Menggapai KedaulatanEnergi Nasional
Marwan BatubaraIndonesian Resources Studies, IRESS
Pertamina Goes To Campus – Universitas MulawarmanSamarinda, 19 September 2013
• Meningkatnya produksi migas AS dan Australia: shale gas & oil • Menurunnya penggunaan energi nuklir & meningkatnya
penggunaan EBT• Meningkatnya demand minyak: 87,5 juta bph (2012) 100 juta
bph (2022)• Meningkatnya konsumsi gas: 3,5 tcm (2012) menjadi 5 tcm (2035)• Meningkatnya subsidi EBT: US$ 88 Billion (2011) menjadi US$ 240
B (2035)• Meningkatnya kepentingan ketahanan energy/energy security• Menguatnya dukungan pemerintah secara global untuk dominasi
dan peran State/National Oil Company (SOC/NOC/BUMN):• 1970: 70% bisnis migas dikuasai International Oil Company (IOC)
(Grayson)• 2009: 9 dari 15 perusahaan terbesar migas dunia adalah BUMN
(Harvard)• 2011: 70% cadangan migas dunia dikuasai BUMN (Shaffer)
Tren Global
Ketahanan/Kemandirian Energi
• Penguasaan dan kemampuan akses atas sumber-sumber energi secara domestik & global
• Kemampuan menjamin ketersediaan pasokan energi untuk kebutuhan domestik
• Kemampuan menetapkan harga energi berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan
• Pengusahaan sarana dan teknologi energi dengan tingkat kandungan dalam negeri yang optimal dan ramah lingkungan
Kebutuhan Energi Primer Global
Sumber: IEA 2011
Share Global Energy Demad
Cadangan Minyak NOC/SOC vs IOC
Proven Reserves (by Country) – Minyak
Perbandingan biaya produksi BBM & BBN
Sumber: IEA 2012
• Konsumsi energi per kapita masih rendah. Pertumbuhan kebutuhan energi rata-rata 4%/tahun; premium 8%/tahun
• Konsumsi energi fosil terus meningkat (>90%). Konsumsi Energi Baru Terbarukan (EBT) masih rendah (5%).
• Subsidi BBM semakin besar (1,4 juta bph) dan memberatkan APBN• Impor BBM semakin besar (sekitar 0,7 juta bph) karena
keterbatasan kapasitas kilang• Cadangan migas semakin menipis, sementara konsumsi BBM terus
meningkat: menimbulkan “triple defisits”• Tingkat elektrifikasi masih rendah: 73%. Konsumsi listrik RI 590
kWh/kapita/th. (Malaysia: 3600; Singapore: 8000) • Subsidi listrik makin besar. Bauran energi belum optimal.
Ketahanan energi bermasalah
Tren energi nasional
Pertumbuhan konsumsi Premium ± 8% per tahun dan Minyak Solar ± 5% per tahun Konsumsi Minyak Tanah menurun karena konversi Minyak Tanah ke LPG Pertumbuhan kendaraan roda empat adalah 800 ribu -1 juta unit per tahun sedangkan
sepeda motor hampir 8 – 9 juta unit per tahun8%
5%
Cadangan Energi Fosil Indonesia 2012
Jenis Energi Fosil Cadangan Per 2012 Produksi Per Tahun Perkiraan Cadangan
Akan Habis
Minyak 3,74 Miliar Barel 328 juta barel/tahun(900 ribu bph) 11,40 Tahun
Gas 104,71 TSCF 3.256.379 MMSCF 32,50 Tahun
Batubara 21.131,84 Juta Ton 353.381.341Ton 59,86 Tahun
Sumber: Simulasi ReforMiner Institute
Cekungan Minyak di Indonesia
Source: Bachtiar, Andang, former chairman of Indonesian Geologist Association, speech in UPN
Yogyakarta, December, 2011
Potensi Industri Migas di IndonesiaPotensi Industri Migas di Indonesia
Model Pengelolaan Migas
Fiscal Arrangement
Concession System Contractual System
Service Contract
Pure Service Contract Risk Service Contract
Production Sharing Contract
(Daniel Johnston, 1994)
Konsep PSC menempatkan kontraktor (KKS) hanya sebagai “petani penggarap” dengan prinsip: (1) Kepemilikan migas tetap di tangan Pemerintah sampai titik penyerahan;(2) Pengendalian managemen operasi oleh Pertamina (dulu) / SKKMIGAS (sekarang); dan (3) Kontraktor menanggung seluruh risiko.
Hybrid Contract
Perbandingan Goverment Take
Penguasaan oleh negara: bersumber dari konsep kedaulatan rakyat atas “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, dan kepemilikan kolektivitas rakyat atas SDA. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk:
- Mengadakan kebijakan - Mengurus: mengeluarkan ijin dan lisensi dan konsesi - Mengatur: Legislasi oleh DPR dan Pemerintah - Mengelola: pemilikan saham dan keterlibatan dalam manajemen - Mengawasi: Pemerintah Pasal 33 UUD 1945, mengamanatkan penguasaan negara harus
berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. “Pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945
Makna Penguasaan Negara
• Pemisahan antara badan yang melakukan fungsi regulasi dan pembuatan kebijakan dengan lembaga yang melakukan pengelolaan dan bisnis migas secara langsung, mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas SDA migas.
• Karena itu dalam menjalankan penguasan SDA migas, Pemerintah harus melakukan tindakan pengurusan dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN untuk mengelola kegiatan usaha migas pada sektor hulu. BUMN lah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, Koperasi, badan hukum swasta, atau perusahaan asing. Dengan itu, seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.
Makna Penguasaan Negara
• Merupakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD. Agar penguasaan oleh negara atas SDA terwujud
• Agar hak cadangan migas dapat dimonetisasi dan digunakan oleh BUMN untuk berbagai aksi korporasi.
• Agar BUMN dapat berkembang dan meningkatkan pen-dapatan maksimal bagi negara dan kesejahteraan rakyat
• Guna menjamin ketahanan energi nasional melalui penguasaan sumber-sumber dan rantai bisnis migas
• Kedaulatan dan penguasaan migas & SDA oleh negara merupakan praktek yang berlaku umum secara global
• Terkait pemilikan dan penguasaan Kuasa Pertambanagn (KP) yg terus diperjuangkan hingga sekarang
Negara: Menguasai dan Berdaulat
Pasang-surut Kedaulatan Migas • Sejak proklamasi, Indonesia baru bisa memperoleh
kedaulatan migas dgn ditetapkannya UU No.44 Prp. Tahun 1960 Ttg Migas
• UU No.44 Prp. Tahun 1960 diperkuat dengan ditetapkannya UU No.8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Migas Negara (: Pertamina)
• Pada tahun 2001, setelah gagal dibahas dan ditetapkan pada era Presiden Habibie, DPR bersama Pemerintah menetapkan UU No.22/2001.
• Dengan UU No.22/2001, kedaulatan kembali hilang dari BUMN dan dialihkan kepada kontraktor
• Terbuka kesempatan utk kembali berdaulat setelah dibubarkannya BP Migas pada 13 Nov 2012
PRODUKSI MINYAK BUMI DARI KKKS TAHUN 2013STATUS 27 JANUARI 2013 (BOPD)
22
39,7%
• Menjalankan 5 aspek penguasaan negara sesuai konstitusi
• Memiliki infrastruktur: wilayah kerja pemipaan, pengilangan, pendistribusian, penyimpanan dan penjualan
• Mengelola migas bagian negara secara penuh, melakukan jual-beli migas, termasuk impor dari negara produsen
• Mengelola sendiri wilayah kerja migas yang sudah habis masa kontrak tanpa polemik (seperti kasus Mahakam).
• Melakukan aliansi strategis dengan NOC lainnya serta negara produsen dalam menjamin suplai migas jangka panjang
Peran BUMN - Pertamina
Aspek Governances
Dikelola berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG): proses & mekanisme pengelolaan BUMN sesuai peraturan/UU dan etika berusaha
Prinsip GCG meliputi: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran
Dominasi negara dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan SDA guna optimasi penerimaan harus dipertahankan
Non-listed Public Company (NLPC)
• Tetapkan visi dan kebijakan ketahanan dan kemandirian energi sbg prioritas politik negara
• Segera tetapkan UU Migas baru sebagai pengganti UU No.22/2001 dan sejalan dengan 2 keputusan MK
• Segera bubarkan SKK Migas karena fungsi dan tugasnya sama dengan BP Migas – Komisi Pengawas hanya kamuflase. Aspek “pengelolaan” yang mestinya dijalankan sesuai konstitusi dan menjadi penyebab kegagalan dominasi nasional sektor migas, tidak dapat dilaksanakan oleh SKK Migas (sebagiamana juga oleh BP Migas)
• Segera terbitkan Perpres baru pengganti Perpres No.9/2013 tentang pembentukan SKK Migas guna menugaskan fungsi dan tugas pengelolaan hulu migas kepada BUMN.
Rekomendasi - 1
• Tetapkan hanya sebuah BUMN sebagai pelaksana tugas konstitusional negara dalam menguasai SDA Migas. BUMN berperan sebagai pemegang hak ekonomi dan pelaku bisnis yang menjadi pilar utama ketahanan energi nasional
• Tetapkan sebuah aturan khusus tentang BUMN migas yg sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional: non-listed public company (NLPC) Pertamina Baru (Berdasar UU No.8/1971 yang diperbaiki)
• Penguasaan BUMN atas cadangan migas potensial, blok-blok yang kontraknya berakhir dan dominasi atas rantai bisnis migas
• Jaminan hak pengelolaan SDA bagi BUMD melalui konsorsium dgn BUMN, dibawah kordinasikan Pusat
• Pemberlakuan kebijakan oil fund atau depletion premium untuk pengelolaan migas berkelanjutan
Rekomendasi - 2
• Kebutuhan energi dunia dan nasional terus meningkat dan pemerintah harus menjamin terwujudnya ketahanan energi nasional melalui penegakan kedaulatan dan perubahan kebijakan & peraturan
• Untuk itu pemerintah perlu mempunyai visi, kebijakan, road map, blue print dan program yang komprehensif yang harus dijalankan secara konsisten, transparan dan akuntabel.
• Program2 yang mendesak adalah membubarkan SKK Migas yang inskonstuitusional, menetapkan UU Migas baru dan pengaturan/UU tentang Pertamina Baru sbg NLPC
• Pemerintah diminta mendukung penuh pengembangan dan dominasi NOC/Pertamina di sektor migas nasional melalui penguasaan cadangan blok-blok migas yang potensial dan blok-blok migas yang kontraknya berakhir seperti Blok Mahakam, Blok Siak, Sanga-sanga, dll.
Penutup
• Kasus Blok Mahakam
500000 550000 600000 650000
98
50
00
099
00
00
099
50
00
010
00
00
00
SERAWAK
KALIMANTAN
Attaka
Gula
Gendalo
Gandang
Dian
Ragat
Gada
Gehem
Sadewa
RanggasWest
Ranggas
NorthRanggas
North JanakaHitam-Merah
Besar
Serang
West Seno
Balikpapan
´
0 50 km
Sisi
Nubi
Tunu
South Mahakam
Samarinda
Badak
Semberah
Handil
Peciko
Tambora
Nilam
Bekapai
Mutiara
Pamaguan
LouiseMuaraAnggana
Kutei
Samboja
Lampake
Mahakam & offshore present day accumulationsMahakam & offshore present day accumulations
Kontrak Blok Mahakam • KKS Blok Mahakam ditandatangani pada 31 Maret
1967 untuk jangka waktu 30 tahun
• Pemegang saham Total: Total SA, Prancis (50%) dan Inpex Coperation, Jepang (50%).
• Kontrak diperpanjang tanggal 31 Maret 1997, akan berakhir 31 Maret 2017.
• Sesuai UU Migas No.22/2001, operator atau Pertamina boleh mengajukan perpanjangan. Negara boleh menolak perpanjangan
Cadangan Blok Mahakam
• BP Migas (2010) : cadangan awal pada tahun 1967 adalah gas 27 TCF dan minyak 1,68 miliar barel
• Produksi sejak 1967-2010: Gas 12,7 TCF; Minyak 1,4 miliar barel! Pendapatan > U$ 98 Billion
• Cadangan tersisa 2012: 12,5 TCF. Pada 2017 cadangan gas tersisa sekitar 10 TCF, dan minyak 180 juta barel.
• Prof Rudi R: cadangan gas tersisa 2017 < 2 TCF. Namun sejumlah pakar lain menyatakan sisa gas 6-8 TCF
• Keyakinan IRESS: Cadangan minimal Mahakam 8 TCF gas dan 100 juta barel minyak.
Pernyataan Pro Asing• Pada prinsipnya pejabat pemeritah ingin memperpanjang kontrak
kpd Total & Inpex. Motivasinya: diduga dapat karena perburuan rente, dukungan politik, KKN, dll.
• Berbagai alasan yang dikemukakan a.l adalah:– Pertamina tidak mampu: secara SDM, teknis, keuangan, dan akan bangkrut
jika kelola Mahakam, dll– Pertamina telah mengusai 47% blok migas nasional, sehingga tidak perlu
kuasai Mahakam– Pertamina agar mengeksploitasi Natuna Timur dibanding mengekploitasi
Mahakam– Pada 2017, cadangan Blok Mahakam kurang dari 2 TCF, jadi tidak perlu
bernafsu...– Investor asing akan keluar dari Indonesia jika Pertamina kelola Mahakam– Eksistensi Total dibutuhkan pasca 2017 utk melakukan eksplorasi migas
Pernyataan Pro Asing• Pernyataan-pernyataan lain:
– WK Mahakam sulit secara teknis, Indonesia tdk akan mampu
– Perlu masa transisi 5 tahun hingga 2022, baru Pertamina jadi operator
– Perlu mempertahankan Total & Inpex agar lifting terjaga dan kontrak dgn buyers tidak terkendala
– Rudi jadi Jubir Total dan memberi kesempatan Total membuat usulan pemilikan saham:
• 33% Total, 33% Inpex, 34% Pertamina, atau• 49% Total & Inpex, dan 51% Pertamina & Pemda
– Pemerintah tidak akan mengenakan dana akuisisi cadangan terbukti kepada Total & Inpex, tetapi akan merubah split
– Para petitor Petisi Mahakam tidak tahu masalah, barisan sakit hati, intelektual emosional
Potensi Korupsi– Pada 2017, cadangan terisa menurut Prof. Rudi Rubiandini adalah
2 TCF. Namun kajian lain memperkirakan cadangan tersisa (2P+3P) adalah 4-6 TCF. Sehingga total cadangan dapat mencapai 6-8 TCF
– Jika diasumsikan nilai akuisisi cadangan terbukti (sesuai Ernst & Young, 2012) adalah 12,5% dari harga pasar gas US$ 10/MMBtu, maka biaya akuisisi 100% saham Blok Mahakam adalah:• US$ 3,5 Billion jika diasumsikan cadangan 2 TCF + 100 juta barel• US$ 11 Billion jika diasumsikan cadangan 8 TCF + 100 juta barel
– Jika Total & Inpex memperoleh 30% saham pada 2017, maka biaya akuisisi yg harus dibayar berkisar antara US$ 1 B – US$ 3,3 B
– Korupsi potensial terjadi jika kontraktor tidak membayar biaya akuisisi atau hanya membayar sgnatory bonus untuk perpanjangan kontrak
Fakta dan Kondisi Objektif (1)• Secara teknis, teknologi yang dibutuhkan untuk eksplorasi &
eksploitasi tersedia di pasar dan dapat diperoleh dari service companies.
• Secara finansial dana untuk investasi dan operasi dapat diperoleh dari lembaga keuangan dan perbankan karena masih besarnya cadangan terbukti di Mahakam
• Secara SDM, 98% tenaga kerja yang ada di Mahakam adalah orang Indoensia. Selain itu, survei yang dilakukan oleh konsultan HRD dari US, Australia, Italy dan Jepang pada 2007-2008 menunjukkan bahwa tenaga kerja migas RI termasuk 3 besar terbaik di dunia, disamping India dan Filipina.
• Kepastian SDM perlu segera dikonfimasi Pemerintah: tidak ada PHK dan pengembangan karir terjamin, jika operatorship beralih ke Pertamina
Fakta dan Kondisi Objektif (2)• Secara ekonomi, WoodMackenzie (Februari 2013) menunjukkan
IRR eksploitasi Mahakam diatas 28% selama 50 tahun beroperasi. Sementara itu selama 10 tahun terakhir, keuntungan bersih yang didapat Total & Inpex dari Blok Mahakam masing2 US$2 juta per hari, atau sekitar US$ 1,4 miliar per tahun!
• Biaya Operasi, dalam10 tahun terakhir rata-rata setiap bulan US$250 juta masing2 oleh Total dan Inpex. Karena blok sudah berproduksi, maka setiap bulan biaya tsb dikembalikan lagi sebagai cost recovery. Jadi tidak benar operator Blok Mahakam harus mampu menyediakan milyaran US$.
• Peralihan ke Pertamina sangat mendesak karena 'panen raya' (keuntungan bersih $1,4 milyar/th) sdh mulai 2004 dan akan berlangsung s/d 2020. Setelah 2020 produksi menurun. Karena itu mulai 2017 Pertamina harus mengelola Mahakam.
Fakta dan Kondisi Objektif (3)• Masalah Cadangan, Ada prosedur yang harus dipenuhi ketika
satu blok sudah selesai. Diantaranya penilaian aset oleh lembaga- lembaga yang independent, yang akan diperhitungkan dalam kelanjutan pengelolaan suatu blok. Prosedur yang sudah ada seharusnya dijalankan secara transparan.
• Kemungkinan menemukan cadangan baru (upside potentials) masih terbuka dengan melakukan analisa karakterisasi reservoir. Keahlian karakterisasi reservoir semakin dibutuhkan karena semakin banyak lapangan yang sudah tua tetapi masih punya potensi untuk dikembangkan.
• Pihak Total sendiri mengakui pada 2004 bahwa Mahakam masih menyimpan cadangan sangat besar (disebut “giant reserves”) seperti dijelaskan pada slide terakhir
Fakta dan Kondisi Objektif (4)• Masalah kebutuhan eksplorasi: Pemerintah dapat
memerintahkan dan mendukung kebutuhan Pertamina jika diminta untuk melakukan eksplorasi. Eksplorasi bukan hanya dapat dilakukan oleh Total
• Masalah Split: Pemerintah dapat meminta split lebih baik kepada Pertamina dibanding yang akan diperoleh dari Total & Inpex. Saat yg sama pemerintah dan Pertmina dapat memperoleh dari dari penjualan saham Mahakam
• Masalah RRR (the amount of new reserves found compared to the amount of oil produced) : Nilai RRR Pertamina (>60%) sejauh ini (2012) lebih baik dibanding nilai rata-rata RRR nasional (<50%).
• Natuna Timur, masih dalam tahap eksplorasi, sehingga tdk layak jika dibandingkan dgn Mahakam yg sudah berproduksi. Natuna tdk dpt menghasilkan dana akuisisi sperti Mahakam!
Fokus Kegiatan KPKAbraham Samad (19 Maret 2013):“Saat ini, KPK fokus pada masalah ketahanan pangan plus, yaitu pertanian,
perikanan, peternakan, plus pendidikan dan kesehatan. KPK juga juga fokus pada ketahanan energi, lingkungan, minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Termasuk di dalamnya penerimaan pajak, bea dan cukai, dan infrastruktur”.
“Karena keterbatasan sumber daya manusia, KPK mengutamakan pencegahan dengan penekanan pada perbaikan sistem. Di sektor minyak dan gas, dengan pendekatan pencegahan, KPK bisa memperbaiki sistem yang bisa mengembalikan harta negara lebih dari Rp 150 triliun”
Dengan fokus dan komitmen KPK tsb diharapkan korupsi dalam proses perpanjangan kontrak dapat dicegah
Tuntutan• Agar pemerintah segera berhenti memihak asing,
membohongi publik, memanipulasi informasi• Agar Presiden SBY memberhentikan semua pejabat
yang telah melakukan penyelewengan • Agar pemerintah segera menetapkan kontrak Blok
Mahakam tidak akan diperpanjang dan menunjuk Pertamina sebagai operator sejak 2017
• BUMD terkait harus memperoleh minimal 10% PI• Pertisipasi Total & Inpex sejak 2017 melalui proses
akuisisi saham dengan Pertamina sesuai biaya yg berlaku
• Meminta KPK untuk aktif melakukan pencegahan terjadi korupsi dalam proses perpanjangan kontrak
Blok-blok Migas Habis Kontrak2013: Siak, operator PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
2015: Gebang dengan operator JOB Pertamina-Costa.
2017: Mahakam, operator Total EP Indonesie, Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi, Attaka (Inpex Corp), dan Lematang (PT Medco EP Indonesia).
2018: Tuban, Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina, Ogan Komering (JOB Pertamina-Talisman), North Sumatra Offshore B (ExxonMobil), Southeast Sumatra (CNOOC), Tengah (Total), NSO Extention (ExxonMobil), Sanga-Sanga (Vico Indonesia), dan West Pasir dan Attaka (Chevron Indonesia Company).
2019: Bula, operator Kalrez Petroleum, Seram Non Bula (Citic), Pendopo dan Raja (Pertamina-Golden Spike), dan Jambi Merang (JOB Pertamina-Hess).
2020: South Jambi B (ConocoPhillips), Malacca Strait (Kondur Petroleum), Brantas (Lapindo), Salawati (JOB Pertamina-Petrochina), Kepala Burung Blok A (Petrochina), Sengkang (Energy Equity), dan Makassar Strait Offshore Area A (Chevron Indonesia Company).
2021: Rokan (CPI), Bentu Segat (Kalila), Muriah (Petronas), dan Selat Panjang (Petroselat).
Penjelasan Bung Hatta ttg Pasal 33 UUD 1945Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh
negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan, “... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang'... (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 202 s.d. 203, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam;
Now in the early 21st century:• Most of the hydrocarbon accumulations have already been discovered –
BUSTED !
• The remaining accumulations to be discovered would be smaller and in more subtle structuro-stratigraphic traps - BUSTED ! Some giants are being discovered
• No marine source rocks exist in sufficient amounts/ degree of maturity to be able to expulse significant amount of hydrocarbon, hence low PS in the distal/ offshore parts of the basin - BUSTED ! Terestrial source rocks are transported all the way to the basin and fill turbidite plays
• Perception in the search for hydrocarbons are strongly affected by the existing producing fields: thick reservoirs, oil bearing… - BUSTED ! Stacked thin sand bars could accumulate significant amounts of Gas
Myths in Mahakam area in the Myths in Mahakam area in the ’80s’80s
Advokasi masalah migas:
www.satunegeri.com
@MarwanBatubara
Terima Kasih