah 104.284.184.654,81 97.540.210.812,92
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak -
Pemerintah Pusat
21.614.628.717,00 25.217.998.330,00
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam -
Pemerintah Pusat
7.004.632.626,00 7.004.750.431,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 706.782.246.000,00 682.182.894.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 79.498.400.000,00 52.176.600.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian 199.918.922.000,00 164.824.223.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak- Propinsi 81.658.566.496,00 65.090.370.999,00
Penerimaan Bantuan Gubernur 50.236.399.987,00 40.081.940.615,00
Penerimaan Hibah 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Penerimaan Lainnya 66.579.163.000,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 1.395.341.309.293,81 1.210.698.391.526,92
2015(Rp) 2014 (Rp)
1 Arus Masuk Kas 1.395.341.309.293,81 1.210.698.391.526,92
2 Arus Keluar Kas 1.174.728.870.666,57 1.054.976.856.454,93
Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi220.612.438.627,24 155.721.535.071,99
128
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.4.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber
daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk kas dan arus
keluar kas, dengan rincian sebagai berikut:
5.4.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Arus masuk kas berasal dari penerimaan yang bersumber dari pelepasan
hak atas tanah, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset
lainnya dengan rincian sebagai berikut:
2015 (Rp) 2014 (Rp)
Arus Masuk Kas 672.923.500,00 518.598.800,00
Arus Keluar Kas 193.435.878.499,00 157.304.196.255,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi(192.762.954.999,00) (156.785.597.455,00)
2015 (Rp) 2014 (Rp)
Pembayaran Pegawai 711.289.300.333,00 695.121.258.351,00
Pembayaran Barang 273.351.994.394,57 246.774.866.536,93
Pembayaran Bunga 24.239.434,00 43.599.157,00
Pembayaran Subsidi - -
Pembayaran Hibah 26.078.153.700,00 36.203.606.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial 15.486.936.091,00 31.458.697.989,00
Pembayaran Bantuan Keuangan 636.561.114,00 778.228.021,00
Pembayaran Tidak Terduga 86.163.000,00 761.450.400,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak - -
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - -
Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Lainnya - -
Pembayaran transfer/bagi hasil ke desa 147.775.522.600,00 43.835.150.000,00 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 1.174.728.870.666,57 1.054.976.856.454,93
129
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.4.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas
untuk perolehan aset tetap yang terdiri atas:
2015 (Rp) 2014 (Rp)
Pelepasan Hak Atas Tanah - -
Penjualan atas Peralatan dan Mesin:
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua - -
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat - 9.600.000,00
- 9.600.000,00
Penjualan Aset Lainnya:
Penjualan Peralatan/Perlengkapan
Kantor tidak terpakai
81.100.000,00 -
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak
terpakai
- -
Penjualan Hasil Penebangan Pohon 7.350.000,00 -
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas - -
Penjualan Drum Bekas 33.840.000,00 29.050.000,00
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 188.500.000,00 72.355.000,00
Penjualan hasil pertanian 312.103.500,00 358.793.800,00
Penjualan hasil perikanan 50.030.000,00 48.800.000,00
672.923.500,00 508.998.800,00
2015 (Rp) 2014 (Rp)
Perolehan Tanah 3.296.302.600,00 2.491.894.515,00
Perolehan Peralatan dan Mesin 46.780.624.061,00 50.242.625.237,00
Perolehan Gedung dan Bangunan 90.831.466.980,00 75.185.274.393,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.066.414.183,00 22.663.077.560,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 461.070.675,00 1.660.879.155,00
Perolehan Aset Lainnya - 5.060.445.395,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas
Investasi193.435.878.499,00 157.304.196.255,00
130
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah sebagai
berikut :
2015(Rp) 2014(Rp)
Perolehan Tanah 3.296.302.600,00 2.491.894.515,00
Alat -Alat Berat 719.310.000,00 5.216.617.728,00
Alat -Alat Angkutan 9.137.609.613,00 12.542.715.714,00
Alat -alat Bengkel 105.246.800,00 424.222.760,00
Alat -alat Pertanian dan Peternakan 143.631.970,00 73.737.500,00
Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga 8.876.461.763,00 14.071.134.067,00
Alat -alat Studio 432.182.980,00 1.011.265.068,00
Alat -alat Komunikasi 218.503.000,00 257.666.800,00
Alat -alat Ukur 688.288.200,00 318.480.600,00
Alat -alat Kedokteran 23.318.747.785,00 15.373.756.200,00
Alat -alat Laboratorium 2.943.141.950,00 893.328.550,00
Alat -alat Keamanan 197.500.000,00 59.700.250,00
Perolehan Gedung dan Bangunan 90.831.466.980,00 75.185.274.393,00
Konstruksi Jalan 27.203.335.639,00 10.088.397.870,00
Konstruksi Jembatan
Konstruksi Jaringan Air 22.844.888.499,00 5.607.561.800,00
Penerangan, Taman dan Hutan Kota 982.898.000,00
Instalasi Listrik dan Telpon 2.018.190.045,00 5.984.219.890,00
Buku/ Kepustakaan 107.644.975,00 1.282.282.755,00
Barang Bercorak Seni, Kebudayaan 69.425.000,00 38.945.500,00
Hewan/ Ternak dan Tanaman 284.000.700,00 339.650.900,00
Rambu Peringatan
Perolehan Aset Lainnya - 5.060.445.395,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan193.435.878.499,00 157.304.196.255,00
131
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.4.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan
dijelaskan sebagai berikut:
5.4.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun anggaran 2015
terdiri atas:
5.4.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri atas rincian sebagai
berikut:
5.4.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas
2015 (Rp) 2014 (Rp)
1 Arus Masuk Kas -
2 Arus Keluar Kas 5.627.459.063,00 8.144.209.810,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan(5.627.459.063,00) (8.144.209.810,00)
2015 (Rp) 2014 (Rp)
Pencairan dari Dana Cadangan - -
Penerimaan Pinjaman Daerah - -
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada
Entitas Lainnya
- -
Arus Masuk Kas dari Aktivitas
Pendanaan- -
2015 (Rp) 2014 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan - -
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.412.000.000,00 5.207.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri Pemerintah Pusat 162.506.563,00 162.506.562,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri Lainnya 52.952.500,00 2.774.703.248,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas
Pendanaan5.627.459.063,00 8.144.209.810,00
132
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
transitoris terdiri dari penerimaan PFK dan penerimaan sisa uang
persediaan tahun lalu yang merupakan realisasi kas masuk akibat aktivitas
transitoris Pemerintah Kabupaten Batang periode 1 Januari 2015 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2015. Sedangkan arus keluar kas dari
Aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan pengeluaran sisa
uang persediaan tahun berjalan.
Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas
merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku
PPKD.
5.4.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 2015 (Rp) 2014 (Rp)
1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Iuran Wajib Pegawai 10% 35.301.637.805,00 32.905.134.710,00
Taperum 715.081.000,00 706.364.000,00
Potongan BPJS 11.475.454.819,00
Subsidi Askes 9.888.433.607,00
Pajak Penghasilan Ps 21 30.706.464.341,00 8.324.964.214,00
Pajak Penghasilan Ps 22 985.473.163,00
Pajak Penghasilan Ps 23 202.576.098,00
Pajak Penghasilan Ps 23 3.149.375.429,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 21.454.407.426,00
Askes 2% Gaji Terusan 12.813.583,00 11.263.852,00
PFK Kecamatan Reban dan Kecamatan Blado - 703.991,00
PFK Dinas Cipta Karya TRK 471.745,00
2. Penerimaan Sisa UP Tahun lalu
Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31
Desember 2014
Pengembalian Belanja yang belum disetor per 31
Desember 2014 4.995.000,00
Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31
Desember 2014 7.297.256.734,24 636.379.495,00
Penerimaan PFK Kec.Reban dan Blado yang
belum disetor per 31 Desember 2014 703.991,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas
Transitoris 111.306.711.134,24 52.473.243.869,00
2015 (Rp) 2014 (Rp)
1 Arus Masuk Kas 111.306.711.134,24 52.473.243.869,00
2 Arus Keluar Kas 119.554.416.693,23 59.139.116.108,24
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris(8.247.705.558,99) (6.665.872.239,24)
133
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.4.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris 2015 (Rp) 2014 (Rp)
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Iuran Wajib Pegawai 10% 35.301.637.805,00 32.905.134.710,00
Taperum 715.081.000,00 706.364.000,00
Potongan BPJS 11.475.454.819,00
Subsidi Askes 9.888.433.607,00
Pajak Penghasilan Ps 21 30.454.452.014,00 8.324.964.214,00
Pajak Penghasilan Ps 22 985.473.163,00
Pajak Penghasilan Ps 23 202.576.098,00
Pajak Penghasilan Ps 4(2) 3.149.375.429,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 21.454.407.426,00
Askes 2% Gaji Terusan 12.813.583,00 11.263.852,00
PFK Kecamatan Blado 158.400,00
2. Pengeluaran Sisa UP Tahun Berjalan
Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2015 203.464.154,00
Pengembalian Belanja SKPD yang belum disetor per 31 Desember
2015
3.000.000,00
Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2015 15.584.501.046,23 7.302.955.725,24
Koreksi Pendapatan Dinkes yg tdk disetor ke Kasda (Hutang
Belanja)
11.004.420,00
Penerimaan PFK Kec.Reban dan Dinas Cipta Karya TRK yang
belum disetor per 31 Desember 2015
1.017.336,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 119.554.416.693,23 59.139.116.108,24
134
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.4.5. SALDO AKHIR KAS
Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:
2015 (Rp) 2014 (Rp) Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD 130.183.134.825,75 146.057.279.258,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas 13.974.319.006,25 (15.874.144.432,25)
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD 144.157.453.832,00 130.183.134.825,75
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 207.481.490,00 7.671.945,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 15.584.501.046,23 7.297.150.180,24
Saldo Awal Kas Lainnya - -
Saldo Akhir Kas Lainnya 1.057.264,00 -
Saldo Akhir Kas 159.950.493.632,23 137.487.956.950,99
Saldo akhir kas per 31 Desember 2015 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di
RSUD Batang, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara
Penerimaan, dengan rincian sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah:
Kas di Kas Daerah 138.884.699.610,00
Kas di RSUD Batang 5.272.754.222,00 144.157.453.832,00
Kas di Bendahara Penerimaan: Pendapatan Asli Daerah 66.220.360,00
Pendapatan BPJS Kapitasi 15.518.280.686,23 15.584.501.046,23
Kas di Bendahara Pengeluaran: 207.481.490,00
Kas Lainnya : 1.057.264,00
Saldo Akhir Kas 159.950.493.632,23
135
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5.5.1. Pendapatan - LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya
mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga
meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan
dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya
mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga
mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme
APBD.
Pada tahun 2015 Pendapatan-LO direalisasikan sebesar
Rp1.500.161.751.007,89 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO
pada tahun 2014 sebesar Rp1.224.249.151.749,73 maka terjadi kenaikan
sebesar Rp275.912.599.258,16 atau 22,54%.
Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2015 dengan tahun
2014 sebagai berikut :
Rincian Pendapatan-LO tahun 2015 dan tahun 2014 terdapat dalam
lampiran 4.
Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir
seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi
Tahun 2014, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah dengan kenaikan sebesar Rp159.619.992.925,00.
Tahun 2015 Tahun 2014
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) (Rp) %
1 Pendapatan Asli Daerah 199.832.138.412,89 185.670.374.374,73 14.161.764.038,16 107,63
2 Pendapatan Transfer 1.098.627.679.055,00 996.496.836.760,00 102.130.842.295,00 110,25
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 201.701.933.540,00 42.081.940.615,00 159.619.992.925,00 479,31
1.500.161.751.007,89 1.224.249.151.749,73 275.912.599.258,16 122,54
Kenaikan/ Penurunan
136
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan
sebagai berikut :
5.5.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2)
retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:
Pendapatan Asli Daerah (Rp) %
1 Pajak Daerah 52.776.164.752,00 44.242.229.786,00 8.533.934.966,00 119,29
2 Hasil Retribusi Daerah 16.451.692.081,00 25.136.797.395,00 (8.685.105.314,00) 65,45
3Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan13.901.017.930,08 18.940.404.588,81 (5.039.386.658,73) 73,39
4 Pendapatan Asli Daerah lainnya 116.703.263.649,81 97.350.942.604,92 19.352.321.044,89 119,88
199.832.138.412,89 185.670.374.374,73 14.161.764.038,16 107,63
Realisasi 2015 Realisasi 2014Kenaikan/(Penurunan)
Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terdapat jenis
pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi
Daerah dan Hasil pengeloaan Kekayaan Daeah yang dipisahkan.
5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah.
Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2015 & 2014 terdiri dari :
Pendapatan Pajak Daerah: Realisasi 2015 Realisasi 2014 Kenaikan/(Penurunan) %
1 Pajak Hotel 319.777.750,00 296.707.875,00 23.069.875,00 107,78
2 Pajak Restoran 1.566.039.348,00 1.471.823.525,00 94.215.823,00 106,40
3 Pajak Hiburan 436.047.450,00 227.640.400,00 208.407.050,00 191,55
4 Pajak Reklame 1.026.009.561,00 835.071.949,00 190.937.612,00 122,86
5 Pajak Penerangan Jalan 18.987.341.479,00 16.029.130.753,00 2.958.210.726,00 118,46
6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 165.035.000,00 204.919.000,00 (39.884.000,00) (80,54)
7 Pajak Parkir 19.260.000,00 17.575.000,00 1.685.000,00 109,59
8 Pajak Air Tanah 398.438.949,00 392.553.491,00 5.885.458,00 101,50
9 Pajak Sarang Burung Walet 61.150.000,00 65.910.000,00 (4.760.000,00) (92,78)
10 Pajak Bumi dan Bangunan P2 20.071.190.200,00 18.716.940.889,00 1.354.249.311,00 107,24
11Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan9.725.875.015,00 5.983.956.904,00 3.741.918.111,00 162,53
52.776.164.752,00 44.242.229.786,00 8.533.934.966,00 119,29
137
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa
hampir seluruh akun Pendapatan Pajak Daerah memiliki capaian realisasi
di atas realisasi Tahun 2014 kecuali pajak mineral bukan logam dan batuan
yang mengalami penurunan sebesar Rp39.884.000,00 atau 19,46% dan
pajak sarang burung wallet yang mengalami penurunan sebesar
Rp4.760.000,00 atau 7,22%.
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi
penerimaan kas tetapi juga berasal dari tansaksi penerbitan surat ketetapan
pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Wajib Pajak belum
memenuhi kewajibannya dikurangi dengan realisasi kas yang bukan
merupakan pendapatan 2015 (piutang tahun 2014).
Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak selama
tahun 2015 :
5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah.
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
1 Pajak Hotel 319.577.750 450.000 250.000 319.777.750
2 Pajak Restoran 1.565.033.348 7.121.000 6.115.000 1.566.039.348
3 Pajak Hiburan 436.584.450 370.000 907.000 436.047.450
4 Pajak Reklame 1.142.398.350 71.385.500 94.760.084 182.513.637 275.527.842 1.026.009.561
5 Pajak Penerangan Jalan 18.987.341.479 18.987.341.479
6 Pajak Mineral Bukan Logam &
Batuan165.035.000 165.035.000
7 Pajak Parkir 19.495.000 235.000 19.260.000
8 Pajak Air Tanah 399.995.049 1.130.000 2.686.100 398.438.949
9 Pajak Sarang Burung Walet 61.150.000 61.150.000
10 Pajak Bumi dan Bangunan P2 18.659.567.943 1.848.384.066 436.761.809 20.071.190.200
11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan9.725.875.015 9.725.875.015
51.482.053.384 1.928.840.566 541.714.993 182.513.637 275.527.842 52.776.164.752
Pendapatan Pajak Daerah:No Piutang 2014Piutang 2015Penerimaan Kas
(LRA)Total
Pendapatan
diterima
dimuka 2014
Pendapatan
diterima
dimuka 2015
138
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :
Pendapatan retribusi yang diterima oleh Kas Daerah sebesar
Rp16.211.683.279,00 sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh
Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp16.451.692.081,00.
Terdapat selisih sebesar Rp240.008.802 dengan penjelasan sebagai
berikut :
Hasil Retribusi Daerah: Rp %
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan 5.354.156.494,00 12.212.799.483,00 (6.858.642.989,00) (43,84)
Retribusi Pelayanan persampahan/ 392.455.800,00 206.279.200,00 186.176.600,00 190,25
kebersihan
Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil 48.787.000,00 (48.787.000,00) -
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln 300.452.000,00 250.000.000,00 50.452.000,00 120,18
Retribusi Pelayanan Pasar 1.724.992.805,00 1.660.127.066,00 64.865.739,00 103,91
Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor 311.625.500,00 297.939.500,00 13.686.000,00 104,59
Retribusi Pengendalian Menara - 871.469.854,00 (871.469.854,00) -
8.083.682.599,00 15.547.402.103,00 (7.463.719.504,00) (51,99)
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.107.468.495,00 756.830.706,00 1.350.637.789,00 278,46
Retribusi Tempat Pelelangan 2.280.528.256,00 1.940.121.766,00 340.406.490,00 117,55
Retribusi terminal 177.957.800,00 159.497.300,00 18.460.500,00 111,57
Retribusi Tempat Khusus Parkir 165.783.500,00 131.098.500,00 34.685.000,00 126,46
Retribusi Penyediaan dan/atau 20.640.000,00 15.180.000,00 5.460.000,00 135,97
Penyedot Kakus
Retribusi Rumah Potong Hewan 73.117.000,00 73.098.000,00 19.000,00 100,03
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 25.422.700,00 8.454.000,00 16.968.700,00 300,72
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.141.847.250,00 787.315.500,00 354.531.750,00 145,03
Retribusi Siaran Radio Abirawa 43.250.909,00 39.816.720,00 3.434.189,00 108,62
6.036.015.910,00 3.911.412.492,00 2.124.603.418,00 154,32
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 645.461.550,00 658.814.900,00 (13.353.350,00) (97,97)
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.618.564.372,00 4.999.437.900,00 (3.380.873.528,00) (32,37)
Retribusi Izin Trayek 22.075.000,00 17.980.000,00 4.095.000,00 122,78
Retribusi Izin Usaha - 1.750.000,00 (1.750.000,00) -
Retribusi IMTA 45.892.650,00 - 45.892.650,00
2.331.993.572,00 5.677.982.800,00 (3.345.989.228,00) 41,07
Jumlah Hasil Retribusi Daerah 16.451.692.081,00 25.136.797.395,00 (8.685.105.314,00) (65,45)
Realisasi 2015 Realisasi 2014Kenaikan/(Penurunan)
139
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Pada tahun 2015 pendapatan retribusi daerah sebesar Rp16.451.692.081,00
mengalami penurunan sebesar Rp8.685.105.314,00 atau 34,55% dari
semula tahun 2014 sebesar Rp25.136.797.395,00
Dalam tahun 2015 tidak terdapat lagi retribusi penggantian biaya cetak
Kartu Keluarga, KTP dan Akte Catatan Sipil karena mulai tahun 2015
pelayanan tersebut telah digratiskan. Namun demikian terdapat tambahan
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan
Kesehatan4.945.055.777 1.541.179.150 1.132.078.433 5.354.156.494
Retribusi Pelayanan
persampahan/
kebersihan
392.455.800 392.455.800
Retr bi cetak KK,KTP
& akte Capil- -
Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jln300.452.000 300.452.000
Retribusi Pelayanan
Pasar1.724.992.805 1.724.992.805
Retribusi Pengujian
Kendrn Bermotor311.625.500 311.625.500
Retribusi Pengendalian
Menara286.223.620 286.223.620 -
Jumlah 7.960.805.502 1.541.179.150 1.418.302.053 - - 8.083.682.599
Retribusi Jasa Usaha -
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah2.023.162.600 954.562.100 653.106.200 949.849.994 1.166.999.999 2.107.468.495
Retribusi Tempat
Pelelangan2.202.602.696 452.366.580 374.441.020 2.280.528.256
Retribusi terminal 177.957.800 177.957.800
Retribusi Tempat
Khusus Parkir165.783.500 165.783.500
Retribusi Penyediaan
dan/atau Penyedot
Kakus
20.640.000 20.640.000
Retribusi Rumah Potong
Hewan73.117.000 73.117.000
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan25.422.700 25.422.700
Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga1.141.847.250 1.141.847.250
Retribusi Siaran Radio
Abirawa43.250.909 43.250.909
Jumlah 5.873.784.455 1.406.928.680 1.027.547.220 949.849.994 1.166.999.999 6.036.015.910
Retribusi Perijinan
Tertentu-
Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan645.461.550 645.461.550
Retribusi Izin Gangguan/
Keramaian1.618.564.372 1.618.564.372
Retribusi Izin T rayek 22.075.000 22.075.000
9 Retribusi Izin Usaha -
10 Retribusi IMTA 90.992.400 45.099.750 45.892.650
Jumlah 2.377.093.322 - - - 45.099.750 2.331.993.572
Jumlah Hasil
Retribusi Daerah16.211.683.279 2.948.107.830 2.445.849.273 949.849.994 1.212.099.749 16.451.692.081
Pendapatan Retribusi
DaerahNo Piutang 2014Piutang 2015
Penerimaan Kas
(LRA)Total
Pendapatan
diterima dimuka
2014
Pendapatan
diterima
dimuka 2015
140
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
obyek pendapatan retribusi yang baru yaitu Retribusi Memperkerjakan
Tenaga Kerja Asing.(IMTA)
5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan.
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama
tahun 2015 adalah sebesar Rp13.901.017.930,08 mengalami penurunan
sebesar (Rp5.039.386.658,73) atau sebesar 26,61% bila dibandingkan
dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2014 yaitu sebesar
Rp18.940.404.588,81. Berikut rincian pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2015 :
Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan yang masuk ke Kas Daerah tahun 2015 adalah sebesar
Rp7.070.429.150,00 sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh
Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp13.901.017.930,08
terdapat selisih sebesar Rp6.830.588.780,08. Selisih tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Kenaikan/
(Penurunan)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal
1 Perusahaan Daerah Air Minum 7.719.434.494,14 10.254.142.533,73 (2.534.708.039,59) 75,28
2 Perusda Aneka Usaha 182.373.044,00 1.996.077.946,00 (1.813.704.902,00) 9,14
3 BPR/BKK Batang 730.228.937,94 2.435.761.043,08 (1.705.532.105,14) 29,98
4 Koperasi Serba Usaha Batang 3.189.961,00 3.654.000,00 (464.039,00) 87,30
Cemerlang
5 Bank Jateng 5.265.791.493,00 4.250.769.066,00 1.015.022.427,00 123,88
13.901.017.930,08 18.940.404.588,81 (5.039.386.658,73) 73,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan:Realisasi 2015 Realisasi 2014 %
Bagian Laba atas Penyertaan Modal
1 Perusahaan Daerah Air Minum 3.312.775.666,00 4.406.658.828,14 7.719.434.494,14
2 Perusda Aneka Usaha 22.459.271,00 159.913.773,00 182.373.044,00
3 BPR/BKK Batang 878.212.759,00 147.983.821,06 730.228.937,94
4 Koperasi Serba Usaha Batang 3.189.961,00 3.189.961,00
Cemerlang
5 Bank Jateng 2.853.791.493,00 2.412.000.000,00 5.265.791.493,00
7.070.429.150,00 6.978.572.601,14 147.983.821,06 13.901.017.930,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan:
Penerimaan
Kas(LRA)
Kenaikan
investasiPendapatan-LO
Penurunan
investasi
141
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
Akun Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan kelompok penerimaan
yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diterima selama tahun 2015 adalah
sebesar Rp116.703.263.649,81 mengalami kenaikan sebesar
Rp19.352.321.044,89 atau 19,88% bila dibandingkan dengan yang
diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp97.350.942.604,92. Berikut
rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya selama tahun 2015 :
Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar Rp116.703.263.649,81
adalah merupakan hak yang diakui Pemerintah Kabupaten Batang,
sedangkan realisasi pendapatan di Kas Daerah adalah sebesar
Rp104.957.108.154,81. Terdapat selisih sebesar
Rp11.746.155.495,00 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah
LainnyaRealisasi 2015 (Rp) Realisasi 2014 (Rp) Kenaikan/(Penurunan) %
Hasil Penjualan Aset Daerah
Tidak Dipisahkan 672.923.500,00 518.598.800,00 154.324.700,00 129,76
Penerimaan Jasa Giro 2.716.853.177,00 2.383.839.888,00 333.013.289,00 113,97
Penerimaan Bunga Deposito 15.677.483.883,00 13.003.451.617,00 2.674.032.266,00 120,56
Tuntutan Ganti Rugi Daerah 11.030.472,00 25.519.359,00 (14.488.887,00) 43,22
Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 437.950.523,00 512.231.883,00 (74.281.360,00) 85,50
Pendapatan Denda Retribusi 10.509.790,00
63.712.500,00 (53.202.710,00) 16,50
Pendapatan Denda Pajak 102.413.284,00 116.905.333,00 (14.492.049,00) 87,60
Pendapatan hasil eksekusi
atas jaminan - 998.922.560,00 (998.922.560,00) -
Pendapatan Dari
Pengembalian
1.120.565.589,00 448.453.196,00
672.112.393,00 249,87
Fasilitas Sosial dan fasilitas
umum
34.660.000,00 30.500.000,00
4.160.000,00 113,64
Pendapatan BLUD 72.091.453.302,25 64.000.097.004,75 8.091.356.297,50 112,64
Pendapatan BPJS Keshtn 23.827.420.129,56 15.248.710.464,17 8.578.709.665,39 156,26
116.703.263.649,81 97.350.942.604,92 19.352.321.044,89 119,88
142
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.1.2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas
pemerintah lain yang pada umumnya berasal dari pemerintah Pusat dan
pemerintah provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan
dengan diterimanya kas pada rekening Kas Daerah. Pendapatan transfer
terdiri dari :
Pendapatan transfer selama tahun 2015 adalah sebesar
Rp1.098.627.679.055,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp102.130.842.295,00 atau sebesar 10,25% bila dibandingkan dengan
pendapatan yang diterima selama tahun 2014 yaitu sebesar
Rp996.496.836.760,00. Berikut rincian pendapatan transfer selama tahun
2015 :
Pendapatan Asli Daerah
LainnyaPenerimaan Kas Piutang 2015 Piutang 2014
Pendapatan
diterima dimuka
2014
Pendapatan
diterima dimuka
2015
Pendapatan-LO
Hasil Penjualan Aset
Daerah T idak Dipisahkan 672.923.500,00 - - - - 672.923.500,00
Penerimaan Jasa Giro 2.716.856.836,00 - - - - 2.716.856.836,00
Penerimaan Bunga
Deposito 15.677.483.883,00 - - - - 15.677.483.883,00
Tuntutan Ganti Rugi
Daerah 11.030.472,00 - - - - 11.030.472,00
Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan 437.950.523,00 - - - - 437.950.523,00
Pendapatan Denda
Retribusi 10.509.790,00 - - - - 10.509.790,00
Pendapatan Denda Pajak 102.413.284,00 - - - - 102.413.284,00
Pendapatan hasil eksekusi
atas jaminan - - - - - -
Pendapatan Dari
Pengembalian 1.120.565.589,00 - - - - 1.120.565.589,00
Fasilitas Sosial dan fasilitas
umum 34.660.000,00 - - - - 34.660.000,00
Pendapatan BLUD 60.345.297.807,25 18.747.837.825,00 6.972.932.330,00 15.000.000,00 43.750.000,00 72.091.453.302,25
Pendapatan BPJS Keshtn 23.827.416.470,56 - - - - 23.827.416.470,56
104.957.108.154,81 18.747.837.825,00 6.972.932.330,00 15.000.000,00 43.750.000,00 116.703.263.649,81
Kenaikan/
Pendapatan Transfer (Penurunan)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan 817.050.190.559,00 766.582.242.761,00 50.467.947.798,00 106,58
Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya 199.918.922.000,00 164.824.223.000,00 35.094.699.000,00 121,29
Transfer Pemerintah Provinsi 81.658.566.496,00 65.090.370.999,00 16.568.195.497,00 125,45
1.098.627.679.055,00 996.496.836.760,00 102.130.842.295,00 110,25
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %
143
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang
diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batang pada
tahun 2015 adalah sebesar Rp817.050.190.559,00 lebih besar
Rp50.467.947.798,00 (6,58 %) bila dibandingkan dengan dana yang
diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp766.582.242.761,00.Tabel berikut
ini merupakan rincian dari Penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan :
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan Dana
Perimbangan yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan
dengan tahun 2014 adalah Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dengan
kenaikan sebesar Rp27.321.800.000,00 (52,36%). Untuk Tahun 2015,
Pendapatan Dana Perimbangan berasal dari Pendapatan dalam bentuk
kas(realisasi pendapatan) sebesar Rp814.899.907.343,00 dan dalam bentuk
piutang dana bagi hasil pajak PBB sebesar Rp2.150.283.216,00 sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:4/PMK.07/2016
Tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.
5.5.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2015 sebesar Rp23.764.911.933,00
dan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp25.217.998.330,00
mengalami penurunan Rp1.453.086.397,00 atau 5,76%. Dari Dana
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan:(Rp) %
1 Dana Bagi Hasil Pajak 23.764.911.933,00 25.217.998.330,00 (1.453.086.397,00) (94,24)
2Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
(Sumber Daya Alam) 7.004.632.626,00 7.004.750.431,00 (117.805,00) 100,00
3 Dana Alokasi Umum 706.782.246.000,00 682.182.894.000,00 24.599.352.000,00 103,61
4 Dana Alokasi Khusus 79.498.400.000,00 52.176.600.000,00 27.321.800.000,00 152,36
817.050.190.559,00 766.582.242.761,00 50.467.947.798,00 106,58
Realisasi 2015 Realisasi 2014
Kenaikan/Penurunan
144
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Perimbangan-Bagi Hasil Pajak tahun 2015 sebesar Rp23.764.911.933,00
ada yang berupa piutang yaitu sebesar Rp2.150.283.216,00 merupakan
kurang bayar dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran
2013 dan Tahun Anggaran 2014 sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor:4/PMK.07/2016 Tentang Kurang Bayar Dana
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun
Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014. Berikut penjelasan rinci dari
Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak.
5.5.1.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam,
dengan rincian sebagai berikut:
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh pendapatan Dana
Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam mengalami penurunan apabila
dibandingkan dengan tahun 2014 kecuali Dana Bagi Hasil Pungutan Hasil
Perikanan naik sebesar Rp320.081.623,00 (83,53%) dan Bagi Hasil Cukai
Tembakau naik sebesar Rp864.100.753,00 atau 17,69%.
Dana Perimbangan-
Bagi Hasil Pajak
1Bagi Hasil dari Pajak
Bumi dan Bangunan 16.196.377.533,00 15.795.590.015,00 400.787.518,00 (102,54)
2
Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan Pasal 25
dan 29
393.149.400,00 575.378.225,00 (182.228.825,00) (68,33)
3Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan Pasal 21 7.175.385.000,00 8.847.030.090,00 (1.671.645.090,00) (81,11)
23.764.911.933,00 25.217.998.330,00 (1.453.086.397,00) (94,24)
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %Kenaikan/Penurunan
Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan
Pajak:
1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 435.467.810,00 1.338.745.394,00 (903.277.584,00) (32,53) 2 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 703.264.033,00 383.182.410,00 320.081.623,00 183,53 3 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak 57.172.500,00 237.468.039,00 (180.295.539,00) (24,08) 4 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 22.463.700,00 56.578.713,00 (34.115.013,00) (39,70) 5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 11.570.897,00 13.602.070,00 (2.031.173,00) (85,07) 6 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 26.900.686,00 91.481.558,00 (64.580.872,00) (29,41) 7 Bagi Hasil Cukai Tembakau 5.747.793.000,00 4.883.692.247,00 864.100.753,00 117,69
7.004.632.626,00 7.004.750.431,00 (117.805,00) 100,00
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %Kenaikan /
Penurunan
145
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.1.2.1.c Dana Alokasi Umum (DAU).
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp706.782.246.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan Dana
Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar
Rp682.182.894.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar
Rp24.599.352.000,00 (3,61%).
5.5.1.2.1.d Dana Alokasi Khusus (DAK).
Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp79.498.400.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi
Khusus yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp52.176.600.000,00
atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.321.800.000,00 (52,36%).
5.5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya.
Untuk Tahun 2015 realisasi Penerimaaan Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya adalah sebesar Rp199.918.922.000,00 yang seluruhnya berasal dari
Penerimaan Dana Penyesuaian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel
berikut :
5.5.1.2.2.a Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.Sehingga Pemerintah Kabupaten
Batang tidak menganggarkan dan tidak merealisasikannya.
5.5.1.2.2.b Dana Penyesuaian
Pendapatan yang berasal dari dana penyesuaian terdiri dari tunjangan
profesi guru PNSD sebesar Rp196.228.922.000,00 dan Dana Tambahan
Penghasilan guru PNSD sebesar Rp.3.690.000.000,00
Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya
1T unjangan Profesi Guru
PNSD 196.228.922.000,00 164.824.223.000,00 31.404.699.000,00 119,05
2 Dana T ambahan Penghasilan
Guru PNSD
3.690.000.000,00 - 3.690.000.000,00
199.918.922.000,00 164.824.223.000,00 35.094.699.000,00 121,29
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %Kenaikan / Penurunan
146
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi
Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi untuk tahun 2015 seluruhnya berasal
dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp81.658.566.496,00 mengalami peningkatan
sebesar Rp16.568.195.497,00 (25,45%) dari tahun 2014. Berikut rincian
Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Propinsi :
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun pendapatan
bagi hasil pajak mengalami peningkatan. Penerimaan pendapatan bagi hasil
pajak untuk tahun 2015 seluruhnya berasal dari transaksi penerimaan kas.
5.5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi pendapatan
hibah, dana darurat dan bantuan keuangan dari provinsi dengan realisasi
tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut:
Kenaikan/
Transfer Pemerintah Provinsi: (Penurunan)
Bagi Hasil Pajak:
1
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan
Bermotor
12.866.812.824,00 11.989.114.005,00 877.698.819,00 107,32
2
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
15.099.328.130,00 18.596.165.355,00 (3.496.837.225,00) 81,20
3
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
24.413.789.613,00 21.263.233.090,00 3.150.556.523,00 114,82
4
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan
17.790.015,00 18.198.615,00 (408.600,00) 97,75
5Bagi hasil dari pajak rokok 29.260.845.914,00 13.223.659.934,00 16.037.185.980,00 221,28
81.658.566.496,00 65.090.370.999,00 16.568.195.497,00 125,45
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %
Kenaikan/
Lain-lain Pendapatan yang Sah: (Penurunan)
1 Pendapatan Hibah 84.634.358.226,00 2.000.000.000,00 82.634.358.226,00 4.231,72
2 Pendapatan Dana Darurat - - - -
3 Pendapatan Lainnya 117.067.575.314,00 40.081.940.615,00 76.985.634.699,00 292,07
Jumlah 201.701.933.540,00 42.081.940.615,00 159.619.992.925,00 479,31
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %
147
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Berikut ini penjelasan masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang Sah:
5.5.1.3.1. Pendapatan Hibah.
Pendapatan Hibah tahun 2015 sebesar Rp84.634.358.226,00 berada pada
SKPD berikut ini:
1). Hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 dari Dirjen Perimbangan
Kementerian Keuangan untuk peningkatan akses penyediaan air
minum dan pelayanan sanitasi rumah tangga.
2). Hibah Bantuan Operasional Sekolah dari dana BOS dan Block Grant
sebesar Rp79.782.383.348,00
3). Hibah pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) berupa motor trail
dan HT seluruhnya senilai Rp85.492.000,00
4). Hibah pada SKPD Bapermasdes oleh Bank Jateng berupa
perlengkapan sarana gedung pertemuan senilai Rp16.550.000,00
5). Hibah pada SKPD Dishubkominfo oleh Kementrian Komunikasi dan
Informatika RI berupa peralatan media center dan Kementerian
Perhubungan berupa peralatan survey seluruhnya sejumlah
Rp221.831.000,00
6). Hibah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa gedung pasar
Bandar senilai Rp985.445.500,00
7). Hibah oleh Pegawai Puskesmas Batang III berupa lemari besi dan
kursi senilai Rp3.140.000,00
8). Hibah oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan antara lain berupa
kapal pengawasan dan coolbox senilai Rp539.516,378,00
Pendapatan Hibah Nominal (Rp)
1 Dinas Cipta Karya TRK 3.000.000.000,00
2 Disdikpora 79.782.383.348,00
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85.492.000,00
4 Bapermasdes 16.550.000,00
5 Dishubkominfo 221.831.000,00
6 Disperindagkop 985.445.500,00
7 Dinas Kesehatan 3.140.000,00
8 Dinas Kelautan 539.516.378,00
84.634.358.226,00
148
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.1.3.2. Pendapatan Dana Darurat.
Realisasi Pendapatan Dana darurat tahun 2015 sebesar Rp0,00
5.5.1.3.3. Pendapatan Lainnya
Pendapatan Lainnya sebesar Rp117.067.575.314,00 terdiri dari :
5.5.2. BEBAN
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,
atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya
kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi
terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban
pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban
hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban
lain-lain.
Selama tahun 2015, beban Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar
Rp1.325.888.841.927,25 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun
2014 sebesar Rp1.162.476.896.778,30 maka mengalami peningkatan
sebesar Rp163.411.945.148,95 atau 14,06%. Berikut realisasi beban 2015
dibandingkan dengan tahun 2014 :
Kenaikan/
Beban (Penurunan)
Beban Pegawai 670.177.251.262,00 650.270.687.445,00 19.906.563.817,00 103,06
Beban Persediaan 41.357.227.131,73 59.435.016.070,35 (18.077.788.938,62) (69,58)
Beban Jasa 139.305.328.055,57 128.956.546.377,93 10.348.781.677,64 108,03
Beban Pemeliharaan 62.965.797.576,00 54.530.325.365,00 8.435.472.211,00 115,47
Beban Perjalanan Dinas 14.431.689.067,00 14.283.427.631,00 148.261.436,00 101,04
Beban Bunga 24.239.434,00 43.599.157,00 (19.359.723,00) (55,60)
Beban Subsidi - - -
Beban Hibah 115.516.954.926,00 81.367.948.496,00 34.149.006.430,00 141,97
Beban Bantuan Sosial 15.486.936.091,00 31.458.697.989,00 (15.971.761.898,00) (49,23)
Beban Penyusutan 76.483.322.392,06 64.853.538.779,07 11.629.783.612,99 117,93
Beban Penyisihan Piutang 2.350.861.062,89 1.922.232.751,95 428.628.310,94 122,30
Beban Transfer 148.412.083.714,00 44.613.378.021,00 103.798.705.693,00 332,66
Beban Lain-lain - -
Beban Barang dan Jasa BLUD 39.377.151.215,00 30.741.498.695,00 8.635.652.520,00 128,09
1.325.888.841.927,25 1.162.476.896.778,30 163.411.945.148,95 114,06
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %
Pendapatan Lainnya (Rp) %
Bantuan Propinsi dari
Pemprov50.236.399.987,00 40.081.940.615,00 10.154.459.372,00 125,33
Dana Desa 66.579.163.000,00 - 66.579.163.000,00 -
Restitusi Pajak 252.012.327,00 252.012.327,00 -
Jumlah 117.067.575.314,00 40.081.940.615,00 76.985.634.699,00 292,07
Realisasi 2015 Realisasi 2014Kenaikan/Penurunan
149
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.2.1. Beban Pegawai.
Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai
yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan
yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2015 adalah
sebesar Rp670.177.251.262,00 apabila dibandingkan dengan beban
pegawai pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp650.270.687.445,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp19.906.563.817,00 atau naik sebesar 3,06%. Beban
pegawai tersebut termasuk di dalamnya beban pegawai BLUD.
Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :
Beban Pegawai Nominal (Rp)
Gaji dan Tunjangan PNS 467.292.541.863,00
Tambahan Penghasilan PNS 170.075.498.975,00
Belanja Penerimaan Lainnya
Pimp & Angg DPRD Serta
KDH/WKDH
3.962.000.000,00
Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah2.653.387.736,00
Uang Lembur 2.110.882.534,00
Belanja Pegawai BLUD 22397819107
Hutang jasa layanan BLUD 1685121047
670.177.251.262,00
5.5.2.2. Beban Persediaan
Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam
bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.
Beban persediaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp41.357.227.131,73
sedangkan pada tahun 2014 beban persediaan adalah sebesar
Rp59.435.016.070,35 sehingga berkurang sebesar (Rp18.077.788.938,62)
atau 30,42%. Beban Persediaan terdiri dari :
150
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Beban Persediaan Nominal (Rp)
Bahan Pakai Habis 16.154.333.405,00
Bahan Material 13.586.360.510,00
Cetak dan Penggandaan 224.654.250,00
Jasa Konsultasi 58.143.000,00
Belanja brg dan jasa yg diserahkan
ke masy 19.841.279.900,00
Persediaan tahun 2014 15.584.057.332,21
Persediaan tahun 2015 (24.091.601.265,48)
41.357.227.131,73
Jasa Konsultasi sebesar Rp58.143.000,00 merupakan jasa konsultan
perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan
perkotaan. Sumber dana berasal dari DAK.
5.5.2.3. Beban Jasa
Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk
pengadaaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan
jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah.
Beban jasa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp139.305.328.055,57
sedangkan pada tahun 2014 beban jasa adalah sebesar
Rp128.956.546.377,93 sehingga mengalami peningkatan sebesar
Rp10.348.781.677,64 atau naik 8,03%.
Beban Jasa terdiri dari :
Beban Jasa Nominal (Rp)
Honorarium PNS 23.616.064.138,00
Honorarium Non PNS 19.181.105.980,00
Jasa Kantor 30.903.506.935,00
Premi Asuransi 735.071.036,00
Cetak dan Penggandaan 8.220.100.040,00
Sewa 4.388.690.435,00
Makan Minum 10.158.729.910,00
Pakain dinas 3.195.502.635,00
Belanja Kursus dan Sosialisasi 6.000.255.983,00
Jasa Konsultasi 8.041.451.908,00
Survey dan Penyusunan Design 466.790.500,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.000.000,00
Belanja JKN 18.602.216.097,57
Uang yang diberikan ke
masyarakat 12.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber 5.576.253.750,00
Belanja Telp, listrik air 2016 1.812.550.427,00
Belanja Telp, listrik air 2015 (1.616.961.719,00)
139.305.328.055,57
151
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.2.4. Beban Pemeliharaan.
Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang
terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah
yang bersifat tidak menambah nilai.
Beban pemeliharaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp62.965.797.576,00
sedangkan pada tahun 2014 beban pemeliharaan adalah sebesar
Rp54.530.325.365,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar
Rp8.435.472.211,00 atau naik sebesar 15,47%.
Beban pemeliharaan tahun 2015 terdiri dari :
5.5.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang
yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan
yang melakukan perjalanan dinas.
Beban perjalanan dinas pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp14.431.689.067,00 sedangkan pada tahun 2014 beban perjalanan dinas
adalah sebesar Rp14.283.427.631,00 sehingga mengalami peningkatan
sebesar Rp148.261.436,00 atau naik sebesar 1,04%.
5.5.2.6. Beban Bunga
Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang
mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari
pinjaman/utang.
Beban bunga utang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp24.239.434,00
sedangkan pada tahun 2014 beban bunga utang adalah sebesar
Rp43.599.157,00 sehingga mengalami turun sebesar Rp19.359.723,00 atau
44,40%.
Beban Pemeliharaan Nominal (Rp)
Perawatan Kendaraan bermotor 10.469.631.506,00
Pemeliharaan gedung, dll 52.496.166.070,00
62.965.797.576,00
Beban Perjalanan Dinas Nominal (Rp)
Belanja kursus, pelatihan dan
sosialisasi 247.870.446,00
Pakaian Dinas 79.178.074,00
Perjalanan Dinas 14.104.640.547,00
14.431.689.067,00
152
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.2.7. Beban Subsidi
Beban subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang yang timbul
karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan
tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh
masyarakat.
Tidak ada beban subsidi pada tahun 2015 dan tahun 2014.
5.5.2.8. Beban Hibah
Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang
atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat,dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat.
Beban hibah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp115.516.954.926,00
sedangkan pada tahun 2014 beban hibah adalah sebesar
Rp81.367.948.496,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar
Rp34.149.006.430 atau naik sebesar 41,97%
Beban hibah terdiri dari :
5.5.2.9. Beban Bantuan Sosial
Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk
uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Beban bantuan sosial pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp15.486.936.091,00 sedangkan pada tahun 2014 beban bantuan sosial
adalah sebesar Rp31.458.697.989,00 sehingga turun sebesar
Rp15.971.761.898,00 atau 50,77%.
Beban Hibah Nominal (Rp)
Belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat 799.311.000,00
Uang yang diberikan ke masyarakat 7.329.005.000,00
belanja hibah 26.078.153.700,00
Hibah aset Disperindag 985.445.500,00
Hibah Aset Dinas Kesehtan 3.140.000,00
Hibah Aset Dinas Kelautan 539.516.378,00
Hibah Dana BOS 77.700.900.348,00
Hibah Block Grant 2.081.483.000,00
115.516.954.926,00
153
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortissi adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp76.483.322.392,06 sedangkan pada tahun 2014 beban penyusutan
adalah sebesar Rp64.853.538.779,07 sehingga mengalami peningkatan
sebesar Rp11.629.783.612,99 atau naik sebesar 17,93%
5.5.2.11. Beban Penyisihan Piutang
Merupakan piutang yang disisihkan pada tahun 2015 sebesar
Rp.2.350.861.062,89. Sedangkan pada tahun 2014 beban penyisihan
piutang adalah sebesar Rp1.922.232.751,95 sehingga mengalami kenaikan
sebesar Rp428.628.310,94. Beban Penyisihan piutang terinci pada SKPD
sebagai berikut :
5.5.2.12. Beban Transfer
Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban uang
dari entitas pelaporan pada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan.
Beban transfer pada tahun 2015 adalah sebesar Rp148.412.083.714,00
sedangkan pada tahun 2014 beban transfer adalah sebesar
Rp44.613.378.021,00 sehingga naik sebesar Rp103.798.705.693,00 atau
232,66%. Beban transfer terdiri dari :
Beban Transfer Nominal (Rp)
Bantuan keuangan 636,561,114.00
Belanja transfer ke desa 147,775,522,600.00
148,412,083,714.00
SKPD Nominal (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan 57.682.137,30
DPPKAD 2.090.137.192,85
BRSUD 46.857.987,49
Dinas Kesehatan 7.705.895,75
Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi 130.477.849,50
Bagian Tata Pemerintahan 18.000.000,00
2.350.861.062,89
154
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Kenaikan/
Uraian (Penurunan)
Pendapatan 1.500.161.751.007,89 1.224.249.151.749,73 275.912.599.258,16 122,54
Beban 1.325.888.841.927,25 1.162.476.896.778,30 163.411.945.148,95 114,06
Jumlah 174.272.909.080,64 61.772.254.971,43 112.500.654.109,21 282,12
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %
5.5.2.13. Beban Lain-lain.
Beban Lain-lain tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp0,00
5.5.2.14. Beban Barang dan Jasa BLUD
Akun Beban barang dan jasa Blud menjadi akun tersendiri karena di
dalamya terdapat beban persediaan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan
jasa BLUD. Beban barang dan jasa BLUD RSUD tahun 2015 sebesar
Rp39.377.151.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.635.652.520,00
atau 28,92% dari tahun 2014 sebesar Rp30.741.498.695,00
5.5.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
Dalam kegiatan operasional Tahun 2015, berdasarkan realisasi pendapatan
sebesar Rp1.500.161.751.007,89 dan realisasi beban
Rp1.325.888.841.927,25 maka Pemerintah Kabupaten Batang mengalami
surplus sebesar Rp174.272.909.080,64 Apabila dibandingkan dengan
surplus tahun 2014 sebesar Rp61.772.254.971,43 maka terjadi peningkatan
sebesar Rp112.500.654.109,21 atau naik sebesar 182,12%. Seperti
dijelaskan dalam tabel berikut ini :
5.5.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri
dalam kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari
kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non
lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
5.5.4.1. SURPLUS PENJUALAN ASET NON LANCAR
Tidak terjadi surplus penjualan aset non lancar Pemerintah Kabupaten
Batang Tahun 2015.
155
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.5.4.2. SURPLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG
Tidak terdapat transaksi penyelesaian kewajiban jangka panjang
Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015
5.5.4.3. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR
Defisit penjualan aset non lancar pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp4.886.236.365,00 sebagaimana tahun 2014 juga defisit sebesar
Rp548.646.815,00 naik sebesar Rp4.337.589.550,00. Berikut penjelasan
rincinya :
5.5.4.4. DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG
Tidak terdapat transaksi penyelesaian kewajiban jangka panjang
Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015
5.5.4.5. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL LAINNYA
Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2015 sebesar
Rp4.886.236.365,00 seluruhnya berasal dari penjualan aset non lancar.
5.5.5. POS LUAR BIASA
Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai
karakteristik sebagai berikut :
a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
anggaran
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
c. kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah.
Untuk tahun 2015 terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa sebesar
(Rp86.163.000,00) yang terdiri dari :
Kenaikan/
Uraian (Penurunan)
Defisit penjualan aset non lancar (4.886.236.365,00) (548.646.815,00) (4.337.589.550,00) 890,60
gedung dan bangunan
Jumlah (4.886.236.365,00) (548.646.815,00) (4.337.589.550,00) 890,60
Realisasi 2015 Realisasi 2014 %
156
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Penjelasan rincinya sbb :
- Pendapatan luar biasa merupakan lebih bayar PPh Pasal 21 SPT
Tahunan atas pajak pribadi PNS Kabupaten Batang tahun 2014
sehingga dikompensasikan pada pembayaran PPh Pasal 21 gaji
bulan ketiga belas Tahun 2015.
- Beban Luar Biasa merupakan beban tidak terduga untuk penanganan
bencana kebakaran pasar Simbang Desa, Kec. Tulis.
5.5.6. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL
Surplus/Defisit –LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan
kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten
Batang Tahun 2015 yaitu sebesar Rp169.300.509.715,64 dan apabila
dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp60.462.157.756,43
maka mengalami peningkatan sebesar Rp108.838.351.959,21 atau naik
sebesar 280,01%.
Uraian 31 Desember 2015 (Rp)
Pendapatan Luar Biasa -
Beban Luar Biasa 86.163.000,00
Pos Luar Biasa (86.163.000,00)
157
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO,
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.
5.6.1. Ekuitas Awal
Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebesar
Rp1.877.290.235.106,81. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2014.
5.6.2. Surplus/Defisit –LO
Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah
sebesar Rp169.300.509.715,64 yang dihasilkan dari transaksi menutup
akun Surplus/Defisit-LO
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah
Kabupaten Batang Tahun 2015 merupakan koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2015.
Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp72.783.713.196,08 dengan rincian
sebagai berikut :
Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar31 Desember 2015 (Rp)
1 RK PPKD (5.639.463.485,00)
2 Koreksi Nilai Perubahan 19.271.561,00
3 Penambahan aset tetap 266.134.899.008,83
4 Pengurangan aset tetap (207.433.205.726,18)
5 Penambahan aset lainnya 9.106.621.392,00
6 Pengurangan aset lainnya (4.290.012.154,00)
7 Perhitungan akumulasi penyusutan 14.365.198.927,26
8 Perhitungan hutang retensi 34.283.500,00
9 Perhitungan hutang beban (9.708,00)
10 Koreksi nilai piutang (13.530,00)
11 Koreksi nilai penyisihan piutang (70.791.388,73)
12 Perhitungan Hutang Jangka Pendek Lainnya 2.092.797.650,00
13 Perhit. Bagian Lancar Hutang Jk.Panjang 81.165.119,75
14 Perhit. Hutang Jk.Panjang 81.253.281,13
15 Koreksi Pendapatan 39.587.650,00
16 Perhit.bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 8.872.728,00
17 Hibah aset tetap PPKD (49.800.393.877,00)
18 Defisit penjualan aset tetap 4.886.236.365,00
19 Perhitungan dana BOS 49.476.520.877,00
20 Koreksi tagihan angsuran penjualan kios 116.486.300,00
21 Akumulasi penyusutan aset lain-lain (6.425.591.294,00)
22 Pembulatan koma (0,98)
72.783.713.196,08
158
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Total Surplus /Defisit
LRA
Total Kas Bendahara
SKPD 2014
Total Kas Bendahara
SKPD 2015R/K PPKD
(28.101.495.955,24) 137.486.386.559,99 159.948.422.067,23 (5.639.460.448,00)
Berikut Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 :
5.6.3.1. R/K PPKD
R/K PPKD merupakan selisih antara realisasi belanja 2015 dan realisasi
pendapatan 2015 ditambah dengan selisih kas tahun 2015 dan tahun 2014
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
R/K PPKD tahun 2015 sebesar (Rp5.639.463.485,00). Sedangkan dalam
tabel di atas, nilai R/K PPKD adalah sebesar (Rp5.639.460.448). terdapat
selisih Rp.3.037,00 berasal dari :
R/K PPKD untuk setiap SKPD terdapat dalam lampiran 5.
5.6.3.2. Koreksi Nilai Perubahan.
Akun Koreksi Nilai Perubahan sebesar Rp19.271.561,00 adalah koreksi nilai
pembayaran hutang bunga dengan rincian sebagai berikut :
Koreksi Nilai Perubahan 31 Desember 2015 (Rp)
Pembayaran hutang bunga atas Loan ADB
No.SLA-867/DP3/1996 yang belum tercatat
dalam Neraca 2015
24.239.434,00
Hutang bunga atas Loan ADB No.SLA-
867/DP3/1996
(4.967.873,00)
Jumlah 19.271.561,00
5.6.3.3. Perhitungan Nilai Aset Tetap
Perhitungan Nilai Aset Tetap 2015 sebesar Rp0,00 sedangkan hasil
restatement tahun 2014 sebesar Rp15.843.969.435,44.
Uraian 31 Desember 2015 (Rp)
Salah catat hutang belanja seharusnya dicatat
dalam hutang jangka pendek lainnya lainnya
3.035,00
Pembulatan perhitungan 2,00
Jumlah 3.037,00
159
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.4. Perhitungan Nilai Aset Lainnya
Perhitungan Nilai Aset Lainnya tahun 2015 sebesar Rp0,00, sedangkan hasil
restatement tahun 2014 sebesar (Rp298.173.114,00).
5.6.3.5. Perhitungan Penyusutan AT s/d Tahun Sebelumnya
Perhitungan Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya merupakan hasil
restatement akibat perubahan kebijakan akuntansi, sehingga untuk tahun
2015 bernilai Rp0,00, sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar
(Rp741.384.871.004,91)
5.6.3.6. Penambahan aset tetap
Penambahan aset tetap sebesar Rp266.134.899.008,83 terdiri dari :
Jenis Aset Tetap dan SKPD yang mengalami penambahan aset tetap terinci
pada penjelasan Akun Aset tetap di Neraca.
5.6.3.7. Pengurangan Aset Tetap
Pengurangan aset tetap sebesar (Rp207.433.205.726,18) terdiri dari :
Penambahan Aset Tetap 31 Desember 2015 (Rp)
Penambahan dari APBN 31.177.559.615,00
Penambahan dari Hibah 1.826.709.778,00
Penambahan dari SK Koreksi 1.623.940.000,00
Penambahan dari Mutasi SKPD Lain 15.993.628.512,65
Penambahan dari Belanja Barag dan Jasa 4.691.457.834,00
Penambahan dari Pindahan antar rekening 47.799.577.380,28
Penambahan dari Lain-lain 163.022.025.888,90 Jumlah 266.134.899.008,83
Pengurangan Aset Tetap 31 Desember 2015 (Rp)
Pengurangan karena penghapusan (26.966.076.138,45)
Pengurangan karena Mutasi ke SKPD Lain (15.993.628.512,65)
Pengurangan karena Hibah (29.700.000,00)
Pengurangan karena SK Koreksi (571.512.000,00)
Pengurangan karena rusak berat (9.103.883.192,00)
Pengurangan karena extracountable (25.433.133.493,00)
Pengurangan karena pindahan antar rekening (47.801.568.380,28)
Pengurangan karena Lain-lain (81.533.704.009,80)
Jumlah (207.433.205.726,18)
160
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.8. Penambahan Aset Lainnya
Penambahan Aset Lainnya sebesar Rp.9.106.621.392,00 terdiri dari :
- Penambahan aset lainnya yang berasal dari aset tetap dengan kondisi
rusak berat dicatat berdasar harga perolehan, berada pada SKPD
berikut:
- Penambahan aset tak berwujud berupa software pada Bagian Humas
dan Protokol sebesar Rp1.991.000,00.
- Penambahan/(Pengurangan) piutang TPTGR pada DPPKAD sebesar
Rp747.200,00 terdiri dari :
5.6.3.9. Pengurangan Aset Lainnya.
Pengurangan Aset Lainnya merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat
yang telah dihapuskan sebesar (Rp4.290.012.154,00).
5.6.3.10. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang
Dihapuskan.
Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan sebesar
Rp12.004.726.058,80 merupakan akumulusi penyusutan asset tetap sampai
dengan tahun asset tersebut dihapus.
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Dinas Pendidikan 9.057.883.192,00
Kecamatan Reban 39.000.000,00
Kecamatan Banyuputih 7.000.000,00
Jumlah 9.103.883.192,00
Tuntutan Ganti Rugi31 Desember
2015 (Rp)
31 Desember
2014(Rp)Naik/(turun) Rp
1 M. Teguh Prajatna 18.050.000,00 27.650.000,00 (9.600.000,00)
2 Slamet Maktub 6.000.000,00 6.000.000,00 -
3 Hermanto 15.490.000,00 - 15.490.000,00
4 Hartono - 5.142.800,00 (5.142.800,00)
5 Runi Rahmawati 57.500.000,00 57.500.000,00 -
97.040.000,00 96.292.800,00 747.200,00
161
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.11. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke SKPD
Lain
Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke SKPD lain sebesar
Rp7.897.954.175,38 merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap
yang dimutasikan ke SKPD lain berada pada SKPD sebagaimana tercantum
dalam tabel berikut:
5.6.3.12. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari SKPD
Lain
Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dari SKPD lain
sebesar (Rp7.897.954.175,25) merupakan total akumulasi penyusutan
atas aset tetap yang diperoleh dari SKPD lain. Perinciannya dijelaskan
dalam tabel berikut ini :
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Dinas Cipta Karya dan TRK 4.071.861.766,23
Badan Lingkungan Hidup 60.368.657,14
Bagian Hukum 7.500.000,00
Bagian Umum 452.943.458,86
Sekretariat DPRD 1.839.970.250,00
DPPKAD 771.814.971,71
Inspektorat 302.683.500,00
Badan Kepegawaian Daerah 69.948.714,29
Dinas Pertanian 59.852.142,86
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98.775.000,00
Dinas Perindustrian 162.235.714,29
Jumlah 7.897.954.175,38
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
BRSUD (294.631.176,00)
Bappeda (114.066.000,00)
Dinas Perhubungan (457.942.714,29)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (3.911.592.766,70)
Bagian Umum (544.005.426,86)
DPPKAD (931.085.865,14)
Inspektorat (522.395.500,00)
Badan Kepegawaian Daerah (347.381.176,00)
Kecamatan Limpung (8.926.986,70)
Kecamatan Tersono (6.983.302,96)
Kecamatan Warungasem (4.680.846,16)
Kecamatan Banyuputih (135.817.314,58)
Kelurahan Sambong (3.860.549,00)
BadanPemberdayaan Masyarakat Desa (15.000.000,00)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan (172.800.000,00)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (131.077.550,86)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (295.707.000,00)
Jumlah (7.897.954.175,25)
162
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.13. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Aset
Lainnya.
Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke aset lainnya berasal
dari aset tetap yang berubah kondisi menjadi rusak berat. Karena semula
tercatat sebagai aset tetap sehingga akumulasi penyusutan di aset tetap
berkurang yang berdampak pada penambahan ekuitas, seluruhnya sebesar
Rp42.375.000,00 berada pada SKPD berikut ini :
5.6.3.14. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang
Double Catat/Lebih Catat.
Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang double catat/lebih
catat seluruhnya sebesar Rp2.322.310.562,78 berada pada SKPD berikut
ini:
5.6.3.15. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang
Kurang Catat.
Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang kurang catat
seluruhnya sebesar (Rp4.212.694,45) berada pada SKPD berikut ini :
5.6.3.16. Perhitungan Hutang Retensi.
Pembayaran hutang retensi oleh SKPD Dinsosnakertrans sebesar
Rp34.283.500,00 menyebabkan penambahan ekuitas.
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Kecamatan Reban 37.125.000,00
Kecamatan Banyuputih 5.250.000,00
Jumlah 42.375.000,00
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Dinas Kesehatan 2.090.043.420,78
Bagian Umum 232.267.142,00
Jumlah 2.322.310.562,78
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Dinas Kesehatan (290.000,00)
Dinas Cipta Karya dan TRK (3.922.694,45)
Jumlah (4.212.694,45)
163
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.17. Perhitungan Hutang Beban.
Hutang beban sebesar (Rp9.708,00) adalah kurang catat atas hutang belanja
listrik,telpon air pad SKPD Kecamatan Tulis.
5.6.3.18. Koreksi Nilai Piutang
Terdapat Koreksi lebih catat atas piutang PBB Tahun 2011 dan tahun 2012
sebesar Rp13.530 yang semula tercatat sebagai denda pajak.
5.6.3.19. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang
Terdapat koreksi nilai penyisihan piutang sebesar (Rp70.791.388,73) terinci
pada SKPD sebagai berikut :
5.6.3.20. Perhitungan hutang jangka pendek lainnya
Perhitungan hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.092.797.650,00
merupakan pembayaran hutang retensi dan hutang belanja di Dinas
Pendidikan dan hutang obat dan hutang retensi pada BRSUD terinci pada
SKPD sebagai berikut :
5.6.3.21. Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang tahun 2015 sebesar Rp0,00,
sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar (Rp464.238.000,00).
5.6.3.22. Akumulasi Penyisihan Piutang Investasi Jangka Panjang
Akumulasi Penyisihan Piutang Investasi Jangka Panjang tahun 2015 sebesar
Rp0,00, sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar
(Rp104.000.000,00).
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Dinas Kesehatan 5.660.392,17
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.431.118,10
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (77.882.899,00)
Jumlah (70.791.388,73)
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Dinas Pendidikan 32.005.000,00
BRSUD 2.060.792.650,00
Jumlah 2.092.797.650,00
164
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.23. Perhitungan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang.
Perhitungan bagian lancar hutang jangka panjang sebesar Rp81.165.119,75
merupakan bagian lancar hutang Pemerintah Kabupaten Batang atas Loan
ADB No.SLA-867/DP3/1996.
5.6.3.24. Perhitungan Hutang Jangka Panjang
Perhitungan hutang jangka panjang sebesar Rp81.253.281,13 menambah
ekuitas dikarenakan hutang jangka panjang tersebut telah menjadi bagian
lancar hutang jangka panjang tahun 2015.
5.6.3.25. Koreksi Pendapatan
Koreksi Pendapatan sebesar Rp39.587.650,00 terinci pada SKPD sebagai
berikut :
5.6.3.26. Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Nilai akun ini sebesar Rp8.872.728,00 merupakan piutang TPTGR yang
akan diterima di tahun 2016.
5.6.3.27. Hibah Aset Tetap PPKD
Hibah aset tetap PPKD merupakan hibah aset kepada SKPD yang
pencatatannya harus melalui PPKD termasuk di dalamnya belanja BOS.
Seluruhnya sebesar (Rp49.800.393.877,00). Terinci pada SKPD sebagai
berikut :
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (150,00)
Dinas Perindustrian 39.587.800,00
Jumlah 39.587.650,00
SKPD 31 Desember 2015 (Rp)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (16.550.000,00)
Dishubkominfo (221.831.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (85.492.000,00)
Disdikpora (49.476.520.877,00)
Jumlah (49.800.393.877,00)
165
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.28. Defisit Penjualan Aset Tetap
Defisit penjualan aset tetap sebesar Rp4.886.236.365,00 merupakan rugi atas
penjualan bongkaran gedung dan bangunan dibandingkan dengan nilai
bukunya.
5.6.3.29. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00 sedangkan hasil restatement tahun
2014 sebesar (Rp739.155,00).
5.6.3.30. Perhitungan Dana BOS
Perhitungan Dana BOS sebesar Rp49.476.520.877,00 berasal dari :
5.6.3.31. Koreksi Tagihan Angsuran Penjualan Kios
Koreksi tagihan angsuran penjualan kios 2015 sebesar Rp116.486.300,00
merupakan kenaikan angsuran kios pada Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi tahun 2015.
5.6.3.32. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Akumulasi amortisasi asset tak berwujud tahun 2014 sebesar
(Rp15.371.770,00) merupakan akumulasi amortisasi software oracle pada
DPPKAD sebesar (Rp11.385.020,00) & akumulasi amortisasi software
simonev pada Bagian Pengendalian Pembangunan sebesar
(Rp2.436.750,00), akumulasi amortisasi software simpus pada kantor
Perpustakaan dan Arsip daerah sebesar (Rp1.550.000,00).
5.6.3.33. Akumulasi Penyusutan Asset Lain-Lain (Rusak Berat)
Akumulasi Penyusutan Asset Lain-Lain (Rusak Berat) tahun 2015 sebesar
Rp0,00.
Akumulasi penyusutan asset lain-lain (Rusak Berat) sebesar
(Rp6.425.591.294,00) merupakan selisih total akumulasi penyusutan asset
rusak berat/asset lainnya tahun 2015 dengan akumulasi penyusutan asset
rusak berat/asset lainnya tahun 2014.
31 Desember 2015 (Rp)
Pendapatan Dana BOS 80.624.710.492,00
BOS yang menjadi Aset 31.148.189.615,00
Jumlah 49.476.520.877,00
166
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
5.6.3.34. Pembulatan Koma
Pembulatan koma tahun 2015 sebesar (Rp0,98) merupakan pengurangan
ekuitas akibat perhitungan decimal.
5.6.4. Ekuitas Akhir
Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 yaitu sebesar
Rp2.119.374.458.018,53 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir
tahun 2014 sebesar Rp1.877.290.235.106,81 maka mengalami peningkatan
sebesar Rp242.084.222.911,72 atau naik sebesar 12,90%.
167
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
I. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TUGAS
PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA
Jumlah SKPD penerima Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten
Batang Tahun TA.2015 adalah 3 (tiga) satuan kerja yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Realisasi belanja lingkup koordinator wilayah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran
2015 adalah sebesar Rp5.007.850.201,- atau sebesar 82,09 persen dari anggaran senilai
Rp 6.100.519.000,-. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 tersaji dalam
tabel sebagai berikut :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2015
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja Pegawai
-
-
-
Belanja Barang
5,287,519,000 4,773,786,201
90.28
Belanja Modal
813,000,000
234,064,000
28.79
Belanja Bantuan Sosial
-
-
-
Jumlah Belanja
6,100,519,000 5,007,850,201
82.09
1. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja pegawai Tahun Anggaran 2015 Rp 0,00 dari anggaran Rp0,00
2. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 dan TA. 2014 masing-masing
sebesar Rp4.773.786.201,- dan Rp4.844.058.975,-
Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan belanja barang TA. 2015 dan
TA.2014, realisasi belanja barang TA. 2015 mengalami penurunan sebesar 1,45
persen dari realisasi belanja barang TA.2014.
168
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Perbandingan Belanja Barang TA. 2015 dan TA. 2014
Uraian Jenis Belanja Realisasi 2015 Realisasi 2014 Naik
(Turun) %
Belanja Barang Operasional 328,063,000
341,715,340 (4.00)
Belanja Barang Non Operasional 562,317,050
1,309,593,860 (57.06)
Belanja Barang Persediaan
6,750,000 -
-
Belanja Jasa 844,839,777
51,900,000 1,527.82
Belanja Pemeliharaan 22,390,000 -
-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 378,130,200
513,388,800 (26.35)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda
2,555,542,574
2,474,998,000 3.25
Belanja Barang Penunjang Dana DK-TP untuk diserahkan kepada Pemda
82,476,900
177,593,500 (53.56)
Jumlah Belanja Kotor 4,780,509,501
4,869,189,500 (1.82)
Pengembalian Belanja
6,723,300
25,130,525 (73.25)
Jumlah Belanja Bersih 4,773,786,201
4,844,058,975 (1.45)
3. Belanja Modal
Realisasi belanja modal TA. 2015 dan TA.2014 masing-masing sebesar
Rp234.064.000,- dan Rp 0,00.
Perbandingan belanja modal TA 2015 dan TA 2014 di bawah ini menunjukkan
belanja modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp234.064.000,- dari
realisasi belanja modal TA 2014.
169
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
Perbandingan Belanja Modal TA.2015 dan TA.2014
Uraian Jenis Belanja Realisasi 2015 Realisasi 2014 Naik (Turun)
%
Belanja Modal Lainnya
234,064,000
-
-
- -
Jumlah Belanja Kotor
234,064,000
-
-
Pengembalian Belanja
-
-
-
Jumlah Belanja Bersih
234,064,000
-
-
4. Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 dan TA. 2014 masing-
masing sebesar Rp 0,00 dan Rp26.766.728.000,-
Berdasarkan Tabel 10 perbandingan belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2015
dan TA.2014, realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2015 mengalami
penurunan sebesar 100 persen dari realisasi belanja bantuan sosial TA.2014, karena
di tahun anggaran 2015 tidak di anggarkan untuk belanja bantuan sosial.
Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA.2015 dan TA.2014
Uraian Jenis Belanja Realisasi
2015 Realisasi 2014
Naik (Turun)
% Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial
-
2,897,500,000
(100)
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan
-
23,869,228,000
(100)
Jumlah Belanja Kotor
-
26,766,728,000 (100)
Pengembalian Belanja
-
-
-
Jumlah Belanja Bersih
-
26,766,728,000
(100)
170
Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015
BAB VII
PENUTUP
Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang
telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan
pengelolaan keuangan daerah.
LKPD Kabupaten Batang ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara
menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 dan
posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2015 serta
kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2015. Selanjutnya informasi dalam LKPD
ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta
pengambilan keputusan lainnya.
Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015. Melalui
laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel.
Batang, Mei 2016
BUPATI BATANG
YOYOK RIYO SUDIBYO