2017
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
BALE WIWAHA
Laporan KinerjaInstansi Pemerintah
LKIP
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 i
EKSEKUTIF SUMMARY
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format
pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan
pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi
pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur
kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan:
(2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan
instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi
pemerintah.
Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai
salah satu OPD yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang
telah ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dimanivestasikan dalam visi organisasinya, yaitu:
“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel”
dengan misi sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah
(kab/kota) dan pemerintah pusat
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya yang memadai
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat
tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam
kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis,
tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda
selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur;
2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;
3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ii
4. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam perencana
pembangunan
Adapun sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus
utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Dalam
melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5
(lima) tahun, adalah sebagai berkut:
1. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi;
2. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
4. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
5. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
6. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
9. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik
11. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 iii
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian
dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyampaian LKIP Tahun 2017 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) secara utuh selama perjalanan Tahun
2017, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran
pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap
program dan kegiatan.
Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 akan semakin memberikan informasi pada
pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala,
Ir. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196401291988031004
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 iv
Daftar Isi
Eksekutif Summary ........................................................................................................ i
Kata Pengantar ............................................................................................................... iii
Daftar Isi ......................................................................................................................... iv
Daftar Tabel .................................................................................................................... v
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ I-1
1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………… I-2
1.2 Dasar Hukum ......................................................................................... I-3
1.3 Aspek Strategis Organisasi ..................................................................... I-5
1.4 Isu Strategis ............................................................................................ I-9
Bab II. Perencanaan Kinerja
2.1 Perencanaan ............................................................................................ II-1
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ............................................. II-1
2.1.1.1 Visi dan Misi ..................................................................... II-2
2.1.1.2 Isu Strategis ....................................................................... II-3
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................... II-3
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... III-1
3.1.1. Analis Kinerja Organisasi ……………………………………… III-1
a. Kerangka Pengukuran Kinerja ………………………..……... III-1
b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 …………. III-2
c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2016 – 2017
dan target Rensta 2013-2018 ……………………..………….. III-4
d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2017 …………. III-6
3.1.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 ................................... III-2
3.1.3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016-2017
dan Target Renstra 2013-2018 ................................................... III-4
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 v
3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016-2017 ...................... III-4
3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017
dengan Target Renstra 2013-2018 ............................................. …..III-8
3.1.6. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi ………………….……………….. III-10
3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ……..…………... III-13
3.1.8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja …….……….. III-14
Kesimpulan hasil analis Indikator kinerja …………….………… III-12
3.2 Realisasi anggaran mendukung Perjanjian Kinerja…….. …. ................ III-12
Bab IV. Penutup ........................................................................................................... …IV-1
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 vi
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2017 …………. 1-8
Tabel 1.2 Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan ……………………………. 1-8
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ......................................................................... II-4
Tabel 3.1 Skala Penilaian ................................................................................................. III-2
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 ........................................................ III-2
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Idikator Kinerja Tahun 2016-2017 dan target
Renstra Tahun 2013-2018 ................................................................................ III-4
Tabel 3.4 Perbandingan Caaian Kinerja Tahun 2016-2017 ............................................. III-7
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target
Renstra Tahun 2013-2018 ................................................................................ III-8
Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .............................................. III-13
Tabel 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ....................................................... III-16
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 vii
Daftar Gambar
Gambar 3.1 Realisasi Capaian Indikator Tingkat Kesesuaian Pembangunan
RKPD dengan Prioritas Pembangunan RPJMD …………………..
Gambar 3.2. Realisasi Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian
Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD ……….
Gambar 3.3 Realisasi Capaian Pada Sasatran Strategis Meningkatnya
Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target
Prioritas Pembangunan RKPD ………………………………………..
Gambar 3.4 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya
Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah …………………………..
Gambar 3.5 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya
Konsistensi dan kinerja penataan ruang …………………………….
Gambar 3.6 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya
Kualitas Layanan Perencanaan Pembangunan ………………………
Gambar 3.7 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya
Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan ………………………………
Gambar 3.8 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya
Kesesuaian Perencanaan Dengan Penganggaran ………………….
Gambar 3.9 Realisasi Capaian Pada Sasaran Strategis Meningkatnya
Kompetensi Sumberdaya Aparatur ………………………………………..
Gambar 3.10 Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Misi BAPPEDA
Tahun 2017 …………………………………………………………….
Gambar 3.11 Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Tahun 2017 ………………
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 1
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu
keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat
penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan
yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta
tepat bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan
pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang
dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen
Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018,
Rencana Kinerja Tahun 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) APBD Tahun 2017.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat sebagai
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
Bab I
Pendahuluan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 2
tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan
yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan
dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam rangka untuk menjamin kegiatan perncanaan pembangunan yang efektif,
efisien dan tepat sasaran, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, sebagai entitas utama pelaksanaan
perencanaan di Provinsi Jawa Barat harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang
inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat
berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu
mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan
anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governent), sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017 di BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana
bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah
yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana
kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:
1 Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih,
dan akuntabre serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKIP
merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,
sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2 Mengtahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 3
3 Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi
pemerintah.
4 Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
rencana strategik.
5 Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target
yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017 ini berisikan perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap
pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan
pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat.
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 5
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Provinsi (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -
2018.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Derah No.
6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat;
29. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 17 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 6
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
1.4. Aspek Strategis Organisasi
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BAPPEDA sebagai Perangkat
Daerah (PD) utama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya
pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan bagi masyarakat. Peran BAPPEDA sebagai badan yang mengkaji berbagai
program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk
kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda
sebagai Prangkat Daerah (PD) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya
komitmen BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang
inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam
pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses
perencanaan pembangunan.
1.5. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA memiliki tugas
pokok: menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan
Daerah Provinsi, menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan
daerah meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan
pembangunan, pengendalian dan evaluasi, menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan
Daerah Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data
pembangunan. Selain itu, Bappeda memiliki fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 7
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan
pembangunan Daerah;
c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah
Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan Daerah;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota;
e. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah
Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
f. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.
Rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat ini merupakan suatu
bentuk tindak lanjut dari pengaturan kewenangan antar berbagai tingkatan pemerintahan di
Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa Bidang Perencanaan
Pembangunan terdiri dari sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
dengan 3 (tiga) sub-sub bidangnya. Adapun ketiga sub-sub bidang urusan perencanaan
pembangunan tersebut adalah (1) Perumusan kebijakan; (2) Bimbingan, konsultasi dan
koordinasi serta (3) Monitoring dan evaluasi.
Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang
perencanaan dan pembangunan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, meliputi :
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 8
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
pembangunan;
b. penyelenggaran tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan;
c. penyelenggaraan administrasi Badan;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dalam mewujudkan
Visi dan Misi Bappeda ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur
dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran, meliputi :
a. Meningkatnya Perencanaan yang Disusun Berdasarkan Analisis Data, Kajian/Penelitian,
dan evaluasi, dengan indikator sasaran yaitu :
1. Tingkat Kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan.
b. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator sasaran
yaitu :
1. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota,
dan wilayah perbatasan provinsi.
2. Presentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat.
c. Meningkatnya Konsistensi dan Kinerja Penataan Ruang, dengan indikator sasaran yaitu :
1. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.
d. Terwujudnya Kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Kota antar Provinsi dan Luar Negeri,
dengan indikator sasaran yaitu :
1. Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri dengan prioritas RPJMD.
e. Terwujudnya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM Dalam
dan Luar Negeri, dengan indikator sasaran yaitu:
1. Tingkat keselarasan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan Luar Negeri dengan Prioritas RPJMD.
f. Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penataan Ruang, dengan indikator sasaran yaitu:
1. Presentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 9
g. Meningkatnya Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan terhadap Rencana Pembangunan,
dengan indikator yaitu :
1. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan.
2. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.
h. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dengan Penganggaran, dengan indikator yaitu :
1. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran.
i. Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Pembangunan, dengan indikator sasaran
yaitu:
1. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah.
j. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, dengan indikator sasaran yaitu :
1. Tingkat aksesbilitas data dan informasi pembangunan
k. Meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan indikator sasaran yaitu:
1. Prosentase aparatur perencana Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang memiliki
sertifikat kompetensi.
l. Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daera,
dengan indikator sasaran yaitu :
1. Prosentase ketersediaan system informasi perencanaan pembangunan terhadap
kebutuhan ideal.
Dalam menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
(BPEP3D) BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian
kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,
pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah, serta mengendalikan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Balai
Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pelayanan evaluasi
dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 10
b. penyelenggaraan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah
meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pelaporan dan
pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
e. Rincian Tugas Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Daerah:
f. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan evaluasi dan
pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
h. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan
pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah;
i. menyelenggarakan sebagians kegiatan teknis penunjang di bidang pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah
j. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
k. menyelenggarakan peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian
dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan
teknis;
l. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa
jabatan;
m. menyelenggarakan koordinasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah
Provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas pemerintahan;
n. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
o. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
p. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan
kebijakan Pemerintah Daerah;
Selain itu dalam menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang
analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai bahan kebijakan jangka
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 11
menengah dan jangka panjang maka perlu dibentuk Balai Pengembangan Pembangunan dan
Analisa Potensi Daerah (P2APD) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian
kegiatan teknis penunjang di bidang analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan
sebagai bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, meliputi pengembangan
pembangunan dan analisa potensi daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Balai Pengembangan
Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pengembangan
pembangunan dan analisa potensi daerah;
b. Penyelenggaraan analisa pengembangan pembangunan dan analisa potensi daerah
meliputi analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai bahan
kebijakan jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rincian Tugas Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah (P2APD),
meliputi :
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam perumusan analisa
potensi daerah sebagai salah satu pertimbangan penyusunan perencanaan
pembangunan;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam penyusunan kebijakan
rencana besar pembangunan multi sektoral Provinsi Jawa Barat;
d. Menyelenggarakan sinergitas rencana besar (grand design) pembangunan multi
sektoral Provinsi Jawa Barat;
e. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi penetapan kebijakan
pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan hasil analisa
pembangunan daerah;
f. Menyelenggarakan kooordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengembangan pembangunan dan analisa
potensi daerah;
g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 12
j. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
k. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan
pembangunan dan analisa potensi daerah sebagai bahan perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah;
l. memimpin seluruh kegiatan Balai
m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
n. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan ;
b. Subbagian Keuangan dan Aset;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan :
a. Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
b. Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah; dan
c. Subbidang Pendanaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Bidang Fisik, membawahkan :
a. Subbidang Infrastruktur Wilayah;
b. Subbidang Sarana, Prasarana Perumahan dan Permukiman; dan
c. Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Ekonomi, membawahkan :
a. Subbidang Pertanian;
b. Subbidang Dunia Usaha dan Investasi;
c. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
6. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
a. Subbidang Pemerintahan;
b. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental dan Kerohanian; dan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 13
c. Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
7. Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi daerah, membawahkan :
a. Seksi Tata Usaha
b. Seksi Analisa dan Potensi daerah
c. Seksi Penegmbangan Pembangunan.
8. Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan daerah ,
membawahkan :
a. Subbag Tata Usaha
b. Kasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
c. Kasi Pelaporan dan Pemantauan Pemanfaatan Pembangunan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Keputusan Menpan No. 16/Kep/M.PAN/3/2001, tentang Jabatan
Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya beserta peraturan pelaksana lainnya, maka
Bappeda Provinsi Jawa Barat membentuk kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya
Jabatan Fungsional Perencana. Aturan ini merupakan bentuk pemberian kewenangan dan
prosedur pemberian kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada
badan atau pejabat lain baik secara vertikal maupun horizontal untuk penyelenggaraan
pemerintahan. Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintahan meliputi kewenangan,
prosedur, dan substansi. Substansi merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari
tugas perencana untuk menentukan tujuan negara/pemerintah.
Dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Perencana diharapkan dapat
mendorong terbentuknya dan atau pemantapan organisasi profesi dari jabatan fungsional
yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan dapat dirumuskan etika profesi yang
merupakan norma terhadap disiplin ilmu dan organisasi yang harus dipatuhi oleh pejabat
fungsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 14
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerrintahan khususnya dalam
perencanaan pembangunan di Jawa Barat, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat telah
mengangkat dan menetapkan para pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. Para
Pejabat fungsional tersebuat diantaranya :
1. Pejabat Fungsional Perencana
2. Pejabat Fungsional Peneliti
3. Pejabat Fungsional Arsiparis
4. Pejabat Fungsional Pustakawan
5. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian
6. Pejabat Fungsional Umum
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat,
didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 1.1
Komposisi PNS BAPPEDA Berdasarkan Golongan Tahun 2017
JUMLAH PEGAWAI
IV/e : 0 III/d : 6 II/d : 6 I/d : 0
IV/d : 5 III/c : 21 II/c : 25 I/c : 4
IV/c : 5 III/b : 43 II/b : 7 I/b : 1
IV/b : 12 III/a : 19 II/a : 5 I/a : 0
IV/a : 26
Sumber data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Tabel 1.2
Komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Jabatan
145 ORANG TERDIRI DARI
Es. I : - Es.III : 8 JFT : 33
Es. II : 1 Es.IV : 15 JFU : 86
1ugas Belajar : 2 orang
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 15
Gambar 1.1
Komposisi Pegawai BAPPEDA berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sumber Data : Sekretariat / TU BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
1.6. Isu Strategis
Sebagaimana esensi dari tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai
permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan
prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappeda Provinsi
Jawa Barat dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi
eksternal maupun internal.
Dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki posisi penting yang sangat
strategis, antara lain: kondisi demografi, sebagai lumbung pangan nasional, pusat industri
manufaktur, pusat pendidikan dan penelitian nasional. Dari sisi eksternal, Bappeda
dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, diantaranya pencapaian target-target
Sustainable Development Goals (SDGs), pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN,
ketahanan pangan, perubahan arah kebijakan pembangunan nasional, pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pembangunan diantara kabupaten dan kota di
Jawa Barat, dan pengentasan kemiskinan.
1 5
40
9
3
37
47
3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Berdasarkan
jenjang Pendidikan Tahun 2016
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 16
Sementara dari sisi internal sebagai Perangkat Daerah, Bappeda dihadapkan kepada
tantangan pelaksanaan urusan perencanaan pasca diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun
2014, restrukturisasi organisasi seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, peran sebagai pendorong pencapaian indikator-indikator kinerja
daerah, pembinaan jabatan fungsional perencana hingga tingkat Kabupaten/Kota di Jawa
Barat, sinkronisasi data-data pembangunan Jawa Barat, modernisasi dan digitalisasi
mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, transparan dan
akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif melalui
penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain tantangan dan permasalahan diatas, terdapat beberapa isu penting berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yaitu:
1. Hasil pengendalian dan evaluasi tidak digunakan sebagai dasar perencanaan
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tingkat pemerintahan
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan sampai dengan evaluasi
5. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal.
Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat merumuskan program prioritas
perencanaan yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang
diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran. Dengan Indikator kinerja yang
terukur, baik Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Indikator Kinerja Individu yang diimplementasikan
melalui pelaksanaan program kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum
dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 1
Di kantor
2.1. Perencanaan
2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan
stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan
terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025,
Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat telah menetapkan visi, yaitu “Dengan Iman dan
Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima)
misi pembangunan, yaitu:
1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi,
produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah
menetapkan Visi untuk Tahun 2013–2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk
Semua”, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013–2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
Bab II
Perencanaan Kinerja
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 2
2018, yang selanjutnya diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan Jawa Barat, yaitu :
1. Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis
yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga
serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yaitu Visi ”Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”, serta misi ke tiga yaitu
”Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik” merupakan acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat untuk membangun Jawa Barat. Secara umum BAPPEDA
berkontribusi terhadap seluruh misi dari sisi perencanaannya, namun indikator pada misi
ketiga yaitu ”Indikator Daya Saing Provinsi” merupakan indikator kinerja utama yang
terkait langsung dan harus disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut BAPPEDA
dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai
satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.
2.1.2. Visi dan Misi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD
yang juga mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimanivestasikan
dalam visi organisasinya, yaitu :
Visi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah :
“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas dan Akuntabel”
Misi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah :
1. Perencanaan pembangunan yang implementatif.
2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah
daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 3
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal
Pernyataan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat, merupakan konsekuensi yang
harus diemban oleh Bappeda dalam mewujudkan visi dan misi Jawa Barat maupun
Pemerintah Provinsi secara utuh, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta strategi
organisasi yang relevan. Seiring dengan perkembangan konstelasi pembangunan daerah, maka
Bappeda seharusnya secara akomodatif dan adaptif melakukan reorientasi secara menyeluruh
dalam konsep kebijakan yang dituangkan dalan kebijakan organisasinya.
2.1.3. Isu Strategis
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2013 – 2018
dan Rencana Kerja Tahun 2017, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani pada
tahun 2017 dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam
menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan
koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:
1. Hasil pengendalian dan evaluasi tidak digunakan sebagai dasar perencanaan
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tingkat pemerintahan
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Integrasi sistem informasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan sampai dengan evaluasi
5. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal.
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur
Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disusun
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 4
dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2017. Selanjutnya, dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 13 (tiga belas)
indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018. Ketiga belas indikator sasaran tersebut selanjutnya
akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan
Gubernur Jawa Barat dalam rangka mendukung pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan
dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang
terkait langsung dengan Perjajian Kinerja Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat adalah
Indikator Daya Saing. Indikator Daya Saing inilah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab
Kepala BAPPEDA untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi ketiga belas IKU Kepala
BAPPEDA semua dilaksanakn dalam rangka mendukung pencapaian IKD Daya Saing.
Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2017, dapat digambarkan
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya perencanaan yang
disusun berdasarkan analisis data,
hasil kajian/penelitian, dan evaluasi
Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan
80
2. Meningkatnya kinerja perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota,
dan wilayah perbatasan provinsi
80
Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan
Jawa Barat
80
3. Meningkatnya konsistensi dan
kinerja penataan ruang
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 65
4. Terwujudnya kerjasama antar Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, 80
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 5
daerah, kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri dengan prioritas RPJMD
5. Terwujudnya kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri
Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov
dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan
prioritas RPJMD
80
6. Meningkatnya ketersediaan
informasi penataan ruang
Persentase penanganan ketersediaan
rencana rinci tata ruang 65
7. Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan
80
Tingkat konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana
pembangunan
90
8. Meningkatnya kesesuaian
perencanaan dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran 90
9. Meningkatnya kualitas layanan
informasi perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan informasi perencanaan
pembangunan daerah 90
10. Meningkatnya indeks keterbukaan
informasi publik
Tingkat aksesibilitas data dan informasi
pembangunan 575.000
11. Meningkatnya Kompetensi
pegawai Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur perencana PD &
Kab/Kota yang memiliki sertifikat
kompetensi
80
Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra)
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, maka disusun 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU)
Kepala BAPPEDA yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi
bagi peningkatan performa kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur Jawa Barat. Program-program yang
dikerjakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, yang diharapkan dapat
meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 6
No Program Anggaran
(Rp)
1 Penataan Ruang 600.000.000,00
2 Kerjasama Pembangunan 931.550.000,00
3 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
38.308.598.882,00
4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
4.297.500.000,00
5 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1.246.300.000,00
Jumlah 45,383,948,882,00
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 1
ng
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi
a. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja
yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan
proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dangan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode
satu tahun.
Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai
dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.
Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK),
merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja
Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat
capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :
a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik,
maka rumus yang digunakan adalah :
b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin
rendah, maka rumus yang digunakan adalah :
100% X Rencana
Rencana) - (Realisasi - Rencana %PRTC
Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Bab III
Akuntabilitas Kinerja
100% X Rencana
Realisasi %PRTC
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 2
Skala Penilaian :
Tabel 3.1
Skala Penilaian
No. Nilai Angka Interpretasi Warna
1 > 80 Sangat Baik
2 60 - 79,9 Baik
3 50 - 59,9 Sedang
4 0 - 49,9 Kurang
5 0 Data Tidak Lengkap
Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar
Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang
telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan
penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik diperoleh
capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Tahun (2017)
Capaian % Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
perencanaan yang
disusun
berdasarkan
analisis data, hasil
kajian/penelitian,
dan evaluasi.
Tingkat kontribusi
hasil analisis
data/penelitian/kajian
dalam perencanaan
pembangunan
Persen 80,00 79,45 99,31
2 Meningkatnya
kinerja
perencanaan
pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi dengan
Nasional,
Persen 80,00 82,70 103,38
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 3
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Tahun (2017)
Capaian % Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan
provinsi.
Persentase usulan
dari pelaku
pembangunan yang
sesuai dengan
prioritas
pembangunan Jawa
Barat.
80,00 87,50 109,38
3 4
Meningkatnya
konsistensi dan
kinerja penataan
ruang
Tingkat kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah.
Persen 60,00 60,00 100.00
Terwujudnya
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi dan
luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
negeri dengan
prioritas RPJMD.
Persen 80,00 82,50 103,13
5 Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM
dalam dan luar
negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama Pemprov
dengan Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD.
Persen 80,00 83,00 103,75
6 Meningkatnya
ketersediaan
informasi penataan
ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan rencana
rinci tata ruang.
Persen 60,00 70,00 116,67
7
Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
Tingkat kesesuaian
sasaran
pembangunan jangka
panjang, jangka
Persen 80,00 85,00 106,25
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 4
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Tahun (2017)
Capaian % Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
terhadap rencana
pembangunan
menengah dan
tahunan
Tingkat konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan.
Persen 90,00 95,75 106,39
8 Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Persen
90,00 95,00 105,56
9 Meningkatnya
kualitas layanan
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah
Persen
90,00 93,00 103,33
10 Meningkatnya
indeks keterbukaan
informasi publik
Tingkat aksesibilitas
data dan informasi
pembangunan
Orang 575.000 627.182 109,08
11 Meningkatnya
Kompetensi
pegawai Provinsi
Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki sertifikat
kompetensi
Persen 70,00 73,00 104,29
sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2017, RKT 2017, dan PK Bappeda 2017.
Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 yang telah direvisi pada bulan Desember 2017,
terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator
sasaran.
Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-indikator
yang telah ditetapkan, pada tahun 2017 telah mencapai targetnya. Namun ada 1 (satu)
indikator yang belum bisa tercapai yaitu Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan (target 2017 80% dengan Capaian
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 5
79,45%). Mengingat ada indikator sasaran yang belum tercapai, maka BAPPEDA beserta
unsur jajarannya perlu melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa
terealisasi pada tahun 2018, yang merupakan akhir periode renstra 2013 - 2018. Upaya-upaya
yang bisa dilakukan antara lain melalui peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk
melakukan kajian/penelitian di bidang perencanaan. Disamping itu juga memaksimalkan para
pejabat fungsional peneliti dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih
meningkatkan hasil kajian/penelitian dalam bidang perencanaan. Selain itu, melalui
optimalisasi koordinasi dan sinergitas dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Barat.
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sebesar 108,39% (SANGAT BAIK), yang
dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.
(99,31% + 103,38% + 109,38% + 100% + 103,13% + 103,75% + 116,67% + 106,25% +
106,39% + 105,56% + 103.33% + 109,08% + 104,29% / 13 = 105,42 (Sangat Baik)
c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 – 2017 dan target Rensta
2013-2018.
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 – 2017 dan
target Rensta Tahun 2013 - 2018 pada tabel 3.3 :
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 – 2017 dan
Target Rensta Tahun 2013-2018
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Perencanaan
pembangunan
yang
implementatif
Perencanaan
pembangunan
yang jelas dan
terukur
Perencanaan
yang disusun
berdasarkan
analisis data,
hasil
kajian/peneliti
an, dan
evaluasi.
Tingkat
kontribusi hasil
analisis
data/penelitian/k
ajian dalam
perencanaan
pembangunan
Persen N/A 79,45 80
2. Perencanaan
pembanguna
n yang
selaras
dengan
Perencanaan
yang
terintegrasi,
sinkron, dan
sinergi
Meningkatnya
konsistensi
dan kinerja
penataan
ruang
Tingkat
keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi
Persen N/A 82,7
0
80
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 6
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
fungsi
perencanaan
pemerintah
daerah
(kab/kota)
dan
pemerintah
pusat
dengan
Nasional,
Kabupaten/Kot
a, dan wilayah
perbatasan
provinsi.
Persentase
usulan dari
pelaku
pembangunan
yang sesuai
dengan
prioritas
pembangunan
Jawa Barat.
Persen N/A 87,5
0
80
Meningkatnya
Konsistensi
dan Kinerja
Penataan
Ruang
Tingkat
kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan Rencana
Tata Ruang
Wilayah.
Persen
N/A 60 60
Terwujudnya
kerjasama
antar daerah,
kabupaten/kot
a, antar
provinsi dan
luar negeri
Tingkat
keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD.
Persen N/A 82,50 80
Terwujudunya
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, swasta,
LSM dalam
dan luar
negero
Tingkat
keselarasan
Kerjasama
pemprov dengan
Pergutruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
swasta, LSM,
dalam dan luar
negeri dengan
prioritas
RPJMD
Persen N/A 83,00 80
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 7
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Perencanaan
pembangunan
yang
konsisten dan
transparan
Konsistensi
dan
transparansi
dalam hal
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
Meningkatnya
ketersediaan
informasi
penataan
ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan
rencana rinci
tata ruang.
Persen N/A 70 60
Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan
Tingkat
kesesuaian
sasaran
pembangunan
jangka panjang,
jangka
menengah dan
tahunan
Persen 85,00 85,00
80
Tingkat
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan.
Persen 82,00 95,75 90
Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Tingkat
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Persen 100 95,00 90
Meningkatnya
kualitas
layanan
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
Persen 90,00 93,00 90
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 8
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Satua
n
Realisasi Target
Renstra 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya
indeks
keterbukaan
informasi
publik
Tingkat
aksesibilitas
data dan
informasi
pembangunan
Orang N/A 627.1
82
575,00
4. Perencanaan
Pembanguna
n yang
didukung
oleh sumber
daya yang
memadai
Dukungan
Sumber Daya
Pemerintahan
yang
kompeten
dan modern
dalam
perencana
pembanguna
n
Meningkatnya
Kompetensi
pegawai
Provinsi Jawa
Barat
Prosentase
aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki
sertifikat
kompetensi
Persen 67 73 70
Sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2017, RKT 2017 dan PK Bappeda 2017
d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2017
Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2017 yang
merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.4:
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2017
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Capaian Kinerja % Percepatan
(Perlambatan) % 2016 2017
1 2 3 4 5 6 8
1. Perencanaan
pembangunan
yang
implementatif
Perencanaan
pembangunan
yang jelas dan
terukur
Perencanaan
yang disusun
berdasarkan
analisis data,
hasil
kajian/peneliti
an, dan
evaluasi.
Tingkat
kontribusi hasil
analisis
data/penelitian/k
ajian dalam
perencanaan
pembangunan
100 99,31 0,99
2. Perencanaan
pembangunan
yang selaras
dengan fungsi
perencanaan
pemerintah
daerah
(kab/kota) dan
pemerintah
pusat
Perencanaan
yang
terintegrasi,
sinkron, dan
sinergi
Meningkatnya
konsistensi
dan kinerja
penataan
ruang
Tingkat
keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi
dengan
Nasional,
Kabupaten/Kot
a, dan wilayah
100 103,38 1,03
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 9
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Capaian Kinerja % Percepatan (Perlambatan)
% 2016 2017
1 2 3 4 5 6 8
perbatasan
provinsi.
Persentase
usulan dari
pelaku
pembangunan
yang sesuai
dengan
prioritas
pembangunan
Jawa Barat.
100,53 109,38 1,09
Meningkatnya
Konsistensi
dan Kinerja
Penataan
Ruang
Tingkat
kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan Rencana
Tata Ruang
Wilayah.
100 100.00 1,00
Terwujudnya
kerjasama
antar daerah,
kabupaten/kot
a, antar
provinsi dan
luar negeri
Tingkat
keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD.
100 103,13 1,03
Terwujudunya
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, swasta,
LSM dalam
dan luar
negero
Tingkat
keselarasan
Kerjasama
pemprov dengan
Pergutruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
swasta, LSM,
dalam dan luar
negeri dengan
prioritas
RPJMD
100 103,75 1,04
5. Perencanaan
pembangunan
yang konsisten
dan transparan
Konsistensi
dan
transparansi
dalam hal
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
Meningkatnya
ketersediaan
informasi
penataan
ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan
rencana rinci
tata ruang.
100 116,67 1,17
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 10
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Capaian Kinerja % Percepatan (Perlambatan)
% 2016 2017
1 2 3 4 5 6 8
Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan
Tingkat
kesesuaian
sasaran
pembangunan
jangka panjang,
jangka
menengah dan
tahunan
100 106,25 1,06
Tingkat
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan.
91,11 106,39 1,17
Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Tingkat
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
97,50 105,56
1,08
Meningkatnya
kualitas
layanan
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
100 103,33
1,03
Meningkatnya
indeks
keterbukaan
informasi
publik
Tingkat
aksesibilitas
data dan
informasi
pembangunan
99,95 109,08
1,09
6. Perencanaan
Pembangunan
yang didukung
oleh sumber
daya yang
memadai
Dukungan
Sumber Daya
Pemerintahan
yang
kompeten
dan modern
dalam
perencana
pembanguna
n
Meningkatnya
Kompetensi
pegawai
Provinsi Jawa
Barat
Prosentase
aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki
sertifikat
kompetensi
103,07 104,29 1,01
Sumber: Resntra 2013-2018, Renja 2017, RKT 2017, dan PK Bappeda 2017
Tingkat Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang
ditunjukan pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator
mengalami percepatan. Dari 13 (tiga belas) indikator sasaran hanya ada satu indikator yang
tidak tercapai atau mengalami perlambatan, yaitu indikator Tingkat kontribusi hasil analisis
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 11
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan pada misi pertama, dengan sasaran
Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan
evaluasi.dimana dari target 100 tercapai 99,31 %. Selain itu terdapat 12 (dua belas) indikator
telah melampui target yang ditetapkan, yaitu : 1) Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi; 2) Persentase
usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat; 3)
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 4) Tingkat
keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan
prioritas RPJMD; 5) Tingkat keselarasan Kerjasama pemprov dengan Pergutruan Tinggi,
BUMN/BUMD, swasta, LSM, dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD; 6) Persentase
penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang.; 7) Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; 8) Tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan; 9) Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan penganggaran; 10) Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan
daerah; 11) Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan; dan 12) Prosentase
aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi.
e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target
Renstra Tahun 2013-2018.
Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017
dengan Target Renstra Tahun 2013-2018 pada tabel 3.5 :
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target
Renstra Tahun 2013-2018
No Sasaran Strategis Indikator
Capaian
Tahun
Lalu
2016
Tahun 2017
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2017
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(%)
Target Realisasi Realisasi
%
1 2 3 4 5 6 7
1
Perencanaan yang
disusun berdasarkan
analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan
evaluasi.
Tingkat kontribusi
hasil analisis
data/penelitian/kajian
dalam perencanaan
pembangunan
100 80,00 79,45 99,31 80 99,31
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 12
No Sasaran Strategis Indikator
Capaian
Tahun
Lalu
2016
Tahun 2017
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2017
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(%)
Target Realisasi Realisasi
%
1 2 3 4 5 6 7
2
Meningkatnya
konsistensi dan kinerja
penataan ruang
Tingkat keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi dengan
Nasional,
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan
provinsi.
100 80,00 82,70 103,38 80 103,38
Persentase usulan
dari pelaku
pembangunan yang
sesuai dengan
prioritas
pembangunan Jawa
Barat.
100,53 80,00 87,50 109,38 80 109,38
3
Meningkatnya
Konsistensi dan Kinerja
Penataan Ruang
Tingkat kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah.
100 60,00 60,00 100 65 92,31
4 Terwujudnya kerjasama
antar daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
negeri dengan
prioritas RPJMD.
100 80,00 82,50 103,13 80 103,13
5 Terwujudunyakerjasama
dengan Perguruan
Tinggi, BUMN/BUMD,
swasta, LSM dalam dan
luar negero
Tingkat keselarasan
Kerjasama pemprov
dengan Pergutruan
Tinggi,
BUMN/BUMD,
swasta, LSM, dalam
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD
100 80,00 83,00 103,75 85 97,65
6 Meningkatnya
ketersediaan informasi
penataan ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan rencana
rinci tata ruang.
100 60,00 70,00 116,67 65
107,69
7 Meningkatnya
konsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap
rencana pembangunan
Tingkat kesesuaian
sasaran
pembangunan jangka
panjang, jangka
menengah dan
tahunan
100 80,00 85,00 106,25 80
106,25
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 13
No Sasaran Strategis Indikator
Capaian
Tahun
Lalu
2016
Tahun 2017
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2017
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(%)
Target Realisasi Realisasi
%
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan.
91,11 90,00 95,75 106,39 90
106,39
8 Meningkatnya
kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
97,50 90,00 95,00 105,56 90
105,56
9 Meningkatnya kualitas
layanan perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah
100 90,00 93,00 103,33 90
103,33
10 Meningkatnya indeks
keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas
data dan informasi
pembangunan
99,95 575.000 627.182 109,08 580.000
108,13
11 Meningkatnya
Kompetensi pegawai
Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki sertifikat
kompetensi
103,07 70 73 104,29 70 104,29
f. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi.
Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun 2017
ditunjukan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukan
pada tabel 3.2. berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap misi:
Misi Pertama Perencanaan pembangunan yang implementatif dengan Tujuan
Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur dan sasaran: Perencanaan yang disusun
berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi..
Indikator yang mendukung misi pertama, yaitu Perencanaan pembangunan yang
implementatif, pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan. Terdapat 1 (satu)
indikator pada misi pertama, yaitu : Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 14
dalam perencanaan pembangunan. Realisasi Indikator pada misi pertama belum tercapai
sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan dalam realisasi dokumen
perencanaan dimana realisasi Indikator tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian
dalam perencanaan pembangunan sebesar 99,31% dari target 100%. Hal ini berarti indikator
pada misi untuk Perencanaan pembangunan yang implementatif belum optimal memenuhi
target pencapaian walaupun sudah mendekati target sehingga untuk tahun berikutnya perlu
dilakukan upaya lebih berdasarkan evaluasi mendalam berkaitan dengan program kegiatan di
lingkup misi pertama yaitu perencanaan pembangunan yang implementatif.
Misi kedua Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan
pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat dengan Tujuan Perencanaan yang
terintegrasi, sinkron, dan sinergi yang terbagi ke dalam empat sasaran yaitu: 1) Meningkatnya
konsistensi dan kinerja penataan ruang, 2) Meningkatnya Konsistensi dan Kinerja Penataan
Ruang, 3) Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri, 4)
Terwujudunyakerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, swasta, LSM dalam dan luar
negeri.
Dari empat sasaran tersebut dalam lingkup misi kedua, diukur dengan lima indikator, yaitu : 1)
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah
perbatasan provinsi. 2) Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat. 3) Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah. 4) Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri dengan prioritas RPJMD. 5) Tingkat keselarasan Kerjasama pemprov dengan Pergutruan
Tinggi, BUMN/BUMD, swasta, LSM, dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD.
Berdasarkan data, bahwa Misi kedua dapat dikatakan di tahun anggaran 2017 telah
berhasil dicapai dan tepat sasaran karena kelima indikator pada lingkup misi kedua,
seluruhnya telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra
Bappeda periode 2013-2018 maupun Renja Bappeda Tahun 2017.
Misi Ketiga yaitu Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan, dengan
sasaran: 1) Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, 2) Meningkatnya
konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, 3) Meningkatnya
kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, 4) Meningkatnya kualitas layanan
perencanaan pembangunan, 5) Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik.
Seluruh capaian indikator pada lingkup Misi ketiga (berjumlah lima indikator) telah
melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Bappeda periode
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 15
2013-2018 maupun Renja Bappeda Tahun 2017. Dengan kata lain program kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2017 khususnya yang terangkum di Misi ketiga telah tepat sasaran
sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Misi keempat yaitu Perencanaan pembangunan yang didukung oleh Sumber Daya yang
memadai, mempunyai tujuan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan yang kompeten dan
modern dalam perencana pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya Kompetensi pegawai
Provinsi Jawa Barat. Misi keempat dicapai melalui indikator: Prosentase aparatur perencana
PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi.
Seluruh capaian indikator pada lingkup Misi keempat (berjumlah satu indikator)
telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di Renstra Bappeda
periode 2013-2018 maupun Renja Bappeda Tahun 2017. Dengan kata lain program kegiatan
yang dilaksanakan pada Tahun 2017 khususnya yang terangkum di Misi keempat telah tepat
sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari misi
pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah berkat konstribusi/dukungan dan kerjasama
berbagai pihak di lingkungan internal BAPPEDA dan seluruh stakeholders pembangunan di
Jawa Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program
kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun anggaran 2017 dapat
dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan
pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang
telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan
seefisien dan seefektif mungkin.
g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Berikut disampaikan analisis atas Efisinsi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun
Anggaran 2017 pada tabel 3.6.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 16
Tabel 3.6.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Capaian
Kinerja
%
Penyerapan
Anggaran
%
Tigkat
Efisiensi
%
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
perencanaan yang
disusun
berdasarkan analisis
data, hasil
kajian/penelitian,
dan evaluasi
Tingkat kontribusi
hasil analisis
data/penelitian/kajian
dalam perencanaan
pembangunan
99,31 95,41 4,59
2. Meningkatnya
kinerja perencanaan
pembangunan
daerah
Tingkat keselarasan
rencana
pembangunan
provinsi dengan
Nasional,
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan
provinsi
103,38 93,07 6,93
Persentase usulan
dari pelaku
pembangunan yang
sesuai dengan
prioritas
pembangunan Jawa
Barat
109,38 99,73 0,27
3. Meningkatnya
konsistensi dan
kinerja penataan
ruang
Tingkat kesesuaian
rencana
pembangunan dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah
92,31 92,17 7,83
4. Terwujudnya
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota,
antar provinsi dan
luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
negeri dengan
prioritas RPJMD
103,13 98,01 1,99
5. Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi,
Tingkat keselarasan
kerjasama Pemprov
dengan Perguruan
97,65 99,29 0,71
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 17
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran
Capaian
Kinerja
%
Penyerapan
Anggaran
%
Tigkat
Efisiensi
%
1 2 3 4 5 6
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
dengan prioritas
RPJMD
6. Meningkatnya
ketersediaan
informasi penataan
ruang
Persentase
penanganan
ketersediaan rencana
rinci tata ruang
107,69 94,40 5,60
7. Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Tingkat kesesuaian
sasaran
pembangunan jangka
panjang, jangka
menengah dan
tahunan
106,25 99,54 0,46
Tingkat konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
106,39 90,22 9,78
8. Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan
dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
105,56 98,21 1,79
9. Meningkatnya
kualitas layanan
informasi
perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah
103,33 98,40 1,60
10. Meningkatnya
indeks keterbukaan
informasi public
Tingkat aksesibilitas
data dan informasi
pembangunan
108,13 94,05 5,95
11. Meningkatnya
Kompetensi
pegawai Provinsi
Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD &
Kab/Kota yang
memiliki sertifikat
kompetensi
104,29 76,07 23,93
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 18
KET :
Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100%
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.
Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran
Berdasarkan tabel 3.6 di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun
Anggaran 2017 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan
yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan
efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukan efisiensi
anggaran sangat tinggi, yaitu indikator prosentase aparatur perencana PD dan Kab/Kota yang
memiliki sertifikat kompetensi.
Hal ini terjadi karena kegiatan pelaksanaan diklat perencana yang dilakukan oleh
Bandiklatren - BAPPENAS tiap tahunnya secara kuantitas mengalami peningkatan yang
signifikan. Pencapaian realisasi indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan dari ekternal yaitu
kegiatan BAPPENAS. Anggaran pelaksanaan kegiatan untuk diklat perencana semua di
tanggung oleh BAPPENAS, sehingga pemerintah daerah tidak banyak mengeluarkan
anggaran.
Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat dua indikator yang tidak
menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu ; indikator Persentase usulan dari pelaku pembangunan
yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat dan indikator Tingkat kesesuaian
sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Kedua indikator
tersebut secara capaian kinerja telah melampaui target namun dari sisi alokasi anggaran yang
disediakan seluruhnya direalisasikan. Artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang
berkaitan dengan kedua indikator tersebut tidak ada anggaran yang tidak terserap, dimana
pada indikator Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat tingkat realisasi anggaran sebesar 99,73% yaitu dari alokasi
anggaran Rp. 1.387.199.100,- direalisasikan sebesar Rp. 1.383.428.617 ,- dan pada indikator
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
tingkat realisasi anggaran sebesar 99,54% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 2.286.301.282,-
direalisasikan sebesar Rp. 2.275.825.726,-.
Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran terdapat satu
indikator yang dianggap kurang optimal yaitu pada kegiatan yang mendukung pencapaian
indikator Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan, dimana dari pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 19
yaitu hanya 99,31% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 95,41% yaitu telah
menyerap anggaran sebesar Rp. 10.333.373.984,- yang dialokasikan pada 19 (Sembilan
belas) kegiatan di Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
yang tersebar di bidang-bdang di Bappeda.
h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2017
melaksanakan 106 kegiatan yang tercakup dalam 10 program yaitu :
1. Program Penataan Ruang
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
3. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Program Kerjasama Pembangunan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 11 (sebelas) indikator
sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2013-
2018 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung
ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke sebelas indikator Bappeda Provinsi Jawa
Barat sebesar Rp. 46.056.728.882,- dari total anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat sebesar
Rp. 60.369.977.882,-.
Berdasarkan data, tahun anggaran 2017 pada program kegiatan utama Bappeda yang
ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja kesebelas indikator tersebut terdapat
efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 46.056.728.882,- yang diserap sebesar Rp.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 20
43.419.395.991 atau terdapat efisiensi sebesar 5,73% yaitu sebesar Rp. 2.637.332.891.
Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappeda Provinsi Jawa Barat secara
umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum
dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan
(Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2017 dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Provinsi Jawa Barat terdapat 12 (dua belas) indikator yang realisasinya melampaui
target dan hanya 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target.
Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal
yaitu :
1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di
dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda Tahun Anggaran
2017.
Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam
pencapaian kinerja organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga masih ada satu indikator
yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya
beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat
sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena Bappeda
Provinsi Jawa barat sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga harus mengikuti apa yang
diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.
Berikut table Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2017 Bappeda Provinsi Jawa
Barat :
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 21
Tabel 3.7.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
No Sasaran Indikator
Tahun 2017 Capaian
% Nama Progam
Keuangan
Satuan Target Realisasi Pagu Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Meningkatnya
perencanaan yang
disusun berdasarkan
analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan
evaluasi
Tingkat kontribusi hasil
analisis
data/penelitian/kajian dalam
perencanaan pembangunan
Persen 80,00 79,45 99,31 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah;
10,830,340,000 10,333,373,984 95,41
2 Meningkatnya kinerja
perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi
dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan
wilayah perbatasan provinsi.
Persen 80,00 82,70 103,38 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah;
9,161,297,500 8,526,589,535 93,07
Persentase usulan dari
pelaku pembangunan yang
sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat
Persen 80,00 87,50 109,38 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah;
1,387,199,100 1,383,428,617 99,73
3. Meningkatnya
konsistensi dan
kinerja penataan ruang
Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah
Persen 60,00 60,00 100.00 Program Penataan Ruang
600,000,000 553,020,110 92,17
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 22
No Sasaran Indikator
Tahun 2017 Capaian
% Nama Progam
Keuangan
Satuan Target Realisasi Pagu Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Terwujudnya
kerjasama antar
daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar
negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar
provinsi dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD
Persen 80,00 82,50 103,13 Program Kerjasama
Pembangunan
931,550,000 912,966,032 98,01
5. Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam
dan luar negeri
Tingkat keselarasan
kerjasama Pemprov dengan
Perguruan Tinggi, BUMN/
BUMD, Swasta, LSM dalam
dan luar negeri dengan
prioritas RPJMD
Persen 80,00 83,00 103,75 Program Kerjasama
Pembangunan
649,500,000 644,911,142 99,29
6 Meningkatnya
ketersediaan informasi
penataan ruang
Persentase penanganan
ketersediaan rencana rinci
tata ruang
Persen 60,00 70,00 116,67 Program Penataan Ruang
499,740,000
471,743,158
94,40
7 Meningkatnya
konsistensi
pelaksanaan
pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka
panjang, jangka menengah
dan tahunan
Persen 80,00 85,00 106,25 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
2,286,301,282
2,275,825,726
99,54
Tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana
pembangunan
Persen 90,00 95,75 106,39 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
5,750,346,000
5,187,758,681
90,22
8 Meningkatnya
kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan
penganggaran
Persen
90,00 95,00 105,56 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
6,200,000,000
6,088,763,206
98,21
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 23
No Sasaran Indikator
Tahun 2017 Capaian
% Nama Progam
Keuangan
Satuan Target Realisasi Pagu Realisasi Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Meningkatnya
kualitas layanan
informasi perencanaan
pembangunan
Tingkat layanan informasi
perencanaan pembangunan
daerah
Persen
90,00 93,00 103,33 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1,635,275,000
1,609,084,670 98,40
10. Meningkatnya indeks
keterbukaan informasi
publik
Tingkat aksesibilitas data
dan informasi pembangunan Orang 575.000 627.182 109,08 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
4,297,500,000
4,041,614,283
94,05
11. Meningkatnya
Kompetensi pegawai
Provinsi Jawa Barat
Prosentase aparatur
perencana PD & Kab/Kota
yang memiliki sertifikat
kompetensi
Persen 70,00 73,00 104,29 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
1,827,680,000
1,390,316,847
76,07
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 24
3.1.2. Kesimpulan hasil analisis Indikator kinerja
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur
melalui 13 (tiga belas) indikator Kinerja yaitu :
1. Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan
2. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi.
3. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat
4. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri dengan prioritas RPJMD
6. Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/ BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD
7. Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang
8. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan
9. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
10. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
11. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah
12. Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
13. Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
Dari ketiga belas indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator yang merupakan Core
Bussiness Bappeda Provinsi Jawa Barat yaitu :
1. Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan
2. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,
Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi.
3. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat
4. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 25
tahunan
6. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
7. Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan
Ke–13 indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian
Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sampai tahun
2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat
capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 sebesar 105.88% yaitu
masuk pada kategori SANGAT BAIK. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian
kinerja Kepala BAPPEDA tahun 2017 telah tercapai, bahkan ada beberapa capaian indikator
yang realisasinya melampui target.
Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Baik tersebut dapat
disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
1. Misi pertama Perencanaan pembangunan yang implementatif.
Adapun tujuan dari misi pertama adalah Perencanaan pembangunan yang jelas dan
terukur dengan sasaran yaitu: Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi dengan indikator Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan.
Realisasi Capaian indikator pada misi pertama disandingkan dengan target Renstra
tahun 2017 serta target akhir Renstra tahun 2018 dapat digambarkan dalam gambar berikut
ini:
Gambar 3.1
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 26
Pada gambar diatas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Tingkat kontribusi
hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan adalah 99,31% yaitu
dari target 80% di tahun 2017 hanya mencapai 79,45% artinya pencapaian kinerja sedikit di
bawah target yang telah di tentukan. Demikian pula, apabila dibandingkan dengan target
diakhir periode Renstra Bappeda yaitu tahun 2018 sebesar 80 %, maka deviasi pencapaian
kinerja hanya dibawah 1 %.
Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat kontribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan diperlukan upaya untuk
mengoptimalkan peran serta dari pihak eksternal, baik OPD/Badan/Dinas di Instansi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pihak akademisi dan peneliti guna meningkatkan
pemanfaatan hasil-hasil penelitian atau kajian dalam penentuan perencanaan pembangunan.
Selain itu, Bappeda juga harus dapat meningkatkan pemanfaatan hasil analisis data dalam
merumuskan setiap kebijakan baik dalam lingkup perencanaan jangka pendek, jangka
menengah atau pun jangka panjang.
Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaiain kinerja
pada misi pertama oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat, adalah melalui penerapan konsep Jabar
Masagi sebagai mana tercantum dalam dokumen RPJMD Porvinsi Jawa Barat tahun 2013-
2018 yang terlihat pada gambar dibawah ini
Dengan konsep tersebut Bappeda telah memberikan ruang lebih dalam pelibatan
akademisi di dalam hal perencanaan pembangunan di Jawa Barat dengan demikian data hasil
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 27
penelitian dan kajian mempunyai peran yang sangat strategis dan vital untuk menentukan arah
kebijakan/ prioritas pembangunan. Bappeda juga melalui berbagai program kegiatan telah
melaksanakan kerjasama dengan BPS sebagai instansi yang ditunjuk oleh undang-undang
dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna memberikan gambaran yang lebih
menyeluruh berkaitan dengan potret pembangunan jawa barat.
2. Misi kedua Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan
pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat.
Adapun tujuan dari misi kedua adalah Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan
sinergi yang terbagi ke dalam empat sasaran yaitu: a) Meningkatnya kinerja perencanaan
pembangunan daerah, b) Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, c)
Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri; dan d)
Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan
luar negeri.
a) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
Pada sasaran pertama ini, diukur melalui 2 indikator, yaitu : 1) Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi;
dan 2) Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesu ai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat.
Gambar 3.2
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 28
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat keselarasan rencana
pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi
telah melampaui target yaitu 87,5% dari target 80% baik di Tahun berjalan maupun di akhir
tahun periode Renstra (tahun 2018) atau capaian kinerja sebesar 103,38%. Hal ini
menunjukan bahwa bappeda provinsi jawa barat bersama seluruh stakeholdres Pembangunan
telah berhasil menyelaraskan rencana pembangunan baik ditingkat nasional ataupun di daerah.
Hal tersebut dapat terjadi karena Bappeda memandang perencanaan pembangunan daerah satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam
undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Capaian kinerja pada indicator Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai
dengan prioritas pembangunan Jawa Barat adalah sebesar 82,70% dari target 80% atau
melampaui target yang telah ditentukan 109,38%. Hal ini menunjukan bahwa usulan pelaku
pembangunan telah sesuai prioritas pembangunan Jawa Barat. Karena Bappeda Provinsi Jawa
Barat telah melakukan berbagai upaya dalam perumusan perencanaan pembangunan
diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi (e-planning) yaitu RKPDonline yang
memungkinkan seluruh pelaku pembangunan memasukan berbagai usulan dengan dipandu
oleh system, untuk kemudian usulan tersebut diharuskan masuk ke salah satu menu prioritas
pembangunan yang telah ditentukan. Selain itu Bappeda Provinsi Jawa Barat telah
melaksanakn berbagai upaya sosialisasi dan koordinasi serta supervisi baik ditingkat provinsi
maupun Kabupaten/Kota dalam menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah khususnya
dalam perencanaan pembangunan.
b) Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
Pada sasaran strategis meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, diukur
melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 29
Gambar 3.3
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah telah mencapai target yaitu 60% dari
target 60% atau capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan apabila disandingkan dengan target
pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 65% maka terdapat deviasi sebesar
5%. Hal ini menunjukan bahwaBappeda Provinsi Jawa Barat telah mencapai kesesuaian
perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah dengan kata lain pembangunan di Jawa
Barat dilaksanakan dengan mengacu kebijakan penataan ruang dengan pendekatan
pembangunan kewilayahan.
c) Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar
negeri
Pada sasaran strategis terwujudnya kerjasama antar daerah, Kabupaten/Kota, antar
Provinsi dan Luar Negeri, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat keselarasan
kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas
RPJMD.
Gambar 3.4
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 30
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat keselarasan kerjasama
antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD telah
melampaui target yaitu 82,50% dari target 80% atau capaian kinerja sebesar 103,13%.
Demikian pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun
2018) sebesar 80%, maka target telah tercapai.
d) Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM
dalam dan luar negeri.
Pada sasaran strategis Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri., diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu :
Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta,
LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD.
Gambar 3.5
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat keselarasan kerjasama
Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu 83% dari target 80% atau capaian
kinerja sebesar 103,75%. Demikian pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun
periode Renstra (tahun 2018) sebesar 85%, maka terdapat deviasi sebesar 2% yang harus
dicapai pada tahun anggaran berikutnya.
3. Misi Ketiga Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan dengan
tujuan Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
Adapun sasaran dalam misi ini adalah : a) Meningkatnya ketersediaan informasi
penataan ruang, b) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 31
pembangunan, c) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, d)
Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, e) Meningkatnya indeks
keterbukaan informasi publik.
a) Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
Pada sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, diukur
melalui 1 (satu) indikator yaitu : Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang.
Gambar 3.6
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Meningkatnya ketersediaan
informasi penataan ruang dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu 70% dari
target 60% atau capaian kinerja sebesar 116,67%. Demikian pula apabila disandingkan
dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 65%, maka target telah
tercapai.
b) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana
pembangunan
Pada sasaran strategis Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap
rencana pembangunan, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan Tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 32
Gambar 3.7
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat kesesuaian sasaran
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan prioritas RPJMD telah
melampaui target yaitu 85% dari target 80% atau capaian kinerja sebesar 106,25%. Demikian
pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018)
sebesar 80%, maka target telah tercapai. Sedangkan pencapaian indikator Tingkat konsistensi
pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan dengan prioritas RPJMD telah
melampaui target yaitu 95,75% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 106,39%.
Demikian pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun
2018) sebesar 90%, maka target telah tercapai
c) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran
Pada sasaran strategis Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran,
diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat kesesuaian perencanaan dengan
penganggaran.
Gambar 3.8
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 33
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat kesesuaian
perencanaan dengan penganggaran dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu
95,00% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 105,56%. Demikian pula apabila
disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 90%, maka
target telah tercapai.
d) Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan
Pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan,
diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan
daerah.
Gambar 3.9
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat layanan informasi
perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu
93% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 103,33%. Demikian pula apabila
disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 90%, maka
target telah tercapai.
e) Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik
Pada sasaran strategis Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, diukur
melalui 1 (satu) indikator yaitu : Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 34
Gambar 3.10
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Tingkat aksesibilitas data dan
informasi pembangunan dengan prioritas RPJMD telah melampaui target yaitu 627.182 orang
dari target 575.000 orang atau capaian kinerja sebesar 109,08%. Demikian pula apabila
disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun 2018) sebesar 580.000%,
maka target telah tercapai.
4. Misi Keempat Perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya yang
memadai
Adapun tujuan dari misi keempat adalah Dukungan sumber daya pemerintahan yang
kompeten dan modern dalam perencana pembangunan dengan sasaran yaitu: Meningkatnya
Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat dengan indikator Prosentase aparatur perencana PD
& Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi.
Realisasi Capaian indikator pada misi keempat disandingkan dengan target Renstra
tahun 2017 serta target akhir Renstra tahun 2018 dapat digambarkan dalam gambar berikut
ini:
Gambar 3.11
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 35
Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Prosentase aparatur
perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi dengan prioritas RPJMD
telah melampaui target yaitu 73% dari target 80% atau capaian kinerja sebesar 104,29%.
Demikian pula apabila disandingkan dengan target pada akhir tahun periode Renstra (tahun
2018) sebesar 70%, maka terdapat deviasi sebesar 2% yang harus dicapai pada tahun
anggaran berikutnya.
Keberhasilan pencapaian target tersebut adalah dikarenakan adanya kerja sama
serta konstribusi yang nyata dari Pusbindiklaten - BAPPENAS selaku penyelenggara diklat,
dan OPD – OPD di tingkat daerah. Diklat Perencana yang diselenggarakan oleh BAPPENAS
telah secara rutin dilakukan, serta partisipasi dari peserta yang semakin banyak peminatnya.
Di Bappeda upaya untuk mendukung indikator dimaksud, melalui pelatihan dan
pengembangan kompetensi SDM dan penambahan jumlah SDM.
Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai target yang telah
ditetapkan dari seluruh misi diantaranya karena konstribusi/dukungan dan kerjasama berbagai
pihak, baik di lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal BAPPEDA Provinsi
Jawa Barat. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat berhasil memaksimalkan seluruh komponen
internal yang ada, serta mampu memanfaatkan dukungan komponen eksternal untuk
mensukseskan capaian kinerja lingkup BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 36
3.1.3 Realisasi Anggaran Pada Misi Bappeda
Realisasi Anggaran dalam mencapai Misi Bappeda dalah ditunjukkan pada gambar
dibawah ini :
Gambar 3.12
Capaian Realisasi Anggaran Sasaran Misi BAPPEDA
Tahun 2017
Berdasarkan gambar diatas, terlihat capaian realisasi anggaran yang digunakan untuk
menunjang dalam pencapaian Misi Bappeda secara umum sudah cukup bagus. Rata-rata
realisasi anggaran untuk mencapai Misi Bappeda adalah sebesar 90,28%. Realisasi anggaran
untuk masing-masing misi yaitu : Misi pertama : Perencanaan pembangunan yang
implementatif terealisasi sebesar 95,41%; Misi kedua : Perencanaan Pembangunan yang
selaras dengan fungsi perencanaan pemerintahan daerah (Kab/Kota) dan pemerintah pusat
telah terealisasi sebesar 94,43%; Misi ketiga : Perencanaan pembangunan yang konsisten dan
transparan, telah terealisasi sebesar 95,19%; dan Misi keempat : Perencanaan pembangunan
yang didukung oleh SDM yang handal, telah terealisasi sebesar 76,07%.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 37
3.1.4. Realisasi Anggaran Indikator Perjanjian Kinerja Bappeda
Realisasi Anggaran dalam mencapai Indikator Perjanjian Kinerja di Bappeda dapat
dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 3.13
Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Tahun 2017
Dari grafik diatas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada indikator sasaran
di lingkungan Bappeda adalah sebagai berikut : Realisasai anggaran paling besar terdapat
pada Indikator Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat, yaitu sebesar 99,73%. Sedangkan realisasi anggaran pada Indikator
yang paling rendah yaitu pada Indikator Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang
memiliki sertifikat kompetensi, yaitu sebesar 76,07%. Namun walaupun realisasi anggaran
tergolong rendah tetapi realisasi capaian target pada tahun 2017 telah dapat tercapai dan
bahkan melampui dari target yang ditentukan, yaitu dari target 70%, dapat tercapai 73%, dan
ada efisiensi anggaran sebesar 23,93%.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 1
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 pada dasarnya merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan Good Governance. Penusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan
pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provindi Jawa Barat pada Tahun 2017 yang dituangkan menjadi 11 sasaran strategis dan 13
indikator kinerja utama Kepala Bappeda. LKIP juga merupakan wujud dari
pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun
secara jujur, objektif, akurat dan transparan.
Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari
pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda
Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal
tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data
yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.
Dalam pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 secara umum
tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Lapon Kinerja Bappeda
Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan pada Renja Tahun 2017 dan Renstra Tahun 2013-2018 dikategorikan SANGAT
BAIK. Kategori Sangat Baik Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah tahun 2017 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian
sasaran sebesar 105,42%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2017 tentunya masih perlu
ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan
tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang
telah ditetapkan adalah tidak lepas dariperan serta semua pihak yang terlibat didalam
pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah
Bab IV
Penutup
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 2
berjalannya sistem kerja di lingungan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang berlaku dan
didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasian
yang telah tercapai di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat antara lain semakin
meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan
kualitas kinerja kinerja pegawai (meningkatnya Performance Management System/PMS) di
lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut
tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta
didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator
adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak factor yang mempengaruhi, baik dari
internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki,
Bappeda mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga poetnsi yang
dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indicator kinerja tersebut.
Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran,
dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen
di lingkungan Bappeda Provinsi Bawa Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani
dengan baik. Dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Bappeda yang telah ditetapkan ada 1
(satu) indikator yang belum tercapai yaitu tingkat konstribusi hasil analisis
data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan. Pencapaian indikator tersebut pada
Tahun 2017 adalah 79,45% dari target 80%. Berarti tingkat capaian pada indikator tersebut
adalah sebesar 99,31%.
Hasil analisis dalam kegagalan pencapaian target tersebut untuk indikator tersebut merupakan
indikator sasaran dari misi pertama, adalah bahwa indikator tersebut merupakan indikator
yang mendapat banyak interpensi dari luar, yaitu besarnya kontribusi pihak lain dalam
penyelesaian target sehingga Bappeda Provinsi Jawa Barat mebutuhkan banyak menjalin
kerjasama dan koordinasi dengan pihak luar bappeda seperti Lembaga Perguruan Tinggi,
Lembaga Penelitian maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya.
LKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 III - 3
B. SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapai dalam penyusunan LKIP yang
kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan
datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat,
antara lain :
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan ddalam
mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan
data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi
kinerja di lingkungan pemerintahan khussnya di Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan
dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.