Company
LOGO
KEBIJAKAN ALOKASI
DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2014
POKOK -POKOK KEBIJAKAN DAN ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2015
1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah
dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil,
terdepan, dan pasca bencana;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;
6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap
memperhatikan akuntabilitas dan transparansi;
8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah;
9. Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa melalui realokasi belanja pusat yang berbasis desa;
10. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis;
11. Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer; 2
Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2014 dan TA. 2015
Postur Tahun 2014 (Rp) Tahun 2015 (Rp)
APBN APBN-P RAPBN APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 592,552 T 596,504 T 639,993 T 647,041 T
1. Dana Transfer ke Daerah 592,552 T 596,504 T 603,926 T 637,975 T
1.1. Dana Perimbangan 487,931 T 491,882 T 509,499 T 516,401 T
1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 113,711 T 117,663 T 124,449 T 127,692 T
1.1.1.1. DBH Pajak 51,787 T 46,116 T 50,552 T 50,568 T
1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam 61,924 T 71,547 T 73,896 T 77,123 T
1.1.2. Dana Alokasi Umum 341,219 T 341,219 T 349,229 T 352,887 T
1.1.3. Dana Alokasi Khusus 33,000 T 33,000 T 35,820 T 35,820 T
1.2. Dana Otonomi Khusus 16,148 T 16,148 T 16,469 T 16,615 T
1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 0,523 T 0,523 T 0,547 T 0,547 T
1.4. Dana Transfer Lainnya 87,948 T 87,948 T 104,411 T 104,411 T
1.4.1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 60,540 T 60,540 T 70,252 T 70,252 T
1.4.2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,853 T 1,853 T 1,096 T 1,096 T
1.4.3. Bantuan Operasional Sekolah 24,074 T 24,074 T 31,298 T 31,298 T
1.4.4. Dana Insentif Daerah 1,387 T 1,387 T 1,664 T 1,664 T
1.4.5. Dana Proyek Pemda dan Desentralisasi 0,091 T 0,091 T 0,099 T 0,099 T
2. Dana Desa - - 9,066 T 9,066 T
Pengertian DAK
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi
DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Membantu dalam arti bukan penyediaan dana yang utama dan/atau bukan menggantikan
yang semua sudah ada. Demikian juga hanya diberikan kepada daerah/bidang yang menurut
kebijakannnya harus dibantu
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan
dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan
sarana fisik penunjang.
Urusan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga.
Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR, selanjutnya
dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang
bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.
4
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK PER BIDANG
Perubahan Kebijakan DAK TA. 2015
No. Hal Perbedaan
2014 2015
1. IFN Daerah dengan IFN tinggi
dimungkinkan mendapatkan
DAK, sepanjang IFWT1 > 1
Daerah dengan IFN tinggi
dikeluarkan tanpa
memperhitungkan IKW dan IT,
kecuali Papua dan Papua Barat
2. Kriteria Khusus 6 karakteristik:
Tertinggal, Perbatasan, Pesisir
Kepulauan, Rawan Bencana,
Ketahanan Pangan, Pariwisata
3 karakteristik:
Tertinggal, Perbatasan, Pesisir
Kepulauan
3. DAK Tambahan Penentuan Daerah berdasarkan
IFWT dari populasi Daerah
Tertinggal & Daerah Perbatasan
Seluruh Daerah Tertinggal &
Daerah Perbatasan dengan KKD
rendah, mendapatkan alokasi
Pengalokasian dan Penyaluran DAK
PENETAPAN &
PENGAGGAR-
AN DAK
PENGHITUNG-
AN
ALOKASI DAK
PENETAPAN
PROGRAM &
KEGIATAN DAK
Phase 1 Phase 2 Phase 3
PENYALURAN
DAK
Phase 4
Phase 1 Penetapan Program & Kegiatan
Program yang menjadi
prioritas nasional
dimuat dalam RKP TA
bersangkutan.
Menteri teknis mengusulkan
kegiatan khusus dan
ditetapkan setelah
berkoordianasi dengan
Mendagri, Menkeu, dan
Menneg Perencanaan
Pembangunan Nasional
Menteri teknis
menyampaikan
ketetapan tentang
kegiatan khusus kepada
Menkeu.
PENETAPAN
PROGRAM
USULAN KEGIATAN
KHUSUS
PENETAPAN
KEGIATAN KHUSUS
Penghitungan Alokasi DAK Phase 2
PENENTUAN BESARAN ALOKASI
1. Kriteria Umum,
2. Kriteria Khusus, dan
3. Kriteria Teknis.
Setelah Menerima Usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis, Menteri Keuangan Melakukan Penghitungan Alokasi DAK, yaitu: 1. Penentuan daerah penerima dan 2. Penentuan besaran alokasi Dengan Mengacu Pada Tiga Kriteria
PENENTUAN DAERAH
(x IKK)
Penghitungan Alokasi DAK Phase 2
KU = (PAD + DAU + DBH DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Kriteria Umum (KU)
Kriteria Khusus (KK)
Berupa : Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan Karakteristik daerah, yang meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan;
Kriteria Teknis (KT)
ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis
1. Penentuan daerah penerima DAK a) Kriteria Umum (IFN)
Memprioritaskan daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata kemampuan keuangan nasional.
b) Kriteria khusus :
Berdasarkan Peraturan Perundangan bahwa daerah diwilayah Papua dan Papua Barat diprioritaskan memperoleh DAK.
Karakteristik Wilayah : memprioritaskan Daerah Tertinggal , Daerah Perbatasan, dan Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan
c) Kriteria Teknis : berdasarkan kebutuhan teknis masing-masing bidang DAK.
2. Penentuan besaran DAK
Pembobotan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dalam penentuan daerah sbb: a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50% b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 50% : 50%
Menggunakan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dengan pembobotan sbb:
a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50% b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 20% : 80%
Penghitungan Alokasi DAK TA. 2015 Phase 2
Penghitungan Alokasi DAK TA. 2015
Penghitungan Alokasi DAK Phase 2
13
Kriteria
Umum
Kriteria
Khusus
Kriteria
Teknis
PAD
DBH
Daerah Tertinggal
Daerah Perbatasan
Kondisi Infrastruktur
Per Bidang Per daerah
BNPP
K/L terkait
DAU
T- 2
T- 2
T-2
T-2
T-1
T-1
T-1
Belanja Gaji PNSD
KPDT
Daerah & Kemenkeu
Kemenkeu
Kemenkeu
Daerah & Kemenkeu
Daerah Pesisir T-1 KKP
Penetapan & Penganggaran DAK Phase 3
PEMERINTAH PUSAT
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden segera setelah UU
APBN diterbitkan. (Perpres 162/2014)
Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK, sebagai dasar
penggunaan DAK di daerah.
PEMERINTAH DAERAH
Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam
APBD.
Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan
kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan
perjalanan dinas
MEKANISME PENYALURAN DAK
DJPK-Kemenkeu
Selaku KPA Transfer ke Daerah
Menerbitkan SPM
1
KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN
Menerbitkan SP2D
2 Bank Operasional
Melakukan pemindahbukuan/transfer dana dari RKUN
ke RKUD
3
Pemda Prov/Kab/Kota
Membukukan DAK yg masuk RKUD
sebagai pendapatan APBD
4
15
DAK dibukukan dan digunakan
berdasarkan Perda APBD dan
Juknis
5
Phase 4
POLA PENYALURAN DAK
Tahap Besaran Waktu Persyaratan
I 30% Paling cepat bulan Februari
1. Perda APBD
2. Surat Pernyataan Dana Pendamping
3. Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap 3 tahun
sebelumnya
4. Rekap SP2D tahap 3 tahun sebelumnya
5. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun
sebelumnya
6. Laporan Penggunaan Sisa DAK 2010-2012
7. Rekap SP2D Penggunaan Sisa DAK 2010-2012
8. softcopy data laporan
II 45% Sesuai laporan penyerapan
daerah
1. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap 1,
minimal terserap 90%
2. Rekap SP2D tahap 1
3. softcopy data laporan
III 25% Sesuai laporan penyerapan
daerah
1. Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap 2 dan
sisa DAK tahap 1, minimal terserap 90%.
2. Rekap SP2D tahap 2, termasuk penyerapan sisa
dana tahap 1
3. softcopy data laporan
16
Phase 4
Penyaluran dilakukan berdasarkan pagu alokasi per daerah, bukan berdasarkan alokasi per bidang.
Penyaluran DAK dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap oleh DJPK.
Penyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan
berakhir. Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak
dapat dicairkan (HANGUS).
KETENTUAN PENYALURAN DAK
17
Phase 4
DAK Bidang Pendidikan
DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan bidang pendidikan di daerah sesuai dengan prioritas nasional bidang
pendidikan.
Secara umum, DAK pendidikan ditujukan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan tindakan nyata guna mewujudkan
peningkatan akses pendidikan dan layanan pendidikan yang lebih berkualitas,
yaitu:
a. Menyiapkan layanan pendidikan untuk peningkatan ketersediaan dan
keterjangkauan akses untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan
menegah.
b. Menyiapkan layanan pendidikan yang bermutu, berkesetaraan, serta
berrelevansi untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menegah.
c. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menuju pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
d. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan
daya saing melalui pemberdayaan potensi daerah.
18
Arah Kebijakan DAK Pendidikan 2015
Arah Kebijakan :
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2015 diarahkan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Sasaran :
Sasaran DAK bidang pendidikan tahun 2015 adalah pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu: 1. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM
minimal mencapai 7% dari total satuan pendidikan SD Negeri; 2. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM
minimal mencapai 10% dari total satuan pendidikan SMP Negeri; 3. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM
minimal mencapai 15% SMK dari total satuan pendidikan SMK Negeri; 4. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM
minimal mencapai 20% dari total satuan pendidikan SMA Negeri.
Lingkup Kegiatan DAK Pendidikan 2015
Kegiatan DAK Bidang Pendidikan
SD/SDLB SMP/SMPLB Pendidikan Menengah
SMA SMK
1. Rehabilitasi ruang belajar
beserta perabotnya.
2. Pembangunan ruang kelas
baru beserta perabotnya.
3. Pembangunan ruang
perpustakaan beserta
perabotnya.
4. Pembangunan dan/atau
rehabilitasi ruang guru beserta
perabot
5. Pembangunan dan/atau
rehabilitasi jamban
siswa/guru.
6. Pembangunan rumah
dinas/mess guru di daerah 3T
7. Penyediaan buku
teks/referensi.
8. Penyediaan peralatan
pendidikan
1. Rehabilitasi ruang belajar minimal
rusak sedang beserta perabotnya.
2. Pembangunan ruang kelas baru
beserta perabotnya.
3. Pembangunan Ruang
Perpustakaan beserta perabotnya.
4. Pembangunan Ruang
Laboratorium IPA beserta
perabotnya.
5. Pembangunan Ruang
Laboratorium bahasa beserta
perabotnya.
6. Pembangunan Ruang
Laboratorium komputer beserta
perabotnya.
7. Pembangunan dan/atau rehabilitasi
jamban siswa/guru.
8. Pembangunan dan/atau rehabilitasi
ruang kantor guru beserta
perabotnya.
9. Pembangunan asrama
murid/rumah dinas/mess guru di
daerah 3T.
10. Penyediaan peralatan pendidikan.
11. Penyediaan buku teks/referensi
1. Rehabilitasi ruang belajar SMA.
2. Pembangunan ruang kelas baru
SMA.
3. Pembangunan perpustakaan
SMA.
4. Pembangunan laboratorium
SMA.
5. Pembangunan asrama siswa
dan/atau rumah dinas guru SMA
beserta perabotnya di Daerah
3T.
6. Pembangunan/rehabilitasi ruang
penunjang pembelajaran SMA
beserta perabotnya
(administrasi perkantoran, ruang
guru, dan sanitasi siswa/guru).
7. Pengadaan peralatan
laboratorium SMA.
8. Pengadaan peralatan olah raga
dan/atau kesenian SMA.
9. Pengadaan buku teks/materi
referensi dan/atau media
pembelajaran SMA
1. Rehabilitasi ruang belajar SMK
beserta perabotnya.
2. Pembangunan ruang kelas baru
SMK beserta perabotnya.
3. Pembangunan perpustakaan SMK
beserta perabotnya.
4. Pembangunan laboratorium SMK
beserta perabotnya.
5. Pembangunan asrama siswa SMK
dan/atau rumah guru SMK beserta
perabotnya di Daerah 3T.
6. Pembangunan/rehabilitasi ruang
penunjang pembelajaran SMK
beserta perabotnya (administrasi
perkantoran, ruang guru, dan
sanitasi siswa/guru).
7. Pembangunan ruang praktik siswa
SMK beserta perabotnya.
8. Pengadaan Peralatan Laboratorium
SMK.
9. Pengadaan Peralatan Praktik SMK.
10. Pengadaan Sarana Olah Raga
dan/atau Kesenian SMK
11. Pengadaan buku teks
pelajaran/materi referensi dan/atau
media pembelajaran SMK
20
ALOKASI DAK PENDIDIKAN TA 2003 - 2015
(Dalam Miliar Rupiah)
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SD 625 653 1.221 3.920 5.195 7.015 9.335 5.601 6.025 8.033 3.564 4.016 3.514
SMP 3.734 4.017 2.008 2.510 2.510 2.510
SMA 1.607 1.506 1.607
SMK 2.410 2.008 2.410
22
DAK
Rp. 10,041
triliun
Dikdas (60%)
Rp. 6,024 triliun
Dikmen (40%)
Rp. 4.017 triliun
SD (35%)
Rp. 3,514 triliun
SMP (25%)
Rp. 2,510 triliun
SMA (16%)
Rp. 1,607 triliun
SMK (24%)
Rp. 2,410 triliun
Proporsi Alokasi DAK Pendidikan 2015
1. Pendidikan Dasar :
SD 428 daerah SMP 436 daerah
2. Pendidikan Menengah :
SMA 440 daerah SMK 438 daerah
REALISASI PENYALURAN DAK (REGULER) TA 2014
DARI RKUN KE RKUD
Catatan :
*) s.d. 13 Oktober 2014
TAHAP PAGU DAK reguler REALISASI* SISA PAGU % REAL
I 9.060.000.000.000 8.981.558.976.000 78.441.024.000 99,13%
II 13.590.000.119.000 4.809.417.661.000 8.780.582.458.000 35.39%
III 7.549.999.881.000 137.790.000 7.549.862.091.000 0,002%
TOTAL 30.200.000.000.000 13.791.114.427.000 16.408.885.573.000 45.67%
TAHAP PEMDA PENERIMA
SUDAH BELUM TOTAL
I 522 6 528
II 178 350 528
III 1 527 528
REALISASI PENYALURAN DAK
Tahap 2010 2011 2012 2013 2014
%
salur
daerah % salur daerah %
salur
daerah %
salur
daerah % salur daerah
I (30% 99,94 517 100,00 520 100,00 520 100,00 518 99,13 522
II (45%) 99,50 513 99,90 519 99,71 516 98,46 514 35,39 178
III (25%) 95,08 486 93,37 479 97,85 503 90,80 476 0 1
Jumlah 99,14 98,30 99,33 97,01 45,66
24
Keterangan:
Realisasi penyaluran DAK tahun 2014 berdasarkan data penyaluran s.d. tanggal 13 Oktober 2014
Penggunaan Sisa DAK
Sisa DAK
Output Kegiatan Belum Tercapai
Dianggarkan kembali pada tahun
berjalan
Untuk kegiatan Bidang yang sama
Menggunakan Juknis Tahun lalu
Output Kegiatan Telah Tercapai
Dianggarkan pada tahun berjalan
Dapat digabung dengan Sisa DAK
Bidang lainnya
Membiayai Bidang tertentu yang
ditentukan oleh Pemda
Pagu DAK
Penyaluran/
Pemindahbukuan RKUN ke RKUD
Pelaksanaan Kegiatan di
Daerah
Tidak Habis sampai dengan
TA berakhir
Adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun
tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran
Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping
Penggunaan Sisa DAK
Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAK dari bidang-bidang DAK yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK dengan ketentuan:
o sisa DAK dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya; dan/ atau
o Akumulasi sisa DAK dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya (poin b ini baru dapat dilaksanakan mulai TA 2015, dan berlaku untuk DAK TA 2013 dan tahun-tahun anggaran berikutnya)
dengan memperhatikan prioritas nasional dan menggunakan juknis tahun anggaran berjalan.
Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping.
Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
Kepala Daerah menyampaikan laporan Penggunaan Sisa DAK kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai.
Sisa DAK karena Optimalisasi
Permasalahan Penyaluran/Penyerapan DAK
Faktor dari Daerah:
Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK
Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan
Keterlambatan pelaksanaan tender kegiatan
Keterlambatan dalam penyampaian dokumen yang dipersyaratkan
Mutasi pejabat di daerah.
Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD pengelola keuangan daerah
Faktor dari Pusat:
Keterlambatan penetapan dan penyampaian Juknis kepada Daerah
Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan porsi), sehingga daerah kesulitan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik daerah;
Juknis berubah/revisi di tengah tahun anggaran
Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya
Kontraktor lambat menagih/menarik sekaligus diakhir tahun untuk capaian progress kegiatan yang telah dilaksanakan.
27
Permasalahan DAK Pendidikan
1. Setiap tahun DAK pendidikan tidak terserap penggunaanya secara optimal, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap Sisa DAK pada RKUD.
2. Meskipun sisa DAK pendidikan telah dianggarkan untuk digunakan TA berikutnya, namun akumulasi Sisa DAK Pendidikan justru terus bertambah, sehingga nilai akumulasi sisa TA 2010 2012, secara nasional mencapai Rp 2,4 triliun.
3. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan DAK Pendidikan, terlambatnya penetapan/revisi Juknis DAK Pendidikan.
4. Pelaksanaan DAK TA.2014 untuk lingkup kegiatan pengadaan buku kurikulum 2013 untuk semester II Tahun Ajaran 2014/2015, berpotensi menyebabkan RENDAHNYA PENYERAPAN DAK TA 2014, apabila tidak dilakukan upaya percepatan penggunaan DAK pendidikan untuk kegiatan non pengadaan buku dan percepatan proses kontrak, percetakan, pengiriman, dan pembayaran pengadaan buku K-13 TA 2014.
5. Rendahnya penyerapan DAK Pendidikan 2014, bisa menyebabkan juga rendahnya penyerapan DAK Non Pendidikan 2014, apabila tidak dilakukan upaya pemisahan laporan penyerapan dan penyaluran DAK Pendidikan dengan DAK bidang lainnya.
28
Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan
Pemda melalui Dinas Pendidikan perlu mempercepat penyerapan DAK yang sudah disalurkan di RKUD (tahap 1 atau tahap 2), untuk mendanai
kegiatan bidang DAK yang menjadi prioritas daerah, dan disesuaikan
dengan kesiapan SKPD-nya.
Apabila DAK yang telah diterima di RKUD akan digunakan untuk mendanai kegiatan DAK bidang pendidikan, maka dana tsb dapat digunakan untuk
mendanai kegiatan non pengadaan buku K-13, sepanjang kebutuhan untuk
pengadaan buku dapat dibayarkan dari DAK tahap 3 atau sebagian DAK
tahap 2 (akan diterbitkan SEB Mendikbud, Menkeu, dan Mendagri).
Laporan penyerapan dan penyaluran DAK pendidikan perlu dipisahkan dari DAK non pendidikan, agar keterlambatan penyerapan DAK pendidikan
tidak mengganggu penyerapan DAK bidang lainnya (akan diterbitkan
Peraturan Menteri Keuangan).
Untuk TA 2014, batas akhir penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK pendidikan dan DAK non pendidikan tahap I dan II harus sudah
diterima oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, PALING LAMBAT
TGL 19 DESEMBER 2014.
29
TERIMA KASIH