LAKIP Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB
2019
PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB Jl. Veteran No. 1 Magelang
Telp. (0293) 362242 fax (0293) 362242 MAGELANG 56117
Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id
2
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019
merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing
program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Magelang Tahun
2019 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan dan juga dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi area 6
(enam) Penguatan Akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja
dan Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Dibawahnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan
yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan
Negeri Magelang pada tahun anggaran 2019.
Dalam penyusunan LKjIP ini kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami
menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat
kekurangan yang perlu disempurnakan. OIeh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran
guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang.
3
Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini dapat
menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang
bagi seluruh anggota organisasi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang. Akhirnya hanya
kepada Allah SWT kita berserah diri, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah
membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.
Magelang, 3 Januari 2020 Ketua Pengadilan Negeri Magelang
MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH. NIP. 19681016 199212 1 002
4
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang
melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah pada Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019 ini disusun. Laporan ini
menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2019 yang
merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun
1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan
akuntabilitas, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis
dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan
tujuan utama Pengadilan Negeri Magelang. Beberapa keberhasilan yang didapat antara lain
adalah :
1. Bahwa Tahun 2016 Pengadilan Negeri Magelang telah memperoleh Akreditasi
Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
RI dengan Nilai A ( Excellent ) sekaligus mendapat ISO 9001 : 2015.
2. Peningkatan kinerja pelayanan beberapa unit pelayanan publik terutama di bidang
Hukum antara lain: Legalisasi Badan Hukum Surat Keterangan tidak pernah dipidana
dan tidak dicabut hak pilihnya.
Muara dari berbagai perbaikan pada Pengadilan Negeri Magelang adalah adanya
peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, peningkatan
kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah
menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi
pemerintah dalam memberikan pelayanan.
3. Peningkatan profesionalitas dan kinerja SDM di Pengadilan Negeri Magelang melalui
sistem pembinaan karir PNS yang transparan dan akuntabel, penyempurnaan
remunerasi pegawai, dan kebijakan netralitas PNS.
5
4. Penerapan sistem pengawasan intern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan dan efektivitas pengawasan ini pada akhirnya diharapkan dapat memicu
peningkatan kinerja setiap organisasi pemerintah.
5. Penerapan Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Magelang sebagai
implementasi dari SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan
Informasi di pengadilan, telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat
dengan adanya Web Site Pengadilan Negeri Magelang : www.pn_magelang.go.id,
harapan dengan adanya situs sini adalah sebagai media informasi yang dapat
dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan peradilan tetapi masyarakat secara umum
khususnya para pencari keadilan.
6. Memperlakukan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri
Magelang sebagai perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Magelang dengan
semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan
core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara
cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga
pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Cepat, Inovatif, Transapaan, Efisien,
Ramah dan Akuntabel (CITERA) sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Magelang,
yang pada gilirannya dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat
kepada Pengadilan Negeri Magelang.
7. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) di Pengadilan Negeri
Magelang.
Salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non
dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri,
netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa
hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya Pengadilan yang
memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting,
terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.
6
Mengingat Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu
institusi yang menjadi percontohan dalam Program Reformasi Birokrasi dan secara formal
Ketua Mahkamah Agung telah menyampaikan 5 (lima) program, yaitu : Transparansi
putusan, Manajemen informasi teknologi, Pelatihan kode etik hakim, Pendapatan Negara
tidak kena pajak dan Manajemen SDM. Maka Pengadilan Negeri Magelang sebagai satuan
kerja dilingkup Mahkamah Agung tentu akan berorientasi untuk menjalankan program-
program yang telah ditetapkan sehingga harapan akan adanya reformasi birokrasi di tubuh
Mahkamah Agung dapat tercapai.
Pada dasarnya upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Magelang dalam
menunjang program tersebut dengan menitik beratkan pada reformasi manajemen
organisasi dan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih,
efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi.
7
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... 2 EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ............................................................ 4 DAFTAR ISI ................................................................................................................... 7 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 8 A. Latar Belakang ........................................................................................ 8 B. Tugas dan Fungsi .................................................................................... 11 C. Sistematika Penyajian ............................................................................
14
BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………… ..................................................... 16 A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Magelang .......................... 20 B. Penetapan Kinerja Tahun 2019 ..............................................................
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 24 A. Capaian Kinerja Organisasi...................................................................... 24 B. Realisasi Anggaran ………………................................................................. 39 BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 46 A. Kesimpulan ............................................................................................. 46 B. Saran – saran .......................................................................................... 46 LAMPIRAN Struktur Organisasi ...................................................................................................... 49 Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)............................................................................ 52 RKT 2019 & 2020 ......................................................................................................... 59 Reviu Matriks Renstra 2015-2019 ............................................................................... 64 PKT 2020 ...................................................................................................................... 69 SK Tim Penyusun LAKIP ............................................................................................... 74
8
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Riwayat singkat Pengadilan Negeri Magelang.
Pengadilan Negeri Magelang pada awal berdirinya berlokasi di Jalan Alun-Alun Selatan
yang sekarang ditempati sebagai Kantor Kepolisian Resort Kota Magelang. Selanjutnya
sejak tanggal 12 Agustus 1963 Pengadilan Negeri Magelang pindah lokasi di Jalan
Veteran No.1 Magelang sejak gedung tersebut diserahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Wilayah Kedu Sie Jalan/Gedung kepada Pengadilan Negeri Magelang, sampai sekarang.
Kemudian pada tanggal 15 Desember 1984 Pengadilan Negeri Magelang dipecah
menjadi 2 Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri kota Magelang dan Pengadilan Negeri
Kabupaten Magelang di Kota Mungkid dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang
mulai efektif beoperasi pada tanggal 1 Desember 1985.
Magelang dahulu merupakan Ibu Kota Karesidenan Kedu yang meliputi wilayah
Kotamadya Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dan juga pernah menjadi
Ibukota kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja
dan kemudian Kotamadya dan diera reformasi sejalan dengan pemberian otonomi
seluas-luasnya kepada daerah, sebutan Kotamadya ditiadakan dan diganti menjadi kota.
Bahwa Pengadilan Negeri Magelang sejak berdirinya sampai dengan tahun 2016 telah
dipimpin oleh :
1. Bapak RM. Soegiman 2. Bapak Mr. Sumarno P Wiryanto 3. Bapak Mr. Sumitro 4. Bapak R. Sunarto, SH 5. Bapak Sudibyo, SH 6. Bapak R. Prayitno, BA 7. Bapak Suhadi, SHH 8. Bapak Suwiyoto, SH 9. Bapak Hensyah Syahlani, SH 10. Ibu Ieje Saparinah, SH 11. Ibu Sirtu Fillaheli Djalal, SH 12. Bapak Hasan Basri Pase, SH 13. Bapak Mardjijo, SH 14. Bapak R. Lego Sumakno, SH
9
15. Ibu Suwarni, SH 16. Bapak Parmo, SH 17. Bapak J. Sidabutar, SH 18. Bapak Ida Bagus Djagra, SH 19. Bapak H. Hamdi, SH.MHum 20. Bapak Dwi Prasetyanto, SH 21. Bapak I Gusti Lanang P. Wiryawan, SH 22. Bapak Ahmad Gaffar, SH.MH 23. Bapak Hari Murti, SH.MH 24. Bapak H. Irwan Effendi, SH.MH 25. Bapak Winarno, SH.MH 26. Bapak M. Djohan Arifin, SH
Kota Magelang yang menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, luasnya
18.120 km2, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, dan 17 (tujuh belas) Kelurahan , yaitu :
1. Kecamatan Magelang Utara
2. Kecamatan Magelang Tengah
3. Kecamatan Magelang Selatan
Masing – masing kecamatan membawahi kelurahan sebagai berikut :
1. Kecamatan Magelang Utara membawahi : 5 Kelurahan
2. Kecamatan Magelang Tengah membawahi : 6 Kelurahan
3. Kecamatan Magelang Selatan membawahi : 6 Kelurahan
(Gedung Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB : Jl. Veteran No. 1 Magelang)
10
Pengadilan Negeri Magelang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis, periodic, dan akuntabilitas. Pelaporan kinerja dimaksudkan
untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Magelang dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Magelang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2019.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Magelang merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 disesuaikan
dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 29 Tahun 2010 dan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas
secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing dan
disesuaikan lagi dengan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
.
11
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Bahwa dalam upaya mewujudkan supermasi hukum pengadilan yang bersih dan
berwibawa diperlukan ketegasan yang menyangkut Yudisial dan penata-usahaan
administrasi keuangan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Pengadilan Negeri Magelang adalah pelaksana kekuasaan Mahkamah Agung yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kota
Magelang berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan
kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Magelang yakni:
1. Ketua melakukan pengawasan internal mengenai :
1. Ketepatan waktu memulai persidangan .
2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan
banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.
3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang
segera dilaksanakan
4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan
dalam pengumuman lelang.
5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan
Panitera Pengganti .
6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan, pejabat
Kesekretariatan dan karyawan dibuat secara berjenjang.
2. Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai :
1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis
administrasi dan moralitasnya..
2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran..
3. Majelis Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :
1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara
perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri.
2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
12
3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera
Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.
5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai
KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga
Pemasyarakatan.
3. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,
menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di
Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara
perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang
ditentukan.
4. Sekretaris adalah adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat -
surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Bagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana, Bagian Umum dan Keuangan, dan Bagian Perencanaan, TI dan
Pelaporan di Pengadilan Negeri Magelang.
5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan
mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam
mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan
tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan
kepadanya.
6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada
13
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima
kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas
perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan
Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan
mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat
tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan
menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan
tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
9. Sub Bagian Kepegawaian, Oraganisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan
sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di
Pengadilan Negeri Magelang, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
10. Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas Membina dan
melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar,
menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan
keamanan di lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang
berlaku, melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan
Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang serta perumusan kebijakan
fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan
perundang‐undangan yang berlaku.
11. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan tehnologi
14
informasi dan statistis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan ;
12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat
penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari
tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara
yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada
Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
13. Jurusita/ Jurusita Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal:
membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,
dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan
putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas
perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada
Pengadilan Negeri Magelang adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan ; menjelaskan tentang latar belakang / Penjelasan Umum Organisasi,
Tugas dan Fungsi Organisasi yang menekankan aspek Strategis Organisasi dan
permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi serta
Sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan Kinerja ; dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja.
Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta
indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi
Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019.
BAB III Akuntabilitas Kinerja ; dijelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2019 berupa uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
15
akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi
serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri
Magelang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun
mendatang.
16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2015 – 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Magelang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman
dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Magelang
Adapun visi dari Pengadilan Negeri Magelang, adalah :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Magelang Yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Magelang menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
17
Agar misi tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas dapat mencapai sasaran
yang diinginkan, dengan memperhatikan paradigma SWOT maka ditetapkan tujuan sebagai
berikut, yaitu :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Magelang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di
atas.
Untuk mewujudkan tujuan diatas maka diperlukan sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Magelang
untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah dilakukan seleksi sasaran dan skala
prioritas yang harus dilakukan setiap tahunnya yang dijabarkan melalui beberapa kegiatan
pokok yang diprioritaskan pada kegiatan yang banyak memberikan konstribusi pada visi dan
misi dimaksud. Beberapa program yang meliputi :
1. Program penataan manajemen peradilan, program ini berupa meningkatkan kinerja
Hakim Pengawas Bidang, membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Magelang tentang Jadwal dan Susunan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti,
pembuatan SOP ( Standar Operasional Prosedur ), membuat job description masing-
masing pegawai serta rincian kerja harian bagi setiap pegawai Pengadilan Negeri
Magelang.
2. Program administrasi perkara, dengan kegiatan : peningkatan pelayanan dalam
penerimaan dan penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Penelusuran Perkara
(SIPP) / Case trading System (CTS), penerimaan perkara permohonan Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali .
3. Program administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, dengan kegiatan :
pembentukan jadwal dan susunan majelis hakim dan panitera pengganti baru , revisi
18
file , Instrumen yang berhubungan dengan admin persidangan, blangko berita acara
persidangan dan putusan, ketepatan penyelesaian dan batas waktu minutasi perkara,
serta kearsipan perkara.
4. Program administrasi umum dengan kegiatan :
- Bidang Kepegawaian, pengadaan perlengkapan sarana Tata Usaha
Kepegawaian yang meliputi : Buku induk pegawai, buku kendali, bagan struktur
pegawai, membuat DP3, DUK, pengusulan PNS, penanganan kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pendidikan dan penjenjangan kesejahteraan pegawai dan
pengisian jabatan sesuai dengan program aplikasi SIKEP secara Manual dan IT.
- Bidang Umum dan Keuangan yaitu bidang umum meliputi penanganan
pengelolaan surat menyurat, pembuatan DIR, pemeliharaan dan perawatan
inventaris kantor serta aset Negara sesuai aplikasi Simak BMN, perawatan
kendaraan dinas yang meliputi: 4 unit mobil dan 5 sepeda motor , pengadaan
komputer, laptop, AC, Sound System, printer dan ATK, serta melaksanakan
pemeliharaan dan perawatan Kantor Pengadilan Negeri Magelang sesuai
ketentuan yang ditetapkan. Dan bidang Keuangan yaitu pengelolaan keuangan
Negara (DIPA) tahun 2018 secara cermat dan benar sesuai peruntukannya.
- Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan yaitu penyusunan anggaran yang
tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga ( RKAKL ) setiap
tahunnya, Evaluasi penyerapan anggaran, pembuatan laporan-laporan seperti
Laporan bulanan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP )
dan Dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bidang perpustakaan yaitu peningkatan kinerja petugas perpustakaan dan
pengadaan buku-buku perlengkapan perpustakaan yang baru.
5. Program dengan kegiatan kinerja pelayanan publik dengan kegiatan :
- Bidang pengawasan, dengan kegiatan membuat kelompok keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Magelang beserta rincian dengan kegiatan mengadakan rapat
dinas secara rutin setiap bulan, memberikan bimbingan kepada bawahan .
- Bidang pengembangan sumber daya manusia, dengan kegiatan peningkatan
pengetahuan hakim, pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan dan semua pegawai
dengan membentuk kelompok kajian perbidang dan mengefektifkan kajian
19
hukum dan kultum serta mengirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
internal dan external.
- Bidang pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan
publik dan kinerja Pengadilan sesuai dengan SOP.
- Bidang ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan, serta keamanan sbb;
1. Ketertiban kantor dengan kegiatan menata dan mengatur ruang kerja sesuai
standar pelayanan dan perlengkapan kerja/kantor, menampilkan wajah
kantor yang menarik dan bersih.
2. Kebersihan kantor dengan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dan
asri dengan mengaktifkan kerja bakti pegawai untuk menciptakan budaya
bersih.
3. Kedisiplinan dengan kegiatan membuat daftar hadir dan pengisian tepat
waktu, mengadakan rapat untuk pemecahan masalah baik yang bersifat
rutin / insidentil, mengadakan pemeriksaan dan eksaminasi berkas.
4. Keamanan, menjaga keamanan lingkungan dan persidangan dan petugas
jaga malam.
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
- Mengefektifkan dan memfungsikan TV Media Pengadilan Negeri Magelang
dalam menyajikan informasi kegiatan proses penerimaan, dan penyelesaian
perkara.
6. Program dengan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik dan benar
dengan kegiatan :
- Pengaduan Siwas, pengaduan secara online, telepon, maupun secara langsung
apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam rangka pelayanan terhadap pihak
berperkara.
- Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dengan kegiatan, membuat kotak
saran dan di pasang di tempat yang strategis serta melayani pengaduan pencari
keadilan.
20
- Mengefektifkan bidang Humas yang telah ditetapkan dalam menghadapi
pengaduan dan konsultasi pihak luar, baik dari individu maupun dari instansi
pemerintah dan media masa/LSM.
7. Program dengan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) dan Meja
informasi yang baik dan benar dengan kegiatan :
- Pengadilan Negeri Magelang melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan
setiap bulan dalam rapat bulanan maka tercetus pemikiran melakukan terobosan
dengan menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate integrated
service) untuk Pelayanan di Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum yang
transparan dan akuntabel dan didukung dengan aplikasi E-Persuratan sebagai
salah satu solusi, yang meliputi semua jenis layanan administrasi baik teknis
maupun nonteknis.
- Pelayanan secara baik dan benar serta proporsional dari petugas meja informasi
terhadap pihak berperkara maupun pihak lain yang membutuhkan informasi
mengenai Pengadilan Negeri Magelang.
- Mengefektifkan dan memfungsikan semua pelayanan dan pengaduan melalui
meja informasi dengan petugas yang piawai dan terlatih.
8. Program yang berkaitan dengan akuntabilitas publik dalam pengelolaan administrasi
yustisial maupun administrasi non yustisial dengan mengefektifkan saran informasi
dan publikasi Website. Publikasi putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah
berkekuatan hukum tetap terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya,
begitu pula dalam penyerapan anggaran dan laporan monitoring anggaran senantiasa
disajikan dalam Website resmi Pengadilan Negeri Magelang.
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Magelang
Pengadilan Negeri Magelang telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
W.12.U6/O1/OT.01.2/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut :
21
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yang
Diselesaikan
2. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan
Tepat Waktu
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding
5. Index Kepuasan Pencari Keadilan
6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
Diselesaikan
7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu
8. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh
Para Pihak Tepat Waktu
9. Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Peninjauan Kembali
10. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
11. Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi
12. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
13. Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan
15. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
22
Hukum (Posbakum)
16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Penetapan Kinerja Tahun 2019
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri
Magelang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Magelang , sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yang
Diselesaikan
100 %
2. Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu
90 %
3. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
90 %
4. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding
90 %
5. Index Kepuasan Pencari Keadilan 90 %
6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
Diselesaikan
100 %
7. Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu
100 %
8. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
Persentase Salinan Putusan yang
Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
80 %
23
9. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
100 %
10. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu
95 %
11. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel
Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi
10 %
12. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
0 %
13. Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan
0 %
14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan
1 %
15. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
80 %
16. Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100 %
24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Magelang tahun 2019,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang
belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing
indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
No. Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
Persentase Sisa
Perkara Perdata yang
Diselesaikan
100 % 100 % 100 %
25
2. Persentase Perkara
Perdata yang
Diselesaikan Tepat
Waktu
90 % 86,11 % 95,67 %
3. Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
90 % 99,95 % 111,5 %
4. Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding
90 % 99,96 % 111,6 %
5. Index Kepuasan
Pencari Keadilan
90 % 81,13 % 90,14 %
6. Persentase Sisa
Perkara Pidana yang
Diselesaikan
100 % 100 % 100 %
7. Persentase perkara
pidana yang
diselesaikan tepat
waktu
100 % 99,93 % 99,93 %
8. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
Persentase Salinan
Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat
Waktu
80 % 100 % 125 %
9. Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan
Kembali
100 % 99,98 % 99,98 %
10. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat
Waktu
95 % 100 % 105,26 %
26
11. Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi
10 % 14,28 % 142.8 %
12. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
Persentase Putusan
Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses
Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah
Putus
0 % 0 % 0 %
13. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
Persentase Perkara
Prodeo yang
Diselesaikan
0 % 0 % 0 %
14. Persentase Perkara
yang Diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan
1 % 0 % 0 %
15. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
80 % 100 % 125 %
16. Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)
100 % 100 % 100 %
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019 mengacu pada
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai
27
sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Magelang
telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil
capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
SASARAN 1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Sisa Perkara
Perdata yang Diselesaikan
100 % 100 % 100 %
Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat
Waktu
90 % 86,11 % 95,67 %
Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
90 % 99,95 % 111,5 %
Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
90 % 99,96 % 111,6 %
Index Kepuasan Pencari
Keadilan
90 % 81,13 % 90,14 %
Persentase Sisa Perkara
Pidana yang Diselesaikan
100 % 100 % 100 %
Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat waktu
100 % 99,93 % 99,93 %
Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
100 % 99,98 % 99,98 %
Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
10 % 14,28 % 142.8 %
28
Persentasi sisa perkara perdata yang diselesaikan :
( Perkara Perdata yang meliputi Perdata Permohonan, Perdata Gugatan dan
Gugatan Sederhana )
Perkara Perdata yang masuk tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan pada
tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk
pada bulan Desember 2018 dan baru disidangkan pada tahun 2019.
Sisa perkara Perdata Tahun 2018 sebanyak 14 perkara dan pada Tahun 2019
diselesaikan seluruhnya sebanyak 14 sehingga capaiannya 100%.
Penyelesaian perkara Tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 telah
mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja
yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang telah berjalan dengan
baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak
selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut :
Perkara Tahun
2017 Capaian %
2018 Capaian %
2019 Capaian %
Perkara Perdata
100 %
100%
100%
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang
diselesaikan dari capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 tetap dan
capaian tahun 2019 dengan capaian tahun 2018 sama.
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Perkara Perdata : sisa tahun 2018 sebanyak 14 perkara dan masuk pada tahun
2019 sebanyak 166 perkara, diselesaikan sebanyak 155 perkara dan sisa 25
perkara capaiannya 86,11 %.
29
Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019
NO PERKARA SISA TAHUN
LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN
INI
SISA TAHUN
INI
MINUTASI
1 PERDATA GUGATAN
12 42 38 16 36
2 PERDATA PERMOHONAN
2 122 115 9 115
3 GUGATAN SEDERHANA
0 2 2 0 2
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara
yang masuk akhir Tahun 2018 dan baru disidangkan pada Tahun 2019,
sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan
ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut :
Berdasarkan data tersebut di atas terjadi penurunan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara perdata yang meliputi perkara gugatan, permohonan
Gugatan Sederhana yang diselesaikan dari capaian tahun 2018 dengan capaian
tahun 2019 sebanyak 3,51 %. Pada capaian tahun 2017 dengan capaian tahun
2018 terjadi penurunan sebanyak 1,89 %.
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan
diputus sebanyak 26.601 perkara, terdiri dari:
Perkara 2017 2018 2019
Masuk Selesai Capaian %
Masuk Selesai Capaian %
Masuk Selesai Capaian %
Perdata 165 151 91,51 135 121 89,62 180 155 86,11
30
- Perkara Perdata yang diputus sebanyak 155 perkara. dan yang mengajukan
upaya hukum Kasasi sebanyak 9 perkara dan yang tidak mengajukan upaya
hukum sebanyak 146 perkara. Capainnya sebesar 94,19 %
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 26.446 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum Kasasi sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya
hukum sebanyak 26.443 perkara. Capainnya sebesar 99,98 %
- Jumlah dari Perkara perdata dan pidana yang diputus sebanyak 26.601
perkara. dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 12 perkara dan
yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 26.589 perkara. Capainnya
sebesar 99,95 %
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Pada tahun 2019 jumlah perkara baik perkara perdata maupun pidana yang
masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan diputus sebanyak 26.601 perkara,
terdiri dari :
- Perkara Perdata yang diputus sebanyak 155 perkara. dan yang mengajukan
upaya hukum banding sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya
hukum sebanyak 151 perkara. Capainnya sebesar 97,41 % ;
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 26.440 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum banding sebanyak 6 perkara dan yang tidak mengajukan upaya
hukum sebanyak 26.434 perkara. Capainnya sebesar 99,97 % ;
- Jumlah dari Perkara perdata dan pidana yang diputus sebanyak 26.595
perkara. dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara
dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 26.585 perkara.
Capainnya sebesar 99,96 % ;
Presentase Index Kepuasan Pencari Keadilan
Sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tangal 24 Februari
2004 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014, Indek reponden
pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Magelang :
31
1. Indeks Kepuasaan Masyarakat pada akhir tahun 2019 mencapai : 81,13 %
2. Indeks Persepsi Korupsi pada akhir tahun 2019 mencapai : 3,92 %
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
Perkara Pidana yang meliputi Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Lalu-lintas dan
Pidana Anak
Perkara Pidana Biasa yang meliputi Pidana Biasa, Singkat, Cepat, lalu Lintas
dan Pidana Anak masuk tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun
tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk
pada bulan Desember 2018 dan baru disidangkan pada Tahun 2019,
sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf
pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.
Sisa perkara Pidana Tahun 2018 sebanyak 26 perkara dan pada Tahun 2019
diselesaikan seluruhnya sebanyak 263 sehingga capaiannya 100 %.
Penyelesaian perkara pidana Tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019
mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja
yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang telah berjalan dengan
baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak
selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Biasa yang
diselesaikan, sebagai berikut :
Perkara Tahun
2017 Capaian %
2018 Capaian %
2019 Capaian %
Perkara Pidana
100 %
100 %
100 %
32
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang
diselesaikan dari capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 sebanyak
100 % dan capaian tahun 2019 dengan capaian tahun 2018 sebanyak 100 %.
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Perkara Pidana yang meliputi Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Lalu Lintas dan Pidana
Anak.
Perkara pidana, sisa tahun 2018 sebanyak 26 perkara, perkara yang masuk pada
tahun 2019 sebanyak 26.431 perkara, diselesaikan sebanyak 26.440 perkara
dan sisa 17 perkara capaiannya 99,93 %.
Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019
NO PERKARA SISA TAHUN
LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN
INI
SISA TAHUN
INI
MINUTASI
1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 109
2 PIDANA SINGKAT
0 0 0 0 0
3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0 13
4 LALU LINTAS 0 26.313 26.313 0 26.131
5 PIDANA ANAK 0 7 6 1 6
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena
banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2018 dan baru disidangkan
pada Tahun 2019, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih
dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,
pembuktian/saksi.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan,
sebagai berikut :
33
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2018
dengan capaian tahun 2019 sebanyak 0,3 % , dan capaian tahun 2017 dengan
capaian tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 0,3 %.
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan
diputus sebanyak 26.601 perkara, terdiri dari :
- Perkara Perdata yang diputus sebanyak 155 perkara. dan yang mengajukan
upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 153 perkara. Capainnya sebesar 98,70 %
- Perkara pidana yang diputus sebanyak 26.440 perkara dan yang mengajukan
upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 26.439 perkara. Capainnya sebesar
99,99 %
- Jumah dari Perkara perdata dan pidana yang diputus sebanyak 26.595
perkara, dan yang mengajukan upaya hukum PK sebanyak 3 perkara dan yang
tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 26.592 perkara. Capainnya sebesar
99,98 %
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Perkara Pidana anak sisa tahun 2018 sebanyak 0 perkara dan yang masuk tahun
2019 sebanyak 7 perkara dan yang putus diselesaikan dengan diversi 1 perkara
sehingga capainnya 14.28 %.
Perkara 2017 2018 2019
Masuk Selesai Capaian %
Masuk Selesai Capaian %
Masuk Selesai Capaian %
PIDANA 25.361 25.348 99,93 27.515 27.489 99.90 26.457 26.441 99.93
34
Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2019
NO PERKARA SISA TAHUN
LALU
MASUK TAHUN
INI
PUTUS TAHUN
INI
SISA TAHUN
INI
PERKARA YANG DI DEVERSI
1 PIDANA
ANAK
0 7 6 1 1
SASARAN 2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan yang Diterima
oleh Para Pihak Tepat Waktu
80 % 100 % 125 %
Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu
95 % 100 % 105,26 %
Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
0 % 0 % 0 %
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Pada tahun 2019 jumlah isi putusan baik perkara perdata yang meliputi perkara
gugatan dan permohonan dan perkara pidana yang meliputi pidana biasa, singkat
cepat sebanyak 324 berkas dan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 324 isi
putusan, sehingga capaiannya sebanyak 100 %.
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
35
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap dan tepat
waktu
Pada tahun 2019 dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri
Magelang dan mengajukan banding sebanyak 14 perkara, terdiri dari :
- Perkara Perdata yang mengajukan banding sebanyak 7 perkara, dan yang
berkas perkaranya disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 7
perkara.
- Perkara Pidana yang mengajukan banding sebanyak 7 perkara. dan yang
berkas perkaranya disampaikan secara lengkap dan tapat waktu sebanyak 7
perkara.
- Jumlah perkara perdata dan pidana yang mengajukan banding sebanyak 14
perkara dan kesemuanya secara lengkap dan tepat waktu sehingga capainnya
100 %
Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan banding yang
disampaikan secara lengkap sebagai berikut:
Perkara Tahun
2017 Capaian %
2018 Capaian %
2019 Capaian %
Perdata 100%
100% 100%
Pidana 100%
100% 100%
Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu
Pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan
mengajukan Kasasi sebanyak 27 perkara, terdiri dari:
- Perkara Perdata yang mengajukan kasasi sebanyak 22 perkara. dan yang
berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 22 perkara.
- Perkara Pidana yang mengajukan kasasi sebanyak 5 perkara. dan yang berkas
perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 5 perkara.
36
- Jumlah perkara perdata dan pidana yang mengajukan Kasasi sebanyak 27
perkara dan kesemuanya secara lengkap dan tepat waktu sehingga capainnya
100 %
Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan kasasi yang
disampaikan secara lengkap sebagai berikut:
Perkara Tahun
2017 Capaian %
2018 Capaian %
2019 Capaian %
Perdata 100%
100% 100%
Pidana 100%
100% 100%
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang
diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2017 sampai 2019
selalu mencapai 100%.
Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
dan tepat waktu
Pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan
mengajukan PK sebanyak 3 perkara, terdiri dari:
- Perkara Perdata yang mengajukan PK sebanyak 3 perkara. dan yang berkas
perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 3 perkara.
- Perkara Pidana yang mengajukan PK sebanyak 0 perkara. dan yang berkas
perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 0 perkara.
- Jumlah perkara perdata dan pidana yang mengajukan PK sebanyak 3 perkara
dan kesemuanya secara lengkap dan tepat waktu sehingga capainnya 100 %
Sebagai bahan perbandingan berkas PK yang diajukan kasasi yang disampaikan
secara lengkap sebagai berikut :
37
Perkara Tahun
2017 Capaian %
2018 Capaian %
2019 Capaian %
Perdata Gugatan 100% 100%
100%
Pidana Biasa 100% 100%
100%
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang
diajukan PK yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2017 sampai 2019
selalu mencapai 100%.
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
Untuk putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada tahun 2019 tidak ada dan
capainya 0 % .
SASARAN 3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan
0 % 0 % 0 %
Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
1 % 0 % 0 %
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
80 % 100 % 100 %
38
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Pada tahun 2019 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri
Magelang sehingga capaiannya sebesar 0 % dari total perkara yang masuk.
Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung Pengadilan
Pada tahun 2019 tidak ada perkara Pengadilan Negeri Magelang yang diselesaikan di
luar gedung Pengadilan sehingga capaiannya sebesar 0 % dari total perkara yang
masuk.
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
Pada tahun 2019 Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 120 pencari keadilan dan capaiannya sebesar
100 % dari total pencari keadilan yang mendapat layanan.
SASARAN 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100 % 100 % 100 %
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Pada tahun 2019, terdapat 1 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap dan yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara,
sehingga capaiannya 100 %.
39
B. REALISASI ANGGARAN.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran
organisasi yang telah ditetapkan, sumber dana keuangan merupakan faktor yang
menentukan. Pada tahun 2019 dalam sistem penerapannya adalah sistem anggaran
berbasis kinerja (performance base budgeting), dan kebijakan baru RAPBN yaitu
penyatuan anggaran (unified budget) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan
menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).
Pengadilan Negeri Magelang adalah Satuan Kerja yang memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA
01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum).
Jumlah pagu DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 6.018.054.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 5.989.579.169,- atau sebesar 99,53 % dari total anggaran.
Sedangkan jumlah pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 79.937.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 79.803.150,- atau sebesar 99.83 % dari total anggaran.
Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran baik DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun
anggaran 2019, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang mendapat pengharaan dari
Kantor Perbendaharaan Magelang sebagai :
1. Peringkat II Best Performance Semester I Tahun 2019 Kategori B untuk DIPA 01
(097890) ;
2. Peringkat I Best Performance Semester II Tahun 2019 Kategori B untuk DIPA 01
(097890) ;
3. Peringkat I Best Performance Semester II Tahun 2019 Kategori C untuk DIPA 03
(099110) ;
Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan
program adalah sebagai berikut :
a. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
i. PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan
Dalam periode 2019 ini sesuai surat Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI No 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012
perihal pemberitahuan tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan
40
dan pencatatan PNBP ke Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat
fungsional pencatatannya melalui DIPA 03 sedangkan PNBP yang bersifat
umum pencatatannya melalui DIPA 01.
Pendapatan yang masuk DIPA 01 Pengadilan Negeri Magelang tahun
2019 berasal dari Pendapatan Rumah Dinas, sebesar Rp. 5.091.240,00.
Pengembalian Pendapatan
Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi
Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan
Negeri Magelang untuk periode tahun 2019.
ii. BELANJA
Realisasi Belanja
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga ( RKAKL).
Belanja Pengadilan Negeri Magelang meliputi belanja pegawai, belanja
barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat
dilihat dari tabel-tabel berikut ini.
Tabel. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Uraian Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian %
1 2 3 4
Rupiah Murni Rp. 6.018.054.000,- Rp. 5.989.579.168,- 99,53 %
Jumlah Rp. 6.018.054.000,- Rp. 5.989.579.168,- 99,53 %
41
Tabel. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program
Kode Jenis Belan
ja
Program
Uraian Jenis
Belanja
Anggaran Dipa
Realisasi Belanja Capaian
%
51
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
Belanja Pegawai
Rp.4.942.684.000,- Rp.4.916.150.949,- 99,46 %
52
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
Belanja Barang
Rp.1.004.030.000,- Rp.1.002.208.220,- 99,82 %
53
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Belanja Modal
Rp. 62.500.000,- Rp. 62.500.550,- 100 %
Jumlah
Rp 6.018.054.000,- Rp.5.989.579.168,- 99,53 %
Tabel. 3 Rincian Realisasi Belanja Modal
Kode jenis
belanja
Uraian Belanja Modal (BM)
Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian %
1 2 3 4 5
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
Rp. 62.500.000,00
Rp. 62.500.000,00
100 %
Jumlah Rp. 62.500.000,00 Rp. 62.500.000,00 100 %
42
Tabel. 4 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja
Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja
1 2 3
511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
Rp. 2.894,00
511124 Pengemblian Belanja Tunjangan Fungsional PNS
--
Jumlah Rp. 2.894,00
Tabel. 5 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
1 2 3
425131 Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan Rp. 5.091.240,00
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya YAYL --
423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang
Diderita Oleh Negara --
423991 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji --
425122 Pendapatan dari Penjualan
peralatan dan mesin Rp. 22.221.909,00
Jumlah Rp. 27.313.239,00
b. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)
i. PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan
Sesuai surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No
08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal pemberitahuan tentang
petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBP ke
Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat fungsional pencatatannya
43
melalui DIPA 03 sedangkan PNBP yang bersifat umum pencatatannya melalui
DIPA 01.
Dalam periode 2019 ini terdapat penerimaan pada Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Magelang yang berasal dari Pendapatan jasa giro,
Pendapatan legalisasi tandatangan, Pendapatan ongkos perkara, Pendapatan
Kejaksaan dan Peradilan lainnya.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Magelang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.
14.707.300,00,-.
Pengembalian Pendapatan
Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian
Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang
untuk periode tahun 2019.
ii. BELANJA
Realisasi Belanja
Belanja Pengadilan Negeri Magelang meliputi Belanja Posbakum, Perkara
Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah.
Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut
ini.
Tabel. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana
Uraian Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian
%
1 2 3 4
Rupiah Murni Rp. 79.937.000,- Rp. 79.803.150,-
99,83 %
Jumlah Rp. 79.937.000,- Rp. 79.803.150,-
99,83 %
44
Tabel. 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program
Kode Jenis
Belanja
Program
Uraian Jenis Belanja
Anggaran Dipa
Realisasi Belanja Capaian
%
1049
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- Posbakum - Perkara
Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah
Rp. 79.937.000,- Rp. 79.803.150,- 99,83 %
Jumlah
Rp.79.937.000, Rp. 79.803.150,- 99,83 %
Tabel. 3 Rincian Realisasi Belanja Modal
Kode jenis
belanja Uraian Belanja
Modal (BM) Anggaran DIPA Realisasi
Belanja Capaian %
1 2 3 4 5
53 Tidak terdapat belanja modal
Rp. 0,- Rp. 0,- 0 %
Jumlah Rp. 0,- Rp.0,- 0 %
Tabel. 4 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja
Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja
1 2 3
- - -
Jumlah -
45
Tabel. 5 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
1 2 3
425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan
Pengadilan (Peradilan)
Rp. 1.102.000,00
425233 Pendapatan Ongkos Perkara Rp. 5.970.000,00
425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp. 7.360.300,00
425231 Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
Rp. 275.000,00
Jumlah Rp. 14.707.300,00
46
BAB IV P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Magelang
telah menggambarkan pencapaian yang baik pada sebagian besar program yang telah
dibuat di Tahun 2019. Namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya susahnya penerapan IT di Pengadilan
Negeri Magelang yang disebabkan karena sedikitnya SDM yang memahami IT. Namun
hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Magelang dalam
mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal sesuai dengan visi dan misi yang telah
tersebut diatas yaitu dengan strategi diberlakukannya rangkap jabatan terhadap
beberapa pegawai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik.
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu
dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran,
karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat
ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu
sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program
B. SARAN
Dengan telah diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2019 ini, saran yang dapat diusulkan :
Diharapkan adanya penambahan pegawai dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
berkualitas dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan agar memperlancar dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka pencapaian visi dan misi
yang telah ditetapkan .
Menekankan kepada para Pegawai Pengadilan Negeri Magelang di dalam
melaksanakan tugas sehari-hari selalu berdasarkan SOP yang telah dibuat.
Adanya pembinaan/pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi
para Pegawai Pengadilan Negeri Magelang.
47
Diharapkan dengan LKjIP ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan khususnya di Pengadilan Negeri Magelang.
Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya dapat mengirimkan
berkas perkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menghindari
penumpukan perkara yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Magelang pada
akhir tahun.
48
LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI
49
50
51
LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA
52
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
Persentase Sisa Perkara
Perdata yang Diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100%
Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan
Catatan :
Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah
jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE
KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
Peradilan.
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
2. Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat
Waktu
Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan
Catatan :
Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat
waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama
dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
3. Persentase Perkara Yang Panitera Laporan Bulanan
53
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%
Jumlah Perkara yang Diputus
Catatan :
dan
Laporan Tahunan
4. Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% Jumlah Perkara Diputus
Catatan :
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang
putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu
triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
5. Index Kepuasan Pencari
Keadilan
Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan
Catatan :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan
Publik
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
6. Persentase Sisa Perkara
Pidana yang Diselesaikan
Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100%
Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun Lalu
Panitera Laporan Bulanan
dan
54
Catatan :
Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada
tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun
sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output
adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan.
SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan
Peradilan.
Laporan Tahunan
7. Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat
waktu
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan
Catatan :
Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan
berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2
tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama
dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
8. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
Persentase Salinan Putusan
yang Diterima oleh Para
Pihak Tepat Waktu
Jumlah Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara yang Diputus
Catatan :
Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
55
9. Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% Jumlah Perkara yang Telah Diputus
Catatan :
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah
perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun
berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
10. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
Catatan :
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
11. Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%
Jumlah Perkara Pidana Anak
Catatan :
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
12. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
100%
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
56
Penyelesaian
Perkara
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
Catatan :
13. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo
yang Diselesaikan
Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%
Jumlah Perkara Prodeo
Catatan :
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
14. Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
Catatan :
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
15. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Catatan :
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
16. Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap Putusan
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak
lanjuti (Dieksekusi)
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100%
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT
Panitera Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
57
Pengadilan
Catatan :
adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input
adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi
pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah
dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan
eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan
58
LAMPIRAN 3 : RENCANA KERJA TAHUNAN
59
RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
TAHUN 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
100 %
2. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
90 %
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
90 %
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
90 %
5. Index Kepuasan Pencari Keadilan
90 %
6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
100 %
7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
100 %
8. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
80 %
9. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
100 %
10. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
95 %
Magelang, Februari 2013
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Haruno Patriadi, SH. MH NIP. 19650920 198703 1 003
60
11. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
10 %
12. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
0 %
13. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
0 %
14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
1 %
15. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
80 %
16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100 %
Magelang, 3 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH NIP. 19681016 199212 1 001
61
RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
TAHUN 2020
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
100 %
2. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
90 %
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
90 %
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
90 %
5. Index Kepuasan Pencari Keadilan
90 %
6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
100 %
7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
100 %
8. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
80 %
9. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
100 %
10. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
95 %
Magelang, Februari 2013
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Haruno Patriadi, SH. MH NIP. 19650920 198703 1 003
Magelang, Februari 2013
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Haruno Patriadi, SH. MH NIP. 19650920 198703 1 003
62
11. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
10 %
12. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
0 %
13. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
0 %
14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
1 %
15. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
80 %
16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100 %
Magelang, 3 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH NIP. 19681016 199212 1 001
63
LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENSTRA 2015-2019
Magelang, Februari 2013
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Haruno Patriadi, SH. MH NIP. 19650920 198703 1 003
64
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
Instansi : Pengadilan Negeri Magelang Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Magelang yang Agung Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
No Tujuan Target
jangka
Menengah
(5 Tahun)
Sasaran Strategis Target
Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
100 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
90 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
90 % 90 % 90 % 90% 90 %
65
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
90 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
90 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
5. Index Kepuasan Pencari Keadilan
90 Index Kepuasan Pencari Keadilan
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
100 Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
100 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
80 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
9. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
100 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
66
10. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
95 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
11. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
10 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
12. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
0 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
13. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
0 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
0% 0 % 0 % 0 % 0 %
14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
1 Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
67
15. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
80 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
68
LAMPIRAN 5 : PKT 2020
69
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : SRI WAHYU WARDANI, SH
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : M. DJOHAN ARIFIN, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH
NIP. 19681016 199212 1 001
Magelang, 3 Januari 2020
Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang
SRI WAHYU WARDANI, SH. NIP. 19620609 198203 2 001
70
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : SRI YUDITIANI, SH.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Magelang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : M DJOHAN ARIFIN, SH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH
NIP. 19681016 199212 1 001
Magelang, 3 Januari 2020
Panitera Pengadilan Negeri Magelang
SRI YUDITIANI, SH.
NIP. 19640603 198903 2 002
71
RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
TAHUN 2020
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
100 %
2. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
90 %
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
90 %
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
90 %
5. Index Kepuasan Pencari Keadilan
90 %
6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
100 %
7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
100 %
8. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
80 %
9. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
100 %
10. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
95 %
11. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
10 %
72
12. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
0 %
13. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
0 %
14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
1 %
15. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
80 %
16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
100 %
Jumlah Anggaran kegiatan :
1. DIPA 01 ( 097890 ) : Rp. 6.000.159.000,- ( enam milyar seratus lima puluh sembilan ribu
rupiah).
2. DIPA 03 ( 099110 ) : Rp. 83.780.000,- ( delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh
ribu rupiah )
Magelang, 3 Januari 2020
Sekretaris
Pengadilan Negeri Magelang
SRI WAHYU WARDANI, SH.
NIP. 19620609 198203 2 001
73
LAMPIRAN 6 : SK TIM PENYUSUN LAKIP
74
PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB Jl. Veteran No. 1 Magelang
Telp. (0293) 362242 fax (0293) 362242 MAGELANG 56117
Email : [email protected] Website : www.pnmagelang.go.id
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Nomor : W12.U6/ 02 /OT.02.1/12/2019
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Menimbang
Mengingat
:
:
a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2019 pada satuan kerja
Pengadilan Negeri Magelang, dipandang perlu menunjuk Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun
anggaran 2019 pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang.
b. Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu
untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2019 pada Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Magelang.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah
Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di
75
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
:
:
:
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
dibawahnya ;
5. Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 ;
Memutuskan :
Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat
Keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 pada Satuan
Kerja Pengadilan Negeri Magelang dengan kedudukan sebagaimana
tersebut dalam lajur 5 lampiran Surat Keputusan ini.
Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Magelang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya ;
Magelang, 28 Desember 2019 Magelang, 2 Januari 2019 Ketua Pengadilan Negeri Magelang
MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH.
NIP. 19681016 199212 1 001
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : - Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;
76
Lamp Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W12.U6/02/OT.01.2/12/2019 Tanggal : 28 Desember 2019
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
KETUA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH
NIP. 19681016 199212 1 001
No Nama/NIP Gol. Jabatan Dalam Dinas Jabatan dalam Tim
1. M. Djohan Arifin, SH. NIP. 19681016 199212 1 001
IV/c Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Pelindung/ Penasehat
2. Sru Yuditiani, SH. NIP. 19640603 198903 2 002
IV/a
Panitera Ketua
3. Sri Wahyu Wardani, SH. NIP. 19620609 198203 2 001
IV/a Sekretaris Koordinator
Administrasi Umum
4. Roch Soeprijati, SH NIP. 19690528 199203 2 002
III/d Panitera Muda Pidana Koordinator
Administrasi Teknis
5. Dian Andayani, SH NIP. 19710118 199903 2 003
III/d
Plt. Panitera Muda Hukum
Anggota
6. Sumaryono, SH. NIP. 19670327 199303 1 003
III/d
Panitera Muda Perdata
Anggota
7. Dewi Santi, SE.MH NIP. 19830721 200912 2 005
III/c
Kasubag Umum dan Keuangan
Anggota
8. Sukaedi, SE NIP. 19740524 200503 1 001
III/d
Kasubag Kepegawaian dan Tata Laksana
Anggota
9. Muchamad Buchori, SH NIP. 19711119 199103 1 001
III/d
Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
Anggota/Operator
77