DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020
CaLK
Catatan
atas
Laporan
Keuangan
KATA PENGANTAR
Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dan Entitas
Akuntansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu diinformasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit
dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Neraca
Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi aset, persediaan, kewajiban, hutang,
dan ekuitas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020;
3. Laporan Operasional (LO)
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PARIWISATA
Komplek Pemda II Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55711 Telp.(0274) 6460222 Fax (0274) 6460183 e-mail : [email protected] Website:www.pariwisata.bantulkab.go.id
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar
rinci atau uraian atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE dalam
rangka pengungkapan yang memadai. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan dapat
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan
keuangan.
Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2020 ini masih belum
sempurna, untuk itu dimohonkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari
pengguna laporan keuangan ini. Ke depan kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun
dan menyajikan laporan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Bantul, 4 Januari 2021
Kepala Dinas
Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang terdiri dari : (a) Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran
2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan,
dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Bantul, 4 Januari 2021
Pengguna Anggaran
Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PARIWISATA
Komplek Pemda II Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55711 Telp.(0274) 6460222 Fax (0274) 6460183 e-mail : [email protected] Website:www.pariwisata.bantulkab.go.id
Sistematika CaLK
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan CaLK
Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan endala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntasi
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Bab VI Penutup
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertujuan
untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi
keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan
wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur
pada satu periode pelaporan dalam rangka :
a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama satu
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat,
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuk dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul Tahun 2020, adalah :
a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi dalam kegiatan
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang
telah dicapai;
c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan
kasnya;
d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah
yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur
keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
f. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 914/276/DPPA/PPKD/2020 tanggal 10 Desember
2020 tentang Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003, yang
dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan
laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan
sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD
Bab ini memuat penjelasan mengenai makro ekonomi yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,
perubahan anggaran yang dilakukan pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan
penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi
program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja
tersebut.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
Bab ini memuat mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan
daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,
informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan
pos-pos laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan
keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi
Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan
dalam bagian manapun dari laporan keuangan.
Bab VII Penutup
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting
tentang laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro
Secara umum kondisi ekonomi makro menunjukkan pertimbangan-pertimbangan
secara ekonomi dan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten
Bantul, dengan melihat pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang
dihadapi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.
Hal tersebut di atas diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul. Berdasarkan Renstra inilah kebijakan dan alokasi penganggaran
selanjutnya dituangkan dalam APBD. Adapun Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul sebagai landasan dalam penetapan program kegiatan dalam skala tahunan dalam
konteks ekonomi makro adalah sebagai berikut.:
VISI
Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka visi
dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten
Bantul adalah “Terciptanya Bantul sebagai Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang
Bernuansa Harmoni Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
MISI
1. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada karakter lokal, alam, dan minat khusus
yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat;
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas
kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab
untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisata.
TUJUAN
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yang
hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut:
“Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik
dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung
peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang
efektif.”
SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana
pembangunan lima tahunan ini, sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul antara lain:
1. Destinasi wisata;
2. Wisatawan asing dan lokal serta pemanfaatan tempat-tempat strategis dan media massa;
3. Kelompok masyarakat, swasta, lembaga pemerintah, mitra kerja pemerintah.
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan
pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan
yang kreatif dan inovatif;
3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan
SADAR WISATA;
4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, dan industri kecil/lokal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata;
6. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan
investasi dan pelayanan pariwisata;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif,
menarik dan inovatif;
8. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu;
9. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.
PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Program yang Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan
Ketatusahaan;
d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
e. Pengembangan Destinasi Pariwisata;
f. Pengembangan Kemitraan.
2.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada
tahun 2020 juga mengikat dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagi berikut:
- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan
yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis
belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran
daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
Secara umum kebijakan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari retribusi tempat rekreasi dan
olahraga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan mengenai penyesuaian
tarif retribusi telah mengalami beberapa kali perubahan, dan saat ini menggunakan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang berlaku sejak
tanggal 2 Januari 2019.
Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur besaran tarif retribusi sebagai berikut :
No Obyek Retribusi Satuan Tarif Besaran Tarif Retribusi
Hari Biasa Hari
Libur/Besar/
Ada Event
Wisata
A Tempat Rekreasi
1. Kawasan Pantai
Parangtritis dan Pantai
Depok
Sekali
masuk setiap
orang
Rp 9.750 Rp 9.750
2. Kawasan Pantai Samas,
Pantai Goa Cemara,
Pantai Patehan, Pantai
Kwaru, Pantai
Pandansimo, dan Pantai
Pandansimo Baru
Sekali
masuk setiap
orang
Rp 9.750 Rp 9.750
3. Kawasan Goa Selarong Sekali
masuk setiap
orang
Rp 5.750 Rp 5.750
4. Kawasan Goa Cerme Sekali
masuk setiap
orang
Rp 5.750 Rp 5.750
B Fasilitas Tempat Rekreasi
Fasilitas gedung yang ada di
obyek wisata (Joglo
Parangtritis, Joglo
Parangkusumo, Joglo Goa
Cemara, Panggung Kesenian
Goa Cemara, Joglo Pantai
Baru, Joglo Pandansimo,
Panggung Kesenian Pantai
Baru, Joglo Goa Selarong,
dan Tempat Peristirahatan
Goa Cerme serta fasilitas
lain yang ada di obyek
wisata).
Setiap 6
(enam) jam
Rp 150.000 Rp 250.000
Pagu anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada
Tahun 2020 sebesar Rp 14.500.042.500,-.
2. Belanja Daerah
Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja
Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
Pagu anggaran Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran
2020 sebagai berikut :
No Uraian Pagu Anggaran
1 Belanja Tidak Langsung Rp 4.243.043.843
2 Belanja Langsung Rp 9.953.913.650
Jumlah Rp 14.196.957.493
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum
Pemerintah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagi berikut:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
Menyinergikan kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineja Keuangan
Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari
retribusi tempat rekreasi meliputi :
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi (Rp) % Lebih /
(Kurang)
A Pendapatan Asli
Daerah
14.500.042.500 16.874.969.250 116,38 2.374.926.750
1. Retribusi Tempat
Rekreasi
14.488.692.500 16.864.319.250 116,40 2.375.626.750
2. Fasilitas Tempat
Rekreasi
11.350.000 10.650.000 93,83 (700.000)
Jumlah pengunjung 1.726.875 orang.
B Belanja Daerah 14.196.957.493 13.216.607.711 93,09 (980.349.782)
1. Belanja Tidak
Langsung
4.243.043.843 3.586.273.670 84,52 (656.770.173)
2. Belanja
Langsung
9.953.913.650 9.630.334.041 96,75 (323.579.609)
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi (Rp) % Lebih /
(Kurang)
1 Kawasan Pantai
Parangtritis dan
Pantai Depok
12.846.697.500 14.377.545.000 111,92 1.530.847.500
2 Kawasan Pantai
Samas, Pantai Goa
Cemara, Pantai
Patehan, Pantai
Kwaru, Pantai
Pandansimo, dan
Pantai Pandansimo
Baru
1.560.000.000 2.352.207.000 150,78 792.207.000
3 Kawasan Goa
Selarong
70.150.000 115.000.000 163,93 44.850.000
4 Kawasan Goa
Cerme
11.845.000 19.567.250 165,19 7.722.250
Jumlah 14.488.692.500 16.864.319.250 116,40 2.375.626.750
B. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang merupakan Belanja
Langsung meliputi :
C. Pembiayaan
Tidak terdapat pembiayaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada
Tahun 2020.
Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja program kegiatan
sampai dengan 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
SISA
ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Gaji Pokok PNS 3.294.695.375 2.823.233.200 471.462.175
2 Tunjangan Keluarga 343.871.543 293.904.318 49.967.225
3 Tunjangan Jabatan 155.190.000 137.765.000 17.425.000
4 Tunjangan Fungsional 10.080.000 5.040.000 5.040.000
5 Tunjangan Fungsional Umum 170.490.000 126.605.000 43.885.000
6 Tunjangan Beras 212.452.680 168.955.860 43.496.820
7 Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
24.512.299 7.419.657 17.092.642
8 Pembulatan Gaji 66.424 43.411 23.013
9 Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja
7.921.380 5.826.772 2.094.608
10 Iuran Jaminan Kematian 23.764.142 17.480.452 6.283.690
JUMLAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG
4.243.043.843 3.586.273.670 656.770.173
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi (Rp) % Lebih /
(Kurang)
1 Belanja
Pegawai
2.196.010.000 2.185.676.000 99,53 (10.334.000)
2 Belanja Barang
dan Jasa
6.298.671.650 6.009.755.033 95,41 (288.916.617)
3 Belanja Modal 1.459.232.000 1.434.903.008 98,33 (24.328.992)
Jumlah 9.953.913.650 9.630.334.041 96,75 (323.579.609)
NO URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI SISA
ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Keg. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 3.825.000 3.525.000 300.000
2 Honor Pengelola Keuangan
dan Barang 36.840.000 27.930.000 8.910.000
3 Belanja Alat Tulis Kantor 56.676.800 56.676.800 -
4
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
58.622.500 58.338.500 284.000
5
Belanja Perangko, Materai,
dan Benda Pos 8.400.000 6.150.000 2.250.000
6 Belanja Peralatan dan Bahan
Pembersih 122.600.000 122.018.000 582.000
7 Belanja Telepon 2.400.000 2.103.652 296.348
8 Belanja Listrik 25.200.000 17.932.101 7.267.899
9 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 2.895.000 705.000
10 Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor 10.000.000 8.321.600 1.678.400
11 Belanja Cetak 10.412.850 10.392.000 20.850
12 Belanja Penggandaan 17.932.000 17.932.000 -
13 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 36.000.000 35.965.000 35.000
Jumlah 392.509.150 370.179.653 22.329.497
2 Keg. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi
1
Belanja makanan dan
minuman harian pegawai 3.960.000 3.960.000 -
2
Belanja makanan dan
minuman rapat 152.500.000 141.725.000 10.775.000
3 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah 61.000.000 45.400.000 15.600.000
4
Belanja perjalanan dinas luar
daerah 78.900.000 39.060.999 39.839.001
Jumlah 296.360.000 230.145.999 66.214.001
3 Keg. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran
1 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 1.749.600.000 1.749.600.000 -
2 Belanja Premi Asuransi
Kesehatan 79.440.800 76.282.560 3.158.240
Jumlah 1.829.040.800 1.825.882.560 3.158.240
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Keg. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan Alat
Pendingin
9.700.000 9.700.000 -
2
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
52.000.000 51.480.000 520.000
3
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Peralatan
Studio Visual
142.900.000 126.764.000 16.136.000
4
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone
60.000.000 58.300.000 1.700.000
Jumlah 264.600.000 246.244.000 18.356.000
2 Keg. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
1 Honor/Upah Tukang Harian
Tenaga Tukang 22.000.000 20.970.000 1.030.000
2 Belanja Bahan Baku
Bangunan 39.524.400 33.652.120 5.872.280
Jumlah 61.524.400 54.622.120 6.902.280
3 Keg. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
1 Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas 197.044.000 187.378.452 9.665.548
2 Belanja Jasa Service 23.100.000 16.813.700 6.286.300
3 Belanja Penggantian Suku
Cadang 57.990.000 56.862.149 1.127.851
Jumlah 278.134.000 261.054.301 17.079.699
C. PROGRAM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA, KEUANGAN,
BARANG, KEPEGAWAIAN, DAN KETATAUSAHAAN
1 Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan
Ketatausahaan
1 Belanja Alat Tulis Kantor 195.500 195.500 -
2 Belanja Cetak 500.000 500.000 -
3 Belanja Penggandaan 1.2000.000 1.200.000 -
4 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 -
Jumlah 3.395.500 3.395.500 -
D. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
1 Keg. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000 6.000.000 -
2 Belanja Dekorasi 1.050.000 1.050.000 -
3 Belanja Iuran 60.000.000 60.000.000 -
4 Belanja Cetak 1.200.000 1.200.000 -
5 Belanja Penggandaan 2.850.000 2.850.000 -
6 Belanja Sewa sarana Mobilitas
Darat 3.000.000 3.000.000 -
7 Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 5.750.000 5.750.000 -
8 Belanja Makanan dan Minuman
Pelaksanaan Kegiatan 37.200.000 37.200.000 -
Jumlah 181.250.000 4.000.000 -
2 Keg. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
1 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
1.325.000 1.325.000 -
2 Belanja Alat Tulis Kantor 675.000 675.000 -
3 Belanja Bahan percontohan 5.000.000 5.000.000 -
4 Belanja Dekorasi 20.000.000 20.000.000 -
5 Belanja Publikasi 206.600.000 206.362.600 237.400
6 Belanja Cetak 205.000.000 202.985.000 2.015.000
7 Belanja Penggandaan 2.000.000 2.000.000 -
8 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat
7.325.000 7.325.000 -
9 Belanja Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya
30.000.000 29.600.000 400.000
10 Jasa Penyelenggaraan
Kegiatan
50.000.000 49.940.000 60.000
11
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan
Papan Petunjuk Arah
Destinasi Wisata
94.632.000 94.488.900 143.100
Jumlah 622.557.000 619.701.500 2.855.500
3 Keg. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata
- - -
Jumlah - - -
E. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1. Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
1 Honorarium Pegawai
honorer/tidak tetap
352.420.000 352.326.000 94.000
2 Belanja Bahan Baku
Bangunan
614.500.000 614.499.400 600
3 Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
1.550.000.000 1.525.144.700 24.855.300
4
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Papan
Rambu Peringatan di
Destinasi Wisata
100.000.000 98.894.000 1.106.000
5
Belanja Modal Gedung dan
bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
1.000.000.000 995.276.108 4.723.892
Jumlah 3.616.920.000 3.586.140.208 30.779.792
2. Keg. Peningkatan Daya Tarik Wisata
1 Belanja Dekorasi 840.000 840.000 -
2 Belanja Sewa Meja Kursi 1.538.000 1.531.000 7.000
3 Belanja Sewa Generator 23.400.000 13.000.000 10.400.000
4 Belanja Sewa Tenda 17.520.000 14.320.000 3.200.000
5 Belanja sewa soundsystem 11.400.000 11.400.000 -
6 Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
241.695.600 196.118.000 45.577.600
7 Jasa Petugas Lapangan 101.000.000 64.400.000 36.600.000
8 Jasa Transport Petugas 150.000.000 99.200.000 50.800.000
9 Belanja Jasa Pentas
Pertunjukan
639.150.000 632.866.600 6.283.400
Jumlah 1.186.543.600 1.033.675.600 152.868.000
3. Keg. Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
1 Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
1.250.000 1.250.000 -
2 Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
1.050.000 1.050.000 -
3 Jasa
Narasumber/Moderator/Tena
ga Ahli
750.000 750.000 -
Jumlah 3.050.000 3.050.000 -
4. Keg. Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
1 Jasa Konsultansi Perencanaan 99.020.000 99.020.000 -
2 Jasa Pentas Pertunjukan 374.249.200 373.420.100 829.100
Jumlah 473.269.200 472.440.100 829.100
F PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1 Keg. Pengembangan SDM, Kelembagaan, dan Pengendalian Pariwisata
1 Honorarium Petugas
Pendamping Kegiatan
30.000.000 30.000.000 -
2 Belanja Alat Tulis Kantor 13.645.000 13.645.000 -
3 Belanja Bahan Percontohan 3.000.000 3.000.000 -
4 Belanja Dekorasi 300.000 300.000 -
5 Belanja Publikasi 1.200.000 1.200.000 -
6 Belanja Cetak 4.710.000 4.710.000 -
7 Belanja Penggandaan 2.877.500 2.877.500 -
8 Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
1.250.000 1.250.000 -
9 Belanja Sewa Kamar
Hotel/Penginapan
200.020.000 199.840.000 180.000
10 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
17.075.000 17.075.000 -
11 Belanja Sewa Peralatan dan
Perlengkapan Kegiatan
3.720.000 3.720.000 -
12 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat
18.607.500 18.480.000 127.500
13 Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
40.680.000 40.680.000 -
14 Belanja Pakaian Kaos
Training
12.750.000 12.750.000 -
15 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
2.750.000 2.750.000 -
16 Jasa
Narasumber/Moderator/Tena
ga Ahli
37.600.000 36.600.000 1.000.000
17 Honorarium Peserta Rapat /
Sosialisasi
46.950.000 46.950.000 -
Jumlah 437.135.000 435.827.500 1.307.500
2 Keg. Pemberdayaan Desa Wisata
1 Belanja Dekorasi 450.000 450.000 -
2 Belanja Penggandaan 600.000 600.000 -
3 Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
2.250.000 2.250.000 -
4 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat
3.500.000 3.500.000 -
5 Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
12.425.000 12.425.000 -
6 Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat
4.200.000 4.200.000 -
7 Jasa
Narasumber/Moderator/Tena
6.000.000 6.000.000 -
ga Ahli
8 Uang untuk diberikan kepada
pihak ketiga/masyarakat
49.500.000 49.500.000 -
Jumlah 78.925.000 78.925.000 -
3 Keg. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000 13.500.000 -
2 Belanja Dekorasi 600.000 600.000 -
3 Belanja Penggandaan 1.875.000 1.875.000 -
4 Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
5.500.000 5.500.000 -
5 Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
27.975.000 27.975.000 -
6 Belanja Kursus, Sosialisasi,
dan Bimtek
150.000.000 149.100.000 900.000
7 Jasa
Narasumber/Moderator/Tena
ga Ahli
5.500.000 5.500.000 -
8 Honorarium Peserta Rapat/
Sosialisasi
23.750.000 23.750.000 -
Jumlah 228.700.000 227.800.000 900.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.953.913.650 9.630.334.041 323.579.609
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 mengalami penurunan
kunjungan wisatawan di masing-masing obyek wisata yang dikelola. Hal ini
dikarenakan adanya pembatasan waktu operasional kegiatan pelayanan wisata di
obyek dan daya tarik wisata yang hanya diijinkan pemberian pelayanan dari jam
05.00 - 18.00 WIB sesuai dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten
Bantul Nomor : 443/05335/Hkm tanggal 21 Desember 2020 perihal Penerapan
Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
selama Liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021.
Selain itu, tidak adanya wisatawan yang bersifat rombongan seperti dari
sekolah – sekolah maupun perusahaan karena selama Pandemi Covid-19 sekolah
ditiadakan tatap muka dan sampai sekarang dengan sistem online, begitu juga
dengan kunjungan – kunjungan lain masih sangat terbatas bahkan belum ada. Jika
ada rombongan, hanya wisata religi dan kapasitas dalam kendaraan dibatasi 50 %.
2. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 mengalami penurunan
dalam penyerapan anggaran. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat anggaran yang
direfocusing dan pada proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBDP) Tahun 2020 mengalami keterlambatan karena proses ijin dari
Kementerian Dalam Negeri yang lama sehingga waktu pelaksanaan kegiatan juga
terbatas, terutama dalam kegiatan pelaksanaan perjalanan daerah dalam daerah dan
luar daerah.
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah
Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan,
sedangkan Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah di wilayah
Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan
asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan pada Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
a. Kas dan Setara Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat digunakan
untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri atas :
Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah
tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas
Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten
yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-Bank yang ditunjuk oleh
Bupati.
Setara Kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola
Bendahara Umum Daerah.
Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab selain
Bendahara meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara
Penerimaan.
Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi
tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang
per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.
Kas di Bandahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber
dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang
diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.
Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika
terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta
asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal neraca.
b. Persediaan
Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang
diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.
Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil
inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan dinilai dalam
neraca :
Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi;
c. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut
maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.
Investasi Nonpermanen
Investasi nonpermanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir
dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi
atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.
Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat ditagih. Obligasi dinilai
sebesar nilai nominal. Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam
rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.
Investasi Permanen
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Investasi ini diharapkan tidak akan berakhir
dalam jangka waktu tertentu.
d. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari
sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi,
pertukaran aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.
Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah;
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangungan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan
Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta
dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan
menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap yang
didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset
tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk
operasinal pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
e. Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap , dan dana cadangan.
Aset lainnya terdiri dari:
1. Aset Tidak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Aset lain-lain
Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai degan harga perolehan.
Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga
perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.
f. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah,
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
tengah Bank Indonesial pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam
jangka pendek dan jangka panjang;
1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar
kembali atau jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.
Kewajiban terdiri dari:
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar
kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana
Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan ekuitas Dana Cadangan.
Ekuitas Dana L,ancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar
dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.
Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi
Permanen, Aset Tetap, Aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan
jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.
Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam
dana cadangan pada asset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan
tujuan tertentu.
3. Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi
pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintahan.
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintahan terutama yang menyangkut penilaian aset tetap yang
belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan
serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100,
Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran
2020.
Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang
tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan
anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran serta menghitung
selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos
pembiayaan.
Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Derah. Selanjutnya guna
memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD
Perubahan pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:
5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD
5.1.1 REALISASI PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar
Rp 16.874.969.250,- atau 116,38%. dari target pendapatan sebesar Rp
14.500.042.500,- yang secara keseluruhan terdiri dari Pendapatan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga.
5.1.2 REALISASI BELANJA DAERAH
Dari pagu anggaran belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp
14.196.957.493,- realisasinya mencapai Rp 13.216.607.711,- atau 93,09%. Adapun
perincian dari realisasi belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut:
1) Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dipakai untuk membayar
gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul. Dari pagu anggaran sebesar Rp 4.243.043.843,- realisasi per
30 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.586.273.670,- atau 84,52% dan sisa
anggaran sebesar Rp 656.770.173.
2) Belanja Langsung
Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , dan
Belanja Modal. Anggaran belanja langsung digunakan untuk kegiatan yang terdiri
dari:
Uraian
Belanja
Langsung
Pagu
Anggaran
(Rp)
Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran
(Rp)
Belanja Pegawai 2.196.010.000 2.185.676.000 99,53 10.334.000
Belanja Barang
& Jasa 6.298.671.650 6.009.755.033 95,41
288.916.617
Belanja Modal 1.459.232.000 1.434.903.008 98,33 24.328.992
Jumlah 9.953.913.650 9.630.334.041 96,75 323.579.609
Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 9.953.913.650,- dengan realisasi
mencapai Rp 9.630.334.041,- atau 96,75%, dan sisa anggaran sebesar Rp
323.579.609,- yang disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan
Surat Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-07/BL-UP/2020/DISPAR tanggal 30
Desember 2020 sebesar Rp 102.881.973,-.
5.1.3 PEMBIAYAAN
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah.
5.2. PERINCIAN PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1 Kas
No Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2020
1 Kas di Bendahara Penerimaan 120.900.000 84.356.250
Jumlah 120.900.000 84.356.250
5.2.2 Barang Persediaan
Barang Persediaan posisi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :
No Nama Barang
Persediaan
Saldo Akhir
Tahun 2019
Penambahan
Tahun 2020
Pengurangan
Tahun 2020
Saldo Akhir
Tahun 2020
1 Bahan Baku
Bangunan - 648.151.520 648.151.520 -
2 Alat Tulis
Kantor 301.692.005,22 275.030.000 327.588.562,76 249.133.442,46
3 Kertas dan
Cover 260.000 16.089.600 16.258.600 91.000
4 Benda Pos
(Materai) 750.000 6.150.000 6.900.000 -
5 Bahan
Komputer - 20.159.700 20.159.700 -
6 Perabot Kantor
(Bahan
Kebersihan)
733.450 122.018.000 108.171.950 14.579.500
7 Alat Listrik 340.700 58.338.500 57.889.200 790.000
8 Alat/Bahan
untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
2.970.000 96.541.000 99.511.000 -
9
Persediaan
untuk
diserahkan
kepada
masyarakat
- 331.461.000 331.461.000 -
Jumlah 306.746.155,22 1.573.939.320,07 1.616.091.532,83 264.593.942,46
5.2.3 Aset Tetap
Aset tetap posisi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :
No Nama Aset
Tetap
Saldo Akhir
Tahun 2019
Penambahan
Tahun 2020
Pengurangan
Tahun 2020
Saldo Akhir
Tahun 2020
1 Tanah 44.772.000 - - 44.772.000
2 Peralatan
dan Mesin 4.704.226.203,02 501.826.900 192.280.000 5.013.773.103,02
< Rp
300.000 32.717.900 - 2.443.000 30.274.900
> Rp
300.000 4.671.508.303,02 501.826.900 189.837.000 4.983.498.203,02
3 Gedung dan
Bangunan 46.561.255.205,29 4.719.783.465,01 49.420.000 51.231.618.670,30
4 Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan
10.600.470.555 2.223.728.367 1.000.000.000 11.824.198.922
5 Aset Tetap
Lainnya 437.833 - - 437.833
6 Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
- - - -
Jumlah 61.911.161.796,63 7.445.338.732,01 1.241.700.000 68.114.800.528,64
5.2.4 Aset Lainnya
Aset lainnya berupa Aset Tidak Berwujud posisi per 31 Desember 2020 sebagai
berikut :
No Nama Aset
Lainnya
Saldo Akhir
Tahun 2019
Penambahan
Tahun 2020
Pengurangan
Tahun 2020
Saldo Akhir
Tahun 2020 Ket
1 Aset Tidak
Berwujud 997.512.500 - 22.650.0000 997.512.500
Aplikasi
Jelajah Bantul,
Sosial Media,
dan Sim Data
Kepariwisataan
Jumlah 997.512.500 134.425.000 22.650.0000 974.862.500
5.2.5 Kewajiban
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki kewajiban berupa
hutang jangka pendek yang terdiri dari tagihan listrik dan telepon bulan Desember
2020 sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Hutang (Rp)
1 Listrik 1.554.118
2 Telepon 163.684
Jumlah 1.717.802
5.2.6 s Dana
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI
A. Pendapatan dan Pengeluaran Karcis Tanda Masuk Obyek Wisata
1. Tahun 2019
Terdapat pendapatan di Tahun 2019 yaitu pada tanggal 31 Desember 2019
(Malam Tahun Baru) dari penjualan karcis yang disetorkan pada Tahun 2020,
sehingga pendapatan tersebut masuk ke Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :
NO NAMA OBYEK
WISATA
TARIF
RETRIBUSI
(Rp)
PENGELUARAN
KARCIS
(LEMBAR)
PENDAPATAN
(Rp)
1 Karcis OWP Parangtritis
dan Depok 9.750 11.200 109.200.000
2
Kawasan OWP Samas,
Goa Cemara, Kwaru,
Pandansimo, dan
Pandansimo Baru
9.750 1.200 11.700.000
Jumlah 12.400 120.900.000
Jumlah penambahan pendapatan di Tahun 2020 senilai Rp 120.900.000,
namun persediaan karcis sudah keluar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar
12.400 lembar.
2. Tahun 2020
Terdapat pendapatan di Tahun 2020 yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dari
penjualan karcis yang disetorkan pada Tahun 2021, sehingga pendapatan tersebut
masuk ke Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :
NO NAMA OBYEK
WISATA
TARIF
RETRIBUSI
(Rp)
PENGELUARAN
KARCIS
(LEMBAR)
PENDAPATAN
(Rp)
1 Karcis OWP Parangtritis
dan Depok 9.750 7.980 77.805.000
2
Kawasan OWP Samas,
Goa Cemara, Kwaru,
Pandansimo, dan
Pandansimo Baru
9.750 610 5.947.500
3 Karcis OW Goa Cerme 5.750 5 28.750
4 Karcis OW Goa Selarong 5.750 100 575.000
Jumlah 8.695 84.356.250
Jumlah pendapatan di Tahun 2020 yang disetor di Tahun 2021 senilai Rp
84.356.250, namun persediaan karcis sudah keluar pada tanggal 31 Desember 2020
sebesar 8.695 lembar.
B. Sumber Dana Lain
Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta dan Belanja
Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
1. Dana Keistimewaan Yogyakarta
Struktur Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2020 pada Pengguna Anggaran
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari Belanja Langsung dengan 1 (satu)
kegiatan yaitu Pengembangan Atraksi Wisata Budaya yang masuk dalam Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata. Secara lebih detail gambaran realisasi
pelaksanaan dan belanja program kegiatan sampai dengan 30 Desember 2020 adalah
sebagai berikut :
NO URAIAN
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA
ANGGARAN
(Rp)
BELANJA LANGSUNG
A. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1 Keg. Pengembangan Atraksi Wisata
1
Jasa konsultansi
Perencanaan 99.020.000 99.020.000 -
2 Jasa Pentas Pertunjukkan 374.249.200 373.420.100 829.100
JUMLAH 473.269.200 472.440.100 829.100
Dari jumlah anggaran sebesar Rp 473.269.200,- dengan realisasi mencapai Rp
472.440.100,- atau 99,82% dan sisa anggaran Rp 829.100,- yang disetorkan kembali
ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan Surat Tanda Setoran (STS) nomor :
SETOR-06/BL/2020/DISPAR tanggal 22 Desember 2020. Sisa anggaran tersebut
disebabkan oleh penyesuaian nilai honorarium panitia pengadaan pada Standar Harga
Barang dan Jasa (SHBJ) Dana Keistimewaan Yogyakarta.
2. Belanja Tidak Terduga (BTT)
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, perlu
penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 sesuai dengan penetapan
Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak
Terduga. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperoleh 4 (empat) kali dana
Belanja Tidak Terduga (BTT) secara bertahap.
Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja yang diperoleh
dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah sebagai berikut :
NO URAIAN
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA
ANGGARAN
(Rp)
1 Tahap I
Kegiatan Edukasi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 pada Usaha
Jasa Pariwisata
sesuai SK Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020.
1 Handsanitizer 9.000.000 2.640.000 6.360.000
2 Makan Minum Kegiatan 1.470.000 980.000 490.000
3 BBM Kendaraan 1.200.000 713.086 486.914
4 Spanduk 12.000.000 4.400.000 7.600.000
5 Banner 30.000.000 4.400.000 25.600.000
Jumlah 53.670.000 13.133.086 40.536.914
Sisa anggaran disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan Surat
Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-01/BTT/2020/DISPAR tanggal 29 Mei
2020 sebesar Rp 40.536.914,-.
2 Tahap II
Belanja Tidak Terduga untuk Alat Pelindung Diri Persiapan Tatanan Baru
(Memenuhi Standar Protokol Kesehatan) Destinasi Wisata di Kabupaten
Bantul
sesuai SK Bupati Bantul Nomor 312 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020.
1 Sarung tangan/sekali
pakai (latex) isi 100
3.960.000 2.541.000 1.419.000
2 Sarung Tangan
Kebersihan (44 orang x 2
pasang x 15 hari)
52.800.000 27.720.000 25.080.000
3 Antiseptik Cair 500ml
(10 x 3botol x 4 minggu)
12.000.000 10.200.000 1.800.000
4 Thermo Gun 30.000.000 19.000.000 11.000.000
5 Pengadaan Horn 12.000.000 12.000.000 -
6 Pengadaan Megaphone 5.600.000 5.600.000 -
7 Sepatu Boot 7.260.000 3.960.000 3.300.000
8 Pakaian Higienis Petugas
Lapangan (Rompi)
23.940.000 20.520.000 3.420.000
9 Face Shield 2.940.000 2.100.000 840.000
10 Pengadaan Spanduk di
Destinasi Wisata
6.000.000 6.000.000 -
11 Satnd Banner di Obyek
Wisata
2.000.000 2.000.000 -
12 Lap Kain 300.000 300.000 -
13 Pembelian Refill Sabun Cuci
Tangan ( 30 hari x 20 liter) 36.000.000 13.200.000 22.800.000
14 Bahan Bangunan Pembuatan
Tempat Cuci Tangan di 26
Desa Wisata
223.096.000 223.096.000 -
15 Upah Tukang Pembuatan
Tempat Cuci Tangan di 26
Desa Wisata
46.904.000 36.490.000 10.414.000
16 Bahan Bangunan Tempat Cuci
Tangan di 35 titik Destinasi
Wisata
461.580.724 461.580.724 -
17 Upah Tukang Tempat Cuci
Tangan di 35 titik Destinasi
Wisata
59.532.000 54.120.000 5.412.000
Jumlah 985.912.724 900.427.724 85.485.000
Sisa anggaran disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan Surat
Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-02/BTT/2020/DISPAR tanggal 20 Juli 2020
sebesar Rp 85.485.000,-.
3 Tahap III
Belanja Tidak Terduga untuk Alat Pelindung Diri Persiapan Tatanan Baru
(Memenuhi Standar Protokol Kesehatan) Destinasi Wisata di Kabupaten
Bantul
sesuai SK Bupati Bantul Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020.
1 Makan Minum Posko
Penanganan Objek
Wisata
45.000.000 42.000.000 3.000.000
2 Honor Petugas Posko
penanganan Obyek
Wisata
30.000.000 25.000.000 5.000.000
3 Pengadaan Tenda 7.000.000 7.000.000 -
4 Aqua Gelas 720.000 720.000 -
5 Honor Petugas TPR 14.400.000 14.400.000 -
6 BBm Operasional Posko 2.295.000 2.295.000 -
7 Spanduk Posko 1.500.000 1.500.000 -
8 Spanduk Peringatan 800.000 800.000 -
Jumlah 101.715.000 93.715.000 8.000.000
Sisa anggaran disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan Surat
Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-03/BTT/2020/DISPAR tanggal 01
September 2020 sebesar Rp 8.000.000,-.
4 Tahap IV
Kegiatan Operasional Posko Terpadu di Obyek Wisata Pantai Parangtritis
sesuai SK Bupati Bantul Nomor 408 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
1 Belanja Makanan dan
Minuman Kegiatan
30.711.500 30.711.500 -
Makan dan Minum
Posko Penanganan
Obyek Wisata
28.050.000 28.050.000 -
Makanan Tambahan /
Suplemen
2.360.000 2.360.000 -
Air Mineral 301.500 301.500 -
2 Belanja Jasa Petugas
Lapangan
36.300.000 33.200.000 3.100.000
Uang Transport Petugas
Posko Penanganan
Obyek Wisata
26.300.000 24.800.000 1.500.000
Uang Transport Petugas
Pembantu TPR
(Penanganan Protokol
kesehatan)
10.000.000 8.400.000 1.600.000
3 Belanja Bahan Bakar
Minyak
2.754.000 2.677.500 76.500
Jumlah 69.765.500 66.589.000 3.176.500
Sisa anggaran disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan Surat
Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-04/BTT/2020/DISPAR tanggal 30
September 2020 sebesar Rp 3.176.500,-.
BAB VII
PENUTUP
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan
rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2020 yang
penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul.
Catatan atas Laporan Keuangan ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam
negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana
telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan
maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut
menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan .
Demikian Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan
dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Bantul, 4 Januari 2021
Kepala Dinas
Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008
LAMPIRAN:
1. SPJ Fungsional Pengeluaran per 30 Desember 2020;
2. SPJ Fungsional Pendapatan per 30 Desember 2020;
3. Berita Acara Pemeriksaan Kas Opname per 30 Desember 2020 ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Barang Persediaan
per 31 Desember 2020;
5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020;
6. Daftar Register Penerimaan SP2D Tahun Anggaran 2020;
7. Laporan Realisasi Pajak Januari s/d Desember 2020;
8. Data Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2020;
9. Data Hasil Rekonsiliasi Barang Persediaan Tahun 2020;
10. Data Rekonsiliasi Penjualan Karcis dengan Pendapatan per 31 Desember 2020;
11. Kartu Inventaris Barang (KIB A-F) per 30 Desember 2020;
12. Buku Inventaris (BI) per 30 Desember 2020;
13. Berita Acara Serah Terima Hibah Tahun Anggaran 2020;
14. Berita Acara Penghapusan Tahun Anggaran 2020;
15. SK Bupati Bantul tentang Pemberian Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak
Terduga;
16. Surat Edaran Nomor : 443/05335/Hkm tanggal 21 Desember 2020 perihal
Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) selama Liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun
Baru 2021;
17. Laporan Kinerja Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020;
18. STS Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020;
19. STS Belanja Daerah tanggal 30 Desember 2020;
20. STS Pendapatan tanggal 30 dan 31 Desember 2020;