Jakarta, 06 Desember 2018
Maladministrasi Dalam Penanganan Pencemaran Sungai Cileungsi
LAPORAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (LAHP)Nomor Register: 0242/IN/X/2018/JKR
TPM06/12/2018
Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia, “melakukan investigasi atas
prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik”.
Dasar Hukum Pemeriksaan
Pasal 8 ayat (1) huruf a s.d. huruf d, Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan
Penyelesaian laporan
TPM06/12/2018
Pelapor dalam Laporan ini berasal dari Laporan atas inisiatif sendiri
terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
Para Pihak
Terlapor dalam Laporan ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bogor.
Pihak Terkait:
1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
2) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK);
3) Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
4) Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).
TPM06/12/2018
Tanggal 30 September 2018, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memperoleh
informasi dari beberapa media terkait pencemaran Sungai Cileungsi yang berasal dari
limbah industri;
Tanggal 05 Oktober 2018, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melaksanakan
rapat internal terkait pembahasan dugaan Maladministrasi dalam penanganan
pencemaran Sungai Cileungsi. Hasil rapat internal perwakilan menyepakati bahwa isu
tersebut akan ditindaklanjuti melalui laporan inisiatif;
Tanggal 5 Oktober 2018, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan
registrasi laporan terkait dugaan Maladministrasi dalam penanganan pencemaran
Sungai Cileungsi dengan Nomor: 0242/IN/X/2018/JKR.
Uraian Laporan
TPM06/12/2018
Rangkaian Pemeriksaan
No Hari/Tanggal Kegiatan
1 Pemeriksaan Dokumen
2 10 Oktober 2018 Pemerhati Kebijakan dan Layanan Publik (PKLP)
3 10 Oktober 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
4 10 Oktober 2018 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
5 23 Oktober 2018 Pemeriksaan Lapangan
6 01 November 2018 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
7 01 November 2018 Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK)
8 07 November 2018 Ahli Lingkungan Hidup
9 21 November 2018 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK)
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman
1 • Mekanisme Pencegahan Melalui Pengawasan Pada Setiap Perusahaan Pasca Penerbitan Izin Lingkungan
2 • Implementasi Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Sungai Cileungsi
3 • Pengawasan Terhadap Potensi Pencemaran Sungai Cileungsi
4 • Penegakan Hukum dan Upaya Mendorong Kepatuhan Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup
5 • Kekosongan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
6 • Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam Menindaklanjuti Pencemaran Sungai Cileungsi
7 • Peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK dalam Menindaklanjuti Pencemaran Sungai Cileungsi
8• Peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK dalam
Menindaklanjuti Pencemaran Sungai Cileungsi
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Mekanisme Pencegahan Melalui Pengawasan Pada Setiap Perusahaan Pasca PenerbitanIzin Lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izinlingkungan yang telah diterbitkan melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan serta penegakan terhadap peraturantentang lingkungan hidup tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa pencemaran sungai telah berlangsung lama, setidak-nya sejak awal tahun 2017;
DLH Kab. Bogor pernah berikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran SungaiCileungsi, namun kondisi di lapangan pencemaran Sungai Cileungsi terus berlangsung hingga bulan Oktober 2018
Terhadap penerbitan sanksi administratif dimaksud serta tindakan penegakan terhadap peraturan lingkungan hiduptidak berjalan sesuai dengan ketentuan karena terdapat Ketidakkonsistenan dalam jangka waktu pengawasan setelahteguran diterbitkan namun terjadi pembiaran.
Berdasarkan fakta dan ketentuan yang ada, Ombudsman berpendapat bahwa DLH Kab. Bogor tidak kompeten karenapengawasan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan tidak dilakukan secara konsisten
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Implementasi Tindak lanjut PengaduanMasyarakat terkait Pencemaran Sungai Cileungsi.
Pengaduan Masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan kualitas lingkungan hidup perlumendapatkan tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam mendorongkinerja pengawasan oleh Dinas serta sebagai upaya mendorong kualitas pelayanan publik oleh Dinas Lingkungan HidupKab. Bogor.
Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa terhadap setiap pengaduan masyarakat belum teregistrasi dengan baik karenadalam dokumen terdapat kurang jelasnya identitas Pengadu dan tidak terdapat data lengkap sebagaimana Pasal 10ayat (5) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 22 Tahun 2017. Selain itu, Pengadu tidak mendapatkaninformasi perkembangan atau status laporan pengaduan, laporan hasil pengaduan dan tindak lanjut hasil pengaduansebagaimana Pasal 27 ayat (1) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017;
Dalam hal tata cara pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor, tidak sesuaidengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan PengaduanDugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
Dampak yang diakibatkan dari fakta di atas, merugikan hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan kerusakanlingkungan, khususnya dalam mendorong penguatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor
Ombudsman berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor tidak kompeten dalam menindaklanjutipengaduan masyarakat terkait pencemaran Sungai Cileungsi
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Pengawasan Terhadap Potensi pencemaran Sungai
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor telah melakukan pemantauan secara berkala namunpencemaran masih terjadi dari kurun waktu sepanjang tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober2018
Hasil pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan berbeda dengan hasil uji laboratorium yangdilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor tidak cermat dalam mengolah data hasil pemantauan padaSungai Cileungsi dan analisis terhadap pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan
Ombudsman berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor tidak kompeten dalammelakukan pemantauan dan analisis terhadap pelaporan terkait baku mutu lingkungan yangdisampaikan oleh perusahaan yang berada di sekitar Sungai Cileungsi
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Penegakan Hukum dan Upayamendorong Kepatuhan Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup
sanksi administratif berupa teguran tertulis yang telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan HidupKab Bogor diabaikan oleh pihak perusahaan
Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor wajibmemberikan sanksi administratif yang lebih berat sesuai dengan ketentuan.
Namun terdapat kecenderungan untuk permisif serta melakukan pembiaran terhadappelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
Ombudsman berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor tidak kompeten dalampenerapan sanksi administratif dan penegakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalamundang-undang
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Kekosongan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan HidupKabupaten Bogor
Luas wilayah Kab. Bogor seluas kurang lebih 298.838,31 ha dengan jumlah penduduk sekitar 5.6juta jiwa serta jumlah perusahaan yang beroperasi sekitar 2500 perusahaan maka keberadaanfungsi PPLH mutlak diperlukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor guna menjalankantugas pokoknya terkait pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup;
Fakta di lapangan selama ini pengawasan lingkungan hidup di wilayah Kab. Bogor tidakdilakukan oleh PPLH sebagai pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undangkarena Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor tidak memiliki PPLH;
Ombudsman berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor tidak kompeten dalammenjalankan pengawasan lingkungan hidup karena terdapat kekosongan PPLH
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam Menindaklanjuti PencemaranSungai Cileungsi
Keberadaan Sungai Cileungsi berada pada lintas kabupaten/kota, maka terdapat tanggung jawab DinasLingkungan Hidup Provinsi. Jawa Barat;
Pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
Namun, Belum terdapat koordinasi dalam pemantauan potensi pencemaran sungai, selain ituimplementasi Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Sungai Cimanuk, SungaiCimalaya dan Sungai Bekasi saat ini baru pada tahap sinkronisasi pemantauan dan tahap pemetaan titikpantau;
Penanganan kasus pencemaran sungai memerlukan sinergitas baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor danPemerintah Provinsi Jawa Barat karena Sungai Cileungsi melintasi antar kabupaten di Provinsi Jawa Barat;
Ombudsman berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tidak kompeten dalammenjalankan pemantauan terhadap pencemaran Sungai Cileungsi.
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK dalam Menindaklanjuti Pencemaran SungaiCileungsi
Ditjen Penegakan Hukum KLHK merupakan second line enforcement ketika Pemerintah Daerah tidak dapatmenangani pencemaran lingkungan hidup dan penanganan pelanggaran yang serius.
Ditjen Penegakan Hukum KLHK telah menerima pengaduan terkait pencemaran Sungai Cileungsi dan telahdiserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor baru menerbitkan Surat Teguran Tertulis pada tanggal 25 Mei 2018 atauberselang 6 (enam) bulan setelah pengaduan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.
Pengawasan yang dilakukan oleh Sudbit Pengawasan Ditjen Penegakan Hukum KLHK belum maksimal karenapencemaran Sungai Cileungsi masih terjadi dan air sungai masih berwarna hitam pekat hingga dengan bulanOktober 2018. Peran Ditjen Penegakan Hukum belum berjalan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Ombudsman berpendapat bahwa Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup KementerianLingkungan Hidup tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait penanganan pencemaranSungai Cileungsi
TPM06/12/2018
Pendapat Ombudsman:Peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK dalamMenindaklanjuti Pencemaran Sungai Cileungsi
Ditjen PPKL KLHK memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadappencemaran di Sungai Cileungsi.
Bahwa terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran Sungai Cileungsi serta berlarut-larutnya penanganan kasuspencemaran dan tidak dilakukannya pencegahan melalui pengawasan yang efektif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bogor dan Provinsi Jawa Barat, maka berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Ditjen PPKL dapat mengambiltindakan dalam rangka penanganan pencemaran dimaksud.
Penanganan pencemaran Sungai Cileungsi baru dilakukan pada bulan September dan Oktober 2018 oleh Ditjen PPKLsetelah menjadi perhatian public
Ombudsman berpendapat bahwa Ditjen PPKL KLHK tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi terkaitpencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran Sungai Cileungsi.
Ombudsman berpendapat bahwa masalah utama dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dikarenakankurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta dinas terkait dalam menjalankan tugas,minimnya jumlah PPLH serta tidak adanya penindakan tegas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupunPemerintah Kabupaten/kota bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup. Hal initerkonfirmasi dengan keterangan yang diberikan oleh Ditjen PPKL KLHK.
TPM06/12/2018
Kesimpulan dan Temuan Maladministrasi
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
3. Dirjen Penegakan Hukum (KLHK)
4. Dirjen Pengendalian Pencemaran danKerusakan Lingkungan (KLHK )
TPM06/12/2018
Tidak kompeten dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan
yang berdampak terhadap pencemaran sungai Cileungsi;
Tidak kompeten dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran Sungai
Cileungsi karena penanganan pengaduan tidak sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
Tidak kompeten dalam melakukan pemantauan dan analisis terhadap pelaporan terkait baku
mutu lingkungan yang disampaikan oleh perusahaan yang berada di sekitar Sungai Cileungsi.
Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor tidak mampu melakukan pengawasan terhadap
Potensi Pencemaran Sungai Cileungsi;
Tidak kompeten dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan hidup karena tidak adanya
jabatan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor.
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor
TPM06/12/2018
Tidak kompeten dalam menjalankan pemantauan terhadap pencemaran Sungai
Cileungsi yang juga merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Barat dengan tidak optimal dalam melakukan pemantauan pada Sungai
Cileungsi sebagaimana ketentuan dalam Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013
tentang Baku Mutu Air Sungai Cimanuk, Sungai Cimalaya dan Sungai Bekasi.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
TPM06/12/2018
Tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait penanganan pencemaran Sungai
Cileungsi karena pengaduan terkait pencemaran telah diterima oleh Ditjen Penegakan Hukum
namun memerlukan waktu yang lama dalam menindaklanjuti atau melakukan pemantauan. Selain
itu, tindak lanjut belum terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah sehingga
penanggulangan pencemaran menjadi berlarut.
3. Dirjen Penegakan Hukum (KLHK)
Tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan pencemaran Sungai Cileungsi sehingga berlarut serta mengambil tindakan setelah kasus
pencemaran menjadi atensi publik.
4. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK )
TPM06/12/2018
TINDAKAN KOREKTIF
TPM06/12/2018
1) Evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor sehubungan dengan kompetensi serta
kecakapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2) Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh
perusahaan yang diduga melakukan pencemaran pada Sungai Cileungsi serta memberikan sanksi kepada
perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
3) Memerintahkan Kepala Dinas Linkungan Hidup Kab. Bogor guna perbaikan serta penyusunan Standar
Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan mengacu kepada Permen
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
4) Mengusulkan untuk pengisian Jabatan PPLH yang memadai bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor.
5) Memberikan pelatihan dan penyegaran keahlian kepada jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor guna
pelaksanaan tugas pokok pengawasan lingkungan hidup. Mendorong kerja sama dan koordinasi dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait dengan pencegahan, penanggulangan pencemaran Sungai
Cileungsi.
Tindakan Korektif Kepada: Bupati BogorSebagai atasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor
TPM06/12/2018
1) Evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Barat dalam melakukan pemantauan Sungai Cileungsi dan Sungai Bekasi.
2) Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
untuk mendorong implementasi Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013
tentang Baku Mutu Air Sungai Cimanuk, Sungai Cimalaya dan Sungai
Bekasi (Cileungsi).
Tindakan Korektif Kepada: Gubernur Jawa BaratSebagai atasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat
TPM06/12/2018
1) Mendorong efektivitas pengawasan lingkungan hidup melalui penegakan
hukum bagi pelanggaran izin lingkungan di sekitaran Sungai Cileungsi.
2) Membentuk Tim Gabungan yang dipimpin oleh Pejabat pada Ditjen
Penegakan Hukum KLHK serta beranggotakan dari Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor serta
melibatkan aparat penegak hukum guna mendorong percepatan proses
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup
Tindakan Korektif Kepada:Dirjen Penegakan Hukum KLHK
TPM06/12/2018
1) Memerintahkan jajaran guna meningkatkan fungsi pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan salah
satunya media air di Sungai Cileungsi.
2) Pembentukan Tim Koordinasi Gabungan untuk pembinaan lingkungan
hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran Sungai Cileungsi
yang mengkoordinasikan antar instansi terkait baik di tingkat Pusat,
Provinsi Jawa Barat dan Kab. Bogor.
3) Melakukan pengawasan internal terhadap jajaran yang tidak
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi kerja.
Tindakan Korektif Kepada:Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK
TPM06/12/2018
Terhadap Pelaksanaan tindakan korektif diatas, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya
memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada para pihak untuk mulai melaksanakan
tindakan korektif dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman RI Perwakilan
Jakarta Raya.
Dalam hal Para Pihak tidak melakukan upaya melaksanakan tindakan korektif dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kerja, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan mengajukan Rekomendasi
kepada Ombudsman RI. Apabila Rekomendasi telah diterbitkan oleh Ombudsman RI, para pihak
wajib melaksanakan Rekomendasi tersebut. Rekomendasi dimaksud turut disampaikan kepada
Presiden RI dan DPR RI, serta untuk kepentingan umum akan disampaikan kepada publik, sesuai
dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
PENUTUP
Terima Kasih.Kantor Perwakilan Jakarta Raya
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Gedung Ombudsman RI Lantai 3, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. C-19,Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Telepon & Fax : 021-25983721, Email: [email protected]