1

.~--.---...---.--.~--.~"-" .~C) Senin • Selns» Rabu '~'·K.amis Jumat Sabtll C) Minggu

15 1630 31:

........................ /Nov Q9!.3,/

" 17\"----"

..•...,-.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1418 19

... (~ 21 22 23 24 25 26 27 28 29Jan Peb .Mar . Apr Mei

........ --..~..-...-.-- ...-...... -..~....... --..... .... - ----_ ..._-_._ ......

Misteri Penegakan Hukum Pencucian UangRomli AtmasasmitaGuru Besar Emeritus Unpad

SUNGGUH menarikanalisis ekonomi ATony Prasentiantono(Kompas, 12 Maret

2012), yang meyakinkan pem-baca bahwa kekhawatiranpencederaan rahasia bankoleh langkah Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Ke-uangan (PPATK) tidak akanmenimbulkan keguncangandunia perbankan dengan ala-san perbankan Indonesia te-lah mencatat rekor tertinggilaba Rp75 triliun per akhir2011 dengan aset total Rp3.652triliun. Bahkan Prasentiantonomenegaskan, "Taruhlah 10%DPK(dana pihak ketiga) kaburdari bank, itu tidak masalah!"Harapan masyarakat luas sa atini terletak pada kepiawaianPPATKmelacak aliran dana,baik kasus Century maupunkasus Wisma Atlet dan kasus'rekening gendut' PNSkhusus-

nya PNSDitjen Pajak.Kewenangan PPATK telah

diatur dalam UU RI Nomor 8Tahun 2010 ten tang Pence-gahan dan Pemberantasan Tin-dak Pidana Pencucian Uang.Keunggulan UUtersebut terle-tak pada kewenangan PPATKmenembus kerahasiaan bankdan pernbuktian terbalik asalusul harta kekayaan yangdiduga berasal dari kejahatantermasuk korupsi. Sejak pem-bentukan PPATKsampai 2010,perkara tindak pidana pencu-cian uang (TPPU)yang diputuspengadilan hanya 35 perkara,dan 3 perkara di antaranyatelah diterapkan dengan pem-buktian terbalik.Sejak 2011 sampai akhir

[anuari 2012 terdapat 86.264laporan transaksi keuanganmencurigakan (TKM). Darijumlah tersebut, yang dilapor-kan secara terbuka kepada

publik dan DPR RI yakni ter-banyak hasil analisis rekeningPNS (707), anggota Polri (89),anggota legislatif (65), jaksa(12), hakim (17), dan KPK (1).[ustru yang masih menjadimisteri ialah tidak ada samasekali hasil analisis yang ber-asal dari rekening korporasinasional dan asing.Adapun analisis ekonomi

Prasentiantono menunjukkankemajuan keuangan Indone-sia pada tahun yang samamerupakan jaminan bahwatidak akan terjadi DPK yangsignifikan dibawa kabur.Mungkin berbeda akibatnyajika seluruh penyedia jasakeuangan (PJK) dan penye-dia barang dan jasa (PB})diwajibkan rnelaporkan TKMberkaitan dengan aktivitaskorporasi--jumlah PJK per-bankan mencapai 193 dari493 PJKyang mematuhi kewa-jiban pelaporan TKM.Di era globalisasi saat ini

juga di masa lalu, korporasi na-sional d~orporasi asing tu-

I{ lip i n g Hum a 5 U n p Cl d 2 0 1 2

rut membantu perkembanganekonomi suatu negara, teru-tama dalam bidang investasiyang memerlukan modal danpembiayaan sangat besar.Memelihara iklim investasi

dan stabilitas ekonomi ke-uangan nasional sangatlah

"

Kita bersama-sama harus

meninggalkan 'sikapmental kacung tuanbesar' yang merupakanpewarisan sifat akibatpengaruh penjajahanBelanda dan Jepang diTanah Air."

penting. Itu telah terbuktidengan beberapa ketentuanUU Perpajakan dan UU Pe-nanaman Modal yang sangatmemanjakan dunia usaha,termasuk korporasi nasional

ada ketidakadHan dan sikaptidak proporsional lembagaPPATKdan Komite KoordinasiNasional Pencegahan danPemberantasan TPPUsehinggamenimbulkan kesari 'diskrimi-natif'.

Berdasarkan pengalamanmengikuti konferensi interna-sional pemberantasan korupsidan pencucian uang, saya tidakpernah menemukan 'kejujurandan keterbukaan' negara-ne-gara maju, begitu pula negaratetangga, tentang 'keburu-kan dan kegagalan' merekamenuntaskan perkara korupsidan pencucian uang. Intinyamereka sangat protektif dantertutup daripada lembaga pe-negak hukum Indonesia.

Dalam konteks ini tampak-nya kita telah terbiasa denganpepatah 'buruk muka cermindihelah', dan bangga jika da-pat mengungkap kebobrokanpenyelenggara negara lebihbesar daripada mencari danmenemukan solusi yang ber-'daya guna bagi pembangunankemajuan bangs a ini. Apakahhanya dengan cara yang tidakproporsional dan tanpa malu-malu tersebut ada di antarakit a yang menangguk keun-

tungan dari hibah jutaan dolar,dari negara maju yang jugadikenal munafik dan serakah,atau dari bantuan lembaga in-ternasional.

Jika benar demikian, sangatdisesalkan sikap amatiran danavonturisme mereka yangmenamakan anak bangsa ge-nerasi penerus ini. Para ahlihukum, ahli ekonomi, dan ahlisosial politik diimbau untukduduk bersama merenungkandan mendalami kenyataantersebut agar jalannya kehi-dupan berbangsa dan berne-gara sungguh-sungguh sudahberjalan di atas jalan yangbenar dan menjanjikan bagi250 juta rakyat Indonesia.

Kita bersama-sama harusmeninggalkan 'sikap mentalkacung tuan besar' yang me-rupakan pewarisan sifat akibatpengaruh penjajahan Belandadan [epang di Tanah Air. Sa-lah satu sikap mental tersebutterbukti masih ada, yaitu adarancangan undang-undangyang diberi titel UU RI, tapiberjiwa individualistis dankapitalistis liberal serta jelasbertentangan dengan Pan-casila sebagai ideologi bangsaIndonesia.

dan asing. Tindakan yangsama juga dilakukan di ne-gara-negara maju, termasuknegara yang sangat konservatifdalam melakukan proteksiterhadap rahasia bank. Per-tanyaan mendasar dari uraianfakta tersebut ialah mengapalaporan PPATKtidak memuatlaporan hasil analisis TKMyang berasal dari rekening kor-porasi nasional dan asing yangberoperasi di Indonesia. Punmengapa justru rekening PNSdan aparatur penegak hukumdipandang lebih penting dari-pada korporasi. tersebut.

Konteks ini patut dipersoal-kan apakah pemberantasanpencucian uang hasil korupsiatau tindak pidana lainnyasengaja dibidikkan kepada pe-nyelenggara negara sehinggamental penyelenggara ne-gara terkesan sangat bobrokjika dibandingkan denganmental pengusaha korporasiitu sendiri, terutama di ha-dapan publik dalam dan luarnegeri. Jelas bagi saya bahwa--------~----------~----~--~~--~----------