MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 187 TAHUN 2020
T E N T A N O
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS
PERTAMBANGAN BATUBARA PT PADA IDI DI DESA TELUK TIMBAU
KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH UNTUK MELAYANI REPENTINGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Pcraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 Lentang Terminal
Khusus dan Terminal Untuk Kcpcntingan Sendiri,
Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum
selain untuk bongkar mual bahan baku, hasil produksi
dan peralatan pcnunjang produksi untuk kepentingan
sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan
darurat dengan izin dari Menteri;
b. bahwa pada wilayah Barito Sclatan, Provinsi Kalimantan
Tengah terdapat kcgiatan yang mcmcrlukan fasilitas
terminal untuk kegiatan bongkar muat hasil
pertambangan batubara, dimana Pclabuhan Rangga
Ilung sebagai pelabuhan umum tcrdekat tidak dapat
melayani pcrmintaan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan
dimaksud pada daerah Barito Sclatan, Provinsi
Kalimantan Tengah oleh karena keterbatasan
kemampuan fasilitas yang tcrsedia;
- 2 -
Mengingat
c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus di
bidang pertambangan batubara PT Pada Idi telah
memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk
menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran
sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan
umum yang bersifat sementara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan
sementara Terminal Khusus PT Pada Idi untuk melayani
kepentingan umum, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin
Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan
Batubara PT Pada Idi di Desa Teluk Timbau Kecamatan
Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi
Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);
- 3 -
Menetapkan :
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1843);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun
2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 394);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun
2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 3335);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
M E M U T U S K A N :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL
KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT PADA IDI DI
DESA TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.
- 4 -
PERTAMA : Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus PT Pada Idi
di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah
dioperasikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor BX-477/PP008 tanggal 18
Desember 2018 tentang Pemberian Izin Pengoperasian
Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Pada Idi di
Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, digunakan
sementara untuk melayani kepentingan umum berupa
bongkar/muat hasil pertambangan batubara untuk
perusahaan yaitu:
1. PT Dana Buana Asia;
2. PT Arsy Nusantara;
3. PT Mega Multi Energi;
4. CV Lahei Jaya Mandiri;
5. PT Maruwai Coal; dan
6. PT Lahai Coai.
KEDUA : Izin penggunaan terminal khusus PT Pada Idi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu)
tahun.
KETIGA : Penggunaan Terminal Khusus PT Pada Idi melayani
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung dengan
PT Pada Idi.
KEEMPAT : Penggunaan Terminal Khusus PT Pada Idi untuk melayani
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin
keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam
pelayanan jasa kepelabuhanan.
- 5 -
KELIMA
KEENAM
Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Pada Idi
selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan
sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Ilung
melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap
penggunaan sementara terminal khusus PT Pada Idi untuk
pelayanan umum.
- 6 -
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;2. Menteri Keuangan;3. Menteri Perindustrian;4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;9. Gubernur Kalimantan Tengah;10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;12. Bupati Barito Selatan;13. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kclas II Rangga Ilung;14. Direksi PT Pada Idi.