i
LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
DI PALU
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu 94117
(0451) 454866 – 425053 (0451) 454866
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun
2014 ini dapat kami sajikan.
Laporan Tahunan ini dibuat selain untuk menguraikan secara deskriftif capaian
kinerja selama tahun 2014 juga merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI tertanggal 7 Nopember 2014 No. 315-1/SEK/KU.01/11/2014 perihal Penyusunan
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2014 yang ditujukan antara lain kepada para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.
Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas peradilan yang berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka laporan tahunan ini dimaksudkan pula
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik yang harus disampaikan oleh
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Mahkamah Agung RI sekaligus untuk menjadi
bahan evaluasi bagi pelaksanaan tugas ke depan yang semakin kompleks.
Berbagai dinamika yang secara intensif terus berkembang menjadi tantangan bagi
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sehingga untuk lebih meningkatkan kepercayaan Publik
maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beserta seluruh Pengadilan Negeri dibawahnya
telah membuat Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk Perkara Pidana, Perkara
Perdata, bidang Administrasi maupun Pengawasan Melekat.
Restrukturisasi penyelenggaraan peradilan yang meliputi tata cara melaksanakan
fungsi peradilan dan administrasi atau manajemen fungsi peradilan serta pembaruan
pelayananan sistem informasi peradilan maka semua putusan telah dimasukan kedalam
website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikian masyarakat dapat
mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
suatu perkara.
Untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayananan informasi
yang berkaitan dengan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berupaya
melaksanakannya sesuai dengan pedoman penanganan Pengaduan serta disediakan meja
Informasi dan Pengaduan.
iii
Guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan di Wilayah
Hukumnya sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat
Keputusan tanggal 05 April 2014 Nomor : W21-U/650/KP.11.01/IV/2014 tentang Penunjukan
Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang untuk Wilayah Hukum
dan dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
Diharapkan adanya komitmen bersama seluruh aparat peradilan dijajaran
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menetapkan suatu rencana strategis sebagaii
proses yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik pada tahun 2015.
Demikian laporan tahunan ini disajikan dengan harapan dapat memberikan manfaat
dan informasi yang berguna bagi seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam
rangka mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan serta
akuntabel.
Palu, Januari 2015.
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH.
NIP. 19550422 197902 2 001
iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
Bab I Pendahuluan 1
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) 9
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) - Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
- Staf
- Fungsional
9
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
- Staf
- Fungsional
45
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan 46
A. Sumber Daya Manusia 46
- Rekruitmen
- Mutasi
- Promosi
- Pensiun
B. Keadaan Perkara (dilampirkan matrik terlampir) 50
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 66
1. Sarana dan Prasarana Gedung
a) Pengadaan
b) Pemeliharaan
c) Penghapusan
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a) Pengadaan
b) Pemeliharaan
c) Penghapusan
3. Pengelolaan Teknologi Informasi
a) Perangkat Keras
b) Perangkat Lunak
v
D. Pengelolaan Keuangan 72
1. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlapir)
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
2. Belanja Barang (dilampirkan matrik terlapir)
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
3. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)
- Pagu
- Realisasi
- Sisa
E. Dukungan Teknologi Informasi 79
F. Regulasi Tahun 2014 82
Bab IV Pengawasan 83
A. Internal
B. Evaluasi
Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi 88
i
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Kebijakan Umum Peradilan
Terselenggaranya Good Government (Pemerintahan yang baik) merupakan
prasyarat yang harus dipenuhi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan
penyeimbangan dan penerapan sistem pertanggungan jawab yang tepat dan cepat,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana serta
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.
Untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi peradilan, perlu adanya fasilitas
pengaksesan data oleh masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah dan seluruh Pengadilan Negeri dibawahnya telah memiliki Website yang
dapat diakses oleh publik.
Modernisasi Peradilan merupakan salah satu kunci pendorong pencapaian Visi
Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yaitu Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung.
Lembaga Peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan jajarannya
harus bersikap Profesional, cekatan dan ketepatan dalam melayani, hal tersebut dapat
terwujud apabila Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara “memiliki pengetahuan
yang banyak tentang hal sedikit atau tahu banyak tentang sedikit”. Modernisasi Peradilan
berbasis Informasi Teknologi yang terpadu, tidak hanya mendorong peningkatan kinerja
operasional tetapi juga mendorong perubahan kultur dan cara berpikir (mindset).
Reformasi peradilan juga mencakup pembaruan aspek-aspek tehnis Yudisial yang berada
diluar jangkauan Reformasi Birokrasi namun demikian :
Penggunaan teknologi merupakan pendorong dalam upaya modernisasi Pengadilan.
2
Penelitian Dory Reiling (2009), menyatakan bahwa TI di Pengadilan secara cepat
menjawab tiga tantangan klasik lembaga peradilan yaitu :
- Kemampuan, kecepatan dan kualitas proses penanganan perkara.
- Perilaku yang fair, transparan dan akuntabilitas sehingga membantu menegakan
imparsialitas, integritas dan memberantas perilaku koruptif.
- Meningkatkan akses terhadap layanan pengadilan.
Pemanfaatan Teknologi informasi diberbagai sektor secara umum terbukti mendorong
peningkatan kualitas kinerja operasional organisasi.
Masing-masing pimpinan satuan kerja diharapkan dapat mendorong pemanfaatan
Teknologi Informasi secara maksimal terutama hal-hal yang berkaitan dengan :
Penggunaan sistem Informasi Kepegawaian.
Penggunaan sistem Administrasi Perkara di Pengadilan-Pengadilan.
Pemanfataan data dalam sistem untuk pelaporan secara elektronik.
Terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi Dirjen Badan Peradilan Umum
telah mengeluarkan Surat Edaran No. 559/2011 mengenai pemanfaatan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara dengan mendorong peran aktif para Pengadilan Tinggi untuk
mewujudkannya, demikian pula telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04
Tahun 2012 tentang Perekaman Persidangan.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 tentang Pakta Integritas,
meliputi seluruh Eselon I MARI, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding,
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk Ketua dan Wakil Ketua
ditanda tangani pada saat yang bersangkutan disumpah. Hakim non Palu setelah selesai
masa hukuman dengan catatan apakah yang bersangkutan dapat diangkat kembali
sebagai Hakim. Pakta Integritas dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Kepala
Badan Pengawasan paling lama 1 (satu) bulan setelah penanda tanganan dan apabila
lalai kena sanksi administrasi.
3
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2012 tentang Perekaman
Proses Persidangan (Audio Visual) merupakan upaya perekaman di Pengadilan terutama
perkara-perkara Tipikor dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Hasil
perekaman disimpan di Pengadilan dengan copy dikirim ke PT/MA sebagai kelengkapan
berkas perkara.
Terhitung mulai bulan Desember 2012, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
mengkoordinasikan perekaman secara audio visual perkara-perkara Tipikor dan segera
lapor secara aktual. Hal tersebut dimaksudkan agar Mahkamah Agung dapat melihat
kegiatan persidangan baik di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sebagai
bahan evaluasi terhadap kinerja para Hakim dan aparat Pengadilan yang terlibat secara
langsung dalam proses peradilan.
Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan
Hukum, pada setiap Pengadilan harus dibentuk Pos-pos Bantuan Hukum, dan tahun 2014
Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Orang Tidak Mampu di Pengadilan,
sehingga setiap aparat Pengadilan harus benar-benar melaksanakan acses to justice
tersebut . Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum harus
efektif berlaku bulan Juni 2013, sehingga tata cara pelaksanaannya nanti berkoordinasi
dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon yang tidak mampu dapat
mengajukan pembebasan biaya perkara yang pelaksanaanya merujuk pada SEMA No. 10
Tahun 2010. dan PERMA No. 01 Tahun 2014 serta Pelaksanaan sidang keliling bekerja
sama dengan Pemerintah Daerah.
Sejalan dengan keberadaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 dengan tugas pokok menerima,
memeriksa dan mengadili perkara serta mempunyai Wilayah Hukum sama dengan
Wilayah Administrasi pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, saat ini membawahi 7
(tujuh) Pengadilan Negeri yang kesemuanya merupakan satuan kerja dengan
4
melaksanakan tugas peradilan diharapkan mampu untuk membangun kepercayaan publik
didaerah ini.
PETA WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
1. Pengadilan Negeri Palu ; Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Poso; Kelas IB
3. Pengadilan Negeri Luwuk; Kelas II
4. Pengadilan Negeri Tolitoli ; Kelas II
5. Pengadilan Negeri Donggala, Kelas II
6. Pengadilan Negeri Buol; Kelas II
7. Pengadilan Negeri Parigi; Kelas II
Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah seperti halnya semua Pengadilan Tinggi di
lingkungan Peradilan Umum adalah merupakan satuan kerja ( Satker ) yang menjalankan
tugas dan fungsi yaitu :
5
1. Mengadili perkara-perkara pidana dan perdata ditingkat banding;
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar
Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya;
3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas serta tingkah laku aparat
pengadilan termasuk Hakim;
4. Mengawasi jalannya peradilan oleh Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya;
B. Visi Dan Misi
Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung
pada tanggal 10 September 2009 adalah :
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”
Visi Badan Peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan
UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keeempat, sebagai tujuan Negara Republik
Indonesia. Upaya untuk mencapai Visi tersebut telah pula dirumuskan Misi yaitu :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
Menyadari akan tanggungjawab terwujudnya Visi dan Misi tersebut, Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti dengan mensosialisasikan dan
memberikan pemahaman kepada seluruh jajarannya tentang Visi dan Misi tersebut.
Sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan kawal depan Mahkamah
Agung tentunya mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap
jalannya peradillan di Daerah ini, sehingga untuk mendukung secara optimal Visi dan
Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdorong untuk
membangun komitmen bersama sebagai upaya terencana dan sistematis bagi
peningkatkan kinerja serta pencapaiannya yang dituangkan dalam Visi dan Misi
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut :
6
V i s i
“ Terwujudnya Peradilan Yang Transparan, Bersih dan Berwibawa”
Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan
Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :
M i s i
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis pada Informasi Teknologi (IT)
3. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan.
4. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang
profesional.
Sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang sudah
dicanangkan tersebut, tentunya diharapkan agar seluruh jajaran Pengadilan Tinggi terus
berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kepentingan
pencari keadilan dalam memperoleh keadilan, sehingga dengan demikian menjadi
keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan
memberikan jaminan proses peradilan yang adil guna terwujudnya peradilan Indonesia
yang Agung.
C. Rencana Strategis ( Renstra ).
Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi tersebut Mahkamah Agung telah
menerbitkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan guna memberi kejelasan arah bagi
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan dari Cetak Biru tersebut telah
disusun program yang disebut Rencana Strategis ( Renstra ) lima tahunan mulai dari
Renstra I : 2010 – 2014, Renstra II : 2015 – 2019, Renstra III : 2020 – 2024. Renstra IV :
2025 – 2029. Renstra V : 2030 – 2034 yang kesemuanya berpijak pada 7 (tujuh) area :
7
1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.
2. Area Kebijakan.
3. Area Proses Berperkara.
4. Area Sumber Daya Manusia.
5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.
6. Area Keterjangkauan.
7. Area Kepercayaan Publik.
Dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung
maka Pengadilan Tinggi sebagai satuan kerja yang memiliki tanggung jawab untuk
menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada publik telah pula menyusun
Dokumen Rencana Strategis (Renstra 2010-2014) dengan sasaran Strategis meliputi :
1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara.
3. Peningkatan kualitas Pengawasan.
4. Peningkatan pelayanan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan
peradilan tingkat banding.
7. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Accses to justice).
Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi
yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun yang akan datang. Dirumuskan
berdasarkan Visi dan Misi Organisasi, untuk itu agar dapat diukur keberhasilan
organisasi didalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.
8
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
DI PALU
PIMPINAN
PENGADILAN
Manajemen Alur
Kasus Informasi
Tanggung Jawab dan Komitmen
Yudisial
Meningkatkan
SDM
Keterlibatan
Administratif
Mekanisme untuk
Akuntabilitas
Komunikasi
Semua putusan Pengadilan Tinggi lengkap dengan pertimbangan
telah dimasukkan di dalam website
(identitas dikaburkan)
Dilakukan dengan upaya mandiri
untuk: o Mendiskusikan
masalah hukum yang kontroversial ;
o Mengupdate knowledge baru
o Pengawasan rutin, pengawasan berkelanjutan atas administrasi perkara ;
o Pengawasan atas pengaduan ; o Adanya meja pengaduan di
pengadilan tinggi dan on line sistem untuk pengaduan ;
o Adanya anotasi putusan (catatan atas perkara yang diputus Majelis Hakim)
Hubungan antar instansi terkait terutama Jaksa,
Polisi dan LP.
Transparansi DIPA , biaya rutin, keuangan perkara
dan biaya perkara
Adanya Standar Operasional Prosedur Pidana dan Perdata. Untuk meningkatkan
kepercayaan publik, maka seseorang yang berperkara di pengadilan dapat
memprediksi kapan perkaranya selesai
Dibentuknya humas dan keterbukaan informasi
kepada publik
Pengawasan Inventaris Kasus
9
K E T U A MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH. * )
WAKIL KETUA SABUNGAN PARHUSIP, SH. MH. **)
HAKIM TINGGI
1. H. EDY TJAHJONO, SH. M.Hum. 2. MOHAMAD KADARISMAN, SH. 3. MOHAMMAD SUKRI, SH. 4. DWI HARI SULISMAWATI, SH. 5. SANTUN SIMAMORA, SH. MH. 6. I NYOMAN SUKRESNA, SH. 7. TJIPTO SLAMET BASUKI, SH. 8. SUNARDI, SH. 9. PRIM FAHRUR RAZI, SH. MH. 10. JONI PALAYUKAN SH. MH. 11. CORRY SAHUSILAWANE, SH. MH. 12. H. ERLIN HERMANTO, SH. MH.
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )
Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah seperti halnya struktur organisasi
semua Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam Undang Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009
adalah sebagai berikut :
KELOMPOK FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI
1. NISFAH, SH. 2. ZAINAL ARIFIN, SE. 3. ZAINUDDIN, SH.
PANITERA MUDA PERDATA
MARIATI, SH.
PANITERA / SEKRETARIS RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.
WAKIL SEKRETARIS Dra. Hj. RAHMA LAHUDE, SH.
WAKIL PANITERA SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
PANITERA MUDA PIDANA
HODIO P, S.IP. SH.
PANITERA MUDA HUKUM (PLT)
ZAINAL ARIFIN, SH.
KASUB BAG UMUM
NURHADIYANTO, ST.
KASUB BAG KEUANG(PLT)
MELKIANUS, SE.
KASUB BAG KEPEGAWAIAN ELY SUTARSIH
KASUB BAG KEPEGAWAIAN HERLINA M, SE.
Keterangan :
----- : Garis Koordinasi
: Garis Komando
* ) : KPT dilantik tanggal
18-12-2014
** ) : WKPT pindah ke PT.
Yogyakarta
10
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Tinggi di lingkungan Peradilan Umum termasuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
adalah mengadili perkara – perkara pidana dan perdata pada tingkat banding, mengadili
ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri
yang berada di bawahnya dan mengawasi pelaksanaan tugas serta tingkah laku aparat
pengadilan termasuk Hakim dan mengawasi jalannya peradilan oleh Pengadilan Negeri
yang berada di bawahnya.
Untuk efektifitas dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pimpinan
Pengadilan Sulawesi Tengah menggagas pembuatan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam penyelesaian perkara dan bidang kesekretariatan serta pengembangan
Teknologi Informasi (IT) yang disambut baik oleh seluruh jajaran terutama para Hakim
Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan semua Hakim di wilayah hukum Pengadilan
Sulawesi Tengah.
A.. Standar Operasional Prosedur ( SOP )
Upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam
rangka merealisasikan program tersebut di atas antara lain telah membuat Standar
Operasional Prosedur ( SOP ) dalam penyelesaian perkara dan dibidang kesekretariatan
yang diawali dengan Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan S.O.P sesuai Surat
Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/203/
PR.09.10/II/2011 tanggal 01 Pebruari 2011 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
mengundang semua Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri se-Sulawesi
Tengah untuk melakukan pembahasan S.O.P pada tanggal 26 April 2011 bertempat
diruang Rapat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan selanjutnya telah ditetapkan
sebagai S.O.P yang berlaku bagi Jajaran Peradilan Umum se-Sulawesi Tengah.
11
Foto saat pembahasan dan penyusunan SOP Peradilan Umum se-Sulawesi Tengah, yang dihadiri
oleh Pejabat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah serta para Ketua dan Pansek PN se Sulteng,
Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dimaksudkan untuk acuan bagi percepatan
penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta percepatan dan
ketepatan prosedur baik administrasi perkara maupun administrasi umum. Dengan adanya
Standar Operasional Prosedur ( SOP ) para pencari keadilan dapat mengetahui atau akan
memaklumi kapan perkara yang sedang dihadapinya selesai, demikian pula kegiatan
pendukung yang ditangani bidang kesekretariatan dapat dipercepat sehingga akan lebih
berdayaguna.
Sebelum ada Standar Operasional Prosedur ( SOP ) :
Upaya penyelesaian perkara untuk perkara pidana yang terdakwanya di luar tahanan
dan untuk perkara perdata, sebatas tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan di Pengadilan
tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan di tingkat banding, jadi di kedua tingkat pengadilan
tersebut memakai waktu rata-rata selama 9 (sembilan) bulan.
Penyelesaian perkara pidana yang terdakwanya ditahan hanya diupayakan untuk tidak
melebihi masa penahanannya yang berdasarkan KUHAP, pengadilan tingkat pertama
dapat menahan selama 90 hari untuk perkara tertentu (Pasal 29) bisa mencapai 150
12
hari. Demikian pula ditingkat banding dapat menahan selama 90 hari atau 150 hari.
Jadi dikedua tingkat pengadilan tersebut bisa memakan waktu sampai 300 hari atau
sekitar 10 (sepuluh) bulan.
Sesudah dibuat Standar Operasional Prosedur ( SOP ):
Perkara pidana baik yang terdakwanya ditahan atau diluar tahanan di pengadilan
tingkat pertama akan terselesaikan paling lama 90 hari dan ditingkat banding selama
30 hari.
Perkara perdata di pengadilan tingkat pertama akan terselesaikan 5 bulan dan di
tingkat banding selama 2 bulan.
Meraih Juara harapan 2 dalam lomba kebersihan antar Kantor-kantor Dinas Instansi
Pemerintah se-kota Palu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi
Tengah.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memilih 3 (tiga) perubahan jangka pendek,
yang wajib untuk dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
se-Sulawesi Tengah yaitu :
1. Pembentukan SOP dimaksudkan untuk mempercepat penyempurnaan administrasi
peradilan, dengan fungsi pokok memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan, guna mencapai tujuan agar setiap orang mendapatkan kepastian
tentang urusannya.
2. SOP yang dibentuk harus disosialisasikan kepada jajaran Pengadilan dan
masyarakat, sejauh mana keseriusan aparat Pengadilan menjalankan SOP ini,
dipandang perlu mengefektikan pengawasan melekat secara terstruktur dan
dievaluasi keberhasilannya.
3. Melakukan penataan lingkungan, agar senantiasa tetap terjaga kebersihan, kerapihan,
kenyamanan dan keamanan, baik bagi aparat Pengadilan maupun masyarakat yang
berhubungan dengan Pengadilan, dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya
diharapkan terlayani dengan baik.
13
Diharapkan dengan SOP yang sudah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah akan memberikan dampak positif yang diharapkan antara lain :
1. Sedapat mungkin dapat memberikan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam
fungsi Pengadilan sebagai pelayan Publik.
2. Peningkatan kesejahteraan aparat pengadilan yang dibarengi dengan Peningkatan
Disiplin dan Kinerja Pengadilan.
3. Pengadilan tidak saja menjalankan fungsi pokok dalam mengadili perkara, tetapi juga
dalam fungsi mengayomi, mengupayakan perdamaian lewat mediasi guna
mempercepat menyelesaian perkara.
Sejalan dengan pelaksaaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi
diatas maka uraian SOP bagi setiap pejabat struktural dan fungsional serta staf
dilingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Sulawesi Tengah telah
melaksanakan SOP yang sebagaimana disepakati bersama mulai dari unsur pimpinan
pengadilan, Pejabat struktural dalam hal ini Pansek PT (Eselon II), Wapan/Wasek PT
(Eselon III), Panmud/Kasub (Eselon IV) Pejabat Fungsional beserta staf sebagaimana
tergambar pada bagan SOP dibawah ini.
Demikian pula halnya pelaksanaan SOP di Pengadilan Tingkat Pertama mulai
dari unsur Pimpinan pengadilan, Pejabat struktural dalam hal ini Pansek PN (Eselon III, IV),
Wapan/Wasek PN, Panmud/Kasub, Pejabat fungsional beserta staf sebagaimana
tergambar pada bagan SOP dibawah ini.
Menunjuk Panitera
Pengganti
PANITERA
1 hari kerja
Menyerahkan berkas perkara
kepada Majelis Hakim yang
telah ditetapkan Majelis
Hakim dan Panitera
Penggantinya
KEPANITERAAN PIDANA
1 hari kerja
MAJELIS HAKIM
Ketua Majelis
Hakim mencatat
berkas perkara
yang diterima
Musyawarah Majelis Hakim
untuk memutuskan perkara
“Catatan:
Secara kasuistis dalam hal
perkara berat/rumit durasi
waktu disesuaikan dengan
factor kesulitannya
Pembuatan
Konsep
putusan
Ketua Majelis
sebagai pembaca
pertama
mempelajari berkas
perkara dan
selanjutnya
menyerahkan
kepada Hakim
Anggota I
Hakim Anggota II
selaku pembaca
ketiga
mempelajari berkas
perkara dan
selanjutnya
menyerahkan kepada
Ketua Majelis
Hakim Anggota I
selaku pembaca
kedua
mempelajari berkas
perkara dan
selanjutnya
menyerahkan
kepada Hakim
Anggota II
2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja 1 hari kerja 2 hari kerja 5 hari
kerja
Catatan
Secara kasuistis dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu tersebut diatas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi
tetap harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara diregister ;
Dalam hal perkara yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 17 hari
sebelum masa tahanan berakhir ;
SUB BAGIAN UMUM
Sub Bagian umum mengirimkan berkas
perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju
1 hari kerja 3 hari kerja
Kepaniteraan Pidana meregister kedalam buku register induk perkara dan membuat surat pengantar
pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum
KEPANITERAAN PIDANA
PANITERA PENGGANTI
Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara
yang telah selesai diminutasi ke kepaniteraan pidana
1 hari kerja
MAJELIS HAKIM
Koreksi putusan oleh Hakim Anggota
selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis
2 hari kerja
Koreksi putusan oleh Ketua Majelis
selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang
2 hari kerja
Pengetikan putusan oleh Panitera
Pengganti
Pidana Khusus
7 hari kerja
Pidana Umum
3 hari kerja
PANITERA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI MENGAJU
Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta
kelengkapan kepada Pengadilan Negeri Pengaju
1 hari kerja
ALUR MENGADILI PERKARA PIDANA PADA
PENGADILAN TINGKAT BANDING
Kepaniteraan Pidana membuat
Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim dan Penunjukan Panitera
Pengganti untuk diajukan ke
Panitera
Kepaniteraan Pidana meneliti
Kelengkapannya dan setelah
dinyatakan lengkap diberi nomor
perkara serta diregister ke dalam buku
Register induk
Berkas diterima dari
Pengadilan Negeri
Pengaju
KEPANITERAAN PIDANA
Kepaniteraan menyerahkan
berkas perkara kepada Ketua
Pengadilan Tinggi untuk
penunjukan Majelis Hakim
2 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
Menunjuk Majelis Hakim
KETUA
1 hari kerja
o Menerima
pelimpahan berkas
perkara dan barang
bukti dari PU
o Meneliti berkas
perkara, apabila
tidak lengkap hari itu
juga dikembalikan
kepada PU.
o Pemeriksaan
kelengakpan berkas
perkara dan
Registrasi
• Penunjukan majelis
Hakim oleh Ketua PN.
• Penunjukan Panitera
Pengganti oleh
Panitera.
• Penyerahan berkas
perkara kepada
Majelis Hakim
• Penetapan hari sidang
• Penetapan Penahanan
• Penyerahan Penetapan
hari sidang dan
Penetapan Penahanan
kepada Penuntut
Umum
Persidangan Pertama terhitung sejak berkas
diterima oleh Majelis
Hakim
Penyelesaian Berita acara
sidang
2 hari 2 hari 2 hari
Pemeriksaan persidangan
yang menyangkut
Eksepsi, saksi, barang
bukti, terdakwa,
Tuntutan, Pembelaan dan
putusan
Putusan dikirim
kepada yang
bersangkutan
14 hari 90 hari
1 hari
Putusan dimasukan
dalam website
PANMUD PIDANA
PETUGAS MEJA I
o Menerima perkara yang
dilimpahkan oleh
Penyidik selaku kuasa
Penuntut Umum
berdasarkan Undang-
Undang
KETUA / WAKIL
KETUA PENGADILAN
• Menetapkan Hakim
yang menyidangkan
/memeriksa perkara
HAKIM
• Menyidangkan
perkara sampai
dengan selesai
PUTUSAN
• Dapat diputus tanpa
hadirnya terdakwa
1 hari
PANMUD PIDANA
PETUGAS MEJA I
o Menerima berkas
perkara yang
dilimpahkan oleh
PU untuk diadili
dengan acara
singkat
KETUA
PENGADILAN • Menetapkan Hakim
Majelis yang
menyidangkan
/memeriksa perkara,
• waktunya 1 hari sidang
ditentukan oleh PU
• penetapan
pengembalian berkas
perkara, dalam hal
perkara yang diterima
menjadi wewenang
pengadilan lain
PEMERIKSAAN
DI
PERSIDANGAN
PEMBACAAN
TUNTUTAN
PIDANA
PEMBELAAN
PUTUSAN
1 hari 7 hari
PROSEDUR DAN WAKTU PENERIMAAN PERKARA PERDATA
- Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
- Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim
(2 hari)
- Pemanggilan sidang oleh Jurusita
- PN ( 3 hr ) - PT / diluar PT (6 hr) - Luar Negri ( 3 bln )
Bayar di Bank BRI
Sidang Pertama
- Menghadirkan para pihak untuk mediasi ( 14 hr )
- Penunjukkan mediator
- Pendaftaran Gugatan/Permohonan - Registrasi perkara - Penyerahan berkas perkara kepada
Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera
(1 hari)
- Mediasi
Upaya perdamaian ( 40 +15 hr )
Tercapai Perdamaian Putusan Perdamaian
(Akta Vandading) ( 7 hr )
Mediasi Gagal Perkara dilanjutkan
( 7 hr )
M i n u t a s i ( 14 hr )
Putusan dimasukan
dalam website
Pemeriksaan perkara (gugatan,
jawaban, replik, duplik,
pembuktian , kesimpulan,
putusan
(diselesaikan paling lama 6
bulan)
PEMBERKASAN PERKARA BANDING
Penerimaan permohonan
banding ( 14 hr )
Pemberitahuan adanya
permohonan banding kepada
pihak lawan ( 2 hr )
Penerimaan Memori Banding dan Penyerahan
kepada Pihak Lawan
Penerimaan Kontra memori
Banding
Inzage ( 14 hr )
Berkas Siap Dikirim ( 30 hr )
Sejak Permohonan Banding
PENERIMAAN DAN PEMBERKASAN PERKARA KASASI
Permohonan Kasasi ( 14 hr )
Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Pihak Lawan
( 2 hr )
Penerimaan memori Kasasi
( 14 hr )
Penyampaian Memori Kasasi kepada lawan
( 14 hr )
Penerimaan Kontra Memori
Kasasi ( 14 hr )
Berkas di kirim Ke MA
(30)
PENERIMAAN DAN PEMBERKASAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
Menerima Permohonan Peninjauan
Kembali ( 180 hr )
Vide Pasal 29 UU No. 3 Th. 2009
Tntng MA
Pemberitahuan PK kepada Pihak
Lawan ( 2 hr )
Jawaban atas alasan PK
( 30 hr )
Berkas Siap Dikirim ke MA ( 30 hr ) sejak
Jawaban PK
Pemberitahuan Putusan PK ( 2 hr ) sejak putusan PK di
terima di PN
ALUR MENGADILI PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN NEGERI Mengirim berkas perkara yg banding ke
Pengadilan Tinggi Sul-Teng
SUB BAGIAN UMUM - Mengirim berkas
- Mengirim berkas ke PN ( 1 hari )
PANITERA/SEKRETARIS - Disposisi berkas ( 1 hari )
KEPANITERAAN PERDATA - Meneliti kelengkapan berkas
- Register
- Membuat Daftar Perkara (3 hari )
PANITERA/SEKRETARIS - Mengajukan Daftar Perkara
Kepada KPT ( 1 hari )
KETUA PENGADILAN TINGGI - Penunjukan Majelis Hakim
( 1 hari )
PANITERA / SEKRETARIS - Penunjukan Panitera Pengganti
( 1 hari )
KEPANITERAAN PERDATA - Membuat Penetapan Majelis
Hakim
- Mencatat Penetapan Majelis
Hakim
- Menyerahkan Berkas Kepada
Majelis Hakim ( 1 hari )
MAJELIS HAKIM - Ketua Majelis Hakim Selaku
Pembaca ke I. ( 2 hari )
- Hakim Anggota 1 Selaku Pembaca
Ke II ( 2 hari )
- Hakim Anggota 2 Selaku Pembaca
Ke III ( 2 hari )
- Musyawara Majelis Hakim (3 hari)
- Pembuatan Konsep Putusan (5 hari)
- Koreksi Putusan oleh Hakim
Anggota (2 hari)
- Koreksi Putusan oleh Ketua Majelis
Hakim (2 hari)
PANITERA PENGGANTI - Pengetikan Minutasi Perkara ( 3 hari )
- Penyerahan Berkas kepada
Kepaniteraan Perdata (1 hari)
KEPANITERAAN/PERDATA - Pemberkasan
- Menyerahkan kepada Sub.
Bagian Umum untuk dikirim
ke PN (2 hari)
PANITERA/SEKRETARIS - Legalisir Putusan
- Penanda tanganan
pengiriman surat
pengantar ( 1 hari )
KEPANITERAAN/PERDATA - Mencatat Putusan dalam
buku register
- Membuat surat pengantar
pengiriman berkas ( 1 hari )
SOP DIBIDANG ADMINISTRASI UMUM
SOP : Penatausahaan Surat Masuk
Staff Kasubag Umum KPT / WKPT Pan/Sek Wasek/Wapan Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat masuk Berkas Surat Masuk 10 menit Surat masuk
2 Mengagendakan surat dan Mengisi lembar disposisi Surat masuk 10 menit
Surat masuk yang
sudah diagendakan
dan diberi lembar
disposisi
3 Memeriksa kelengkapan surat masuk
Surat masuk yang sudah
diagendakan dan diberi
lembar disposisi
5 menit
Lembar disposisi yg
sudah diberi
pengantar
4 Memeriksa surat dan memberikan disposisiLembar disposisi yg sudah
diberi pengantar10 menit
Lembar disposisi yg
sudah diparaf untuk
diteruskan
5Memeriksa surat dan memberikan disposisi ke
bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.
Lembar disposisi yg sudah
diparaf untuk diteruskan 10 menit
Surat yang telah
diperiksa dan jika
dianggap perlu diberi
disposisi
6Meneruskan surat masuk dan memberi paraf pada
lembar disposisiSurat yang telah diperiksa 10 menit Disposisi
7 Menerima dan mencatat surat yang telah didisposisi Disposisi 5 menit Hasil disposisi
9 Mendistribusikan surat sesuai tujuan surat.Disposisi yang telah
dicatat 5 menit
Distribusi dan tanda
terima surat
KeteranganNo. KegiatanPelaksana Mutu Baku
SOP : PELAKSANAAN BELANJA RUTIN
STAFKASUBBAG
UMUM
BENDAHARA
PENGELUARANWASEK
PENERIMA
BARANGKELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1
Membuat rencana barang - barang yang
dibeli sesuai kebutuhan pegawai dengan
memperhatikan stock/cadangan barang
yang masih tersedia.
merencana barang-
barang yang akan
dibeli.
1 hari
merencana barang-
barang yang akan
dibeli.
1 Memeriksa dan memaraf rencana barang -
barang yang dibeli sesuai kebutuhan
pegawai dengan memperhatikan
stock/cadangan barang yang masih
tersedia.
merencana barang-
barang yang akan
dibeli.
1 hari Menyetujui rencana
barang-barang yang
akan dibeli sesuai
kebutuhan
2 Memeriksa rencana barang - barang yang
dibeli sesuai kebutuhan pegawai dengan
memperhatikan stock/cadangan barang
yang masih tersedia, jika setuju ditanda
tangani, jika tidak dikembalikan ke
Kasubbag Umum.
Menyetujui rencana
barang-barang yang
akan dibeli sesuai
kebutuhan
60 menit
menandatangani
barang-barang yang
akan dibeli sesuai
kebutuhan
4 Mencairan dana pembelian persediaan
sesuai dengan usulan menandatangani
barang-barang yang
akan dibeli sesuai
kebutuhan
60 menit Mencairkan dana
untuk pembelian
barang-barang yang
disetujui sesuai
kebutuhan Pegawai
5 Membeli barang sesuai dengan
kebutuhan
Mencairkan dana
untuk pembelian
barang-barang yang
disetujui sesuai
kebutuhan Pegawai
1 hari Pembelian Barang-
barang sesuai
kebutuhan
6 Memeriksa barang dan mendistribusikan
kepada pegawai.
Pembelian Barang-
barang sesuai
kebutuhan
30 menit Stock Barang yang
tersedia
7 Mendistribusikan kepada pegawai sesuai
kebutuhan
Stock Barang yang
tersedia
60 menit Tanda Terima
8 Menginput kedalam Aplikasi persediaan Tanda Terima 60 menit Laporan stock barang SOP Persediaan
KETERANGANNO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
SOP : PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
KASUBBAG
UMUM
BENDAHARA
PENGELUARANWASEK PANSEK
PENERIMA
PERSEDIAANKELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Membuat usulan barang - barang yang
dibutuhkan pegawai dan stock/cadangan
persediaan
Usulan Persediaan 1 hari Usulan
Persediaan
2 Memeriksa usulan persediaan, jika setuju
memparaf surat usulan persediaan, jika
tidak dikembalikan ke Kasubbag Umum
Usulan Persediaan 60 menit Usulan
Persediaan
3 Memeriksa usulan persediaan, jika setuju
menandatangani surat usulan persediaan
untuk selanjutnya melakukan pembelian
barang, jika tidak dikembalikan ke Wakil
Sekretaris dan Kasubbag Umum
Usulan Persediaan 60 menit Usulan
Persediaan yang
telah disetujui
4 Mencairkan dana pembelian persediaan
sesuai dengan usulan
Usulan Persediaan
yang telah
disetujui
60 menit Persediaan
5 Membeli barang sesuai dengan usulan
persediaan
Usulan Persediaan
yang telah
disetujui
1 hari Persediaan
6 Memeriksa barang apakah sama dengan
usulan yang telah disetujui, bila setuju
didistribusikan kepada pegawai /
disimpan. Bila tidak dikembalikan
kepada Kasubbag umum
Persediaan 30 menit Hasil Data
Rekonsiliasi
persediaan
7 Mendistribusikan kepada pegawai sesuai
kebutuhan / disimpan berdasarkan
kodefikasi barang
Persediaan 60 menit Tanda Terima
8 Menginput kedalam Aplikasi persediaan Persediaan 60 menit Laporan
Persediaan
SOP
Pengarsipan
Dokumen
KETERANGANNO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
SOP : PENGHAPUSAN BMN
WASEKPENGURUS
BMNPANSEK
TIM
PENGHAPUSAN
PEJABAT
LELANGSTAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Mengusulkan panitia penghapusan
barang kepada pimpinan
Agenda Kerja 1 menit Kesediaan
melaksanakan
2 Melakukan Stock Opname Memo Dinas 3 hari Daftar
opname
kondisi fisik 3 Memeriksa hasil opname kondisi
fisik BMN. Jika tidak dikembalikan
kepada pengurus barang untuk
diperbaiki
Daftar opname
kondisi fisik
1 hari Tanda Terima
4 Memeriksa hasil opname kondisi
fisik BMN. Jika setuju
memerintahkan Wasek untuk
membentuk TIM Penghapusan BMN
Daftar opname
kondisi fisik
1 hari Disposisi
5 Membentuk TIM Penghapusan BMN Daftar opname
kondisi fisik
1 hari Surat usulan
tim
penghapusan
BMN6 Melakukan pemeriksaan kondisi
fisik BMN yang akan dihapus dan
membuat laporan
SK Tim
penghapusan BMN
7 hari Daftar hasil
pemeriksaan
kondisi fisik
barang dan
harga taksiran
7 Memeriksa laporan hasil
pemeriksaan kondisi fisik BMN dan
mengajukan usulan penafsiran harga
ke KPKNL
Daftar hasil
pemeriksaan
kondisi fisik barang
dan harga taksiran
1 hari Usulan
pemeriksaan
kondisi fisik
barang dan
harga taksiran
BMN
8 Menerima hasil penentuan harga
tafsiran BMN yang akan dihapus
Usulan
pemeriksaan
kondisi fisik barang
dan harga taksiran
BMN
1 hari Disposisi
9 Mengajukan surat permohonan
penghapusan BMN kepada KPKNL
dan BUA
Usulan penetapan
barang yang akan
dihapus
1 hari Disposisi
KETERANGANNO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
WASEKPENGURUS
BMNPANSEK
TIM
PENGHAPUSAN
PEJABAT
LELANGSTAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
10 Menerima SK persetujuan
penghapusan dan memerintahkan
untuk melakukan proses
penghapusan barang
SK persetujuan
penghapusan
barang
30 menit Disposisi
11 Menyusun jadwal pelelangan BMN
dan menyerahkan kepada Pansek
Disposisi SK
penghapusan BMN
1 hari Draf Jadwal
12 Memeriksa Jadwal yang disusun jika
setuju mengajukan jadwal pelelangan
BMN kepada KPKNL. Jika tidak
dikembalikan kepada TIM untuk
diubah
Draf Jadwal 1 hari Disposisi
13 Menerima surat penetapan jadwal
pelelangan
Surat Penetapan 5 menit Disposisi
14 Melaksanakan kegiatan penghapusan
BMN melalui BMN bersama pejabat
lelang
Disposisi surat
penetapan jadwal
pelelangan BMN
7 hari Laporan hasil
pelaksanaan
penghapusan
BMN
15 Melaporkan hasil kegiatan
penghapusan BMN kepada Pansek
Laporan hasil
pelaksanaan
penghapusan BMN
1 menit Tanda Terima
16 Memeriksa laporan hasil
pelaksanaan penghapusan BMN. Jika
setuju diserahkan kepada Pansek
untuk diarsipkan. Jika tidak
dikembalikan untuk diperbaiki
Laporan hasil
pelaksanaan
penghapusan BMN
1 hari Disposisi
17 Memerintahkan Staf untuk
mengarsipkan hasil kegiatan
penghapusan BMN
Disposisi,Laporan
hasil pelaksanaan
penghapusan BMN
1 menit Kesediaan
melaksanakan
18 Mengarsipkan hasil pelaksanaan
penghapusan BMN
Laporan hasil
pelaksanaan
penghapusan BMN
1 menit Catatan
Dokumentasi
SOP
Pengarsipan
Dokumen
KETERANGAN
NO
KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
SOP : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
WASEKPENGURUS
BMNPANSEK
BUA/KPKNL/
DJKN
PEJABAT
LELANGSTAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Melakukan Opname Barang BMN Agenda Kerja 7 hari Daftar
opname
barang
2 Mendata barang yang belum
diusulkan Penetapan Status
Penggunaan BMN
Daftar opname
barang
3 hari Daftar barang
yg diusulkan
PSPnya.
3 Memeriksa daftar BMN, jika tidak
sesuai dikembalikan kepada
pengurus barang untuk diperbaiki
dan jika sesuai memerintahkan
untuk Pengusulan Penetapan Status
BMN
Daftar barang yang
diusul penetapan
statusnya.
1 hari Disposisi
4 Memeriksa dan menyusun
kelengkapan usulan Penetapan
Status BMN.
Daftar barang yang
diusul penetapan
statusnya.
1 hari Kelengkapan
Berkas
Penetapan
Status
5 Mengajukan surat permohonan
Penetapan Status Penggunaan BMN
kepada BUA/KPKNL/DJKN sesuai
bagian masing-masing.
Kelengkapan
Berkas Penetapan
Status
1 hari Surat usulan
Penetapan
Status BMN
6 Mengeluarkan SK. Penetapan Status
Penggunaan BMN
Surat usulan
Penetapan Status
BMN
14 hari SK.Penetapan
Status BMN
7 Mengarsipkan hasil Penetapan Status
Penggunaan BMN
SK.Penetapan Status
BMN
1 hari Catatan,
dokumentasi
KETERANGANNO KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
SOP : PELAPORAN
STAF UMUM /
PENGADMINISTRASI
BMN
KASUBBAG
UMUMWASEK PANSEK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Penginventaris BMN membuat
laporan BMN
Data 1 hari Persiapan
2 Membuat CALK-BMN dan
mencetak Laporan BMN dari
aplikasi SIMAK-BMN dan
persediaan
Aplikasi SIMAK BMN,
Persediaan dan Data
CaLK BMN
1 hari Laporan SIMAK BMN,
Persediaan dan Data
CaLK BMN
3 Menggabungkan seluruh
dokumen untuk dilakukan
penjilitan
Laporan SIMAK BMN,
Persediaan dan Data
CaLK BMN
180 menit Laporan BMN yang
belum ditandatangani
SOP Pengarsipan
Dokumen
4 Menyerahkan draf laporan BMN
untuk di paraf dan
ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Barang
Laporan BMN yang
belum ditandatangani
60 menit Laporan BMN yang
belum ditandatangani
5 Kuasa Pengguna Barang
memeriksa dan meneliti
Laporan BMN
Laporan BMN yang
belum ditandatangani
60 menit Laporan BMN yang
belum ditandatangani
6 Jika KPB menyetujui laporan
BMN maka akan ditandatangani
dan menyerahkan kepada
petugas BMN, jika tidak KPB
mengembalikan untuk
diperbaiki
Laporan BMN yang
telah ditandatangani
60 menit Laporan BMN yang
telah ditandatangani
7 Laporan yang telah disetujui dan
ditandatangani KPB selanjutnya
dijilid oleh penginventaris BMN
untuk kemudian diarsipkan
Laporan BMN yang
telah ditandatangani
60 menit Laporan yang telah
benar
8 Laporan diarsipkan dan
diserahkan kepada yang
berwenang
Laporan yang telah
benar
60 menit Laporan BMN SOP Pengarsipan
Dokumen
KETERANGANNO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
SOP DIBIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN
A. SOP Perencanaan Anggaran Tingkat Satker
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KPA PPK Kasubag
Keuangan Staf Keuangan/
Operator Kelengkapan Waktu Output
1 Pansek/KPA : a. Menerima surat permintaan penyusunan RKA K/L b. Mendisposisi ke PPK untuk diproses lebih lanjut
Surat permintaan peny. RKA K/L
30 menit Disposisi surat
2 Wasek/PPK : Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dilengkapi rincian anggaran serta kerangka acuan kerja dan diteruskan ke kasubag keuangan untuk dibuatkan konsep/net RKA K/L
Disposisi Surat Per mintaan Penyusu- nan RKA KL
3 hari Konsep RKA, RAB dan KAK
3 Kasubag Keuangan : Membuat konsep/net RKA K/L dan meneruskan ke Operator RKA K/L untuk diproses dalam aplikasi
Konsep RKA, RAB dan KAK
1 hari Konsep RKA K/L
4 Staf Keuangan/Operator : Menerima konsep RKA K/L dan menginput ke aplikasi, menyiapakan dokumen pendukung serta Serta membuat Surat Pengantar (SP) dan meneruskan Usulan RKA K/L ke Kasubag Keuangan
Konsep RKA, RAB KAK dan RKA K/L
5 hari Usulan RKA K/L, Surat Pengantar (SP) dan ADK
5 Kasubag Keuangan: Menerima Usulan RKA K/L dan memaraf konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke PPK
Usulan RKA K/L, Surat Pengantar (SP)
1 hari Usulan RKA K/L, SP yang telah diparaf
6 Wasek/PPK : Menerima dan meneliti Usulan RKA K/L dan memaraf konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke KPA
Usulan RKA K/L, SP yang telah di paraf
1 hari Usulan RKA K/L, SP yang telah diparaf
7 Pansek/KPA: Menerima Usulan RKA K/L dan menandatangani konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke subbag Keuangan
Usulan RKA K/L, SP yang telah di paraf
1 hari Usulan RKA K/L, SP yang telah ditanda tangani
8 Staf Keuangan/Oprator : Menerima Usulan RKA K/L dan SP yang sudah ditanda tangani dan mengkompilasi dengan usulan RKA K/L PN se-Sulteng
Usulan RKA K/L, SP yang telah ditanda tangani
1 hari Berkas Usulan RKA K/L, data dukung dan ADK
B. SOP Perencanaan Anggaran Tingkat Wilayah
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KPA PPK Kasubag
Keuangan Staf Keuangan/
Operator Biro Renog MARI Kelengkapan Waktu Output
1 Pansek/KPA : a. Menerima Usulan RKA K/L Masing-masing Satker b. Mendisposisi ke PPK untuk diproses lebih lanjut
SP dan usulan RKA K/L satker
30 menit Disposisi surat
2 Wasek/PPK : Menerima dan meneliti usulan RKA K/L masing-masing satker dan meneruskan disposisi ke kasubbag keuangan Diproses lebih lanjut
Disposisi surat dan usulan RKA K/L satker
1 hari usulan RKA K/L satker yang telah didisposisi
3 Kasubag Keuangan : Menerima usulan RKA K/L yang telah didisposi dan meneruskan ke Operator RKA K/L untuk di kompilasi dengan dengan satker lainnya
usulan RKA K/L satker yang telah didisposisi
1 hari Catatan hasil reviu usulan RKA KL Satker
4 Staf Keuangan/Operator : Menerima usulan RKA K/L, meneliti dan mengkompilasi usulan RKA K/L seluruh satker ,Serta membuat Surat Pengantar (SP) dan meneruskan hasil kompilasi RKA K/L ke Kasubag Keuangan
Catatan hasil reviu usulan RKA KL Satker dan data dukung lain nya
3 hari Kompilasi RKA KL dan Surat Pengantar (SP)
5 Kasubag Keuangan: Menerima kompilasi Usulan RKA K/L dari semua satker dan memaraf konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke PPK
Kompilasi RKA KL dan Surat Pengantar (SP)
1 hari Kompilasi RKA KL dan SP yang sudah di paraf
6 Wasek/PPK : Menerima dan dan meneliti hasil kompilasi Usulan RKA K/L dan memaraf konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke KPA
Kompilasi RKA KL dan SP yang sudah di paraf
1 hari Kompilasi RKA KL dan SP yang sudah di paraf
7 Pansek/KPA: Menerima hasil kompilasi usulan RKA K/L dan menandatangani konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke subbag Keuangan
Kompilasi RKA KL dan SP yang sudah di paraf
1 hari Kompilasi RKA KL dan SP yang sudah ditanda tangani
8 Staf Keuangan/Oprator : Menerima kompilasi Usulan RKA K/L dan SP yang sudah ditanda tangani dan meneruskan ke Biro Renog MARI beserta data dukung dan ADKnya
Kompilasi RKA KL dan SP yang sudah ditanda tangani
1 hari Dokumen usulan RKA KL satker dan ADK
C. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KPA PPK Kasubag
Keuangan Staf Keuangan/
Operator Kanwil
Perbendaharaan Kelengkapan Waktu Output
1 Pansek/KPA : a. Menerima Daftar Nominatif Anggaran (DNA) b. Mendisposisi ke PPK untuk diproses lebih lanjut
Daftar Nominatif Anggaran (DNA)
30 menit Disposisi surat
2 Wasek/PPK : Menerima dan meneliti DNA, membuat konsep rencana kegiatan dan penarikan dana serta jadwal pelaksanaan kegiatan dan meneruskan ke kasubbag keuangan untuk diproses lebih lanjut
Disposisi surat dan DNA
1 hari Konsep rencana Kegi-atan, penarikan dana dan jadwal pelaksa-naan kegiatan
3 Kasubag Keuangan : Menerima dan mereviu konsep rencana kegiatan dan penarikandana serta jadwal pelaksanaan kegiatan dan meneruskan ke staf keuangan untuk dibuat konsep DIPA
rencana Kegiatan, penarikan dana dan jadwal pelak-sanaan kegiatan
1 hari Catatan hasil reviu rencana Kegiatan, pena-rikan dana dan jadwal pelaksanaan kegiatan
4 Staf Keuangan/Operator : Menerima rencana kegiatan dan penarikan dana serta jadwal pelaksanaan kegiatan menginput ke aplikasi dan mencetak konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) selanjutnya menyerahkan ke kasubbag keuangan
Catatan hasil reviu rencana Kegiatan, penarikan dana dan jadwal pelaksanaan kegiatan
3 hari Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP)
5 Kasubag Keuangan: Menerima konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) dan memaraf konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke PPK
Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP)
1 hari Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) yang sudah diparaf
6 Wasek/PPK : Menerima dan dan meneliti konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) dan memaraf konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke KPA
Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) yang sudah di paraf
1 hari Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) yang sudah diparaf
7 Pansek/KPA: Menerima konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) dan menandatangani konsep/net Surat Pengantar (SP), selanjutnya meneruskan ke subbag Keuangan
Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) yang sudah di paraf
1 hari Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) yang sudah ditanda tangani
8 Staf Keuangan/Oprator : Menerima konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP yang sudah ditandatangani dan menyerahkan konsep DIPA dan seluruh dokumen pedukung dan ADKnya ke Kanwil Perbendaharaan untuk ditelaah
Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) yang sudah ditanda tangani
1 hari Dokumen Konsep DIPA dan Surat Pengantar (SP) yang sudah ditandatangani serta ADK
D. SOP Penerbitan SPM LS - Belanja Pegawai
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
PPK Kasubag
Keuangan/PPSPM Bendahara
Pengeluaran Staf Keuangan/
PPABP KPPN Kelengkapan Waktu Output
1 PPABP: Membuat dan mengajukan SPP Belanja Pegawai beserta seluruh dokumen pendukungnya dan ADK kepada PPK melalui Bendahara Pengeluaran
SK CPNS, PNS, KP, KGB, Jabatan, KP4 dan dok.pegawai lain nya
3 hari Daftar belanja pegawai, rekapitulasi, SPTJM, konsep/net SPP, ADK GPP
2 Bendahara Pengeluaran : Menerima, meneliti dan menandatangani seluruh dokumen belanja pegawai, membuat SSP dan menandatangani, selanjutnya meneruskan seluruh dokumen beserta lampiran ke PPK
Daftar bel. Pegawai dan rekapitulasi
1 hari Daftar bel. pegawai, rekapitulasi dan Surat Setoran Pajak yang sudah ditanda tangani
3 PPK : Menerima dan menandatngani SPP dan SPTJM belanja pegawai dari bend. Pengeluaran selanjutnya meneruskan SPP dan seluruh dokumen pendukungnya kepada Kasubag Keuangan/PPSPM
Daftar bel. pegawai, rekapitulasi, SPTJM dan SPP
1 hari Daftar bel. pegawai, rekapitulasi dan SPP yang sudah ditanda tangani
4 Kasubag Keuangan/PPSPM : Menerima dan meneliti SPP-LS Belanja Pegawai beserta lampirannya, jika belum lengkap dan benar dikembalikan. Selanjutnya SPP ditandatangani dan diteruskan ke Staf keuangan untuk membuat SPM LS belanja pegawai
Daftar bel. pegawai, rekapitulasi dan SPP yang sudah ditanda tangani serta dok. Bel. Pegawai lainnya
1 hari Persetujuan Atas SPP dan dokumen pendukung yang lampirkan
5 Staf Keuangan : Menerima dan membuat SPM-LS Belanja Pegawai dan meneruskan SPM -LS belanja pegawai beserta lampirannya ke kasubbag keuangan/PPSPM
SPP-LS Bel.Pegawai dan dok. Pendukung serta ADK GPP
1 hari Konsep/net SPM-LS Bel. Pegawai dan ADK
6 Kasubag Keuangan/PPSPM : Menerima, meneliti dan menandatangani SPM-LS belanja pegawai, menadatangani SSP dan meneruskan SPM beserta lampiran ke staf keuangan untuk diajukan ke KPPN
Konsep/net SPM-LS Bel. Pegawai dan ADK
1 hari SPM-LS Bel.Pegawai yang sudah ditanda tangani
7 Satf Keuangan : Menerima SPM-LS Belnja Pegawai beserta lampirannya yang sudah ditandatangani, selanjutnya diajukan ke KPPN beserta ADK melalui petugas pengantar SPM
SPM-LS Belanja Pegawai yang sudah ditandatangani
1 hari Dokumen Pengajuan SPM Bel. Pegawai dan ADK SPM
( T ) ( Y )
E. SOP Penerbitan SPM LS -Non Belanja Pegawai
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
PPK Kasubbag
Keuangan/PPSPM Staf Keuangan KPPN Kelengkapan Waktu Output
1 Staf Keuangan: Membuat Konsep/net SPP-LS Non Belanja Pegawai setelah menerima tagihan dari pihak ketiga melalui PPK
Dokumen tagihan pihak ketiga
2 hari Ringkasan Kontrak, Kwitansi dan Konsep/net SPP
2 PPK : Menerima, meneliti dan menandatangani konsep/net SPP dan meneruskan ke PPSPM beserta seluruh dokumen tagihan pihak ketiga/penerima hak
Ringkasan Kontrak, Kwitansi dan Konsep /net SPP
1 hari Konsep/net SPP yang telah ditandatangani,
3 Kasubag Keuangan/PPSPM : Menerima dan meneliti SPP beserta lampirannya, jika belum lengkap dan benar dikembalikan. Selanjutnya SPP ditandatangani dan diteruskan ke Staf keuangan untuk membuat SPM-LS Non Belanja Pegawai
Konsep/net SPP yang telah ditandatangani, ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP, kwitansi dan dokumen lainnya
2 hari Persetujuan Atas SPP dan dokumen pendukung yang lampirkan
4 Staf Keuangan : Menerima dan membuat SPM-LS Non Belanja Pegawai dan meneruskan konsep/net SPM beserta lampirannya ke kasubbag keuangan/PPSPM
Persetujuan Atas SPP dan dokumen yang lampirkan.
2 hari Konsep/net SPM-LS Non Belanja Pegawai dan ADK SPM serta ADK Kontrak
5 Kasubag Keuangan/PPSPM : Menerima, meneliti dan menandatangani SPM, meneruskan SPM beserta lampiran ke staf keuangan untuk diajukan ke KPPN
Konsep/net SPM-LS Non Belanja Pegawai
1 hari SPM-LS non Bel. Pegawai yang sudah ditandatangani dan ADK
6 Satf Keuangan : Menerima SPM beserta lampirannya yang sudah ditandatangani, selanjutnya diajukan ke KPPN beserta ADK melalui petugas pengantar SPM
SPM-LS Non Bel. Pegawai yang sudah ditanda tangani
1 hari Dokumen pengajuan SPM-LS non belanja pegawai dan ADK
( T ) ( Y )
F. SOP Penerbitan SPM Belanja Rutin (UP/GUP/TUP)
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
PPK Kasubag
Keuangan/PPSPM Bendahara
Pengeluaran Staf Keuangan KPPN Kelengkapan Waktu Output
1 Bendahara Pengeluaran : Mengajukan permintaan UP/GUP/TUP disertai dokumen pendukung kepada PPK
Kwintansi dan dokumen-dokumen tagihan lainnya
1 hari Dokumen permintaan UP/GUP/TUP
2 PPK : Menerima dan meneliti permintaan UP/GUP/TUP beserta dokumen pedukungnya dan membuat SPP melalui Staf keuangan kemudian menandatangani dan diteruskan ke PPSPM
Dokumen perminta-an UP/GUP/TUP
1 hari SPP yang sudah ditandatangani
3 Kasubag Keuangan/PPSPM : Menerima dan meneliti SPP Belanja Rutin beserta lampirannya, jika belum lengkap dan benar dikembalikan. Selanjutnya SPP ditandatangani dan diteruskan ke Staf keuangan untuk membuat konsep/net SPM Belanja Rutin
SPP yang sudah ditandatangani dan dokumen tagihan
2 hari Persetujuan Atas SPP dan dokumen pendukung yang lampirkan
4 Staf Keuangan : Menerima dan membuat konsep/net SPM Belanja Rutin dan meneruskan SPM belanja rutin beserta lampirannya ke kasubbag keuangan/PPSPM
Persetujuan Atas SPP dan dokumen pendukung yang lampirkan
2 hari Konsep/net SPM Belanja Rutin dan ADK
5 Kasubag Keuangan/PPSPM : Menerima, meneliti dan menandatangani SPM belanja rutin, menadatangani SSP dan meneruskan SPM beserta lampiran ke staf keuangan untuk diajukan ke KPPN
Konsep/net SPM Belanja Rutin dan ADK
1 hari Konsep/net SPM Belanja Rutin yang sudah ditandatangani
6 Satf Keuangan : Menerima SPM belanja Rutin beserta lampirannya yang sudah ditandatangani, selanjutnya diajukan ke KPPN beserta ADK melalui petugas pengantar SPM
Konsep/net SPM Belanja Rutin yang sudah ditanda tangani
1 hari Dokumen pengajuan SPM Belanja Rutin yang sudah ditanda tangani dan ADK
( T ) ( Y )
G. SOP Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KPT Pansek Kasubag
Keuangan Bendahara
Pengeluaran Staf Keuangan/
Operator
Biro Biro Keuangan
MARI Kelengkapan Waktu Output
1 Kasubbag Keuangan : Menerima dan meneliti Rekap Absensi dari subbag kepegawaian, meneruskan ke staf keuangan untuk dibuatkan daftar permintaan remunerasi
Rekap absensi, potongan dan dokumen kepega-waian lainnya
30 menit Catatan hasil reviu Rekapitlasi absesni dan potongan
2 Staf Keuangan : membuat daftar permintaan, Kwitansi dan SPTJM. Selanjutnya menyerahkan kepada bend.pengeluaran setelah daftar permintaan ditandatangani seluruh pegawai
Catatan hasil reviu Rekapitlasi absesni dan potongan
2 hari Daftar tanda terima yang telah ditanda tangani para pegawai , kwitansi dan SPTJM
3 Bendahara Pengeluaran: Menerima, meneliti dan menandatangani Daftar Permintaan Remunerasi dan Kwintansi selanjutnya diteruskan ke KPA
Daftar tanda terima yang telah ditanda tangani para pegawai, kwitansi dan SPTJM
1 hari Daftar tanda terima dan kwitansi yang telah ditandatangani Bendahara
4 Pansek : Menerima, meneliti dan menandatangani Daftar Permintaan Remunerasi, Kwintansi dan SPTJM serta SP selanjutnya diteruskan ke KPT melalui Staf Keuangan
Daftar tanda terima dan kwitansi yang telah ditanda tangani, SP dan SPTJM
15 menit Daftar tanda terima remunerasi, kwitansi, SPTJM dan SP yang sudah ditandatangani Pansek
5 KPT : Menerima, meneliti dan menandatangani Daftar Permintaan Remunerasi, Kwintansi dan SPTJM selanjutnya menyerahkan ke Staf Keuangan untuk diteruskan ke MARI
Daftar tanda terima, kwitansi, SPTJM dan SP yang sudah ditandatangani Pansek
15 menit Daftar tanda terima remunerasi, kwitansi, SPTJM dan yang sudah ditanda tangani KPT
6 Staf Keuangan : Menerima Daftar permintaan remunerasi, kwitansi dan SPTJM yang telah ditandatangani, mengkompilasi dengan pengajuan remunerasi dari Pengadilan Negeri selnjutnya diteruskan ke Biro keuangan MARI
Daftar tanda terima remunerasi, kwitansi, SPTJM dan yang sudah ditanda tangani KPT
Dokumen Permintaan remunerasi seluruh satker
H. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA)
No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku
KPA Kasubag Keuangan Tim SAI KPN Kelengkapan Waktu Output
1 Tim SAI : a. Menghimpun dan menginput data SPM, SP2D
dan dokumen SSPB dan SSBP b. Menerima dan menginput data dari ADK
SIMAK BMN dari UAKPB ke dalam aplikasi SAKPA.
c. Mencetak Laporan Keuangan meliputi Neraca dan LRA
d. Meneruskan Laporan Keuangan ke Kasubbag keungan
Data SPM, SP2D, SSPB, SSBP dan ADK SIMAK BMN
2 hari Neraca dan LRA
2 Kasubbag Keuangan : Meneliti dan memaraf Laporan Keuangan serta meneruskan ke KPA untuk ditandatangani
Neraca dan LRA 1 hari Konsep/net Laporan Keuangan yang sudang diparaf
3 KPA : Meneliti dan menandatangani Laporan Keuangan dan meneruskan ke Tim SAI untuk diproses lebih lanjut
Konsep/net Laporan Keuangan yang sudang diparaf
2 hari Laporan Keuangan yang sudang ditanda tangani
4 Tim SAI: a. Menerima laporan keuangan yang sudah
ditandatangani b. Mengirimkan laporan keuangan berikut ADK
ke KPPN untuk dilakukan rekonsiliasi c. Menrima berita Acara rekonsiliasi untuk
ditandatangani KPA dan KPPN d. Menyampaikan Laporan Keuangan dan ADK
ke operator SAKPA-W
Laporan Keuangan yang sudang ditanda tangani dan ADK
1 hari Laporan Keuangan dan Berita Acara rekonsiliasi
I. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KPA Kasubag Keuangan Staf Keuangan/
Operator SAPPA-W Kabid AKLAP Kelengkapan Waktu Output
1 Kasubbag Keuangan : a. Menerima laporan keuangan berikut ADK dari
UAKPA b. Meneruskan ke Operator SAPPA-W
LK dan ADK dari UAKPA
1 hari Disposisi LK dan ADK
2 Operator SAPPA- W : a. Menerima lapoan keuangan berikut ADK dari
UAKPA b. Mengingput ADK keadalam aplikasi SAPPA-W
dan mencetak laporan keuangan meliputi Nerca dan LRA.
c. Meneruskan Laporan Keuangan ke Kasubbag keuangan
Disposisi LK dan ADK dari UAKPA
2 hari Neraca dan LRA tingkat wilayah
3 Kasubbag Keuangan : Meneliti dan memaraf Laporan Keuangan serta meneruskan ke KPA untuk ditandatangani
Neraca dan LRA tingkat wilayah
1 hari Konsep/net laporan Keuangan tingkat wilayah yang sudah diparaf
4 KPA : Meneliti dan menandatangani Laporan Keuangan dan meneruskan ke Operator SAPPA-W untuk diproses lebih lanjut
Konsep/net laporan Keuangan tingkat wilayah yang sudah diparaf
1 hari Konsep/net laporan Keuangan tingkat wilayah
yang sudah ditanda tangani
5 Operator SAPPA- W : a. Menerima laporan keuangan yang sudah
ditandatangani b. Mengirimkan laporan keuangan berikut ADK
ke bidang AKLAP untuk dilakukan rekonsiliasi tingkat wilayah
c. Menerima BAR yang sudah ditandatangani Kabid AKLAP
d. Menyampaikan Laporan Keuangan beserta BAR semester dan Tahunan Disertai CALK ke Biro Keuangan MARI
Laporan Keuangan tingkat wilayah yang sudang ditanda tangani dan ADK
1 hari Laporan Keuangan tingkat wilayah dan Berita Acara rekonsiliasi
SOP DIBIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
1. SOP Surat Masuk / Surat Keluar
2. SOP Usul Kenaikan Pangkat
3. SOP Usul Mutasi
4. SOP Rapat Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan ( BAPERJAKAT )
45
B. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 46 Tahun 2011 maka setiap Pegawai
Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan
kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya
berdasarkan struktur dan tata kerja organisasi sehingga untuk menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah tersebut maka satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
terhitung mulai awal januari 2014 masing-masing pejabat maupun staf telah menyusun SKP
yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat dan pegawai serta pejabat penilai.
Dari hasil pelaksanaannya mulai Januari sampai dengan 31 Desember 2014
berdasarkan hasil evaluasi oleh Pejabat Penilai yang dimulai dari Ketua, Pansek, Wapan,
Wasek, Panmud, Kasub/Kaur pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi
Tengah, diperoleh data bahwa antara target dan realisasi kerja menunjukkan bahwa hasil nilai
capaiannya setiap pejabat struktural mulai dari pejabat eselon II, III, IV maupun pejabat
fungsional serta staf bernilai rata-rata BAIK. Hai ini menunjukkan bahwa peningkatan prestasi
kerja pegawai mengalami kemajuan yang cukup signifikan seiring dengan perbaikan tunjangan
kinerja pegawai (remunerasi) yang telah dibayarkan mulai bulan Juli 2014.
46
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat menyadari pentingnya peningkatan sumber daya manusia aparatur pengadilan guna peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat, sehingga kami akan tampilkan keadaan pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah sebagai berikut :
1. Sumber Daya Tenaga Teknis Yudisial
No Satuan Kerja
Jabatan Tehnis
Total Jabatan Tehnis Ketua
Wakil Ketua
Hakim Pansek Wapan Panmud Hukum
Panmud Perdata
Panmud Pidana
Panitera Pengganti
Juru Sita Penggnti
Jurusita Calon Hakim
1 Pengadilan Tinggi Palu
1 1 12 1 1 - 1 1 3 - - - 21
2 Pengadilan Negeri Palu
1 1 9 1 1 1 1 1 9 - 6 - 31
3 Pengadilan Negeri Poso
1 - 6 1 1 1 1 1 4 1 2 - 19
4 Pengadilan Negeri Luwuk
1 - 6 1 1 1 1 1 3 1 1 - 17
5 Pengadilan Negeri Toli Toli
1 - 4 1 1 1 1 1 2 - 2 - 14
6 Pengadilan Negeri Donggala
1 1 4 1 1 - 1 1 3 2 - - 15
7 Pengadilan Negeri Buol
1 1 7 1 1 1 1 - 2 1 - 3 19
8 Pengadilan Negeri Parigi
1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 1 - 19
TOTAL JABATAN 155
47
2. Sumber Daya Tenaga Non Teknis
No Satuan Kerja
Jabatan Non Tehnis Total Jabatan
Non Tehnis
Total Seluruh Tehnis
dan Non Tehnis
Wasek Kasub/Kaur Keuangan
Kasub/Kaur Umum
Kasub/Kaur Kepeg
Staff
1 Pengadilan Tinggi Palu 1 1 1 1 25 29 50
2 Pengadilan Negeri Palu 1 1 1 1 24 28 59
3 Pengadilan Negeri Poso - 1 1 1 4 7 26
4 Pengadilan Negeri Luwuk 1 1 1 - 8 11 28
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 1 1 1 1 6 10 24
6 Pengadilan Negeri Donggala 1 1 1 1 10 14 29
7 Pengadilan Negeri Buol 1 1 - 1 4 7 26
8 Pengadilan Negeri Parigi 1 1 1 1 10 14 33
TOTAL JABATAN 120 275
Sesuai tabel keadaan sumber daya pegawai tahun 2014 diatas terdapat penambahan dan pengurangan
pegawai melalui rekruitmen, mutasi, promosi, dan pensiun seperti data sebagai berikut :
- Rekruitmen
Pada tahun 2014 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak
melakukan rekruitmen pegawai, dengan rincian sebagai berikut :
NO SATUAN KERJA REKRUITMEN
( Orang ) KETERANGAN
1 Pengadilan Tinggi Palu -
2 Pengadilan Negeri Palu -
3 Pengadilan Negeri Poso -
4 Pengadilan Negeri Luwuk -
5 Pengadilan Negeri Toli Toli -
6 Pengadilan Negeri Donggala -
7 Pengadilan Negeri Buol -
8 Pengadilan Negeri Parigi -
Jumlah -
48
Selain perekrutan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2014 dilakukan perekrutan / penerimaan Calon Hakim
Adhoc Tipikor pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung RI. Adapun pelaksanaan Tes Tertulis dilaksanakan
pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 diikuti oleh 12 (dua belas) orang peserta.
Mutasi
Pada tahun 2014 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengalami
mutasi masuk dan mutasi keluar sesuai dengan rincian tabel sebagai berikut :
NO SATUAN KERJA MUTASI MASUK
( Orang )
MUTASI KELUAR ( Orang )
KETERANGAN
1 Pengadilan Tinggi Palu 4 9
2 Pengadilan Negeri Palu 3 3
3 Pengadilan Negeri Poso 7 5
4 Pengadilan Negeri Luwuk 4 4
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 5 3
6 Pengadilan Negeri Donggala 6 7
7 Pengadilan Negeri Buol 7 4
8 Pengadilan Negeri Parigi 5 4
Jumlah 41 39
49
Promosi
Pada tahun 2014 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beberapa
pegawai mengalami promosi baik berupa kenaikan pangkat maupun jabatan struktural dan fungsional
sesuai dengan rincian tabel sebagai berikut :
NO SATUAN KERJA KENAIKAN PANGKAT ( Orang )
JABATAN FUNGSIONAL
( Orang )
JABATAN STRUKTURAL
( Orang ) KET
1 Pengadilan Tinggi Palu 11 2 1
2 Pengadilan Negeri Palu 12 - -
3 Pengadilan Negeri Poso 8 2 -
4 Pengadilan Negeri Luwuk 6 - -
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 2 1 -
6 Pengadilan Negeri Donggala 6 1 -
7 Pengadilan Negeri Buol 1 - -
8 Pengadilan Negeri Parigi 7 1 1
Jumlah 53 7 2
Pensiun
Pada tahun 2014 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengalami
pengurangan pegawai akibat pensiun sesuai dengan rincian tabel sebagai berikut :
NO SATUAN KERJA PENSIUN
MENINGGAL DUNIA ( Orang )
PENSIUN BUP
( Orang ) KET
1 Pengadilan Tinggi Palu 1 -
2 Pengadilan Negeri Palu - -
3 Pengadilan Negeri Poso - -
4 Pengadilan Negeri Luwuk - -
5 Pengadilan Negeri Toli Toli 2 2
6 Pengadilan Negeri Donggala - -
7 Pengadilan Negeri Buol - -
8 Pengadilan Negeri Parigi - -
Jumlah 3 2
Dari data-data Sumber Daya Manusia diatas dapat disimpulkan satker-satker dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih mengalami kekurangan pegawai membutuhkan penambahan
sumber daya manusia bidang teknis fungsional maupun teknis administrasi guna peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat pencari keadilan.
50
B. KEADAAN PERKARA
1. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari laporan evaluasi jumlah perkara yang diterima dari seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak bulan Januari sampai dengan akhir Desember 2014 dan laporan evaluasi jumlah perkara banding dalam tahun 2014 serta grafik
perkara dalam perbandingan 3 ( tiga ) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
BULAN PIDANA PIDANA TIPIKOR PERDATA
SISA LALU MASUK PUTUS SISA SISA LALU MASUK PUTUS SISA SISA LALU MASUK PUTUS SISA
Januari 4 6 4 6 - 3 - 3 2 7 2 7
Pebruari 6 4 6 4 3 5 2 6 7 4 2 9
Maret 4 12 11 5 6 6 6 6 9 12 6 15
April 5 2 4 3 6 4 4 6 15 5 6 14 Mei 3 8 4 7 6 5 3 8 14 5 3 16 Juni 7 10 8 9 8 1 7 2 16 - 6 10
Juli 9 6 10 5 2 1 2 1 10 5 8 7
Agustus 5 12 7 10 1 2 - 3 7 8 2 13 September 10 12 13 9 3 1 3 1 13 5 6 12 Oktober 9 3 7 5 1 2 1 2 12 9 5 16 November 5 6 4 7 2 4 1 5 16 6 6 16
Desember 7 8 6 9 5 4 4 5 16 1 10 7
Jumlah 4 89 84 9 - 38 33 5 2 67 62 7
Sisa 2012 Pidana = 4 Perkara Sisa 2013 Pidana = 4 Perkara Sisa 2014 Pidana = 9 Perkara
Sisa 2012 Perdata = 14 Perkara Sisa 2013 Perdata = 2 Perkara Sisa 2014 Perdata = 7 Perkara
Sisa 2012 Tipikor = 2 Perkara Sisa 2013 Tipikor = - Perkara Sisa 2014 Tipikor = 5 Perkara
51
GRAFIK PERKARA PIDANA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2012 2013 2014
104 4
63
91 89
69
9184
4 49
Chart Title
SISA TAHUN LALU
MASUK
PUTUS
SISA
GRAFIK PERKARA PERDATA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014
14 14
2
69
45
6769
5762
14
27
Chart Title
SISA TAHUN LALU
MASUK
PUTUS
SISA
52
2. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah
Pidana Biasa
Pada tahun 2014 ini, Pengadilan Negeri se-sulawesi Tengah dalam perkara pidana
biasa telah menerima 1.719 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2013 berjumlah 350
perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2014 berjumlah 1.749 perkara dengan sisa perkara
berjumlah 320 perkara.
Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejumlah 98 perkara,
sedangkan untuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 59 perkara. Dalam
pengajuan Peninjauan Kembali sejumlah 7 perkara dan pengajuan grasi 2 perkara.
DATA :
No PENGADILAN
PIDANA BIASA
SISA 2013
MASUK 2014
PUTUS 2014
SISA 2014
BD KS PK GR
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10}
1 PN Palu 114 479 497 96 29 23 3 -
2 PN Poso 57 267 302 22 13 8 - -
3 PN Luwuk 74 271 270 75 22 15 3 1
4 PN Tolitoli 17 135 132 20 7 4 1 -
5 PN Donggala 43 207 203 47 9 6 - -
6 PN Buol 9 161 154 16 11 3 - -
7 PN Parigi 36 199 191 44 7 - - 1
J U M L A H 350 1.719 1.749 320 98 59 7 2
53
54
Pidana Tipikor
Pada tahun 2014 ini, Pengadilan TIPIKOR Palu dalam perkara pidana Tipikor telah
menerima 77 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2013 berjumlah 26 perkara. Jumlah
perkara putus pada tahun 2014 berjumlah 69 perkara dengan sisa perkara berjumlah 34
perkara.
Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejumlah 37 perkara,
sedangkan untuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 39 perkara, Pengajuan
Peninjauan Kembali dan Pengajuan Grasi Nihil
DATA :
No PENGADILAN
PIDANA TIPIKOR
SISA 2013
MASUK 2014
PUTUS 2014
SISA 2014
BD KS PK GR
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10}
1 PN Palu 26 77 69 34 37 39 0 0
2 PN Poso 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PN Luwuk 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PN Tolitoli 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PN Donggala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PN Buol 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PN Parigi 0 0 0 0 0 0 0 0
J U M L A H 26 77 69 34 37 39 0 0
55
56
Pidana Singkat
Pada tahun 2014 ini, perkara pidana singkat yang masuk 4 perkara dimana sisa
perkara tahun 2013 nihil, Jumlah perkara pidana singkat yang putus 4 perkara pada
Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah.
DATA :
No PENGADILAN SISA 2013
MASUK 2014
PUTUS 2014
SISA 2014
BD KS PK
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9}
1 PN Palu 0 0 0 0 0 0 0
2 PN Poso 0 0 0 0 0 0 0
3 PN Luwuk 0 0 0 0 0 0 0
4 PN Tolitoli 0 1 1 0 0 0 0
5 PN Donggala 0 3 3 0 0 0 0
6 PN Buol 0 0 0 0 0 0 0
7 PN Parigi 0 0 0 0 0 0 0
J U M L A H 0 4 4 0 0 0 0
PIDANA SINGKAT
57
58
Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas
Pada tahun 2014 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam perkara pidana
cepat/ringan/lalu lintas telah menerima 15.556 perkara masuk. Jumlah perkara putus pada
tahun 2014 berjumlah 15.556 perkara. Khusus untuk Pengadilan Negeri Buol Perkara Pidana
Cepat/Ringan/Lalu Lintas terdapat nihil perkara akibat dampak Kerusuhan Buol Tahun 2010.
DATA :
No PENGADILAN
PIDANA CEPAT/RINGAN/LALIN
SISA 2013 MASUK 2014 PUTUS 2014 SISA 2014
{1} {2} {3} {4} {5} {6}
1 PN Palu - 9535 9535 -
2 PN Poso - 2333 2333 -
3 PN Luwuk - 1608 1608 -
4 PN Tolitoli - 599 599 -
5 PN Donggala - 691 691 -
6 PN Buol - - - -
7 PN Parigi - 790 790 -
J U M L A H 0 15.556 15.556 0
59
60
Perkara Perdata Gugatan
Pada tahun 2014 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam perkara perdata
untuk gugatan telah menerima 369 perkara masuk dengan sisa perkara tahun 2013 berjumlah
174 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2014 berjumlah 346 perkara. Sedangkan sisa
perkara di tahun 2014 menjadi 197 perkara.
Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejumlah 67 perkara,
sedangkan untuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 30 perkara. Dalam
pengajuan Peninjauan Kembali sejumlah 11 perkara.
DATA :
No PENGADILAN
G U G A T A N
SISA 2013
MASUK 2014
PUTUS 2014
SISA 2014
BD KS PK
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9}
1 PN Palu 93 120 101 112 32 16 8
2 PN Poso 20 86 84 22 7 8 -
3 PN Luwuk 28 68 67 29 12 3 3
4 PN Tolitoli 13 18 24 7 8 3 -
5 PN Donggala 8 35 29 14 3 - -
6 PN Buol 8 21 20 9 4 - -
7 PN Parigi 4 21 21 4 1 - -
J U M L A H 174 369 346 197 67 30 11
61
62
Perkara Perdata Permohonan
Pada tahun 2014 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam perkara perdata
untuk permohonan telah menerima 143 perkara masuk dengan sisa perkara tahun 2013
berjumlah 3 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2014 berjumlah 134 perkara.
Sedangkan sisa perkara di tahun 2014 menjadi 12 perkara.
Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pengajuan kasasi ke
Mahkamah Agung, dan pengajuan Peninjauan Kembali nihil perkara.
Data :
No PENGADILAN
P E R M O H O N A N
SISA 2013
MASUK 2014
PUTUS 2014
SISA 2014
BD KS PK
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9}
1 PN Palu 1 76 68 9 - - -
2 PN Poso 1 12 12 1 - - -
3 PN Luwuk - 31 31 - - - -
4 PN Tolitoli - 12 10 2 - - -
5 PN Donggala 1 5 6 - - - -
6 PN Buol - - - - - - -
7 PN Parigi - 7 7 - - - -
J U M L A H 3 143 134 12 - - -
63
64
Gugatan Perkara PHI
Pada tahun 2014 ini, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam
gugatan perkara hubungan industrial telah menerima 25 perkara masuk dengan sisa perkara tahun
2013 berjumlah 7 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2014 berjumlah 29 perkara. Sedangkan
sisa perkara di tahun 2014 adalah 3 perkara.
Data :
No PENGADILAN
GUGATAN PERKARA PHI
SISA 2013
MASUK 2014
PUTUS 2014
SISA 2014
KS PK
{1} {2} {17} {18} {19} {20} {21} {22}
1 PN Palu 7 25 29 3 8 -
2 PN Poso - - - - - -
3 PN Luwuk - - - - - -
4 PN Tolitoli - - - - - -
5 PN Donggala - - - - - -
6 PN Buol - - - - - -
7 PN Parigi - - - - - -
J U M L A H 7 25 29 3 8 -
65
66
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung/Rumah Dinas
a. Pengadaan
Dalam penyediaan sarana dan prasarana gedung untuk Tahun Anggaran 2014 Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah beserta satuan kerja yang berada dibawahnya telah menyelesaikan
beberapa pembangunan dan pengadaan yang berskala prioritas yaitu :
Finishing pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Poso Tahap ke-3 (ketiga) melalui
DIPA Pengadilan Negeri Poso tahun 2014;
Finishing pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Tolitoli Tahap ke-3 (ketiga)
melalui DIPA Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2014;
Dimana secara keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana gedung yang
telah menjadi prioritas sesuai rencana anggaran telah tercapai 100 %.
Pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Poso Tahap III (Finishing)
67
Pembangunan gedung kantor PN Tolitoli Tahap II
Semua pekerjaan pembangunan pada wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam
penyediaan sarana dan prasarana gedung telah menyelesaikan pekerjaannya (Tahap Finishing)
pada Tahun Anggaran 2014 telah digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran guna
menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan dalam hal melayani masyarakat Pencari Keadilan.
b. Pemeliharaan
Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beserta satuan kerja yang
berada dibawahnya Tahun Anggaran 2014 meliputi: Pengecetan gedung kantor, Pengecetan
taman/kolam, Pengecetan pagar kantor, Penggantian lampu gedung kantor, Perbaikan saluran air
kantor, dll. Dengan menggunakan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014.
Pemeliharaan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beserta satuan kerja yang
berada dibawahnya Tahun Anggaran 2014 meliputi : Pengecetan rumah dinas, Perbaikan
atap/plafond, Perbaikan kamar mandi/WC, Pengecetan pagar rumah dinas, Penggantian lampu
rumah dinas, dll. Dengan menggunakan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran
2014.
68
c. Penghapusan
Dalam tahun 2014 pengajuan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor di
Wilayah Pengadilan Tinggi meliputi Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan Negeri Tolitoli yang
sedang dalam tahap pembangunan gedung (Renovasi), dimana kedua satker telah menerima SK.
Penghapusan dan telah melakukan pelelangan atas barang yang masih dapat dipergunakan.
(foto rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)
(Foto Mess Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulteng) (Foto Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Sulteng)
(Foto Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Sulteng)
69
(Foto Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Sulteng)
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Rumah Dinas
a. Pengadaan
Dalam penyediaan sarana dan fasilitas gedung dan rumah dinas untuk Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah beserta satuan kerja yang berada dibawahnya sampai saat ini harus diakui
mengalami keterbatasan dalam penyediaannya sehingga dapat menggangu pelaksanaan TUPOKSI
Peradilan.
70
b. Pemeliharaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk Tahun Anggaran 2013 Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah beserta satuan kerja yang berada dibawahnya meliputi Pemeliharaan AC
Split, Personal Computer, Laptop, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin Genset, serta Perawatan
Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dengan menggunakan dana DIPA tahun anggaran 2014.
c. Penghapusan
Dalam tahun 2014 pengajuan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor
di Wilayah Pengadilan Tinggi meliputi : Pengadilan Negeri Tolitoli dan Pengadilan Negeri Poso
dimana satker Pengadilan Negeri Poso telah menerima SK. Penghapusan dari Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI dalam Tahun 2014 sementara Pengadilan Negeri Tolitoli masih
dalam proses..
Laporan Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2014 Tahun
Anggaran 2014
NAMA UAKPB: 005.01.18.400534 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN
117111 Barang Konsumsi 16.848.086
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 2.826.950
117131 Bahan Baku 76.500
117199 Persediaan Lainnya 1.113.839
131111 Tanah 7.887.962.310
132111 Peralatan dan Mesin 560.257.018
133111 Gedung dan Bangunan 3.599.807.123
134111 Jalan dan Jembatan 120.166.410
134112 Irigasi 122.069.060
134113 Jaringan 17.528.125
135121 Aset Tetap Lainnya 6.563.440
136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0
162151 Software 0
166112 Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 0
J U M L A H 12.335.218.861
NAMA UAKPB: 005.03.18.400535 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN
117111 Barang Konsumsi 14.430.779
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 306.000
117199 Persediaan Lainnya 3.107.500
J U M L A H 17.844.279
71
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan tindakan dalam pengelolaan barang
(aset) serta kebijakan teknis sebagai berikut :
- Pencatatan pengelolaan persediaan sudah dilakukan menggunakan aplikasi persediaan dan nilai
persediaan pada neraca sudah berdasarkan Stock Opname fisik.
- Pencatatan dan Penyajian aset tetap dalam neraca sudah dilakukan dengan rekonsiliasi internal
antara UAKPA dan UAKPB dan rekonsiliasi external dengan KPKNL.
- Semua aset BMN sudah tercatat di dalam Laporan SIMAK-BMN
- Semua aset BMN berupa tanah telah dilakukan balik nama sertifikat atas nama Pemerintah
Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Keuangan termasuk tanah hibah pemerintah
daerah kepada Pengadilan Negeri Donggala dan Pengadilan Negeri Parigi.
- Penerapan PP no. 53 tentang Hak-Hak Kepaniteraan (misalnya inzage, ada pekerjaan
memeriksa berkas tetapi tidak di pungut biaya)
- Biaya ATK untuk Perdata sudah tidak dibebankan kepada DIPA lagi (untuk PT)
3. Pengelolaan Teknologi Informasi
a. Perangkat Keras.
Khusus untuk perangkat keras pada tahun anggaran 2014 tidak terdapat alokasi
anggaran untuk pangadaan.
b. Perangkat Lunak
Khusus untuk perangkat Lunak pada tahun anggaran 2014 tidak terdapat alokasi
anggaran untuk pangadaan.
72
C. Pengelolaan Keuangan
Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntablitas pengelolaan
keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan
mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan
berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.
Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan
oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum
seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru
sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yag baik) dalam pengelolaan
keuangan negara seperti : akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas,
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa
yang bebas dan mandiri.
Pada tahun anggaran 2014 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beserta seluruh satuan kerja
dibawahnya masing-masing mengelola 2 (dua) DIPA dengan Alokasi anggaran yang diterima untuk
DIPA 005.01 berjumlah Rp 51.428.181.000 (lima puluh satu milyar empat ratus dua puluh delapan
juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp
35.381.542.861 (tiga puluh lima milyard tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua
ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), belanja barang Rp 5.266.662.693 (lima milyard dua ratus
enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan
belanja modal Rp 10.227.433.000 (sepuluh milyard dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga
puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk DIPA 005.03 yang hanya terdiri dari belanja barang
berjumlah Rp 824.401.385 (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus satu ribu tiga ratus
delapan puluh lima rupiah), total alokasi anggaran secara keseluruhan berjumlah Rp 52.295.531.000
(lima puluh dua milyard dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
73
Realisasi anggaran di tahun 2014 untuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beserta seluruh
satuan kerja dibawahnya sebesar Rp 50.875.638.554 (lima puluh milyard delapan ratus tujuh puluh
lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau mencapai
98,93% dari total anggaran dalam DIPA 005.01, dengan rincian sebagai berikut :
NOMOR SATKER NAMA SATKER PAGU REALISASI % SISA
400534 PT PALU 13.384.347.000 13.167.657.228 98,38% 216.689.772
099375 PN PALU 8.641.485.000 8.590.965.490 99,42% 50.519.510
099401 PN POSO 9.815.372.000 9.771.330.793 99,55% 44.041.207
099396 PN LUWUK 2.924.677.000 2.898.568.948 99,11% 26.108.052
099382 PN TOLITOLI 7.185.011.000 7.021.217.103 97,72% 163.793.897
477202 PN DONGGALA 3.327.357.000 3.308.720.615 99,44% 18.636.385
672048 PN BUOL 2.953.032.000 2.931.770.989 99,28% 21.261.011
672980 PN PARIGI 3.196.900.000 3.185.407.388 99,64% 11.492.612
JUMLAH 51.428.181.000 50.875.638.554 98,93% 552.542.446
Grafik Realisasi Angaran Per Satuan Kerja
74
Sedangkan untuk DIPA 005.03 realisasinya sebesar Rp.824.401.385,- (delapan ratus dua puluh
empat juta empat ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau mencapai 95,05% dari
total anggaran dalam DIPA 005.03, dengan rincian sebagai berikut :
NO NOMOR SATKER NAMA SATKER PAGU REALISASI % SISA
1 400535 PT PALU 161.800.000 153.888.745 95,11% 7.911.255
2 099376 PN PALU 345.320.000 339.041.450 98,18% 6.278.550
3 099402 PN POSO 133.080.000 124.416.090 93,49% 8.663.910
4 099397 PN LUWUK 100.150.000 93.552.600 93,41% 6.597.400
5 099383 PN TOLITOLI 33.000.000 26.993.500 81,80% 6.006.500
6 477203 PN DONGGALA 32.000.000 31.964.000 99,89% 36.000
7 670249 PN BUOL 31.000.000 30.960.000 99,87% 40.000
8 672981 PN PARIGI 31.000.000 23.585.000 76,08% 7.415.000
JUMLAH 867.350.000 824.401.385 95,05% 42.948.615
Grafik Realisasi Angaran Per Satuan Kerja
75
Realisasi Anggaran Per Belanja ( DIPA 005.01 )
PEGAWAI BARANG MODAL JUMLAH
1 PT PALU 13.384.347.000 11.725.526.157 1.442.131.071 0 13.167.657.228 98,38%
2 PN PALU 8.641.485.000 7.590.230.934 1.000.734.556 0 8.590.965.490 99,42%
3 PN POSO 9.815.372.000 2.912.512.303 589.374.990 6.269.443.500 9.771.330.793 99,55%
4 PN LUWUK 2.924.677.000 2.418.246.492 480.322.456 0 2.898.568.948 99,11%
5 PN TOLITOLI 7.185.011.000 2.619.547.603 443.680.000 3.957.989.500 7.021.217.103 97,72%
6 PN DONGGALA 3.327.357.000 2.806.773.939 501.946.676 0 3.308.720.615 99,44%
7 PN BUOL 2.953.032.000 2.482.850.989 448.920.000 0 2.931.770.989 99,28%
8 PN PARIGI 3.196.900.000 2.825.854.444 359.552.944 0 3.185.407.388 99,64%
51.428.181.000 35.381.542.861 5.266.662.693 10.227.433.000 50.875.638.554 98,93%
%
JUMLAH
NO NAMA SATKER PAGUREALISASI PER BELANJA
Realisasi Anggaran Per Belanja ( DIPA 005.03 )
PEGAWAI BARANG MODAL JUMLAH
1 PT PALU 161.800.000 - 153.888.745 - 153.888.745 95,11%
2 PN PALU 345.320.000 - 339.041.450 - 339.041.450 98,18%
3 PN POSO 133.080.000 - 124.416.090 - 124.416.090 93,49%
4 PN LUWUK 100.150.000 - 93.552.600 - 93.552.600 93,41%
5 PN TOLITOLI 33.000.000 - 26.993.500 - 26.993.500 81,80%
6 PN DONGGALA 32.000.000 - 31.964.000 - 31.964.000 99,89%
7 PN BUOL 31.000.000 - 30.960.000 - 30.960.000 99,87%
8 PN PARIGI 31.000.000 - 23.585.000 - 23.585.000 76,08%
867.350.000 0 824.401.385 0 824.401.385 95,05%
%
JUMLAH
NO NAMA SATKER PAGUREALISASI PER BELANJA
76
Pengelolaan PNBP (005.01)
No SATKER Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah
1 PT PALU 1.752.930 1.753.074 1.630.230 1.752.930 1.752.930 1.752.930 1.290.930 1.290.930 1.290.930 1.290.930 1.261.830 1.342.571 18.163.145
2 PN.PALU 2.619.365 2.619.365 2.619.365 3.049.281 2.779.450 2.779.450 2.789.450 3.095.920 3.254.155 3.263.197 3.263.197 3.263.197 35.395.392
3 PN POSO 194.072 194.040 194.040 2.291.331 1.317.717 1.317.717 1.317.717 1.561.772 1.560.331 1.560.331 1.320.193 1.560.331 14.389.592
4 PN LUWUK 1.443.307 1.443.307 24.743.307 1.443.307 1.443.307 1.529.965 1.529.965 1.529.965 1.529.965 1.529.965 1.529.965 1.529.965 41.226.290
5 PN TOLITOLI 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 574.624 6.895.488
6 PN DONGGALA 301.063 301.063 437.780 232.800 412.800 203.700 203.700 203.700 203.700 422.913 422.913 393.813 3.739.945
7 PN BUOL 880.106 880.106 880.106 809.242 917.572 917.572 919.632 917.572 917.572 846.964 988.436 1.059.300 10.934.180
8 PN PARIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7.765.467 7.765.579 31.079.452 10.153.515 9.198.400 9.075.958 8.626.018 9.174.483 9.331.277 9.488.924 9.361.158 9.723.801 130.744.032
Pengelolaan PNBP (005.03)
No SATKER Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah
1 PT PALU 10.000 5.000 35.000 40.000 30.000 55.000 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 345.000
2 PN.PALU 608.800 2.818.400 1.377.400 1.260.200 1.577.100 1.481.800 1.283.800 1.685.300 1.759.900 1.534.400 1.929.700 1.863.800 19.180.600
3 PN POSO 732.000 395.000 1.140.040 2.569.000 2.205.000 1.067.000 1.802.000 1.351.600 2.064.000 925.000 1.206.100 377.000 15.833.740
4 PN LUWUK 1.108.500 1.066.000 886.000 929.000 521.000 628.500 513.900 540.900 683.300 677.000 1.289.300 869.000 9.712.400
5 PN TOLITOLI 474.000 260.000 205.000 444.000 490.000 209.000 705.000 381.000 338.500 258.000 380.000 798.000 4.942.500
6 PN DONGGALA 556.500 90.000 80.000 907.700 130.000 60.000 635.600 0 95.000 306.300 60.000 552.200 3.473.300
7 PN BUOL 323.000 0 716.000 194.000 0 0 0 0 0 1.034.600 0 255.000 2.522.600
8 PN PARIGI 277.200 361.100 320.000 370.800 313.000 578.800 274.300 293.900 269.700 476.500 185.000 304.000 4.024.300
TOTAL 4.090.000 4.995.500 4.759.440 6.714.700 5.266.100 4.080.100 5.229.600 4.282.700 5.240.400 5.241.800 5.080.100 5.054.000 60.034.440
77
78
PERENCANAAN ANGGARAN
Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri
dibawahnya mendapatkan total pagu anggaran sebesar Rp. 56.630.277.000,- (lima puluh
enam milyard enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan
alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp. 42.248.637.000,- (empat puluh dua miliyar dua
ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), belanja barang
sebesar Rp. 5.853.302.000,- (lima milyard delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu
rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 8.528.338.000,- (delapan milyard lima ratus dua puluh
delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
Adapun yang menjadi skala prioritas pada tahun 2015, adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan Server untuk CTS (Case Traking System) pada DIPA di semua
Pengadilan Negeri;
2. Rehab Gedung Kantor Lanjutan pada DIPA Pengadilan Negeri Tolitoli dan rehab
pagar gedung kantor dan paving block Halaman Kantor pada DIPA Pengadilan
Negeri Palu serta renovasi ruang tahanan pada DIPA Pengadilan Negeri Parigi;
3. Pengadaan Meubelair pada pada DIPA Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri
Poso dan Pengadilan Negeri Donggala;
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 di Pengadilan Negeri Parigi.
79
D. Dukungan Teknologi Informasi ( IT ).
Sehubungan dengan program peningkatan manajemen dan transparansi maka saat ini di
setiap pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah begitu masuk pintu
depan telah terpampang layar monitor yang menyajikan informasi-informasi yang diperlukan
untuk urusan peradilan mulai dari profile pengadilan yang bersangkutan, jadwal persidangan,
realisasi anggaran/keuangan sampai dengan putusan-putusan pengadilan setempat.
Penggunaan perangkat Teknologi Informasi ( IT ) sudah menjadi keharusan di setiap
pengadilan. Keterbukaan informasi dan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan atau
pengguna pengadilan sejak dikeluarkan SEMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah telah tersedia perangkat Teknologi Informasi ( IT ) yang dimaksudkan untuk melayani
kebutuhan masyarakat pencari keadilan atau pengguna pengadilan.
Di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diresmikan situs dengan alamat
http://www.pt-palu.go.id yang di dalamnya telah cukup memberikan informasi baik mengenai
perkara maupun mengenai data keuangan yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,
juga telah diupload putusan di tingkat banding dan telah diklasifikasikan untuk perkara-perkara
korupsi, narkotika dan lain-lain. Situs tersebut dapat diakses setiap orang yang
menginginkannya, dengan total akses pengguna sebanyak 303.991 (tiga ratus tiga ribu
sembilan ratus sembilan puluh satu) user.
Tampilan website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
80
Media Informasi dan Transparansi Pengadilan Tinggi Palu meliputi :
LAYANAN Prosedur /Alur Perkara Perkara Perdata
Perkara Pidana
Jadwal Sidang Perkara Perdata
Perkara Pidana
Data Perkara Perkara Perdata Gugatan
Permohonan
Perkara Pidana Pidana Biasa
Pidana Singkat
Pidana Cepat
DIPA Anggaran DIPA
Realisasi/ Penyerapan Anggaran DIPA
PNBP
Biaya Perkara Perdata Pendaftaran Biaya Perkara
Biaya Pemanggilan
Leges dan Surat Kuasa
Tatib Sidang
Bantuan Hukum Prosedur
Mediasi Prosedur Mediasi
PUBLIKASI Putusan Perkara Pidana
Perkara Perdata
Statistik /Lapoaran Perkara
Perkara Perdata
Perkara Pidana
Kegiatan(Proyek) Daftar kegiatan
Pengumuman / Data Kegiatan
Aset Pengadilan Daftar Aset
Laporan Opname Barang
Lakip
Artikel
Berita
Peta Lokasi
TIPIKOR Profil Tugas dan Fungsi
Yuridiksi
Struktur Organisasi
Data Hakim
Layanan Prosedur Beracara
Biaya Perkara
Data Perkara
Statistik Perkara Laporan Keadaan Perkara
2011
2012
2013
Grafik Perkara 2011
2012
2013
81
KONTAK KAMI
GALERI FOTO
MEJA INFORMASI
PENGADUAN
Prosedur Pengaduan
Data Pengaduan
LINK
SOP
Adapun khusus mengenai transparansi putusan, pada website Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung telah diupload putusan dengan
Total 345 (tiga ratus empat puluh lima), dengan rincian
Putusan Perkara Pidana Biasa : 163 perkara
Putusan Perkara Pidana Khusus : 169 perkara
Putusan Perkara Perdata : 181 perkara
Putusan Perkara Perdata Agama : 1 perkara
Putusan Perkara Perdata Khusus : 1 perkara
Tampilan Direktori putusan pada website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
82
Implementasi ini juga telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dimana saat ini telah tersedia situs resmi dari
masing-masing satuan kerja yang dapat diakses yaitu :
a. Pengadilan Negeri Palu : www.pn-palu.net
b. Pengadilan Negeri Poso : www.pn-poso.go.id
c. Pengadilan Negeri Luwuk : www.pn-luwukbanggai.go.id
d. Pengadilan Negeri Donggala : www.pn-donggala.go.id
e. Pengadilan Negeri Toli-Toli : www.pn-tolitoli.go.id
f. Pengadilan Negeri Buol : www.pn-buol.net
g. Pengadilan Negeri Parigi : www.pn-parigi.net
E. REGULASI TAHUN 2014
Pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan regulasi tahun 2014 Pengadilan
Tinggi Sulteng selalu mengacu kepada regulasi nasional baik yang diterbitkan oleh
pemerintah maupun oleh Mahkamah Agung yang selanjutnya PT. sulteng sebagai voor
post (kawal depan) Mahkamah Agung di daerah mensosialisasikan kepada jajaran
pengadilan yang ada dibawahnya melalui pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan
secara berkala.
83
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab
pengawasan berada pada :
Di lingkungan Peradilan Tingkat Banding :
- Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding
Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah
meliputi pengawasan internal Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan juga meliputi
Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang
berjumlah 7 (tujuh) Pengadilan Negeri.
Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin/reguler meliputi :
- Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas,
pengawasan dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.
- Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi
persidangan, pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.
- Mutu pelayanan publik.
- Kinerja Pengadilan.
Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu dengan
bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu
yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan
menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 2 (dua)
kali dalam setahun, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan
84
dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi
Pengawas Daerah.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan
membentuk Tim Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah yang bertugas mengawasi :
- Bidang Pidana
- Bidang Perdata
- Bidang Hukum
- Bidang Kepegawaian
- Bidang Keuangan
- Bidang Umum
Pelaksanaan pengawasan terhadap 7 (tujuh) Pengadilan Negeri Se-Sulawesi
Tengah dengan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Hakim Tinggi dan Panitera
dengan obyek pengawasan meliputi :
- Manajemen peradilan
- Administrasi perkara
- Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
- Administrasi umum
- Kinerja pelayanan publik.
- Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan lainnya
Pada tahun 2014 ini, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan 2
(dua) kali Pengawasan ke Pengadilan Negeri se- Sulawesi Tengah dengan data
sebagai berikut :
85
NO SATUAN KERJA PENGAWASAN
PERTAMA
PENGAWASAN KEDUA KETERANGAN
1 Pengadilan Negeri Palu 26-06-2014 23-10-2014
2 Pengadilan Negeri Poso 12-05-2014 21-10-2014
3 Pengadilan Negeri Luwuk 19-05-2014 27-10-2014
4 Pengadilan Negeri Toli Toli 16-06-2014 13-10-2014
5 Pengadilan Negeri Donggala 05-06-2014 02-10-2014
6 Pengadilan Negeri Buol 22-06-2014 17-10-2014
7 Pengadilan Negeri Parigi 22-05-2014 29-09-2014
Selain mekanisme pengawasan internal terdapat pula mekanisme Pengaduan yang
diajukan pada lembaga peradilan yang berasal dari berbagai sumber, antara lain:
1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan pengaduan yang ditujukan terhadap
Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya
diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang
langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh
masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi
Ombudsman Nasional dan lain-lain.
2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan
diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).
3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan
mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.
4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari
isu-isu yang berkembang.
86
Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:
1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
2. Pelanggaran sumpah jabatan.
3. Dugaan melakukan tindak pidana.
4. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang
bersifat administratif
5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena
kelalaian dan ketidakpahaman.
6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang
berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek
waktu, biaya, dan atau perilaku.
7. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct Hakim.
8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-
perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan
maupun selaku anggota masyarakat.
9. Tindakan indisipliner.
10. Tindakan arogansi.
PENANGANAN PENGADUAN
Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
pada tahun 2014 ini berjumlah 8 (delapan) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut
NO. REKAPITULASI JUMLAH
1 Jumlah Sisa Pengaduan Tahun 2013 2
2 Jumlah Pengaduan yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir 6
3 Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawas MA-RI -
4 Jumlah Pengaduan yang telah ditangani (termasuk yang
didelegasikan kepada Pengadilan Tk. Pertama) 1
5 Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan
kepada Badan Pengawas MA-RI 2
6 Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP tidak
disampaikan kepada Badan Pengawas MA-RI 5
7 Jumlah sisa Pengaduan pada waktu berjalan 1
8 Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman
disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang
bersangkutan (dibuat tersendiri)
-
87
Adapun jumlah penyelesaian pengaduan untuk Pengadilan Negeri se-Sulawesi
Tengah pada tahun 2014 ini diterima sejumlah 6 (enam) Pengaduan, Pengaduan yang
diterima Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah semuanya berasal dari pengaduan masyarakat.
B. Evaluasi
Selesai melakukan pemeriksaan Tim Pemeriksa membuat laporan hasil
pemeriksaan, untuk tahun 2014 hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
- Pada umumnya seluruh Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Tengah telah
melaksanakan tugas sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung, namun
masih perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan di bidang teknis maupun dilihat
dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).
- Seluruh Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Tengah telah melaksanakan Aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP (CTS) versi III guna pelaksanaan asas
transparansi.
- Pada umumnya Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Tengah pegawainya sangat
kurang dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- Banyak jabatan-jabatan yang dirangkap atau kosong karena kurangnya pegawai.
- Rata-rata bangunan kantor terawat dan kebersihan kantor setiap Pengadilan
dipelihara dengan baik, kecuali Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan Negeri
Tolitoli yang masih dalam tahap akhir renovasi.
88
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Dari uraian Laporan Tahunan 2014 sebagaimana disampaikan di depan dapat
memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari masing-masing satuan kerja
yang ada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2014 ini, dari laporan
tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan
Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja di
wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam tahun 2014, yaitu antara lain :
1. Penyelesaian perkara dalam tahun 2014 di Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah menunjukan adanya peningkatan, hanya pada akhir tahun
masih ada beberapa perkara yang belum diminutasi.
2. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik di semua
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pada masing-masing
pengadilan sudah ada meja pengaduan dan meja informasi serta Website Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah yang telah berisi putusan–putusan terbaru, demikian juga di
Pengadilan Negeri lengkap dengan pertimbangannya.
3. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu mengadili perkara telah dilaksanakan
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik di tingkat pertama maupun
tingkat banding.
4. Transparansi di bidang keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA telah
dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat di akses melalui situs www.pt-
palu.go.id.
5. Peningkatkan ilmu pengetahuan para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta
staf telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui kegiatan-
kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan. Selain itu Pengadilan Tinggi Sulawesi
89
Tengah memberikan reward pada Pengadilan Negeri yang dinilai paling baik
mengelola administrasi dan kebersihan lingkungan kantor.
6. Penyerapan/realisasi anggaran DIPA telah berjalan dengan baik, dimana untuk DIPA
01 rata-rata 98,93% dan untuk DIPA 03 rata-rata 95,05% menunjukan bahwa kinerja
satker-satker telah berjalan baik.
7. Pada tahun 2014 aset BMN berupa tanah hibah dari pemerintah daerah telah
dilakukan balik nama sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.
Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Menteri Keuangan yaitu pada Pengadilan
Negeri Donggala dan Pengadilan Negeri Parigi, serta Pelaksanaan Pembangunan
Gedung Kantor telah selesai dilaksanakan yaitu pada Pengadilan Negeri Poso dan
Pengadilan Negeri ToliToli.
B. REKOMENDASI
Dalam pelaksanaan tugas terdapat masalah-masalah yang merupakan kendala dalam
tahun 2014 sebagai berikut :
1. Rumah dinas para hakim di Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah, perlu mendapat perhatian pembangunan dan perawatannya. Kurangnya
sarana dan prasarana yang ada dapat mengganggu dan berdampak pada kinerja
aparat pengadilan, khusus untuk rumah dinas Hakim Pengadilan Tinggi telah
diusulkan untuk dibangun pada lokasi tanah Pengadilan Tinggi yang masih kosong
dan terletak di jalan Zebra Palu.
2. Kekurangan tenaga Panitera Pengganti dan pegawai menjadi keluhan diseluruh
Pengadilan tingkat pertama wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, mendesak
untuk dipenuhi karena tidak seimbang dengan beban kerja yang semakin meningkat.
3. Tenaga terampil dibidang Teknologi Informasi masih kurang di hampir semua
Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, berdampak pada
pengoperasian dan pengembangan IT yang tidak maksimal.
90
4. Dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk percepatan perkara disamping standar
operasional prosedur (SOP), Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai.