Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2016
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 1
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah senantiasa disampaikan kehadirat Allah SWT, karena
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 dapat diselesaikan.
LKj IP merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap
instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua
kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran dan realisasi
anggaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan
peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan
adanya optimalisasi peran aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam
mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Riau guna mewujudkan Good Governance
dan Clean Government.
Pekanbaru, Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
AHMAD HIJAZI, SE, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19670924 199403 1 009
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 1
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR………………………………………….……...…....…… i
DAFTAR ISI...............……………………………………….......….................. ii
DAFTAR TABEL......................................................................................... iii
DAFTAR GRAFIK........................................................................................ v
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum Organisasi…….……........….....…….. 1
1.2 Permasalahan Utama.........................……......………… 2
1.3 Struktur Organisasi…..………………….....………….….. 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis ......………………………............. 8
2.2 Pernyataan Misi.......……….....……….....……………..... 10
2.3 Tujuan dan Sasaran....................................................... 11
2.4 Perjanjian Kinerja........................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja organisasi……………...……………..... 14
3.2 Realisasi Anggaran...........................................…......... 65
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 2
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan.................................................................... 70
4.2 Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa
Mendatang...................................................................... 72
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 1
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan kinerja Instansi
Pemerintah.........................................................
14
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2016..................................... 16
Tabel 3.3 Tujuan I beserta Sasaran................................................ 20
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja 2016 – Sasaran Strategis 1............ 22
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 2............. 25
Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja 2016- Sasaran Strategis 3............. 28
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 4............. 29
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 5............. 31
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 6............. 34
Tabel 3.10 Nilai AKIP Setda Provinsi Riau Tahun 2015................... 35
Tabel 3.11 Tujuan II beserta Sasaran............................................... 37
Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 7............. 38
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 8............. 40
Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 9............. 44
Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 10........... 46
Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 11........... 48
Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 12........... 50
Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 13........... 54
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 14........... 57
Tabel 3.20 Tujuan III beserta Sasaran............................................. 59
Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 15........... 60
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 16........... 62
Tabel 3.23 Tujuan IV beserta Sasaran............................................. 63
Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 17........... 64
Tabel 3.25 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016..... 65
Tabel 3.26 Anggaran dan Realisasi pada Masing-masing Sasaran
Strategis. ........................................................................
68
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 2
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016..................................... 74
Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2016.................................. 77
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau dan Peraturan Gubernur
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif serta
menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Sekretaris
Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan seluruh SKPD;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
c. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis di seluruh SKPD;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan administratif di lingkungan
Sekretariat Daerah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas teknis di bidang hukum, organisasi, tata
laksana, reformasi birokrasi, kehumasan, keprotokolan dan persandian,
pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pelaksanaan
fungsi lainnya yang tidak menjadi tugas SKPD yang lain;
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 2
1.2 Permasalahan Utama
Adapun permasalahan utama Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang harus
diselesaikan dalam rangka mewujudkan pelayanan umum pemerintahan yang baik
dan bersih dalam rangka menjadikan Provinsi Riau sebagai Provinsi yang maju,
masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta
tersedianya lapangan kerja adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya peran Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur
pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintah Daerah.
2. Masih lemahnya aparatur dalam berkomitmen sesuai dengan Standard
Operasional Prosedur dalam menjalankan anggaran.
3. Belum maksimalnya penggunaan aparatur untuk menjalankan administrasi
perkantoran dan teknis bidang lainnya.
4. Kemampuan Sember daya Aparatur masih belum optimal dalam menjalankan
tugas-tugas yang dibebankan.
5. Tuntutan Pelayanan Publik yang prima belum optimal.
6. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sering
berubah–ubahnya peraturan Pemerintah Pusat.
7. Cepatnya perubahan, sehingga tuntutan masyarakat terhadap Profesionalisme
Aparatur Sekretariat Daerah semakin meningkat.
1.3 Struktur Organisasi
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat, sekretariat Daerah Provinsi Riau ditunjang dengan rincian struktur
organisasi sebagai berikut :
1. Staf Ahli
a. Bidang Hukum dan Politik
b. Bidang Pemerintahan
c. Bidang Pembangunan
d. Bidang Ekonomi dan Keuangan
e. Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 3
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
a. Biro Administrasi Pemerintahan Umum
1. Bagian Kepala Daerah, Hubungan antar Lembaga dan DPRD
a) Sub Bagian Kepala Daerah dan Pembinaan Perangkat
b) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga DPRD dan Asosiasi
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Dekosentrasi dan Kerjasama Daerah
a) Sub Bagian Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
di Daerah
b) Sub Bagian Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
c) Sub Bagian Kerjasama Daerah
3. Bagian Otonomi Daerah
a) Sub Bagian Desentralisasi dan Pengembangan Otonomi Daerah
b) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan
Daerah
c) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah
4. Bagian Pemerintahan Umum
a) Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Administrasi
b) Sub Bagian Pertanahan
c) Sub Bagian Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah
b. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1. Bagian Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a) Sub Bagian Sosial
b) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
a) Sub Bagian Kesehatan dan Keluaraga Berencana
b) Sub Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
c) Sub Bagian Perlindungan Anak dan Narkoba
3. Bagaian Pendidikan dan Keagamaan
a) Sub Bagian Pendidikan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 4
b) Sub Bagian Aktifitas Keagamaan
c) Sub Bagian Sarana Dan Prasarana Keagamaan
c. Biro Administrasi Kemasyarakatan
1. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa
b) Sub Bagian Perpolitikan
c) Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Bagian Pemuda dan Olahraga
a) Sub Bagian Kepemudaan
b) Sub Bagian Keolahragaan
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat
a) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan
b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
c) Sub Bagian Komunitas Adat Terpencil
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
a. Biro Administrasi Pembangunan
1. Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan
a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan
b) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
a) Sub Bagian Pelayanan
b) Sub Bagian Pemeliharaan Sistem
c) Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Program Provinsi dan Sektoral
a) Sub Bagian Pengendalian Proyek APBD
b) Sub Bagian Pengendalian Proyek APBN
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBD/APBN
4. Administrasi Layanan Pengadaan Barang atau Jasa
a) Sub Bagian Layanan Barang/Jasa
b) Sub Bagian Pengaduan dan Sanggah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 5
c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
b. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1. Bagian Pengembangan Perekonomian
a) Sub Bagian Koperasi dan UMKM dan Ekonomi Kreatif
b) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Industri
c) Sub Bagian Lembaga Perekonomian Pemerintahan dan Non
Pemerintahan
2. Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi
a) Sub Bagian Penanaman Modal Dan Promosi
b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah
c) Sub Bagian Kerjasama Ekonomi
3. Bagian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati
a) Sub Bagian Sumberdaya Hayati
b) Sub Bagian Sumberdaya Non Hayati
c) Sub Bagian Sumberdaya Buatan
4. Bagian Makro Ekonomi dan Informasi Perekonomian
a) Sub Bagian Informasi Perekonomian
b) Sub Bagian Regulasi dan Kebijakan Makro Ekonomi
c) Sub Tata Usaha Biro
4. Asisten Administrasi Umum
a. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
1. Bagian Produk Hukum Provinsi
a) Sub Bagian Peraturan Derah
b) Sub Bagian Peraturan Gubernur Dan Keputusan Gubernur
c) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah
2. Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum
a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
Kabupaten/Kota Wilayah I
b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
Kabupaten/Kota Wilayah II
c) Sub Bagian Penyuluhan Hukum
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 6
3. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
a) Sub Bagian Litigasi
b) Sub Bagian Non Litigasi
c) Sub Bagian Hak Asasi Manusia
4. Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah
a) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat Daerah
b) Sub Bagian Naskah Hukum Daerah
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
b. Biro Organisasi
1. Bagian Kelembagaan, Anjab dan ABK
a) Sub Bagian Kelembagaan Prvinsi dan Kabupaten/Kota
b) Sub Bagian Analisa Jabatan
c) Sub Bagian Analisa Beban Kerja
2. Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
a) Sub Bagian Standarisasi Kerja
b) Sub Bagian Sistem dan Prosedur
c) Sub Bagian Pelayanan Publik
3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas
a) Sub Bagian Reformasi Birokrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
b) Sub Bagian Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi
c) Sub Bagian Sistem Informasi Organisasi
4. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
a) Sub Bagian Kepegawaian
b) Sub Bagian Jabatan Fungsional
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
c. Biro Umum
1. Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gubernur
b) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur
dan Sekretaris Daerah
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 7
a) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah
b) Sub Bagian Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas Sekretariat
Daerah
c) Sub Bagian Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah
3. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
a) Sub Bagian Penatausahaan Barang Sekretaris Daerah
b) Sub Bagian Penerimaan, Penyimpanan dan Distribusi Barang
Sekretariat Daerah
c) Sub Bagian Pengadaan, Pengamanan dan Pemeliharaan
Sekretariat Daerah
4. Bagian Protokol dan Persediaan
a) Sub Bagian Protokol
b) Sub Bagian Akomodasi dan Transportasi
c) Sub Bagian Persediaan
d. Biro Hubungan Masyarakat
1. Bagian Pengumpulan Informasi
a) Sub Bagian Pendataan Informasi
b) Sub Bagian Penyaringan Informasi
c) Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Penyajian Informasi
a) Sub Bagian Hubungan Pers
b) Sub Bagian Dokumentasi
c) Sub Bagian Distribusi
3. Bagian Penerangan
a) Sub Bagian Bina Penyuluhan
b) Sub Bagian Bina Pemberitaan
c) Sub Bagian Bina Penertiban
4. Bagian Publikasi
a) Sub Bagian Audio Visual
b) Sub Bagian Publikasi
c) Sub Bagian Editor
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis
Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan
agar setiap Instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Strategic Planning) yang
diharapkan melalui rencana strategis masing masing SKPD. Sekretariat Daerah
merupakan salah satu SKPD yang mempunyai peran yang sentral dalam
pelaksanaan pemerintahan.
Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau disusun dalam
rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dengan mengacu pada konsep
visi dan misi Provinsi Riau, maka visi Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yaitu
“Terwujudnya Koordinasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang
Profesional, Akuntabel dan Kepastian Hukum”.
Maka penjelasan visi sebagai berikut:
1. Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
- Terwujudnya koordinasi dalam arti sebagai sarana saling
berkomunikasi dalam mencapai tujuan kebijakan Pemerintahan Pusat
Ke Provinsi, Provinsi Ke kabupaten, Kabupaten ke Kecamatan, dan
seterusnya.
- Pelayanan Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan
pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka
yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Aparatur Pemerintah disini adalah pegawai yang ada di Sekretariat
Derah Provinsi Riau, profesi adalah semua bidang pekerjaan.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 9
- Menciptakan pelayanan yang prima adalah suatu kewajiban bagi
aparatur. Pelayanan adalah jasa yang diberikan. Ukurannya adalah
rasa, indikatornya adalah tingkat kepuasan yang dilayani.
2. Terwujudnya Profesional dan Akuntabilitas
- Profesional adalah bila melakukan pekerjaan dengan kualitas tinggi,
Profesional menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar “bekerja” juga
menuntut pemenuhan standar tertentu. Menjadi profesional tak hanya
membutuhkan keahlian tinggi, juga membutuhkan kesungguhan dalam
bekerja. Untuk terwujudnya aparatur yang profesional dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu dilakukan
peningkatan kapasitas aparatur baik dalam pengetahuan, wawasan
maupun keahlian dengan mengikuti pendidikan dan latihan formal,
workshop, bimbingan teknis dan lainnya. Disamping itu menumbuhkan
kesadaran dan meningkatkan kedisiplinan yang tinggi didalam diri
setiap pegawai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai
negeri sipil adalah hal yang dianggap penting. Dengan diterapkannya
hal tersebut diatas diharapkan aparatur yang ada di Sekretariat Daerah
Provinsi Riau mampu menjadi profesional dalam pelaksanaan tugasnya
pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan
konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks
organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik
yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan
kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan
dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah,
harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka
pemenuhan hak-hak publik.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 10
3. Meningkatkan Kepastian Hukum
- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah
diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat
administrasi negara.
2.2 Pernyataan Misi
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut :
Misi Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah:
1. Mengoptimalisasikan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian
administrasi pembangunan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
transparan dan akuntabel.
2. Optimalisasi penataan dan pembinaan sektor ekonomi dan SDA Daerah serta
pelayanan administrasi perekonomian pada setiap sektor ekonomi.
3. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat
secara Profesional, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan
teknologi.
4. Memberikan pelayanan informasi secara professional, efektif, efisien, dan
akuntabel.
5. Menetapkan kebijakan pengembangan Kesejahteraan Rakyat yang sinergis
dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pemerintah
kabupaten/kota.
6. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah, Kepastian Hukum Dan
Perlindungan Hak Asasi Manusia.
7. Menyelenggarakan tugas dan pelayanan umum pemerintahan yang bersinergi
dan terkoordinasi.
8. Meningkatkan Kualitas Organisasi Pemerintahan menjadi terdepan sesuai
dengan Reformasi Birokrasi.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 11
9. Menetapkan kebijakan dan koordinasi pengembangan Kemasyarakatan yang
sinergis dan terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dengan
pemerintah kabupaten/kota.
2.3 Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai visi dan misi Setda Provinsi Riau, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun 5 tahun sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemantapan
reformasi birokrasi.
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota.
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Sasaran 6 : Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tujuan 2 : Mewujudkan Kebijakan Umum Pemerintah yang
Berorientasi pada Kepentingan Publik
Sasaran 7 : Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang Sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi
Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba.
Sasaran 9 : Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa
dan politik
Sasaran 10 : Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan
Masyarakat dan Komunitas Adat
Sasaran 11 : Meningkatkan Pengembangan Perekonomian
Sasaran 12 : Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber
Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan
Sasaran 13 : Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dari
Dana APBD dan APBN
Sasaran 14 : Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang
Transparan dan Akuntabel
Tujuan 3 : Terwujudnya Profesionalisme Aparatur dalam
Penyelengaraan Administrasi dan Kebijakan Pemerintah
Sasaran 15 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan
Rumah Tangga Pimpinan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 12
Sasaran 16 : Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat
Daerah
Tujuan 4 : Terwujudnya Transparansi Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah
Sasaran 17 : Peningkatan Pelayanan Informasi Kehumasan yang Cepat,
Tepat dan Akurat
2.4 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Sekretariat Provinsi Riau merupakan dokumen yang
berisikan penugasan dari Gubernur Provinsi Riau Kepada Sekretaris Daerah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Sekretaris
Daerah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanat atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Sekretaris Daerah Provinsi
Riau) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Riau) untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencampaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Daerah Provinsi Riau pada
tahun 2016 melakukan perjanjian kinerja dengan Gubernur Provinsi Riau untuk
mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016, Sekretaris Daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 13
Provinsi Riau melaksanakan 35 program yang didukung oleh APBD Provinsi Riau
sebesar Rp 315.822.998.994.- (Tiga ratus lima belas milyar delapan ratus dua puluh
dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh
empat rupiah).
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 8
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj
IP) Sekretriat Daerah Provinsi Riau sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan
Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Riau.
Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran
antara yang diukur dengan alat ukurnya. Pertanggung jawaban pengukuran yang
diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana
kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai
piranti perencanaan yang telah dibuat.
LKj IP adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap
instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka
menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
No Skala Capaian Kinerja Kategori
1 Lebih dari 100 % Sangat baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 9
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, maka pengukuran kinerja secara
kuantitatif dapat diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi selama satu
tahun dengan rumus sebagai berikut :
Sedangkan Persentase Perbandingan terhadap Capaian Tahun 2016 dihitung
dengan rumus sebagai berikut :
Persentase Capaian terhadap Target Akhir Renstra dihitung dengan rumus sebagai
berikut:
Catatan: Rumus berlaku untuk indikator dengan data kuantitatif
Pada tahun 2016, Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan
program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian
Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 dan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Riau, terdapat 17 sasaran strategis yang harus
diwujudkan pada tahun ini, yaitu:
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 8
Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
1. Nilai Predikat LPPD 10 Besar 14 60%
2. Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Kabupaten/Kota
50 % 80% 160%
3. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota
1 Dokumen
(Laporan)
0 0%
2. Meningkatkan
Kualitas Produk
Hukum Provinsi
dan Kab/Kota
4. Jumlah Peraturan Daerah yang diharmonisasi
19 Perda 16 Ranperda 84,21%
5. Jumlah Peraturan Gubernur yang diharmonisasi
60 Pergub 112 Pergub 186,67%
6. Jumlah Keputusan Gubernur yang diharmonisasi
900 Kepgub 1239 Kepgub 137,67%
3 Meningkatkan
Fasilitas Bantuan
Hukum dan HAM
7. Jumlah Gugatan/Perkara yang ditangani
20 Perkara 6 Perkara 30%
4. Meningkatkan
Kualitas
Kelembagaan
Perangkat
Daerah
8. Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
43 SKPD 43 SKPD 100%
5. Meningkatkan
Kualitas
Ketatalaksana
Perangkat
Daerah.
9. Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14 SKPD 14 SKPD 100%
10. Jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap SPP
5 SKPD 2 SKPD 40%
6. Penguatan
terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah.
11. Nilai AKIP B D -100%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 9
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7. Meningkatkan
Kualitas
Penanganan
masalah Bidang
Sosial, Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
12. Jumlah kebijakan tentang permasalahan Sosial.
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 20%
13. Jumlah kebijakan tentang Permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 25%
8. Meningkatnya
Kualitas
Penanganan
masalah bidang
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana serta
permasalahan
perlindungan
anak dan
narkoba
14. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB
1 Rekomendasi 1 Draft Pergub 75%
15. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 40%
16. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 45%
9. Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
dalam Kesatuan
Bangsa dan
Politik
17. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Dokumen Implementasi
Kebijakan
85%
10. Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
dalam
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Komunitas Adat
18. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan Masyakat
1 Dokumen 1 Draft SK
Gubernur
75%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 10
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11. Meningkatkan
Pengembangan
Perekonomian
19. Jumlah data dan rekomendasi Kebijakan KUMKM dan ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100%
20. Jumlah data dan rekomendasi penataan non pemerintah
1 Data dan
Rekomendasi
1 Data dan
Rekomendasi
100%
12. Meningkatkan
pemanfaatan
Sumber Daya
Alam Hayati,
Sumber Daya
Alam Non Hayati
dan Sumber Daya
Buatan
21. Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan Provinsi Riau
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100%
22. Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100%
13. Terselenggaranya
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan dari
Dana APBD dan
APBN
23. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Prov. Riau
80%
84,37% 105,46%
24. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Prov. Riau
80% 70% 87,5%
25. Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi
80% 100% 125%
14. Terselenggaranya
Proses
Pengadaan
Barang dan Jasa
yang Transparan
dan Akuntabel
26. Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE
1500 Paket 1163 Paket 77,53%
27. Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
80 Aparatur 53 Aparatur 66,25%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 11
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
28. Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE
43 SKPD 43 SKPD 100%
15 Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Administrasi Tata
Usaha dan
Rumah Tangga
Pimpinan
29. Persentasi Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan
100% 100% 100%
16 Meningkatkan
Layanan
Pengelolaan
Keuangan
Sekretariat
Daerah
30. Jumlah SPM yang diterbitkan
3500 SPM 1233 SPM 35,23%
31. Jumlah Persetujuan Verifikasi Dokumen Pertanggung Jawaban
3500
Persetujuan
935
Persetujuan
26,71%
17 Peningkatan
Pelayanan
Informasi
Kehumasan yang
cepat, tepat dan
akurat
32. Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa
- Photo
- Buku - DVD - CD - Majalah
- 6 Paket
Studio foto
- 1200
Foto,10R
- 2160
foto,4R
- 3300 buku
- 247 DVD
- 100 CD
- 12 edisi
2000
eksemplar
- 0 Paket
Studio Foto
- 4380 Foto
10R
- 4260 foto
4R
- 2720 buku
- 247 DVD
- 100 CD
- 6 Edisi
2000
eksemplar
- 0%
- 365%
- 197,22%
- 82,42%
- 100%
- 100%
- 50%
33. Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang dipublikasikan di Media Massa Melalui TV, Radio, Koran, dan Online
- 12 bulan - 263 Galeri
Foto
- 12 bulan - 322 Galeri
Foto
- 122,43%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 12
Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :
I. Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan
penyelenggaraaan pemerintahan daerah serta pemantapan reformasi
birokrasi dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) sasaran strategis dengan 33
(tiga puluh tiga) indikator kinerja.
Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tesebut akan diuraikan sebagai berikut.
Tabel 3.3. Tujuan I beserta Sasaran
Tujuan I Sasaran
Meningkatnya kualitas
kelembagaan,
ketatalaksanaan dan
penyelenggaraaan
pemerintahan daerah serta
pemantapan reformasi
birokrasi
1 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah
2 Meningkatnya kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota
3 Meningkatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM
4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
5 Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
6 Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 13
Sasaran Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Otonomi
Daerah diukur melalui indikator predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD). LPPD adalah kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan
kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan
evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 tahun 2008. Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara terukur, dan melibatkan
beberapa Kementerian/LPNK (Kemendagri, Kemen PAN-RB, BPS, dan LAN)
terhadap Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dari hasil
evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik
di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksanaan kebijakan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui informasi kinerja
yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekeretariat
Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap
Laporan Penyelenggara yang dilaksanakan tahun 2014 merupakan Penetapan
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggara Pemerintah secara Nasional tahun
2012. Peringkat dan status kinerja pada EKPPD terbagi atas :
a. 3 (tiga) besar Penyelenggaraan Pemerintah Propinsi yang berprestasi paling
tinggi secara nasional
b. 10 (sepuluh) besar Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang berprestasi
paling tinggi secara nasional
c. 10 (sepuluh) besar Penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang berprestasi paling
tinggi secara nasional
Sehingga Persentase Perbandingan terhadap Capaian Tahun 2013 adalah
sebesar -50%. Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Tahun 2014 (Peringkat LPPD
Sasaran Strategis 1:
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 14
Tahun 2012) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor
120-251 Tahun 2014 menempatkan Provinsi Riau pada peringkat 25 (status sedang)
dari 33 provinsi. Sedangkan Predikat LPPD Pemerintah Provinsi Tahun 2013
(Peringkat LPPD Tahun 2011) berada pada peringkat 16 (status tinggi) sesuai yang
tertera pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120-2818 Tahun 2013.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Otonomi
Daerah
1. Nilai Predikat LPPD 10 Besar 14 besar* 60%*
11 Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Kabupaten/Kota
50 % 80% 160%
12 Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota
1 Dokumen
(Laporan)
0 0
Dalam pengukuran kinerja terdapat penyesuaian terhadap target. Pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Nilai Predikat
LPPD, Persentase Predikat LPPD sangat tinggi Kabupaten/Kota dan Jumlah
rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota. Secara umum capaian
indikator pada sasaran meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah otonomi
daerah dapat dicapai sesuai target.
Sementara untuk nilai predikat LPPD tahun 2016 belum dilakukan penilaian.
Pada tahun 2015 peringkat LPPD Provinsi Riau berda pada posisi 14 dari 34 provinsi
skala Nasional. Untuk LPPD Provinsi Riau tahun 2016 telah dilakukan evaluasi dan
validasi oleh Tim Nasional EKPPD akan tetapi hasilnya belum ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri dan biasanya diumumkan pada bulan April Tahun 2017
pada waktu peringatan hari Otonomi Daerah, dengan prediksi LPPD Provinsi Riau
Tahun 2016 berada pada peringkat 8 dari 34 Provinsi Skala Nasional.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 15
Dari indikator kedua yaitu persentase predikat LPPD sangat tinggi
Kabupaten/Kota untuk predikat LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2016 belum
diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri akan tetapi nilai dan status LPPD
Kabupaten/Kota pada Tahun 2016 sangat tinggi.
Terkait jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota tidak
ada rekomendasi yang dikeluarkan Tim Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD
terkait evaluasi dan validasi data Kabupaten/Kota.
Pencapaian sasaran 1 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan dengan kegiatan antara lain adalah:
1. Penyusunan LPPD Provinsi Riau dengan Realisasi anggaran sebesar Rp
344.596.500,00,- atau 84,62% dari total pagu sebesar Rp 407.222.150,00,-.
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen LPPD Provinsi Riau yang
diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI.
2. Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Provinsi Riau dengan tujuan
untuk mengetahui kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pembina LPPD Pengisian IKK SKPD Provinsi dan 12
Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp 166.522.950,00,-
atau 97,22% dari total pagu sebesar Rp 171.278.957,00,-. Output dari kegiatan
ini adalah tersusunnya buku IKK LPPD Provinsi Riau yang diserahkan kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI.
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi
Riau dengan realisasi sebesar Rp 219.656.000,00 atau 91,27% dari total pagu
sebesar Rp 254.983.000,00.
Di dukung juga oleh Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah dengan kegiatan antara lain
adalah:
1. Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisi anggaran
sebesar Rp 136.841.100,00,- atau 96,11% dari total pagu sebesar Rp
146.894.651,91,-.
2. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan realisi anggaran sebesar Rp
239.668.976,00,- atau 93,26% dari total pagu sebesar Rp 256.990.001,00,-.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 16
3. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat Se-Provinsi Riau dengan realisi
anggaran sebesar Rp 247.613.000,00,- atau 97,84% dari total pagu sebesar
Rp 253.076.376,00,-.
Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintah otonomi daerah diantaranya:
1. SKPD terlambat menyampaikan laporan Program/Kegiatan yang dikelola
sehingga penyusunan LPPD Provinsi menjadi terhambat.
2. Kabupaten/Kota juga terlambat menyampaikan data pendukung, sehingga
menghambat penyusunan LPPD Provinsi.
3. Data yang dimaksud tersebut di atas harus disertai data pendukung yang benar
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sangat penting untuk
mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
4. Aspek Tingkat Capaian Kinerja untuk IKK Provinsi sangat penting karena memiliki
bobot penilaian yang paling tinggi dan dukungan data SKPD dan
Kabupaten/Kota harus benar.
Sasaran Meningkatnya kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota
diukur dari 3 indikator yaitu jumlah Peraturan Daerah yang diharmonisasi, jumlah
Peraturan Gubernur yang diharmonisasi dan jumlah Keputusan Gubernur yang
diharmonisasi. Fungsi mengukur ketiga indikator ini adalah untuk mengetahui
informasi mengenai Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur,
Kabupaten/Kota, dan Naskah Hukum yang menjadi landasan formal setiap kebijakan
di Provinsi Riau.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya kualitas Produk
Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja
sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya kualitas Produk Hukum Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 17
Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
%
Perbandinga
n terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
kualitas Produk
Hukum Provinsi dan
Kab/Kota
Jumlah Peraturan
Daerah yang
diharmonisasi
19 Perda 16
Ranperda
84,21% -
Jumlah Peraturan
Gubernur yang
diharmonisasi
60
Pergub
112
Pergub
186,67% 100,90%
Jumlah Keputusan
Gubernur yang
diharmonisasi
900
Kepgub
1239
Kepgub
137,67% 136,30%
Gambar 3.1
Jumlah Produk Hukum yang Di Hasilkan Oleh Biro Hukum Setda Provinsi Riau
Secara umum capaian indikator pada Meningkatnya Kualitas Produk Hukum
Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dicapai sesuai target.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 18
Capaian kinerja jumlah produk hukum yang diharmonisasi pada tahun 2016
mencapai 136.18% dengan 16 Draft Peraturan Daerah (84,21%), 112 Peraturan
Gubernur Riau ( 186,67%) dan 1239 Keputusan Gubernur (136,30%).
Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran/target kinerja adalah
sebagai berikut.
1. Melakukan inventarisasi Ranperda sesuai dengan Propemperda
2. Melakukan penyelarasan Naskah Akademik dan Harmonisasi Ranperda
3. Melaksanakan rapat pembahasan Ranperda dengan instansi pengusul dan
instansi terkait lainnya.
4. Melakukan koordinasi dengan DPRD
5. Mengikuti Rapat Pansus dan Rapat Kerja dengan DPRD berkaitan dengan
pembahasan Ranperda
6. Melakukan konsultasi Ranperda ke Kementerian Dalam Negeri
7. Melakukan study orientasi ke daerah lain untuk mendapatkan masukan sebagai
pembanding materi maupun Ranperda.
Sedangkan kendala/hambatan dalam mencapai sasaran/target kinerja
tersebut adalah sebagai berikut.
1. Koordinasi dengan DPRD terkait dengan jadwal pembahasan Ranperda sangat
sulit
2. SKPD pengusul lambat dalam menyampaikan naskah akademik dan draft
Ranperda
Adapun solusi yang akan dilakukan di tahun depan untuk mengatasi masalah
tersebut adalah sebagai berikut.
1. Melakukan upaya untuk mendapatkan jadwal pembahasan Ranperda di DPRD
secepat mungkin
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala SKPD pengusul dan melibatkan
Sekretaris Daerah sebagai pimpinan rapat.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Jumlah Peraturan
Daerah yang Telah di Harmonisasi adalah sebesar Rp 383.737.487,- atau 89,01%
dari total pagu sebesar Rp 431.102.267,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya sebesar 10,99% dari pagu yang ditentukan. Keberhasilan
pencapaian Jumlah Produk Hukum Provinsi yang Telah di Harmonisasi tidak terlepas
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 19
dari pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan melalui
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau,
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau) Wilayah I,
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau) Wilayah II,
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan
Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau) Wilayah I,
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan
Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau) Wilayah II,
Rapat Koordinasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se Provinsi Riau dan Sosialisasi
Perda Bantuan Hukum.
Sementara untuk penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian
jumlah Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Riau yang telah diharmonisasi
adalah sebesar Rp 117.554.400,-atau 92,16% dari total pagu anggaran Rp
127.591.400,- dengan efisiensi anggaran sebesar 7,84%. Keberhasilan pencapaian
Jumlah Produk Hukum Provinsi yang Telah di Harmonisasi tidak terlepas dari
pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan melalui Kegiatan
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau, Bimtek
Penyusunan Peraturan Gubernur Dan Keputusan Gubernur, dan Fasilitasi Konsultasi
Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau.
Sasaran Meningkatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM merupakan
sasaran kinerja baru bagi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Sasaran ini diukur melalui indikator jumlah gugatan/perkara yang ditangani.
Sasaran Strategis 3:
Meningkatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 20
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Fasilitas
Bantuan Hukum dan HAM dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai
berikut:
Tabel 3.6.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan
Fasilitas Bantuan
Hukum dan HAM
Jumlah
Gugatan/Perkara
yang ditangani
20
Perkara
6 Perkara 30% -
Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatkan fasilitas bantuan
hukum dan HAM masih belum dapat target. Adapun perkara yang ditangani oleh
Biro Hukum Setda Provinsi Riau pada Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) perkara
Perdata dan 3 (tiga) perkara Tata Usaha Negara yaitu :
- Perkara Perdata Nomor : 302/PDT.6/2016/PN.Pbr pada proses mediasi di
Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- Perkara Perdata Nomor : 64/PDT.6/2016/PN.Pbr pada proses penyelesaian
Tingkat Kasasi di MA.
- Perkara Perdata Nomor : 156/BTH/2016/PN.Pbr pada proses penyelesaian
Tingkat Kasasi di MA.
- Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 28/TUN/2016/PT.TUN.Pbr telah putus dan
dinyatakan Incraht
- Perkara TUN Nomor : 29/TUN/2016/PT.TUN.Pbr telah putus dan dinyatakan
Incraht
- Perkara TUN Nomor : 37/TUN/2016/PT.TUN.Pbr pada proses kesimpulan akhir.
Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran
Meningkatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM adalah sebesar Rp
179.993.473,00 atau sebesar 91,17% dari total pagu anggaran Rp 197.431.659,00.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 21
Sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah diukur
melalui indikator Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Jumlah
SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah SKPD yang tugas pokok dan
fungsinya tidak tumpang tindih dengan SKPD lainnya. Fungsi mengukur indikator ini
adalah untuk mengetahui informasi penataan dan penguatan instansi di Pemerintah
Provinsi Riau. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Kualitas
Kelembagaan Perangkat Daerah dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja
sebagai berikut:
Tabel 3.7.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian Tahun
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan
Kapasitas
Kelembagaan
Perangkat Daerah
Persentase SKPD
yang tepat fungsi
dan tepat ukuran
43 SKPD 43 SKPD 100% 100%
Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatkan kapasitas
kelembagaan perangkat daerah dapat dicapai sesuai target.
Capaian kinerja pada Jumlah SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
dihitung berdasarkan realisasi peraturan gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi
(Uraian Tugas) Organisasi Perangkat Daerah/SKPD. Realisasi target SKPD yang
sesuai dengan Pergub uraian tugas yaitu 43 SKPD atau 100%. Sehingga rata-rata
capaian sasaran Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun
2016 adalah 100%. Rata-rata capaian sasaran tersebut apabila dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2015 adalah sama yaitu 100% karena pada tahun
sebelumnya seluruh SKPD sebanyak 51 SKPD telah tepat fungsi dan tepat ukuran.
Sasaran Strategis 4 :
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 22
Pencapaian tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur
Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau tentang OPD di lingkungan Pemerintah
Provisni Riau sebanyak 43 Peraturan Gubernur.
Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanan Program dan kegiatan
yang mendukung peningkatan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah pada Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu Program Penataan Kelembagaan
dengan kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota
Se-Provinsi Riau dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp
91.916.800,00 atau 82,25% dari total pagu sebesar Rp 111.746.828,76.
2. Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi Dan Kab/Kota Se Provinsi Riau dengan
penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp 96.130.950,00 atau 60,30%
dari total pagu sebesar Rp 159.418.038,00.
3. Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kab/Kota Se Provinsi Riau dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar
Rp 80.866.800,00 atau 77,38% dari total pagu sebesar Rp 104.509.988,00
4. Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan penggunaan sumber daya
keuangan sebesar Rp 104.827.875,00 atau 23,78% dari total pagu sebesar Rp
440.769.150,00
5. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Organisasi
dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp 124.472.625,00 atau
72,26% dari total pagu sebesar Rp 172.249.316,00
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 23
Sasaran Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah diukur
melalui indikator jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan predikat
kepatuhan tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.8.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan
Kualitas
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Jumlah SKPD yang
dilakukan
pembinaan
penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
14 SKPD 14 SKPD 100% 100%
Jumlah SKPD
Provinsi yang
mendapatkan
predikat kepatuhan
tinggi terhadap
SPP
5 SKPD 2 SKPD 40% -
Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatkan kualitas
ketatalaksanaan perangkat daerah dapat dicapai sesuai target.
Pencapaian indikator Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 14 SKPD di lingkungan Pemerintah
Sasaran Strategis 5 :
Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 24
Provinsi Riau. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program
Penataan Kelembagaan dengan kegiatan antara lain adalah:
1. Pembinaan SOP Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 185.142.400,00 atau 84,11% dari total pagu sebesar Rp
220.126.737,08,-.
2. Penyusunan SOP SKPD Provinsi Riau dengan realisasi anggaran sebesar Rp
226.672.100,00 atau 67,93% dari total pagu sebesar Rp 333.665.645,00.
Sementara untuk indikator Jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan predikat
kepatuhan tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dari target 5 SKPD hanya 2
SKPD yang mendapat predikat kepatuhan tinggi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Tahun 2016 yaitu Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nilai 91,90 dan Badan Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi dengan nilai 87 dengan zona kepatuhan berada dalam zona hijau
atau predikat tinggi dengan nilai berkisar antara 81-100.
Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian jumlah SKPD
yang mendapat nilai kepatuhan tinggi adalah sebagai berikut.
1. Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
2. Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Se Provinsi Riau
3. Melaksanakan koordinasi mengenai Standar Pelayanan Publik dengan
Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Provinsi Riau.
4. Penguatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada SKPD di Provinsi
Riau
Penggunaan sumber daya keuangan dalam peningkatan indikator jumlah
SKPD yang mendapatkan predikat tinggi dilaksanakan melalui Program Pelayanan
Publik melalui kegiatan :
1. Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Se Provinsi Riau dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 525.590.730,00 atau sebesar 93,71% dari total
pagu anggaran Rp 560.866.428,93
2. Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik se Provinsi Riau dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 120.751.731,00 atau sebesar 42,01% dari total anggaran Rp
287.420.022,00
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 25
3. Rapat koordinasi pelayanan publik Se Provinsi Riau dengan realisasi sebesar Rp
142.450.600,00 atau sebesar 79,66% dari total anggaran sebesar Rp
178.823.626,04
4. Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Provinsi Riau dengan realisasi
sebesar Rp 158.289.100,00 atau 50,5% dari total pagu anggaran sebesar Rp
313.416.627,21
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Sasaran Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
diukur melalui indikator Nilai/Predikat AKIP.
Predikat AKIP Setda adalah hasil dari proses pelaksanaan evaluasi dengan
rincian interprestasi dan karakteristik instansinya. Pada dasarnya setiap kali
dilakukan evaluasi kinerja akuntabilitas oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), disampaikan laporan awal/pendahuluan
hasil evaluasi secara informal kepada instansi pemerintah yang dievaluasi agar
dapat ditindaklanjuti. Jika mekanisme ini dipatuhi semua pihak maka akan terjadi
proses perbaikan secara terus-menerus dalam instansi pemerintah. Hasil akhir
evaluasi selanjutnya disampaikan secara formal melalui surat keputusan Menteri
Negara PAN dan RB yang disertai peringkat (rating) hasil evalusi.
Sasaran Strategis 6 :
Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 26
Fungsi dari mengukur indikator Peningkatan Predikat AKIP Setda adalah
untuk mengetahui informasi kelemahan dalam penerapan SAKIP, memberikan saran
perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas
instansi pemerintah, menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan
penetepan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.9.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penguatan
Terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Nilai AKIP B D -100% -
Secara umum capaian indikator pada sasaran Penguatan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat dicapai sesuai target.
Indikator dari sasaran penguatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
tidak dapat dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya dikarenakan indikator
penilaian yang berbeda.
Capaian Indikator kinerja Nilai AKIP Setda Tahun 2016 dilihat dari nilai AKIP
Setda pada tahun 2015 yaitu 20,20 dengan predikat D atau Sangat Kurang.
Pencapaian ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan
penilaian Akuntabilitas Kinerja Setda dilihat dari beberapa faktor yaitu :
1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 27
Dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Inspektorat Provinsi
Riau dengan rincian nilai sebagai berikut.
Tabel 3.10.
Nilai AKIP Setda Provinsi Riau Tahun 2015
No. Uraian Bobot Nilai
1 Perencanan Kinerja 30 8,84
2 Pengukuran Kinerja 25 2,81
3 Pelaporan Kinerja 15 6,27
4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal
10 0
5 Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
20 2,28
Jumlah 100 20,20
Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen
manajemen kinerja yang dievaluasi terhadap Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hasil
tersebut sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa catatan
dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektoran Provinsi Riau diantaranya :
1. Renstra belum dipublikasikan
2. Indikator tujuan belum memenuhi kriteria indikator yang baik
3. Sasaran pada Renstra belum berorientasi hasil
4. Indikator kinerja sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
5. Dokumen restra belum selaras dengan dokumen RPJMD
6. Perjanjian kinerja belum menyajikan IKU
7. Laporan kinerja belum diupload ke website
8. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan
9. Belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta
hambatannya
10. Target belum dapat dicapai
11. Capaian kinerja belum baik dari tahun sebelumnya
12. Informasi mengenai kinerja tidak diandalkan
Adapun rekomendasi evaluasi terhadap hasil Akuntabilitas Sekretariat Daerah
Provinsi Riau adalah sebagai berikut.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 28
1. Untuk perencanaan kinerja
- Renstra supaya dipublikasikan melalui website
- Merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria indikator
yang specific, measurable, achievable, reliable, dan timely bond (SMART).
- Sasaran supaya berorientasi hasil
- Menyelaraskan dokumen Renstra dengan dokumen RPJMD
- Dokumen perjanjian kinerja supaya selaras dengan RPJMD dan Renstra
- Rencana aksi atas kinerja supaya dimonitor pencapaiannya secara berkala
2. Pengukuran Kinerja
- Supaya mempedomani IKU Pemerintah Provinsi dalam menyusun IKU
organisasi
- Melakukan pengumpulan data kinerja yang handal
3. Pelaporan kinerja
- Laporan kinerja supaya diupload ke dalam website
4. Evaluasi Kinerja Internal
- Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta
hambatannya
5. Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi
- Meningkatkan capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan
dengan menyajikan informasi yang dapat diandalkan serta selaras dengan
sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk Peningkatan Predikat AKIP Setda
adalah sebesar Rp 55.742.700,00 atau 66,27% dari total pagu sebesar Rp
84.114.000,00 yakni melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Penetapan
Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj IP).
II. Tujuan Mewujudkan Kebijakan Umum Pemerintah yang Berorientasi pada
Kepentingan Publik dijabarkan dalam 8 (delapan) sasaran strategis dengan
17 (tujuh belas) indikator kinerja.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 29
Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut.
Tabel 3.11.
Tujuan II beserta Sasaran
Tujuan II Sasaran
Mewujudkan Kebijakan
Umum Pemerintah yang
Berorientasi pada
Kepentingan Publik
7 Meningkatkan kualitas Penanganan masalah bidang sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi
8 Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang
Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga
Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan
narkoba
9 Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan
bangsa dan politik
10 Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemberdayaan
masyarakat dan komunitas adat
11 Meningkatkan Pengembangan Perekonomian
12 Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati,
Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan
13 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari
Dana APBD dan APBN
14 Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang
Transparan dan Akuntabel
Sasaran Meningkatkan kualitas Penanganan Masalah Bidang Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi diukur melalui indikator Jumlah Kebijakan tentang
Permasalahan Sosial dan Jumlah Kebijakan tentang permasalahan tenaga kerja dan
transmigrasi.
Kebijakan tentang permasalahan Sosial adalah strategi, tindakan, atau
rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Fungsi
Sasaran Strategis 7 :
Meningkatkan kualitas Penanganan Masalah Bidang
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 30
mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui informasi jumlah kebijakan yang
yang mengusahakan adanya kesetaraan diantara warga masyarakat dalam
mewujudkan kesejahteraannya.
Perbedaan latar belakang dan kondisi antar warga masyarakat sering kali
mengakibatkan posisi dan kesempatan mereka tidak sama. Hal itu mengakibatkan
warga masyarakat dengan latar belakang dan kondisi tertentu akan
termarginalisasi/terabaikan dan mengalami masalah dalam mewujudkan
kesejahteraannya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu,
dibutuhkan peranan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang dapat
mendukung kelompok ini memenuhi kesejahteraannya.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.12.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 7
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan
kualitas Penanganan
masalah bidang
sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi
Jumlah
Kebijakan
tentang
permasalahan
Sosial
1
Rekomendasi
0
Rekomendasi
20% 21,05%
Jumlah
Kebijakan
tentang
Permasalahan
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1
Rekomendasi
0
Rekomendasi
25% 26,31%
Secara umum capaian indikator pada Meningkatkan kualitas Penanganan
masalah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi belum dapat dicapai sesuai
target. Hal ini dikarenakan setelah diadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait,
tidak ada kebijakan/Pergub yang dikeluarkan untuk Tahun 2016 oleh Biro
Kesejahteraan Rakyat.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 31
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 realisasi indikator kinerja ini
menurun karena pada tahun sebelumnya telah disusun draft Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Peraturan
Gubernur ini bertujuan menjadi pedoman dalam perlindungan dan pemenuhan hak-
hak setiap penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
Peraturan Gubernur tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut :
1. Kesamaan Kesempatan Pendidikan
2. Persyaratan dan Kualifikasi Pekerjaan
3. Kesempatan dan Bantuan Usaha
4. Persyaratan Teknis Aksesibilitas
5. Tata Cara Penilaian Sarana dan Prasarana Tranportasi
6. Ketentuan Penyelenggaraan Rehabilitasi
7. Ketentuan Pemberian Bantuan Sosial
8. Tata Cara dan Persyaratan Perlindungan dan Pelayanan
9. Tata Cara Partisipasi
10. Pelaksanaan Seleksi Komite
11. Insentif dan Penghargaan
12. Pembiayaan Organisasi Penyandang Disabilitas
13. Tata Penyediaan Pelayanan Pendampingan
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan
dengan target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam RENSTRA rata-rata
telah tercapai 23,75%, mengingat tipe perhitungan indikator Sasaran Strategis 5
bersifat kumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode renstra adalah 4
kebijakan.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian indikator ini adalah
sebesar Rp 7.762.000,- atau 4,55% dari total pagu Rp 170.508.610,- artinya
pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan di bidang Sosial belum dapat terealisasi
dengan baik.
Pada Indikator Jumlah Kebijakan tentang Permasalahan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi juga masih belum mencapai target. Karena dari hasil koordinasi yang
dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan SKPD terkait belum
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 32
ada kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur
terkait Permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disusun pada Tahun
2016.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian indikator ini adalah
sebesar Rp 15.938.000,- atau sebesar 14,68% dari total pagu anggaran Rp
108.562.500,- artinya kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan
Tranmigrasi juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan,
Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan
perlindungan anak dan narkoba diukur melalui indikator kinerja Jumlah Kebijakan
tentang Permasalahan Kesehatan dan KB, jumlah kebijakan tentang permasalahan
pemberdayaan perempuan dan Jumlah Kebijakan tentang Permasalahan
Perlindungan Anak dan Narkoba.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.13.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 8
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
Kualitas
Penanganan
masalah bidang
Kesehatan,
Pemberdayaan
perempuan dan
Jumlah
Kebijakan
tentang
Permasalahan
Kesehatan
dan KB
1
Rekomendasi
1 Draft
Pergub
75% -
Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan
perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan
narkoba
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 33
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
Keluarga
Berencana serta
permasalahan
perlindungan anak
dan narkoba
Jumlah
Kebijakan
tentang
permasalahan
pemberdayaan
perempuan
1
Rekomendasi
0
Rekomendasi
40% -
Jumlah
Kebijakan
tentang
permasalahan
perlindungan
anak dan
narkoba
1
Rekomendasi
0
Rekomendasi
45% 45%
Secara umum capaian indikator pada Meningkatnya Kualitas Penanganan
masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana
serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba belum dapat mencapai target.
Capaian indikator kinerja Jumlah Kebijakan tentang masalah bidang
Kesehatan dan KB masih 75 % dikarenakan adanya perubahan judul terhadap
Peraturan Gubernur yang diharmonisasi di Biro Hukum menjadi Peraturan Gubernur
Riau tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak. Sehingga waktu yang ada
tidak mencukupi sampai penyelesaian legalitas Peraturan Gubernur tersebut.
Namun demikian, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang memfasilitasi
hal ini sudah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pencapaian target berupa
mengadakan rapat dengan Dinas Kesehatan, Polda, BKKBN, Biro Hukum dan
Badan Pemberdayaan Perempuan , Anak dan KB mengenai permasalahan
kesehatan dan KB. Selain itu Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat juga
melaksanakan konsultasi Ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Kesehatan RI terkait penyusunan draft Peraturan Gubernur Riau tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.
Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut
adalah dengan melanjutkan proses penyelesaian Peraturan Gubernur Riau tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun anggaran berikutnya.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 34
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian indikator ini tidak
terlepas dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perumusan Kebijakan Dibidang
Kesehatan Dan KB dengan realisasi anggaran sebesar Rp 91.173.489,- atau 52,95%
dari total pagu sebesar Rp 172.186.195,-.
Sementera untuk indikator jumlah kebijakan tentang permasalahan
pemberdayaan perempuan belum dapat mencapai target. Hal ini dikarenakan
belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan dalam penyelesaian perumusan
kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun,
demikian Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan Rapat
Koordinasi dengan Stake Holder terkait dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, POLDA Riau,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Daerah Riau dan Badan Narkotika Nasional Wilayah Riau).
Yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait permasalahan pemberdayaan perempuan dikarenakan belum
maksimalnya koordinasi yang dilakukan terkait permasalahan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sehingga kedepannya akan lebih
mengoptimalkan koordinasi yang perlu dilakukan dengan SKPD dan stakeholder
terkait.
Begitu pula dengan pencapaian indikator jumlah kebijakan tentang
Permasalahan Perlindungan Anak dan Narkoba yang masih jauh dari target yang
telah ditetapkan.
Kendala yang dihadapi dalam Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah
bidang Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana serta
permasalahan perlindungan anak dan narkoba yang mengkibatkan belum adanya
realisasi atas indikator ini adalah dikarenakan tidak adanya usulan dari instansi
terkait tentang perumusan kebijakan bidang perlindungan anak dan narkoba dan
dikarenakan sudah ada Peraturan Daerah tentang hak-hak dasar kelayakan hidup
anak Provinsi Riau Tahun 2013 dan Peraturan Daerah tersebut sudah
mengakomodir Perlindungan terhadap anak.
Namun demikian, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat telah melakukan
upaya dalam pencapaian target sasaran tersebut melalui :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 35
- Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait
- Monitoring dan evaluasi guna pengambilan data ke Kabupaten/Kota
- Melaksanakan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- Orientasi ke BNN Provinsi Sumatera Utara
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan kegiatan
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Anak Dan Narkoba
.tersebut adalah sebesar Rp 153.710.195,00 atau sebesar 71,57% dari total pagu
anggaran Rp 214.779.266,-
Sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan
politik diukur melalui indikator kinerja Jumlah rekomendasi Kebijakan tentang
kesatuan bangsa. Kebijakan tentang kesatuan bangsa salah satunya dalam bentuk
kebijakan terkait pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, tokoh, dan
pejuang daerah Riau. Gelar adalah penghargaan daerah yang diberikan Gubernur
kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan,
pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada daerah Riau. Tanda
jasa adalah penghargaan daerah yang diberikan Gubernur kepada seseorang yang
berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu
bidang tertentu yang bermanfaar besar bagi daerah Riau. Tanda kehormatan adalah
penghargaan daerah yang diberikan Gubernur kepada seseorang, kesatuan, institusi
pemerintah, atau organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa
terhadap daerah Riau. Tokoh adalah seseorang yang berprestasi dalam bidang
tertentu dibandingkan dengan orang lain pada masa hidup maupun setelah ia
meninggal dunia. Pejuang adalah perintis, pendiri Provinsi Riau dan seseorang yang
telah berjasa dalam bidang tertentu semasa hidupnya sesuai dengan kriterianya dan
gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang
Sasaran Strategis 9 :
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Dalam Kesatuan
Bangsa dan Politik
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 36
melawan penjajah di wilayah Riau, yang gugur atau meninggal dunia demi membela
bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kejuangan
atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan
kemajuan Daerah Riau.
Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui informasi jumlah
kebijakan yang dapat menjadi pedoman dalam Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan dan agar Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
tepat sasaran dan akuntabel.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.14.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 9
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan
pemahaman
masyarakat dalam
kesatuan bangsa
dan politik
Jumlah
rekomendasi
Kebijakan
tentang
kesatuan
bangsa
1
Rekomendasi
Implementasi
Kebijakan
85% 42,5%
Secara umum capaian indikator pada Meningkatkan pemahaman masyarakat
dalam kesatuan bangsa dan politik dapat dicapai sesuai target. Namun jika
dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 sebesar 200 % dengan menghasilkan 2
dokumen, pencapaian tahun 2016 dapat dikatakan menurun sebesar 125%. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2016 hanya dilakukan implementasi kebijakan dari
Peraturan Gubernur Riau Nomor 108 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Tokoh Pejuang Daerah Riau.
Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut adalah dengan dilaksanakannya
sosialisasi terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 108 Tahun 2015 yang
dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2016 bertempat dan usulan pemberian Gelar
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 37
Nama-nama kepada Calon Pahlawan Daerah dan Nasional oleh Tim TP2GD yang
dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan
target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam RENSTRA rata-rata masih
mencapai 50% atau sama dengan tahun sebelumnya, mengingat tipe perhitungan
indikator Sasaran Strategis 7 bersifat kumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir
periode renstra adalah 4 dokumen.
Untuk tahun 2016, capaian kinerja ini sudah pada tahap formulasi melalui
Rencana Pemberian Gelar Tahun 2016 pada momen perintis seperti Hari Ulang
Tahun (HUT) Republik Indonesia atau HUT Riau. SK Gubernur yang dihasilkan
digunakan sebagai acuan bagi pelaksana kebijakan baik bagi SKPD atau Dinas
Sosial. Peraturan Gubernur yang dihasilkan menjadi acuan dalam menyusun
kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan SKPD.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini adalah
sebesar Rp 180.269.600,- atau 83,71% dari total pagu sebesar Rp 215.338.000,-.
Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16,29% dari pagu
yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari
pelaksanaan Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan
berupa Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan
Pembauran Kebangsaan.
Sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemberdayaan
masyarakat dan komunitas adat diukur melalui indikator kinerja Jumlah Rekomendasi
kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi kebijakan tentang
pemberdayaan masyarakat salah satunya dalam bentuk kebijakan terkait Komunitas
Adat Terpencil (KAT). KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal, relatif
kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpencar, dan berpindah-pindah ataupun
menetap yang kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, pada
Sasaran Strategis 10 :
Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemberdayaan
masyarakat dan komunitas adat
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 38
kondisi geografis yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumber
daya alam setempat dengan teknologi yang masih sederhana dan ekonomi
subsisten serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar. Untuk itu, KAT
membutuhkan suatu perlindungan yang dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi
kebutuhannya untuk mewujudkan kesejahteraan.
Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui informasi jumlah
kebijakan yang berguna dalam pemberdayaan sosial KAT di Provinsi Riau. Kebijakan
tersebut akan berguna dalam mewadahi penyaluran aspirasi, pelaksanaan kebijakan
pemerintah dalam pengembangan KAT, dan mengkoordinasi program yang
berkaitan dengan pengembangan KAT.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 8 dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.15.
Pengukuran Kinerja 2016- Sasaran Strategis 10
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
pemahaman
masyarakat dalam
pemberdayaan
masyarakat dan
komunitas adat
Jumlah
Rekomendasi
kebijakan tentang
Pemberdayaan
masyarakat
1
Dokumen
1
Dokumen
75% 75%
Secara umum capaian indikator pada Meningkatnya pemahaman masyarakat
dalam pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat dapat dicapai sesuai target.
Capaian indikator sasaran ini pada tahun 2016 hanya mencapai 75%, hal ini
dikarenakan draft Keputusan Gubernur Riau tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Ranperda Riau tentang Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil di
Provinsi Riau mengalami penundaan proses harmonisasi di Biro Hukum dikarenakan
adanya perubahan OPD baru terhadap Biro Administrasi Kemasyarakatan pada
tahun 2017 dan mengingat kedepannya dalam proses penyusunan Ranperda
membutuhkan waktu yang lama karena akan dilakukan pembahasan Propemperda
di tingkat DPRD Provinsi.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 39
Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 pada indikator Jumlah
Rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan masyarakat adalah menurun
sebesar 25% dikarenakan pada tahun sebelumnya telah dilahasilkan 1 dokumen
kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 1352/X/2015 tanggal
26 Oktober 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Sosial dan
Pengembangan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Riau. Maka sebagai realisasi
dari dokumen yang dihasilkan dibentuklah forum untuk memberdayakan KAT. Saat
ini, di Provinsi Riau terdapat 8 Kabupaten/ Kota yang memiliki KAT. Di dalam SK
tersebut disebutkan mengenai tugas dan fungsi dari Forum Koordinasi yang
dibentuk.
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan
target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam RENSTRA rata-rata telah
tercapai 25%, mengingat tipe perhitungan indikator Sasaran Strategis 8 bersifat
komulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode renstra adalah 4 dokumen.
Meskipun demikian pencapaian tersusunya draft SK tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat KAT di Provinsi Riau
ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Biro Administrasi
Kemasyarakatan melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama Aliansi KAT
Provinsi Riau, pihak akademisi, Lembaga Adat Melayu Riau, Kanwil Kementerian
Agama, dan Kanwil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Tranmigrasi RI di Pekanbaru. Melalui koordinasi tersebut diusulkan dan dipandang
perlu untuk dilakukan penyusunan kebijakan terkait Pemberdayaan KAT dalam
rangka mensejahterakan dan mampu memberdayakan masyarakat-masyarakat adat
terpencil yang ada di Provinsi Riau.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran ini adalah
sebesar Rp 145.264.700,- atau 63,52% dari total pagu sebesar Rp 228.694.326,-.
Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,33% dari pagu
yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari
pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan berupa Penyusunan
Kebijakan Umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 40
Sasaran Meningkatkan Pengembangan Perekonomian diukur melalui 2
indikator kinerja yaitu Jumlah data dan rekomendasi Kebijakan KUMKM dan ekonomi
kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dan indikator jumlah data dan
rekomendasi penataan non pemerintah.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.16.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 11
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan
Pengembangan
Perekonomian
Jumlah data
dan
rekomendasi
Kebijakan
KUMKM dan
ekonomi kreatif
serta Dunia
Usaha dan
Dunia Industri
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100% -
Jumlah data
dan
rekomendasi
penataan
Lembaga
Ekonomi
Pemerintah Dan
Non Pemerintah
non pemerintah
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan
rekomendasi
100% -
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Pengembangan
Perekonomian dapat dicapai sesuai target. Data terkait KUMKM dan Ekonomi
Kreatif serta dunia usaha dan industri diperoleh melalui pengumpulan data pada
OPD terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Riau dan data
tentang ekonomi kreatif di Provinsi Riau diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Sasaran Strategis 11 :
Meningkatkan Pengembangan Perekonomian
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 41
Kreatif serta melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pencapaian
indikator pada sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2015
karena pada tahun sebelumnya indikator yang dinilai berbeda.
Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian target tersebut adalah
kurangnya validasi data yang diperoleh hal ini dikarenakan tidak terkoordinirnya
data-data tersebut pada instansi terkait. Untuk itu langkah perbaikan ke depannya
adalah dengan meningkatkan koordinasi dan penganggaran dalam hal pengumpulan
data KUMKM dan Ekonomi Kreatif serta dunia usaha dan industri di Provinsi Riau.
Sementara untuk kinerja Jumlah data dan rekomendasi penataan non
pemerintah sudah mencapai target yaitu 100%. Data terkait lembaga ekonomi
pemerintah dan non pemerintah juga diperoleh dari SKPD terkait di Provinsi Riau
dan melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota dan dilaksanakannya Rapat
Koordinasi Evaluasi dan Penataan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non
Pemerintah di Provinsi Riau.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh melalui
kegiatan Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pentaaan Lembaga Ekonomi
Pemerintah Dan Non Pemerintah dengan realisasi anggaran sebesar Rp
214.285.500,00 atau sebesar 90% dari total pagu anggaran Rp 238.087.092,00.
Sasaran Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber
Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Alam Buatan diukur melalui 2 indikator
kinerja yaitu Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati dan Non
Hayati dan Sumber Daya Buatan di Provinsi Riau dan indikator Tingkat pendapatan
yang berasal dari industri ekstraktif.
Sasaran Strategis 12: Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non
Hayati dan Sumber Daya Alam Buatan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 42
Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk memperoleh informasi data
industri ekstraktif Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, untuk mengetahui potensi-
potensi industri ekstraktif dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, dan data
industri ekstraktif yang dapat dijadikan sebagai bahan petunjuk pelaksanaan dalam
pengelolaan sumber daya alam.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.17.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 12
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
Kinerja
%
Perbandingan
terhadap
Capaian
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan
pemanfaatan
Sumber daya
alam hayati,
Sumber Daya
Alam Non
Hayati dan
Sumber Daya
Buatan
Jumlah data
dan
rekomendasi
Sumber Daya
Alam Hayati dan
Non Hayati dan
Sumber Daya
Buatan di
Provinsi Riau
Data dan 1
rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100% -
Tingkat
pendapatan
yang berasal
dari industri
ekstraktif.
Data dan 1
rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100% -
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Pengembangan
Perekonomian dapat dicapai sesuai target. Namun pencapaian tersebut tidak
dapat dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya dikarenakan
indikator taeget yang ditetapkan pada tahun 2016 tidak sama.
Indikator jumlah data dan rekomenasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber
Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Alam Buatan di Provinsi Riau diperoleh
melalui koordinasi dan pengumpulan data ke Kabupaten/Kota. Namun demikian
masih terdapat hambatan/kendala dalam mencapai indikator tersebut diantaranya :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 43
- Belum terupdatenya data tentang sumber daya alam hayati, sumber daya alam
non hayati dan sumber daya buatan di Provinsi Riau
- Kurangnya respon Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap upaya permintaan data
yang dilakukan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
Provinsi Riau
Adapun upaya yang dilakukan kedepannya untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
Indikator berikutnya yaitu tingkat pendapatan yang berasal dari industri
ekstraktif. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung
dari alam, misalnya; dari sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan,
peternakan, pertambangan dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam
ekstraktif sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan harus
dilakukan secara efisien dan efektif. Pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif
melalui pengelolaan industri ekstraktif harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), prinsip transparansi yang
meliputi keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan, dan prinsip pembangunan
yang berkelanjutan (sustainable development), serta untuk peningkatan daya saing
iklim investasi di bidang industri ekstraktif.
Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk memperoleh informasi data
industri ekstraktif Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, untuk mengetahui potensi-
potensi industri ekstraktif dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, dan data
industri ekstraktif yang dapat dijadikan sebagai bahan petunjuk pelaksanaan dalam
pengelolaan sumber daya alam.
Pencapaian indikator tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif
dilihat dari kemudahan mendapatkan informasi data tambahan, masukan dan/atau
mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Daerah serta perusahaan yang
berasal dari industri ekstraktif di Provinsi Riau.
Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target indikator tersebut
adalah dengan mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Kabupaten/Kota
dan membentuk Tim Transparansi untuk mengawasi dan menggali Sumber daya
lainnya yang memungkinkan untuk peningkatan PAD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 44
Namun demikian masih terdapat kendala/hambatan dalam meningkatkan
pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif diantaranya :
1. Kualitas SDM (Wirausahawan) pelaku industri ekstraktif masih rendah
2. Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha yang bergerak di bidang industri
ekstraktif sehingga tidak adanya transparansi keuangan dan data yang
berhubungan dengan pendapatan asli daerah yang berasal dari industri
ekstraktif.
Adapun solusi yang akan dilakukan di tahun berikutnya untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Perlu adanya pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha untuk
meningkatkan SDM sesuai dengan kompetensinya sehingga tidak ada lagi
ketergantungan dengan sumber daya yang tidak terbarukan.
2. Provinsi harus bergerak membentuk Tim Transparansi yang diprakarsai
oleh Gubernur Riau melalui Biro Administrasi Perekonomian dan SDA agar
Kabupaten/Kota mendapat acuan dalam mengembangkan industri
ekstraktif.
Ketercapaian sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati,
Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan ini tidak terlepas dari
pelaskanaan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh melalui kegiatan :
1. Koordinasi, Pemantauan Dan Pembinaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Hayati dengan realisasi anggaran sebesar Rp 116.925.964,- atau
sebesar 60,17% dari total pagu anggaran Rp 194.324.842,-
2. Koordinasi, Pemantauan Dan Pembinaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Daerah Non Hayati dengan realisasi anggaran sebesar Rp
145.865.400,- atau sebesar 73,26% dari total pagu anggaran Rp
199.111.553,-
3. Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Penataan Sumber Daya Buatan
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 123.031.782,- atau sebesar 64,51%
dari total pagu anggaran Rp 190.718.171,-
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 45
4. Rekonsiliasi Penataan Usahaan Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari
Industri Ekstraktif dengan realisasi anggaran sebesar Rp 192.957.092,- atau
sebesar 88,33% dari total pagu anggaran Rp 218.462.071,-
Sasaran Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana
APBD dan APBN diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase realisasi
keuangan dan fisik penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan Anggran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Riau serta tingkat kesesuaian target
perencanaan dan realisasi.
APBD adalah rencana yang berisi daftar yang secara sistematis membuat
sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah dalam jangka
waktu tertentu. Sedangkan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas Pendapatan
Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.
APBD dan APBN memiliki beberapa fungsi, yaitu:
a. Fungsi Stabilisasi
Dengan disusunnya APBD dan APBN ini diharapkan pemerintah dapat menjaga
kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya
inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan megakibatkan kelesuan
perekonomian.
b. Fungsi Alokasi
Melalui APBD dan APBN dapat diketahui besar alokasi penempatan dana yang
diperlukan untuk setiap sektor pembangunan, departemen, atau lembaga.
c. Fungsi Distribusi
Pendapatan daerah atau negara yang dihimpun dari berbagai sumber
penerimaan akan digunakan kembali untuk membiayai pengeluaran di berbagai
Sasaran Strategis 13:
Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari
Dana APBD dan APBN
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 46
sektor. Penggunaan dana keuangan negara tersebut tidak boleh hanya terpusat
di satu sektor, departemen, atau daerah tetapi harus merata ke seluruh sektor
departemen atau daerah.
d. Fungsi Regulasi
Jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk peningkatan
pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Besar dan kecilnya alokasi dana
APBD dan APBN yang digunakan berpengaruh terhadap pengendalian inflasi.
Dengan mengukur indikator ini dapat diketahui informasi realisasi
pelaksanaan kegiatan dari dana yang telah ada sebagai pedoman pengeluaran dan
penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka
melaksanakan kegiatan-kegiatan.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 10 dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.18.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 10
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5)
Terselenggaranya
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan dari Dana APBD dan
APBN
Persentase realisasi
keuangan dan fisik
penyerapan dana APBD
Prov Riau
80% 84,37% 105,46%
Persentase realisasi
keuangan dan fisik
penyerapan dana APBN
Prov Riau
80% 70% 87,5%
Tingkat kesesuaian target
perencanaan dengan
realisasi
80% 100% 125%
Secara umum capaian indikator pada Terselenggaranya Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD dan APBN dapat dicapai sesuai target.
Realisasi indikator kinerja Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan
dana APBD Provinsi Riau adalah sebesar 84,37% dengan capaian kinerja mencapai
105,46%. Pencapaian indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya
mencapai 75%. Indikator ini dapat dicapai melalui upaya penyediaan sistem monev
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 47
online, mengadakan rapat evaluasi APBD, melaksanakan monitoring dan
membentuk desk penyerapan dana APBD Provinsi Riau.
Sementara pada indikator kedua yaitu Persentase realisasi keuangan dan fisik
penyerapan dana APBN Provinsi Riau mencapai realisasi 70%. Meskipun masih
belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 80%, namun pencapaian tersebut
termasuk dalam kategori baik. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui upaya
menyediaan system e-monev, rapat evaluasi APBN dan melaksanakan monitoring.
Namun pencapaian tersebut sering mengalami hambatan dikarenakan lambatnya
SKPD dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala.
Namun langkah yang akan diambil kedepannya guna meningkatkan pencapaian
realisasi fisik dan keuangan APBD Tahun 2017 dapat dilakukan melalui pemberian
reward dan punishment serta membentuk desk penyerapan Dana APBN.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk realisasi kegiatan Evaluasi
Pencapaian Kinerja Pelaksanaan APBD/APBN Lingkup Setda Provinsi Riau adalah
sebesar Rp 57.065.839,- atau 85,93% dari total pagu sebesar Rp 664.122.39,- Hal
ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,07% dari pagu
yang ditentukan. Selain itu ketercapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan
kegiatan Percepatan Dan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Provinsi Riau
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 302.581.800,00 atau sebesar 97,9% dari total
pagu anggaran Rp 309.082.364,-
Dilihat dari indikator tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100% dengan realiasi anggaran
mencapai Rp 279.486.739,-. Artinya target perencanaan realisasi fisik dan keuangan
baik APBD dan APBN telah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing SKPD.
Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut adalah
dengan melaksanakan rapat evaluasi dengan seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau dan menyediakan sistem monev Provinsi Riau yang telah
dilaksanakan sejak tahun 2015.
Namun demikian masih terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut yakni maih banyaknya SKPD yang serapan dananya besar di
Triwulan IV (tidak berimbang) dan masih lambatnya operator di masing-masing
SKPD dalam menginput realisasi fisik dan keuangan kegiatan setiap periodenya.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 48
Adapun solusi yang akan dilakukan di tahun berikutnya dalam mengatasi
kendala tersebut adalah dengan memperkuat peran tim/membuat klinik penyerapan
dana.
Sasaran Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang
Transparan dan Akuntabel diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Jumlah paket
pengadaan yang dilelang melalui ULP dan LPSE, Jumlah Aparatur Pemerintah
Provinsi Riau yang mengikuti Bimtek dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan
Jasa serta indikator Jumlah SKPD yang melaksanakan proses pengadaan melalui
LPSE.
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementrian/Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan
sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi
ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan barang atau jasa secara elektronik.
Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari
pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang
dan Jasa. Dengan adanya sertifikat ini menunjukkan bahwa aparatur tersebut sudah
mampu untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
kompetensinya. Sertifikat tersebut dapat diperoleh melalui Bimtek dan Ujian
Sertifikasi yang dilaksanakan oleh LPSE.
Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui informasi jumlah
paket pengadaan yang dilelang dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-
undangan serta meningkatkan kualitas mutu, profesionalitas, integritas, dan
akuntabiltas para pihak terkait dalam pelaksanaan LPSE.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 11 dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Sasaran Strategis 14:
Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang
Transparan dan Akuntabel
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 49
Tabel 3.19.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 14
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5)
Terselenggaranya
Proses
Pengadaan
Barang dan Jasa
yang Transparan
dan Akuntabel
Jumlah paket pengadaan yang
dilelang melalui ULP dan LPSE
1500
Paket
1163 Paket 77,53%
Jumlah Aparatur Pemerintah
Provinsi Riau Yang mengikuti
Bimtek dan Ujian Sertifikasi
Pengadaan Barang dan Jasa
80
Aparatur
53
Aparatur
66,25%
Jumlah SKPD yang
melaksanakan proses pengadaan
melalui LPSE
43 SKPD 43 SKPD 100%
Secara umum capaian indikator pada Terselenggaranya Proses Pengadaan
Barang dan Jasa yang transparan dan Akuntabel belum dapat dicapai sesuai
target.
Dilihat dari indikator pertama yaitu jumlah paket pengadaan yang dilelang
melalui ULP dan LPSE adalah 1.163 paket. Upaya yang dilakukan untuk mencapai
sasaran/target kinerja tersebut adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana
ULP dan LPSE dan melaksanakan sosialisasi peraturan terkait barang dan jasa.
Meskipun cukup banyak jumlah paket pengadaan lelang yang masuk melalui
ULP dan LPSE, hanya saja masih terdapat SKPD yang melaksanakan lelang
menjelang akhir tahun anggaran.
Adapun solusi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya guna
meningkatkan jumlah paket pengadaan yang dilelang di ULP dan LPSE adalah
dengan mensosialisasikan peraturan terkait dan berkoordinasi kepada seluruh SKPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian indikator kinerja
Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi jumlah Paket Pengadaan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 50
yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE adalah sebesar Rp 4.207.940.737,-
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat kesesuaian target perencanaan
dengan realisasi tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan
kegiatan berupa Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(ULP), Promosi Dan Publikasi LPSE, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan LPSE
SE-Provinsi Riau, Pelaksanaan Dan Penataan LPSE Provinsi Riau dan Rapat
Koordinasi Teknis Pengelola LPSE Se-Provinsi Riau.
Indikator kinerja lainnya adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau
Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. Aparatur yang mengikuti
bimbingan teknis sebanyak 80 aparatur namun mengingat dari hasil ujian oleh LKPP
ternyata yang lulus hanya 53 aparatur, maka realisasi aparatur Pemerintah Provinsi
Riau yang mendapatkan/memiliki sertifikat 53 aparatur. Sehingga, capaian kinerja
Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mendapatkan Sertifikat Pengadaan
Barang dan Jasa Tahun 2016 adalah 66,25 %. Capaian Tahun 2016 apabila
dibandingkan dengan Tahun 2015 adalah meningkat sebesar 43,25% sebab pada
tahun sebelumnya realisasi aparatur yang mendapatkan sertfikat melalui pelatihan
tersebut sebanyak 19 orang. Apabila dibandingkan dengan target Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan dalam RENSTRA rata-rata telah tercapai 22,25 %, mengingat
tipe perhitungan indikator kinerja ini bersifat kumulatif dengan kondisi kinerja pada
akhir periode renstra adalah 400 aparatur.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian indikator kinerja
Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang Memiliki Sertifikat Pengadaan
Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 186.583.000,- atau 87,39% dari total pagu
sebesar Rp 213.494.100,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 14,23%. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari
pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan
berupa Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bagi
Pengelola Kegiatan Dana APBD/APBN dan bekerjasa dengan LKPP untuk
melaksanakan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 51
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Aparatur
Pemerintah Provinsi Riau Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa
diantaranya adalah masih rendahnya tingkat kelulusan peserta untuk itu guna
mengatasi permasalahan tersebut ke depannya Biro Administrasi Pembangunan
akan menambah jumlah pelajaran Bimbingan Teknis agar peserta lebih memahami
bahan materi ajar.
Sementara untuk indikator jumlah SKPD yang melaksanakan proses
pengadaan melalui LPSE berjumlah 43 SKPD dengan total realisasi anggaran
sebesar Rp 363.838.753,- atau 95,63% dari total anggaran sebesar Rp
380.471.263,- dengan efisiensi anggaran sebesar 4,37%. Upaya tersebut tidak
terlepas dari pelaksanaan kegiatan Standarisasi LPSE Provinsi Riau dan
meningkatkan kualitas tim LPSE Provinsi Riau.
III. Tujuan Mewujudkan Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan
Administrasi dan Kebijakan Pemerintah dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran
strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tesebut akan diuraikan sebagai
berikut.
Tabel 3.20.
Tujuan III beserta Sasaran
Tujuan III Sasaran
Mewujudkan Profesionalisme Aparatur
dalam Penyelenggaraan Administrasi dan
Kebijakan Pemerintah
15
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga
Pimpinan
16 Meningkatkan Layanan Pengelolaan
Keuangan Sekretariat Daerah
Sasaran Strategis 15 :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan
Rumah Tangga Pimpinan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 52
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan diukur melalui indikator kinerja persentase
kebutuhan rumah tangga pimpinan yang terpenuhi.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.21.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 15
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan
Administrasi Tata
Usaha dan Rumah
Tangga Pimpinan
Persentasi Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan
100% 100% 100%
Secara umum capaian Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Tata Usaha
dan Rumah Tangga Pimpinan sudah mencapai target. Artinya kebutuhan rumah
tangga pimpinan telah terpenuhi secara baik, diantaranya melalui upaya :
1. Menyediakan kebutuhan makan minum tamu-tamu Gubernur dari tanggal 25
Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
2. Menyediakan kebutuhan makan minum tamu-tamu Wakil Gubernur
3. Menyediakan kebutuhan makan minum dan acara-acara Sekretaris Daerah
bersama tamu-tamu Sekretaris Daerah
4. Menyediakan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Pimpinan
5. Penigkatan kapasitas dan kualitas rumah tangga pimpinan melalui
pembayaran honorarium tenaga tukang/teknis/operator/asisten telah untuk 1
(satu) tahun anggaran dan kegiatan pelatihan telah dilaksanakan dengan baik.
6. Menyediakan kebutuhan rumah tangga Gubernur
7. Menyediakan kebutuhan rumah tangga Wakil Gubernur
Hanya saja terdapat beberapa hambatan/kendala dalam mencapai
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 53
1. Anggaran belanja logistik untuk penyediaan makan minum Gubernur baru
mulai digunakan pada Bulan Juli 2016, sementara untuk bulan Januari-Juni
2016 Gubernur menggunakan anggaran Wakil Gubernur, hal ini dikarenakan
pendefenitipan Wakil Gubernur sebagai Gubernur yang baru ditetapkan pada
25 Mei 2016.
2. Anggaran belanja untuk Wakil Gubernur tidak maksimal digunakan
dikarenakan belum adanya pemilihan Wakil Gubernur.
Ketercapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari pelaksanan Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Dan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Makan Dan Minuman Gubernur dengan penggunaan sumber
daya keuangan sebesar Rp 2.840.190.900,00 atau 77,60% dari total pagu
anggaran sebesar Rp 3.450.000.000,00.
2. Penyediaan Makan Dan Minum Wakil Gubernur dengan penggunaan sumber
daya keuangan sebesar Rp 1.283.486.000 atau 39,35% dari total pagu
anggaran sebesar Rp 3.261.270.000,00
3. Penyediaan Makan Dan Minuman Sekretaris Daerah dengan penggunaan
sumber daya keuangan sebesar Rp 3.253.455.000 atau 99,42% dari total
pagu anggaran sebesar Rp 3.272.317.000,00
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan penggunaan sumber daya
keuangan sebesar Rp 3.361.967.205,00 atau 97,45% dari total pagu
anggaran sebesar Rp 3.450.000.000,00
5. Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp 2.413.128.000,00
atau 90,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.680.211.000,00
6. Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur dengan penggunaan
sumber daya keuangan sebesar Rp 1.709.032.400,00 atau 78,90% dari total
pagu anggaran sebesar Rp 2.166.205.655,00
7. Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Wakil Gubernur dengan penggunaan
sumber daya keuangan sebesar Rp 1.385.164.200,00 atau 60,83% dari total
pagu anggaran sebesar Rp 1.813.669.400,00.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 54
Sasaran Meningkatkan layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah persetujuan verifikasi dokumen
pertanggung jawaban. Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan di dalam lingkup
Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk
mengetahui informasi mengenai jumlah dokumen yang meningkatkan layanan
pengelolaan keuangan.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 16 dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.22.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 16
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan Layanan
Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah
Jumlah SPM yang diterbitkan
3500 SPM 1233 SPM 35,23%
Jumlah Persetujuan Verifikasi Dokumen Pertanggung
Jawaban
3500
Persetujuan
935
Persetujuan
26,71%
Secara umum capaian indikator pada Jumlah persetujuan verifikasi dokumen
pertanggung jawaban belum dapat dicapai sesuai target. Hal ini dikarenakan
lambatnya dan terbatasnya jumlah SPM yang masuk dari masing-masing Biro ke
bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sehingga berpengaruh terhadap
jumlah persetujuan Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh
Bagian Keuangan.
Sasaran Strategis 16 :
Meningkatkan layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat
Daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 55
Pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan
berupa Dukungan Jasa Administrasi dan Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan
Keuangan Daerah melalui kegiatan :
1. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp 47.430.000,00 atau
sebesar 6,78% dari total pagu anggaran Rp 700.000.000,00
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Penataan Usaha Pengelolaan
Kuangan Daerah 1.027.509.700,00 atau sebesar 73,39% dari total anggaran Rp
1.400.000.000,00.
IV. Tujuan Terwujudnya Transparansi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.
Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tesebut akan diuraikan sebagai berikut.
Tabel 3.23.
Tujuan IV beserta Sasaran
Tujuan IV Sasaran
Terwujudnya Transparansi Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintah
14
Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang
cepat, tepat dan akurat
Sasaran Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang cepat, tepat dan akurat
diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu Persentase Penyajian Informasi yang Up To
Date dan Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Provinsi Riau yang di
Publikasikan Media Massa. Pelayanan Kehumasan yang cepat, tepat dan akurat
diantaranya meliputi tersalurkannya informasi mengenai pembangunan dan promosi
daerah melaui media. Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui
Sasaran Strategis 17:
Peningkatan Pelayanan Kehumasan yang Cepat, Tepat dan
Akurat
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 56
informasi sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang disampaikan
lewat berbagai media.
Tabel 3.24.
Pengukuran Kinerja 2016 - Sasaran Strategis 17
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
Kinerja
% Perbandingan
terhadap
Capaian Tahun
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peningkatan
Pelayanan
Informasi
Kehumasan
yang cepat,
tepat dan
akurat
Jumlah
Penyediaan Informasi yang Update berupa - Photo
- Buku - DVD - CD - Majalah
- Jumlah
Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang dipublikasikan di Media Massa Melalui TV,
Radio, Koran, dan Online
- 6 Paket
Studio foto
- 1200
Foto,10R
- 2160
foto,4R
- 3300 buku
- 247 DVD
- 100 CD
- 12 edisi
2000
eksemplar
- 0 Paket Studio
Foto
- 4380 Foto 10R
- 4260 foto 4R
- 2720 buku
- 247 DVD
- 100 CD
- 6 Edisi 2000
eksemplar
0%
- 365%
- 197,22%
- 82,42%
- 100%
- 100%
- 50%
0%
-
-
-
-
-
-
- 12 bulan - 263 Galeri
Foto
- 12 bulan - 322 Galeri Foto
100%
122,43%
100%
-
Secara umum capaian indikator pada sasaran Peningkatan Pelayanan
Kehumasan yang cepat, tepat dan akurat telah mencapai target.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 17 dihitung dari 2 indikator kinerja.
Rata-rata capaian kinerja untuk indikator Jumlah Penyajian Informasi yang Up to
date Tahun 2016 (dengan capaian kinerja terhadap paket Foto Studio adalah
sebesar 0%, capaian kinerja terhadap Foto ukuran 4R dan 10R berturut-turut
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 57
sebesar 197,22% dan 365%, penyediaan buku sebesar 82,42%, DVD 100% CD
100% dan majalah sebesar 50%).
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Biro
Hubungan Masyarakat yaitu sebagai berikut.
1. melakukan pemantapan sumber daya manusia
2. melakukan pendokumentasian setiap kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
3. melakukan dokumentasi pidato Gubernur dalam setiap kegiatan
4. membentuk tim penyusunan naskah Sambutan Gubernur Riau dalam rangka
HUT Provinsi
5. meningkatkan sarana dan prasarana peliputan Gubernur
6. pemantapan sarana dan prasarana petugas peliputan kegiatan Pemerintah
Provinsi Riau
7. membuat jadwal petugas peliputan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
8. membentuk tim dalam pembuatan Majalah Puan dan Riau Makmur
9. melakukan peliputan dalam berbagai kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi Riau
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi belanja Tahun 2016 mencapai Rp 266,065,459,743,- atau 86,77%
dari anggaran sebesar Rp 308,348,523,930.20,-. Realisasi belanja berasal dari
realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung. Realisasi belanja
tidak langsung Tahun 2016 mencapai Rp 64.544.379.423 atau 92,59% dari
anggaran sebesar Rp 69.707.794.530,-. Realisasi belanja langsung Tahun
2016 mencapai Rp 201,441,239,322,- atau 81,08% dari anggaran sebesar Rp
238,461,149,400.20,-. Belanja tidak langsung terdiri dari 1 kegiatan, sedangkan
belanja langsung terdiri dari 35 program dan 251 kegiatan pada 9 biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Rincian target dan realisasi anggaran Tahun 2016
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.25.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN PERUBAHAN
REALISASI %
REALISASI
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 69.707.794.530 69.707.794.530 64.544.379.423 92,59%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 58
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN PERUBAHAN
REALISASI %
REALISASI
2. BELANJA LANGSUNG Rp 246,982,085,655.82
238,461,149,400.20 201,441,239,322 81,08%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 77.157.794.134
83,715,396,415.00
61,558,286,910.00 73.53%
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Rp. 70.668.563.664
57,966,563,664.00
43,190,008,090.00 74.51%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp. 3.136.823.050 3,557,881,050.00 2,190,181,100.00 61.56%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 181.500.000 - - -
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Rp. 1.193.349.081
1,069,999,081.22
907,577,153.00
84.82%
6 Program Pengembangan Data/ Informasi
Rp. 290.660.684 290.660.684,00 280.843.495,00 96,62%
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp. 700.641.404 610,273,404.00 531,903,289.00 87.16%
8 Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Rp. 3.064.605.216 3,078,233,288.00 2,686,953,480.00 92.52%
9
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp. 1.554.955.134 1,294,560,134.00 996,188,256.00 76.95%
10 Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rp. 2.551.564.910 2,551,564,910.000 1,404,419,150.00 64.82%
11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
Rp. 691.570.321 691,570,321.00
486,594,400.00
70.36%
12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Rp. 1.273.619.963 1,097,160,511.00 833,726,769.00 75.70%
13 Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Rp. 1.136.206.000 950,905,000.00 827,074,670.00
86.98%
14 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Rp. 149.527.442
142,611,013.00
136,127,807.00
95.45%
15 Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Rp. 17.559.415.666
18,423,216,055.00
15,017,491,600.00 81.51%
16 Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 1.224.030.400
1,774,030,400.00
1,320,860,019.00 74.46%
17
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp. 8.633.458.177 8,320,807,474.00 8,320,807,474.00 97.60%
18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Rp. 665.268.771
665,268,771.00
498,321,800.00 74.91%
19 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Rp. 2.917.516.220 2,932,769,393.00
2,335,808,475.00
79.65%
20 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan
Rp. 3.925.705.455
3,869,485,544.00 3,113,352,933.00 80.46%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 59
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN PERUBAHAN
REALISASI %
REALISASI
21 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Rp. 790.475.830
677,090,388.00 618,521,860.00 91.35%
22 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Rp. 4.205.356.465
3,919,770,525.00
3,616,331,250.00
92.26%
23 Program Penataan Kelembagaan Rp. 1.793.654.709 2,047,385,908.90 1,456,595,760.00 84.19%
24 Program Penataan Tatalaksana Rp. 1.519.200.373 1,446,200,373.46 933,052,599.00 66.49%
25 Program Reformasi Birokrasi Rp. 1.088.838.947 1,023,438,947.44 536,446,920.00 55.195%
26
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Percepatan Otonomi Daerah
Rp. 2.340.735.860
1,912,418,949.00
1,727,000,676.00
90.30%
27 Program Fasilitasi Administrasi Pertahanan dan Wilayah Administrasi
Rp. 1.707.052.285
1,369,577,955.00
1,052,692,245.00
76.86%
28
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum Serta Toponimi
Rp. 642.994.870 - - -
29 Program Peningkatan Pendidikan Keagamaan
Rp. 2.232.954.000 1,732,954,000.00
1,312,823,200.00
83.02%
30
Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama
Rp. 11.470.812.200
10,146,940,400.00
8,407,831,811.00
82.86%
31 Program Pelayanan Publik Rp. 1.702.242.256
1,537,582,756.18 1,138,633,561.00 72.62%
32 Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur
Rp. 426.684.102 422,035,267.00
405,561,668.00 96,10%
33 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp. 5.326.042.875
4,562,480,875.00
2,946,505,067.00
64.58%
34 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Rp. 358.060.000 358.060.000,00 296.213.804,00 82,73%
35 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Rp. 11.653.794.000
10,161,060,000.00
7,563,093,225.00
74.43%
TOTAL Rp.315.822.998.994 232,328,679,432.20 176,021,467,669.00 75.76%
Anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk rnewujudkan
capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis disampaikan dalam tabel
berikut.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 60
Tabel 3.24.
Anggaran dan Realisasi pada Masing-Masing Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1,912,418,949.00
1,727,000,676.00
90.30%
2
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum
Provinsi dan Kab/Kota.
1,643,141,914.00
1,380,358,140.00 84.01%
3 Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum
dan Hak Asasi Manusia 197.431.659,00 179.993.473,00 91,17%
4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan
Perangkat Daerah 2,047,385,908.90 1,456,595,760.00 84.19%
5 Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
1,446,200,373.46
933,052,599.00 66.49%
6 Penguatan Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
84.114.000,00 55.742.700,00 66,27%
7 Meningkatkan Kualitas Penanganan
masalah bidang Sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi
279,071,110.00 23,700,000.00 8.49%
8
Meningkatnya Kualitas Penanganan
masalah bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana serta
permasalahan perlindungan anak dan
narkoba.
565,857,432.00
298,475,655.00
52.75%
9
Meningkatkan pemahaman masyarakat
dalam kesatuan bangsa dan politik
215.338.000,00 180.269.600,00 83,71%
10
Meningkatnya pemahaman masyarakat
dalam Pemberdayaan Masyarakat dan
Komunitas Adat
228.694.326,00 145.264.700,00 63,52%
11 Meningkatkan Pengembangan
Perekonomian
238.087.092,00 214.285.500,00 90%
12
Meningkatkan pemanfaatan Sumber
Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam
Non Hayati dan Sumber Daya Buatan
802,616,637.00
578,780,238.00
72.11%
13
Terselenggaranya Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Dari Dana APBD
dan APBN
309.082.364,00 302.581.800,00 97,90%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 61
No. Sasaran Strategis Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
14
Terselenggaranya Proses Pengadaan
Barang dan Jasa Yang Transparan dan
Akuntabel
677,090,388.00 618,521,860.00 91.35%
15 Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Administrasi Tata Usaha dan Rumah
Tangga Pimpinan
18,423,216,055.00
15,017,491,600.00 81.51%
16 Meningkatkan Layanan Pengelolaan
Keuangan Sekretariat Daerah
1.400.000.000,00 1.027.509.700,00 73,39%
17 Peningkatan Pelayanan Informasi
Kehumasan yang Cepat, Tepat dan
Akurat
4,562,480,875.00
2,946,505,067.00
64.58%
TOTAL 32,359,479,642.36 24,980,481,595.00 77.20%
Dari informasi anggaran dan realisasi diketahui bahwa secara keseluruhan
telah dilakukan efisiensi terhadap penggunaan dana pada masing-masing sasaran
strategis.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 70
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah
Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. LKj IP Sekretariat Daerah Provinsi Riau disusun dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum capaian pengukuran kinerja dari 17 (tujuh belas)
sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja 2016 dapat dicapai sesuai target dengan rata-rata capaian
kinerja sebesar 84,73% (termasuk ke dalam kategori baik) dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 266,065,459,743,00.
Dari pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016,
masih terdapat beberapa sasaran indikator yang belum mencapai target yaitu
sebagai berikut.
1. Belum diterbitkannya skor LPPD Provinsi Riau dari Kementerian Dalam
Negeri RI sehingga realisasi yang ditampilkan adalah skor LPPD pada
tahun 2015.
2. Dalam penguatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Setda Provinsi Riau hanya mendapat nilai 20,20 dengan kategori D atau
Sangat Kurang, artinya pencapaian tersebut masih sangat jauh dari target
yang ditetapkan,hal ini dikarenakan masih lemahnya perencanaan kinerja
dikarenakan sasaran kinerja pada renstra belum berorientasi hasil,
indikator kinerja sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 71
baik, Renstra belum dipublikasi, selain itu masih belum dilakukan
monitoring dan evaluasi kinerja secara internaldan Laporan kinerja belum
diuploaddi website. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan masing-
masing biro untuk melakukan perbaikan terhdap dokumen perencanaan.
3. Pada sasaran Meningkatan Kualitas Penanganan masalah Bidang Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum ada rekomendasi kebijakan
yang terbentuk pada tahun 2016 hal ini diakibatkan kurangnya koordinasi
yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan
SKPD dan stake holder terkait dalam penanganan masalah bidang sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Begitu pula dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah
bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba belum adanya
kebijakan terkait masalah bidang kesehatan dan pemberdayaan
dikarenakan adanya perubahan judul draft Peraturan Gubernur
Riautentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak dan sudah
diterbitkannnya Peraturan Daerah tentang hak-hak dasar kelayakan hidup
anak Provinsi Riau Tahun 2013 dan Peraturan Daerah tersebut sudah
mengakomodir Perlindungan terhadap anak.
5. Sasaran Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat
Daerah belum mencapai target dikarenakan jumlah SPM yang masuk ke
bagian Keuangan tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan
lambatnya dan keterbatasan jumlah SPM yang masuk dari masing-masing
Biro ke bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sehingga
berpengaruh terhadap jumlah pesetujuan Verifikasi Dokumen
Pertanggungjawaban yang dikeluarkan Bagian Keuangan.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 72
4.2 Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja Di Masa Mendatang
Strategi yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Riau di masa mendatang diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Melakukan setiap kegiatan yang ada di dalam Perjanjian Kinerja
dengan lebih terstruktur.
2. Setiap biro benar-benar memahami masing-masing indikator sasaran
yang menjadi perjanjian kinerja Kepala Biro.
3. Perlu dilakukan analisis terhadap penentuan target yang sesuai
dengan jumlah anggaran yang tersedia agar target dari masing-masing
indikator sasaran dapat tercapai.
4. Melakukan koordinasi lebih mendalam kepada masing-masing biro
serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau untuk mendapatkan perolehan penajaman
pada masing-masing indikator kinerja didalam sasaran strategis.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 73
LAMPIRAN 1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
1. Nilai Predikat LPPD 11 Besar
2. Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Kabupaten/Kota
50 %
3. Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota
1 Dokumen (Laporan)
2. Meningkatkan Kualitas
Produk Hukum Provinsi
dan Kab/Kota
4. Jumlah Peraturan Daerah yang diharmonisasi
19 Perda
5. Jumlah Peraturan Gubernur yang diharmonisasi
60 Pergub
6. Jumlah Keputusan Gubernur yang diharmonisasi
900 Kepgub
3 Meningkatkan Fasilitas
Bantuan Hukum dan HAM
7. Jumlah Gugatan/Perkara yang ditangani
20 Perkara
4. Meningkatkan Kualitas
Kelembagaan Perangkat
Daerah
8. Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
43 SKPD
5. Meningkatkan Kualitas
Ketatalaksana Perangkat
Daerah.
9. Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14 SKPD
10. Jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap SPP
5 SKPD
6. Penguatan terhadap
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
11. Nilai AKIP B
7. Meningkatkan Kualitas
Penanganan masalah
Bidang Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
12. Jumlah kebijakan tentang permasalahan Sosial.
1 Rekomendasi
13. Jumlah kebijakan tentang Permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 Rekomendasi
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 74
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
8. Meningkatnya Kualitas
Penanganan masalah
bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana
serta permasalahan
perlindungan anak dan
narkoba
14. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB
1 Rekomendasi
15. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan
1 Rekomendasi
16. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba
1 Rekomendasi
9. Meningkatkan pemahaman
masyarakat dalam
Kesatuan Bangsa dan
Politik
17. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Dokumen
10. Meningkatnya pemahaman
masyarakat dalam
Pemberdayaan Masyarakat
dan Komunitas Adat
18. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan Masyakat
1 Dokumen
11. Meningkatkan
Pengembangan
Perekonomian
19. Jumlah data dan rekomendasi Kebijakan KUMKM dan ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri
Data dan 1
Rekomendasi
20. Jumlah data dan rekomendasi penataan non pemerintah
1 Data dan
Rekomendasi
12. Meningkatkan
pemanfaatan Sumber Daya
Alam Hayati, Sumber Daya
Alam Non Hayati dan
Sumber Daya Buatan
21. Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan Provinsi Riau
Data dan 1
Rekomendasi
22. Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif
Data dan 1
Rekomendasi
13. Terselenggaranya
Pengendalian Pelaksanaan
23. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Prov. Riau
80%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 75
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan dari Dana APBD
dan APBN
24. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Prov. Riau
80%
25. Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi
80%
14. Terselenggaranya Proses
Pengadaan Barang dan
Jasa yang Transparan dan
Akuntabel
26. Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE
1500 Paket
27. Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
80 Aparatur
28. Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE
43 SKPD
15 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Administrasi
Tata Usaha dan Rumah
Tangga Pimpinan
29. Persentasi Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan
100%
16 Meningkatkan Layanan
Pengelolaan Keuangan
Sekretariat Daerah
30. Jumlah SPM yang diterbitkan 3500 SPM
31. Jumlah Persetujuan Verifikasi Dokumen Pertanggung Jawaban
3500 Persetujuan
17 Peningkatan Pelayanan
Informasi Kehumasan yang
cepat, tepat dan akurat
32. Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa
- Photo
- Buku - DVD - CD - Majalah
- 6 Paket Studio foto
- 1200 Foto,10R
- 2160 foto,4R
- 3300 buku
- 247 DVD
- 100 CD
- 12 edisi 2000
eksemplar
33. Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang dipublikasikan di Media Massa Melalui TV, Radio, Koran, dan Online
- 12 bulan - 263 Galeri Foto
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 76
LAMPIRAN 2.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
1. Nilai Predikat LPPD 10 Besar 14 Besar 60%
2 Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Kabupaten/Kota
50 % 80% 160%
3 Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota
1 Dokumen
(Laporan)
0 0%
2. Meningkatkan
Kualitas Produk
Hukum Provinsi
dan Kab/Kota
4 Jumlah Peraturan Daerah yang diharmonisasi
19 Perda 16 Ranperda 84,21%
5 Jumlah Peraturan Gubernur yang diharmonisasi
60 Pergub 112 Pergub 186,67%
6 Jumlah Keputusan Gubernur yang diharmonisasi
900 Kepgub 1239 Kepgub 137,67%
3 Meningkatkan
Fasilitas Bantuan
Hukum dan HAM
7 Jumlah Gugatan/Perkara yang ditangani
20 Perkara 6 Perkara 30%
4. Meningkatkan
Kualitas
Kelembagaan
Perangkat
Daerah
8 Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
43 SKPD 43 SKPD 100%
5. Meningkatkan
Kualitas
Ketatalaksana
Perangkat
Daerah.
9 Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14 SKPD 14 SKPD 100%
10 Jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap SPP
5 SKPD 2 SKPD 40%
6. Penguatan
terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah.
11 Nilai AKIP B B 100%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 77
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7. Meningkatkan
Kualitas
Penanganan
masalah Bidang
Sosial, Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
12 Jumlah kebijakan tentang permasalahan Sosial.
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 20%
13 Jumlah kebijakan tentang Permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 25%
8. Meningkatnya
Kualitas
Penanganan
masalah bidang
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana serta
permasalahan
perlindungan
anak dan
narkoba
14 Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB
1 Rekomendasi 1 Draft Pergub 75%
15 Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 40%
16 Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 45%
9. Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
dalam Kesatuan
Bangsa dan
Politik
17 Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Dokumen Implementasi
Kebijakann
85%
10. Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
dalam
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Komunitas Adat
18 Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan Masyakat
1 Dokumen 1 Draft SK
Gubernur
75%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 78
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11. Meningkatkan
Pengembangan
Perekonomian
19 Jumlah data dan rekomendasi Kebijakan KUMKM dan ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100%
20 Jumlah data dan rekomendasi penataan non pemerintah
1 Data dan
Rekomendasi
1 Data dan
Rekomendasi
100%
12. Meningkatkan
pemanfaatan
Sumber Daya
Alam Hayati,
Sumber Daya
Alam Non Hayati
dan Sumber Daya
Buatan
21 Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan Provinsi Riau
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100%
22 Tingkat pendapatan yang berasal dari industri ekstraktif
Data dan 1
Rekomendasi
Data dan 1
Rekomendasi
100%
13. Terselenggaranya
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan dari
Dana APBD dan
APBN
23 Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Prov. Riau
80%
84,37% 105,46%
24 Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Prov. Riau
80% 70% 87,5%
25 Tingkat kesesuaian target perencanaan dengan realisasi
80% 100% 125%
14. Terselenggaranya
Proses
Pengadaan
Barang dan Jasa
yang Transparan
dan Akuntabel
26 Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE
1500 Paket 1163 Paket 77,53%
27 Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
80 Aparatur 53 Aparatur 66,25%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 79
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
28 Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE
43 SKPD 43 SKPD 100%
15 Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Administrasi Tata
Usaha dan
Rumah Tangga
Pimpinan
29 Persentasi Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan
100% 100% 100%
16 Meningkatkan
Layanan
Pengelolaan
Keuangan
Sekretariat
Daerah
30 Jumlah SPM yang diterbitkan
3500 SPM 1233 SPM 35,23%
31 Jumlah Persetujuan Verifikasi Dokumen Pertanggung Jawaban
3500
Persetujuan
935
Persetujuan
26,71%
17 Peningkatan
Pelayanan
Informasi
Kehumasan yang
cepat, tepat dan
akurat
32 Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa
- Photo
- Buku - DVD - CD - Majalah
- 6 Paket
Studio foto
- 1200
Foto,10R
- 2160
foto,4R
- 3300 buku
- 247 DVD
- 100 CD
- 12 edisi
2000
eksemplar
- 0 Paket
Studio Foto
- 4380 Foto
10R
- 4260 foto
4R
- 2720 buku
- 247 DVD
- 100 CD
- 6 Edisi
2000
eksemplar
- 0%
- 365%
- 197,22%
- 82,42%
- 100%
- 100%
- 50%
33 Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang dipublikasikan di Media Massa Melalui TV, Radio, Koran, dan Online
- 12 bulan - 263 Galeri
Foto
- 12 bulan - 322 Galeri
Foto
- 122,43%