i
i
KATA PENGANTAR
Buku panduan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ini disusun untuk
memberikan pedoman dan ara han ba gi para pemangku kepentingan dan pemangku
kebijakan pembangunan dalam melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2016. Forum SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dari rangkaian
pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta. Forum SKPD, yang dilaksanakan
sebelum Musrenbang Provinsi tersebut, dimaksudkan untuk menindaklanjuti usulan hasil
Rembuk RW, Rancangan Renja SKPD, dan Prioritas Provinsi dalam rangka
penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2017.
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara berjenjang mulai dari tahap
Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
Kota/Kabupaten hingga Musrenbang Provinsi. Selain penyempurnaan rancangan RKPD
Tahun 2017, dalam Musrenbang Provinsi DKI Jakarta ini juga dibahas usulan-usulan
Program/Kegiatan yang akan disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional Tahun
2016.
Secara umum, panduan ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan Musrenbang
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yang didahului dengan Forum SKPD, guna mendukung
jalannya proses musyawarah sehingga dapat berjalan dengan baik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tuty Kusumawati
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................i
Daftar Isi .............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................1
A. Latar Belakang ...............................................................................1
B. Dasar Hukum ..................................................................................1
C. Definisi ............................................................................................2
D. Maksud dan Tujuan ........................................................................3
1. Maksud .......................................................................................3
2. Tujuan .........................................................................................3
E. Tema Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 .................3
F. Hasil yang Diharapkan ...................................................................3
BAB II MEKANISME FORUM SKPD DAN MUSRENBANG
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 ..............................................5
A. Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta ................................................5
B. Musrenbang Provinsi DKI Jakarta ............................................... 12
BAB III PENUTUP ............................................................................................ 45
Lampiran I. Mekanisme Perencanaan Partisipatif
di Provinsi DKI Jakarta .............................................................. 47
Lampiran II. Mekanisme Migrasi Usulan Partisipatif ke dalam Renja ......... 48
Lampiran III. Bagan alur Pembahasan Usulan Partisipatif menjadi
Template Renja SKPD/UKPD. .................................................... 49
Form 1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD ................................ 50
Form 2. Daftar Hadir Peserta Forum SKPD ................................................... 52
Form 3. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 ....................................... 53
Form 4. Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ........ 54
Form 5. Daftar usulan Kegiatan yang belum disetujui ................................. 55
Form 1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi ................. 56
Form 2. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi..................................... 58
Form 3. Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi .......................................... 59
Form 4. Daftar usulan Kegiatan yang belum disetujui Hasil
Penajaman Musrenbang Provinsi ................................................... 60
Form 5. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Reses DPRD ............... 61
Form 6. Daftar Usulan Kegiatan Yang DIteruskan Ke Tingkat Nasional ..... 62
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat jangka tahunan,
menengah maupun jangka panjang dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara
lain pendekatan teknoratis, politis, bottom-up, top down dan pendekatan partisipatif.
Kemajemukan pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen
perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel sesuai dengan asas
demokratisasi dan desentralisasi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
perlu disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan prioritas pembangunan dan rencana kerja selama 1 (satu) tahun.
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan
RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi
usulan hasil Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian
Visi Misi Gubernur 2013 – 2017, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam
dokumen Rancangan RKPD Tahun 2017. Seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta
aktif di dalam proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 didahului oleh
proses Forum SKPD yang merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan
jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu
pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD,
Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah.
B. Dasar Hukum
Dasar Hukum penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
2
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemrintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Pemerintah
Daerah.
8. Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan, Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kota/Kabupaten dan
Musrenbang Provinsi Tahun 2016.
9. Keputusan Gubernur Nomor 688 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang
Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan (Template) Rembuk RW Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2016 dalam rangka Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
C. Definisi
1. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder)
ditingkat Provinsi dalam rangka membahas rancangan RKPD;
2. Forum SKPD adalah wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya
dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada
usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD,
Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah
satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah;
4. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta dan
sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
3
6. Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI
Jakarta, yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2016.
7. Peserta adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan
saran/tanggapan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam
Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
8. Hasil Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah dokumen yang
memuat masukan penyempurnaan usulan Renja SKPD Tahun 2017, yang
selanjutnya digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun
2017;
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan daerah;
D. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah untuk
penajaman, penyelarasan, pengklarifikasian dan penyepakatan terhadap
Rancangan RKPD Tahun 2017.
2. Tujuan
Adapun tujuan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah :
a. Membahas dan menetapkan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang
merupakan kewenangan tingkat Provinsi;
b. Menetapkan kegiatan Program Unggulan RPJMD;
c. Menetapkan kegiatan prioritas SKPD;
d. Menetapkan usulan Prioritas Daerah yang diteruskan ke Pemerintah Pusat.
E. Tema Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 mengangkat tema “Membangun
Manusia Unggul Jakarta”.
F. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2016, antara lain:
1. Kesepakatan kegiatan yang ditetapkan untuk mengakomodir hasil Rembuk RW
yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi.
4
2. Kesepakatan atas kegiatan-kegiatan SKPD yang mendukung Program Unggulan
RPJMD.
3. Kesepakatan kegiatan yang mengakomodir hasil Reses DPRD yang telah
diparipurnakan sesuai kewenangan Provinsi DKI Jakarta.
4. Kesepakatan prioritas kegiatan SKPD.
5. Kesepakatan Usulan Kegiatan yang akan dibawa ke Forum Musrenbang Nasional
Tahun 2016.
6. Penyelarasan dokumen Rancangan RKPD Tahun 2017.
5
BAB II
MEKANISME FORUM SKPD DAN MUSRENBANG
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016
A. Forum SKPD
1. Jadwal Pelaksanaan
Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilaksanakan
sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi atau pada tanggal 12-13 April 2016
2016, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi Tahun 2016. Forum SKPD
dikoordinasikan oleh Bappeda.
2. Forum SKPD Provinsi Tahun 2016
Hari/Tanggal : Selasa dan Rabu (12 & 13 April 2016)
Acara : Forum SKPD
Tempat : Ruang Pola Bappeda, Ruang Tempo Doeloe, Ruang Serbaguna
Lt.22 dan Ruang Seribu Wajah Lt. 22 Gedung Blok G
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
Susunan Acara Forum SKPD Dalam Rangka Pembahasan Renja SKPD/UKPD
Selasa-Rabu (12 & 13 April 2016)
No Bidang Pimpinan Peserta Pendamping Tempat
1 Pemerintahan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para SKPD/
UKPD dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat
Unsur BPKAD
Ka.Biro Tata Pemerintahan
Kabid.
Pemerintahan Bappeda
Ruang Tempo Doeloe Provinsi DKI Jakarta
2 Perekonomian Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat
Unsur BPKAD
Ka.Biro Perekonomian
Kabid.
Perekonomian Bappeda
Ruang Rapat I Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6
No Bidang Pimpinan Peserta Pendamping Tempat
3 Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan
Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat
Unsur BPKAD
Ka.Biro Akas
Kabid.PPP Bappeda
- Ruang Rapat II Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4 PSKLH Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat
Unsur BPKAD
Ka.Biro PKLH
Kabid.PSLKH Bappeda
Ruang Pola Lt.2 Balaikota DKI Jakarta
5 Kesra Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat
Unsur BPKAD
Ka.Biro Kesos
Ka.Biro DIkmental
Kabid.PSLKH Bappeda
Ruang Pola Lt.2 Balaikota DKI Jakarta
3. Dokumen yang harus disiapkan
Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi DKI
Jakarta adalah:
a. Panduan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016;
b. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2016, yang telah diverifikasi dan
divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang
Kecamatan hingga Musrenbang Kota/Kabupaten;
c. Rancangan Renja SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 (memuat
pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian
Renstra SKPD, tujuan , sasaran dan program kegiatan serta indikator kinerja
dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD);
d. Peta usulan kegiatan fisik tingkat Provinsi;
7
e. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah
ataupun Kepala SKPD terkait;
f. Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita
Online, Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email
[email protected], SMS 32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR!
1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum
direspon oleh SKPD/UKPD. Laporan tersebut bukan merupakan kegiatan yang
bersifat penanganan segera.
4. Tugas Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Forum SKPD
a. Penjelasan Umum
1) Penyelenggara acara Forum SKPD Provinsi adalah Kepala Bappeda.
2) Pengambil keputusan Forum SKPD Provinsi adalah Para Asisten Sekretaris
Daerah sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya
3) Pengambil keputusan terkait Program Prioritas Unggulan Provinsi adalah
Kepala Bappeda
b. Pelaku Proses
1) Kepala Bappeda
a) Memimpin pelaksanaan Forum SKPD yang membahas rumusan prioritas
provinsi lintas sektor.
b) Memimpin pembahasan rumusan prioritas Provinsi lintas sektor bersama
Para Kepala SKPD, Para Kepala Bidang Bappeda dan Kepala
Kanppeko/Kanppekab.
c) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum SKPD yang
bersifat lintas sektor.
2) Para Asisten Sekretaris Daerah
a) Memimpin pelaksanaan Forum SKPD Provinsi.
b) Memimpin pembahasan program dan kegiatan SKPD Tahun 2017
bersama Kepala SKPD, Para Kepala Bidang Bappeda, Para Kepala
Kanppeko/Kanppekab dan Para Kasubbid
Bappeda/Kanppeko/Kanppekab sesuai ruang lingkup koordinasinya.
c) Memutuskan rumusan prioritas wilayah yang dituangkan dalam kegiatan
prioritas beserta anggarannya yang perlu dialokasikan pada tahun 2017.
d) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum SKPD.
8
3) Para Kepala Bidang Bappeda
a) Mendampingi Asisten Sekretaris Daerah dalam memimpin pelaksanaan
Forum SKPD.
b) Menjelaskan pedoman Forum SKPD kepada Para Kepala SKPD.
c) Meneliti hasil input usulan masyarakat yang ditujukan ke Provinsi untuk
dituangkan menjadi Rancangan Renja SKPD bersama Para Kepala
SKPD, BPKAD dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
d) Mempelajari usulan program dan kegiatan prioritas Rancangan Renja
SKPD yang diusulkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan prioritas
provinsi.
e) Meneliti kewajaran usulan volume tiap kegiatan.
f) Meneliti kesesuaian capaian kinerja program dan kegiatan terhadap
usulan kegiatan dalam Renja SKPD dari masing-masing kegiatan
4) Para Kepala SKPD
a) Mengusulkan Rancangan Renja SKPD yang telah disusun.
b) Mengusulkan kegiatan prioritas dalam Rancangan Renja SKPD Provinsi
sesuai dengan prioritas provinsi.
c) Meneliti hasil input usulan masyarakat untuk dituangkan menjadi
program dan kegiatan SKPD bersama Para Kepala Bidang Bappeda.
d) Memberikan masukan/pendapat klarifikasi untuk program prioritas yang
diusulkan pada saat pembahasan.
e) Memberikan usulan pagu indikatif per program prioritas.
5) Unsur Inspektorat Provinsi dan BPKAD
a) Mendampingi Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bidang
Bappeda dalam pelaksanaan Forum SKPD.
b) Meneliti hasil input usulan masyarakat untuk dituangkan menjadi
program dan kegiatan SKPD bersama Para Kepala SKPD dan Kepala
Bidang Bappeda.
c) Mempelajari usulan program dan kegiatan prioritas SKPD yang diusulkan
oleh Kepala SKPD sesuai dengan prioritas provinsi.
d) Meneliti kewajaran usulan volume dan anggaran indikatif tiap kegiatan
e) Meneliti kesesuaian capaian kinerja program dan kegiatan terhadap
komponen dan kode rekening dari masing-masing kegiatan dalam Renja
SKPD.
9
5. Kerangka Pembahasan Forum SKPD
a. Ketentuan Umum Forum SKPD
1) Pengambil Keputusan dalam Forum SKPD adalah Para Asisten Sekretaris
Daerah.
2) Peserta forum adalah Kepala Bidang Bappeda, Para Kepala
Kanppeko/Kanppekab, Inspektorat Provinsi, BPKAD dan Para Kepala
SKPD, anggota DPRD, narasumber dan unsur masyarakat.
b. Aspek Pembahasan Rapat Koordinasi Tematik
1) Perumusan prioritas provinsi tahun 2017 yang berisi deskripsi
pengembangan provinsi tahun 2017 serta kegiatan dan anggaran terkait
tahun 2017.
2) Penelitian Rancangan Renja SKPD Tahun 2017 yang diusulkan Para
Kepala SKPD.
3) Penelitian kegiatan prioritas Rancangan Renja SKPD Tahun 2017 yang
diusulkan Para Kepala SKPD agar sesuai dengan rumusan prioritas provinsi
tahun 2017.
4) Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan
Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 untuk dituangkan menjadi
kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD Tahun 2017.
5) Penelitian kesesuaian usulan kegiatan prioritas dengan indikator target
RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD.
6) Penelitian kewajaran anggaran indikatif tiap kegiatan SKPD Tahun 2017.
6. Mekanisme
Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:
a. Tahap Persiapan
1) Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyusun panduan pelaksanaan
Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016;
2) Para Kepala Bidang bersama Kepala SKPD melakukan penyisiran dan
pemilahan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang dapat diakomodir
dalam Forum SKPD;
3) Para Asisten Sekretaris Daerah adalah Pengambil keputusan pada Forum
SKPD sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya.
4) Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta menyusun Rancangan Renja Provinsi
DKI Jakarta, yang dikoordinasikan bersama Para Kepala Bidang Bappeda;
10
5) Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan Tim
Penyelenggara Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016;
6) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan para Asisten
Sekretaris Daerah melalui para Kepala Bidang Bappeda sesuai dengan
ruang lingkup koordinasinya;
b) Menyiapkan bahan untuk pembahasan dalam forum SKPD antara lain
rancangan Renja SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, antara lain
inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD
sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila
memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD yang akan dibahas,
data usulan partisipatif (hasil Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan,
Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota/Kabupaten) yang telah
divalidasi;
c) Melaporkan rencana pelaksanaan Forum SKPD kepada Gubernur
Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
d) Membuat undangan narasumber dan peserta Forum SKPD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara
dilaksanakan, dengan peserta Forum SKPD yang terdiri atas:
Para Kepala SKPD dan jajarannya sesuai pembidangan Asisten
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Para Kepala Bidang Bappeda sesuai pembidangan Asisten
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Inspektorat;
BPKAD;
Para Kepala Biro Setda sesuai pembidangan Asisten Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta.
e) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk
Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.
b. Tahap Pelaksanaan
1) Pleno I
a) Pendaftaraan Peserta
b) Laporan Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bappeda
c) Arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
d) Pembacaan Doa
11
2) Sidang Kelompok I yang dipimpin oleh Para Asisten Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya,
membahas antara lain :
a) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terkait pembangunan daerah
yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD
dan materi lain yang dianggap perlu;
b) Usulan Kegiatan Hasil Rembuk RW yang diusulkan ke tingkat Provinsi;
c) Menyelaraskan hasil poin a dan b ke dalam Template Renja SKPD
pada sistem e-Budgeting.
d) Pemaparan Rancangan Renja SKPD;
e) Program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator,
sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektoral dan atau wilayah; dan
f) Tanggapan dan masukan dari peserta.
3) Sidang Kelompok II yang dipimpin oleh Kepala Bidang Program dan
Pendanaan Pembangunan Bappeda, membahas antara lain :
a) Kebijakan pemerintah daerah terkait program prioritas terpadu (lintas
sektor).
b) Tanggapan dan masukan dari peserta.
4) Sidang Kelompok III yang dipimpin oleh Kepala Bappeda, membahas
antara lain :
a) Pemaparan hasil – hasil sidang Kelompok dihadapan seluruh peserta
forum SKPD, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi
satu kesatuan rangkuman hasil forum SKPD;
b) Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD; dan
c) Rangkuman keputusan hasil dirumuskan ke dalam rancangan berita
acara kesepakatan hasil forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin
oleh Kepala SKPD.
5) Penutupan
Pembacaan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD;
c. Tahap Pasca Pelaksanaan
Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD disusun ke dalam berita acara
kesepakatan hasil forum SKPD yang terdiri dari lampiran – lampiran sebagai
berikut :
1) Berita Acara Forum SKPD, sesuai Form 1: Berita Acara Kesepakatan Hasil
Forum SKPD;
12
2) Daftar hadir peserta forum SKPD, sesuai Form 2: Daftar hadir peserta
forum SKPD;
3) Rumusan Usulan rencana program dan kegiatan SKPD, sesuai Form 3:
Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Tahun 2017;
4) Daftar kegiatan prioritas Daerah tahun 2017, sesuai Form 4: Kegiatan
Prioritas Daerah Tahun 2017;
5) Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui, sesuai Form 5: Daftar
Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui;
6) Bappeda mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto,
video dan rekaman; dan
7) Bappeda melaporkan hasil pelaksanaan Forum SKPD kepada Gubernur
c.q Sekretaris Daerah.
d. Kondisi Khusus
Dalam hal pelaksanaan Forum SKPD, jika tidak dimungkinkan dilaksanakan
secara online maka pembahasan Forum SKPD dilaksanakan secara offline.
B. Musrenbang Provinsi
1. Jadwal Pelaksanaan
Musrenbang Provinsi dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 14 sampai
dengan 18 April 2016.
Pembukaan dan Sidang Pleno Musrenbang Provinsi Tahun 2016.
Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2016
Acara : Pembukaan
Tempat : Balai Agung Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
WAKTU ACARA
07.30 – 08.00 Pendaftaran peserta
08.00 – 08.10 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
08.10 – 08.20 Pembacaan Do’a
08.20 – 08.30 Laporan Kepala Bappeda selaku Ketua
Penyelenggara
08.30 – 09.15 Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sekaligus
pembukaan Musrenbang Provinsi RKPD Tahun 2015
09.15 – 09.45 Paparan Menteri Koordinator Perekonomian
09.45 – 10.15 Paparan Menteri Keuangan
10.15 – 10.45 Paparan Menteri Dalam Negeri
10.45 – 11.15 Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas
11.15 Sidang Pleno Selesai
13
2. Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi Tahun 2016
Hari/Tanggal : Kamis, Jumat dan Senin (14, 15 & 18 April 2016)
Acara : Sidang Kelompok
Tempat : Ruang Pola Bappeda, Ruang Tempo Doeloe,Ruang Serbaguna
Lt.22 dan Ruang Seribu Wajah Lt. 22 Gedung Blok G
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
KELOMPOK TEMPAT
Pemerintahan Ruang Pola Bappeda
Perekonomian Ruang Pola Bappeda
Kesejahteraan Rakyat Ruang Serbaguna Lt. 22
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup
Ruang Seribu Wajah Lt. 22
Keuangan Ruang Tempo Doeloe
a. Bidang Pemerintahan
WAKTU ACARA NARASUMBER
Kamis
14 April 2016
SIDANG KELOMPOK
13.00 – 16.00 a. Paparan :
1. Walikota Adm. Jakarta
Pusat
2. Walikota Adm. Jakarta
Utara
3. Walikota Adm. Jakarta
Barat
4. Walikota Adm. Jakarta
Selatan
5. Walikota Adm. Jakarta
Timur
6. Bupati Adm. Kep. Seribu
b. Tanya Jawab
Narasumber :
1. Muhadam Labodo
2. Nugraha K. Yasin
Jumat
15 April 2016
SIDANG KELOMPOK
08.30 – 12.00 a. Paparan :
1. Badan Kepegawaian
Daerah
2. Badan Diklat
Narasumber :
Muhadam Labodo
14
WAKTU ACARA NARASUMBER
3. DP. KORPRI
4. Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
b. Tanya Jawab
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 16.00 a. Paparan :
1. Biro KDH & KLN
2. Biro Hukum
3. Biro Tata Pemerintahan
4. Sekretariat Dewan
5. Inspektorat
6. Bappeda
b. Tanya Jawab
Narasumber :
Muhadam Labodo
Senin
18 April 2016
SIDANG KELOMPOK
07.30 – 12.00 a. Paparan :
1. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2. Satpol PP
3. Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
b. Tanya Jawab
Narasumber :
1. Muhadam Labodo
2. R. Hadianto
Wardjaman, SHM,
MAP
3. Prof. Yulianto
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 16.00 a. Paparan :
1. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
2. Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan
Penyelamatan
3. Dinas Komunikasi,
Informasi dan Kehumasan
4. Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
b. Tanya Jawab
Narasumber :
1. Muhadam Labodo
2. R. Hadianto
Wardjaman, SHM,
MAP
3. Prof. Yulianto
15
b. Bidang Perekonomian
WAKTU ACARA NARASUMBER
Kamis,
14 April 2016 SIDANG KELOMPOK
13.00-16.00 a. Paparan
Dinas Perhubungan dan
Transportasi
b. Masukan dan Diskusi
- Ir. F. Trisbiantara, M.Sc
- Ir. D. A. Rini, M.Sc - Ir. Muh. Fausal
Kahar
Jumat,
15 April 2016 SIDANG KELOMPOK
08.30-09.00 Pembukaan dan arahan oleh
Asisten Perekonomian Setda
Provinsi DKI Jakarta mengenai
Kebijakan Pembangunan
Asisten Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
09.00-12.00 a. Paparan
1. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
2. Kantor Pengelola Kawasan
Monas
b. Masukan dan Diskusi
- Elisa Sutanudjaja - Ir. Etty Herawati,
M.Si
12.00-13.00 c. ISHOMA
13.00-16.00 d. Paparan
1. Dinas Kelautan, Pertanian
dan Ketahanan Pangan
2. Biro Perekonomian
e. Masukan dan Diskusi
Senin,
18 April 2016 SIDANG KELOMPOK
08.30 – 09.00 Pembukaan dan arahan oleh
Asisten Perekonomian Sekda
Provinsi DKI Jakarta mengenai
Kebijakan Pembangunan
Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
09.00 – 12.00 a. Paparan
1. Dinas Perindustrian dan
Energi
2. Dinas Koperasi, UMKM serta
Perdagangan
b. Masukan dan Diskusi
- Ir. Sihombing - Ir. Sumarna F.
Abdurahman, M.Sc - Haryajid Ramelan,
SE, MM, CSA, CRP, RFC, CPRM, CRMP, RIFA
16
WAKTU ACARA NARASUMBER
12.00 – 13.00 c. ISHOMA
13.00 – 16.00 a. Paparan
1. Dinas Tenaga Kerja
2. BPBUMD PM
b. Masukan dan Diskusi
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
WAKTU ACARA NARASUMBER
Kamis 14 April 2016
SIDANG KELOMPOK
13.00 - 13.45
Paparan Dinas Sosial
- Sudin Sosial
- Panti Sosial 1. Lala Kolopaking
2. Hj. Syamsidar Siregar
(PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
13.45 - 14.00 Paparan Biro Kesos
14.00 - 14.15 Paparan Biro Dikmental
14.15 - 14.30 Paparan PPPIJ
14.30 - 16.00 Pembahasan
Jum’at 15 April 2016
SIDANG KELOMPOK
08.00 - 09.00
Paparan BPMPKB
- Kantor KB
- Kantor PMP
- Puslatbang KB
1. Ida Ruwaida Noor, Msi
2. Hj. Syamsidar Siregar
(PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
09.00 - 11.30 Pembahasan
11.30 - 13.00 ISHOMA
13.00 - 14.00
Paparan Dinas Kesehatan
- Sudin Kesehatan
- RSUD/RSKD
- RSUK
- UPT Kesehatan
- Puskesmas
1. Prof. Agus Purwadianto, SH, M.Si
2. Hj. Syamsidar Siregar
(PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta) 14.00 - 16.30 Pembahasan
Senin 18 April 2016
SIDANG KELOMPOK
17
WAKTU ACARA NARASUMBER
08.00 – 09.00
Paparan Dinas Olahraga dan Pemuda
- Sudin Olahraga dan Pemuda
- UP Gelanggang Remaja
- PPOP
1. Fritz Simandjuntak
2. Hj. Syamsidar Siregar
(PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
09.00 - 12.00 Pembahasan
12.00 - 13.00 ISHOMA
13.00 - 13.30 Paparan BPAD
- KPAK 1. Prof. Dr.
Soedijarto
2. Hj. Syamsidar Siregar
(PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
13.30 – 14.00
Paparan Dinas Pendidikan
- Sudin Pendidikan
- UPT Pendidikan
14.00 - 16.00 Pembahasan
d. Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
WAKTU ACARA NARASUMBER
Kamis 14 April 2016
SIDANG KELOMPOK
13.00 – 13.10 Arahan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengenai Kebijakan Pembangunan
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
13.10 – 14.30
Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
- Ir. Sawarendro, M.Sc
- Dirjen Sumber Daya Air, Kemen PUPR
14.30 – 16.00 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
Jum’at 15 April 2016
SIDANG KELOMPOK
08.00 – 09.30 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
09.30 – 11.30 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
Ir. Hesti Nawangsidi, M.Pl
11.30 – 13.00 ISHOMA
18
WAKTU ACARA NARASUMBER
13.00 – 14.00 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Ir. Hesti Nawangsidi, M.Pl
14.00 – 15.00 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Dirjen Tata Ruang Kementarian Agraria dan Tata Ruang.
- Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
15.00 – 16.00 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Dirjen Tata Ruang Kementarian Agraria dan Tata Ruang
- Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
Senin 18 April 2016
SIDANG KELOMPOK
08.00 – 10.00 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Kantor Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta
10.00 – 12.00 Paparan, Masukan dan Diskusi:
Kepala Biro Penataan Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 16.00 Masukan dan Diskusi
e. Bidang Keuangan
WAKTU ACARA NARASUMBER
Jum’at 15 April 2016
SIDANG KELOMPOK
08.30 – 08.45 Registrasi Peserta
08.45 – 09.00 Laporan Kepala Bidang PPP Bappeda
19
09.00 – 09.30 Arahan Asisten Administrasi dan
Keuangan Sekda Prov. DKI Jakarta
1. Bapak Rabin
Hattari : Asian Development Bank
2. Ibu Deeny
Simanjuntak : Asian Development Bank
3. Bapak M. Yusuf : Kementerian Dalam Negeri (Widyaiswara Madya)
4. Bapak Setia Budi : Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
09.30 – 10.00 Paparan Dinas Pelayanan Pajak
10.00 – 10.30 Diskusi dan Tanya Jawab
10.30 – 11.00 Paparan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11.00 – 11.30 Diskusi dan Tanya Jawab
11.30 – 13.30 I S H O M A
13.30 – 14.00 Paparan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
14.00 – 14.30 Diskusi dan Tanya Jawab
14.30 – 15.00 Paparan Biro Umum dan
Biro Administrasi Keuangan dan Aset
15.00 – 15.30 Diskusi dan Tanya Jawab
15.30 – 16.00 P E N U T U P
Sidang Pleno II
Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2016
Acara : Sidang Pleno II
Tempat : Ruang Pola Bappeda
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
WAKTU ACARA
15.00 – 15.45 Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten
Sekda Provinsi
15.45 – 15.50 Penandatanganan Berita Acara Musrenbang
Provinsi RKPD Tahun 2016 oleh Gubernur dan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
15.50 – 16.00 Penutupan
16.00 Selesai
20
2. Dokumen yang harus disiapkan
Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI
Jakarta adalah:
a. Panduan Musrenbang Provinsi;
b. Berita Acara Forum SKPD, sesuai Form 1: Berita Acara Kesepakatan Hasil
Forum SKPD;
c. Rumusan Usulan rencana program dan kegiatan SKPD, sesuai Form 3:
Program dan Kegiatan SKPD;
d. Daftar kegiatan prioritas SKPD tahun 2017, sesuai Form 3: Kegiatan Prioritas
SKPD Tahun 2017;
e. Hasil Rembuk RW yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan
berdasarkan Forum SKPD (Form 4);
f. Rancangan RKPD Tahun 2017 yang disusun oleh Bappeda;
g. Usulan Renja SKPD Tahun 2017;
h. Peta usulan kegiatan fisik tingkat Provinsi;
i. Data dan informasi tentang kondisi fisik, sosial dan ekonomi
(monografi/profil) Provinsi DKI Jakarta;
j. Data dan informasi kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016;
k. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah;
l. Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita
Online, Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email
[email protected], SMS 32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR!
1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum
direspon oleh UKPD/SKPD dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat
penanganan segera.
3. Mekanisme Musrenbang Kota/Kabupaten
a. Persiapan Musrenbang Kota/Kabupaten
1) Bappeda Provinsi DKI Jakarta :
a) Menyusun Rancangan RKPD yang memuat :
Rekapitulasi Hasil Rembuk RW, yaitu usulan kegiatan hasil Rembuk
RW yang diakomodir dan menjadi kewenangan tingkat Provinsi;
Arah kebijakan pembangunan daerah;
Program dan kegiatan prioritas SKPD sesuai dengan kewenangan
yang diberikan
21
b) Bersama BPKAD memastikan kesiapan sistem e-Budgeting.
c) Menetapkan Tim Panitia Penyelenggara Musrenbang Provinsi.
Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Provinsi antara lain:
Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk
Musrenbang Provinsi; dan
Membuat undangan peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun
2016;
Daftar peserta pada acara Musrenbang Provinsi Tahun 2016, antara
lain:
Eksekutif
1) Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2) Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3) Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda
Metro Jaya);
4) Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam
Jaya);
5) Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar);
6) Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoops AU);
7) Kepala Staf Garnisun I (Kasgar I);
8) Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;
9) Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta
10) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11) Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta;
12) Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
13) Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta;
14) Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Provinsi DKI
Jakarta;
15) Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
16) Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
17) Asisten Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
18) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI
Jakarta
19) Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta;
22
20) Asisten Deputi Gubernur Bidang Industri dan Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta;
21) Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi Provinsi DKI
Jakarta;
22) Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Provinsi DKI
Jakarta;
23) Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta;
24) Asisten Deputi Gubernur Bidang Kependudukan Provinsi DKI
Jakarta;
25) Asisten Deputi Gubernur Bidang Permukiman Provinsi DKI
Jakarta;
26) Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya Provinsi DKI Jakarta;
27) Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta;
28) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
29) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta;
30) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
31) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
32) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta;
33) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta;
34) Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
35) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan
Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta;
36) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
37) Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi
DKI Jakarta;
38) Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi
DKI Jakarta;
39) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta;
40) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta;
23
41) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi
DKI Jakarta;
42) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
43) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
44) Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi DKI Jakarta;
45) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
46) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI
Jakarta;
47) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta;
48) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
49) Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
50) Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
51) Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
52) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
53) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
54) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
55) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
56) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
57) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta;
58) Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
59) Walikota Administrasi Jakarta Pusat;
60) Walikota Administrasi Jakarta Selatan;
61) Walikota Administrasi Jakarta Barat;
62) Walikota Administrasi Jakarta Timur;
63) Walikota Administrasi Jakarta Utara;
64) Bupati Administrasi Kepulauan Seribu;
65) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
66) Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
67) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
68) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
DKI Jakarta;
24
69) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda
Provinsi DKI Jakarta;
70) Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
71) Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta;
72) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
73) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi
DKI Jakarta;
74) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
75) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI
Jakarta;
76) Sekretaris DPRD
77) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
78) Direktur RSUD Pasar Rebo;
79) Direktur RSUD Koja;
80) Direktur RSUD Cengkareng;
81) Direktur RSUD Budhi Asih;
82) Direktur RSUD Tarakan;
83) Direktur RSUD Pasar Minggu;
84) Direktur RSKD Duren Sawit;
85) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
86) Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur
87) Kepala Kanppeko Jakarta Pusat;
88) Kepala Kanppeko Jakarta Selatan;
89) Kepala Kanppeko Jakarta Utara;
90) Kepala Kanppeko Jakarta Barat;
91) Kepala Kanppeko Jakarta Timur; dan
92) Kepala Kanppekab Kep. Seribu;
Legislatif
1) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3) Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4) Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta;
5) Ketua Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
6) Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta;
25
7) Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI
Jakarta;
8) Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi
DKI Jakarta;
9) Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta;
10) Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta;
11) Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta;
12) Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi DKI
Jakarta;
13) Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Provinsi DKI
Jakarta;
14) Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta;
15) Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta;
16) Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta;
17) Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta;
18) Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta;
19) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta; dan
20) Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta.
Pemerintah Pusat
1) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3) Gubernur Bank Indonesia;
4) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI
Jakarta;
5) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan;
7) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta;
8) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
9) Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
10) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM;
11) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
12) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan;
13) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian;
26
14) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial;
16) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan;
17) Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda
dan Olahraga;
18) Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19) Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Lingkungan
Hidup; dan
20) Kepala Biro Perencanaan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.
Pemerintah Daerah Perbatasan
1) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2) Kepala Bappeda Provinsi Banten;
3) Kepala Bappeda Kota Tangerang;
4) Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang;
5) Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan;
6) Kepala Bappeda Kota Depok;
7) Kepala Bappeda Kota Bogor;
8) Kepala Bappeda Kabupaten Bogor;
9) Kepala Bappeda Kota Bekasi;
10) Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi; dan
11) Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur.
BUMD Provinsi DKI Jakarta
1) PT Bank DKI;
2) Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
3) PT. Pembangunan Jaya;
4) PT. Jakarta Propertindo;
5) Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
6) Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
7) PT. Food Station Tjipinang Jaya; dan
8) PT. Pembangunan Jaya Ancol (tbk);
27
Perguruan Tinggi
1) Rektor Universitas Indonesia;
2) Rektor Universitas Negeri Jakarta;
3) Rektor Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama);
4) Rektor Universitas Katolik Atmajaya;
5) Rektor Institut Kesenian Jakarta;
6) Rektor Universitas Tarumanegara;
7) Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka;
8) Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta; dan
9) Rektor Universitas Trisakti.
Para Pakar
1) R. Hadianto Wardjaman SH, MAP;
2) Prof. Yulianto;
3) Nugraha K. Yasin;
4) Muhadam Labolo;
5) Rabin Hattari;
6) Deeny U.R. Simanjuntak;
7) Setia Budi;
8) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri;
9) Prof. Agus Purwadianto, SH, M.Si;
10) Prof. Dr. Soedijarto, MA;
11) Dr. Ir. Lala Kolopaking;
12) Ida Ruwaida Noor, M.Si.;
13) Fritz Simandjuntak;
14) Hj. Syamsidar Siregar;
15) Dr. Ir. Achmad Hermanto Dardak, M.Sc;
16) Ir. Mudjiadi, M.Sc;
17) Ir. Hesti Nawangsidi, M.PI;
18) Ir. Sawarendro, M.Sc;
19) Plt. Dirjen Tata Ruang Kementarian Agraria dan Tata Ruang
20) Ir. F. Trisbiantara, M.Sc;
21) Ir. D.A. Rini, M.Sc;
22) Ir. Muh. Fausal Kahar;
23) Ir. Etty Herawati, M.Si;
28
24) Haryajid Ramelan, SE, MM, CSA, CRP, RFC, CPRM,CRMP,
RIFA;
25) Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc;
26) Ir. Sihombing; dan
27) Elisa Sutanudjaja.
Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & Lembaga Swadaya Masyarakat
1) Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ);
2) Ketua ITDP (Institute for Transportation and Development Policy)
Indonesia;
3) DRD Provinsi DKI Jakarta;
4) Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
5) Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
6) Tim Ahli Cagar Budaya (TACB);
7) Lembaga Kebudayaan Betawi;
8) Jakarta Heritage Trust;
9) Masyarakat Pariwisata Indonesia;
10) PT. JOTRC;
11) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
12) Ketua Koperasi Garda;
13) Ketua PUSDAMASA (Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia);
14) BPD HIPMI Jaya;
15) Himpunan Pramuwisata Indonesia;
16) Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Provinsi DKI Jakarta;
17) Ketua Ahli Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi DKI Jakarta;
18) Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Provinsi DKI
Jakarta;
19) Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman Indonesia
(AKPPI) Provinsi DKI Jakarta;
20) Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
21) Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan
Indonesia;
22) Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia; dan
23) Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta.
24) Direktur Urban Regional Development Institute (URDI);
29
25) Ketua WALHI Provinsi DKI Jakarta;
26) Ketua Gerakan Ciliwung Bersih;
27) Ketua MERCY CORPS;
28) Ketua Rujak Center for Urban Studies;
29) Ketua Yayasan Pelangi;
30) Ketua Swiss Contact;
31) Ketua C40;
32) Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta Raya;
33) Pengurus Wilayah Aisyiyah Provinsi DKI Jakarta;
34) Prakarsa;
35) Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia;
36) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI);
37) Pertuni;
38) Forum Anak;
39) Kapal Perempuan;
40) Wahana Visi;
41) IDI;
42) IOSKI;
43) SOIna; dan
44) Dewan Pendidikan.
Membuat undangan peserta dan pendamping Sidang Kelompok
Musrenbang Provinsi Tahun 2016;
Peserta dan Pendamping sidang kelompok Musrenbang Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2016, antara lain:
a. Kelompok Bidang Pemerintahan
1) Peserta
a) Unsur Eksekutif
(1) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
(3) Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta;
(4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah;
(5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
(6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
(7) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
30
(8) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
(9) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
(10) Kepala Dinas Pelayanan Pajak;
(11) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(12) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan;
(13) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Kehumasan;
(14) Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
(15) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI;
(16) Kepala Biro Tata Pemerintahan;
(17) Kepala Biro Hukum;
(18) Kepala Biro Umum;
(19) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
(20) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar
Negeri;
(21) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Pusat;
(22) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Utara;
(23) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Barat;
(24) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Selatan;
(25) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Timur;
(26) Asisten Pemerintahan dan Kesra Bupati Kepulauan
Seribu;
(27) Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur;
(28) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan
(TGUPP);
(29) Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
(30) Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI
Jakarta;
(31) Kepala Bidang Program dan Pembiayaan
Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
(32) Kepala Kanppeko Jakarta Pusat;
(33) Kepala Kanppekab Kepulauan Seribu;
(34) Para Kepala Subbidang Pemerintahan Bappeda
Provinsi DKI Jakarta;
31
(35) Para Kepala Subbidang Pemerintahan
Kanppeko/Kanppekab; dan
(36) Para Pejabat Fungsional Perencana Bidang
Pemerintahan.
b) Unsur Legislatif
Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi “A” DPRD
Provinsi DKI Jakarta
c) Pemerintah Pusat
(1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
(2) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan
HAM;
(3) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam
Negeri;
(4) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Kementerian Keuangan; dan
(5) Kepala Bidang Pengembangan Sistem Akuntabilitas
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
d) Perguruan Tinggi
(1) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Indonesia; dan
(2) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Prof. Dr. Moestopo Beragama.
e) Para Pakar
(1) R.Hadianto Wardjaman SH, MAP;
(2) Nugraha K. Yasin;
(3) Prof. Yulianto; dan
(4) Muhadam Labolo.
2) Pendamping
a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
c) Kepala Biro Tata Pemerintahan;
d) Kepala Biro Hukum;
e) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
f) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.
32
b. Kelompok Bidang Perekonomian
1) Peserta
a) Unsur Eksekutif
(1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi;
(2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dan Perdagangan;
(3) Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian;
(4) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
(5) Kepala Dinas Perhubungan;
(6) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
(7) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi;
(8) Kepala Biro Perekonomian;
(9) Kepala Biro Umum;
(10) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan
(TGUPP);
(11) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta
Pusat;
(12) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta
Utara;
(13) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta
Barat;
(14) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta
Selatan;
(15) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta
Timur;
(16) Asisten Ekonomi dan Administrasi Umum Bupati
Kepulauan Seribu;
(17) Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI
Jakarta;
(18) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
(19) Kepala Kanppeko Jakarta Timur;
(20) Para Kepala Subbagian Perekonomian Bappeda
Provinsi DKI Jakarta;
(21) Para Kepala Subbidang Perekonomian
Kanppeko/Kanppekab;
33
(22) Direktur PT. MRT Jakarta; dan
(23) Para Pejabat Fungsional Bidang Perekonomian.
b) Legislatif
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “B” DPRD
Provinsi DKI Jakarta
c) Pemerintah Pusat
(1) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata;
(2) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman;
(3) Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI; dan
(4) Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia;
d) Perguruan Tinggi
(1) Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) HMI;
(2) Fakultas Ilmu Budaya UI;
(3) Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti;
(4) Pusat Riset Pengembangan Perkotaan dan Wilayah
(PRPW) UI; dan
(5) Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
(LPEM) FEB Universitas Indonesia;
e) Para Pakar
(1) Ir.F.Trisbiantara,M.Sc;
(2) Ir.D.A. Rini, M.Sc;
(3) Ir.Muh.Fausal Kahar;
(4) Ir.Etty Herawati,M.Si;
(5) Haryajid Ramelan, SE, MM, CSA, CRP, CFP, RFC,
CPRM, CRMP, RIFA;
(6) Ir.Sumarna F. Abdurahman, M.Sc;
(7) Ir.Sihombing; dan
(8) Elisa Sutanudjaja.
f) Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & LSM
(1) Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ);
(2) Ketua ITDP (Institute for Transportation and
Development Policy) Indonesia;
34
(3) DRD Provinsi DKI Jakarta;
(4) Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
(5) Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
(6) Tim Ahli Cagar Budaya (TACB);
(7) Lembaga Kebudayaan Betawi;
(8) Jakarta Heritage Trust;
(9) Masyarakat Pariwisata Indonesia;
(10) PT. JOTRC;
(11) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
(12) Ketua Koperasi Garda;
(13) Ketua PUSDAMASA (Pusat Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia);
(14) BPD HIPMI Jaya; dan
(15) Himpunan Pramuwisata Indonesia.
2) Pendamping
a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta; dan
c) Kepala Biro Perekonomian.
c. Kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat
1) Peserta
a) Unsur Eksekutif
(1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan, dan Keluarga Berencana;
(2) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
(3) Kepala Dinas Pendidikan;
(4) Kepala Dinas Kesehatan;
(5) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
(6) Kepala Dinas Sosial;
(7) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial;
(8) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
(9) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan
(TGUPP);
(10) Asisten Kesra Walikota Jakarta Pusat;
35
(11) Asisten Kesra Walikota Jakarta Utara;
(12) Asisten Kesra Walikota Jakarta Barat;
(13) Asisten Kesra Walikota Jakarta Selatan;
(14) Asisten Kesra Walikota Jakarta Timur;
(15) Asisten Pemerintahan dan Kesra Bupati Kepulauan
Seribu;
(16) Kepala Bidang Kesra Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
(17) Kepala Kanppeko Jakarta Utara;
(18) Para Kepala Subbagian Kesra Bappeda Provinsi
DKI Jakarta;
(19) Para Kepala Subbidang Kesra
Kanppeko/Kanppekab; dan
(20) Para Pejabat Fungsional Bidang Kesra.
b) Legislatif
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “E” DPRD
Provinsi DKI Jakarta
c) Pemerintah Pusat
(1) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
(2) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial;
(3) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan;
(4) Kepala Biro Perencanaan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
dan
(5) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan
Olahraga;
(6) Kepala Biro Perencanaan BKKBN.
d) Perguruan Tinggi
(1) Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia;
(2) Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas
Negeri Jakarta;
(3) Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Jakarta;
36
(4) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Atmadjaya;
dan
(5) Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
e) Para Pakar
(1) Prof. Agus Purwadianto, SH, M.Si;
(2) Prof. Dr. Soedijarto, MA;
(3) Dr. Ir. Lala Kolopaking;
(4) Ida Ruwaida Noor, M.Si.;
(5) Fritz Simandjuntak; dan
(6) Hj. Syamsidar Siregar.
f) Asosiasi Profesi & Lembaga Swadaya Masyarakat
(1) Prakarsa;
(2) Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh
Indonesia;
(3) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDI);
(4) Pertuni;
(5) Forum Anak;
(6) Kapal Perempuan;
(7) Wahana Visi;
(8) IDI;
(9) IOSKI;
(10) SOIna; dan
(11) Dewan Pendidikan.
2) Pendamping
a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
c) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial; dan
d) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
37
d. Kelompok Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan
Hidup
1) Peserta
a) Unsur Eksekutif
(1) Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah;
(2) Kepala Dinas Penataan Kota;
(3) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
(4) Kepala Dinas Kebersihan;
(5) Kepala Dinas Bina Marga;
(6) Kepala Dinas Tata Air;
(7) Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda;
(8) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
(9) Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa
Ragunan;
(10) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan
(TGUPP);
(11) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta
Pusat;
(12) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta
Utara;
(13) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta
Barat;
(14) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta
Selatan;
(15) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta
Timur;
(16) Asisten Ekonomi Administrasi dan Pembangunan
Bupati Kepulauan Seribu;
(17) Kepala Bidang PSKLH Bappeda Provinsi DKI
Jakarta;
(18) Kepala Kanppeko Jakarta Selatan;
(19) Kepala Kanppeko Jakarta Barat;
(20) Para Kepala Subbidang PSKLH Bappeda Provinsi
DKI Jakarta;
38
(21) Para Kepala Subbidang PSKLH
Kanppeko/Kanppekab; dan
(22) Para Pejabat Fungsional Bidang PSKLH.
b) Legislatif
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “D” DPRD
Provinsi DKI Jakarta
c) Pemerintah Pusat
(1) Kepala Biro Perencanaan, Anggaran dan KLN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
(2) Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian
Lingkungan Hidup; dan
(3) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang
d) Perguruan Tinggi
(1) Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Universitas
Tarumanegara;
(2) Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas
Indonesia;
(3) Ketua Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi
Bandung;
(4) Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi
Bandung; dan
(5) Ketua Jurusan Kajian Pengembangan Perkotaan
Universitas Indonesia.
e) Para Pakar
(1) Dr.Ir.Achmad Hermanto Dardak, M.Sc;
(2) Ir. Mudjiadi,M.Sc;
(3) Ir. Hesti Nawangsidi, M.PI; dan
(4) Ir. Sawarendro, M.Sc.
f) Asosiasi Profesi
(1) Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Provinsi DKI
Jakarta;
39
(2) Ketua Ahli Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi DKI
Jakarta;
(3) Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI)
Provinsi DKI Jakarta;
(4) Asosiasi Konsultan Pembangunan Permukiman
Indonesia (AKPPI) Provinsi DKI Jakarta;
(5) Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta;
(6) Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik
Lingkungan Indonesia; dan
(7) Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia; dan
(8) Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI
Jakarta.
g) Lembaga Swadaya Masyarakat
(1) Direktur Urban Regional Development Institute
(URDI);
(2) Ketua WALHI Provinsi DKI Jakarta;
(3) Ketua Gerakan Ciliwung Bersih;
(4) Ketua MERCY CORPS;
(5) Ketua Rujak Center for Urban Studies;
(6) Ketua Yayasan Pelangi;
(7) Ketua Swiss Contact; dan
(8) Ketua C40;
2) Pendamping
a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
c) Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota; dan
d) Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
e. Kelompok Keuangan
1) Peserta
a) Unsur Eksekutif sesuai bidang keuangan;
(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta;
40
(2) Kepala Badan Pelayanan Pengadaaan Barang dan
Jasa Provinsi DKI Jakarta;
(3) Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
(4) Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
(5) Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda
Provinsi DKI Jakarta;
(6) Kepala Bidang Program dan Pendanaan
Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
(7) Para Kepala/Kanppeko/Kanppekab Provinsi DKI
Jakarta;
(8) Para Kepala Suku DInas Pelayanan Pajak 5 wilayah
Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
(9) Para Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah 5
Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
(10) Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas
Daerah 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI
Jakarta;
(11) Kepala Kantor Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
(12) Kepala Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi
DKI Jakarta;
(13) Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan
Barang/Jasa Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
b) Unsur Legislatif, yaitu perwakilan Komisi “C” DPRD
Provinsi DKI Jakarta;
c) Pemerintah Pusat, yaitu Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta;
d) Pakar / Narasumber
(1) Rabin Hattari (Asian Development Bank);
(2) Deeny U.R. Simanjuntak (Asian Development
Bank);
(3) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
(4) Setia Budi (Direktur Penanganan Permasalahan
Hukum LKPP);
41
2) Pendamping
a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta; dan
c) Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta;
Membuat undangan Narasumber Musrenbang Provinsi;
Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2016,
antara lain:
1. Kementerian Koordinator Perekonomian RI;
2. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala
Bappenas RI;
3. Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Kementerian Keuangan RI;
5. Pakar;
6. Perguruan tinggi; dan
7. Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta.
2) Para Kepala Bidang Perencanaan Bappeda sesuai lingkup
koordinasinya :
a) Mengumpulkan bahan paparan dan usulan SKPD tentang penajaman
hasil Forum SKPD sesuai lingkup koordinasinya;
b) Menginventarisasi data hasil Reses DPRD terbaru;
c) Menyiapkan bahan informasi pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2016;
d) Melakukan koordinasi dengan para Asisten Sekretaris Daerah sesuai
lingkup koordinasinya;
3) Para Kepala SKPD:
a) Melakukan koordinasi dengan para Asisten Sekretaris Daerah sesuai
lingkup koordinasinya;
b) Menyiapkan bahan paparan dan usulan SKPD Tahun 2017;
b. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki Tugas sebagai berikut:
1) Memantau pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta,
42
2) Mendampingi Gubernur dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta;
3) Memastikan pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dengan
susunan acara sebagai berikut :
a) Pembukaan
Laporan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Tahun 2016,
hasil Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Kota/Kabupaten yang harus diakomodir oleh SKPD;
Sambutan dan arahan Gubernur sekaligus membuka acara;
Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
Arahan Menteri Dalam Negeri;
Arahan Menteri Keuangan;
Arahan Menteri Koordinator perekonomian;
Paparan Walikota/Bupati hasil Musrenbang Kota/Kabupaten dan
kegiatan Prioritas Wilayah (Outline paparan dikoordinasikan oleh
Bappeda); dan
Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto,
video dan rekaman
b) Sidang Kelompok
Para Asisten Sekretaris Daerah memimpin diskusi kelompok
sesuai dengan lingkup koordinasinya didampingi oleh Kepala
Bidang Bappeda;
Paparan dan pembahasan penajaman kegiatan prioritas
pembangunan berdasarkan usulan Renja-SKPD oleh Kepala
SKPD; (Outline paparan dikoordinasikan oleh Bappeda);
Menyelaraskan hasil Reses DPRD dengan program unggulan
serta kegiatan prioritas provinsi dan SKPD;
Pembahasan usulan program/kegiatan prioritas yang harus
disampaikan ke tingkat Nasional;
Para Narasumber dan peserta Musrenbang Provinsi Tahun 2016
memberikan masukan, tanggapan dan klarifikasi sesuai dengan
pembidangan untuk penyempurnaan dokumen Rancangan
RKPD;
Perwakilan instansi vertikal agar menyampaikan Rencana
Program dan diselaraskan dengan Nawacita;
43
Menetapkan urutan kegiatan prioritas untuk mendukung program
Unggulan beserta anggaran dan SKPD pelaksananya;
Menetapkan kegiatan untuk mendukung Nawacita yang menjadi
kewenangan Provinsi;
Penandatanganan Berita Acara sidang kelompok oleh Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bidang Bappeda sesuai lingkup
koordinasinya.
Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto,
video dan rekaman
c) Sidang Pleno
Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten Sekretaris
Daerah;
Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Provinsi Tahun 2016
oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bidang
Perencanaan Bappeda sesuai lingkup koordinasinya;
Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto,
video dan rekaman;
Penutupan.
c. Pasca Musrenbang Provinsi
1) Menyiapkan Pelaporan :
a) Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang
Provinsi, sesuai Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Provinsi;
b) Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi, sesuai Form 2: Daftar
Hadir Peserta Musrenbang Provinsi;
c) Format Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Provinsi, sesuai Form 3: Daftar
Usulan Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Hasil
Penajaman Musrenbang Provinsi Menurut SKPD;
d) Format Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui Musrenbang
Provinsi, sesuai Form 4: Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui
Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi;
e) Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses
DPRD, sesuai Form 5: Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil
Penelaahan Reses DPRD;
44
f) Format Daftar Usulan yang diteruskan ke Tingkat Nasional, sesuai Form
6: Daftar Usulan Kegiatan Yang DIteruskan Ke Tingkat Nasional;
2) Mekanisme Pelaporan :
a) Hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2016 agar diinput kedalam sistem e-
Budgeting sesuai dengan template yang telah disediakan;
b) Hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2016 disampaikan oleh Bappeda
kepada Gubernur.
d. Kondisi Khusus
Dalam hal pelaksanaan Musrenbang Provinsi, jika tidak dimungkinkan
dilaksanakan secara online maka pembahasan Musrenbang Provinsi
dilaksanakan secara offline.
45
BAB III
PENUTUP
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi merupakan
bagian dari proses partisipatif yang dilakukan dalam penyusunan RKPD pada
pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Untuk
membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya maka disusunlah buku panduan
ini.
Buku Panduan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 diharapkan
memberi manfaat kepada para peserta pada umumnya dan kepada panita pada
khususnya dalam memberikan petunjuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2016 dan dapat dijadikan sebaga pedoman dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga acara Musrenbang dapat
terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan.
46
LAMPIRAN
47
Lampiran I – Mekanisme Perencanaan Partisipatif di Provinsi DKI Jakarta
Ketua RW: Input Permasalahan Memilih template usulan kegiatan Input volume dan lokasi usulan
Rembuk RW
Bank Data
Input Kelengkapan Dokumentasi
(Foto)
Musrenbang
Kelurahan
Decision
Ketua RW: Input foto usulan kegiatan fisik
Renja
Kelurahan
Lurah: Validasi kegiatan Menambahkan kegiatan (bila perlu)
CSR/
Swadaya
Usulan ke SKPD/UKPD
Survey Teknis Musrenbang
Kecamatan
Decision
Renja
Kecamatan
Camat: Validasi kegiatan Menambahkan kegiatan (bila perlu)
Usulan ke SKPD/UKPD
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Musrenbang
Kota/Kab
Forum UKPD
Hasil Reses DPRD
Decision
Renja
UKPD
Usulan ke SKPD/UKPD
Ya
Musrenbang
Provinsi
Tidak
Forum SKPD
Hasil Reses DPRD
Decision Renja
SKPD
Ya Bahan Masukan
RKPD
Tidak
48
Lampiran II – Mekanisme Migrasi Usulan Partisipatif ke dalam Renja
49
Lampiran III – Bagan alur Pembahasan Usulan Partisipatif menjadi Template Renja SKPD/UKPD
50
Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI DKI JAKARTA
BIDANG …….
Pada hari.........tanggal ……sampai dengan hari……tanggal……. bulan …… tahun
2017 telah diselenggarakan forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Bidang……………., yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang
menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017 Bidang…………… terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua
kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok
diskusi, maka pada:
Hari dan Tanggal : ....................................................................
J a m : ....................................................................
Tempat : ....................................................................
Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 :
MENYEPAKATI
KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang
disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan
usulan kegiatan prioritas dari musrenbang kabupaten/kota;
KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita
acara ini.
KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan prioritas daerah
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
KEEMPAT: Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan yang belum dapat
diakomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD beserta alasan
penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
KELIMA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III,IV),
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017 Bidang…………….. ini.
KEENAM : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
51
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta, ...............2016
Kepala SKPD
( nama SKPD )
( nama )
Kepala Bidang.....
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
( nama )
BPKAD
(nama)
Inspektorat
(nama)
Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten............./ Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
NO Nama Unsur Perwakilan Alamat Tanda
Tangan
1. Unsur Eksekutif (SKPD/UKPD)
2. Unsur Legislatif (DPRD)
3. Unsur Pemerintah Pusat
4. Unsur Perguruan Tinggi
5. Pakar
6. Asosiasi Profesi
7. LSM
8. Dst ....
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
52
Form 2: Daftar Hadir Peserta Forum SKPD
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD
BIDANG ……………….
Tanggal :………...............
Tempat :………...............
No Nama Lembaga/Instansi Alamat & no telp. Tanda tangan
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
53
Form 3: Program dan Kegiatan SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Bidang ……………..
LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :
SKPD Provinsi : …………..
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Volume/target
kinerja
Kebutuhan
Dana/
anggaran
indikatif
volume
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 WAJIB 1 01 URUSAN : PENDIDIKAN
1 01 01 Program Wajib Belajar Dua
Belas Tahun ..... ..... Rp......
Mengakomodir
hasil reses DPRD
II Tahun 2015
100% Rp.....
1 01 01 01 Kegiatan ….. ..... ..... ..... ..... ..... .....
1 WAJIB
*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2016
Kepala SKPD ( nama SKPD )
( nama )
Kepala Bidang..... Bappeda Provinsi DKI Jakarta
( nama )
BPKAD......
(nama)
Inspektorat
(nama) Mengetahui,
Pimpinan Rapat
Asisten ............. Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
54
Form 4: Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Bidang ……………..
LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
SKPD Penanggung
jawab Lokasi Volume/target
kinerja
Kebutuhan
Dana/
anggaran
indikatif
volume Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 01 URUSAN : PENDIDIKAN
1 01 01 Program Wajib Belajar Dua
Belas Tahun ..... ...... Rp......
Mengakomodir
hasil reses DPRD
II Tahun 2015
100% Rp.....
1 01 01 01 Kegiatan ….. ..... ..... ..... ..... ..... .....
*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2016
Kepala SKPD ( nama SKPD )
( nama )
Kepala Bidang ...... Bappeda Provinsi DKI Jakarta
( nama )
BPKAD (nama)
Inspektorat (nama)
Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ............... Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
55
Form 5: Daftar Usulan Kegiatan Yang Belum Disetujui
LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL :
Tahun :………….....
No Usulan Kegiatan Lokasi Volume Alasan (1) (2) (3) (4) (5)
Ditetapkan di Jakarta, ...........................
Kepala SKPD ……. Kepala Bidang……
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
(.........................................) (..............................................)
NIP NIP
BPKAD
Inspektorat
(.........................................) (..............................................)
Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ............. Sekda Provinsi DKI Jakarta
(.........................................)
( nama )
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
56
Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi
BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2016
Nomor : .....................................................
Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal ………bulan ………… tahun
…………bertempat di ..............telah diselenggarakan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2016 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta
yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan
pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2016.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang
menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta
terhadap materi yang dipaparkan dalam diskusi sebagaimana telah dirangkum
menjadi hasil keputusan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, maka pada:
Hari dan Tanggal : ....................................................................
J a m : ....................................................................
Tempat : ....................................................................
Musrenbang Provinsi : ....................................................................
MENYEPAKATI
KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan
pendanaan dalam Daftar Prioritas SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam
rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN III berita acara ini.
KETIGA : Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Hasil Reses
DPRD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
KEEMPAT : Daftar Usulan Kegiatan yang diteruskan ke Tingkat Nasional
KELIMA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
57
Ditetapkan di Jakarta, ......... April 2016
Kepala SKPD
( nama SKPD )
( nama )
Kepala Bappeda
( nama )
BPKAD
(nama)
Inspektorat
(nama)
Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten* ....................
Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
Mewakili peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
NO Nama Lembaga/instansi Alamat Tanda Tangan
1. Unsur Eksekutif
(SKPD/UKPD)
2. Unsur Legislatif
(DPRD)
3. Unsur Pemerintah
Pusat
4. Unsur Perguruan
Tinggi
5. Pakar
6. Asosiasi Profesi
7. LSM
Dst..
Catatan:
Minimal satu orang perwakilan per lembaga/instansi
Tembusan :
Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
*Coret yang tidak perlu *Sesuai dengan Pembidangannya
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
58
Form 2: Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :
DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2016
Tanggal :………............... Tempat :………...............
No Nama Lembaga/Instansi Alamat & no telp. Tanda tangan
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
59
Form 3 : Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi
LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
SKPD Penanggung
jawab Lokasi Volume/target
kinerja
Kebutuhan
Dana/
anggaran
indikatif
Volume Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 WAJIB
1 01 URUSAN : PENDIDIKAN
1 01 01 Program Wajib Belajar Dua
Belas Tahun ..... ...... Rp......
Mengakomodir
hasil reses DPRD
II Tahun 2015
100% Rp.....
1 01 01 01 Kegiatan ….. ..... ..... ..... ..... ..... .....
1 WAJIB
*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2016
Kepala SKPD ( nama SKPD )
( nama )
Kepala Bappeda
( nama )
BPKAD (nama)
Inspektorat (nama)
Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ....... Sekda Provinsi DKI Jakarta
( nama )
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
60
Form 4: Daftar Usulan Kegiatan Yang Belum Disetujui Hasil penajaman Musrenbang Provinsi
LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :
Tahun :………….....
No Usulan Kegiatan Lokasi Volume Alasan (1) (2) (3) (4) (5)
Ditetapkan di Jakarta, ...........................
Kepala SKPD ……. Kepala Bappeda
(.........................................) (..............................................)
NIP NIP
BPKAD
Inspektorat
(.........................................) (..............................................)
Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ..........
Sekda Provinsi DKI Jakarta
(.........................................)
( nama )
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
61
Form 5: Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD
Provinsi DKI Jakarta
LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG PROVINSI NOMOR :
TANGGAL :
RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN
HASIL PENELAAHAN RESES DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
No Program/Kegiatan Indikator
Kinerja
Volume Lokasi SKPD
terkait
Validasi/
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
2
3
4
5
6
dst
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
Cara Pengisian Tabel:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2) diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD Tahun n-
2 (tahun lalu atau dua tahun sebelum tahun RKPD yang akan disusun)
Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan
Kolom (4) diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan
Kolom (5) memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan Kecamatan dan
Kabupaten/Kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi sebenarnya.
Kolom (6) diisi SKPD yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan
Kolom (7) memuat validasi hasil pengecekan oleh SKPD bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada
SKPD)
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
62
Form 6: Daftar Usulan Kegiatan Yang Diteruskan Ke Tingkat Nasional
LAMPIRAN V : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :
URUSAN :
No Program Rencana Kegiatan Volume Satuan Lokasi Anggaran (Rp)
Sumber Usulan
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ditetapkan di Jakarta, ...........................
Kepala SKPD ……. Kepala Bappeda
(.........................................) (..............................................)
NIP NIP
BPKAD
Inspektorat
(.........................................) (..............................................)
Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ......... Sekda Provinsi DKI Jakarta
(.........................................)
Nama
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
63