Kedudukan RTRW Kabupaten/Kota di Dalam Pembangunan daerah
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGKEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
1. LATAR BELAKANG
Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan DOB pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (ditetapkan dengan UU No. 16 Tahun 2013 );
Administrasi Musi Rawas Utara terdiri dari Kecamatan Rupit; Kecamatan Rawas Ulu; Kecamatan Nibung; Kecamatan Rawas Ilir; Kecamatan Karang Dapo; Kecamatan Karang Jaya; dan Kecamatan Ulu Rawas.
Dalam Konstelasi Pengembangan Wilayah, RTRW Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Kecamatan Muara Rupit sebagai Pusat Kegiatan Lokal (Potensi )
Potensi Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain : Pertanian Tanaman Pangan, Pertambangan : mineral, minyak dan gas, dan Wisata Alam pada Kawasan Lindung (TNKS)
Kabupaten Musi Rawas Utara perlu menyusun RTRWK sebagai acuan dalam alat pengembangan dan pembangunan wilayah;
Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kabupaten diwajibkan menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
Penataan Ruang VS Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah (regional development) adalah upaya untuk memajukan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara optimal
Penataan ruang adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pengembangan wilayah
Penataan ruang terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu :1. Perencanaan tata ruang wilayah2. Pemanfaatan ruang atau implementasi rencana tata ruang wilayah3. Pengendalian pemanfaatan ruang
Kenapa Harus Memiliki RTRW ?
UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ps 14 menyatakan bahwa Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 11 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang antara lain meliputi pelaksanaan penataaan ruang wilayah kabupaten/kota dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
Keppres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, ps 4 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pada RTRW
Kapan RTRW Harus Selesai ?
UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 78 ayat 4c mengamanatkan bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus sudah disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU diterbitkan, atau pada bulan April 2010.
Apa sanksinya bila pada bulan April 2010 penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota belum selesai?
Secara hukum tidak ada sanksinya, namun secara praktis kabupaten/kota akan menderita banyak sekali kerugian akibat terhambatnya pembangunan dan investasi
Apakah penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota harus menunggu penyesuaian RTRW Provinsi?
Tidak, kabupaten dan kota dapat maju terlebih dahulu, sepanjang Gubernur memberikan rekomendasi
Bagaimana Proses Legalisasi RTRW ?
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RTRW Kabupaten/Kota, kemudian diajukan kepada Gubernur untuk diberi rekomendasi.
Sebelum diberi rekomendasi oleh Gubernur, materi muatan RTRWterlebih dahulu akan diperiksa oleh BKPRD provinsi , tentang kesesuaiannya terhadap materi muatan RTRW Provinsi
Dengan dilampiri Rekomendasi Gubernur RTRW Kabupaten/ Kota kemudian diajukan kepada Menteri PU selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN.
Menteri PU, melalui Dirjen Penataan Ruang akan mengundang seluruh anggota Tim Pelaksana BKPRN (32 instansi) untuk membahas materi muatan RTRW Kabupaten/Kota
1 - 2
Bagaimana Proses Legalisasi RTRW ?
Setelah semua masukan anggota Tim Pelaksanan BKPRN diakomodasi, Menteri PU melalui Dirjen Penataan Ruang akan menerbitkan Surat Persetujuan Substansi
Dengan Surat Persetujuan Substansi tersebut, kabupaten/kota dapat mengajukan rapat pembahasan RTRW Kabupaten/Kota bersama DPRD, dan sebelum disahkan menjadi Perda RTRW, terlebih dahlu harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi
Setelah hasil evaluasi Gubernur diakomodasi, Bupati/Walikota dapat menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota
Diagram proses legalisasi selengkapnya terlampir
2 - 2
Bagaimana Materi Muatan RTRW ?
• Sesuai dengan Permen PU no 16 dan 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat :1. Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota)
2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota
3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota
4. Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota
6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten/Kota
• Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman keduanya berbeda
1 - 2
Bagaimana Materi Muatan RTRW ?
• RTRW Kabupaten digambarkan pada peta skala 1: 50.000.
RTRW Kota digambarkan pada peta skala 1: 25.000 dan idealnya digambarkan pada peta 1: 10.000.
• RTRW Kabupaten lebih menitikberatkan pada pemerataan pengembangan wilayah, khususnya yang berkaitan dengan urban-rural linkage.
• RTRW Kota lebih menitikberatkan pengaturan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan yang relatif lebih dinamis
• Materi muatan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota dapat diikuti pada Permen PU No. 16/ 2009 dan Permen PU No. 17/ 2009
2 - 2
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
1. Peta dasar untuk penyusunan RTRW umumnya sudah kada luwarsa. Untuk RTRW Kota bahkan tidak tersedia pada skala yang disyaratkan 1: 25.000.
Untuk itu penyusunan RTRW harus selalu diawali dengan updating peta dasar yang sekaligus akan meng-update peta penggunaan lahan. Updating peta dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang sesuai.
Untuk RTRW Kabupaten dapat digunakan citra satelit ASTER dengan resolusi 15 m atau SPOT 5 dengan resolusi 10 m. Untuk RTRW Kota dapat digunakan citra IKONOS dengan resolusi 1m atau citra Quick Bird dengan resolusi 60 cm.
2. Salah satu amanat UU No. 26/2007 yang paling utama utama adalah untuk mendasarkan penyusunan RTRW pada mitigasi bencana.
Sehubungan dengan itu langkah awal dalam penyusunan RTRW adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan rawan bencana.
Selanjutnya kawasan rawan bencana harus diarahkan untuk tidak dijadikan sebagai kawasan hunian dan bila sudah terlanjur berkembang menjadi kawasan hunian, harus diberlakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
3. RTRW Kabupaten harus bersifat komplementer terhadap RTRW Provinsi,
a. Rencana Struktur Ruang provinsi yang ada di wilayah kabupaten sepenuhnya harus diadopsi di dalam Rencana Struktur Ruang kabupaten.
b. Rencana Pola Ruang Kabupaten harus “duduk” di dalam Rencana Pola Ruang Provinsi.
c. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diamanah kan di dalam RTRW provinsi harus diterjemahkan menjadi Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di dalam RTRW Kabupaten.
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
4. Di dalam RTRW Provinsi kota hanya akan berbentuk sebagai satu titik atau satu delineasi kecil. Pengertian komplementer untuk RTRW Kota tidak sama dengan RTRW Kabupaten. Suatu RTRW Kota dapat dinyatakan komplementer terhadap RTRW Provinsi apabila fungsi dan peranan yang diembankan oleh RTRW Provinsi terhadap kota tersebut terwujud secara nyata di dalam Tujuan, Kebijakan dan Strateginya
5. Agar Rencana Pola Ruang Kabupaten dapat “duduk” di atas Rencana Pola Ruang Provinsi, sangat dianjurkan agar Rencana Pola Ruang kabupaten disusun di atas peta Rencana Pola Ruang Provinsi yang sudah di translasikan ke peta dasar kabupaten 1: 50.000
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
6. Rencana Pola Ruang Kota sama sekali tidak terkait dengan Rencana Pola Ruang Provinsi, dan sepenuhnya bergantung pada Strategi Penataan Ruang yang ditetapkan dan pada kondisi fisik ruang yang ada. Demikian pula Rencana Struktur Ruang nya sepenuhnya bergantung pada strategi penataan ruang dan kondisi fisik ruang yang ada.
7. Dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten harus diperhatikan prosentase kawasan hutan minimum dalam setiap DAS sebesar 30%
8. Dalam Rencana Pola Ruang Kota harus diperhatikan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% , dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kuburan, sempadan sungai, dsb dapat dimasukan sebagai bagian dari RTH publik
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
9. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang pada dasar nya merupakan jiwa atau ruh dari pada RTRW, bukan sekedar prolog. Disitulah ditentukan akan dibawa kemana kabupaten/ kota di masa datang
10. RTRW Kabupaten/Kota merupakan produk rencana tata ruang yang bersifat operasional, sehubungan dengan itu Kebijakan dan Strategi Penataan Ruangnya harus bersifat operasional.
11. Perbedaan kedalaman materi muatan RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR digambarkan sebagai berikut,
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
12. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota pada dasarnya adalah bagian wilayah kabupaten/kota yang penataan ruangnya dinilai harus untuk dilakukan secara khusus, lebih dalam dari pada yang diatur di dalam rencana umum tata ruang, oleh karena :
a. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus lebih didorong peranannya di dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, atau
b. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus dilindungi eksistensinya agar tidak mengganggu keseimbangan wilayah secara keseluruhan, dan
c. Perencanaan tata ruangnya tidak sepenuhnya terakomodasi di dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di dalam rencana umum tata ruang
Oleh karena itu penetapan kawasan strategis kabupaten/kota tidak harus membagi habis seluruh wilayah kabupaten/kota, tapi cukup satu atau dua kawasan saja yang dinilai benar-benar memiliki nilai strategis bagi kabupaten/kota
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
13. Arahan Pemanfaatan Ruang pada dasarnya merupakan pedoman bagi implementasi Rencana Tata Ruang dan akan menjadi lampiran dari Perda RTRW yang menjadi pegangan dalam penyusunan RAPBD, sehubungan dengan itu arahan pemanfaatan ruang harus disusun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya bukan sekedar shopping list.
14. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perijinan, Ketentuan Insentif-Disinsentif dan Arahan Sanksi, seharus nya sudah berisi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah operasional bukan hanya sekedar berisi definisi atau pengertian. Ketentuan-ketentuan inilah yang akan menjadi instrumen hukum di dalam Perda RTRW.
15. Dalam menyusun RTRW secara umum agar benar-benar memperhatikan dan mengikuti ketentuan sektor terkait, seperti halnya sektor kehuranan, pengairan, jalan, perhubungan dan lainnya.
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
16. Paduserasi kawasan hutan untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah terbit dengan keluarnya SK Kehutanan baru oleh karena itu proses penyusunan substansi RTRW Kabupaten Muratara akan lebih cepat memiliki Perda tentang RTRW Kabupaten.
Hal-hal yang Harus Diperhatikan
S e k i a n & T e r i m a K a s i h
Sosial-politikHankam
Pertanian
Geologi tata lingk.
Kehutanan
Transportasi
Kelembagaan
Arsitektur
Sosial-Budaya
Urban design
Bobot Materi Muatan RTRW
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTRWKOTA RDTR
Tujuan, Kebijakan & Strategi
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bagaimana Menyelesaikan RTRW ?
• RTRW Kabupaten/Kota seharusnya segera diselesaikan. Oleh karena RTRW Provinsi sudah mendapat persetujuan substansi, proses legalisasi RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi akan berjalan lebih cepat.
• Penyusunan RTRW dapat dimulai dengan mengaktifkan Tim BKPRD, khususnya Pokja Perencanaan Tata Ruang yang akan berperan sebagai Tim Pengarah.
• Selanjutnya harus dibentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk menyusun RTRW. Tim Pelaksana ini bisa tim swakelola yang beranggotakan staf SKPD yang dinilai memiliki kemampuan untuk menyusun RTRW, atau konsultan perencanaan yang dikontrak secara khusus.
TahapanPenyelesaian
RTRW
• Tahap PertamaTim Pelaksana bertugas untuk mengumpul kan data, melakukan analisis tata ruang dan menyusun Profil Lengkap Tata Ruang Kabupaten/Kota. Dari tahapan ini akan dihasilkan Buku Data dan Analisis
• Tahap Keduaberdasarkan Profil Lengkap Tata Ruang tersebut Tim Pengarah merumuskan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota
• Tahap Ketigasesuai dengan Tujuan, Kebijakan dan Strategi di atas, Tim Pelaksana akan menyusun Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan menetapkan kawasan strategis kabupaten/kota.
Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dibahas oleh Tim Pengarah
yang kemudian disempurnakan oleh Tim Pelaksana1 - 2
• Tahap KeempatTim Pelaksana menyusun konsep Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kedua hal ini sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menerap kan aturan yang relatif tegas. Karenanya perlu pembahasan yang matang. Produk tata ruang yang dihasilkan pada tahap keempat ini adalah Buku RTRW dan Album Peta RTRW.
• Tahap kelimaTim Pelaksana menuangkan Buku RTRW ke dalam Buku Rancangan Perda RTRW. Untuk itu Tim Pelaksana harus didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk menyusun Legal Drafting yang baik.
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota selesai dan dapat diajukan ke BKPRD Provinsi untuk selanjutnya mendapatkan
rekomendasi Gubernur
TahapanPenyelesaian
RTRW
2 - 2
NEGARAWEWENANG
PEMERINTAH
WEWENANG PEMERINTAH
PROVINSI
WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang nasional, provinsi, & kabupaten/kota
pelaksanaan penataan ruang nasional
pelaksanaan penataan ruang kws strategis nasional
kerja sama penataan ruang antar negara & fasilitasi antarprovinsi
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang provinsi & kabupaten/kota
pelaksanaan penataan ruang provinsi
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsikerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi antarkabupaten/kota
pengaturan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penataan ruang kab/kota
pelaksanaan penataan ruang kab/kota
pelaksanaan penataan ruang kws strategis kab/kota
kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota
Pasal 8
Pasal 10
Pasal 11
Negara menyelengga-rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat
Negara menyelengga-rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat
Pasal 7
Pasal 8 & 9
Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah
Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah
PEMBAGIAN KEWENANGAN YANG LEBIH JELAS ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN TINGKAT
PROVINSI
Pelaksanaan
PERENC. TR NASIONAL
PEMANF. RUANG NASIONAL
PENGENDALIAN PEMANF. RUANG
NASIONAL
Pelaksanaan
PERENC. TR PROVINSI
PEMANF. RUANG PROVINSI
PENGENDALIAN PEMANF. RUANG
PROVINSI
PENGATURAN, DAN PEMBINAANTINGKAT
KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan
PERENC. TR KAB./KOTA
PEMANF. RUANG KAB./KOTA
PENGENDALIAN PEMANF. RUANG
KAB./KOTA
PENGAWASAN
PENGATURAN DAN PEMBINAAN TINGKAT
NASIONAL
PENGAWASANPENGAWASAN
PE
RA
N M
AS
YA
RA
KA
T
2… Lanjutan
PR Berdasarkan Administrasi(Mempertegas aspek kewenangan
penyelenggaraan)
PR Wilayah Nasional
PR Wilayah Provinsi
PR Wilayah Kabupaten
PR Wilayah Kota
PR Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan(Kawasan yang secara spesifik berpengaruh
besar terhadap pencapaian tujuan PR)
Kawasan Strategis Nasional
Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan Strategis Kota
Kewenangan
Pem. Pusat
Pem. Provinsi
Pem. Kabupaten
Pem. Kota
PR Berdasarkan Fungsi Utama
(Ruang yang dapat dimanfaatkan Dan ruang yang dijaga untuk dilindungi Dan melindungi)
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
PR Berdasarkan Kegiatan Kawasan
(Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan)
Kawasan Perkotaan
Kawasan Perdesaan
PR Berdasarkan Sistem
(Fungsi-fungsi kewilayahan)
Sistem Internal Perkotaan
Sistem Wilayah
KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN
KEJELASAN PRODUK RENCANA TATA RUANG (BUKAN HANYA ADMINISTRATIF, TETAPI DAPAT PULA FUNGSIONAL)
Pasal 5
19
WIL
AY
AH
PE
RK
OTA
AN
RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG
RTR KWS METROPOLITAN
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
RTR PULAU / KEPULAUAN
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTR KWS STRA KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN
RTRW KOTARTR BAGIAN WIL KOTA
• Produk perencanaan pada tingkat administrasi terdiri dari rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi sebagai pedoman perijinan.
PENGUATAN ASPEK PERENCANAAN
RTR KWS STRA KOTA
RDTR WIL KABUPATEN
RTR KWS STRA. PROVINSI
RDTR WIL KOTA
3… Lanjutan
3…Lanjutan
Prosentase Hutan Minimum 30%
• UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 17 ay 5 menyatakan bahwa luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).
• Apakah kabupaten yang memiliki kawasan hutan lebih besar dari 30% boleh menguranginya hingga sampai dengan 30%? Untuk menjawabnya:
a. Pertama harus diingat bahwa 30% luas kawasan hutan adalah dari luas DAS bukan dari luas wilayah administratif
b. Di dalam suatu DAS sebagian besar kawasan hutan sebaiknya berada di bagian hulu yang merupakan daerah resapan air, dan sebagian lainnya di kawasan pantai untuk menjaga keanekaragaman hayati pesisir dan melindungi pantai dari abrasi
• Hal ini menyebabkan akan ada kabupaten di bagian hulu sungai yang memiliki kawasan hutan jauh di atas 30% dan harus tetap mempertahankannya -> Kabupaten Konservasi
Pelepasan air tanah
Arus antara
Aliran Permukaan
Peresapan Permukaan Air Tanah
evapotranspirasi
SIKLUS HIDROLOGI PADA SUATU DAERAH ALIRAN SUNGAI
KOMPENSASI• Kabupaten konservasi harus konsisten untuk terus menjaga luasan dan
kelestarian kawasan hutannya. Secara langsung hal ini akan menambah beban biaya dan selain itu juga akan mengurangi peluang untuk mengembangkan lahan usaha bagi penghidupan masyarakatnya.
• Di sisi lain kabupaten/kota yang berada di bagian hilir akan menikmati manfaat yang sangat besar, antara lain terjaminnya ketersediaan air baku tahun dan terbebas dari ancaman bencana banjir di musim hujan
• Untuk itu kabupaten konservasi seharusnya mendapat kompensasi dari kabupaten/kota yang berada di bagian hilir yang menikmati semua manfaat di atas.
• Bentuk dan besaran kompensasi ini seharusnya sudah diatur dalam RTRW Provinsi
PENGATURAN PENATAAN RUANG
Pengaturan Penataan Ruang(PP 15 Th 2010)
Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengaturan oleh: • PP (RTRWN & Peraturan Pelaksanaan
UUPR)• Perpres (RTR Pulau & RTR KSN)• Permen (Pedoman PR)
• Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan PZ Prov)
• Pergub (ketentuan Perizinan, bentuk & besaran insentif-disinsentif, sanksi adm, juklak)
• Perda Kabupaten/ Kota (RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZ Kab/Kota)
• Perbup/Perwali (Ketentuan Perizinan, bentuk & besaran insentif-disinsentif, sanksi adm)
Peraturan lain bidang Penataan Ruang sesuai kew
enanganPenyusunan dan Penetapan:
Pembinaan Penataan Ruang(PP 15 Th 2010)
Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Masyarakat
Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang
Pendidikan dan pelatihan Penelitian dan pengembangan Pengembangan sistem informasi
dan komunikasi penataan ruang Penyebarluasan informasi
penataan ruang kepada masyarakat
Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
melalui
Ruang Lingkup Pembinaan PR Bentuk dan Tata Cara
Bentuk & Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang (PP 15 Th 2010)
NO BENTUK TATA CARA
1 Koordinasi Penyelenggaraan PR Tata cara koordinasi diatur dgn perpres
2 Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR Melalui media tatap muka & media elektronik
3 Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan PR
Mendampingi, mengawasi, & memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PR
4 Pendidikan dan pelatihan Penyelenggaraan & Fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem sertifikasi
5 Penelitian dan pengembangan Pengembangan IPTEK bidang PR
6 Pengembangan sistem informasi & komunikasi
Penyediaan basis data & informasi & pengembangan jaringan sistem elektronik
7 Penyebarluasan informasi PR kepada masyarakat
Publikasi berbagai aspek PR melalui media yg mudah diakses masyarakat
8 Pengembangan kesadaran & tanggung jawab masyarakat
Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat , penyediaan unit pengaduan
Pembinaan oleh Ditjen Penataan Ruang
Prosedur Penyusunan RTR(PP 15 Th 2010)
Proses Penyusunan RTR
Pelibatan peran masyarakat dlm
perumusan konsepsi RTR
Pembahasan Rancangan RTR oleh
pemangku kepentingan
Persiapan penyusunan RTR
Pengumpulan data
Pengolahan & analisis data
Perumusan konsepsi RTR
Penyusunan Rancangan Per-UU-an
ttg RTR
Prosedur Penetapan Perda RTR(PP 15 Th 2010)
NASIONALRTRW Nasional
RTR Pulau/Kepulauan
RTR KSN
PROVINSIRTRW Provinsi
RTR KSP
KAB/KOTARTRW Kab/Kota
RTR KSK
Peraturan Zonasi
Pembahasan antar-instansi utk RTR kewenangan Pemerintah Pusat
Pembahasan antar-instansi dan antar daerah dgn DPRD utk RTR kewenangan Pemerintah Daerah
NASIONALPP
Perpres
PROVINSIPerda Provinsi
KAB/KOTAPerda
Kabupaten/Kota
Bagian Wilayah Kabupaten/Kota yg Perlu Disusun RTR (PP 15 Th 2010)
Kabupaten Kota
RDTRDisusun pada bagian wilayah kab/kota yg ditetapkan
dlm RTRW (paling lama disusun 36 bulan setelah RTR ditetapkan
Dapat disusun pada prioritas pmbangunan baru (paling lama 24 bulan setelah ditetapkan)
RTBLDisusun pada zona-zona yg penanganannya
diprioritaskan dlm RDTR
KRITERIA PENGENAAN SANKSI
BENTUK TATA CARA
• Besar ata kecilnya dampak yg ditimbulkan
• Nilai manfaat pemberian saksi yg diberikan
• Kerugian Publik yg ditimbulkan
Peringatan tertulis Penerbitan surat peringatan tertulis
Penghentian sementara kegiatan Penerbitan SK Penghentian Kegiatan, stlh peringatan tertulis diabaikan
Pengentuan sementara pelayanan umum
Penerbitan SK Penghentian Sementara Pelayanan Umum kpd pelanggar, stlh peringatan tertulis diabaikan
Penutupan Lokasi Penerbitan SK Penutupan Lokasi, stlh peringatan tertulis diabaikan
Pencabutan Izin Penerbitan SK Pencabutan Izin, stlh peringatan tertulis diabaikan
Pembatalan Izin Penerbitan SK Pembatalan Izin, stlh peringatan tertulis diabaikan
Pembongkaran Bangunan Penerbitan SK Pembongkaran, stlh peringatan tertulis diabaikan
Pemulihan Fungsi Ruang Penerbitan SK Pemulihan Fungsi Ruang, stlh peringatan tertulis diabaikan
Denda Administratif Dpt dikenakan bersama dgn sanksi lain atau tersendiri
Sanksi Pelanggaran Penataan Ruang (PP 15 Th 2010)