KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul “Undang-Undang Dasar Mengatur Penyelenggaraan Negara”.
Penulis menyadari dalam pembuatan makalah ini belum begitu sempurna akan
tetapi mudah-mudahan apa yang tersimpul dalam makalah ini dapat membantu dan
berguna bagi kita semua.
Penulis mengharapkan kritik dan saran dari Dosen Pembimbing dan teman-teman
agar penulis mengetahui kelemahan dari makalah ini.
Dan semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua amin-amin ya Robbal
Alamin.
Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman judul…………………………………………………………………… i
Kata Pengantar…………………………………………………………………... ii
Daftar isi ………………………………………………………………………… iii
BAB I Pendahuluan ………………………………………………………….. 1
a. Latar Belakang Masalah……………………………………………. 1
b. Rumusan Permasalahan ……………………………………………. 2
c. Tujuan Pembahasan ………………………………………………… 2
BAB II Pembahasan……………………………………………………………. 2
a. Pengertian UUD 1945 dan Sifatnya………………………………… 2
b. Sistem kekuasaan menurut UUD 1945……………………………… 3
c. UUD 1945 Mengatur Penyelenggaraan Negara…………………….. 4
d. Hubungan Antara Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD 1945..5
BAB III Kesimpulan …………………………………………………………… 6
a. Kesimpulan…………………………………………………………. 6
b. Saran………………………………………………………………… 7
Daftar Pustaka…………………………………………………………………….. 8
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam proses reformasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945,
melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. amandemen tidak
dimaksudkan untuk merubah sama sekali UUD 1945, tapi merupakan prosedur
penyempurnaan terhadap UUD. Amandemen dilakukan dengan berbagai perubahan pada
pasal-pasal maupun memberikan tambahan.
Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak
adanya system kekuasaan “checks and balances”, terutama terhadap kekuasaan eksekutif.
Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia proses proklamasi terhadap UUD 1995 adalah
merupakan keharusan, karena hal itu bagi bangsa Indonesia akan mengantar ke tahapan
yang baru untuk penataan Negara.
Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap system pemerintahan diatur
oleh UUD 1945. bagi mereka yang memandang Negara dari sudut kekuasaan dan
menganggapnya sebagai suatu organisasi maka UUD dapat dipegang sebagai sekumpulan
asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut.
B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut :
1. Dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara UUD mengatur tentang?
2. Siapakah yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945?
3. Apakah hubungan penyelenggara Negara berdasarkan UUD 1945?
C. Tujuan Pembahasan
Dengan adanya pengetahuan tentang UUD 1945 mengatur kekuasaan
penyelenggaraan Negara ini kita dapat menyetahui bahwa pentingnya UUD dalam suatu
Negara mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu Negara. Kita dapat mengetahui
aturan-aturan yang mengikat dalam UUD.
Dengan adanya pengetahuan ini juga kita bisa lebih menghargai UUD 1945
merupakan dasar Negara yang harus mati.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian UUD 1945 dan Sifatnya
UUD Negara adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam Negara dan
merupakan hukum dasar Negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati.
Hukum dasar Negara meliputi keseluruhan system ketatanegaraan yang berupa
kumpulan peraturan yang membentuk Negara dan mengatur pemerintahannya. UUD
merupakan dasar tertulis (convensi). Oleh karena itu UUD menurut sifat dan fungsinya
adalah suatu naska yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan
tersebut. ( Kaelan. Pendidikan Pancasila.2008:178 )
UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan
menyesuaikan diri satu sama lainnya. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan
dalam suatu Negara. UUD disebutkan bersifat singkat dan super karena hanya memuat 37
pasal adapun pasal-pasal yang lain, hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan.
Hal ini bermakna :
1. UUD 1945 hanya memuat aturan pokok, memuat GBHN intruksi kepala pemerintahan
pusat dan lain-lain untuk menyelenggarakan Negara.
2. Sifatnya yang super atau elastis maksudnya senantiasa harus ingat bahwa masyarakat
harus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Memang sifat aturan yang tertulis
semakin supel sifat aturannya semakin baik agar tidak ketinggalan zaman.
B. Sistem kekuasaan menurut UUD 1945
System kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam
penjelasan UUD “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai
penjelma seluruh rakyat. Presiden diangkat oleh majelis dan bertanggung jawab kepada
majelis.
Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD pasal 1 ayat (2) ini berarti kekuasaan tertinggi
dalam Negara secara kelembagaan walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki
kekuasaan, MPR hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik
presiden dan wakil serta memberhentikannya.
Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan “kekuasaan presiden
dibawah MPR dan bertanggung jawab pada MPR namun hasil amandemen 2002,
presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi disamping MPR dan DPR karena
presiden dipilih oleh rakyat UUD 1945 pasal 6A ayat (1).
C. UUD 1945 Mengatur Penyelenggara Negara
Dalam pasal 2 UUD 1945 menyebutkan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota
DPD. Keanggotaan MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 menunjukkan
bahwa seluruh anggota MPR merupakan hasil pemilihan umum. Adapun kewenangan
MPR berubah, bukan lagi sebagai kekuasaan tertinggi melainkan terbatas pada 3 hal yaitu
ayat (1) MPR mengubah dan menetapkan UUD. Ayat (2) MPR melantik presiden dan
wakil presiden . ayat (3) MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dan
wakil presiden dalam masa jabatannya.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden
melaksanakan kewajibannya dibantu oleh wakil. Presiden dapat mengajukan rancangan
UUD pada DPR pasal ayat (1) dan (2) presiden berhak menetapkan peraturan dalam
menjalankan UUD sebagaimana mestinya.
Pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen 2002 presiden dibantu oleh menteri-menteri ayat
(1) menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden ayat (2), serta menteri membidangi
urusan tertentu dalam pemerintahan ayat (3). Mengenai DPR diatur dalam pasal 19
sampai 22 UUD 1945. Susunan DPR ditetapkan UU dalam DPR bersidang sedikitnya
sekali dalam setahun. Mengingat anggota DPR merupakan anggota MPR maka
kedudukan dewan ini kuat dan oleh karena itu, DPR tidak dapat dibubarkan presiden
yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.
D. Hubungan Antara Penyelenggara Negara Berdasarkan UUD 1945
1. Hubungan Antara MPR dan Presiden
MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagai wakil sesuai UUD 1945
pasal 1 ayat (2), disamping DPR dan Presiden. Kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum
dilakukan amandemen 2002 yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat serta
memberhentikan presiden atau wakil presiden.
Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena presiden tidak diangkat oleh
MPR, maka presiden tidak bertanggung jawab pada MPR melainkan pada rakyat sesuai
dengan ketentuan UUD.
2. Hubungan Antara MPR dan DPR
MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD melalui pemilu oleh karena anggota DPR
merangkap anggota MPR maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam
melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan presiden sebagaimana
yang ditetapkan oleh MPR.
MPR mempunyai tugas yang sangat luas melalui wewenang DPR, MPR
mengemudikan pembuatan UUD serta peraturan-peraturan lainnya agar Undang-undang
serta peraturan-peraturan lainnya agar Undang-undang serta peraturan-peraturan UUD
1945. melalui wewenang DPR juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga
lainnya.
3. Hubungan Antara DPR dan Presiden
Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut maka
terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang
masalah pokok dari Negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai
landasan kerja.
Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner
legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam hal
ini, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta
pendapatnya.
4. Hubungan Antara DPR dengan Menteri-Menteri
Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam
hal DPR menyatakan keberatan terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal
sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan
cabinet.
Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden pasal 17 ayat (2), sedangkan dalam penjelasan dikemukakan bahwa
menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak
tergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada presiden.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi tingkatnya dalam
Negara dan merupakan hukum dasar Negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang
harus ditaati. UUD 1945 menentukan merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam
suatu Negara.
Dalam penjelasan UUD 1945 bahwa UUD bersifat singkat dan supel hal ini
mengandung makna :
1. Telah cukup jika UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, memuat garis-garis
besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain. Penyelenggaraan Negara dalam
menyelenggarakan Negara, kehidupan Negara dan kesejahteraan Negara.
2. Sifatnya yang supel maksudnya kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat itu harus
terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.
Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam
penjelasn UUD 1945 “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR
sebagai penjelma seluruh rakyat”. Namun hasil amandemen 2002 presiden sebagai
penyelenggara pemerintah tertinggi disamping MPR dan DPR karena presiden dipilih
langsung oleh rakyat UUD 1945 6A ayat (1).
B. Saran
Saya sebagai penulis mengharapkan agar kita semua dapat menghormati dan
mengamalkan undang-undang dasar karena Undang-Undang dasar merupakan landasan
negara kita yang harus ditaati. Dan saya juga mengharapkan kritik dan saran demi
kesempurnaannya makalah ini kepada teman-teman dan dosen pembimbing. Agar
makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Azra,Azyumardi.2002.Demokrasi,HAM,dan Masyarakat Madani.Jakarta:Prenada Media.
Budiyanto.2007.Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Erlangga.
Kaelan.2008.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta:Paradigma.
Suteng,Bambang.2006.Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Erlangga.
Recommended