LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN AGAMA POLEWALI
TAHUN 2012
PENGADILAN AGAMA POLEWALI
PENGADILAN AGAMA POLEWALI JL. BUDI UTOMO NO. 23 POLEWALI
KAB. POLEWALI MANDAR
i | P a g e
KATA PENGANTAR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu’alaikum wr.wb.
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkah dan
hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 Pengadilan Agama Polewali selama
setahun sebagai realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 ini
merupakan laporan capaian kinerja tahun ketiga dari keseluruhan rencana selama
lima tahunan yang tertuang di dalam Renstra Pengadilan Agama Polewali 2010-
2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini juga
disusun untuk memenuhi surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan
Nomor : W20-A/0003/KU.01./I/2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.
Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin
memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem
perencanaan, sistem AKIP. Dari laporan ini bisa terbaca berapa dana yang
dibelanjakan dan apa hasil kerja yang telah dicapai.
Sebagaimana diketahui, bahwa Pengadilan Agama Polewali seperti terurai
dalam DIPA Tahun 2012, mempunyai 3 macam program, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Dari program tersebut, disusun sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan
selama tahun 2012, kemudian dibuat pertanggungjawabannya berupa Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
ii | P a g e
Berbagai upaya penyempurnaan terus dilakukan, dan kini saatnya
diharapkan aparatur pengadilan mampu menunjukkan kinerjanya sesuai dengan
tupoksinya masing-masing. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang
mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan
kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dan pola tindak dari
aparatur itu sendiri.
Pengadilan Agama Polewali berharap seluruh aparatur dapat memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dapat menunjukkan dan
mempertanggung jawabkan anggaran negara melalui kualitas kinerja kepada
masyarakat pencari keadilan.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP
Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012 ini kami ucapkan terima kasih.
Polewali, 6 Februari 2013
Ketua,
Drs. HASBI, M.H. NIP. 19601231 198703 1 010
iii | P a g e
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………… i
EXECUTIVE SUMMERY (IKHTISAR EKSEKUTIF)………………… iii
DAFTAR ISI ……………………………………………………….. iv
BAB I PENDAHULUAN ……………………… …………………. 1
A. Latar Belakang …………………………………………. 1
B. Tugas dan Fungsi ………………………………………. 2
C. Sitematika Penyajian …………………………………... 4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ………… 5
A. Rencana Strategis 2010 – 2014 ………………………… 5
2.1 Visi dan Misi ……………………………………… 5
2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis …………………….. 6
2.3 Indikator Kinerja Utama…………….. ……………. 8
2.4 Program Dan Kegiatan……………………………… 9
B. Indikator Kinerja Utama PA.Polewali Tahun 2012 …... 10
C. Rencana Kerja PA.Polewali Tahun 2012……………….. 13
D. Penetapan Kinerja Tahun 2012…………………………… 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………… 15
A. Pengukuran Kinerja …………………………………….. 15
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ……………………………. 17
BAB. IV PENUTUP ……………………………………………….. 25
A. Kesimpulan ……………………………………………… 25
B. Saran-saran ………………………………………………. 25
BAB. V LAMPIRAN
iv | P a g e
EXECUTIVE SUMMARY
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang
baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada
suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan
Agama Polewali Tahun 2012 ini disusun. LAKIP ini menyajikan
capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali selama tahun 2012 yang
merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.
Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap
Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun
LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis
dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
secara menyeluruh.
LAKIP Tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Polewali sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai
dengan visinya yaitu terwujudnya ”Pengadilan Agama Polewali
yang Agung”
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen
yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)
yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP
dapat terwujud dengan baik, harus memenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut:
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum
penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang
bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh;
5. Jujur, oyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, setiap lembaga publik berkewajiban menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah
kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan.
Tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang
baik (good governance) baik dalam wilayah legislatif, eksekutif maupun
2 | P a g e
dalam wilayah yudikatif semakin besar. Untuk menciptakan good
governance perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas yang diartikan sebagai
suatu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
Laporan akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan
atau kegagalan, pencapaian sasaran-sasaran strategis Pengadilan Agama
Polewali, termasuk faktor-faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai
tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok Pengadilan Agama Polewali yaitu : menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 04 Tahun 2004.
Fungsi/kewenangan Pengadilan Agama yaitu :
a. Menerima perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
b. Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya.
c. Mengadili perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
d. Menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang
Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa
pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
(a) perkawinan; (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g)
Infaq, (h) Sahdaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi
3 | P a g e
kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan
hukum diantaranya:
1. Pengangkatan anak
2. Zakat, Infaq,
3. Ekonomi syari’ah
Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah
antara lain meliputi :
a. bank syari’ah;
b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
c. asuransi syari’ah;
d. reasuransi syari’ah;
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
g. sekuritas syari’ah;
h. pembiayaan syari’ah;
i. pegadaian syari’ah;
j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
k. bisnis syari’ah.
Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan
untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di
samping itu, Pengadilan Agama Polewali dengan kekuatan yang dimiliki
tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang
bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats).
4 | P a g e
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Polewali dalam tahun
anggaran 2012, dengan bentuk sajian seperti berikut :
Bab. I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Agama Polewali dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain ;
A.Latar Belakang; B. Tugas dan Fungsi C.Sistematika Penyajian. Bab II,
menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kerja Pengadilan Agama Polewali
dalam tahun anggaran 2012 yang berisikan antara lain; A. Rencana Strategis 2010 –
2014, yang terdiri dari ; 2.1 Visi dan Misi. 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.
2.3 Indikator Kinerja Utama 2.4 Program dan Kegiatan . B. Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012; C.Rencana Kinerja Pengadilan
Agama Polewali Tahun 2012, D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Bab III.
Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang A.Pengukuran Kinerja, yaitu
perbandingan antara target dan realisasi kinerja. B. Analisa akuntabilitas kinerja,
yang menguraikan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab.IV. Penutup,
menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta
harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Polewali di
masa datang, yang berisikan antara lain; A. Kesimpulan dan B. Saran. Bab V.
Lampiran, yang berisi antara lain; 1.Struktur organisasi 2. Indikator kinerja utama 3.
Rencana Kerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim
Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5 | P a g e
BAB II.
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
2.1 VISI DAN MISI
Rencana Strategis Pengadilan Polewali Tahun 2010 – 2014 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Polewali diselaraskan denga arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Polewali.
Adapun visi dari Pengadilan Agama Polewali, adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang
Agung”
6 | P a g e
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Polewali menetapkan
misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis :
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Polewali
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Polewali adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan
Agama Polewali di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
4. Terwujudnya organisasi berbasis kinerja
5. Terwujudnya transparansi informasi peradilan
6. Terciptanya pelayanan yang professional dan akuntabel
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010
7 | P a g e
sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Polewali. adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan
8 | P a g e
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
9 | P a g e
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Polewali untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Polewali dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
1. Penyelesaian Perkara Cerai gugat, Perkara Cerai talak, Perkara kewarisan,
Perkara Harta bersama, Perkara Itsbath Nikah, Perkara Wali Adal dan
lain lain.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Cerai gugat, Perkara Cerai talak, Perkara
kewarisan, Perkara Harta bersama, Perkara Itsbath Nikah, Perkara Wali
Adal dan lain lain.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
10 | P a g e
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA POLEWALI
Pengadilan Agama Polewali telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor : W20-
A22/012/OT/SK/I/2012 tanggal 14 Januari 2012, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum:
11 | P a g e
putusan Hakim - Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2012
Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Polewali, sebagai
berikut:
12 | P a g e
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARG
ET
Meningkatkan penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
95%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99%
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi
- Peninjauan Kembali
98% 99% 100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
95%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
99%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
50%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
13 | P a g e
D. Penetapan Kinerja Tahun 2012
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai
wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Polewali, menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Polewali , sebagai
berikut:
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
95%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99%
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi
- Peninjauan Kembali
98% 99% 100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
95%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
e. Persentase perkara yang dapat 99%
14 | P a g e
diselesaikan dengan cara zetting plaat
f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
50%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
15 | P a g e
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja.
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan
perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai
alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali
tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam
tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator
kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
16 | P a g e
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(%)
REALI
SASI (%)
CAPAI AN (%)
Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 % 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
95% 95% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99% 99% 100%
Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum:
- Banding - Kasasi
- Peninjauan Kembali
98% 99% 100%
98% 99% 100%
100% 100% 100%
Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100% 100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
95% 95% 100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
99% 99% 100%
c. Persentase (amar) 50% 50% 100%
17 | P a g e
putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
100% 100% 100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
99%
99%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama polewali Tahun 2012 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas,
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012,
Pengadilan Agama Polewali telah melaksanakan seluruh kegiatan yang
18 | P a g e
menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran
yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(%)
REALI
SASI (%)
CAPAI AN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
3% 3% 100%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
95% 95% 95%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99%
99%
99%
a. Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, telah menjadi
program prioritas peradilan, tidak terlepas untuk Peradilan Agama
sebagaimana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
19 | P a g e
Agung dalam beberapa pertemuannya selalu menggaungkan kata-kata
“damai” sebagai program utama penyelesaian perkara.
Para pihak diajak untuk mencari solusi persoalan diantara mereka
sehingga mencapai kata sepakat (win-win solution).
Pada Pengadilan Agama Polewali diupayakan pemahaman
penyelesaian sengketa melalui penelaahan secara mendalam atas isi Perma
No.1 Tahun 2008 atau tujuan diharuskannya proses mediasi, Sehingga
langka mediasi harus menjadi prioritas kinerja peradilan.
Pada perkara perceraian yang mempunyai angka prosentase
terbesar dari jumlah penerimaan perkara Tahun 2012, dirasakan cukup sulit
untuk menyelesaikan para pihak secara damai, terutama akibat dari
perselisihan yang terus menerus dan sudah melibatkan keluarga kedua
belah pihak yang bersengketa sehingga win-win solution untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangga agak sulit dilakukan, namun
tidak menyurutkan semangat semangat aparat Pengadilan Agama Polewali
untuk menggali lebih dalam lagi upaya untuk mendamaikan dan
memberikan solusi terbaik bagi para pihak.
Adapun hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan
Mediasi/Perdamaian mengalami beberapa kesulitan disebabkan beberapa
faktor yaitu:
1. Salah satu pihak tidak hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan
mediasi.
2. Kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai
3. Tidak ditemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak.
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang
diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
20 | P a g e
Persentase sisa Perkara Cerai gugat, Perkara Cerai talak, Perkara
kewarisan, Perkara Harta bersama, Perkara Itsbath Nikah, Perkara
Wali Adal, Perkara Izin Poligami, Perkara Pengangkatan anak, Perkara
Dispensasi Nikah, Perkara Pengasuhan anak maupun Perkara Hibah
yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012,
ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada
tahun 2011, yaitu Cerai Gugat sejumlah 38 perkara, Cerai Talak
sejumlah 2 perkara, Isbath Nikah sejumlah 1 perkara, kewarisan
sejumlah 6 perkara,seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012.
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target
sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di
lingkungan Pengadilan Agama Polewali telah berjalan dengan baik dan
lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak
selesai ditahun berikutnya.
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan,
sebagai berikut:
No Perkara
2010 2011 2012
1. Cerai Gugat 194 205 275
2, Cerai Talak 104 93 92
3. Kewarisan 8 7 7
4. Harta Bersama 6 2 3
5. Itsbat Nikah 60 44 247
6. Wali Adal 2 7 3
7 Izin Poligami - 2 1
8 Pengangkatan anak 4 1 -
9 Dispensasi Nikah - 4 8
10 Pengesahan anak - 5 1
11 Hibah 1
12 Lain-lain 25 - 1
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 67 perkara
dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011
sebanyak 473 perkara adanya peningkatan sebesar 14,16%. Sedang
21 | P a g e
penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan
penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 8,99 %,
ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase
sisa perkara yang diselesaikan.
c. Persentase perkara yang diselesaikan.
Persentase perkara Cerai gugat yang diselesaikan tahun 2012 adalah
sebesar 95 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 569
perkara dengan perkara yang diregister sebesar 675 perkara.
Persentase perkara Cerai Talak yang diselesaikan pada tahun 2012
ditargetkan 95 %
dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya
tercapai 95 %.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara ( perkara cerai
gugat/Cerai Talak/ Itsbat Nikah yang masuk dibulan Desember
sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal
tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan
ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun
2012.
Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012
No Bulan Sisa tahun
2011
Masuk Putus Sisa
akhir
1. Januari 67 50 39 78
2. Pebruari 41 46 73
3. Maret 53 43 83
4. April 37 39 81
5. Mei 54 50 85
6. Juni 60 43 102
22 | P a g e
7. Juli 48 67 83
8. Juli 31
52
9. Agustus 34 37
49
10. September 67 36
80
11. Oktober 47 50
77
12. Nopember 134 112
99
13 Desember 110 174
35
Jumlah 735 799
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan,
sebagai berikut:
No Perkara 2010 2011 2012
Masuk Putus Masuk Putus Masuk Putus
1. Cerai Gugat 228 194 231 205 271 225
2. Cerai Talak 115 104 110 93 106 92
3. Kewarisan 10 8 14 4 14 7
4. Harta Bersama 11 6 3 2 3 3
5. Itsbat Nikah 61 60 42 44 285 247
6. Wali Adal 5 2 11 7 4 3
7. Pengangkatan
anak
5 4 5 5 1 1
8. Lain lain 25 25 2 15 - -
Perkara yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 460 perkara dan
diselesaikan sebanyak 403 perkara (87,61%) dibandingkan dengan
23 | P a g e
perkara yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 418 perkara dan
diselesaikan sebanyak 375 perkara (89,71%) berarti adanya peningkatan
penyelesaian perkara sebesar 2,1%. Sedang penyelesaian perkara
tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun
2012 ada peningkatan sebesar 2,1%, ini menunjukkan bahwa adanya
peningkatan kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan.
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
Pencapaian meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2012
sebagai berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan
a.Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindak lanjutiyang
b.Persentase Temuan hasil
pemeriksaan yg
ditindaklanjuti
100 %
100 %
100 %
100%
10%0
100%
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua)
indicator kinerja yaitu :
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Yang ditindaklanjuti
Ukuran capaian indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang
ditindak lanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Indikator Kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
tahun 2012 yang ditargetkan 100% realisasinya mampu terwujud 100%. Hal ini
24 | P a g e
disebabkan karena adanya kerja sama yang baik dan koordinasi yang baik
antar pegawai dengan unsur pimpinan Pengadilan Agama Polewali.
b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti
Ukuran capaian indicator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti
adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil
pemeriksaan ekternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti pada
tahun 2012 mencapai target sebesar 100%, karena seluruh temuan yang
diperoleh pada saat pemeriksaan atau pengawasan dapat ditindaklanjuti atau
diselesaikan.
25 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
A.KESIMPULAN
Secara umum program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2012 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Agama Polewali. Hal ini
ditunjukkan dengan tercapainya 6 sasaran yang telah ditetapkan. Dengan
demikian program Pengadilan Agama Polewali dapat diwujudkan.
Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Pengadilan Agama Polewali
sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah dalam memberikan
pelayanan hukum kepada masyarakat secara maksimal. Di samping itu, Pengadilan
Agama Polewali memberikan konstribusi dalam upaya mengurangi tanggapan
negatif masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia.
Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam laporan kinerja ini seluruh
sasaran strategis dapat tercapai secara optimal. Salah satu kunci utama penentu
keberhasilan ini adalah komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan staf
Pengadilan Agama Polewali untuk memfokuskan sumber daya dan dana
organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil
maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat
berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat
memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan
Agama Polewali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
B.SARAN-SARAN
26 | P a g e
Sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2012, maka kami
merumuskan beberapa langkah penting sebagai saran atau strategi pemecahan
masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk
merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2013, yaitu sebagai berikut :
1. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang
tersedia.
2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik terhadap hasil kegiatan
yang kurang optimal.
3. Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator
kinerja utama sebagai bahan untuk penguatan organisasi.
Harapan kami, LAKIP ini dapat bermanfaat menuju kemajuan dan
pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. Wassalam
- - - - - - - - - dd - - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA POLEWALI
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.
Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Hakim Majelis Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen
Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)
Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk
Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
terhadap peradilan (acces to justice)
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling
Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan
Kepanitera/Kesekretariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.
Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Polewali memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
a. Persentase mediasi yang
diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. c. Persentase perkara yang
diselesaikan. d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
2%
100 %
95 %
99%
98 % 99 %
100 %
100 %
100 %
93 %
3%
100 %
95 %
99 %
98 % 99 %
100 %
100 %
100%
95 %
3%
100 %
95 %
99 %
98 % 99 %
100 %
100 %
100 %
95 %
4%
100 %
95 %
99 %
99 % 99 %
100 %
100 %
100 %
95 %
6%
100 %
95 %
99 %
99 % 99 % 100 %
100%
100 %
95 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara sidang keliling.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
99 %
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
50 %
100%
100 %
100 %
RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2012
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
3%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
3%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
95%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
1%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
99% 99% 100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
95%
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).
100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
99%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
50%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100%
pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2013
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
4%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
4%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
95%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
1%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
99% 99% 100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
95%
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).
100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
99%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
50%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100%
pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2014
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
6%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
6%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
95%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
1%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
99% 99% 100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
95%
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).
100%
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
99%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
50%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100%