LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
TAHUN 2016
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
JAKARTA, JANUARI 2017
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung-
jawaban instansi Pemerintah kepada publik dan stakeholders terkait
pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini
disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk
komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang
bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang
keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2016 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan
program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan
penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang
Politik Dalam Negeri Tahun 2016 beserta realisasinya.
Selama tahun 2016, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi
Bidang Politik Dalam Negeri dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh
implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi
Sekretariat Kabinet.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban
kepada publik dan stakeholders serta menjadi pemicu bagi penguatan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil
(result oriented government).
Jakarta, Januari 2017
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri,
Dyah Pancaningrum, S.H., M.TDev.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang
Politik Dalam Negeri Tahun 2016 adalah sebagai berikut.
a. Dari Segi Anggaran
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran
sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun
pada tanggal 12 Mei 2016, dalam rangka pengendalian dan pengamanan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan
Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
sehingga anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dipotong
sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan hanya dapat
memanfatkan anggaran sebesar Rp. 649.999.110 (enam ratus empat puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh
rupiah) atau 76,47% dari seluruh pagu anggaran 2016.
b. Dari Segi Outcome
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah menghasilkan 305
dokumen rekomendasi atau 218% (sangat baik) dari target outcome dalam
periode tahun 2016 yang berjumlah 140 dokumen yang terdiri dari 240
rekomendasi kebijakan, 27 rekomendasi persetujuan prakarsa dan 38
rekomendasi materi sidang kabinet.
Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sudah menunjukkan angka
ideal karena persentasenya lebih dari 70%, sedangkan dari segi outcome,
capaiannya justru melebihi target (218%). Keseimbangan antara segi anggaran
dan segi output ini sudah sangat baik namun masih perlu mendapat perhatian
untuk peningkatan kinerja di masa datang agar Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka
memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka
pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN …………………...………………………...... 4
A. Latar Belakang ................................................................. 4
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri ....................................................................
5
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Politik Dalam Negeri ...............................................................................
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................. 12
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri .............................................
12
B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 .......................................................................
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 15
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 ..............................................................
15
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 .............................................
42
BAB IV PENUTUP .............................................................................. 43
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 ........................
43
LAMPIRAN
B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan
Kinerja ...............................................................................
44
I - IV
LAMPIRAN
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara filosofis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk
penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan
kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah
rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah
instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah
melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang
telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif.
Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat
Laporan Kinerja (LKj). Teknik pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program
kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj
dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah
sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran
Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun berjalan.
LKj mempunyai manfaat sebagai:
a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
5
LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu
unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya
terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan
yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini juga dapat digunakan sebagai
acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun-tahun
mendatang.
Berdasarkan hal-hal di atas, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Asisten Deputi
Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016.
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Politik Dalam Negeri
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat
atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas
permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan,
penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di
bidang politik dalam negeri;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
6
c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
politik dalam negeri;
d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri;
e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap
perkembangan umum di bidang politik dalam negeri; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan.
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:
a. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga
Negara;
b. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
c. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga
Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis
atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau
pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas
permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan,
penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau
pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan
terhadap perkembangan umum di bidang organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan lembaga negara.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
7
Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga
Negara terdiri dari:
a. Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
b. Subbidang Lembaga Negara.
Bidang Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan
izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas
substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan
pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan,
pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di
bidang politik dan pemerintahan umum.
Bidang Politik dan Pemerintahan Umum terdiri dari:
a. Subbidang Politik; dan
b. Subbidang Pemerintahan Umum.
Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan
izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas
substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan
pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan,
pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di
bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
8
Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
b. Subbidang Pemerintahan Desa.
Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
dapat digambarkan sebagai berikut:
Dyah Pancaningrum, SH.,MTDev Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
Novi Pratiwi Dewi, SH.,MH Alifa Rahmat Syukri, SH.,MH Kardwiyana Ukar, SH., LL.M Kepala Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan
Lembaga Negara
Kepala Bidang Politik dan Pemerintahan Umum
Kepala Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa
Farid Budi P, S.IP
Dwirani P. Muktisari, SH
Retno Wulandari,
SH.,MH
Hermawan Susanto,SH.,
MH
Oto Hidayat, SH.,M.LS
Tania Cahya Utami Dewi, SH
Kasubid Organisasi Politik
dan Organisasi Kemasyarakatan
Kasubid Lembaga Negara
Kasubid Politik
Kasubid Pemerintahan
Umum
Kasubid Otonomi Daerah
Kasubid Pemerintahan
Desa
-
-
-
A. Bayu Wiraditya Pawi, SH
Aprilia Dwi Ariyanti, SH
Alwin Juang Hamonangan,
SH
Analis Polhukam
- - Analis Polhukam
- Analis Polhukam
Jumlah sumber daya manusia Asisten Deputi Politik Dalam Negeri pada
akhir 2016 adalah sebagaimana dalam tabel berikut.
Pangkat Jabatan Pendidikan Jenis Kelamin
Gol. Jmlh Nama Jabatan Jmlh Tingkat
Jmlh Jenis
Jmlh S2 S1 D3 SLTA P L
IV/b 2 Asisten Deputi 1 1 - - - 1 1 - 1
Kepala Bidang 1
3 - - - 3 1 2 3 IV/a 2 Kepala Bidang 2
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
9
Pangkat Jabatan Pendidikan Jenis Kelamin
Gol. Jmlh Nama Jabatan Jmlh Tingkat
Jmlh Jenis
Jmlh S2 S1 D3 SLTA P L
III/c 3 Kepala Subbidang 6 3 3 - - 6 3 3 6
III/b 3
III/a
3
Analis 3 - 3 - - 3 1 2 3
Jmlh
13
13 7 6 - - 13 6 7 13
Komposisi kuantitas pegawai tersebut, apabila dibandingkan dengan tugas dan
fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, masih belum
ideal, karena ada sub bidang yang tidak memiliki dukungan staf yang memadai.
Sehubungan dengan kekurangan staf tersebut, sebagian kegiatan kinerja harus
dilakukan secara rangkap, dan upaya pencapaian target kinerja sering dilakukan
dengan kerja lembur para staf.
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issues) Asisten Deputi Bidang
Politik Dalam Negeri
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik
yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal).
Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar
tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang dihadapi oleh
Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan Internal
Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan
potensi Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai
berikut :
a. Kekuatan Organisasi
1) komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan
reformasi birokrasi.
2) kebijakan organisasi.
3) sumber daya manusia yang berkualitas.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
10
b. Kelemahan Organisasi
1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia
belum sepenuhnya optimal.
2) belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan
menyeluruh.
3) belum idealnya jumlah sumber daya manusia.
c. Potensi Organisasi
1) komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
2) tersedianya sumber daya manusia yang berpotensi untuk
dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
3) komitmen sumber daya manusia pelaksana untuk terus meningkatkan
kinerja.
2. Lingkungan Eksternal
Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan
dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan
hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis
faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Asisten
Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
a. Peluang Organisasi
1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bagian dari
lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakat;
2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen,
prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan
(deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
11
3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan
dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap
instansi pemerintah;
4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik
(good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.
b. Ancaman Organisasi
Ancaman terhadap Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah
tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi
pemerintah.
3. Permasalahan
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas,
maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini
dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri dalam tahun-tahun mendatang, yaitu :
a. Aspek Ketatalaksanaan
Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga
pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di
lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan
pelaksanaan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. Masih terdapat
ego sektoral antar instansi sehingga kurang bersinergi.
b. Aspek Sumber Daya Manusia
Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung
tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.
c. Aspek Prasarana dan Sarana
Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum
terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen
teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan
dikembangkan.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik,
Dalam Negeri
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam)
berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memiliki organisasi
tingkat eselon II yakni:
1. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
3. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
4. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan
Informatika.
Dengan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sasaran strategisnya 6 (enam)
output berupa rekomendasi.
Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan,
Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan :
Dari ketiga tujuan di atas, tujuan yang relevan dengan lingkup Asisten Deputi
Bidang Politik Dalam Negeri adalah tujuan nomor 1. Menindaklanjuti tujuan
nomor 1, maka tujuan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat
SEKRETARIAT KABINET Tujuan
1. Terwujudnya hasil rekomendasi
kebijakan yang berkualitas;
2. Terwujudnya pengelolaan
persidangan kabinet yang
berkualitas;
3. Terwujudnya layanan informasi yang
responsif dan transparan.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
13
dirumuskan menjadi: “Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang politik dalam negeri.”
Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific
(spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant
(relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu). Selanjutnya, dalam
rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut, Asisten
Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan program operasional yaitu:
“mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri
kepada Deputi Bidang Polhukam”.
B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Asisten Deputi Bidang Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016
Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sebagai
berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang politik dalam negeri
1. Persentase rekomendasi di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam
100%
2. Persentase rekomendasi di bidang politik dalam negeri yang yang disusun secara tepat waktu
100%
3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam
100%
4. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu
100%
5. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam
100%
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
14
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di bidang politik dalam negeri secara tepat waktu
100%
Output disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh
Asisten Deputi kepada Deputi dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka
waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 9 hari
kerja), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan yang
diajukan/ disampaikan oleh Asisten Deputi diterima, disetujui, atau
mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun
2016
Secara garis besar, keenam indikator kinerja utama (IKU) Asisten Deputi
Bidang Politik Dalam Negeri dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:
1. dokumen (berupa rekomendasi) yang disusun secara tepat waktu, dan
2. dokumen yang ditindaklanjuti.
Berdasarkan dua kelompok tersebut, maka capaian kinerja Asisten Deputi
Bidang Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja
Target Kinerja Realisasi dan Capaian Tahunan
Tahunan (%)
Tahunan (Kuantitas)
Output Tahunan
(Kuantitas)
Outcome Tahunan
(Kuantitas)
Outcome dibanding
Output (%)
[ (5):(4) ]
Outcome dibanding Target (%)
[ (6):(2) ]
Outcome dibanding
Target (Kuantitas) [ (5):(3) ]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Dokumen yang disusun tepat waktu
100% 140 305 305 100% 100% 218%
Dokumen yang ditindaklanjuti
100% 140 305 305 100% 100% 218%
Seluruh dokumen yang dihasilkan sepanjang 2016 oleh unit kerja ini
berjumlah 305 dokumen atau 218% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan
dalam Rencana Angaran dan Biaya (RAB) tahun 2016, yaitu 140 dokumen.
Dari seluruh dokumen diatas kami sampaikan beberapa rekomendasi
yang memiliki nilai strategis dan isu-isu krusial dari seluruh bidang di Asisten
Deputi bidang Politik Dalam Negeri meliputi antara lain:
I. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga
Negara
1. Memo-memo rekomendasi kehadiran Presiden dalam suatu acara
beserta butir wicara dan infografisnya, di antaranya:
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
16
a. Audiensi Ketua PBNU terkait Penanganan Gerakan Radikal dan
Terorisme
b. Audiensi Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh
Indonesia (ADKASI)
c. Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Senior
HIPMI Indonesia (ISHI) 2016
d. Audiensi Presiden bersama Pimpinan Lembaga Tinggi Negara (DPR,
DPD, MA, MK, BPK, dan KY)
e. Kehadiran Presiden dalam acara Hari Ulang Tahun Emas Majelis
Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI)
f. Permohonan Kepada Presiden Untuk Memberikan Sambutan Dalam
Rangka Pembukaan MUNAS V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI) Tahun 2016.
g. Kehadiran Presiden dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
bersama Gerakan Pemuda ANSOR (GP ANSOR)
2. Peraturan Perundang-undangan yang ditangani oleh Bidang
Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga
Negara.
a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kerja Sama dan
Inovasi Daerah
1) RPP Kerja Sama Daerah merupakan amanat Pasal 369 UU No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan akan mencabut
PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja
Sama Daerah, sedangkan RPP Inovasi Daerah merupakan
amanat Pasal 390 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
2) Secara substansi RPP Kerja Sama Daerah dan RPP Inovasi
Daerah merupakan 2 objek yang berbeda. Namun mengingat
adanya simplifikasi sebagaimana lampiran Keppres No.10 Tahun
2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pihak
Kemendagri berusaha untuk menggabungkan 2 RPP tersebut
menjadi RPP Kerja Sama Daerah dan Inovasi Daerah.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
17
3) Apabila simplifikasi tetap dilakukan dan terdapat hambatan dalam
penyelesaian RPP dimaksud, Setkab menyarankan adanya surat
dari Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk meminta
arahan Presiden, agar RPP Kerja Sama dan Inovasi Daerah dapat
dipisahkan menjadi 2 RPP, mengingat Kepres No. 10 Tahun 2016
tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan
oleh Presiden.
4) Masalah lain yang muncul adalah adanya klausul Mekanisme
pengambilalihan pelaksanaan kerja sama wajib yang tidak
dilaksanakan Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Gubernur selaku Wakil
Pemerintah Pusat beserta biaya pelaksanaannya.
5) Sekretariat Kabinet menyampaikan pendapat bahwa Pemerintah
Pusat harus diposisikan untuk tidak langsung mengambilalih
pelaksanaan kerja sama wajib yang tidak dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah tersebut. Perlu diatur dalam RPP bahwa
sebelum Pemerintah Pusat mengambilalih pelaksanaan kerja
sama tersebut, Pemerintah Pusat melakukan supervisi,
pembinaan, dan pengawasan yang matang terhadap rencana
kerja sama daerah.
b. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
1) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD dan perubahannya. Namun dalam perkembangannya
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu
dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2) Presiden telah menyetujui rencana penyusunan Rancangan
Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2004 dengan Surat Menteri
Sekretaris Negara No. B-1168/M.Sesneg/D-1/HK.02.01/12/2015
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
18
tanggal 18 Desember 2015 hal Izin Prakarsa Penyusunan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
3) Materi dalam RPP masih terdapat permasalahan sehingga harus
dirapatkan pada tingkat Menteri mengingat Sekretariat Kabinet
merekomendasikan agar pemberian kendaraan dinas dan
tunjangan tidak diberikan kepada Anggota DPRD mengingat
kondisi kemampuan keuangan negara saat ini tidak
memungkinkan.
4) Pada tanggal 29 Agustus 2016, Kemenko Bidang Polhukam
menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat Menteri membahas
RPP dimaksud, yang dipimpin oleh Menko Bidang Polhukam.
5) Pada intinya Rapat Koordinasi tersebut menyepakati:
a) Ketentuan pengaturan mengenai pemberian kendaraan dinas
bagi Anggota DPRD tidak dapat diakomodasi dalam RPP,
namun Anggota DPRD dapat diberikan fasilitas berupa
tunjangan transportasi, dengan tetap memperhatikan
kemampuan keuangan daerah, mengingat adanya Arahan
Presiden dan kondisi keuangan negara.
b) Ketentuan mengenai tunjangan reses bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dapat diberikan namun harus memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.
c. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ormas Asing
1) RPP Ormas Asing yang didirikan oleh Warga Negara Asing
merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 50, Pasal 56, dan Pasal
82 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) pasal yang dikelompokkan ke
dalam 7 (tujuh) Bab, yang mengatur jenis-jenis ormas asing;
perizinan bagi ormas asing yang akan melakukan kegiatan di
Indonesia; pembentukan Tim Perizinan Ormas Asing; Persyaratan
mengenai personalia ormas asing; ormas pelaksana kerja sama;
dan pengawasan ormas asing serta sanksi-sanksi.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
19
2) Isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut adalah
pengawasan dan sanksi, mengingat ormas asing yang melakukan
kegiatan di Indonesia membutuhkan pengawasan dari pemerintah
daerah dan masyarakat dengan dukungan kementerian/lembaga
terkait.
3) Pada awalnya direncanakan akan diusulkan 7 (tujuh) buah RPP,
yang masing-masing mengatur mengenai pendaftaran dan
pendataan ormas, pemberdayaan ormas, sistem informasi ormas,
izin ormas Asing, pengawasan terhadap ormas, mediasi
pemerintah terhadap konflik internal ormas, serta sanksi terhadap
ormas.
4) Namun dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi
perumusan peraturan pelaksanaan, pada perkembangannya
disepakati bahwa RPP yang akan diusulkan berjumlah 2 (dua)
buah, yaitu RPP Ormas Dalam Negeri dan RPP Ormas Asing.
5) Pengaturan mengenai persyaratan dalam RPP perlu disesuaikan
dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013.
6) Pengaturan tentang ormas asing ini perlu kehati-hatian dan terkait
pengawasan perlu dilakukan secara intensif agar tidak
kontraproduktif terhadap kedaulatan negara.
II. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum
1. Memo-memo rekomendasi yang ditangani oleh Bidang Politik dan
Pemerintahan Umum yang merupakan isu krusial yang akhirnya
disetujui oleh Presiden, antara lain:
a. Pembentukan Tim Terpadu Administrasi Pemerintahan, Sekretariat
Kabinet dalam hal ini tidak mendukung pembentukan Tim tersebut
dengan pertimbangan:
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
20
1) Apa yang menjadi tujuan dibentuknya Tim Terpadu sebenarnya
telah menjadi tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri,
sehingga relevansi pembentukan Tim Terpadu perlu
dipertimbangkan kembali. Pembentukan tim seharusnya hanya
dalam hal pelaksanaan pekerjaan diluar tugas dan fungsi
kementerian/LPNK.
2) Dalam hal dukungan dari kementerian/LPNK kepada Kementerian
Dalam Negeri dirasa kurang, maka Kemenko Polhukam dapat
mengoordinasikan kementerian/LPNK terkait agar dapat
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam
Negeri secara maksimal.
b. Rencana Pembentukan Tim Terpadu Pendukung Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan secara Nasional, Sekretariat Kabinet
dalam hal ini tidak mendukung pembentukan Tim tersebut dengan
pertimbangan:
1) Permasalahan pengadaan sarana dan prasarana untuk KTP-el
dapat diselesaikan tanpa membentuk tim terpadu dengan
Keppres, melainkan cukup melalui rapat koordinasi K/L. Apabila
masih terdapat hambatan, maka dapat diselenggarakan rapat di
Sekretariat Kabinet atau melalui Rapat Terbatas yang dipimpin
Presiden.
2) Terkait dengan permasalahan pengadaan sarana dan prasarana
untuk dukungan pelaksanaan program administrasi kependudukan
yang perlu dilakukan percepatan, hal ini dapat dilakukan dengan
mekanisme penunjukan langsung sebagaimana Pasal 38 Perpres
Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana
kriteria Pasal 38 ayat (4) Perpres Nomor 172 Tahun 2014).
Namun apabila ketentuan tersebut dirasa belum cukup, maka
dapat dilakukan perubahan terhadap Perpres Nomor 54 Tahun
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
21
2010 dengan mengatur secara khusus, proses pengadaan
barang/jasa untuk dukungan pelaksanaan program administrasi
kependudukan dalam kriteria penunjukan langsung.
3) Dalam jangka panjang, kiranya perlu dibentuk badan/lembaga
yang khusus menangani administrasi kependudukan. Namun
demikian, pembentukan ini dilakukan dengan mengubah beberapa
peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU tentang
Administrasi Kependudukan dan UU tentang Pemerintahan
Daerah.
c. Pembangunan Papua dan Pembentukan Organisasi Papua (Ratas 8
November 2016), Sekretariat Kabinet dalam hal ini tidak mendukung
pembentukan Tim tersebut dengan pertimbangan:
1) Tidak perlu membentuk kementerian/lembaga baru, cukup
mengefektifkan tugas fungsi K/L yang ada disertai peningkatan
peran Pemprov. Papua sebagai wakil pemerintah di daerah
didukung Pemkab, Pemkot dan tokoh setempat.
2) Penunjukan Presiden kepada kementerian/lembaga tertentu yang
ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi percepatan
pembangunan Papua dan Papua Barat misalnya Kemenko Bidang
Polhukam dan Bappenas, dapat lebih menguatkan kewenangan
kedua kementerian/lembaga tersebut dalam rangka percepatan
pembangunan Papua dan Papua Barat.
3) Kebijakan, program dan kegiatan terbangun dalam road map
secara terukur volume dan jangka waktu pencapaian targetnya.
2. Peraturan Perundang-undangan yang ditangani oleh Bidang Politik
dan Pemerintahan Umum:
a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Umum
Sekretariat Kabinet mengajukan RPP Tentang Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Umum untuk dijadikan Rapat Terbatas tanggal 13 April
2016 dan 30 Mei 2016. Inti masukan:
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
22
1) Perlu dipertimbangkan kembali mengingat jangan sampai ada
kesan pemerintah pusat ingin menghidupkan kembali sentralisasi.
2) Berkaitan dengan peningkatan beban anggaran pemerintah pusat
agar tidak mencampuri urusan anggaran dan cukup
menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Hal-hal terkait
dengan dampak pengurusan asset, pegawai, dan dokumen,
karena akan menimbulkan kericuhan dan ketakutan di
masyarakat.
b. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penataan Daerah
1) Aspek hukum: Masih terdapat perumusan redaksional pasal-pasal
RPP tentang Penataan Daerah yang masih multitafsir sehingga
akan menimbulkan kebiasan aturan dan dikhawatirkan nantinya
akan memberikan dampak tidak implementatifnya PP dimaksud
2) Terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dalam RPP
tentang Penataan Daerah dengan UU No. 23 Tahun 2014,
Terdapat inkonsistensi diantara pasal-pasal dalam RPP tentang
Penataan Daerah. Penjelasan lebih lanjut tercantum dalam
matriks sebagaimana terlampir.
c. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Inti masukan: masih terdapat beberapa permasalahan yang belum
diakomodasi dalam RPP tersebut yakni:
1) Pembentukan Dinas Dukcapil di provinsi tidak diperintahkan oleh
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 (UU
tentang Adminduk),
2) Ketentuan hak akses dalam Pasal 79 ayat (4) UU tentang
Adminduk didelegasikan dalam Peraturan Mendagri, sehingga
BAHAN PEMBAHASAN
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
23
tidak tepat apabila RPP mengatur detail mengenai hak akses
tersebut (karena UU tentang Adminduk memerintahkan
pengaturannya dalam Peraturan Mendagri).
3) Materi muatan pelaporan dan evaluasi seyogianya diatur secara
terintegrasi dalam RPP tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
serta Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d. RPP tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
1) Konsep Dekonsentrasi dan TP masih perlu dirumuskan kembali
agar lebih jelas dan sederhana sehingga tidak membingungkan
mengingat pengaturan tersebut lebih difokuskan pada urusan
pemerintah, bukan pada konsep Dekonsentrasi dan TP.
2) Terhadap pengaturan terkait “perangkat gubenur”, perlu
konfirmasi lebih lanjut apakah perangkat gubernur dilengkapi
kemampuan teknis untuk melaksanakan urusan-urusan yang
didekonsentrasikan kepada gubernur khususnya urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat.
3) Perlu diperhatikan terkait konsistensi pengaturan terkait urusan
pemerintahan umum (UPU) dalam RPP.
4) Perlu konfirmasi lebih lanjut pula terkait materi pengaturan
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan agar sejalan dengan pengaturan terkait tugas
dan kewenangan gubernur sebagai WPP (direncanakan akan
diatur dalam RPP terpisah)
5) Materi pengaturan RPP tentang Dekonsentrasi dan TP berkaitan
erat dengan pengaturan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang
gubernur sebagai WPP sehingga dapat dilakukan simplifikasi.
e. RPP tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Hak
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
24
1) Pengambilalihan tugas dan wewenang GWPP oleh Mendagri
dapat diterjemahkan sebagai tahapan konsultasi, pembinaan,
supervisi, atau evaluasi Mendagri kepada GWPP. Sehingga
sebisa mungkin Mendagri tidak mengambil alih secara penuh/fisik
(tidak dilakukan secara serta merta, tetapi melalui tahapan agar
secara praktik tetap dilaksanakan GWPP), karena apabila terjadi
pengambilalihan secara penuh berarti tidak selaras dengan
semangat UU tentang Pemda yang telah memberikan otonomi
daerah dengan tetap ada pembinaan dan pengawasan oleh
pemerintah pusat.
2) Sehubungan dengan pembentukan kelembagaan, Presiden
memberikan arahan agar tetap memperhatikan efisiensi dan
efektivitas serta tidak menambah beban anggaran dengan
memperbesar/menambah organisasi.
3) Sejalan dengan arahan Presiden, pembentukan perangkat
gubernur dapat kami pahami sebagai pembentukan organ yang
sifatnya sebagai supporting unit. Adapun tugas-tugas GWPP yang
sifatnya substantif dikerjakan oleh satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) sebagai core unit. Tugas dan wewenang gubernur
sebagai kepala daerah, gubernur sebagai pelaksana urusan
pemerintahan umum, dan GWPP tidak perlu dipisah, karena
selain tidak efektif dan efisien juga akan rentan menimbulkan
friksi.
4) Materi pengaturan terkait pembentukan perangkat gubernur
(sekretariat dan unit kerja) seyogianya tidak dituangkan secara
limitatif (jumlah) namun dengan menyesuikan pada kriteria atau
karakteristik suatu provinsi. Sehingga jumlah unit kerja di setiap
provinsi tidak harus dibentuk 5 (lima) unit kerja (maksimal), tetapi
sesuai kebutuhan tiap provinsi.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
25
III. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa
1. Memo-memo rekomendasi yang ditangani oleh Bidang Politik dan
Pemerintahan Umum yang merupakan isu krusial, antara lain:
a. Permohonan Walikota Kota Surakarta untuk berkunjung ke Istana
Negara, Jakarta dan beraudiensi dengan Presiden.
Walikota Kota Surakarta mengajukan permohonan untuk berkunjung ke
Istana Negara, Jakarta dan beraudiensi dengan Presiden. Peserta
kunjungan tersebut berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) orang,
meliputi:
1) Walikota Surakarta;
2) Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3) Kepala SKPD Pemerintah Kota Surakarta;
4) Camat se Kota Surakarta:
5) Lurah se Kota Surakarta;
6) Staf Administrasi dan Protokoler.
b. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2015
Dalam laporannya, Bawaslu menyampaikan laporan hasil pengawasan
penyelenggaraan Pilkada 2015, antara lain:
1) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Pilkada 2015)
merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara serentak di 9
Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota. Untuk memetakan dan memberi
skor kerawanan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada 2015,
Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pilkada 2015 (IKP 2015)
dengan 5 (lima) indikator, yaitu profesionalitas penyelenggara, politik
uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan
daerah.
2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat 3 (tiga)
permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yaitu pada
penyelenggaraan tahapan pilkada, kinerja KPU, dan kedisiplinan
parpol pengusung dan/atau paslon.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
26
c. Laporan Hasil Rapat Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren Dari
Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat
Hasil rapat antara lain:
1) Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, terdapat beberapa perubahan dalam pembagian urusan
konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga beberapa urusan beralih dari
Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Pusat, dan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat atau
sebaliknya.
2) Peralihan urusan konkuren tersebut diikuti dengan peralihan personel,
pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen, dengan
beralihnya status pegawai Daerah menjadi pegawai Pusat
menimbulkan konsekuensi pembayaran gaji pegawai tersebut yang
semula ditanggung Pemerintah Daerah menjadi ditanggung
Pemerintah Pusat (K/L terkait).
3) Permasalahan muncul ketika tidak semua K/L yang terkena
pengalihan menganggarkan gaji pegawai yang berasal dari
pengalihan urusan dimaksud. Terjadi ketidaksiapan anggaran untuk
membayar gaji +22.929 pegawai yang beralih dari Daerah ke Pusat,
karena tidak dianggarkan baik di APBN TA 2017 maupun APBD TA
2017.
4) Mengingat perlunya penanganan permasalahan tersebut secara
cepat, Sekretaris Kabinet kiranya perlu mengusulkan kepada Presiden
untuk menyelenggarakan Rapat Terbatas dengan mengundang K/L
terkait guna pembahasan lebih lanjut.
2. Peraturan Perundang-undangan yang ditangani oleh Bidang Politik
dan Pemerintahan Umum:
a. RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum
1) Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
27
Presiden tahun 2019 harus dilaksanakan secara
bersamaan.Dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK tersebut,
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan RUU tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2) Dari 13 (tiga belas) isu yang disampaikan oleh Mendagri,
terdapat 6 (enam) isu krusial yang sangat menonjol, yaitu:
a) Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
b) Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu;
c) Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold);
d) Metode Konversi Suara ke Kursi;
e) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; dan
f) Penguatan Kelembagaan, Kewenangan, dan Tata Kelola
Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).
Keenam isu krusial ini harus mendapat perhatian khusus dan
diputuskan dengan petimbangan dari Presiden. Sedangkan
penyelesaian atas 7 (tujuh) isu krusial sisanya dapat diselesaikan
pada pembahasan tingkat kemenko.
b. RPP Pengelolaan Keuangan Daerah
Regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah saat ini
adalah PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. PP ini pelaksanaan Pasal 182 dan Pasal 194 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
RPP Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang berproses dengan
pemrakarsa Kementerian Dalam Negeri merupakan pelaksanaan
amanat dari Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, “ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
28
pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah”.
Terhadap penyusunan RPP ini terdapat perbedaan pandangan antara
Kemkeu dan Kemdagri yang disebabkan oleh perbedaan dasar hukum
yang digunakan. Mengingat PP 58 Tahun 2005 merupakan
pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Kemkeu berpendapat PP 58/2005 tersebut masih relevan dengan UU
33/2004 dan UU 23 /2014. Selain itu RUU tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) sebagai pengganti UU
33/2004 dalam proses pembahasan dan pengajuan kembali di DPR.
Sehingga seyogyanya penyusunan RPP tersebut dilakukan setelah
RUU HKPD ditetapkan. dan untuk merevisi PP tersebut menunggu
revisi UU 33/2004
Sementara itu Kemdagri berpendapat penyusunan RPP ini merupakan
amanat UU 23/2014 dan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak UU tersebut diundangkan. Saat ini RPP tersebut dalam
tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c. RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Konkuren (RPP PUPK) telah masuk Program
Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 melalui Keputusan
Presiden Nomor 10 Tahun 2016.
Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah amanat Pasal 21 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
“ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.terutama terkait dengan
urusan pemerintahan konkuren”. Selain itu, mengingat kebutuhan
daerah yang sangat mendesak akan regulasi untuk digunakan
sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan otonomi di daerah.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
29
RPP ini pada intinya mengatur hal-hal yang terkait dengan: 1)
pembagian urusan yang belum diatur; 2) penyusunan pedoman
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); 3) pembentukan
kebijakan daerah; dan 4) hubungan Pusat dan Daerah dalam
mencapai target urusan.
Mengingat beberapa substansi yang terdapat dalam RPP ini beririsan
dengan beberapa RPP lain yang sedang berproses (misal: RPP
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), di Kementerian Dalam
Negeri, telah disampaikan masukan bahwa jika memungkinkan untuk
dilakukan simplifikasi terhadap kedua RPP yang mengatur substansi
yang sama.
Saat ini RPP PUPK sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri
untuk finalisasi lampiran-lampiran RPP tersebut.
d. RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan
Terhadap RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan, Kedeputian
Polhukam menyampaikan masukan sebagai berikut:
1) persyaratan jumlah penduduk dalam pembentukan kecamatan di
Pulau Jawa dan Pulau Bali, perlu disesuaikan dengan yang diatur
dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2) perlu penjelasan kementerian/lembaga apa saja yang dapat
mengajukan prakarsa pembentukan kecamatan di kawasan yang
bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional
3) perlu dipertimbangkan kembali penghapusan syarat camat harus
memiliki pengalaman bertugas di Desa/Kelurahan/Kecamatan paling
singkat 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan, mengingat berdasarkan UU Nomor
23 Tahun 2014, camat tidak lagi sekedar satuan perangkat kerja
daerah namun merupakan perangkat daerah yang juga berperan
sebagai kepala wilayah.
4) perlu meminta pandangan dari kementerian/lembaga terkait (Ditjen
Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan) terkait kewenangan
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
30
Kecamatan di wilayah perbatasan pada bidang keimigrasian,
kepabeanan, dan kekarantinaan.
5) persyaratan jumlah penduduk minimal untuk pembentukan kelurahan
di Pulau Jawa dan Bali (paling sedikit 8000 jiwa atau 1600 KK)
sedangkan di luar Pulau Jawa dan Bali (paling sedikit 5000 jiwa atau
1000 KK). Berdasarkan syarat tersebut, sulit untuk wilayah Indonesia
bagian timur memenuhi persyaratan tersebut.
e. RPP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(LKPKD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EPPD)
RPP tentang LPPD, LKPKD, RLPPD, dan EPPD merupakan amanat UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74,
“ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan
pemerintah”.
Dalam rapat penyusunan RPP ini, telah disampaikan beberapa masukan
sebagai berikut:
1) Perlu penyederhanaan format pelaporan kinerja, sehingga
pemerintah daerah cukup membuat satu laporan namun
muatannya telah mencakup LKPJ dan LAKIP.
2) Beberapa materi RPP beririsan dengan muatan RPP lain yang
sedang disusun juga oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain:
a) Pelaporan inovasi yang telah dilakukan oleh daerah yang
diatur juga pada RPP tentang Inovasi Daerah.
b) Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan untuk
mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
31
diatur juga pada RPP tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f. RPP Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang
Berciri Kepulauan
RPP tersebut merupakan amanat Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Hal-hal yang diatur dalam RPP ini antara lain:
1) Kewenangan daerah provinsi di laut;
2) Kewenangan daerah provinsi berciri kepulauan;
3) Kriteria daerah provinsi berciri kepulauan;
4) Strategi percepatan pembangunan daerah provinsi yang berciri
kepulauan;
5) Pendanaan.
Terhadap RPP ini disampaikan beberapa hal krusial, yaitu:
a) Dari sisi prosedural RPP agak sulit untuk dapat diundangkan pada
akhir tahun 2016 karena masih banyak tahapan yang harus
diselesaikan. Selain itu, mengingat hal-hal yang diatur dalam RPP
ini cukup detail dan mendalam, kiranya perlu dicermati agar tidak
tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.
b) UU Pemda mengamanatkan daerah provinsi yang berciri
kepulauan untuk menyusun strategi percepatan pembangunan
daerah. Perlu pengkajian lebih mendalam apakah strategi
dimaksud merupakan suatu dokumen terpisah atau merupakan
bagian integral dari RPJPD dan RKPD. Terlebih lagi RPP ini
mengamanatkan penyusunan strategi dimaksud dalam bentuk
masterplan setiap 5 (lima) tahun sekali.
c) Kementerian Keuangan tidak menyetujui ketentuan pada RPP ini
yang mengatur dana percepatan pembangunan setara 1% dari
total DAU nasional untuk seluruh daerah provinsi yang berciri
kepulauan, dengan pertimbangan antara lain: kondisi keuangan
negara saat ini dalam keadaan yang kurang menggembirakan;
dana percepatan pembangunan tidak dikenal dalam mekanisme
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
32
dana transfer ke daerah; dikhawatirkan akan menimbukan efek
domino kepada daerah yang mempunyai ciri khas untuk menuntut
dana yang sama, misalnya daerah perbatasan, daerah terluar,
dan daerah khusus.
Saat ini draft sedang diproses Kemdagri untuk merekonstruksi
struktur RPP yang mengakomodasi masukan dari K/L terkait.
g. RInpres tentang Langkah-Langkah Pengamanan dan Pengendalian
Belanja Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penataan Urusan
Pemerintahan Konkuren
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mengatur adanya pembagian urusan konkuren antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
2) Berdasarkan ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014,
terdapat pemahaman bahwa dengan adanya pengalihan urusan
pemerintahan konkuren, berarti personel, pendanaan, sarana dan
prasarana, serta dokumen juga ikut beralih, dan dengan beralihnya
status pegawai daerah menjadi pegawai Pusat menimbulkan
konsekuensi pembayaran gaji pegawai yang semula ditanggung oleh
Pemerintah Daerah menjadi ditanggung oleh Pemerintah Pusat
(kementerian/lembaga) terkait.
3) Memperhatikan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014, Mendagri
menetapkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, yang menjadi dasar Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota tidak
menganggarkan kembali gaji pegawai Daerah yang beralih status
menjadi pegawai Pusat tersebut dalam APBD TA 2017.
4) Permasalahan muncul ketika tidak semua kementerian/lembaga
yang menerima pengalihan urusan pemerintahan konkuren
tersebut menganggarkan gaji pegawai yang berasal dari
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
33
pengalihan urusan dimaksud. Hal ini diperkuat dengan pandangan
Kementerian Keuangan yang merujuk pada Arahan Presiden
dalam Ratas tanggal 30 Mei 2016 yang intinya tidak ada peralihan
pegawai dari daerah ke pusat.
Terhadap permasalahan tersebut Presiden telah memberikan
arahan dalam Rapat Terbatas, tanggal 29 Desember 2016, Pukul
16.46 WIB yang intinya
a) Masalah pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam
UU. Oleh karena itu, urusan yang dapat diberikan kepada
daerah agar dapat diberikan ke daerah. Namun, apabila
dalam UU masih terdapat poin yang belum sesuai untuk
mengatur masalah tersebut, maka segera lakukan revisi UU
dan pemerintah agar memilah dengan benar.
b) Masalah gaji pegawai terkait pengalihan urusan dari daerah
ke pusat agar diatur, karena prinsipnya pemerintah
menginginkan semua masalah dibuat simpel dan jangan
dibuat rumit.
c) Lakukan segera revisi peraturan UU, namun apabila peraturan
yang diperlukan adalah PP, maka PP tersebut agar segera
diselesaikan.
d) Pemerintah agar memberikan otonomi kepada daerah sesuai
dengan semangat otonomi daerah selama ini.
Dalam melaksanakan tusi penyiapan pendapat dan pandangan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam
Negeri masuk sebagai Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri
dalam rangka melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Hasil dari EKKPD terhadap
LPPD akan diumumkan secara nasional pada hari Otonomi Daerah (OTDA)
pada tanggal 22 April. Adapun fungsi dilaksanakannya EKKPD terhadap LPPD
dimaksudkan untuk melihat, mendata dan melaporkan kinerja masing-masing
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
34
daerah serta inovasi yang dimiliki daerah.
Selain menjadi anggota Tim EKPPD, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam
Negeri juga masuk sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
yang diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri.
DPOD dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berdasarkan amanat Pasal 396 UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. DPOD bertugas memberikan pertimbangan kepada
Presiden mengenai rancangan kebijakan mengenai: a) penataan Daerah; b)
dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; c) dana perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan d) penyelesaian
permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau
perselisihan antara Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian.
Sekretaris Kabinet sebagai anggota DPOD sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah banyak terlibat dalam rapat-rapat
perumusan materi tim pokja DPOD terkait beberapa isu-isu strategis,
diantaranya: 1) kebijakan perimbangan keuangan tentang Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan RPP
Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah.
(Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran II).
Rencana Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang dinilai
berhasil dalam realisasinya pada tahun 2016 terutama adalah kegiatan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden, yaitu:
1. Permohonan Izin Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kementerian/Lembaga
Kegiatan peninjauan lapangan tersebut dilakukan dalam suatu tim secara
bersama dengan Asisten Deputi lain di Kedeputian Polhukam. Kegiatan
tersebut adalah peninjauan lapangan beberapa sarana dan prasarana yaitu:
rencana pembangunan gedung Data Center Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (DC SIAK) Kementerian Dalam Negeri, Gedung Depo Arsip
Tsunami Aceh (Arsip Nasional), Gedung Sekretariat Asean (Kementerian
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
35
Luar Negeri), Gedung Badan Narkotika Nasional, Gedung Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama, Gudang khusus penyimpanan peralatan
intelijen dan Gedung Kantor Binda (Badan Intelijen Negara).
Dalam melakukan peninjauan lapangan tersebut, kriteria yang dijadikan tolak
ukur adalah sebagai berikut:
a. Aspek Administrasi yang terdiri informasi atas kondisi lokasi yang
dipergunakan saat ini, kondisi lokasi rencana pembangunan, legalitas
lahan dan ketersediaan anggaran.
b. Aspek efektifitas dan efisiensi yang menggambarkan pelaksanaan tugas
dan fungsi dikaitkan dengan lokasi yang dipergunakan saat ini apakah
terdapat faktor-faktor yang teridentifikasi menyebabkan terjadinya
inefektifitas dan inefisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.
c. Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan
arahan Presiden yang diramu menjadi kajian yang disampaikan kepada
Sekretaris Kabinet dan Presiden.
d. Pemantauan dilakukan ke 15 (lima belas) daerah yaitu:
PROVINSI NO WILAYAH
Provinsi DKI Jakarta 1 Jakarta Selatan
2. Jakarta Utara
Provinsi Banten 3. Kota Serang
4. Kota Serpong, Tangerang Selatan
Provinsi Kalimantan Barat 5. Kota Pontianak
Provinsi Jawa Timur 6. Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Barat 7. Kota Depok
8. Desa, Dayeuh, Kec. Cileungsi
Provinsi Sulawesi Barat 9. Kabupaten Mamuju
Provinsi Bengkulu 10. Kota Bengkulu
Provinsi Kalimantan Utara 11. Kota Tanjung Selor
Provinsi Sumatera Barat 12. Kota Sawahlunto
Provinsi Kalimantan Selatan 13. Kota Banjarmasin
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
36
PROVINSI NO WILAYAH
Provinsi Sumatera Utara 14. Kabupaten Tapanuli Selatan
15. Kabupaten Serdang Bedagai
2. Penyelenggaraan pelayanan kependudukan oleh dinas kependudukan
dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka
tindak lanjut arahan Presiden pada rapat terbatas tanggal 28 April 2016
tentang peningkatan kualitas pelayanan publik (pelayanan kartu tanda
penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (ktp-
el/kia).
Kegiatan ini menghimpun berbagai informasi tentang pelaksanaan arahan
Presiden yang diramu menjadi kajian yang disampaikan kepada Sekretaris
Kabinet dan Presiden.
Pemantauan dilakukan ke 16 (enam belas) daerah yaitu:
PROVINSI NO WILAYAH WAKTU
Provinsi Sulawesi
Tengah
1 Kota Palu 30 Mei 2016
2. Kabupaten Donggala 31 Mei 2016
Provinsi Jawa Timur 3. Kota Malang 1 Juni 2016
4. Kabupaten Pasuruan 2 Juni 2016
Provinsi D.I. Yogyakarta 5. Kota Yogyakarta 8 Juni 2016
6. Kabupaten Bantul 9 Juni 2016
Provinsi Sulawesi
Selatan
7. Kota Makassar 16 Juni 2016
8. Kabupaten Maros 17 Juni 2016
Provinsi Jawa Tengah 9. Kota Semarang 31 Juli 2016
10. Kabupaten Kudus 2 Agustus 2016
Provinsi Lampung 11. Kota Bandar Lampung 18 Agustus
2016
12. Kabupaten Lampung
Tengah
19 Agustus
2016
Provinsi Nusa Tenggara
Timur
13. Kota Kupang 24 Agustus
2016
14. Kabupaten Manggarai
Barat
25 Agustus
2016
Provinsi Bangka Belitung 15. Kabupaten Belitung 1 September
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
37
PROVINSI NO WILAYAH WAKTU
2016
16. Kabupaten Belitung
Timur
2 September
2016
Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan dalam kurun waktu Mei s.d.
September di 16 (enam belas) daerah tersebut, seluruh pemerintah
kabupaten/kota telah menyelenggarakan layanan KTP-el mulai tahun 2011,
2012 dan 2013 dengan tetap menggunakan kelengkapan dan infrastruktur
program e-KTP yang diluncurkan 2006 (kelanjutan program e-KTP).
Dalam kurun waktu tersebut, persentase penyelesaian perekaman KTP-el di
kabupaten/kota wilayah Jawa adalah 90,015%, pencetakan KTP-el adalah
74,98%, dan distribusi adalah 99,21% (distribusi meliputi penyampaian masal
dinas ke tiap kelurahan maupun pengambilan sendiri wajib KTP-el ke dinas).
Sedangkan persentase perekaman KTP-el di kabupaten/kota di luar pulau Jawa
adalah 84,53%, pencetakan adalah 46,05%, distribusi adalah 98,39%.
Untuk sarana dan prasarana, berdasarkan hasil pemantauan untuk wilayah
kota, pada dasarnya sarana dan prasaranya lebih baik daripada wilayah
kabupaten. Dengan demikian wilayah kota dapat memberikan pelayanan publik
yang lebih baik kepada masyarakat karena wilayahnya tidak terlalu luas, akses
mudah dijangkau dan ketersediaan sinyal/jaringan. Sedangkan untuk wilayah
kabupaten, pelayanan publik masih tidak bisa memenuhi standar yang
diharapkan Presiden karena wilayahnya luas, sebaran penduduknya tidak
merata, kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan akses infrastruktur
maupun transportasi yang terbatas dan kurang baiknya sinyal/jaringan sebagai
basis pelayanan berbasis elektronik.
Perbaikan pelayanan publik harus dimulai bersama dengan perbaikan
infrastruktur yang menjadi akses masyarakat menuju tempat pelayanan dan
juga perlu disediakan jaringan komunikasi yang memadahi dengan
pembangunan stasiun-stasiun pemancar. Selain itu, perbaikan sumber daya
manusia yang handal sebagai petugas pelayanan publik.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
38
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut maka diberikan rekomendasi:
Peningkatan Pelayanan KTP-el:
a. Perlu dilakukan pendataan daerah yang perlu penambahan perangkat alat
cetak dan rekam secara memadahi termasuk memprioritaskan daerah
terpencil.
b. Perlu segera memberi penggantian atau melakukan perbaikan perangkat
rekam/cetak di daerah yang rusak agar pelayanan penerbitan KTP-el dapat
lebih optimal.
c. Perlu menyediakan service centre untuk perangkat elektronik KTP-el secara
regional guna memudahkan layanan perawatan maupun perbaikan.
d. Sekiranya service centre sudah ada di setiap Provinsi, perlu dipersiapkan
sumber daya manusia yang cukup untuk mengatasi permasalahan perangkat
perekaman KTP-el di seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi tersebut.
e. Apabila dimungkinan perlu dibuat service centre di setiap kabupaten/kota,
sehingga mempercepat perbaikan peralatan yang rusak, dan mengurangi
beban biaya pengiriman.
f. Perlu dibuka ruang bagi APBD untuk berpartisipasi dalam pembiayaan
program KTP-el secara sistematis demi efektifitas dan efisiensi, guna
mempercepat penyelesaian berbagai keterbatasan di daerah seperti
pengadaan tambahan peralatan berikut perbaikannya serta biaya
penyampaian KTP-el kepada pemilik yang tinggal di daerah terpencil.
g. Perlu segera merealisasikan pembangunan gedung DC-SIAK serta
memperbarui jaringan IT guna menyelesaikan masalah instabilitas jaringan
sebagai inti masalah kecepatan layanan, sekaligus meningkatkan
kapasitasnya agar menjangkau seluruh kelurahan guna
mendekatkan/mempercepat waktu layanan kepada publik dan memutus
keberadaan calo.
h. Perlu menjamin stabilitas ketersediaan dan pasokan blanko KTP-el kepada
daerah.
i. Pemerintah Daerah perlu terus berinovasi memperbaiki kualitas sarana kerja
layanan KTP-el secara memadahi, termasuk melakukan pendekatan layanan
kepada masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan kalau perlu dari rumah
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
39
ke rumah, sehingga masyarakat di daerah terpencil dan yang mengalami
kesulitan baik transportasi, kesehatan, maupun kurang pendidikan, tetap
dapat terlayani.
j. Sistem layanan berbasis elektronik online perlu diterapkan pada seluruh
layanan dukcapil di kabupaten/kota guna mempercepat proses layanan dan
mencegah penyalahgunaan oleh calo/oknum.
Peningkatan Pelayanan KIA:
a. Mengingat kerawanan sosial yang terjadi pada anak-anak, program KIA perlu
dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.
b. Perlu mensosialisasikan pentingnya program KIA kepada Pemerintah
Daerah, karena belum semua Pemerintah Daerah mencanangkan program
KIA, diutamakan daerah dengan persentasi kejahatan pada anak-anak yang
cukup tinggi.
c. Perlu adanya kejelasan tentang pembiayaan program KIA, sehingga tidak
menimbulkan kerancuan dalam penganggarannya.
d. Menteri Dalam Negeri perlu segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kartu Identitas Anak sebagai pedoman bagi petugas di lapangan agar
tercipta standarisasi pelayanan sehingga dalam pelaksanaannya tidak
menemui kendala.
e. Perlu dilakukan perluasan terhadap manfaat KIA, terutama untuk akses
pendidikan bagi pemegang KIA usia sekolah sehingga dapat memicu
semangat belajar yang kompetitif.
f. Database kepemilikan KIA agar terkoneksi dengan Data Center
Kependudukan Kemdagri untuk melengkapi informasi administrasi
kependudukan.
g. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi terhadap
orang tua akan arti penting bagi anak untuk memiliki KIA agar hak
konstitusional anak terlindungi.
h. Perlu ditingkatkan peran serta pihak swasta dalam menyukseskan program
KIA.
(Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran III).
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
40
Selain melaksanakan arahan Presiden, Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri juga menghadiri dan mengikuti beberapa kunjungan kerja
dengan Komisi II DPR RI, kegiatan Forum Group Discusion (FGD), rapat
koordinasi, workshops dan seminar diantaranya:
1. Rapat Evaluasi Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri di Daerah “Uji
Publik Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu” di
Malang, Jawa Timur, tanggal 12 Agustus 2016.
2. Roundtable Discussion Langkah-langkah Engagement RI ke Pasifik Selatan
di Bogor, Tanggal 13-15 Maret 2016.
3. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2015-2016 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun
Sidang 2016 Ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun
Sidang 2016 Ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
6. Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (RUU Penyelenggaraan Pemilu) di Bali, tanggal 11-13 Agustus 2016.
7. Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (RUU Penyelenggaraan Pemilu) di Makasar, Sulawesi Selatan,
tanggal 28-30 Januari 2016.
(Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran II).
Rencana Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2016 yang
juga dinilai berhasil dalam realisasinya pada 2016 selain melakukan
pemantauan arahan Presiden ke beberapa daerah di Indonesia adalah
kesempatan beberapa pegawai unit kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam
Negeri untuk menghadiri kegiatan-kegiatan kepemerintahan di luar negeri,
yaitu:
1. Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu Melanesia ke
Vanwatu tanggal 12-17 Maret 2016.
2. Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu Melanesia ke Cape
Town, Afrika Selatan tanggal 29 Oktober-5 November 2016.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
41
3. Sidang Maritime Safety Commite 97th Session, Internasional Maritime
Organization (IMO), London, Inggris, tanggal 21-25 November 2016.
4. Sidang Internasional Maritime Organization (IMO) Council ke 115, London,
Inggris, tanggal 5-9Desember 2016.
(Foto-foto dan hasil kegiatan sebagaimana dalam lampiran V).
Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam melakukan
kegiatan monitoring dan evaluasi tidak terlepas dari berbagai kendala. Adapun
kendala yang biasa dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
adalah sebagai berikut:
1. Data yang telah diminta melalui korespondensi belum disiapkan oleh
instansi yang dikunjungi pada saat pemantauan ke daerah.
2. Disposisi dari pimpinan instansi terkait dalam hal penunjukan pejabat yang
menerima kunjungan sering kali belum turun pada saat melakukan
kunjungan.
3. Kejadian tidak terduga (seperti:kerusuhan, demo, ada kunjungan pejabat
tinggi dari pusat) yang menjadikan pejabat yang bersangkutan tidak bisa
ditemui.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Staf/Pegawai) dalam pelaksanaan
pekerjaan.
5. Prasarana dan sarana (komputer, printer, fax, dll) kurang memadai.
6. Biaya perjalanan dinas belum diterima oleh pejabat dan/ atau pegawai pada
saat pelaksanaan tugas.
7. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena:
- Pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan untuk
penghematan;
- Kegiatan yang direncanakan seringkali di luar kendali unit kerja sehingga
harus segera dilakukan perubahan anggaran;
- Updating data pada Sistem Informasi Keuangan Sekretariat Kabinet
belum real time, baik karena keterbatasan prasarana dan sarana
maupun karena keterlambatan input data dari beberapa unit kerja.
8. Ketersediaan buku-buku referensi pendukung kerja masih kurang sehingga
selama ini staf/pejabat mengupayakan sendiri buku-buku referensi tersebut
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
42
secara pribadi. Koleksi buku di perpustakaan Sekretariat Kabinet masih
sangat terbatas sehingga belum bisa diandalkan sebagai tempat referensi
utama.
Pada umumnya, kendala-kendala tersebut belum sampai menimbulkan
gangguan signifikan terhadap kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam
Negeri, sebagaimana terlihat bahwa sejauh ini, Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri masih bisa mengatasi kendala-kendala tersebut dan masih bisa
memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).
Selain kemampuan mengatasi kendala, faktor-faktor lain yang berperan
dalam keberhasilan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memenuhi IKU
antara lain adalah kemampuan SDM untuk melakukan koordinasi dan
konsolidasi; kompetensi dan latar belakang pendidikan para pegawai yang
mendukung; dan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun
2016
Pada tahun anggaran 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
mendapatkan alokasi anggaran setelah revisi sebanyak Rp. 850.000.000,-
(delapan ratus lima puluh juta rupiah). Besaran anggaran tersebut kemudian
dipotong/blokir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga
menjadi Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dari anggaran
sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah
terealisasi sebesar Rp 649.999.110,- (enam ratus empat puluh sembilan juta
sembilan puluh sembilan sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar
76,47% dan menghasilkan outcome sebanyak 305 dokumen.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
43
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri
Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2016 adalah sebagai
berikut.
a. Dari Segi Anggaran
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran
sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), namun
pada tanggal 12 Mei 2016, dalam rangka pengendalian dan pengamanan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan
Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
sehingga anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dipotong
sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan hanya dapat
memanfatkan anggaran sebesar Rp. 649.999.110 (enam ratus empat puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh
rupiah) atau 76,47% dari seluruh pagu anggaran 2016.
b. Dari Segi Output
Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam
Negeri sepanjang 2016 berjumlah 305 dokumen rekomendasi, atau 218%
dari seluruh target output yang berjumlah 140 dokumen rekomendasi.
Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sudah menunjukkan angka
ideal karena persentasenya mencapai 76,47% yang semestinya dapat lebih
besar apabila tidak ada blokir anggaran untuk penghematan sedangkan dari
segi output, capaiannya justru melebihi target (218%). Keseimbangan antara
segi anggaran dan segi output ini sudah sangat baik namun masih perlu
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
44
mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan
kinerja diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat lebih
meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan
administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian
kebijakan pemerintah.
B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja
Sepanjang tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah
dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan
Asisten Deputi ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai
persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus
mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi
berbagai kendala yang timbul, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
senantiasa melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja, seperti:
1. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan
pendidikan dan latihan, seminar, workshops, Forum Group Discussion (FGD),
dan forum-forum semacamnya.
2. mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. membuat sistem monitoring surat masuk dan keluar untuk memantau posisi,
penanganan, dan kemajuan pemrosesan surat-surat tersebut, sehingga
masalah-masalah yang timbul dapat langsung diketahui.
5. memutakhirkan (meng-update) secara berkala informasi yang terkait dengan
capaian output dan pemanfaatan anggaran oleh Asisten Deputi Bidang
Politik Dalam Negeri.
6. menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi
Bidang Politik Dalam Negeri, seperti: menciptakan database isu-isu aktual di
bidang-bidang dalam lingkup kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam
Negeri.
7. menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
45
Lampiran I
Pejabat dan Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
46
Lampiran II
1. Foto-foto Kunjungan Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri
dalam rangka melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Bersama Tim EKKPD dan Bupati Kulon Progo dan jajarannya di Kulon Progo DI Yogyakarta persiapan peringatan Hari Otonomi Daerah XX.
Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XX di Kulon Progo DI Yogyakarta
2. Foto-foto Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI
Kegiatan kunjungan kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Pengelola Perbatasan,Ombudsmen RI dengan pihak Pemerintahan Daerah Provinsi NTT beserta Kanwil BPN Provinsi NTT.
Kegiatan kunjungan kerja antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ombudsmen RI dengan pihak Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Foto Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2016 di Malang-Jawa Timur
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
47
Lampiran III
FOTO-FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN ARAHAN PRESIDEN
A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Data
Center Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kementerian
Dalam Negeri
Rapat koordinasi dengan jajaran Dirjen Adminduk,
Kementerian Dalam Negeri di Pasar Minggu Ruang Display Data Nasional di Pasar Minggu
CPU Data Center, Dirjen Adminduk, Kementerian
Dalam Negeri di Medan Merdeka Utara
CPU Data Center, Dirjen Adminduk, Kementerian
Dalam Negeri di Medan Merdeka Utara
Ruang Pegawai DC Siak Center , Dirjen Adminduk,
Kementerian Dalam Negeri
Ruang Mesin Data Center Dirjen Adminduk,
Kementerian Dalam Negeri di Medan Merdeka Utara
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
48
B. Pelayanan Publik Pembuatan KTP-EL
1. Kantor Pelayanan
Gambar 1. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Bandar Lampung
Gambar 2. Disdukcapil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 3. Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
Gambar 4. Kantor Disdukcapil Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
Gambar 5. Kantor Disdukcapil Kab. Belitung Timur Gambar 6. Kantor Disdukcapil Kabupaten Kudus
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
49
2. Loket Layanan
Gambar 1. Loket Pelayanan Terpadu Kota Bandar Lampung
Gambar 2. Loket Pelayanan Disdukcapil Kota Malang
Gambar 3. Loket Pelayanan Disdukcapil Kota Kupang
Gambar 4. Loket Pelayanan Kabupaten Manggarai Barat
Gambar 5. Loket Pelayanan di Kota Semarang
Gambar 6. Loket Pelayanan Terpadu Disdukcapil
Kabupaten Kudus
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
50
3. Ruang Tunggu
Gambar 1. Ruang Tunggu Kota Bandar Lampung
Gambar 2. Ruang Tunggu Pelayanan di Kota Kupang
Gambar 3. Ruang Tunggu Pelayanan satu Atap Disdukcapil Kota Malang
Gambar 4. Ruang Tunggu Kabupaten Manggarai Barat
Gambar 5. Ruang tunggu pengambilan KTP-EL Kabupaten
Belitung Timur
Gambar 6. Ruang Tunggu/alat pengambilan nomor antrian di Kota Semarang
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
51
4. Help Desk
Gambar 1. Help Desk Kantor Disdukcapil Kab. Belitung Timur
Gambar 2. Front Help Desk Disdukcapil Kota Malang
5. Proses Pengolahan Data
Proses pengolahan data di kabupaten Belitung
Proses Input data untuk KIA
6. Proses Perekaman
proses perekaman di kabupaten Manggarai Barat
Proses perekaman di Kabupaten Kudus
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
52
7. Proses Pencetakan dan Aktifasi
Proses Percetakan KTP-el di Kota Yogyakarta Proses aktifasi di Kabupaten Belitung
8. KTP-el Siap Edar
KTP-el Siap Edar di Kota Bandar Lampung KTP-eL siap edar Dukcapil Kab. Belitung
9. KTP-EL
KTP EL KTP EL yang rusak
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
53
Lampiran IV
FOTO-FOTO KEGIATAN KE LUAR NEGERI
1. Foto-foto Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu
Melanesia ke Vanwatu tanggal 12-17 Maret 2016
Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan
Foto bersama dengan pejabat kementerian Perdagangan Vanwatu
Foto bersama dengan staf dari MSG Melanesian Solution
Foto di MSG Melanesian Solution
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
54
2. Foto-foto Kunjungan Tim Gabungan Komunikasi dan Diplomasi Isu
Melanesia ke Cape Town Afrika Selatan tanggal 29 Oktober-5
November 2016
Pertemuan dengan Pendeta Bongani Qubodo salah satu tokoh agama yang sangat berpengaruh di Afrika
Selatan (sebelah kanan)
Penyampaian Artikel untuk dimuat pada surat kabar
Muslim View
Pertemuan dengan diaspora Indonesia di Afrika Selatan yang lebih dikenal sebagai
Cape Malay
Sesi wawancara dengan Televisi ANN7
Sesi wawancara di Radio Voice Of The Cape
Pertemuan dengan jajaran Pimpinan Partai ANC
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
55
2. FOTO-FOTO KEGIATAN PARTISIPASI DELEGASI RI PADA SIDANG IMO MARITIME SAFETY COMMITTEE KE 97 DI LONDON, INGGRIS TANGGAL 21-25 NOVEMBER 2016
Sidang MSC ke-97 dengan Ketua Mr. Brad Groves dari
Australia membahas111 dokumen yang tercakup dalam
22 mata agenda, serta hal – hal yang belum selesai
dibahas pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan
dilakukan di Plenary
Pembahasan dalam Drafting Group on Amendments
to mandatory instruments (agenda item 3)
Setkab sebagai anggota delegasi dalam Working Group
on Goal-based Standards (agenda item 5)
Setkab sebagai anggota delegasi dalam Working Group
on Goal-based Standards (agenda item 5)
Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan
Maritim, Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Bassilio Dias
Araujo dan didampingi oleh unsur perwakilan dari Kemhub, Kemlu,
Setkab, Basarnas, BKI dan KBRI London
[LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI] TAHUN 2016
56
3. INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) SESI KE- 117 DI
LONDON, INGGRIS TANGGAL 5-9 DESEMBER 2016
Penghargaan the International Maritime Prize 2015
diberikan kepada Mr. Dr. Frank Lawrence Wiswall
Jr. Atas kontribusi besar Beliau terhadap kemajuan
dan kerja keras IMO
Bersama Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Hall Markas Besar IMO
Jamuan dan pertunjukan seni di hari terakhir
penutupan Sidang dari delegasi Kepulauan
Bahama.
Jamuan yang disediakan delegasi Thailand, masih dalam rangka berduka atas wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej