Laporan Kinerja
Tahun 2017
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Tangerang Selatan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Jalan Jl. Tekno Widya Boulevard No.A1 & A2 Kec. Setu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Tangerang Selatan
Daftar Isi Cover i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Gambar iv Kata Pengantar vii Ringkasan Eksekutif viii
Pendahuluan
A. Latar Belakang B. Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi, C. Sumber Daya manusia D. Landasan Hukum E. Isu-isu Strategis F. Sistematika Laporan
I-1
I-2 I-11 I-11 I-12 I-12
Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis B. Indikator Kinerja Utama C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
II-1 II-6 II-7
Akuntabilitas Kinerja
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
B. Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan
III-1 III-2
III-72
Penutup
Penutup IV-1
Lampiran
Daftar Tabel
2.1 Indikator Kinerja Utama periode 2016-2021 II-7 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 II-8 3.1 Skala Penilaian SAKIP III-2 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2017 III-3 3.3 Kawasan Kumuh di Kota Tangerang Selatan tahun
2016-2017 III-31
3.4 Rumah Layak Huni Kota tangerang Selatan III-34 3.5 Permukiman Layak Huni Tahun 2017 III-36 3.6 Bedah Rumah di Kota Tangerang Selatan Th.
2015-2017 III-41
3.7 Kondisi PJU Kota Tangerang Selatan tahun 2017 III-46 3.8 Pembangunan PJU tahun 2017 III-48 3.9 Pemakaian daya listrik Penerangan Jalan Umum
Tahun 2017 III-51
3.10 Realisasi Anggaran menurut Program III-69 3.11 Anggaran dan Realisasi keuangan menurut jenis
belanja III-69
4.1 Simpulan Capaian Sasaran Strategis Dinas PU Tahun 2017
IV-1
Daftar Gambar
1.1 Struktur Organisasi I-10 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Perkimta tahun 2017 I-11 1.3 Sistematika Laporan I-13 2.1 Renstra Dinas Perkimta 2016-2021 II-2 3.1 Rumus Capaian III-2 3.2 Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD
sesuai Ketentuan III-5
3.3 Perbandingan Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD sesuai Ketentuan
III-5
3.4 Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD
III-7
3.5 Perbandingan Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD
III-7
3.6 Sosialisasi Hukum Waris III-8 3.7 Pembekalan Perencanaan dan Penganggaran III-9 3.8 Target, Realisasi dan Capaian Cakupan pelayanan
administrasi dan sarpras perkantoran III-11
3.9 Perbandingan Kinerja Cakupan pelayanan administrasi dan sarpras perkantoran
III-11
3.10 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
III-12
3.11 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
III-14
3.12 Perbandingan Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
III-14
3.13 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Predikat
SAKIP
III-15
3.14 Perbandingan Kinerja Predikat SAKIP III-16 3.15 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya
kualitas dan kuantitas hunian perumahan III-18
3.16 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
III-19
3.17 Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
III-20
3.18 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
III-21
3.19 Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
III-21
3.20 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
III-22
3.21 Perbandingan Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
III-23
3.22 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
III-24
3.23 Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
III-24
3.24 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai ketentuan
III-25
3.25 Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai ketentuan
III-26
3.26 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang
III-27
3.27 Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang
III-27
3.28 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
III-29
3.29 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
III-30
3.30 Perbandingan Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
III-31
3.31 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)
III-32
3.32 Perbandingan Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)
III-33
3.33 Perbaikan saluran di Pondok Kacang Timur III-33 3.34 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah
layak huni III-35
3.35 Perbandingan Kinerja Rumah layak huni III-36 3.36 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Permukiman
layak huni III-36
3.37 Perbandingan Kinerja Permukiman layak huni III-37 3.38 Pembangunan Balai warga di Wilayah Kec.
Serpong III-38
3.39 Pembangunan Gapura di Serua, Ciputat III-39 3.40 Pembangunan Gapura Jl Gotong Royong, Kel.
Parigi Lama, Kec. Pondok Aren III-39
3.41 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase permukiman yang tertata
III-40
3.42 Perbandingan Kinerja Persentase permukiman yang tertata
III-40
3.43 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
III-41
3.44 Perbandingan Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
III-42
3.45 Bedah Rumah di Kecamatan Serpong III-42 3.46 Bedah rumah di Kecamatan Pamulang III-43 3.47 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya
Kualitas Infrastruktur Penerangan Jalan Umum III-44
3.48 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
III-45
3.49 Perbandingan Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
III-46
3.50 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
III-47
3.51 Perbandingan Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
III-47
3.52 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun
III-48
3.53 Perbandingan Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun
III-49
3.54 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
III-50
3.55 Perbandingan Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
III-51
3.56 Perbaikan PJU III-51 3.57 Ringkasan Kinerja sasaran strategis Meningkatnya
kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
III-53
3.58 Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga Kecamatan Pamulang
III-54
3.59 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
III-55
3.60 Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
III-56
3.61 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
III-57
3.62 Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
III-65
3.63 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pemakaman
III-59
3.64 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
III-60
3.65 Perbandingan Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
III-60
3.66 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Luas areal pemakaman
III-61
3.67 Perbandingan Kinerja Luas areal pemakaman III-62 3.68 Penataan TPU Jurangmangu Timur III-63 3.69 Penataan dan Penyeragaman Blok Makam III-63 3.70 Penanganan Jenazah Terlantar III-64 3.71 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase
luas makam yang Tertata III-65
3.72 Perbandingan Kinerja Persentase luas makam yang tertata
III-65
3.73 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU
III-66
3.74 Perbandingan Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU
III-67
KATA PENGANTAR
Assalumualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2017 ini dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja ini adalah merupakan media pertanggungjawaban Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan kepada
Walikota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan
urusan wajib yang diselenggarakan.Laporan ini berisi informasi tentang uraian
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Laporan kinerja tahun 2017 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama
dalam periode Renstra 2016-2021. Renstra periode 2016-2021 tersebut berjalan
efektif mulai tahun 2017, karena tahun 2016 merupakan masa peralihan dari
pemerintahan hasil Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2016
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan dapat
memberikan informasi capaian kinerja Dinas dalam tahun 2017 dan melalui laporan
ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara
transparan.
Demikian, kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat baik
sebagai informasi maupun bahan evaluasi capaian kinerja SKPD yang dapat menjadi
umpan balik perbaikan serta peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.
Tangerang Selatan, 26 Februari 2018
Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kota Tangerang Selatan
(H. UUS KUSNADI SE, MS.i)
NIP. 19610903199102 1 001
Ringkasan Eksekutif
Laporan kinerja tahun 2017 ini merupakan sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders (Walikota, DPRD dan
Masyarakat) dan menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja dinas dalam rangka perbaikan kinerja berkesinambungan.
Pada tahun 2017, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai beserta indikator dan target kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebanyak 9 sasaran strategis.
Dari penilaian sendiri (self
assesment) atas 9 sasaran strategis
yang diperjanjikan, sasaran strategis
dalam tahun 2017 tercapai rata-rata
102,66% dengan kategori “Sangat
Memuaskan”.
Hal tersebut merupakan hasil
dari berbagai kegiatan yang telah
dilaksanakan, antara lain yaitu:
Perbaikan rumah tidak layak huni
(bedah rumah), Perbaikan rumah
korban bencana, Penataan lingkungan
kumuh, Fasilitasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perumahan
Tapak dan rusun, Fasilitasi
Penyediaan Hunian Berimbang,
Fasilitasi Serah Terima PSU
Perumahan, Fasilitasi Pengambilalihan
PSU Perumahan Pengawasan dan
Pengendalian Penyediaan PSU
Perumahan Tapak dan rusun,
Pembangunan dan pemeliharaan PJU
di 7 kecamatan, Penyambungan PJU
yang baru, Pembayaran rekening PJU
tahun 2017, Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman, Penataan
TPU, Pemeliharaan dan perawatan
TPU, dan pengadaan tanah untuk
pembangunan infrastruktur dasar,
gedung perkantoran, dan non gedung
perkantoran
Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, dan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, kemudian
dijabarkan kedalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, selanjutnya
dituangkan ke dalam petunjuk teknis
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja.
Sistem AKIP merupakan instrumen
yang digunakan oleh instansi pemerintah
dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggung-jawabkan keberhasilan
dan kegagalan melaksanakan misi
organisasi. Sistem AKIP terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan
satu kesatuan yaitu perencanaan strategis,
pengukuran dan evaluasi kinerja serta
pelaporan
kinerja. Oleh karena itu setiap instansi
pemerintah wajib mengkomunikasikan
pencapaian tujuan dan sasaran yang
dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama
sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas
kinerja merupakan sarana bagi
Pemerintah untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada
seluruh stakeholders (Presiden, DPRD
dan Masyarakat). Kedua, laporan
akuntabilitas kinerja merupakan sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja
Pemerintah sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa datang.
Dua fungsi utama Laporan Kinerja
tersebut merupakan cerminan dari
maksud dan tujuan penyusunan dan
penyampaian Laporan Kinerja oleh
setiap Instansi Pemerintah.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan
yang merupakan salah satu unsur SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, dengan tugasnya sebagai
pembantu Walikota dalam
menyelenggarakan pelayanan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman
serta bidang pertanahan, perlu menyusun
Laporan Kinerja.
Akhirnya untuk memenuhi asas
akuntabilitas dan transparansi kepada
stakeholders dan kepentingan
manajemen pemerintah Kota Tangerang
Selatan bagi evaluasi kinerja, maka
disusunlah Laporan Kinerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2017 sebagai laporan
pertanggungjawaban penyelengga-raan
pemerintahan.
B. Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
Daerah bidang perumahan dan kawasan
permukiman serta bidang pertanahan.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan mempunyai tugas
membantu walikota melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagai-
mana dimaksud, Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
menyelenggarakan kewenangan:
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
umum tidak layak huni dan korban
bencana kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi
masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah.
c. Penerbitan rekomendasi teknis
penyelenggaraan perumahan.
d. Penerbitan rekomendasi teknis
pengesahan akta pemisahan rumah
susun sertifikat kepemilikan bangunan
gedung (SKBG).
e. Penerbitan rekomendasi teknis
pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman.
f. Penataan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan
luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
g. Pencegahan Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan kumuh
pada Daerah.
h. Penyelenggaraan PSU perumahan.
i. Penerbitan rekomendasi sertifikasi dan
registrasi bagi orang atau badan hukum
yang melaksanakan perancangan dan
perencanaan rumah serta perencanaan
prasarana, sarana dan utilitas umum
PSU tingkat kemampuan kecil.
j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah
garapan dalam Daerah.
k. Penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
l. Pemberian rekomendasi penetapan
subyek dan obyek redistribusi tanah,
serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee dalam
Daerah.
m. Fasilitasi penetapan tanah ulayat yang
lokasinya dalam Daerah.
n. Perencanaan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam Daerah.
Sebagai satuan kerja perangkat
daerah di Kota Tangerang Selatan, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala
dinas dengan dibantu oleh satuan kerja
dibawahnya sebagaimana tersebut di atas,
dengan rincian tugas dan fungsi sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertugas
melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Penerangan Jalan
Umum serta Pengadaan Tanah.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut
di atas, kepala dinas mempunyai fungsi:
a) Perumusan, penetapan, pelaksanaan
kebijakan strategis dan teknis bidang
Perumahan, Permukiman, Penerangan
Jalan Umum dan pemakaman serta
Pengadaan Tanah.
Perumusan, penetapan,
pelaksanaan program dan anggaran
bidang Perumahan,
b) Permukiman, Penerangan Jalan Umum
dan pemakamaan serta Pengadaan
Tanah.
c) Pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan
pelaksanaan urusan Perumahan,
Permukiman, Penerangan Jalan Umum
dan pemakamaan serta Pengadaan
Tanah.
d) Pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas
bidang Perumahan, Permukiman,
Penerangan Jalan Umum dan
pemakamaan serta Pengadaan Tanah.;
f) Pelaksanaan pelayanan penerbitan
rekomedasi penyelenggaran
perumahan.
g) Pelaksanaan pelayanan penerbitan
rekomendasi pengesahan akta
pemisahan rumah susun.
h) Pelaksanaan pelayanan penerbitan
rekomendasi pembangunan
penerangan jalan umum perumahan.
i) Pelaksanaan penyediaan Penerangan
Jalan Umum.
j) Pelaksanaan pelayanan penerbitan
rekomendasi penyediaan lahan sarana
pemakaman bagi penyelenggara
perumahan.
k) Pelaksanaan pelayanan penyediaan
dan pengelolaan rumah susun
sederhana sewa.
l) Pelaksanaan pelayanan pengelolaan
sarana pemakaman umum dan khusus.
m) Pelaksanaan Penataan Kawasan
Permukiman Perkotaan dan Kawasan
Kumuh Perkotaan.
n) Pelaksanaan penyusunan perencanaan
dan pengendalian pengadaan tanah
untuk kepentingan umum
o) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum.
p) Pelaksanaan Pengoordinasian
pengadaan tanah untuk kepentingan
umum atas anggaran selain anggaran
belanja daerah
q) Pelaksanaan penyerahan hasil
pengadaan tanah untuk kepentingan
umum.
r) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
tugas dan fungsi lingkup Dinas;
s) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
Walikota, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.
2. Sekretaris Dinas
Sekretaris Dinas membawahi
Subbagian Umum dan Kepegawaian,
Subbagian Keuangan, dan Subbagian
Perencanaan. Sekretaris Dinas
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam memberikan pelayanan administrasi
dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan serta umum dan kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian bahan penyusunan
perumusan, pelaksanaan kebijakan
strategis dan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria dilingkup
sekretariat dan dinas;
b. Pengoordinasian penyusunan,
perumusan dokumen perencanaan
program dan anggaran dilingkup dinas;
c. Pelaksanaan penyusunan, perumusan
dan analisa dokumen perencanaan
program dan anggaran dilingkup
sekretariat;
d. Pengoordinasian pelak-sanaan
penelitian/ asistensi/ pembahasan
program, kegiatan dan anggaran
dengan unit kerja internal/ kementerian/
lembaga/ instansi terkait ;
e. Pengoordinasian penyusunan,
perumusan dokumen pelaporan kinerja
, program dan kegiatan serta
pertanggung jawaban pemerintah
lingkup sekretariat dan dinas;
f. Pengoordinasian, penyusunan,
perumusan dokumen hasil monitoring
dan evaluasi bulanan, triwulan,
semester dan tahunan;
g. Pengoordinasian, penyusunan,
perumusan dokumen pelaporan
monitoring dan evaluasi bulanan,
triwulan, semester dan tahunan;
h. Pengoordinasian, penyusunan,
perumusan dokumen pelaporan
capaian program standar pelayanan
minimal urusan perumahan dan
kawasan Permukiman serta urusan
pekerjaan umum yang dilaksanakan
oleh dinas;
i. Pengoordinasian , penyusunan ,
perumusan dokumen pelaporan
penatausahaan keuangan bulanan,
triwulanan, semester dan tahunan
dinas;
j. Pengoordinasian , penyusunan ,
perumusan dokumen catatan atas
laporan keuangan dinas;
k. Pengoordinasian kesejahteraan
pegawai, hukuman disiplin pegawai,
permasalahan yang dihadapi pegawai
yang berdampak pada kinerja pegawai
dengan unit kerja/lembaga/instansi
terkait;
l. Pengoordinasian penyusunan dan
analisa kebutuhan pegawai/
pengadaan barang / pemeliharaan aset
dinas/perjalanan dinas/
penyelenggaraan rapat dinas;
m. Pengoordinasian penyusunan analisa
jabatan,analisa beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar komptensi jabatan
dilingkup dinas;
Pengoordinasian hasil evaluasi survey
kepuasan masyarakat.
n. terhadap pelayanan pada lingkup dinas;
o. Pelaksanaan sekretariat PPID
pembantu pada dinas;
p. Pengoordinasian penyediaan data
informasidan dokumentasi terkait PPID
;
q. Pengoordinasian pelaksanaan
pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas staf dilingkup dinas;
r. Pelaksanaan penyusunan pelaporan
dan evaluasi pelaksanaan tugas
dilingkup tugas subbagian perencanaan
, keuangan serta umum dan
kepegawaian;
s. Pengoordinasian dan penyampaian
hasil pelaporan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dilingkup dinas
kepada kepala dinas;
t. Pelaksanaan tugas lain dari atasan
sesuai tugas pokok dan fungsi.
3. Bidang Perumahan
Kepala Bidang Perumahan
membawahi Seksi Perumahan Tapak,
Seksi Rumah Susun, dan Seksi
Perencanaan dan Pendataan. Bidang
Perumahan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam
memberikan pelayanan bidang
perumahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Perumahan
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengoordinasian perumusan,
pelaksanaan kebijakan strategis dan
teknis di lingkup bidang perumahan;
b. Pengoordinasian Pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang bidang
perumahan;
c. Perumusan dan pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang
perumahan;
d. Pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan urusan
perumahan tapak, rumah susun serta
pendataan dan perencanaan ;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di
lingkup seksi perumahan tapak, rumah
susun serta pendataan dan
perencanaan ;
f. Pengoordinasian pelaksanaan
pelayanan penerbitan rekomendasi
dokumen perencanaan perumahan
tapak dan rumah susun.
g. Pengoordinasian pelaksanaan
pelayanan penerbitan rekomendasi
dokumen pengesahan pemisahan akta
rumah susun.
Pengoordinasian pelaksanaan
pelayanan penerbitan rekomendasi
sertifikasi perencana dan perancang
rumah dan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan skala kecil.
h. Pengoordinasian pelaksanaan
penyerahan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan dan kawasan
permukiman
i. Pengoordinasian pelaksanaan
penguasaan sepihak prasarana, sarana
dan utilitas perumahan dan kawasan
permukiman
j. Pengoordinasian pelaksanaan
penyediaan data dan informasi pada
lingkup Dinas.
k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas dan fungsi dilingkup bidang
perumahan; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Bidang Permukiman
Kepala Bidang Permukiman
membawahi Seksi Perencanaan
Penataan Kawasan Permukiman, Seksi
Penataan Kawasan Permukiman, dan
Seksi Pengawasan Pengendalian
Kawasan Permukiman. Bidang
Permukiman mempunyaitugas membantu
Kepala Dinas dalam memberikan
pelayanan bidang permukiman.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Permukiman
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengoordinasian perumusan,
pelaksanaan kebijakan strategis dan
teknis di lingkup bidang Permukiman;
b. Pengoordinasian Pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang bidang
Permukiman;
c. Perumusan dan pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang
Permukiman;
d. Pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan urusan
perencanaan, penataan kawasan
permukiman, pengawasan dan
pengendalian permukiman;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di
lingkup seksi perencanaan, penataan
kawasan permukiman, pengawasan
dan pengendalian permukiman;
f. Pengoordinasianan pelaksanaan tugas
dilingkup perencanaan penataan
kawasan permukiman, penataan
kawasan permukiman dan pengawasan
dan pengendalian penataan
permukiman;
g. Pengoordinasianan pelaksanaan
penyusunan profil kumuh perkotaan.
h. Pengoordinasianan pelaksanaan
penyusunan perencanaan kebutuhan
penyediaan prasarana, sarana dan
utilitas kawasan permukiman.
Pengoordinasianan pelaksanaan
penataan kawasan permukiman perkotaan
dan kumuh perkotaan.
i. Pengoordinasianan pelaksanaan
pembangunan sarana penunjang
permukiman.
j. Pengoordinasianan pengawasan
pekerjaan penataan kawasan
permukiman kumuh.
k. Pengoordinasianan pengendalian dan
pencegahan tumbuhnya kawasan
kumuh.
l. Pengoordinasianan pelaksanaan
kerjasama penyediaan PSU
permukiman.
m. Pengoordinasianan operasional
program kerja kelompok kerja
perumahan dan kawasan permukiman.
n. Pengoordinasianan peningkatan
kapasitas kelompok masyarakat.
o. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas dan fungsi dilingkup bidang
permukiman;
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
5. Bidang Penerangan Jalan Umum
dan Pemakaman
Kepala Bidang Penerangan Jalan
Umum dan Pemakaman membawahi
Seksi Pembangunan Penerangan Jalan
Umum, Seksi Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum, dan Seksi Pemakaman.
Bidang Penerangan Jalan Umum dan
Pemakaman mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
pembangunan, pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum dan
pemakaman.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Penerangan Jalan
Umumdan Pemakaman
menyelenggarakanfungsi :
a. Pengoordinasian perumusan,
pelaksanaan kebijakan strategis dan
teknis di lingkup bidang Penerangan
Jalan Umum dan Pemakaman;
b. Pengoordinasian Pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang
Penerangan Jalan Umum dan
Pemakaman;
c. Perumusan dan pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang
Penerangan Jalan Umum dan
Pemakaman;
d. Pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan urusan
Pembangunan, Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum dan
pemakaman;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di
lingkup seksi Pembangunan,
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
dan pemakaman;
f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas
dilingkup pembangunan dan
pemeliharaan Penerangan Jalan
Umum.
g. Pengoordinasian pelaksanaan
pelayanan pembangunan
peneranganan jalan umum.
h. Pengoordinasian pelaksanaan
pelayanan penerbitan rekomendasi
penyediaan tanah makam bagi
penyelenggara perumahan.
i. Pengoordinasian pelaksanaan
pelayanan penerbitan rekomendasi
penyediaan penerangan jalan umum
bagi perumahan.
j. Pengoordinasian pelaksanaan
pelayanan pemeliharaan peneranganan
jalan umum;
k. Pengoordinasian pembangunan dan
perluasan Tempat Pemakaman Umum
(TPU);
l. Pengoordinasian pelaksanaan
pengelolaan retribusi penerbitan izin
penggunaan petak makam (IPPM) di
Taman Pemakaman Umum (TPU).
m. Pengoordinasian pelaksanaan
koordinasi dengan instansi/lembaga
lainnya terkait pengelolaan dan
pembinaan pengelola di pemakaman
serta pengawasan, penertiban dan
pengendalian pemakaman, rumah duka
dan krematorium
n. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas dan fungsi dilingkup bidang
Penerangan Jalan Umum dan
Pemakaman;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
6. Bidang Pengadaan Tanah
Bidang Pengadaan Tanah
membawahi Seksi Perencanaan
Pengendalian Pengadaan Tanah, Seksi
Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar,
dan Seksi Pengadaan Tanah Non
Infrastruktur Dasar. Bidang Pengadaan
Tanahmempunyaitugas membantu
Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
perencanaan, pengendalian dan
pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum.
Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang
Pengadaan Tanah menyelenggara-kan
fungsi :
a. Pengoordinasian perumusan,
pelaksanaan kebijakan strategis dan
teknis di lingkup bidang Pengadaan
Tanah;
b. Pengoordinasian Pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang bidang
Pengadaan Tanah;
c. Perumusan dan pelaksanaan program
dan anggaran di lingkup bidang
Pengadaan Tanah;
d. Pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan urusan
perencanaan dan pengendalian,
pengadaan tanah infrastruktur dasar
dan non infrastruktur dasar;
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di
lingkup seksi perencanaan dan
pengendalian, pengadaan tanah
infrastruktur dasar dan non infrastruktur
dasar;
f. Pengoordinasianan penyusunan
perencanaan dan pengendalian
pengadaan tanah untuk kepentingan
umum;
g. Pengoordinasianan pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan
umum
h. Pengoordinasianan penyerahan hasil
pengadaan tanah untuk kepentingan
umum
i. Pengoordinasianan penyiapan
pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atas anggaran
selain anggaran belanja daerah.
j. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas dan fungsi dilingkup bidang
pengadaan tanah;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Struktur organisasi Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1. Struktur Organisasi
C. Sumber Daya Manusia Jumlah personil pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Tangerang Selatan berjumlah 170
orang, terdiri dari pegawai negeri sipil
sebanyak 39
orang (22,94%), dan pegawai dengan
status tenaga kerja sukarela sebanyak
131 orang (77,06%). Dilihat dari jenjang
pendidikan yang ditamatkan, gender, dan
unit kerja, komposisi SDM Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Tangerang Selatan
adalah sebagaimana pada gambar 1.2.
Gambar 1.2.
Komposisi Pegawai Dinas Perkimta tahun 2017
D. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusun-an
LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota
Tangerang Selatan Tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
1. Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Tangerang
Selatan di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja Instansi;
6. Peraturan Menteri Pendayaguna-an
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
E. Isu Strategis
Beberapa isu-isu strategis yang terkait
dengan tugas dan fungsi Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Tanggerang Selatan
dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Adanya backlog kepemilikan rumah di
Kota Tangerang.
2. Kurangnya penerapan hunian
berimbang.
3. Masih banyak PSU perumahan yang
belum diserahterimakan kepada
Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
4. Target nasional untuk mengurangi
kawasan lingkungan kumuh perkotaan
menjadi 0% tanpa kawasan kumuh
pada tahun 2019.
5. Jumlah penerangan jalan umum masih
kurang optimal, dan pemeliharaan PJU
masih harus ditingkatkan.
6. Terbatasnya lahan untuk pembangunan
prasarana dan sarana perumahan,
kawasan permukiman dan pemakaman.
7. Masih terbatasnya areal pemakaman,
sementara penduduk Kota Tangerang
Selatan cenderung mengalami
peningkatan yang tinggi.
F. Sistematika Laporan Laporan Kinerja ini disajikan dengan
sistematika sebagaimana pada gambar
1.3.
Bab II
Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan
kebutuhan organisasi dalam rangka
mengarahkan sumber daya yang dimiliki
secara efektif dan efisien guna mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran strategis
organisasi.
G. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) yang
berlaku adalah Renstra Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
periode 2016-2021. Renstra tersebut
berjalan efektif mulai tahun 2017, karena
tahun 2016 merupakan masa peralihan
dari pemerintahan hasil Pemilihan kepala
daerah serentak tahun 2016.
1. Visi
Visi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan mengikuti
visi Kota Tangerang Selatan, yaitu:
TERWUJUDNYA TANGSEL
KOTA CERDAS,
BERKUALITAS DAN BERDAYA
SAING BERBASIS TEKNOLOGI
DAN INOVASI
Penjelasan atas Visi tersebut sebagai
berikut:
a. Kota Cerdas
Mengandung makna bahwa prinsip
yang dikedepankan dan menjadi fondasi
dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas,
yang mencerminkan konsep sistematis,
efisiensi, efektifitas, profesionalisme,
partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini
kemudian akan diturun-kan dalam tataran
praktis untuk membangun smart people,
smart economy, smart mobility, smart
environ-ment, smart living dan smart
governance. Upaya dalam mewujud-kan
visi cerdas ini sejauh mungkin akan
memaksimalkan man-faat aspek teknologi
dan inovasi.
b. Kota Berkualitas
Memiliki arti bahwa yang ingin
diwujudkan oleh semua stakeholder yang
ada di wilayah adalah sebuah standar
kualitas tertinggi dalam setiap aspek.
Sumberdaya manusia yang kompeten,
kondisi infrastruktur yang me-menuhi
standar yang ditetapkan, lingkungan yang
ditata dengan mengedepankan prinsip
berkesi-nambungan dan mendukung
produktifitas warga, penyelenggaraan
pemerintahan yang menerapkan kaidah-
kaidah good governance, dan kehidupan
sosial masyarakat yang madani dan
mencerah-kan, adalah batasan kualitas
yang ingin dicapai. Dalam men-capai
standar tersebut konsep pembangunan
berbasis kewilayahan, inovasi
dankolaborasi dari setiap elemen yang ada
menjadi pilihan.
c. Kota Berdaya Saing
Membawa pesan bahwa yang ingin
dituju adalah sebuah kota yang memiliki
berbagai keunggulan baik kom-paratif
maupun kompetitif sehingga menjadi
sebuah kawasan yang nyaman sebagai
tem-pat hunian dan menarik untuk
berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini
diterjemahkan melalui penyediaan
transportasi publik yang baik, kondusifitas
wilayah yang terjaga, daerah yang ramah
inovasi, dunia usaha khususnya industri
kreatif dan UMKM yang berkembang, serta
mekanisme pelayanan perijinan yang
mencerminakan prinsip excellent service
delivery. Inovasi adalah pintu utama untuk
mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih
dan berdaya saing.
d. Berbasis Teknologi dan Inovasi
Untuk mewujudkan Kota Cerdas,
berkualitas dan berdaya saing diupayakan
dengan memanfaatkan teknologi sebagai
basis pendukung dan mendorong tumbuh
kembangnya
inovasi mulai dari pembuatan
kebijakan, pengembangan sistem,
perumusan strategi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dan
pelaksanaan pembangunan.
2. Misi
Misi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan mengikuti
misi Kota Tangerang Selatan, sebagai
berikut:
1) Mengembangkan Sumber Daya
Manusia yang Handal dan Berdaya
Saing
2) Meningkatkan Infrastruktur Kota yang
Fungsional
3) Menciptakan Kota Layak Huni yang
berwawasan Lingkungan
4) Mengembangkan Ekonomi
Kerakyatan berbasis Inovasi dan
Produk Unggulan
5) Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Berbasis
Teknologi Informasi
Misi tersebut di atas dijelaskan
sebagai berikut:
1) Mengembangkan sumber daya
manusia yang handal dan berdaya
saing
Meningkatkan pembangunan
manusia seutuhnya agar daya saingnya
meningkat, serta mampu mendukung
pencapaian tujuan SDGs menuju kota
yang maju dan sejahtera. Prioritas
pembangunan diharapkan pada
tercapainya peningkatan kualitas sumber
daya manusia yang semakin unggul dan
berkarakter, ditopang dengan kualitas
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan
yang makin baik serta penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan
agama. Meningkatkan jangkauan layanan
pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas khususnya bagi masyarakat
miskin dengan harapan mampu menahan
dan menekan tingkat kemiskinan dan
pengangguran. Meningkatkan kondisi
sosial dan budaya masyarakat yang
bermoral, beretika, berbudaya, beretos
kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas
berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan
agama dalam rangka penca-paian
masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
2) Meningkatkan infrastruktur kota
yang fungsional
Meningkatkan kondisi infrastruk-tur kota
yang memadai dan berkelanjutan
sehingga dapat me-nunjang seluruh
aktifitas masyarakat Kota Tangerang
Selatan dengan aman dan nyaman.
3) Menciptakan kota layak huni yang
berwawasan lingkungan
Sarana dan prasarana wilayah
mantap, transportasi memadai
pemanfaatan ruang terkendali, ramah
lingkungan dan menjadi sebuah kota yang
tertata dan berkelanjutan.
4) Mengembangkan ekonomi
kerakyatan berbasis inovasi dan
produk unggulan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang akseleratif dan kokoh berbasis pada
ekonomi kerakyatan yang berwawasan
lingkungan (green economy) dan berke-
adilan. Pengemba-ngan potensi sektor
unggulan daerah yang berdaya saing
dengan memperhatikan kearifan lokal
dalam rangka meningkatkan daya saing
dan kemandirian daerah, dengan prioritas
pembangunan diharapkan pada sektor
basis daerah akan menjadi pondasi
perekonomian daerah, makin besarnya
peranan usaha mikro, menengah dan
koperasi dalam perekonomian daerah
yang berbasis pada partisipasi aktif
segenap pemangku kepentingan. Pada sisi
yang lain pertumbuhan pen-duduk
terkendali dan pemenuhan kebutuh-an
dasar serta timbulnya masalah-masalah
sosial dapat terantisipasi dengan baik,
sehingga rasa nyaman dan aman dapat
tercipta yang pada akhirnya berdampak
pada pertumbuhan ekonomi.
5) Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik berbasis
teknologi informasi.
Mewujudkan pemerintahan yang
baik, meningkatkan kapasitas daerah, dan
jaringan kerjasama dalam rangka
optimalisasi kinerja pelayanan publik dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat
dalam suasana politik yang demokratis
berdasarkan pada semangat penegakan
supremasi hukum dan HAM, daerah yang
kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan
prioritas pembangunan yang tepat
diharapkan terjadi perbaikan yang
signifikan dalam kinerja penyeleng-garaan
pemerintahan, ditunjukkan dengan
mening-katnya kemampuan keuangan
daerah, dan meningkatnya kualitas
aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan
lebih professional, modern, maju dan
akuntabel, sehingga layanan terbaik
kepada masyarakat mampu diberikan.
3. Tujuan dan Sasaran
Strategis
Tujuan dan sasaran strategis Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan
1) Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan Dinas;
2) Meningkatkan kualitas perumahan
dan pemukiman beserta infrastruktur
pendukungnya secara memadai
b. Sasaran strategis
1) Perbaikan kualitas akuntabilitas
pengelolaan keuangan;
2) Meningkatnya kapasitas SDM;
3) Perbaikan layanan administrasi dan
sarpras perkantoran;
4) Meningkatnya kualitas perencanaan
dan evaluasi;
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas
hunian perumahan;
6) Meningkatnya kualitas kawasan
permukiman;
7) Meningkatnya kualitas infrastruktur
penerangan jalan umum;
8) Meningkatnya kualitas penyediaan
tanah bagi pembangunan sarana
prasarana
9) Meningkatnya kualitas pemakaman
4. Program
Program yang direncanakan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada
periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 10
program, sebagai berikut:
1) Program pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
2) Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
3) Program pelayanan administrasi
perkantoran
4) Program perencanaan pembangunan
daerah
5) Program pengembangan infrastruktur
permukiman
6) Program penataan lingkungan terpadu
7) Program Lingkungan Perumahan
Sehat
8) Program pengembangan penyediaan
dan pengelolaan PJU
9) Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
10) Program penyediaan dan pengelolaan
areal pemakaman
H. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Tangerang Selatan periode 2016-2021 sebagai
berikut:
Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama periode 2016-2021
No Uraian
1. Cakupan laporan keuangan
di SKPD sesuai ketentuan
2. Cakupan pengembangan
sumber daya aparatur di
SKPD
3. Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran
4. Cakupan Perencanaan
pembangunan di setiap
SKPD sesuai ketentuan
5. Predikat SAKIP
6. Persentase terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan rekomendasi
teknis pembangunan dan
pengembangan rumah tapak
7. Persentase terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan rekomendasi
teknis pembangunan dan
pengembangan rumah susun
8. Persentase penyerahan PSU
perumahan oleh
pengembang
9. Persentase penyediaan PSU
perumahan yang sesuai
ketentuan
10. Persentase penyediaan PSU
Rusun yang sesuai
ketentuan
11 Persentase penyediaan
hunian berimbang
12 Persentase berkurangnya
luasan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan
13 Pengurangan luasan
permukiman kumuh
perkotaan (Ha)
14 Rumah layak huni
15 Permukiman layak huni
No Uraian
16 Persentase permukiman
yang tertata
17 Rumah tidak layak huni
menjadi layak huni
18 Rasio PJU per 100 meter
jalan Kota
19 Persentase PJU jalan Kota
yang berfungsi (kondisi baik)
20 Penambahan jumlah PJU
terbangun
21 Terpeliharanya dan
terbayarnya rekening PJU
22 Jumlah luas pengadaan
tanah untuk kepentingan
Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur
dasar dan Non Gedung
Perkantoran
23 Jumlah luas pengadaan
tanah untuk kepentingan
Umum dalam rangka
pembangunan Gedung
Perkantoran / fasilitas
pelayanan pemerintah bagi
masyarakat dan Non
infrastruktur dasar
24 Rasio luas areal pemakaman
per 1000 penduduk
25 Luas areal pemakaman
26 Persentase luas makam
yang tertata
27 Pengembangan dan
Pembangunan TPU
I. Perjanjian Kinerja Tahun
2017 Perjanjian kinerja tahun 2017 Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan adalah sebagai berikut: Tabel
2.2.
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Perbaikan kualitas
akuntabilitas pengelolaan
keuangan
Cakupan laporan keuangan di SKPD
sesuai ketentuan
100%
2 Meningkatnya kapasitas SDM Cakupan pengembangan sumber
daya aparatur di SKPD
100%
3 Perbaikan layanan
administrasi dan sarpras
perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
4 Meningkatnya kualitas
perencanaan dan evaluasi
Cakupan Perencanaan
pembangunan di setiap SKPD
sesuai ketentuan
100%
Predikat SAKIP CC
5 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas hunian perumahan
Persentase terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan rekomendasi
teknis pembangunan dan
pengembangan rumah tapak
100%
Persentase terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan rekomendasi
teknis pembangunan dan
pengembangan rumah susun
100%
Persentase penyerahan PSU
perumahan oleh pengembang
60%
Persentase penyediaan PSU
perumahan yang sesuai ketentuan
70%
Persentase penyediaan PSU Rusun
yang sesuai ketentuan
70%
Persentase penyediaan hunian
berimbang
50%
6 Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman
Persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
40%
Pengurangan luasan permukiman
kumuh perkotaan (Ha)
670,8 ha
Rumah layak huni 95%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Permukiman layak huni 95%
Persentase permukiman yang tertata 95%
Rumah tidak layak huni menjadi
layak huni
200 unit
7 Meningkatnya kualitas
infrastruktur penerangan
jalan umum
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota 1,5 titik
Persentase PJU jalan Kota yang
berfungsi (kondisi baik)
80%
Penambahan jumlah PJU terbangun 2250 titik
Terpeliharanya dan terbayarnya
rekening PJU
100%
8 Meningkatnya kualitas
penyediaan tanah bagi
pembangunan sarana
prasarana
Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar
dan Non Gedung Perkantoran
5 lokasi/
bidang
Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan Gedung Perkantoran
/ fasilitas pelayanan pemerintah bagi
masyarakat dan Non infrastruktur
dasar
5 lokasi/
bidang
9 Meningkatnya kualitas
pemakaman
Rasio luas areal pemakaman per
1000 penduduk
65 m2
Luas areal pemakaman 100.000
m2
Persentase luas makam yang tertata 50%
Pengembangan dan Pembangunan
TPU
7 TPU 1
TPK
Uraian lebih lanjut Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada lampiran I.
Bab III
AKuntabilitas Kinerja
J. Kerangka Pengukuran
Kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja tahun
2017 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota
Tangerang Selatan didasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai
dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja tahun 2017 dilakukan dengan
membandingkan realisasi dengan target
kinerja yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2017.
Laporan kinerja tahun 2017
merupakan laporan kinerja tahun pertama
dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan periode 2016-2021. Walapun
periode renstra dimulai tahun 2016, namun
Renstra tersebut berjalan efektif mulai
tahun 2017, karena tahun 2016 merupakan
masa peralihan dari pemerintahan hasil
Pemilihan kepala daerah serentak tahun
2016.
Rumus yang digunakan untuk
menghitung persentase pencapaian target
indikator kinerja adalah sebagai berikut
Gambar 3.1. Rumus Capaian
Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya,
dengan mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Negara PAN dan RB
nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni
2015, untuk menggambarkan
keberhasilan/ kegagalan pencapaian
target kinerja, ditetapkan suatu skala
pengukuran ordinal pencapaian kinerja
dalam tujuh kategori sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Penilaian SAKIP
No Kategori Nilai Predikat Notifikasi Warna
1 AA > 90 Sangat Memuaskan
2 A > 80 – 90 Memuaskan
3 BB > 70 – 80 Sangat Baik
4 B > 60 – 70 Baik
5 CC > 50 – 60 Cukup
6 C > 30 – 50 Kurang
7 D 0 – 30 Sangat Kurang
K. Akuntabilitas Kinerja
Dari hasil analisis kinerja, secara umum
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan
telah dapat melaksanakan tugas utama
yang
menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian
Kinerja tahun 2017 mencakup pencapaian
9 sasaran strategis yang diukur
menggunakan 27 indikator kinerja, dengan
ringkasan ditunjukkan pada tabel 3.2
sebagai berikut.
Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2017
No Tujuan Sasaran Strategis Capaian (%)
1 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas
1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
100%
1.2 Meningkatnya kapasitas SDM
100%
1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
100%
1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
100%
2 Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai
2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
93,33%
2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
125,83%
2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum
123,25%
2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
80%
2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman
101,50%
Total Rata-rata 102,66%
Keterangan: = sangat memuaskan, = memuaskan, = sangat baik,
= baik, = cukup, = kurang, = sangat kurang
Rincian pengukuran kinerja tahun 2017
dapat dilihat pada lampiran II.
Dari hasil penilaian sendiri (self
assesment) atas 9 sasaran strategis yang
diperjanjikan dan mengacu pada skala
ordinal di atas, maka 9 sasaran
strategis dalam tahun 2017 tercapai rata-
rata 102,66% dengan kategori “Sangat
Memuaskan”. Rincian analisis masing-
masing sasaran strategis tersebut, dapat
diuraikan sebagai berikut:
Tujuan 1
Meningkatkan kualitas
Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan
Tujuan “Meningkatkan kualitas
akuntabilitas kinerja dan keuangan”
menggambarkan keinginan Dinas untuk
mengembangkan secara berkelanjutan
kualitas pelayanan dukungan sehingga
dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan teknis. Tujuan tersebut di
jabarkan dalam 4 sasaran strategis,
dengan ringkasan kinerja sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1.1.
Perbaikan kualitas akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Pencapaian sasaran strategis Perbaikan
kualitas akuntabilitas pengelolaan
keuangan ditunjukkan oleh 1 indikator
kinerja, yaitu “cakupan laporan keuangan
di SKPD sesuai
ketentuan”. Indikator tersebut diukur
dengan membandingkan jumlah laporan
penatausahaan keuangan yang disusun
sesuai dengan ketentuan/ standar
dibandingkan dengan laporan
penatausahaan keuangan yang disusun
pada tahun 2017. Laporan sesuai dengan
ketentuan artinya bahwa laporan
penatausahaan disusun dan disampaikan
sesuai batas waktu yang ditentukan dalam
Permendagri atau ketentuan internal
Pemerintah Kota Tangerang
Selatan.Target kinerja indikator ini pada
tahun 2017 adalah 100%, atau seluruhnya
sesuai ketentuan.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari 4 jenis laporan penatausahaan
keuangan yang disusun dinas, seluruhnya
telah disampaikan sesuai dengan
ketentuan. Dengan demikian realisasi
cakupan laporan keuangan di SKPD
sesuai ketentuan adalah 100%, dan
mencapai 100% dari target tahun 2017.
Gambar 3.2. Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD sesuai Ketentuan
Gambar 3.3. Perbandingan Kinerja Cakupan Laporan Keuangan di SKPD sesuai Ketentuan
Pencapaian sasaran tersebut
dilakukan melalui Program
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah, yang didukung kegiatan
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset, dengan capaian kinerja
masukan sebesar 100% atau realisasi
anggaran sebesar Rp75.000.000,00.
Capaian kinerja keluaran rata-rata sebesar
100%, yaitu Penyusunan Laporan
Bendahara Penerimaan 4 triwulan,
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12
bulan, Penyusunan Laporan Bendahara
Pengeluaran 4 triwulan, dan Rekonsiliasi
Aset dan Akuntansi.
Kinerja sasaran strategis telah mencapai
100%, sama dengan capaian realisasi
keuangan 100% sehingga penggunaan
dana untuk mencapai sasaran strategis ini
telah efisien.
Sasaran Strategis 1.2.
Meningkatnya kapasitas SDM
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kapasitas SDM ditunjukkan
oleh 1 indikator kinerja yaitu “Cakupan
pengembangan sumber daya aparatur di
SKPD”. Indikator tersebut diukur dengan
membandingkan jumlah pegawai yang
mendapat pelatihan minimal sekali pada
tahun bersangkutan dibanding jumlah
keseluruhan pegawai. Pelatihan yang
dimaksud meliputi diklat, workshop,
pembekalan, dan lain-lain yang
substansinya adalah menambah
pengetahuan, dan keterampilan/ keahlian
pegawai untuk melaksanakan tugas di
Dinas Perkimta. Pelatihan dimaksud
meliputi yang dilaksanakan sendiri oleh
Dinas Perkimta, atau yang dilaksanakan
oleh instansi lain yang diikuti oleh pegawai
Dinas Perkimta. Target kinerja indikator ini
pada tahun 2017 adalah 100%, atau
seluruh pegawai Dinas Perkimta mendapat
pelatihan minimal sekali dalam tahun 2017.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari 39 pegawai PNS Dinas Perkimta,
seluruhnya telah mendapatkan pelatihan
baik berupa diklat, workshop,
pembekalan, pembinaan, dan sosialisasi.
Dengan demikian realisasi cakupan
pengembangan sumber daya aparatur di
SKPD adalah 100%, dan mencapai 100%
dari target tahun 2017.
Gambar 3.4.
Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD
Gambar 3.5.
Perbandingan Kinerja Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di SKPD
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan
melalui Program Pengembangan Sistem
Manajemen Sumber Daya Aparatur, yang
didukung oleh kegiatan:
1) Kegiatan Pembinaan, Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan
Aparatur, dengan capaian kinerja
masukan sebesar 73,91% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp233.550.000,00. Capaian kinerja
keluaran sebesar 100% yaitu
Sosialisasi Peningkatan Pembinaan
Mental Pegawai, Kesehatan
Keselamatan Kerja Aparatur.
2) Kegiatan Pembinaan Teknis Bidang
Pertanahan, dengan capaian kinerja
masukan sebesar 98,27% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp127.065.000,00. Capaian kinerja
keluaran sebesar 100% yaitu
Sosialisasi Hukum Waris dan
Perikatan para Pihak Atas
Penguasaan Tanah.
Total realisasi keuangan untuk mencapai
sasaran strategis “Meningkatnya kapasitas
SDM” sebesar Rp360.615.000,00
mencapai 80,98% dari anggaran sebesar
Rp445.300.000,00. Kinerja sasaran
strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi
dari capaian realisasi keuangan yang
mencapai 80,98% sehingga penggunaan
dana untuk mencapai sasaran strategis ini
telah efisien.
Sasaran Strategis 1.3.
Perbaikan layanan administrasi dan
sarpras perkantoran
Pencapaian sasaran strategis Perbaikan
layanan administrasi dan sarpras
perkantoran ditunjukkan oleh 1 indikator
kinerja yaitu “Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran”.
Indikator tersebut diukur dengan
membandingkan jumlah pelayanan
administrasi dan sarpras perkantoran
yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu
dibagi jumlah pelayanan administrasi dan
sarpras perkantoran tahun bersangkutan.
Layanan administrasi dan sarpras
perkantoran yang dimaksud meliputi
pembayaran belanja pegawai tidak tetap,
ATK, listrik, telpon, surat kabar, faks,
cleaning service, perangko/meterai,
Makanan dan Minuman Harian Pegawai,
Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah,
Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan
peralatan dan mesin, dan pengadaan alat-
alat angkutan Roda 4/ roda 2, dan lain-
lain. Sesuai kebutuhan dan tepat waktu
yang dimaksud adalah ketepatan waktu
pemberian layanan, yang dibuktikan
dengan tanda terima pembayaran
belanja pegawai tidak tetap, pembayaran
listrik, telp, pembayaran perjalanan dinas,
penyelesaian pemeliharaan gedung, berita
acara penyerahan kendaraan roda 4/ roda
2, dan lai-lain sesuai batas waktu yang
ditentukan. Target kinerja indikator ini pada
tahun 2017 adalah 100%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari 11 jenis pelayanan administrasi dan
sarpras perkantoran, seluruhnya telah
diberikan sesuai kebutuhan secara tepat
waktu. Dengan demikian realisasi
pelayanan administrasi dan sarpras
perkantoran adalah 100%, dan mencapai
100% dari target tahun 2017.
Gambar 3.8.
Target, Realisasi dan Capaian Cakupan pelayanan administrasi dan sarpras perkantoran
Tahun 2017
Gambar 3.9.
Perbandingan Kinerja Cakupan pelayanan administrasi dan sarpras perkantoran
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan
melalui Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran yang didukung oleh Kegiatan
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan
Jasa Perkantoran dengan capaian kinerja
masukan sebesar 84,05% atau realisasi
anggaran sebesar Rp8.769.313.370,00.
Capaian kinerja keluaran rata-rata sebesar
100% antara lain pembayaran honorarium
pelaksana kegiatan dan pegawai tidak
tetap, layanan bahan bakar minyak, gas
dan pelumas, pengadaan peralatan
perkantoran, layanan telpon, listrik,
internet, surat kabar dan majalah 12 bulan,
Service, suku cadang dan pajak
kendaraan, layanan perjalanan dinas
dalam dan luar daerah, dan layanan
cleaning service dan laundry.
Kinerja sasaran strategis telah mencapai
100%, lebih tinggi dari capaian realisasi
keuangan yang mencapai 95,96%
sehingga penggunaan dana untuk
mencapai sasaran strategis ini telah
efisien.
Sasaran Strategis 1.4.
Meningkatnya kualitas perencanaan
dan evaluasi
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas perencanaan dan
evaluasi ditunjukkan oleh 2 indikator
kinerja yaitu: 1) Cakupan perencanaan
pembangunan di setiap SKPD sesuai
ketentuan, dan 2) Predikat SAKIP.
Ringkasan kinerja sasaran strategis ini
sebagaimana pada gambar 3.8.
Gambar 3.10 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan dan
evaluasi
Uraian kinerja 2 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
IK 1.4.1
Cakupan perencanaan pembangunan
di setiap SKPD sesuai ketentuan
Cakupan perencanaan pembangunan di
setiap SKPD sesuai ketentuan diukur
dengan membandingkan jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi yang selesai
disusun sesuai ketentuan/ standar, dibagi
jumlah dokumen perencanaan dan
evaluasi yang harus disusun tahun
bersangkutan. Dokumen perencanaan
yang dimaksud meliputi Renstra, Renja,
RKA/DPA, IKU, Perjanjian Kinerja, laporan
kinerja (LKj) Dinas Perkimta. Sesuai
dengan ketentuan/ standar artinya bahwa
dokumen perencanaan disusun dan
disampaikan sesuai batas waktu yang
ditentukan dalam Permendagri,
PermenPAN & RB, dan atau ketentuan
internal Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, yang dibuktikan dengan surat
pengiriman dokumen perencanaan sesuai
batas waktu yang ditentukan. Target
kinerja indikator ini pada tahun 2017
adalah 100%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari 13 jenis dokumen perencanaan dan
evaluasi yang disusun, seluruhnya telah
sesuai dengan ketentuan/ standar dan
disampaikan secara tepat waktu. Dengan
demikian realisasi cakupan perencanaan
pembangunan sesuai ketentuan adalah
100%, dan mencapai 100% dari target
tahun 2017.
Gambar 3.11. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan
di setiap SKPD sesuai ketentuan
Gambar 3.12.
Perbandingan Kinerja Cakupan perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai
ketentuan
IK 1.4.2
Predikat SAKIP
Predikat SAKIP diukur dari hasil evaluasi
SAKIP oleh Inspektorat. Predikat SAKIP
yang dimaksud adalah predikat sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(SAKIP) Dinas Perkimta berdasarkan hasil
evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat
setiap tahun. Predikat SAKIP dibuktikan
dengan laporan hasil evaluasi SAKIP
Dinas Perkimta oleh inspektorat. Target
kinerja indikator ini pada tahun 2017
adalah "CC" (skor SAKIP 50 s.d. 60).
Indikator ini belum dapat diterapkan (not
applicable/ n.a.) pada tahun 2017. Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan merupakan Dinas yang baru
dibentuk pada akhir tahun 2016, dan
merupakan penggabungan beberapa
bidang dari beberapa dinas. Belum ada
evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota
Tangerang selatan, sehingga belum dapat
diketahui predikat SAKIP Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.
Gambar 3.13.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2017
Gambar 3.14.
Perbandingan Kinerja Predikat SAKIP
Pencapaian sasaran strategis
“Meningkatnya kualitas perencanaan dan
evaluasi” dilakukan melalui Program
Perencanaan Pembangunan Daerah yang
didukung oleh kegiatan Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja Program dan kegiatan dengan
capaian kinerja masukan sebesar 95,62%
atau realisasi anggaran sebesar
Rp675.388.000,00. Capaian kinerja
keluaran rata-rata sebesar 100% antara
lain yaitu Penyusunan Rencana Kinerja
(RENJA) Tahun 2018, Penyusunan
RKA/DPA Tahun 2018, Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018,
Penyusunan Perjanjian Kinerja Utama
(PERKIN) Tahun 2017, dan Penyusunan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016.
Kinerja sasaran strategis rata-rata telah
mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian
realisasi keuangan yang mencapai 95,62%
sehingga penggunaan dana untuk
mencapai sasaran strategis ini telah
efisien.
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai
Tujuan “Meningkatkan kualitas perumahan
dan pemukiman beserta infrastruktur
pendukungnya secara memadai”
menggambarkan keinginan Dinas untuk
mengembangkan kualitas hunian dan
permukiman beserta infrastruktur
pendukungnya. Tujuan tersebut di
jabarkan dalam 5 sasaran strategis,
dengan uraian kinerja sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2.1.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
hunian perumahan
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
hunian perumahan ditunjukkan oleh 6
indikator kinerja, yaitu:
1. Persentase terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan rekomendasi
teknis pembangunan dan
pengembangan rumah tapak
2. Persentase terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan rekomendasi
teknis pembangunan dan
pengembangan rumah susun
3. Persentase penyerahan PSU
perumahan oleh pengembang
4. Persentase penyediaan PSU
perumahan yang sesuai ketentuan
5. Persentase penyediaan PSU Rusun
yang sesuai ketentuan
6. Persentase penyediaan hunian
berimbang
Ringkasan kinerja sasaran strategis ini
sebagaimana pada gambar 3.15.
Gambar 3.15
Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
Uraian kinerja 6 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
IK 2.1.1 Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
Persentase terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan rekomendasi teknis
pembangunan dan pengembangan rumah
tapak diukur dengan membandingkan
Jumlah permohonan pembangunan dan
pengembangan rumah tapak yang
diterbitkan rekomendasi teknisnya pada
tahun bersangkutan dibandingkan dengan
Jumlah permohonan pembangunan dan
pengembangan rumah tapak tahun yang
sama. Target kinerja indikator ini pada
tahun 2017 adalah 100%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari 25 permohonan pembangunan dan
pengembangan rumah tapak, sebanyak
15 permohonan pembangunan dan
pengembangan rumah tapak telah
diterbitkan rekomendasi teknisnya.
Dengan demikian realisasi Persentase
terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan rekomendasi teknis
pembangunan dan pengembangan rumah
tapak adalah 60%, dan mencapai 60%
dari target tahun 2017.
Gambar 3.16.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
Gambar 3.17.
Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi
teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
IK 2.1.2
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
Persentase terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan rekomendasi teknis
pembangunan dan pengembangan
rumah susun diukur dengan
membandingkan Jumlah permohonan
pembangunan dan pengembangan
rumah susun yang diterbitkan
rekomendasi teknisnya pada tahun
bersangkutan dibandingkan dengan
Jumlah permohonan pembangunan
dan pengembangan rumah susun tahun
yang sama. Target kinerja indikator ini
pada tahun 2017 adalah 100%.
Dari hasil pengukuran kinerja
tahun 2017, seluruh permohonan
pembangunan dan pengembangan
rumah susun tahun 2017, telah
diterbitkan rekomendasi teknisnya.
Dengan demikian realisasi Persentase
terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan rekomendasi teknis
pembangunan dan pengembangan
rumah susun adalah 100%, dan
mencapai 100% dari target tahun 2017.
Gambar 3.18.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam
pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
Gambar 3.19.
Perbandingan Kinerja Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan
rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
IK 2.1.3
Persentase penyerahan PSU
perumahan oleh pengembang
Persentase penyerahan PSU perumahan
oleh pengembang diukur dengan
membandingkan Jumlah PSU perumahan
yang telah diserahkan oleh pengembang
kepada Pemerintah Kota Tangsel dibagi
jumlah perumahan di Kota Tangsel.
Target kinerja indikator ini pada tahun
2017 adalah 60%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari seluruh perumahan di Kota
tangerang selatan, penyerahan PSU
perumahan oleh pengembang sebesar
60%. Dengan demikian realisasi
Persentase penyerahan PSU perumahan
oleh pengembang adalah 60%, dan
mencapai 100% dari target tahun 2017.
Gambar 3.20.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh
pengembang
Gambar 3.21.
Perbandingan Kinerja Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
IK 2.1.4
Persentase penyediaan PSU
perumahan yang sesuai ketentuan
Persentase penyediaan PSU
perumahan yang sesuai ketentuan
diukur dengan membandingkan
Jumlah PSU perumahan yang sesuai
ketentuan dibagi jumlah perumahan di
Kota Tangsel. Target kinerja indikator
ini pada tahun 2017 adalah 70%.
Dari hasil pengukuran kinerja
tahun 2017, dari seluruh perumahan di
Kota Tangerang Selatan, sebesar 70%
perumahan telah menyediakan PSU
perumahan sesuai ketentuan. Dengan
demikian realisasi Persentase
penyediaan PSU perumahan yang
sesuai ketentuan adalah 70%, dan
mencapai 100% dari target tahun
2017.
Gambar 3.22.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang
sesuai ketentuan
Gambar 3.23.
Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
IK 2.1.5
Persentase penyediaan PSU rusun yang
sesuai ketentuan
Persentase penyediaan PSU rusun yang
sesuai ketentuan diukur dengan
membandingkan Jumlah PSU rusun yang
sesuai ketentuan dibagi jumlah rusun di
Kota Tangsel. Target kinerja indikator ini
pada tahun 2017 adalah 70%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari seluruh rusun di Kota Tangerang
Selatan, sebesar 70% rusun telah
menyediakan PSU rusun sesuai ketentuan.
Dengan demikian realisasi Persentase
penyediaan PSU rusun yang sesuai
ketentuan adalah 70%, dan mencapai
100% dari target tahun 2017.
Gambar 3.24.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai
ketentuan
Gambar 3.25.
Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan PSU rusun yang sesuai ketentuan
IK 2.1.6
Persentase penyediaan hunian
berimbang
Persentase penyediaan hunian berimbang
diukur dengan membandingkan Jumlah
perumahan dengan hunian berimbang
dibagi jumlah perumahan di Kota Tangsel.
Target kinerja indikator ini pada tahun 2017
adalah 50%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari keseluruhan perumahan di Kota
Tangerang Selatan, sebesar 50%
perumahan telah menyediakan hunian
berimbang. Dengan demikian realisasi
Persentase penyediaan hunian berimbang
adalah 50%, dan mencapai 100% dari
target tahun 2017.
Gambar 3.26.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang
Gambar 3.27.
Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan
melalui Program Pengembangan
Infrastruktur Permukiman. Program
tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan,
antara lain sebagai berikut:
1) Kegiatan Koordinasi Pembangunan
Perumahan Tapak Dengan
Lembaga/Badan Usaha dengan capaian
kinerja masukan sebesar 41,31% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp299.887.500,00. Capaian kinerja
keluaran rata-rata sebesar 100% yaitu
Fasilitasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perumahan Tapak,
Fasilitasi Penyediaan Hunian
Berimbang, Fasilitasi Serah Terima PSU
Perumahan, Fasilitasi Pengambilalihan
PSU Perumahan, dan Pengawasan dan
Pengendalian Penyediaan PSU
Perumahan Tapak.
2) Kegiatan Koordinasi Pembangunan
Perumahan Susun dengan
Lembaga/Badan dengan capaian
kinerja masukan sebesar 60,51%
atau realisasi anggaran sebesar
Rp1.590.367.200,00. Capaian
kinerja keluaran rata-rata sebesar
100% yaitu Fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan rumah
susun, Pengawasan dan
pengendalian penyediaan psu
rumah susun, Penyusunan
dokumen perencanaan rumah
susun sederhana sewa, Fasilitasi dan
pendampingan pembangunan rumah susun
sederhana sewa.
Total realisasi keuangan untuk mencapai
sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
dan kuantitas hunian perumahan” sebesar
Rp2.928.064.700,00 mencapai 66,14% dari
anggaran sebesar Rp4.427.350.000,00.
Kinerja sasaran strategis rata-rata telah
mencapai 93,33%, lebih tinggi dari capaian
realisasi keuangan yang mencapai 66,14%
sehingga penggunaan dana untuk
mencapai sasaran strategis ini telah efisien.
Sasaran Strategis 2.2.
Meningkatnya kualitas kawasan
permukiman
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas kawasan
permukiman ditunjukkan oleh 6 indikator
kinerja, yaitu
1. Persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
2. Pengurangan luasan permukiman
kumuh perkotaan (Ha)
3. Rumah layak huni
4. Permukiman layak huni
5. Persentase permukiman yang tertata
6. Rumah tidak layak huni menjadi layak
huni
Ringkasan kinerja sasaran strategis ini
sebagaimana pada gambar 3.28.
Gambar 3.26.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang
Gambar 3.27.
Perbandingan Kinerja Persentase penyediaan hunian berimbang
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan
melalui Program Pengembangan
Infrastruktur Permukiman. Program
tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan,
antara lain sebagai berikut:
1) Kegiatan Koordinasi Pembangunan
Perumahan Tapak Dengan
Lembaga/Badan Usaha dengan capaian
kinerja masukan sebesar 41,31% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp299.887.500,00. Capaian kinerja
keluaran rata-rata sebesar 100% yaitu
Fasilitasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perumahan Tapak,
Fasilitasi Penyediaan Hunian
Berimbang, Fasilitasi Serah Terima PSU
Perumahan, Fasilitasi Pengambilalihan
PSU Perumahan, dan Pengawasan dan
Pengendalian Penyediaan PSU
Perumahan Tapak.
2) Kegiatan Koordinasi Pembangunan
Perumahan Susun dengan
Lembaga/Badan dengan capaian kinerja
masukan sebesar 60,51% atau realisasi
anggaran sebesar Rp1.590.367.200,00.
Capaian kinerja keluaran rata-rata
sebesar 100% yaitu Fasilitasi
penyusunan dokumen perencanaan
rumah susun, Pengawasan dan
pengendalian penyediaan psu rumah
susun, Penyusunan dokumen
perencanaan rumah
susun sederhana sewa, Fasilitasi dan
pendampingan pembangunan rumah susun
sederhana sewa.
Total realisasi keuangan untuk mencapai
sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
dan kuantitas hunian perumahan” sebesar
Rp2.928.064.700,00 mencapai
66,14% dari anggaran sebesar
Rp4.427.350.000,00. Kinerja sasaran
strategis rata-rata telah mencapai 93,33%,
lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan
yang mencapai 66,14% sehingga
penggunaan dana untuk mencapai sasaran
strategis ini telah efisien.
Sasaran Strategis 2.2.
Meningkatnya kualitas kawasan
permukiman
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas kawasan
permukiman ditunjukkan oleh 6 indikator
kinerja, yaitu
1. Persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan.
2. Pengurangan luasan permukiman
kumuh perkotaan (Ha)
3. Rumah layak huni
4. Permukiman layak huni
5. Persentase permukiman yang tertata
6. Rumah tidak layak huni menjadi layak
huni
Ringkasan kinerja sasaran strategis ini
sebagaimana pada gambar 3.28.
Gambar 3.28
Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Uraian kinerja 6 indikator tersebut adalah
sebagai berikut:
IK 2.2.1
Persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
Persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan perkotaan
diukur dengan membandingkan Jumlah
pemukiman kumuh yang tertangani dibagi
total pemukiman kumuh yang ditetapkan/
kondisi tahun 2015 seluas 1677 ha (kondisi
awal RPJMD 2016-2021).
Target kinerja indikator ini pada tahun 2017
adalah 40%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun
2017, dari upaya-upaya penataan
permukiman kumuh yang dilakukan,
kawasan permukiman kumuh berkurang
menjadi seluas 494,83 ha. Sampai dengan
tahun 2017, luas kawasan permukiman
kumuh berkurang seluas 1.182,17 ha.
Dengan demikian realisasi Persentase
berkurangnya luasan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan adalah 70,49%
(1.182,17 ha/ 1677 ha), dan mencapai
176,23% dari target tahun 2017.
Gambar 3.29.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman
kumuh di kawasan perkotaan Tahun 2017
Gambar 3.30.
Perbandingan Kinerja Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
IK 2.2.2
Pengurangan luasan permukiman kumuh
perkotaan (Ha)
Pengurangan luasan permukiman kumuh
perkotaan (Ha) diukur dengan
menjumlahkan pengurangan luasan
permukiman kumuh perkotaan (Ha) dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
Target kinerja indikator ini pada tahun 2017
adalah 670,8 ha.
Pada tahun 2015, luas kawasan
permukiman kumuh adalah 1677 ha. Dari
hasil pengumpulan data, sampai dengan
tahun 2017, luas kawasan permukiman
kumuh telah berkurang menjadi 494,83 ha,
atau telah terjadi pengurangan luas
kawasan permukiman kumuh sebanyak
1.182,17 ha. Dengan demikian realisasi
Pengurangan luasan permukiman kumuh
perkotaan (Ha) adalah 1.182,17 ha, dan
mencapai 176% dari target tahun 2017.
Tabel 3.3 Kawasan Kumuh di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2017
Gambar 3.31. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan
(Ha)
No Kecamatan
Luas
Kawasan
Permukiman
kumuh Th
2016
Luas
Kawasan
Permukiman
kumuh Th
2017
1 Ciputat 104,24 16,34
2 Ciputat Timur 117,08 113,94
3 Serpong 205,9 172,14
4 Serpong Utara 81,98 38,39
5 Pondok Aren 81,74 33,4
6 Pamulang 155,13 58,42
7 Setu 105,2 62,2
JUMLAH 851,27 494,83
Gambar 3.32. Perbandingan Kinerja Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)
Gambar 3.33. Perbaikan saluran di Pondok Kacang Timur
IK 2.2.3
Rumah layak huni
Rumah layak huni diukur dengan
membandingkan Jumlah rumah layak huni
dibagi jumlah seluruh rumah di Kota
Tangsel. Target kinerja indikator ini pada
tahun 2017 adalah 95%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari 327.215 rumah di Kota tangerang
selatan, sebanyak 309.573 rumah telah
memnuhi kriteria layak huni. Dengan
demikian realisasi Rumah layak huni
adalah 95%, dan mencapai 100% dari
target tahun 2017.
Tabel 3.4 Rumah Layak Huni Kota tangerang Selatan tahun 2017
No Kecamatan Jumlah Rumah Jumlah Rumah Layak Huni
1 Ciputat 49.870 100%
2 Ciputat Timur 40.486 92%
3 Serpong 36.281 100%
4 Serpong Utara 37.014 96%
5 Pondok Aren 67.611 88%
6 Pamulang 77.713 96%
7 Setu 18.240 92%
JUMLAH 327.215 95%
Gambar 3.34. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah layak huni Tahun 2017
Gambar 3.35.
Perbandingan Kinerja Rumah layak huni
IK 2.2.4
Permukiman layak huni Permukiman layak huni diukur dengan
membandingkan Luas permukiman layak
huni dibagi luas wilayah permukiman di
Kota Tangerang Selatan. Target kinerja
indikator ini pada tahun 2017 adalah 95%.
Hasil pengukuran kinerja tahun 2017,
dari 10.278,10 ha luas kawasan
permukiman di Kota Tangerang Selatan,
seluas 9.783,27 ha permukiman
dikategorikan layak huni. Dengan demikian
realisasi Permukiman layak huni adalah
95%, dan mencapai 100% dari target tahun
2017.
Tabel 3.5. Permukiman Layak Huni tahun 2017
Gambar 3.36. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Permukiman layak huni
No Kecamatan
Jumlah Total
Kawasan
Permukiman di
Kota Tangsel
Jumlah Kawasan
Permukiman
Layak Huni
%
1 Ciputat 1286,60 1270,26 99
2 Ciputat Timur 1080,10 966,16 89
3 Serpong 1682,80 1510,66 90
4 Serpong Utara 1223,60 1185,21 97
5 Pondok Aren 2091,60 2058,20 98
6 Pamulang 1877,40 1818,98 97
7 Setu 1036,00 973,80 94
JUMLAH 10278,10 9783,27 95
Gambar 3.37.
Perbandingan Kinerja Permukiman layak huni
Gambar 3.38. Pembangunan Balai warga di Wilayah Kec. Serpong
Gambar 3.39.
Pembangunan Gapura di Serua, Ciputat
Gambar 3.40. Pembangunan Gapura Jl Gotong Royong, Kel. Parigi Lama, Kec. Pondok Aren
IK 2.2.5
Persentase permukiman yang tertata
Persentase permukiman yang tertata diukur
dengan membandingkan Luas area
permukiman tertata dibagi luas area
permukiman keseluruhan di Kota Tangsel.
Target kinerja indikator ini pada tahun 2017
adalah 95%.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun
2017, dari 10.278,10 ha luas kawasan
permukiman di Kota Tangerang Selatan,
sebesar 95% dikategorikan telah tertata.
Dengan demikian realisasi Persentase
permukiman yang tertata adalah 95%, dan
mencapai 100% dari target tahun 2017.
Gambar 3.41. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase permukiman yang tertata
Gambar 3.42.
Perbandingan Kinerja Persentase permukiman yang tertata
IK 2.2.6
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
diukur dengan menjumlahkan rumah tidak
layak huni yang ditingkatkan kualitasnya/
direhab oleh Pemerintah Kota Tangsel pada
tahun bersangkutan. Target kinerja
indikator ini pada tahun 2017 adalah 200
rumah, dan target kumulatif sampai dengan
tahun 2021 adalah sebanyak 575 rumah.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun
2017, pada tahun 2017, Pemerintah Kota
Tangerang Selatan telah melakukan bedah
rumah sebanyak 206 rumah. Dengan
demikian realisasi Rumah tidak layak huni
menjadi layak huni tahun 2017 adalah 206
rumah, dan mencapai 103% dari target
tahun 2017.
Tabel 3.6. Bedah Rumah di Kota Tangerang Selatan Th. 2015-2017
Gambar 3.43. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
No Kecamatan
Realisasi bedah
rumah th 2015
(rumah)
Realisasi
bedah
rumah th
2016
Target
bedah
rumah th
2017
Realisasi
bedah rumah
th 2017
1 Ciputat 33
NIHIL
26 26
2 Ciputat Timur 32 36 33
3 Serpong 39 18 18
4 Serpong Utara 30 44 42
5 Pondok Aren 39 34 30
6 Pamulang 29 24 23
7 Setu 37 37 34
JUMLAH 239 219 206
Gambar 3.44.
Perbandingan Kinerja Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
Gambar 3.45. Bedah Rumah di Kecamatan Serpong
Gambar 3.46. Bedah rumah di Kecamatan Pamulang
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan
melalui Program Penataan Lingkungan
Terpadu.
Program tersebut didukung oleh kegiatan-
kegiatan, antara lain sebagai berikut:
1) Kegiatan Perbaikan rumah umum tidak
layak huni dengan capaian kinerja
masukan sebesar 81,75% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp12.817.309.000,00. Capaian kinerja
keluaran rata-rata sebesar 100% yaitu
perbaikan rutlh sebanyak 206 rumah.
2) Kegiatan Pembangunan Sarana
Penunjang Pemukiman dengan
capaian kinerja masukan sebesar
73,09% atau realisasi anggaran
sebesar Rp4.838.437.196,00. Capaian
kinerja keluaran rata-rata sebesar
100% yaitu pembangunan sarana
penunjang di 7 kecamatan.
3) Kegiatan Penataan Lingkungan
Pemukiman Perkotaan dengan capaian
kinerja masukan sebesar 89,20% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp4.395.081.000,00.
Capaian kinerja keluaran rata-rata
sebesar 100% yaitu penataan
lingkungan (kumuh) perkotaan pada 7
kecamatan.
Total realisasi keuangan untuk mencapai
sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman” sebesar
Rp23.184.693.196,00 mencapai
81,44% dari anggaran sebesar
Rp28.466.879.000,00. Kinerja sasaran
strategis rata-rata telah mencapai 125,83%,
lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan
yang mencapai 81,44% sehingga
penggunaan dana untuk mencapai sasaran
strategis ini telah efisien.
Sasaran Strategis 2.3.
Meningkatnya kualitas infrastruktur
penerangan jalan umum
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas infrastruktur
penerangan jalan umum ditunjukkan oleh 4
indikator kinerja, yaitu
1. Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
2. Persentase PJU jalan Kota yang
berfungsi (kondisi baik)
3. Penambahan jumlah PJU terbangun
4. Terpeliharanya dan terbayarnya
rekening PJU
Ringkasan kinerja sasaran strategis ini
sebagaimana pada gambar 3.47.
Gambar 3.47 Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penerangan Jalan
Umum
Uraian kinerja 4 indikator kinerja tersebut
adalah sebagai berikut:
IK 2.3.1
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota diukur
dengan membandingkan jumlah PJU
dengan panjang jalan Kota Tangerang
Selatan. Target indikator ini pada tahun
2017 adalah 1,5 titik.
Dari hasil pengukuran kinerja, Rasio PJU
per 100 meter jalan Kota Tangerang
Selatan tahun 2017 adalah 1,68 titik, dan
mencapai 112% dari target tahun 2017.
Gambar 3.48.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
Gambar 3.49. Perbandingan Kinerja Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
IK 2.3.2.
Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi
(kondisi baik) diukur dengan
membandingkan jumlah PJU dalam kondisi
berfungsi baik dengan jumlah keseluruhan
PJU yang ada. Target indikator ini pada
tahun 2017 adalah 80%.
Dari hasil pengukuran kinerja, Persentase
PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi
baik) adalah 100%, dan mencapai 125%
dari target tahun 2017.
Tabel 3.7. Kondisi PJU Kota Tangerang Selatan tahun 2017
No Kecamatan Jumlah PJU Kondisi
B RR RB
1 Ciputat 1351 1351
2 Ciputat Timur 520 520
3 Serpong 767 767
4 Serpong Utara 822 822
5 Pondok Aren 833 833
6 Pamulang 2028 2028
7 Setu 498 498
JUMLAH 6819 6819 - -
Gambar 3.50.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi
(kondisi baik)
Gambar 3.51.
Perbandingan Kinerja Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
IK 2.3.3.
Penambahan jumlah PJU terbangun
Penambahan jumlah PJU terbangun diukur
dengan menjumlahkan PJU yang dibangun
tahun bersangkutan.
Target indikator ini pada tahun 2017 adalah
5%.
Dari hasil pengukuran kinerja, Penambahan
jumlah PJU terbangun adalah 3509 titik,
dan mencapai 156% dari target tahun 2017.
Tabel 3.8 Pembangunan PJU tahun 2017
No Kecamatan Jumlah PJU 2016 Pembangunan/
PJU th 2017
Jumlah PJU th
2017
1 Ciputat 659 692 1351
2 Ciputat Timur 433 87 520
3 Serpong 512 255 767
4 Serpong Utara 221 601 822
5 Pondok Aren 293 540 833
6 Pamulang 726 1302 2028
7 Setu 466 32 498
JUMLAH 3310 3509 6819
Gambar 3.52.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun
Gambar 3.53.
Perbandingan Kinerja Penambahan jumlah PJU terbangun
IK 2.3.4.
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening
PJU
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening
PJU diukur dengan membandingkan
realisasi pembayaran rekening listrik
penerangan jalan umum yang tepat waktu
dengan tagihan pembayarannya. Target
indikator ini pada tahun 2017 adalah 100%.
Dari hasil pengukuran kinerja,
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening
PJU adalah 100%, dan mencapai 100%
dari target tahun 2017.
Tabel 3.9.
Pemakaian daya listrik Penerangan Jalan Umum Tahun 2017
No Bulan Pemakaian
Daya (KWh)
Realisasi
Pembayaran
Rekening PJU
(Rp)
1 Januari 157.678.600 2.327.729.710
2 Februari 169.972.300 2.481.694.164
3 Maret 158.846.600 2.344.532.463
4 April 163.745.300 2.394.861.004
5 Mei 167.902.400 2.467.315.843
6 Juni 172.256.600 2.528.545.269
7 Juli 172.603.400 2.548.527.371
8 Agustus 172.215.200 2.535.837.112
9 September 171.173.700 2.521.400.673
10 Oktober 174.706.100 2.597.337.035
11 November 176.675.300 2.625.817.875
12 Desember 175.636.400 2.616.498.205
JUMLAH 2.033.411.900 29.990.096.724
Gambar 3.54.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
Tahun 2017
Gambar 3.55.
Perbandingan Kinerja Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
Gambar 3.56. Perbaikan PJU
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan
melalui Program Pengembangan
Penyediaan Dan Pengelolaan PJU.
Program tersebut didukung oleh kegiatan-
kegiatan, antara lain:
1) Kegiatan Pembangunan Penerangan
Jalan Umum (PJU) dengan capaian
masukan 98,59% atau realisasi
anggaran sebesar
Rp17.331.744.500,00. Capaian output
rata-rata sebesar 100% yaitu
pembangunan PJU pada 7 kecamatan.
2) Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum (PJU)
dengan capaian masukan 98,84% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp6.293.664.700,00. Capaian output
rata-rata sebesar 100% yaitu
Pemeliharaan Penerangan Jalan
Umum (PJU) pada 7 kecamatan.
3) Kegiatan Penyambungan dan
Pembayaran Rekening Penerangan
Jalan Umum (PJU) dengan capaian
masukan 91,44% atau realisasi
anggaran sebesar
Rp32.277.716.922,00. Capaian output
rata-rata sebesar 100% yaitu
penyambungan PJU yang baru dan
pembayaran rekening PJU tahun 2017.
Total realisasi keuangan untuk mencapai
sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
infrastruktur penerangan jalan umum”
sebesar.
Rp 57.219.671.380,00 mencapai 94,33%
dari anggaran sebesar
Rp60.657.400.000,00. Kinerja sasaran
strategis rata-rata telah mencapai 123,25%,
lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan
yang mencapai 94,33% sehingga
penggunaan dana untuk mencapai sasaran
strategis ini telah
Sasaran Strategis 2.4.
Meningkatnya kualitas penyediaan
tanah bagi pembangunan sarana
prasarana
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas penyediaan tanah
bagi pembangunan sarana prasarana
ditunjukkan oleh 2 indikator kinerja, yaitu
1. Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar dan
Non Gedung Perkantoran.
2. Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan Gedung Perkantoran /
fasilitas pelayanan pemerintah bagi
masyarakat dan Non infrastruktur dasar
Ringkasan kinerja sasaran strategis ini
sebagaimana pada gambar 3.38.
Gambar 3.57
Ringkasan Kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi
pembangunan sarana prasarana
IK 2.4.1
Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar dan Non
Gedung Perkantoran
Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar dan Non
Gedung Perkantoran diukur dengan
menjumlahkan pengadaan tanah yang
dilakukan tahun 2017. Target indikator ini
pada tahun 2017 adalah 5 lokasi/bidang.
Dari hasil pengukuran kinerja, Jumlah luas
pengadaan tanah untuk kepentingan
Umum dalam rangka pembangunan
infrastruktur dasar dan Non Gedung
Perkantoran adalah 4 lokasi/bidang, dan
mencapai 80% dari target tahun 2017.
Gambar 3.58 Pengadaan tanah olah raga Kecamatan pamulang
Gambar 3.59.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan
Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non
Gedung Perkantoran
Gambar 3.60.
Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
IK 2.4.2.
Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan Gedung Perkantoran /
fasilitas pelayanan pemerintah bagi
masyarakat dan Non infrastruktur dasar
Jumlah luas pengadaan tanah untuk
kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan Gedung Perkantoran /
fasilitas pelayanan pemerintah bagi
masyarakat dan Non infrastruktur dasar
diukur dengan menjumlahkan pengadaan
tanah yang dilakukan tahun 2017. Target
indikator ini pada tahun 2017 adalah 5
lokasi/bidang.
Dari hasil pengukuran kinerja, Jumlah luas
pengadaan tanah untuk kepentingan Umum
dalam rangka pembangunan Gedung
Perkantoran / fasilitas pelayanan
pemerintah bagi masyarakat dan Non
infrastruktur dasar sebanyak 4
lokasi/bidang, dan mencapai 80% dari
target tahun 2017.
Gambar 3.61.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan
Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah
bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
Gambar 3.62.
Perbandingan Kinerja Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan
Non infrastruktur dasar
Pencapaian sasaran Meningkatnya
kualitas penyediaan tanah bagi
pembangunan sarana prasarana
dilakukan melalui Program penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah.
Program tersebut didukung oleh
kegiatan-kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar
dengan capaian masukan 67,97%
atau realisasi anggaran sebesar
Rp62.831.916.614,00. Capaian
output rata-rata sebesar 80% yaitu
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar,
dan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dalam rangka
pembangunan non gedung
perkantoran.
2) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan gedung perkantoran
dan Non infrastruktur Dasar dengan
capaian masukan 65,84% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp60.085.163.061,00. Capaian
output rata-rata sebesar 80% yaitu
pengadaan tanah untuk
pembangunan gedung perkantoran
dan/ fasilitas pendidikan,
pengadaan tanah untuk
pembangunan fasilitas pemerintah
bagi masyarakat dan non
infrastruktur dasar, dan pengadaan
tanah untuk dalam rangka
pembangunan/penataan/perluasan
pasar ciputat.
Total realisasi keuangan untuk
mencapai sasaran strategis
“Meningkatnya kualitas penyediaan
tanah bagi pembangunan sarana
prasarana” sebesar
Rp124.189.219.675,00 mencapai
66,73% dari anggaran sebesar
Rp186.101.298.055,00. Kinerja
sasaran strategis rata-rata telah
mencapai 80%, lebih tinggi dari
capaian realisasi keuangan yang
mencapai 66,73% sehingga
penggunaan dana untuk mencapai
sasaran strategis ini telah efisien.
Sasaran Strategis 2.5.
Meningkatnya kualitas pemakaman
Pencapaian sasaran strategis
Meningkatnya kualitas pemakaman
ditunjukkan oleh 4 indikator kinerja,
yaitu
1. Rasio luas areal pemakaman per
1000 penduduk.
2. Luas areal pemakaman
3. Persentase luas makam yang
tertata
4. Pengembangan dan
Pembangunan TPU
Ringkasan kinerja sasaran strategis ini
sebagaimana pada gambar 3.63.
Gambar 3.63
Ringkasan kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pemakaman
Uraian kinerja 4 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
IK 2.5.1
Rasio luas areal pemakaman per
1000 penduduk
Rasio luas areal pemakaman per 1000
penduduk diukur dengan
membandingkan jumlah luas area
pemakaman dengan jumlah penduduk
Kota Tangerang Selatan. Target
indikator ini pada tahun 2017 adalah 71
m2.
Dari hasil pengukuran kinerja, Rasio
luas areal pemakaman per 1000
penduduk tahun 2017 adalah 65 m2,
dan mencapai 100% dari target tahun
2017.
Gambar 3.64.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000
penduduk
Gambar 3.65.
Perbandingan Kinerja Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
IK 2.5.2.
Luas areal pemakaman
Luas areal pemakaman diukur dengan
menjumlahkan seluruh luas areal
pemakaman umum di Kota Tangsel
(m2). Target indikator ini pada tahun
2017 adalah 100.000 m2.
Dari hasil pengukuran kinerja, Luas
areal pemakaman adalah 65 m2, dan
mencapai 100% dari target tahun
2017.
Gambar 3.66.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Luas areal pemakaman Tahun 2017
Gambar 3.67.
Perbandingan Kinerja Luas areal pemakaman
IK 2.5.3.
Persentase luas makam yang tertata
Persentase luas makam yang tertata diukur dengan membandingkan jumlah luas makam
yang tertata dibagi dengan luas seluruh makam. Target indikator ini pada tahun 2017
adalah 50%.
Dari hasil pengukuran kinerja, Persentase luas makam yang tertata adalah 51,63%, dan
mencapai 103% dari target tahun 2017.
Gambar 3.71.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase luas makam yang tertata
Gambar 3.72.
Perbandingan Kinerja Persentase luas makam yang tertata
IK 2.3.4.
Pengembangan dan Pembangunan TPU
Pengembangan dan Pembangunan TPU diukur dengan menjumlahkan tempat
pemakaman umum (TPU) dan tempat pemakaman khusus (TPK) sampai dengan tahun
bersangkutan. Target indikator ini pada tahun 2017 adalah 7 TPU dan 1 TPK.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017, Pengembangan dan Pembangunan TPU
adalah 7 TPU dan 1 TPK, dan mencapai 100% dari target tahun 2017.
Gambar 3.73.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU
Gambar 3.74.
Perbandingan Kinerja Pengembangan dan Pembangunan TPU
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan
melalui Penyediaan dan Pengelolaan
Areal Pemakaman. Program tersebut
didukung oleh kegiatan-kegiatan, antara
lain:
1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pemakaman dengan
capaian masukan 97,78% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp1.160.069.865,00. Capaian
output rata-rata sebesar 100% yaitu
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pemakaman pada 7
TPU/ 1 TPK.
2) Kegiatan Penataan Taman
Pemakaman Umum (TPU) dengan
capaian masukan 94,06% atau
realisasi anggaran sebesar
Rp1.173.366.918,00. Capaian output
rata-rata sebesar 100% yaitu Penataan
TPU, dan sosialisasi SOP dan Perwal
pemakaman.
3) Kegiatan Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman dengan capaian
masukan 86,92% atau realisasi
anggaran sebesar
Rp1.788.759.098,00. Capaian output
rata-rata sebesar 100% yaitu
operasional penunjang pelayanan
pemakaman, pemeliharaan dan
perawatan
TPU, dan pembinaan pengelola
TPU dan TPBU.
Total realisasi keuangan untuk mencapai
sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
pemakaman” sebesar
Rp4.122.195.881,00 mencapai 91,77%
dari anggaran sebesar
Rp4.491.856.000,00. Kinerja sasaran
strategis rata-rata telah mencapai
101,50%, lebih tinggi dari capaian
realisasi keuangan yang mencapai
91,77% sehingga penggunaan dana
untuk mencapai sasaran strategis ini
telah efisien.
c. Akuntabilitas
Keuangan
Dalam mendukung pencapaian kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota
Tangerang selatan tahun 2017,
anggaran dan realisasi keuangan per
program sebagaimana pada tabel 3.10.
Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran menurut Program
No Program Anggaran Realisasi Capaian
(%)
1 Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah
75.000.000 75.000.000 100,00
2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
445.300.000 360.615.000 80,98
3 Program pelayanan administrasi perkantoran 10.433.667.000 8.769.313.370 84,05
4 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
706.295.000 675.388.000 95,62
5 Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
4.427.350.000 2.928.064.700 66,14
6 Penataan Lingkungan Terpadu
28.466.879.000 23.184.693.196 81,44
7 Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU
60.657.400.000 57.219.671.380 94,33
8
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
186.101.298.055 124.189.219.675 66,73
9 Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman
4.491.856.000 4.122.195.881 91,77
JUMLAH 295.805.045.055 221.524.161.202 74,89
Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasi keuangan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi keuangan menurut jenis belanja
No BTL/BL
Nilai Rupiah
Anggaran Realisasi %
1 Belanja Pegawai 5.658.799.200 4.731.788.200 83,62
2 Belanja Barang 73.843.833.320 64.510.915.212 87,36
3 Belanja Modal 216.302.412.535 152.281.457.790 70,40
JUMLAH 295.805.045.055 221.524.161.202 74,89
Anggaran dan realisasi keuangan tersebut belum termasuk belanja tidak langsung dengan
anggaran sebesar Rp4.968.987.364,00 dan realisasi sebesar Rp4.700.585.263,00.
Bab IV
Penutup
Laporan kinerja tahun 2017 Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kota Tangerang Selatan ini
disusun dengan tujuan untuk memberikan
informasi kinerja yang telah dicapai dan
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
untuk meningkatkan kinerja.
Pada tahun 2017 sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja, Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan (Perkimta) Kota Tangerang
Selatan telah menetapkan sasaran strategis
beserta indikator kinerja dan target yang akan
dicapai dalam tahun 2017. Sasaran strategis
yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan/perjanjian kinerja sebanyak 9
sasaran strategis.
Dari penilaian sendiri (self assesment) atas 9
sasaran strategis yang diperjanjikan secara
umum tercapai dengan kategori “Sangat
Memuaskan”, sebagaimana pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Simpulan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Perkimtan Tahun 2017
Kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Perkimta untuk
mencapai kinerja tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Perbaikan rumah tidak layak huni
(bedah rumah).
2. Perbaikan rumah korban bencana.
3. Pembangunan sarana penunjang pada
7 kecamatan.
4. Pembangunan balai warga dan gapura.
5. Penataan lingkungan kumuh.
6. Fasilitasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perumahan Tapak
7. Fasilitasi Penyediaan Hunian
Berimbang
8. Fasilitasi Serah Terima PSU
Perumahan
9. Fasilitasi Pengambilalihan PSU
Perumahan
10. Pengawasan dan Pengendalian
Penyediaan PSU Perumahan Tapak
11. Fasilitasi penyusunan dokumen
perencanaan rumah susun
12. Pengawasan dan pengendalian
penyediaan psu rumah susun
13. Pembangunan PJU
14. Pemeliharaan PJU di 7 kecamatan
15. Penyambungan PJU yang baru
No SasaranStrategis Capaian (%)
1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan 100%
1.2 Meningkatnya kapasitas SDM 100%
1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran 100%
1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi 100%
2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan 93,33%
2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman 125,83%
2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum 123,25%
2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
80%
2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman 101,50%
Rata-rata 102,66%
16. Pembayaran rekening PJU tahun 2017
17. Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
18. Penataan TPU
19. Pemeliharaan dan perawatan TPU
20. Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum dalam rangka pembangunan
infrastruktur dasar
21. Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum dalam rangka pembangunan
non gedung perkantoran.
22. Pengadaan tanah untuk pembangunan
gedung perkantoran dan/ fasilitas
pendidikan
23. Pengadaan tanah untuk pembangunan
fasilitas pemerintah bagi masyarakat
dan non infrastruktur dasar
24. Kegiatan dukungan manajemen yang
meliputi perencanaan dan evaluasi,
kepegawaian, keuangan dan umum.
Demikian laporan kinerja ini, semoga
dapat memberikan informasi bagi Walikota
Tangerang Selatan dan bahan evaluasi
bagi Dinas Perkimta guna merumuskan
strategi yang tepat dalam mendukung
pencapaian kinerja Dinas Perkimta.
Lampiran I/ 1 - 2
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SKPD KOTA TANGERANG SELATAN
SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1
Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
100% Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 75.000.000
2 Meningkatnya kapasitas SDM
Cakupan pengembangan
sumber daya aparatur di SKPD
100% Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Pembinaan, Peningkatan Kapasilitas Kelembagaan dan Aparatur
316.000.000
Pembinaan Teknis Bidang Pertanahan 129.300.000
3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran 10.433.667.000
4
Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
Cakupan Perencanaan
pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
100% Program perencanaan pembangunan daerah
Predikat SAKIP CC Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
706.295.000
5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
100% Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
100% Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak Dengan Lembaga/Badan Usaha 726.000.000
Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
60% Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan Lembaga/Badan
2.628.250.000
Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
70% Pembangunan dan Pengembangan Database dan Informasi Digital
448.300.000
Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
70% Koordinasi dan Fasilitasi Sertifikasi dan Peringatan Hari Besar Nasional
624.800.000
Persentase penyediaan hunian berimbang
50 %
6 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
40% Penataan Lingkungan Terpadu
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)
670,8 ha Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
517.175.000
Rumah layak huni 95% Perencanaan Lingkungan
Pemukiman Berbasis Kewilayahan
725.407.000
Permukiman layak huni 95% Perbaikan rumah umum tidak layak huni 15.677.790.000
Persentase permukiman yang tertata
95% Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman 6.619.500.000
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
200 unit Penataan Lingkungan Pemukiman Perkotaan 4.927.007.000
7 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
1,5 titik Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU
Lampiran I/ 2 - 2
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
80% Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 17.580.000.000
Penambahan jumlah PJU terbangun
2250 titik Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 6.367.400.000
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
100% Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.410.000.000
Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan
Umum (PJU) 35.300.000.000
8 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
Jumlah luas pengadaan tanah
untuk kepentingan Umum
dalam rangka pembangunan
infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
5 lokasi/ bidang
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar
5 lokasi/ bidang
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar 92.437.298.055
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur
Dasar
91.264.000.000
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar
400.000.000
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung
Perkantoran
400.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 1.200.000.000
Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah 300.000.000
Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah Daerah 50.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah 50.000.000
9 Meningkatnya kualitas pemakaman
Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
65 m2 Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman
Luas areal pemakaman 100.000 m2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.186.438.000
Persentase luas makam yang tertata
50% Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU) 1.247.532.000
Pengembangan dan Pembangunan TPU
7 TPU 1 TPK
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2.057.886.000
JUMLAH 295.805.045.055
Tangerang Selatan, 23 Januari 2017 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TANGERANG SELATAN
( H. UUS KUSNADI SE, MS.i ) NIP.
19610903199102
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SKPD KOTA TANGERANG SELATAN
SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas
1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
100% 100% 100 %
1.2 Meningkatnya kapasitas SDM
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
100% 100% 100 %
1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100 %
1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
100% 100% 100 %
Predikat SAKIP CC n.a. n.a.
Rata-rata 100 %
2 Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai
2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
100% 60% 60 %
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
100% 100% 100 %
Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
60% 60% 100 %
Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
70% 70% 100 %
Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
70% 70% 100 %
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase penyediaan hunian berimbang
50% 50% 100 %
Rata-rata 93 ,33%
2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
40% 70,49% 176 %
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan ( Ha )
670,8 ha 1.182,17 ha 176 %
Rumah layak huni 95% 95% 100 % Permukiman layak huni 95% 95% 100 % Persentase permukiman yang tertata
95% 95% 100 %
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
200 unit 206 unit 103 %
Rata-rata 125,83 %
2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
1,5 titik 1,68 titik 112 %
Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
80% 100% 125 %
Penambahan jumlah PJU terbangun
2250 titik 3509 titik 156 %
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
100% 100% 100 %
Rata-rata 123,25 %
2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
Jumlah luas pengadaan tanah
untuk kepentingan Umum
dalam rangka pembangunan
infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
5 lokasi/ bidang 4 lokasi/bidang 80 %
Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas
5 lokasi/ bidang 4 lokasi/bidang 80 %
Rata-rata 80 %
2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman
Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
65 m2 65 m2 100 %
Luas areal pemakaman 100.000 m2 103.337 m2 103 %
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase luas makam yang tertata
50% 51,63% 103 %
Pengembangan dan Pembangunan TPU
7 TPU 1 TPK 7 TPU 1 TPK 100 %
Rata-rata 101,50 %
Rata-rata 102,66 %
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TINGKAT SKPD KOTA TANGERANG SELATAN
SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 2016 REALISASI 2017 KETERANGAN
1 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas
1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
n.a 100 %
1.2 Meningkatnya kapasitas SDM
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
n.a 100 %
1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
n.a 100 %
1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
n.a 100 %
Predikat SAKIP Data skor SAKIP belum diperoleh th 2016
n.a.
Rata-rata 2 Meningkatkan kualitas
perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai
2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
n.a 60 %
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
n.a 100 %
Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
n.a 60 %
Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
n.a 70 %
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 2016 REALISASI 2017 KETERANGAN
Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
n.a 70 %
Persentase penyediaan hunian berimbang
n.a 50 %
Rata-rata 2.2 Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
n.a 70 ,49%
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan ( Ha )
n.a 1.182,17 ha
Rumah layak huni 95% 95 % Permukiman layak huni 95% 95 % Persentase permukiman yang tertata
n.a 95 %
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
nihil 206 unit
Rata-rata 2.3 Meningkatnya kualitas
infrastruktur penerangan jalan umum
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
n.a 1 ,68 titik
Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
n.a 100 %
Penambahan jumlah PJU terbangun
n.a 3509 titik
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
100% 100 %
Rata-rata
2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
Jumlah luas pengadaan tanah
untuk kepentingan Umum
dalam rangka pembangunan
infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
n.a 4 lokasi/bidang
Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas
n.a 4 lokasi/bidang
Rata-rata
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI 2016 REALISASI 2017 KETERANGAN
2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman
Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
n.a 65 m 2
Luas areal pemakaman n.a 103.337 m2 Persentase luas makam yang tertata
n.a 51 ,63%
Pengembangan dan Pembangunan TPU
n.a 7 TPU 1 TPK
Rata-rata
Rata-rata
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SKPD KOTA TANGERANG SELATAN
SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017 KETERANGAN
1 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas
1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
n.a. 100 %
1.2 Meningkatnya kapasitas SDM
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
n.a. 100 %
1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
n.a. 100 %
1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
n.a. 100 %
Predikat SAKIP n.a. n.a.
Rata-rata 100 % 2 Meningkatkan kualitas
perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai
2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
n.a. 60 %
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
n.a. 100 %
Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
n.a. 100 %
Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
n.a. 100 %
Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
n.a. 100 %
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017 KETERANGAN
Persentase penyediaan hunian berimbang
n.a. 100 %
Rata-rata 93 ,33% 2.2 Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
n.a. 176 %
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan ( Ha )
n.a. 176 %
Rumah layak huni 100% 100 % Permukiman layak huni 100% 100 % Persentase permukiman yang tertata
n.a. 100 %
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
nihil 103 %
Rata-rata 125,83 % 2.3 Meningkatnya kualitas
infrastruktur penerangan jalan umum
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
n.a. 112 %
Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
n.a. 125 %
Penambahan jumlah PJU terbangun
n.a. 156 %
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
n.a. 100 %
Rata-rata 123,25 % 2.4 Meningkatnya kualitas
penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
Jumlah luas pengadaan tanah
untuk kepentingan Umum
dalam rangka pembangunan
infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
n.a. 80 %
Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas
n.a. 80 %
Rata-rata 80 % 2.5 Meningkatnya kualitas
pemakaman Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
n.a. 100 %
Luas areal pemakaman n.a. 103 %
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017 KETERANGAN
Persentase luas makam yang tertata
n.a. 103 %
Pengembangan dan Pembangunan TPU
n.a. 100 %
Rata-rata 101,50 %
Rata-rata 102,66 %
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SKPD KOTA TANGERANG SELATAN
SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR
RENSTRA REALISASI 2017 CAPAIAN
1 Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas
1.1 Perbaikan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
100% 100% 100 %
1.2 Meningkatnya kapasitas SDM
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
100% 100% 100 %
1.3 Perbaikan layanan administrasi dan sarpras perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100 %
1.4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
100% 100% 100 %
Predikat SAKIP A n.a. n.a
Rata-rata 100,00 %
2 Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai
2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas hunian perumahan
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak
100% 60% 60 %
Persentase terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun
100% 100% 100 %
Persentase penyerahan PSU perumahan oleh pengembang
80% 60% 75 %
Persentase penyediaan PSU perumahan yang sesuai ketentuan
90% 70% 77 ,78%
Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
90% 70% 77 ,78%
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR
RENSTRA REALISASI 2017 CAPAIAN
Persentase penyediaan hunian berimbang
70% 50% 71 ,43%
Rata-rata 77 ,00%
2.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
100% 70,49% 70 ,49%
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan ( Ha )
1677 ha 1.182,17 ha 70 ,49%
Rumah layak huni 100% 95% 95 % Permukiman layak huni 100% 95% 95 % Persentase permukiman yang tertata
100% 95 %
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni
575 unit 206 unit 35.85 %
Rata-rata 82 ,75%
2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur penerangan jalan umum
Rasio PJU per 100 meter jalan Kota
4 titik 1,68 titik 42 %
Persentase PJU jalan Kota yang berfungsi (kondisi baik)
80% 100% 125 %
Penambahan jumlah PJU terbangun
11250 titik 3509 titik 31 ,19%
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU
100% 100% 100 %
Rata-rata 74 ,55%
2.4 Meningkatnya kualitas penyediaan tanah bagi pembangunan sarana prasarana
Jumlah luas pengadaan tanah
untuk kepentingan Umum
dalam rangka pembangunan
infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran
25 lokasi/bidang 4 lokasi/bidang 16 %
Jumlah luas pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas
25 lokasi/bidang 4 lokasi/bidang 16 %
Rata-rata 16 ,00%
2.5 Meningkatnya kualitas pemakaman
Rasio luas areal pemakaman per 1000 penduduk
70 m2 65 m2 92 ,86%
Luas areal pemakaman 113.000 m2 103.337 m2 91 ,45%
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR
RENSTRA REALISASI 2017 CAPAIAN
Persentase luas makam yang tertata
80% 51,63% 64 ,54%
Pengembangan dan Pembangunan TPU
10 TPU 1 TPK 7 TPU 1 TPK 72 ,73%
Rata-rata 80 ,40%
Rata-rata 81 ,19%
ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
SKPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
1
Perbaikan kualitas
akuntabilitas pengelolaan
keuangan
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
Program pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
75.000.000 75.000.000 100,00
2 Meningkatnya kapasitas SDM
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Pembinaan, Peningkatan Kapasilitas Kelembagaan dan
Aparatur 316.000.000 233.550.000 73,91
Pembinaan Teknis Bidang Pertanahan
129.300.000 127.065.000 98,27
3 Perbaikan layanan
administrasi dan sarpras
perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran Program pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran
10.433.667.000 8.769.313.370 84,05
4
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan evaluasi Cakupan Perencanaan
pembangunan di setiap SKPD
sesuai ketentuan
Program perencanaan pembangunan
daerah
Predikat SAKIP Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
706.295.000 675.388.000 95,62
5 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas hunian perumahan Persentase terlayaninya
masyarakat dalam pengurusan
rekomendasi teknis
Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
pembangunan dan
pengembangan rumah tapak
Persentase terlayaninya
masyarakat dalam pengurusan
rekomendasi teknis
pembangunan dan
pengembangan rumah susun
Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak Dengan Lembaga/Badan Usaha 726.000.000 299.887.500 41,31
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
Persentase penyerahan PSU
perumahan oleh pengembang Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan Lembaga/Badan
2.628.250.000 1.590.367.200 60,51
Persentase penyediaan PSU
perumahan yang sesuai
ketentuan
Pembangunan dan Pengembangan Database dan
Informasi Digital 448.300.000 418.715.000 93,40
Persentase penyediaan PSU Rusun yang sesuai ketentuan
Koordinasi dan Fasilitasi Sertifikasi dan Peringatan Hari
Besar Nasional
624.800.000 619.095.000 99,09
Persentase penyediaan hunian
berimbang 6 Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman Persentase berkurangnya luasan
permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
Penataan Lingkungan Terpadu
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (
Ha )
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
Pemukiman Berbasis Masyarakat 517.175.000 448.486.400 86,72
Rumah layak huni Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan
725.407.000 685.379.600 94,48
Permukiman layak huni Perbaikan rumah umum tidak layak
huni 15.677.790.000 12.817.309.000 81,75
Persentase permukiman yang
tertata Pembangunan Sarana Penunjang
Pemukiman 6.619.500.000 4.838.437.196 73,09
Rumah tidak layak huni menjadi
layak huni Penataan Lingkungan Pemukiman Perkotaan
4.927.007.000 4.395.081.000 89,20
7 Meningkatnya kualitas
infrastruktur penerangan
jalan umum
Rasio PJU per 100 meter jalan
Kota Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU
Persentase PJU jalan Kota yang
berfungsi (kondisi baik) Pembangunan Penerangan Jalan
Umum (PJU) 17.580.000.000 17.331.744.500 98,59
Penambahan jumlah PJU
terbangun Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
6.367.400.000 6.293.664.700 98,84
Terpeliharanya dan terbayarnya
rekening PJU Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)
1.410.000.000 1.316.545.258 93,37
Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum
(PJU) 35.300.000.000 32.277.716.922 91,44
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
8 Meningkatnya kualitas
penyediaan tanah bagi
pembangunan sarana
prasarana
Jumlah luas pengadaan tanah
untuk kepentingan Umum dalam
rangka pembangunan
infrastruktur dasar dan Non
Gedung Perkantoran
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah luas pengadaan tanah
untuk kepentingan Umum dalam
rangka pembangunan Gedung
Perkantoran / fasilitas pelayanan
pemerintah bagi masyarakat dan
Non infrastruktur dasar
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan infrastruktur dasar 92.437.298.055 62.831.916.614 67,97
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka
pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur
Dasar
91.264.000.000 60.085.163.061 65,84
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar
400.000.000 204.200.000 51,05
Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung
Perkantoran
400.000.000 179.210.000 44,80
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
1.200.000.000 558.330.000 46,53
Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah
300.000.000 230.400.000 76,80
Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah Daerah
50.000.000 50.000.000 100,00
Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah
50.000.000 50.000.000 100,00
9 Meningkatnya kualitas
pemakaman Rasio luas areal pemakaman per
1000 penduduk Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman
Luas areal pemakaman Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
1.186.438.000 1.160.069.865 97,78
Persentase luas makam yang
tertata Penataan Taman Pemakaman
Umum (TPU) 1.247.532.000 1.173.366.918 94,06
Pengembangan dan Pembangunan TPU
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 2.057.886.000 1.788.759.098 86,92
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
JUMLAH 295.805.045.055 221.524.161.202 74,89
Anggaran dan realisasi keuangan per program Tahun 2017
No Program Anggaran Realisasi Capaian (%)
1 Program pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 75.000.000 75.000.000 100,00
2 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 445.300.000 360.615.000 80 , 98
3 Program pelayanan administrasi
perkantoran 10.433.667.000 8.769.313.370 84 , 05
4 Perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja Program
dan Kegiatan
706.295.000 675.388.000 95 , 62
5 Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
4.427.350.000 2.928.064.700 66 , 14
6 Penataan Lingkungan Terpadu
28.466.879.000 23.184.693.196 81 , 44
7 Pengembangan
Penyediaan Dan Pengelolaan PJU
60.657.400.000 57.219.671.380 94 , 33
8 Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
186.101.298.055 124.189.219.675 66 , 73
9 Penyediaan dan
Pengelolaan Areal Pemakaman JUMLAH
4.491.856.000 4.122.195.881 91 , 77
295.805.045.055 221.524.161.202 74 , 89
Catatan: Anggaran dan realisasi keuangan tersebut belum termasuk belanja tidak langsung
dengan anggaran sebesar Rp4.968.987.364,00 dan realisasi sebesar Rp4.700.585.263,00.