04/04/2012
1
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Prinsip-prinsip Sasaran Penataan Ruang dan
Bidang Joni Hermana
Jurusan Teknik LingkunganEmail: [email protected], hp: 08123029313
Magister Teknik Sanitasi LingkunganProgram Pascasarjana Teknik Lingkungan
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
ISI PEMBAHASAN
1. KONSEP PENATAAN RUANG
2. SUMBERDAYA AIR
3. PELAYANAN JALAN
4. CIPTA KARYA
04/04/2012
2
Sumber Pustaka:
1. Sebagian besar materi ini berasal dari Materi Presentasi Para Staf Ahli Menteri PU (SAMPU), Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 dan 2012
2. Berbagai Sumber dan Literatur sebagai tambahan.
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Konsep Penataan Ruang
04/04/2012
3
04/04/2012
4
04/04/2012
5
04/04/2012
6
04/04/2012
7
04/04/2012
8
04/04/2012
9
04/04/2012
10
04/04/2012
11
04/04/2012
12
04/04/2012
13
04/04/2012
14
04/04/2012
15
04/04/2012
16
04/04/2012
17
04/04/2012
18
04/04/2012
19
04/04/2012
20
04/04/2012
21
04/04/2012
22
04/04/2012
23
04/04/2012
24
04/04/2012
25
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Sumberdaya Air
04/04/2012
26
04/04/2012
27
Air sangat diperlukan, baik untuk keperluan irigasi guna mendukungproduksi pangan, maupun untuk keperluan domestic, perkotaan(munici-pality) dan industri. Akibat kecilnya volume/debit air padamusim kemarau, terjadilah krisis air yang dapat memicu konflik antarpemakai air (water users), dan terjadinya pencemaran air sungaikhususnya di kawasan perkotaan, serta menurunnya produksi tanamanpangan.
Beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelola-an SDA pada saat ini, antara lain :
- Faktor perubahan iklim global (global climate change)
- Pertambahan penduduk
- Ketersediaan dan kinerja infrastruktur SDA
- Kelembagaan pengelolaan SDA
- Perilaku masyarakat pengguna SDA
- Kerusakan DAS
- Peraturan perundang-undangan
04/04/2012
28
HYDROLOGIC CYCLE
3
04/04/2012
29
04/04/2012
30
04/04/2012
31
04/04/2012
32
04/04/2012
33
Pengelolaan SDA diatur dengan UU No. 7/2004, tentang Sumber DayaAir, menggantikan UU No. 11/1974, tentang Pengairan. Perubahan UUini sangat diperlukan untuk merespons dinamika permasalahn SDAdan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan (GoodGovernance).
Kerangka Pikir UU No. 7/2004 memuat landasan hukum, visi-misi,azas dan tujuan pengelolaan SDA.
NEGARA : - Menguasai SDA dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.
- Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagikebutuhan pokok minimalsehari-hari guna memenuhikehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- Mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas SDA, sepanjang tidak bertentangan dengan UU dankepentingan nasional.
- Menentukan hak guna air, yang terdiri dari hak gunapakai air dan hak guna usaha air.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
04/04/2012
34
KERANGKA PIKIR UU 7/2004
VISI PENGELOLAAN SDATerwujudnya kemanfaatan SDA ygberkelanjutan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat
LIMA MISI PENGELOLAAN SDA1. KONSERVASI sumber daya air.2. PENDAYAGUNAAN sumber daya air.3. PENGENDALIAN daya rusak air.4. PEMBERDAYAAN dan peningkatan
peran masyarakat, dunia usaha, danpemerintah.
5. Peningkatan ketersediaan danketerbukaan data serta INFORMASI SDA
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)
TUJUH ASAS PENGELOLAAN SDA:Kelestarian, Keseimbangan,
Kemanfaatan Umum, Keterpaduan dan keserasian, Keadilan,
Kemandirian, Transparansi dan akuntabilitas
Pola pengelolaan SDA adalah kerangka dasar dalam merencanakan,melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA,pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
Wilayah Sungai adalah kesatuan wialyah pengelolaan SDA dalam satuDAS atau lebih, dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya 2000 Km.
WS merupakan ekosistem SDA yang bersifat kompleks dan umumnyatidak sejalan dengan batas-batas administrasi pemerintahanb, sehinggapengelolaan SDA harus dilaksanakan secara holistic, terpadu, adil danberkelanjutan dengan prinsip one river-one plan, one river-oneintegrated management.
SDA dikelola secara menyeluruh, terpadu (holistic) dan berwawasan LHdengan tujuan mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, disusun Pola PengelolaanSDA dengan pendekatan wilayah sungai secara terpadu antara airpermukaan dan air tanah (conjunctive management).
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
(Pendekatan Holistik)
04/04/2012
35
Batas WS
DAS A
DAS BDAS C
DAS D
Batas DAS A dan DAS B
ILUSTRASI WILAYAH SUNGAI
(River Basin Territory)
Sistem Interkoneksi antar DAS
Sistem Interkoneksi antar DAS
LINGKUP PENGELOLAAN SDA
U p a y a
Merencanakan Melaksanakan Memantau Mengevaluasi
P e n y e l e n g g a r a a n
Konservasi SDA:
1. Perlindungan dan
pelestarian SA
2. Pengawetan air
3. Pengelolaan kualitas
air dan pengendalian
pencemaran air
Pendayagunaan SDA:
1. Penatagunaan
2. Penyediaan
3. Penggunaan
4. Pengembangan
5. Pengusahaan
Pengendalian Daya
Rusak Air:
1. Pencegahan
2. Penanggulangan
3. Pemulihan
Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA
Memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dg mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan
masy secara adil
Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat kerusakan kualitas lingk. yg diakibatkan oleh daya rusak air
TUJU
AN
:
04/04/2012
36
Karena pengelolaan SDA mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintaswilayah yang memerlukan keterpaduan tindak, untuk menjaga kelangsung-an fungsi dan manfaat SDA, dibentuk forum koordinasi dalam berbagaitingkatan sbb :(a) Dewan Sumber Daya Air Nasional
(b) Dewan Sumber Daya Air Provinsi
(c) Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
(d) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai
Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintah yang baik (GoodGovernance), masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk ber-peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadappengelolaan SDA.
Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan SDA dibagi menjadi 3 tingkatan, sbb :(a) Pemerintah: WS lintas sungai, WS lintas negara, WS strategis nasional
(b) Pemerintah Provinsi : WS lintas kabupaten/kota
(c) Pemerintah Kabupaten/Kota : WS dalam satu kabupaten/kota
LINGKUP PENGELOLAAN SDA
Air merupakan sumber daya alam mengalir (flowing resources) yang ter-barukan (renewable), keberadaannya terbatasi oleh waktu, ruang, jum-lah dan mutu, mengikuti fenomena alam yang disebut siklus hidrologi.
Bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan terutama disebabkan olehkerusakan daerah aliran sungai (DAS).
Faktor curah hujan yang tinggi akibat perubahan iklim global (globalclimate change) sering memicu terjadinya banjir bandang dan tanahlongsor.
Pada musim kemarau, dampak perubahan iklim global ditandai olehsedikitnya curah hujan yang turun, sehingga volume/debit air di sungai-sungai sangat kecil, mengakibatkan terjadinya kekeringan.
PENDAHULUAN
VALUE OFFERING
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
04/04/2012
37
HUBUNGAN STAKEHOLDERS PENGELOLAAN SDA
REGULATOR DEVELOPER
OPERATORUSER danPemerhati
WADAH KOORDINASI
MenteriGubernurBupatiWalikotaLembagaLegislatif
Pemerintah/ swasta/ masyarakat
Users : PertanianPerkotaanEnergiIndustriPerkebunKonservasiMasy Adat
Pemerhati : PakarSDALSM
UPT SDA PJT.
Value Offering dalam pengelolaan SDA :(1) Pengelolaan SDA scr holistic berbasis wilayah sungai
(2) Keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan
(3) Kemanfaatan SDA yang berkelanjutan
(4) Perlindungan hak dasar masyarakat atas air
(5) Adil, demokratis, transparan dan akuntabel
Values tersebut merupakan PARADIGMA UU NO.7/2004
KESIMPULAN PENGELOLAAN SDA
04/04/2012
38
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Penyelenggaraan Jalan
STAF AHLI MENTERI V KEMENTERIAN PUMakassar, 26 Maret 2012Medan, 11 Mei 2011
Poernarachman H.
STAKEHOLDERS LLAJ
4/4/2012 76SUMBER UU NO. 22/2009 TTG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
STRATEGI PENYELENGGARA JALAN
04/04/2012
39
INFRASTRUKTUR JALAN (1)
A.DERIVASI KEEMPAT1. TATA RUANG
2. SISTIM LOGISTIK
3. SISTIM TRANSPORTASI
4. INFRASTRUKTUR JALAN
INFRASTRUKTUR JALAN (2)
B. OUTCOME LINTAS SEKTOR (NETWORK THINKING)
1. PEKERJAAN UMUM
2. PERHUBUNGAN
3. KEPOLISIAN
4. PERINDUSTRIAN
5. PERDAGANGAN
6. BPPT
7. PEMERINTAH DAERAH
8. PENGUSAHA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
9. MASYARAKAT
04/04/2012
40
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. TINGKAT KEMANTAPAN JALAN
2. TINGKAT FASILITASI PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH MENUJU 60% KONDISI MANTAP
3. TINGKAT PENGGUNAAN JALAN NASIONAL
4. PANJANG PENINGKATAN STRUKTUR/PELEBARAN JALAN
5. PANJANG JALAN BARU YANG DIBANGUN
NILAI
NILAI DALAM PROSES PERENCANAAN STRATEGIS
04/04/2012
41
PENAWARAN NILAIIKU PELAYANAN
PENYELENGGARA JALAN
PELAYANAN PUBLIK
PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN JALAN MANTAP
JALAN MANTAPPRESERVASI
JALAN TERUKUR
PENAMBALAN LOBANG JALAN
TERUKUR
PENYUSUNAN IKU
JALAN DI PANTURA SELALU DALAM KONDISI MANTAP
04/04/2012
42
STANDAR PELAYANAN P-an J
1. IKU TINGKAT KEMANTAPAN JALAN:a. Standar Pelayanan Jalan Mantap
b. Target Kinerja Jalan Mantap
c. Penerapan Standar Pelayanan Jalan Mantap
2. IKU FASILITASI JALAN DAERAH MENUJU 60% JALAN MANTAP:a. Standar Fasilitasi Jalan Daerah
b. Target Kinerja Pelayanan Jalan Daerah
c. Penerapan Standar Pelayanan Jalan Daerah
3. IKU PEMBANGUNAN JALAN BARU (JALAN TOL):a. Standar Jaminan Investasi
b. Target Kinerja Jaminan Investasi
c. Penerapan Standar Jaminan Investasi
PERSOALAN JALAN TOL DAN PERUMUSAN NILAI-NILAI
INVESTASINYA
04/04/2012
43
PERSOALAN INVESTASI JALAN TOL
TAHUN 1978-2011: PANJANG JALAN TOL 738 KM ATAU KEMAMPUAN MEMBANGUN 22,4 KM/TAHUN
JASA MARGA 531 KM (72%), + 400 KM DIBANGUN KEMENTERIAN PU/BINA MARGA ( 1974-1990) SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KE JASA MARGA
BADAN USAHA JALAN TOL LAIN 237 KM (28%)
RENCANA 2005-2009:1.697 KM REALISASI 43 KM
RENCANA 2010-2014: 800 KM REALISASI SD SAAT INI + 40 KM
24 RUAS TOL DIEVALUASI, AKAN DIADENDUM PPJT-NYA, BIAYA INVESTASI 2006 MASIH + RP. 74 TRILYUN AKAN MENJADI + RP. 111 TRILYUN TAHUN INI, KARENA LAMBAT DIBANGUN (karena pembebasan lahan) DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN BIAYA INVESTASI BERTAMBAH + RP 37 TRILYUN ( 50%)
RENCANA JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN
04/04/2012
44
RENCANA JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN
PERUMUSAN NILAI MISI KE 2 & IKU TERKAIT
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebashambatan antar-perkotaan dan di kawasanperkotaan yang memiliki intensitas pergerakanlogistik tinggi yang menghubungkan dan melayanipusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional BebasHambatan, berarti mengoptimalkan semua sumberdaya untuk keberhasilan program pembangunanjalan tol 2010-2014.
A.L. SUMBER DAYA INTANGIBLE UTAMA ADALAH TATA NILAI PENGUSAHAAN JALAN TOL
04/04/2012
45
Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
MISI
IKU
JAMINAN INVESTASI
5) PEMBANGUNAN JALAN TOL 800 KM SELAMA TAHUN 2010-2014
04/04/2012
46
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id
Bidang Cipta Karya
Makassar, 26 Maret 2012
Ir. Setia Budhy Algamar, MURPStaf Ahli Menteri PU Bidang Ekonomi dan Investasi
1
A. UMUM1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat
tajam. Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total
penduduk nasional. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk
indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.
2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan
relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia
tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 Hektar
04/04/2012
47
1
A. UMUM3. Kota sebagai engine of growth Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota,
atau 9% dari total jumlah daerah, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Sedangkan bila dipisahkan kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota saja, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah, mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional
1
A. UMUM4. Desentralisasi
Persebaran kota di indonesia saat ini lebih banyak terpusat di pulau Jawa Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam
nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunanperkotaan di masing-masing daerah.
Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justrumembahayakan daya dukung kota, terutama di kota besar danmetropolitan
5. Kerusakan lingkungan hidup Meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di
bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali
6. Daya saing kota dan demokratisasi Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus
bersaing dengan kota di dalam negeri semata Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantage menuju ke
era competitive advantage
04/04/2012
48
1
A. UMUM7. Perubahan Iklim dan Bencana Alam
Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnyapermukaan air laut mengancam bahaya banjir. Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire
memerlukan perencanaan permukiman yang terarah danberkelanjutan
8. Modal Sosial Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal
sosial Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi
yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan
1
1. Pengembangan Permukiman Masih luasnya kawasan kumuh, Masih terbatasnya Prasarana Sarana Dasar pada Daerah Tertinggal,
Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Kawasan Perbatasan Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial.
1) Penataan Lingkungan Permukimana. Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi
kebakaranb. Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL
untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalampenyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman
c. Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatanekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage
d. Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkunganpermukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggarandaerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangkapemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Penataan Bangunan dan Lingkungan
04/04/2012
49
2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negaraa. Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi
efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan RumahNegara
b. Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metro, besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia
c. Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan denganpengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan)
3) Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijaua. Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka,
sarana olah raga
4) Kapasitas Kelembagaan Daeraha. Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam
pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan
b. Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan danpeningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi
c. Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunangedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan
3. Air Minum
1) Kelembagaan dan peraturan perundangana. Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan
penyelenggara air minum di daerah.b. Mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam
pelayanan air minum masih harus dirubah.c. Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait
penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaanpengembangan SPAM menjadi sangat lemah.
d. Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan olehpenyelenggara SPAM (PDAM), termasuk rekruitmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM.
e. Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kotamendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.
04/04/2012
50
3. Air Minum
2) Terbatasnya pendanaana. Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam
masalah pendanaan untuk pengembangan, maupunoperasional dan pemeliharaan yang diantaranyadisebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginyabeban utang.
b. Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebihtergantung dari pinjaman luar negeri daripadamengembangkan alternatif pendanaan dalam negeri.
c. Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerahdalam pengembangan SPAM masih rendah.
3. Air Minum
3) Menurunnya kuantitas air baku
a. Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakinterbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik.
b. Kualitas sumber air baku semakin menurun akibatmeningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industritidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan.
c. Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku dibeberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintaswilayah seringkali menimbulkan konflik.
d. Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehinggamenimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna
04/04/2012
51
3. Air Minum
4) Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan
a. Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara10%-50% dengan kehilangan rata-rata sekitar 37% pada tahun2004 dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnyamasih rendah.
b. Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untukmasyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementarapelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain belummemadai, juga harus membayar lebih mahal
5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penyelenggaraan air minum
1. Infrastruktur ke-PU-an dipandang sebagai aset nasional
2. Penyediaan infrastruktur ke-PU-an berorientasikepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagicukup hanya untuk memenuhi SPM
3. Pengembangan infrastruktur ke-PU-an mengutamakan pembangunan berkelanjutan
4. Saat ini s.d. ke depan harus dilaksanakan proses reformasi yang berjenjang dan bertahap
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN
04/04/2012
52
Merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Departemen PekerjaanUmum pada tahun 2025, dimana infrastruktur bidang pekerjaan umum danpermukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuaiperkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiringdengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.
Infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang Andal merupakancerminan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum danpermukiman dalam pengertian:
1. Kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikanpelayanan irigasi secara optimal serta kondisi/keadaan air irigasi yang dapattersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhantanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputiaspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan,keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata.
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukimanyang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitupenyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusiadan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per hari.
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yangramah lingkungan serta sesuai standar teknis.
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanandan kemudahan.
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU danpermukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang.
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaankonstruksi secara lebih efisien dan efektif.
Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastrukturbidang pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan.Sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yangmencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukimanyang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025
04/04/2012
53
VISI JANGKA PANJANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaanyang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan
M I S I
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman diperkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukimanyang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif,berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembanganwilayah.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitaspemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalampenyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukimantermasuk pengembangan sistem pembiayaan dan polainvestasinya.
VISI JANGKA PANJANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaanyang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan
M I S I
3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan sertapengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yangmemenuhi standar keandalan bangunan gedung.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasankumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal termasuk penyediaanair minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektifdan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsipgood governance.
04/04/2012
54
LINGKUP KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA
NON FISIK :1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dalam Pengembangan
Permukiman.
2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dalam penataan Bangunandan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara
3. Pengaturan, Pembinaan Pengawasan dalam Pengelolaan Sanitasidan Persampahan
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum
FISIK : Penyelenggaraan Pembangunan Lingkungan Permukiman,Bangunan Gedung, Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan danSistem Penyediaan Air Minum
Sesuai target
Naik perlahan
(Indikator)84,0%87,7%Proporsi kepastian kepemilikan lahan
32
Memperbaiki kehidupan penduduk miskin yang hidup di permukiman kumuh pada 202011
Telah tercapai
Kualitas kurang baik
59,6%60,0%-Rumah tangga di perdesaan
31b
Telah tercapai
Kualitas kurang baik
78,8%81,8%-Rumah tangga di perkotaan
31a
Telah tercapai
-65,5%68%30,9%Sanitasi yang baik31
Sesuai target
Banyak kemajuan
65,5%52,1%-Sumber air terlindungi Perdesaan
30d
Telah tercapai
-76,1%87,6%-Sumber air terlindungi - Perkotaan
30c
Perlu usaha keras
Naik perlahan
52,8%9,0%-Air minum perpipaan desa
30b
Perlu usaha keras
Terus menurun
67,7%30,8%-Air minum perpipaan kota
30a
Sesuai target
Naik dengan stabil
67%52,1%38,2%Proporsi penduduk terhadap air bersih
30
Target: Menurunkan hingga separuhnya proporsi pernduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015
10
StatusCatatanTargetSaat Ini
(2007/2008)1990IndikatorNo.
Sumber : UNDP, 2007
04/04/2012
55
KARAKTERISTIK UTAMA KEGIATAN/PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
Pembangunan bidang cipta karya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah (kabupaten/kota)
Bantuan pemerintah pusat bersifat stimulan sebagaipengungkit, artinya kerjasama dengan pemerintah daerahsangat diperlukan
Mengutamakan kerjasama dan komunikasi antarstakeholders
Sesuai dengan dan memenuhi kebutuhan masyarakat
Contoh :
PROSES PENGANGGARAN
PERLU ADA RPJM UNTUK KESEPAKATAN ANGGARAN
Matriks Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sub-Bidang keDepan
Penyelenggaraan TugasTugas
Fungsi Pengaturan Pembinaan Pembangunan Pengawasan
Operator
Regulator
Fasilitator
13
04/04/2012
56
111
TUGAS
PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN TUGAS
PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
PUSAT
Menyiapkan
perangkat
NSPK yang
berlaku secara
nasional
Melakukan
pembinaan
kepada provinsi
dan kab/kota
Melakukan
pengawasan
kepada provinsi
dan kab/kota
Melakukan
pembangunan
daerah sebagai
stimulan
PROVINSI
Menjabarkan
NSPK
Nasional
menjadi Perda
provinsi
Melakukan
pembinaan
kepada
kab/kota
Melakukan
pengawasan
kepada
kab/kota
Melakukan
pembangunan
bersama
dengan
kab/kota
KOTA/KAB.
Menjabarkan
NSPK
Nasional
menjadi Perda
kab/kota
Melakukan
pembinaan
terhadap
pembangunan
kota/kab
Melakukan
pengawasan
terhadap
kegiatan
pembangunan
kota/kab
Melakukan
pembangunan
kab/kota
Matriks Penyelenggaraan Tupoksi Bid. Permukiman
20
Terima kasih
fakultas teknik sipil dan perencanaan ITS surabayahttp://www.ftsp.its.ac.id