LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2017
PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI
Jalan W.R Supratman Nomor 71 Telepon (0361)224184 Fax.225368
DENPASAR
i
Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang
Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara NugrahaNya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tahun 2016 ini dapat kami wujudkan sebagaimana mestinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan
pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup dan Sistimatika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian data/informasi yang
disajikan dalam LAKIP ini adalah data/informasi tahun 2016.
LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali ini tidak terlepas dari
kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan
secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi
antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara
sumber, atas kekurangan tersebut kami mohon saran untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Mudah-mudahan LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dapat
dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan
dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.
Denpasar, JANUARI 2017.
KATA PENGANTAR
ii
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Dasar Hukum................................................................................ 3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................. 4
1.4. Struktur Organisasi ………………………………………………………. 5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 35
2.1. Visi dan Misi ………………………………………………………… .. 35
2.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………… 36
2.3. Arah Kebijakan Umum …………………………………………………… 37
2.4. Rencana Kinerja ………………………………………………………….. 37
2.5. Cara Pencapaian Tujuan dan sasaran ………………………………… 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................. 40
A. Capaian Kinerja Tahun 2015 ............................................................ 40
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. 42
C. Akuntabilitas Anggaran .................................................................... 50
BAB IV P E N U T U P …………………………………………………………………..51
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Lampiran I : Formulir RS ( Rencana Strategis ).
Lampiran II : Formulir RKT ( Rencana Kerja Tahunan ).
Lampiran III : Formulir IKU ( Indikator Kinerja Utama ).
Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
DAFTAR ISI
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah
ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented
government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada
upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat
serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan
global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan
berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,
budaya, politik pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
(good governance). Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali, Sub sektor
peternakan mempunyai fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian daerah Bali,
serta memposisikan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sub sektor peternakan
sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi
peran sub sektor peternakan ditempuh melalui kebijakan pengembangan komoditi
unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan produksi, potensi peningkatan
produktivitas, potensi peningkatan mutu dan potensi pemasaran. Hal ini dimaksudkan
untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui
penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan devisa, penyerapan tenaga
kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
2
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Bali mempunyai
fungsi yang cukup strategis dibidang perekonomian, mengingat sector pertanian dalam
arti luas sebagai penggerak pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut ,
optimalisasi peran sub sector peternakan dan kesehatan hewan ditempuh melalui
kebijakan pengembangan komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan
produksi , produktifitas, mutu dan potensi pemasaran . Hal ini dimaksudkan untuk turut
mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyediaan bahan
baku industry dalam negeri, penyediaan devisa , penyerapan tenaga kerja, meningkatkan
pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Dengan fungsi yang sangat luas tersebut selayaknyalah pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan melalui lembaga kelompok tani ternak kita pertahankan dan
kembangkan baik di hulu maupun di hilir.
Untuk lebih meningkatkan peranan Sub Sektor peternakan dan kesehatan hewan
dibidang pendapatan petani maka prioritas pembangunan sub sektor peternakan dan
kesehatan hewan diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan
daya saing, perbaikan sistem pemasaran dan pemantapan pembinaan kelompok tani
ternak dalam rangka pengembangan sistem usaha agribisnis. Dalam upaya
mengembangkan sub sektor perternakan dan kesehatan hewan dimana upaya yang
dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang berbasis komoditas
andalan unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif kelompok tani ternak.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan
terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna dan berhasil guna.
Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor
IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108
3
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Sehubungan dengan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2016
dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pecapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai
dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan
pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.
Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai laporan pertanggung jawaban
kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan UPT berupa
pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2016,
yang merupakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian
Sasaran (PPS).
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan LAKIP berdasarkan atas Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara melalui SK Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan AKIP dan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung
Jawaban Kepala Daerah.
4
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 71 Tahun 2011 tanggal 9 Nopember 2011, tentang Uraian Tugas Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan selanjutnya diperbaharui kembali
dengan peratuan Gubernur No.75 tahun 2011.
1.3.1. Tugas Pokok
Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Merumuskan kebijakan operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagain
kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada
Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
1.3.2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.
b. Pengelolaan dan fasilitas dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
c. Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi di bidang peternakan
dan kesehatan hewan.
d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan.
e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan
f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
5
1.4. Struktur Organisasi
Dengan terjadinya pergeseran paradigma daerah mengenai penyelenggaraan
otonomi daerah, maka susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang
semula berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 tahun 2010 tidak sesuai
lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru yaitu berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan selanjutnya diperbaharui dengan
Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2011.
6
Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Perda Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2011
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKRETARIS
SUB. BAG Kepegawaian
SUB. BAG Keuangan dan
Penyusunan Program
SUB. BAG Umum
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG KESEHATAN HEWAN
BIDANG PRODUKSI
BIDANG USAHA TANI TERNAK DAN
PEMASARAN
SEKSI Data dan Pengkajian
SEKSI Pengembangan
SEKSI Evaluasi dan
Pelaporan
SEKSI Pengamatan,Pencegah
an dan Pembrantasan Penyakit Hewan
SEKSI Pengamatan dan
Penyidikan Penyakit Hewan
SEKSI
Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan
SEKSI Pembibitan Ternak
SEKSI Pakan Ternak
SEKSI Sarana dan Prasarana
Peternakan
SEKSI Sumber Daya dan
Pembiayaan
SEKSI Bimbingan Usaha dan
Pemasaran
SEKSI Mutu dan Standarisasi
Hasil
KEPALA UPT LAB KESEHATAN HEWAN
KEPALA UPT BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH
SUB.BAG. Tata Usaha
SEKSI EPIDEMILOGI DAN
PELAYANAN LAPANGAN
SEKSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN LAB
SUB. BAG Tata Usaha
SEKSI PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI SEMEN
SEKSI SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN IB
7
Selanjutnya tugas dari masing-masing bidang adalah :
1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Dinas;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
c. .merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi
berdasarkan keuangan;
d. menditribusikan tugas kepada bawahan
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten /Kota;
g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
h. membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
j. melaksanakan pembinanan umum dan.pembinaan teknis;
k. melaksanakan sitem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
m. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
2. Sekretaris mempunyari tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
b. mengkordinasikan program kerja masing-masing sub bagian
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian dan bawahan;
f. melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang
telah disusun;
h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan
kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
8
i. menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan
bidang Peternakan dan kesehatan hewan;
j. rnengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat dan bidang;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporakan hasil peklaksanaan tugas kepada Dinas.
(1) Kepala Sub Bagian Kepegawian mempunyai tugas:
a. mempunyai rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan urusan kepegawaian;
e. menyiapkan bahan telaahaan dasn analisis organisasi dan ketatalaksanaan
Dinas;
f. melaksanakan sistim pengendalian intern;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
h. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Sekretaris;
(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
f. melaksanakan kontrol keuangan;
g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
h. menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas;
i. menggkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan;
j. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
9
k. melaksanakan sistim pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
(3) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas;
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak
bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor
serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas;
f. mengelola urusan surat menyurat;
g. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
i. melaksanakan sistim pengendalian intern:
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
3. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para kepala seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pcngumpulan,
pengolahan, analisis penyajian dan pelayanan data komoditas peternakan dan
sumber daya strategis lintas kabupaten/kota;
g. mengkoordinir pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program-program
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
10
h. mengkoodinir penyusunan rencana strategis Dina (RENSTRA), indikator
kinerja Utama (IKU) Dinas;
i. menghimpun bahan dan penyusunan laporan akuntabilitas instansi
pemerintah (LAKIP);
j. mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
k. melaksanakan sitem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas,
(1) Kepala Seksi Data dan Pengkajian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengumpulkan mengolah dan menyajikan data bidang peternakan dan
kesehatan hewan;
e. melakukan pengkajian program dan kegiatan pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan;
f. menyusun indikator kinerja utma (IKU) Dinas;
g. melaksanakan sistim pengendalian intern;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan
i. melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada kepala bidang.
(2) Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas:
a. memnyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja pengembangan
sub sektor Peternakan dan Kesehatan hewan;;
e. melakukan pengembangan program-program pebangunan Peternakan dan
kesehatan hewan;
11
f. merumuskan kebijakan teknis pengembangan komoditi peternakan dan
kesehatan hewan Wilayah Provinsi;
g. menyusun rencana strategis dinas (RENSTRA);
h. melaksanakan sistim pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bidang.
(3) Kepala Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas secara periodik;
e. mengkompulir laporan-laporan dari Sekretariat dan Bidang menjadi bahan
laporan Dinas;
f. mengkompulir penyusunan laporan kegiatan Dinas;
g. penyusunan laporan dengan sistim informasi monitoring dan evaluasi
(SIMONEV);
h. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalianj Intern (SPI);
i. menyusun Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) setiap Tahun;
j. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban;
k. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekternal;
l. melaksanakan sistim pengendalian intern;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. Mengkoordinasikan progran kerja masing-masing Seksi;
c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. Menilai prestasi kerja bawahan;
e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Seksi dan bawahan;
12
f. Pembinaan dan pengawasan penerapan norma standar teknis pelayanan
kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejatraan hewan
wilayah Provinsi;
g. Peramalan wabah penyakit hewan menular dan pembinaan pembuatan peta
penyakit hewan menular Wilayah Provinsi;
h. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengamatan, pencegahan, pengendalian
dan pemberantasan penyakit hewan menular wilayah Provinsi;
i. Menyiapkan petunjuk teknis terhadap penutupan dan pembukaan kembali
penyakit hewan menular wilayah Provinsi;
j. Pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan
terhadap masuknya penyakit esotik wilayah Provinsi;
k. pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran obat hewan, penerapan
standar teknis RPH/RPU dan penerapan kesejahteraan hewan;
l. melaksanakan sistim pengendalian intern;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
(1) Kepala Seksi Pengamatan, Pencegahan, dan Pembrantasan Penyakit Hewan
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pembinaan, pengamatan pencegahan pengendalian dan
pembrantasan penyakit hewan wilayah provinsi;
e. pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan menular wilayah provinsi;
f. melaksanakan peramalan dan penanggulangan wabah penyakit hewan
menular wilayah provinsi;
g. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dalam
penanggulangan penyakit hewan menular wilayah provinsi;
h. melaksanakan sistim pengendalian intern;
13
i. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
(2) Kepala Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penyidikan
penyakit hewan zoonosis dan food bone disease wilayah provinsi;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan higiene dan sanitasi
terhadap unit usaha produk pangan asal hewan serta pemberian sertifikat
nomor kontrol veteriner (NKV) eilayah provinsi;
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan penerapan standar teknis rumah
potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) serta penerapan
kesejahteraan hewan wilayah provinsi;
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemotongan
ternak betina produktif wilayah provinsi;
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan peredaran produk
pangan asal hewan dan produk hewan non pangan wilayah provinsi;
i. memberikan rekomendasi teknis eksport dan import (antar pulau dan antar
negara) serta instalasi karantina hewan sementara terhadap produk hewan
pangan dan produk hewan non pangan;
j. melaknakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Pengawasan obat dan Lalu Lintas Hewan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan peredaran dan standar mutu obat
hewan wilayah provinsi
14
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan persyaratan izin
usaha distributor obat hewan wilayah provinsi;
f. melaksanakan pembinaa, pengawasan dan pemantauan terhadap lalu lintas
hewan/ternak/satwa wilayah provinsi;
g. memberikan rekomendasi teknis lalu lintas hewan, obat hewan dan instalasi
karantina hewan sementara (IKHS) wilayah provinsi;
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan sertifikasi medik verteriner
(Poskeswan, Dokter Hewan Praktek, Klinik Hewan, umah Sakit Hewan, Pet
Shop serta usaha dibidang kesehatan hewan lainnya) wilayah provinsi;
i. melaksanakan pembinaan standar teknis medik veteriner wilayah provinsi;
j. melaksanakan sistim mengendalian Intern;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang Produksi mempunyai tugas:
a. mempunyai rencana dan program Kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan orugram kerja masing-masing Seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
f. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan pembibitan ternak;
g. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan pengembangan
teknologi peternakan;
h. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan alsin peternakan serta
pengawasan standar mutu alsin peternakan wilayah Provinsi;
i. melaksanakan penerapan kebijakan pengawasan mutu pakan ternak serta
labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak;
j. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan dan pedoman
penyebaran dan pengembangan ternak wilayah Provinsi;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
15
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
(1) Kepala Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar perbibitan ternak,
pengawasan produk ternak bibit serta pelestarian ternak bibit murni dan
unggul/plasma nutfah peternakan wilayah Provinsi;
e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produk bibit ternak
wilayah Provinsi;
f. Melaksanakan pemantauan dan penmgawasan penerapan standar tehnis
mutu bibit ternak wilayah Provinsi;
g. Melaksanakan pembinaaan mutu genetik dengan rekayasa tehnologi tepat
guna wilayah provinsi;
h. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi;
i. Menyusun standar teknis penetapan sertipikasi tenaga ahli perbibitan wilayah
provinsi;
j. Melaksanakan pembinaan sumber bibit ternak dan pengawasan breeding
replacement serta pengawasan penjaringan bibit ternak dikawasan produksi
peternakan wilayah provinsi;
k. Melaksanakan pendataan dan pengaturan kawasan-kawasan sumber bibit dan
plasma nutfah wilayah provinsi;
l. Melaksanakan penerapan dan kawasan pelaksanaan dan pengembangan
ternak wilayah provinsi;
m. Melaksanakan monitoring dan pengawasan penyebaran ternak pemerintah
wilayah provinsi;
n. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
16
(2) Kepala Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seks;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menerapkan kebijakan pakan ternak wilayah provinsi;
e. bimbingan produksi paka ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah
provinsi;
f. penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi;
g. melaksanakan penerapan sertifikasi ternak wilayah provinsi;
h. labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak;
i. pengawas mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi;
j. pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah
provinsi;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan ysng diberikan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang.
(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan Mempunyai Tugas:
a. menyusun rencana program kerja Seksi;
b. meberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
wilayah provinsi;
e. penentuan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan
dan kesehatan hewan wilayah provinsi;
f. menerapkan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
wilayah provinsi;
g. pembinaan dan pengawasan standar alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan wilayah provinsi;
h. penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan keseheatan
hewan wilayah provinsi;
17
i. pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin
peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi;
j. pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan
wilayah provinsi;
k. bimbingan pemanfaatan dan pengelolaan lahan, air dan pupuk organik;
l. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi oftimalisasi pengelolaan
pemanfaatan lahan dan air untuk usaha peternakan;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala bidang.
6. Kepala Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
f. pembinaan dan pengawasan penyaluran program kredit bersubsidi wilayah
provinsi;
g. pengawasan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha peternakan
wilayah provinsi;
h. pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah provinsi;
i. evaluasi pelaksanaan UKL-UPL peternakan wilayah provinsi;
j. pemantauan, pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
k. pengawasan, penerapan standar teknis kelembagaan usaha tani ternak;
l. evaluasi dan inventarisasi data jumlah kelompok tani ternak wilayah provinsi;
m. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai mutu dan
standarisasi hasil peternakan;
n. membuat pedoman teknis mengenai mutu dan standarisasi hasil peternakan;
18
o. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standarisasi hasil peternakan;
p. melaksanakam sistem pengendalian intern;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(1) Kepala Seksi Sumber daya dan Pembiayaan mempunyai tugas:
a. memnyusun rencana dan program keja Seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan monitoring dan pemantauan investasi atau permodalan,
ketenaga kerjaan dan perkreditan;
e. melaksanakan pernbinaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program
wilayah Provinsi;
f. melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan pedoman kerjasama
kemitraan usaha peternakan wilayah Provinsi;
g. melaksanakan pembinaan pelaksanaan UKL-UPL peternakan;
h. melaksanakan, monitoring dan pengawasan UKL-UPL wilayah Provinsi;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepa Kepala Bidang.
(2) Kepala seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. memberikan syarat-syarat mendirikan usaha peternakan dan pengawasan
usaha peternakan;
e. menghimpun dan menginformasikan data harga ternak dan hasil peternakan
serta melaksanakan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran basil
peternakan;
19
f. menghimpun data ternak yang datang dan laku di pasar-pasar hewan Se-
Bali;
g. melaksanakan promosi dan pameran hasil peternakan;
h. melaksanakan pembinanaa kelembagaan usaha tani ternak dan manajemen
usaha tani ternak wilayah provinsi;
i. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha tani ternak dan manajemen
usaha tani ternak wilayah provinsi;
j. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan lomba kelompok tani ternak wilayah
provinsi;
k. monitoring dan evaluasi data jumlah kelompok tani ternak wilayah provinsi;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberi petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pedoman teknis mengenai mutu dan standarisasi hasil
peternakan;
e. melaksanakan pedoman teknis mengenai mutu dan standarisasi hasil
peternakan;
f. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi
panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
g. melaksanakan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya
peternakan wilayah provinsi;
h. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standarisasi hasil peternakan;
i. melakasanakan sitem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
20
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Unit Pelaksana Teknis Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD)
1. Tugas Pokok dan Fungsi UPT BIBD
1) Kepala UPT mempunyai tugas :
a. Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja UPT
b. Mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi
c. Mengkoordinasikan Kepala Sub bagian dan eksi
d. Menilai Prestasi kerja bawahan
e. Membimbing dan member petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi
f. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang
g.Mengkoordinir pelaksanaan program Inseminasi Buatan untuk
meningkatkan mutu genetic ternak
h. Mengkoordinir produksi dan distribusi semen dan pelaksanaan Inseminasi
Buatan
i. Melaksanakan pengawasan produksi dan semen, distribusi semen, dan
pelaksanaan Inseminasi Buatan
j. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan merumuskan hasil
pelaksanaan Inseminasi Buatan di UPT
k. Menyiapkan sumberdaya dan kelembagaan pelaksanaan Inseminasi
Buatan
l. Melaksanakan system pengendalian intern
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
a. Menyusun rencana dan program kerja UPT
b. Memberikan petunjuk kepada bawahan
c. Menilai prestasi kerja bawahan
21
d. Mengelola urusan surat menyurat
e.Membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan
kepegawaian
f. Mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang
g. Memelihara gedung , perlengkapan kantor, dan sarana prasarana kantor
h. Mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan
i. Melaksanakan system pengendalian intern
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT
3. Kepala Seksi Produksi dan Distribusi Semen
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi
b. Memberikan petunjuk kepada bawahan
c. Menilai prestasi kerja bawahan
d. Memelihara dan merawat ternak yang dimiliki serta lingkungannya
e. Merawat dan memelihara pejantan sebagai sumber produksi semen
f. Melakukan penampungan semen ternak dan memrosesnya menjadi semen
cair maupun semen beku yang siap untuk digunakan
g. Melakukan produksi dan distribusi semen untuk pelaksanaan inseminasi
buatan
h. Menyimpan dan merawat semen hasil produksi
i. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas semen
j. Melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan semen
k. Mengolah, menanam, dan merawat kebun hijauan untuk kebutuhan pakan
ternak yang dimiliki
l. Melaksanakan evaluasi dan peremajaan pejantan ternak yang digunakan
untuk sumber produksi semen
m. Merancang kebutuhan dan produksi semen
n. Menyediakan , menggunakan dan pemeliharaan sarana, peralatan dan
bahan yang diperlukan untuk memproduksi semen
22
o. melaksanakan system pengendalian intern
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnyayang ditugaskan oleh atasandan
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.
4.Kepala Seksi Sumberdaya dan Kelembagaan
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi
b. Memberikan petunjuk kepada bawahan
c. Menilai prestasi bawahan
d. Menyiapkan dan membina sumberdaya manusia untuk pelaksanaan
inseminasi buatan
e. Menyiapkan Unit lokasi untuk pelaksanaan inseminasi bauatn
f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan untuk
pelaksanaan inseminasi buatan
g. Menyiapkan sarana dan prsarana yang diperlukan untuk pelayanan
inseminasi bauatn
h. Melakukan pendataan dan penyelamatan terhadap hasil-hasil ternak bibit
yang bermutu
i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inseminasi buatan
j. Melaksanakan system pengendalian intern
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
l. Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT
23
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
Kepala UPT mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
b. mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub Bagian dan Seksi;
c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan
Seksi;
f. melakukan koordinasi dengan sekretaris dan para Kepala Bidang;
g. merumuskan hasil penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;
h. mengkoordinir pelayanan penanggulangan penyakit hewan;
i. mengkoordinir pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
Pasal 17
(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengelola urusan surat menyurat;
e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum dan
kepegawaian;
f. mengeliola, memelihara dan mendistribusikan barang;
g. memelihara gedung, perlengkapan kantor dan sarana prasarana kantor;
h. mengadakan buku-buku dan bahan bacaan untuk perpustakaan;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
24
(2). Kepala Seksi Epidemiologi dan Pelayana Lapangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan penyidikan, pencatatan dan pemetaan penyakit hewan;
e. memberikan pelayanan penanggulangan penyakit hewan;
f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
(3). Kepala Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Laboratorium mepunyai tugas :
i. menyusun rencana dan program kerja seksi;
j. memberikan petunjuk kepada bawahan;
k. menilai prestasi kerja bawahan;
l. melaksanakan pengujian laboratorium dan sertifikasi hasil pemeriksaan;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT
1.5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan
sebagian Tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 10 orang memegang
jabatan fungsional yang terdiri dari Fungsional Penyuluh Pertanian 1 orang,
Pengawas Bibit Ternak 1 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 2 orang, Pengawas
Mutu Ternak 1 orang, Pengawas Mutu Pakan 1 orang, Medik Veteriner 1 orang, Arsip
Paris 1 orang dan Peranata Humas 2 orang.
25
1.5.1 Data Pegawai
Jumlah pegawai keseluruhan PNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali sampai dengan akhir Desember tahun 2016 adalah 105 orang dengan
klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 105 orang terdiri dari :
Golongan IV sebanyak 22 orang
Golongan III sebanyak 65 orang
Golongan II sebanyak 18 orang
Golongan I sebanyak 0 orang
Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil tersebut 28 orang memegang jabatan struktural,
dan Jabatan Fungsional Umum (staf) 67 orang, dan Pejabat Fungsional tertentu 10
Orang yang bertempat di Provinsi, UPT Laboratorium dan UPT Balai Inseminasi
Buatan Daerah (BIBD) Baturiti.
26
Tabel 1A Ketersediaan SDM di masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPT pada
lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016.
NO.
JABATAN
ESELON GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN
I II III IV IV III II I S2 S1 SM DIP SMA SMP SD THL
1 Kepala Dinas 1 1 1
Total 1
1
1
1
2 Sekretaris Dinas 1 1 1
a. Sub Bagian Kepegawaian 1 1 1
b. Sub Bagian Keuangan dan
Penyusunan Program 1 1 1
c. Sub Bagian Umum 1
1
1
d. Fungsional Umum (Staf) 17 9 0 7 2 18 1
Total 2
1 3 2 19 9 0 2 9 2
18 1
3 Kepala Bidang Pengkajian dan pengembangan 1 1 1
a. Kasi data dan Pengkajian 1 1
b. Kasi Pengembangan 1 1 1
c. Kasi Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 1 1 1
d. Fungsional Umum (Staf) 4 3 1
Total 3
1 3 2 6
1 5
1
4 Kepala Bidang Kesehatan Hewan 1 1 1
a. Kasi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
1 1
b. Kasi Pengamatan dan
Penyidikan Penyakit Hewan
1 1 1
c. Kasi Pengawasan Obat dan
Lalu Lintas Hewan 1 1 1
d. Fungsional Umum (Staf) 5 3 1
Total 4
1 3 3 6
1 5
1
5 Kepala Bidang Produksi 1 1 1
a. Kasi Perbibitan Ternak 1
1
b. Kasi Pakan Ternak 1 1 1
c. Kasi Sarana dan Prasarana
Peternakan
1 1 1
d. Fungsional Umum (Staf) 5 2 3
4
Total 5
1 3 2 6 2
2 5
4
27
NO.
JABATAN
ESELON GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKAN
I II III IV IV III II I S2 S1 SM DIP SMA SMP SD THL
6 Kepala Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran
1 1 1
a. Kasi Sumber Daya
danPembiayaan 1 1
b. Kasi Bimbingan Usaha dan
Pemasaran 1 1
c. Kasi Mutu dan Standarisasi
Hasil 1 1 1 1
d. Fungsional Umum (Staf) 3 2 2
3
Total 6
1 3 1 5 2
2 3
3
7 Kepala UPT Balai Inseminasi Buatan Daerah
1 1 1
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1
b. Kasi Produksi dan Distribusi
Semen 1 1 1
c. Kasi Sumberdaya dan
Kelembagaan 1 1 1
d. Fungsional Umum (Staf) 9 8 3 14
Total 7 1 3 3 10 8
1 6
14 8 Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan Hewan 1 1 1
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1
a. Kasi Epidemilogi dan
Pelayanan Lapangan 1 1 1
b. Kasi Pengujian dan
Pemeriksaan Laboratorium 1 1 1
d. Fungsional Umum (Staf) 3 1 3
Total 8
1 3 3 4
4
3
9
Jabatan Fungsional Tertentu
a. Penyulun Pertanian 1 1
b. Pengawas Bibit Ternak
1 1
c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian 2 2
d. Pengawas Mutru Pakan
1 1
e. Medik Veteriner
1 2 3
f. Arsiparis
1 1
g. Pranata Humas 1 1
Total 9 5 5 1 8 1
Total 1+2+3+4+5+6+7+8+9 1 7 21 22 62 21 1 13 53 2 42 0
28
1.5.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
a. Ruang kerja cukup memadai
b. Peralatan untuk operasional dinas seperti media elektronik, kendaraan roda empat,
kendaraan roda 2 dan komputer dalam keadaan cukup
1.5.3 Tupoksi
Pengawasan melekat diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional
dan memiliki budaya kerja yang baik. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing
Pegawai Negeri Sipil maupun Honor telah melaksanakan tugas sesuai dengan
TUPOKSI yang diberikan kepada pegawai, seluruh tugas telah terbagi habis,
pendelegasian wewenang, batas tanggung jawab, tugas dan fungsi sudah berjalan
sesuai peraturan yang ada.
1.6 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali secara optimal dilakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi dengan
perhitungan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi
lingkungan. Analisa faktor-faktor yang berpengaruh tersebut adalah :
1.6.1 Lingkungan Internal
a. Kekuatan
1) Keputusan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan
peraturan Gubernur No.65 th 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
2) Tersedianya sumber daya manusia.
3) Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas.
4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
5) Suasana yang kondusif.
29
b. Kelemahan
1) Kurangnya wawasan sebagian aparat.
2) Kurang optimalnya koordinasi antar bidang dalam penyusunan data
pendukung pelaporan.
3) Kurang efektifnya hasil monitoring dan hasil-hasil evaluasi dalam proses
penyusunan pelaporan.
1.6.2 Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Perternakan sebagai fungsi dari manajemen pembagunan dalam meningkatkan
pendapatan daerah memiliki nilai yang sangat tinggi.
2) Adanya kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder terhadap
hasil-hasil pembangunan peternakan.
3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur
Pemerintah.
4) Perkembangan teknologi/sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pembangunan peternakan.
b. Ancaman
1) Kurang mantapnya koordinasi dengan Kabupaten / Kota sehingga merupakan
ancaman dalam proses kelancaran pembangunan peternakan.
2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang keliru terhadap Otonomi Daerah
dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan peternakan.
3) Masih adanya penyakit Zoonosis.
4) Sikap masyarakat yang kurang partisipatif dalam pelaksanaan program
pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
2.7. Aspek Keuangan.
Dalam tahun anggaran 2016, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali mendapat anggaran dari APBD sebesar Rp.27.581.916.654,- terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp.13.320.665.322,- belanja langsung sebesar Rp.14.261.251.332,-
30
sedangkan anggaran APBN sebesar Rp.18.992.854.000,-. Terdiri dari Program
Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (06) Dana DEKON
sebesar Rp. 13.472.131.000,- Dana TP sebesar Rp. 5.520.723.000, sedangkan Program
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (08) Dana Dekon
sebesar Rp. 410.100.000,- dengan rincian seperti Tabel berikut :
Tabel : 1. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN 2016
Rencana Biaya No Program / Kegiatan 1 TH
1 2 3
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat 16.700.000 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 135.000.000 daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 167.679.310 d. Penyediaan alat tulis kantor 44.244.400 e. Penyediaan barang cetakan dan peng- 81.696.000 Gandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik 11.175.000 / penerangan bangunan kantor g. Penyediaan bahan bacaan dan peratur- 32.670.000 an perundang – undangan h. Belanja makanan dan minuman rapat 32.655.000 i. Rapat - rapat koordinasi dan konsulta- 108.185.270 si keluar dan dalam daerah j. Upacara Agama 27.800.000 k. Pengelolaan Kepegawaian 50.942.400
Jumlah 1 : 708.747.380
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung
113.875.000 50.901.440
Kantor d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 826.360.500 dinas
31
e. Pemeliharaan rutin / berkala 17.250.000 perlengkapan gedung kantor
2 3 f. Pemeliharaan rutin / berkala 35.000.000 peralatan kantor Jumlah 2 : 1.043.386.940
3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular ternak
5.806.203.600
Jumlah 3 : 5.806.203.600
4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a. Pengawasan dan Perbibitan ternak 53.876.500 b. Monitoring dan evaluasi upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan
(UKL-UPL)
39.850.000
c. Pengawasan dan Pengembangan Pakan pada kelompok tani ternak
254.622.950
d. Pembinaan, penyediaan, pengembangan sarana dan Prasarana Peternakan
392.918.400
e. Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan 56.137.300 f. Pengawasan obat dan lalulintas hewan dan
penilaian dokter hewan 167.897.550
g. Pemberdayaan kelompok tani ternak berorientasi agribisnis
195.401.000
h. Pembinaan, monitoring dan sosialisasi perkreditan
50.118.000
i. Penyusunan perencnaan monitoring dan evaluasi data dan statistik pembangunan peternakan
206.523.200
Jumlah 4 : 1.417.144.900 5. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
a. Pembinaan pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) dan produk hewan non pangan
73.475.540
b. Pembinaan dan Pengawasan produk olahan peternakan
88.468.400
c. Monitoring Harga Pasar 38.868.800 d. Pembinaan, monitoring dan temu usaha kemitraan 53.742.200 e. Pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan
non pangan 64.447.600
Jumlah 5 : 319.002.540 Jumlah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (1 – 5 )
9.294.485.360
32
UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat 2.300.000 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 187.000.000 daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.766.000 d. Penyediaan alat tulis kantor 13.155.600 e. penyediaan barang cetakan dan pengadaan 6.000.000 f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.800.000
Perundang – undangan
g.Penyediaan makanan dan minuman 4.250.000
h.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah
11.676.719
i.Upacara keagamaan j.Penyediaan jasa pengamanan kantor
15.000.000 48.901.440
Jumlah 1 : 349.849.759
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin / berkala kenda- 85.773.760
raan dinas
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
95.571.050
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 48.504.850
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 28.090.000
Jumlah 2 : 267.930.660
3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
a. Pemeriksaan pengujian identifikasi dan pemetaan kasus penyakit hewan dan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan
1.246.091.070
Jumlah 3 : 1.246.091.070
Jumlah UPT Laboratorium Kesehatan Hewan ( 1 - 3 )
1.863.880.489
UPT BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH (BIBD)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat 2.070.000 b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 25.400.000
33
daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 123.643.500 d. Penyediaan alat tulis kantor 13.215.400 e. Penyediaan barang cetakan dan peng- 4.000.000 Gandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 3.418.400
g. Penyediaan bahan bacaan dan peratur- 2.500.000 an perundang – undangan h. Penyediaan makanan dan minuman 7.000.000 i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan
dalam daerah
15.000.000 j. Upacara keagamaan 15.000.000 Jumlah 1 : 211.247.300
1 2 3
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 137.350.585
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas
39.775.000
147.037.440
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
22.050.000
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
35.000.000
f. Pembangunan/rehabilitasi UPT Balai Inseminasi
Buatan Daerah dan penyediaan sarana
pendukung
945.000.000
Jumlah 2 : 1.326.213.025
3 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
a. Produksi dan Distribusi semen 1.491.049.158
b.Pengembangan pelayanan teknologi inseminasi buatan (IB)
74.376.000
Jumlah 3: 1.565.425.158 Jumlah UPT Laboratorium ( 1 - 3 ) 3.102.885.483
TOTAL DISNAKKESWAN : 14.261.251.332
34
Tabel : 2. PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN TAHUN 2016
No Program /Kegiatan Rencana Biaya 1 TH
1 2 5
I. DANA DEKONSENTRASI
018.06.09
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT
13.062.031.000
018.08.11
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
410.100.000
Total DK. 13.472.131.000
II. DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
018.06.09
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT 5.520.723.000
Jumlah TP
5.520.723.000
Total APBN DK+TP 18.992.854.000
35
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
Sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD sesuai Tugas Pokok
dan Fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).
Pada pasal 7 ayat (2) UU yang sama disebutkan bahwa Renja SKPD disusun dengan
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kegiatan Program
(RKP) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Bali disusun dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan
dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang. Rencana strategis diperlukan sebagai
instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara
mencapainya. Penyusunan rencana strategis menggunakan analisis SWOT dengan
memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal yaitu faktor
kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunites), dan tantangan atau
kendala (threats) yang ada.
Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki visi dan misi
sebagai berikut :
2.1. Visi dan Misi
2.1.1. Visi
Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan kita
dituntut untuk merespon perubahan tersebut maka rumusan visi pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan Daerah Bali tetap mengacu pada visi pembangunan
peternakan Nasional dan visi Pemerintah Daerah Bali, sehingga visi pembangunan
36
peternakan daerah Bali dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya Peternakan Yang
Maju, Tangguh,Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Bali
Mandara Jilid II.
2.1.2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan misinya sebagai berikut :
1) Meningkatkan dan Mempertahankan status kesehatan Hewan.
2) Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Peternakan
3) Meningkatkan penumbuhan kelembagaan kelompok usaha pengolahan dan
pemasaran hasil peternakan serta jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH (
Aman, Sehat, Utuh dan Halal ).
2.2. Tujuan dan Sasaran
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor
kunci keberhasilan ( Critical Success Factor ) yang ditatpkan setelah penetapan
Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan –
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, dan dapat dicapai. Adapun tujuan
dan sasaran yng ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2013 – 2018 seperti dibawah ini :
a. Tujuan : Terwujudnya penurunan tingkat kesakitan ternak, peningkatan populasi
ternak, penumbuhan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak
b. Sasaran : Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali.
- Penurunan tingkat kesakitan ternak (%)
- Meningkatkan populasi ternak (ekor)
- Penumbuhan kelompok/usaha pengolahan hasil ternak (klp)
37
2.3. Arah Kerbijakan Umum
Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Provinsi Bali tahun 2016 disusun
berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang )
daerah yang melibatkan pihak – pihak terkait, berupa pokok-pokok pikiran serta
penjabaran Rencana Strategis ( Renstra ). Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini
dijadikan dasar/acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan.
2.4. Rencana Kinerja
Rencana Kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategik Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun 2013 – 2018. Rencana Kinerja
Tahunan ( RKT ) yang dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran
2016, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : (1). Sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2). Indikator Kinerja sasaran dan target
pencapainya; (3). Program; (4). Kegiatan; (5). Indikator kinerja kegiatan dan target
capainnya.
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras
dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai
tolok ukur keberhasilan pencapainnya. Sasaran yang akan dicapai Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali selama tahun 2016 secara rinci disajikan dalam
formulir Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) sebagaimana telah tertuang dan tercakup di
dalam formulir PPS (Pengukuran Pencapaian sasaran) dan Formulir PKK (Pengukuran
Kinerja Kegiatan) pada tahap rencana.
.
38
2.5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikemukakan diatas maka lebih
ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016.
2.5.1. Kebijakan
Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan
ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada sub sektor peternakan. Kabijakan yang telah ditetapkan ini
dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan
dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali. Pembangunan peternakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan
produksi melainkan sudah bergerak menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani beserta keluarganya. Maka kebijakan dasar pembangunan sub sektor
peternakan dalam 5 (lima) tahun yang ditempuh “memberdayakan dihulu dan
memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha
peternakan”.
Sedangkan untuk mengoperasionalkan kebijakan dasar tersebut ditempuh
melalui kebijakan teknis adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan subsistem hulu
b. Pengembangan subsistem budidaya
c. Pengembangan subsistem pengolahan hasil
d. Pengembangan subsistem pasar
e. Pengembangan subsistem kelembagaan dan SDM
2.5.2. Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan, program
merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistimatis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, yang
merupakan dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan
39
sasaran serta kebijakan yang ditetapkan sesuai misi dan visi. Program Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang ada pada DPA SKPD adalah :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Selanjutnya program yang ada pada anggaran APBN sebagai berikut :
1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi
mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali tahun 2016 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana
Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan
tahun anggaran 2016.
Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa setiap
akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian
kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan
realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali..
Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun
Anggaran 2016 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang
bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/Lembaga berupa:
input, output, outcome, benefit dan impact. Selanjutnya setelah APBD Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2016.
40
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2016 yang telah ditetapkan .
Pemilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pengumpulan data kinerja yang dinilai
menggunakan setándar nilai peringkat kinerja sesuai tabel 3. Pengumpulan data kinerja
hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain
tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi
kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.
Tabel 3 : Skala Nilai Peringkat Kinerja *)
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai
ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :
41
Tabel 4 : Capaian Kinerja Tahun 2016
No. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SASARAN SATUAN TARGET REALISASI
REALISASI (% )
KODE
1.
Penurunan tingkat kesakitan ternak
.
Prosentase Tingkat kesakitan Ternak (%)
1 - Sapi % 0,60 0,55 109,09 Sangat baik
2 - Babi % 3,00 2,91 103,09 Sangat baik
3 - Kambing % 2,60 0,64 406.25 Sangat baik
4 - Unggas (Flu Burung) % 1,50 0,0001 1.500,00 Sangat baik
5 -Anjing/HPR (Rabies) % 0,10 0,06 166.67 Sangat baik
2 Meningkatkan
populasi ternak I Jumlah Populasi
ternak (ekor)
1 Sapi potong ekor 521,267 546,370 104.82 Sangat baik
2 Babi ekor 889,606 802,007 90.15 tinggi
3 Kambing
ekor
72,804
62,697
86.12
tinggi
4 Ayam Buras ekor 4,194,424 3,933,578 93.78 Sangat baik
5 Ayam Ras Petelur ekor 4,473,297 5,517,072 123.33 Sangat baik
6 Ayam Ras Pedaging ekor 7,338,466 9,064,314 123.52 Sangat baik 7 Itik ekor 730,194 633,411 86.75 Tinggi
II
Jumlah Pengeluaran ternak Sapi (ekor)
Ekor
54.705
44.865
82.01
Tinggi
III
Jumlah Pemotongan ternak Sapi potong (ekor)
Ekor
42.364
42,968
101.43
Sangat baik
3
Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemsaran hasil ternak
1 Jumlah kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak
klp 348 348 100 Sangat baik
Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 15
indikator dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan. Pada tahun 2016 ( RPJMD 2013-
2018), terdapat 11 (sebelas) indikator (73.33%) memiliki kinerja sangat baik, 4 (empat)
indikator memiliki kinerja tinggi (26,67%),
42
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Dalam sub bab ini akan disajikan sasaran pencapaian strategis Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun
evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis dapat
tergambar dalam tabel dan uraian sebagai berikut :
B.1 Sasaran Penurunan Tingkat Kesakitan Ternak
Tingkat kesakitan ternak diukur dari jumlah ternak yang sakit dibandingkan
dengan jumlah populasi ternak dikalikan seratus persen. Pada indikator ini semakin
rendah persentase tingkat kesakitan ternak maka kesehatan ternak akan semakin
baik atau semakin tinggi capaian kinerjanya. Tabel capaian kinerja menunjukkan
penurunan tingkat kesakitan ternak sapi pada tahun 2016 sebesar 0,55% lebih
rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,78%, ternak babi tahun 2016
tingkat kesakitan 2,91% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
2,92%, ternak kambing 2016 tingkat kesakitan 0,64% lebih rendah jika dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar 0,75%, ternak unggas (flu burung) tingkat kesakitan
ternak tahun 2016 sebesar 0,0001% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar
0,07% (ternak ayam buras).
43
Tabel 5. Capaian target Indikator Tingkat Kesakitan
No.
2015
2016 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2015 terhadap
2018 (%)
Indikator Kinerja
Target Realisasi Realisasi
(%)
1 Tingkat
kesakitan (%)
- Sapi 0.78 0,60 0.55 109,09 0.50 90,91
- Babi 2.92 3,00 2.91 103,09 3.00 103,09
- Kambing 0.75 2,60 0.64 406,25 2.50 390,63
- Unggas (Flu Burung)
0.07
1,50
0.0001
1.500,00
0,50
500,00
-Anjing/HPR (Rabies)
0.21
0,10
0.06
166,67
0.025
41,67
Tahun 2016 capaian tingkat kesakitan ternak, telah mencapai target, bahkan melebihi
target yang ditentukan, namun untuk pencapaian tingkat kesakitan ternak terhadap
Restra tahun 2018 yang masih perlu mendapat penanganan lebih intensip adalah
tingkat kesakitan pada ternak sapi (90,91%) dan pada penanganan Rabies (41,57%).
Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan antara lain sebagai berikut :
Sapi
- Pemeriksaan Kesehatan Hewan secara rutin dan berkala
- Melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium guna
mendeteksi secara dini kasus penyakit
- Melakukan sosialisasi tentang tata cara beternak yang baik
44
Rabies
- Sosialisasi bahaya dan tindakan kewaspadaan penyakit Rabies
- Meningkatkan pelaksanaan vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) -
Pelacakan dan respon cepat kasus gigitan HPR
- Meningkatkan tindakan surveilance dan investigasi kasus gigitan HPR melalui
pelacakan dan respon cepat kasus gigitan HPR dan pemeriksaan secara
laboratorium
- Melaksanakan tindakan kontrol populasi
- Melaksanakan eliminasi/enthanasia terhadap HPR yang sudah ataupun
dicurigai terinfeksi rabies/menunjukkan gejala klinis rabies
B.2 Sasaran Meningkatkan Populasi Ternak
Tolok ukur capaian sasaran peningkatan populasi ternak terdiri dari 3 indikator
yaitu jumlah populasi ternak (ekor), jumlah pengeluaran sapi potong (ekor), jumlah
pemotongan sapi potong (ekor). Sub sektor peternakan dan kesehatan hewan di
Provinsi Bali memiliki sebaran ternak besar dan kecil maupun unggas di 9
kabupaten/kota.
Tabel 6. Capaian Indikator Jumlah Populasi Ternak (ekor)
No.
Indikator Kinerja
2015 2016
Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) Target Realisasi
Realisasi (%)
1 Jumlah populasi (ekor) :
Sapi potong 538.073 521.267 546.370 104.82 552.153 98,95
Babi 795.104 889.606 802.007 90.15 909.824 88,15
Kambing 64.467 72.804 62.697 86.12 74.636 84,00
Ayam Buras 4.008.017 4.194.424 3.933.578 93.78 4.247.440 92,61
Ayam Ras Petelur 5.164.403 4.473.297 5.517.072 123.33 4.553.276 121,17
45
Ayam Ras Pedaging 10.125.842 7.338.466 9.064.314 123.52 7.447.477 121,71
Itik
659.581
730.194
633.411
86.75
756.569
83,72
2
Jumlah Pengeluaran ternak sapi (ekor)
50.653
54.705
44.865
82.01
63.748
70,38
3
Jumlah pemotongan ternak sapi potong (ekor) 42.003 42.364 42.968 101.43 43.096 99,70
Dapat dilihat pada grafik dibawah ini
1. GRAFIK POPULASI TERNAK ANTARA TAHUN 2015 – 2016 DI PROVINSI BALI
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2015
2016
46
2. GRAFIK PENGELUARAN TERNAK SAPI ANTARA TAHUN 2015 – 2016 DI PROVINSI
BALI
3. GRAFIK PEMOTONGAN TERNAK SAPI ANTARA TAHUN 2015 – 2016 DI PROVINSI
BALI
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2015 2016
Target
Realisasi
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000
2015 2016
Target
Fisik
47
1. Ternak sapi
Permasalahan
- Masih adanya pemotongan sapi betina produktif
- Pengeluaran sapi secara ilegal
- Calving interval (jarak kelahiran) ternak sapi rata-rata 16 bulan yang idiealnya
13 bulan.
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Fasilitasi perbaikan perbibitan ternak
- Peningkatan jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
- Penerapan peraturan pemotongan sapi betina produktif
- Memberikan insentif kepada peternak untuk sapi bunting berumur 5 bulan
- Pemantauan lalu lintas ternak
- Pembentukan Asosiasi Peternak Sapi (AKSA) Bali
- Peningkatan kualitas pakan dengan cara pemanfaatan bahan pakan lokal
- Pelaksanaan Program Unggulan Gubenur Bali yaitu Sistim Pertanian
Terintegrasi (SIMANTRI)
- Adanya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang sudah cukup banyak
terealisasi di kelompoktani Ternak.
2. Ternak babi
Permasalahan :
- Tingginya kebutuhan untuk upacara agama
- Penurunan mutu genetik babi
- Harga pakan yang tinggi tidak diimbangi dengan harga ternak yang mrmadai
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Peningkatan jumlah pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
- Perbaikan mutu genetik babi melalui impor semen babi yang berkualitas
- Pemberdayaan Asosiasi Peternak Babi (GUPBI) dalam hal penyediaan pakan
dan pemasaran hasil
48
- Penetapan Pergub Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan dan
Perlindungan Usaha Peternakan di Provinsi Bali Kemitraan
3. Ternak kambing
Permasalahan :
- Mutu genetik kambing masih perlu diperbaiki
- Kebutuhan daging kambing untuk konsumsi masyarakat semakin meningkat.
Upaya-upaya pemacahan masalah :
- Pengembangan budidaya/perbibitan dengan memasukkan bibit kambing dari
luar pulau Bali.
4. Ayam buras
Permasalahan :
- Tingginya kebutuhan untuk upacara agama
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Pengembangan perbibitan ternak ayam buras
- Penumbuhan dan pemberdayaan kelompok budidaya ayam buras
5. Itik
Permasalahan :
- Tingginya kebutuhan untuk upacara agama
Upaya-upaya pemecahan masalah :
- Pengembangan perbibitan ternak itik
- Penumbuhan dan pemberdayaan kelompok budidaya itik
Selain upaya – upaya diatas juga dilakukan penyediaan dana hibah kepada
masyarakat baik dalam bentuk uang maupun barang dan penggalangan komitmen
perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR).
49
B.3 Sasaran Penumbuhan Kelompok Pengolahan Hasil
Tabel 10. Capaian Target Indikator Jumlah kelompok pengolahan hasil
No.
2015
2016 Target Akhir
Renstra (2018)
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi
Realisasi (%)
1 Jumlah kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (klp)
339 348 348
100 366 105,17
Pembangunan peternakan tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dan
partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan
paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh dan untuk masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan di Provinsi Bali cukup
besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan di bidang peternakan, antara lain dengan adanya kelompok-
kelompok tani ternak yang setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah
maupun kualitasnya. Penumbuhan kelompok tani ternak pengolahan hasil
dilaksanakan di 9 Kab./Kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pada tahun
2016 terjadi penumbuhan 9 kelompok (2,73%) usaha pengolahan hasil peternakan
Kelompok usaha pengolahan hasil peternakan ini memiliki usaha pengolahan dari
pemasaran hasil peternakan berbasis agribisnis, dengan kegiatan berorientasi pada
pasar yang mampu mengatasi gejolak pasar dan memperoleh keuntungan.
50
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Penyerapan anggaran Belanja Langsung (APBD) pada tahun 2016 adalah sebesar
13.375.659.606,- (93,79%) dari total anggaran Rp 14.261.251.332,-.
Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 72,60 %, sedangkan realisasi
anggaran program/kegiatan pendukung sebesar 27,40 %.
Jika dilihat darí realisasi anggaran per sasaran, Persentase penyerapan anggaran terbesar
pada program Penumbuhan Kelompok/usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak
sebesar Rp. 99,77%) sedangkan penyerapan terkecil pada program penurunan tingkat
kesakitan ternak (90,52 %)
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian
sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 %,
menunjukkan bahwa data yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016 telah mencukupi anggaran dan realisasi belanja
langsung tahun 2016 yang dialokasikan membayar program/kegiatan dalam pencapaian
sasaran disajikan pada tabel berikut :
Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi
1. Penurunan Tingkat Kesakitan Ternak
7.052.294.670 6.384.056.700 90,52
2. Meningkatkan Populasi Ternak
2.982.570.058 2.934.795.934 98,40
3. Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak
319.002.540 318.277.540 99,77
Belanja Langsung (APBD)
14.261.251.332 13.375.659.606 93,79
Belanja Langsung Pendukung (APBN)
3.907.384.064 3.738.529.432 95,68
51
BAB IV
PENUTUP
Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang telah dicapai sepanjang tahun
2016 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran staf
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu walaupun secara kwantitas masih
terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu
keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2016. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun anggaran 2016 merupakan tahun
ke 3 dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali tahun
2013 s/d 2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama,partisivasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang
belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Laporan hasil Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali dapat disimpulkan sebagai berikut :
Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indicator kinerja
ditentukan oleh berbagai factor, antara lain : Sumber daya manusia, anggaran, dan
sarana prasarana.
Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 15 indikator
dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan. Pada tahun 2016 ( RPJMD 2013-2018),
terdapat 11 (sebelas) indikator (73,33%) memiliki kinerja sangat baik, 4 (empat)
indikator memiliki kinerja tinggi (26,67%). Tahun 2016 capaian tingkat kesakitan
ternak, telah mencapai target, bahkan melebihi target yang ditentukan, namun untuk
pencapaian tingkat kesakitan ternak terhadap Restra tahun 2018 yang masih perlu
mendapat penanganan lebih intensip adalah tingkat kesakitan pada ternak sapi
(90,91%) dan pada penanganan Rabies (41,57%).
52
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan lakip dirumuskan saran-saran
sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang
system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis
dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya
pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi
Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik
dan benar dijajaran Instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas
pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
tahun 2016 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja
bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan,
pelaksanaan program, kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan.
Denpasar, Januari 2017
53
LAMPIRAN :
Pejantan hasil seleksi sebagai penghasil sperma unggul untuk produksi semen beku
Sapi induk dan anak hasil Inseminasi Buatan
54
Penampungan sperma sapi unggul untuk diproses sebagai semen beku Sapi Bali unggul di BIBID Baturiti
Pemeliharaan ternak sapi pada kandang koloni (Simantri)
55
Kegiatan jual beli sapi di Pasar Beringkit, Kabupaten Badung
Memandikan sapi merupakan salah satu faktor yang penting untuk peningkatan produktivitas ternak
56
Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Pada Babi
Anak babi hasil Inseminasi Buatan (IB) yang dipelihara oleh kelompok
57
Investigasi penyakit Flu Burung di Lapangan
Budidaya Ayam Buras di Kabupaten Bangli
58
Budidaya Ayam Buras pada KTT Sidha Mukti, Br. Perean, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar
59
60
Kambing etawah yang dikembangkan pada kelompok ternak bina usaha jaya, Banjar muding kaja, Desa
Muding Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
61
Bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan
62
63
Kegiatan Bintek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di Kabupaten Gianyar
Pengembangan ternak itik
64
Pelaksanaan Vaksinasi Rabies pada anjing
Tim memberikan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi rabies di Desa
65
66