Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20181
ISSNISSNL
2337668623383321
KORUPSI BIROKRASI (STUDI KASUS GAYUS TAMBUNANPEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK)
Ika WidiastutiUniversitas Krisnadwipayana Jakarta
Email: [email protected]
PENDAHULUANLatar belakang penelitian ini merujuk maraknya
pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negarayang terkait dengan kasus korupsi. Hal ini merupakansebuah pencerminan sistem pemerintahan danpengawasan terhadap kinerja para aparatur negaramasih sangat minim. Patologi birokrasi yang masihmerajalela di kalangan institusi pemerintahan jugamerupakan sebuah masalah yang harus dipikirkansecara serius oleh pemerintah, guna mewujudkannegara kesatuan yang dapat melaksanakan fungsinyasebagai good governance.
Korupsi merupakan benalu sosial yang merusaksendisendi struktur pemerintahan dan menjadihambatan paling utama bagi pembangunan. Adanyapendapat bahwa korupsi merupakan seni hidup, danmenjadi salah satu aspek kebudayaan. Sehinggakorupsi adalah produk dari sikap hidup suatukelompok masyarakat, yang memakai uang sebagaistandar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.
Akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan politisikorup yang berkelebihan uang dapat masuk ke dalamgolongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati danjuga menduduki status sosial yang tinggi.
Dalam praktik, korupsi sukar sekali dan bahkanhampirhampir tidak mungkin diberantas. Sebab,amat sulit memberikan pembuktianpembuktiannya.Sulit pula mengejarnya dengan dasardasar hukum,bagaimanapun ekses perbuatan korupsi sangatmerugikan negara dan bangsa.
Banyak sekali para koruptor menyalahgunakanwewenang dan jabatan hanya untuk kepentingannyasendiri. Seperti halnya yang terjadi pada kasus GayusTambunan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Dirjen Pajak Golongan III A dengan gaji kurang daridua juta rupiah, tetapi di rekeningnya terdapat uangmiliaran rupiah. Gayus Halomoan Tambunan bekerjadi kantor pusat pajak dengan menjabat bagianPenelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Posisistrategis sehingga ia dituduh bermain sebagai
ABSTRAK: Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendisendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utamabagi pembangunan. Salah satunya kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai Dirjen Pajak yang menyalahgunakan wewenang danjabatan hanya untuk kepentingannya sendiri. Reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesionaldengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi,dan memegang teguh nilainilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan penulisan ini adalah: (1) untuk mengetahui danmembahas korupsi birokrasi, (2) mengumpulkan informasi serta mengembangkan konsep korupsi birokrasi. Metode jenis penelitianyaitu penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Kesimpulan penulisan ini adalah (1) kesulitanutama bagi suatu Negara dalam meredakan korupsi birokrasi ialah apabila korupsi itu sendiri telah menjadi bagian dari sejarahmasyarakat yang bersangkutan. (2) korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan hanya melibatkan dirinya tetapi jugamelibatkan banyak orang dari pemerintahan dan pengusaha.
Kata kunci: korupsi, reformasi, birokrasi
ABSTRACT: Corruption is a social parasite that damages the structure of government and is the development's main obstacle. Oneof the cases is Gayus Tambunan, an employee of the Directorate General of Taxation who misused his authority and position for hisown interests. Bureaucratic reform is to create a professional, integrated, highperformance, free and clean government bureaucracy,able to serve the community, neutral, prosperous, dedicated, and explore the basic values and code of ethics of the state apparatus.The objectives are: (1) to know and discuss bureaucratic corruption, (2) gathering information and developing the concept ofbureaucratic corruption. Research method used are qualitative research, with data collection techniques using literature review. Theconclusion is (1) The main difficulties for countries in countries that are part of the history of the community concerned. (2)corruption carried out by Gayus Tambunan is not only itself but also involves many people from the government and employers.
Keywords: corruption, reform, bureaucracy
Ika Widiastuti,18
Korupsi Birokrasi (Studi Kasus GayusTambunan Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak)
Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20182
makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karenadiduga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibatdalam kasus Gayus. Gayus dijadikan tersangka olehPolri pada November 2009 terkait kepemilikan uangyang mencurigakan direkeningnya mencapai Rp 25miliar. Gayus terindikasi melakukan pidana korupsi,pencucian uang, dan penggelapan senilai Rp 395 juta.
Tujuan penulisan ini adalah (1) untukmengetahui dan membahas korupsi birokrasi, (2)mengumpulkan informasi serta mengembangkankonsep korupsi birokrasi.
METODOLOGI PENELITIANMetode jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif
dan menggunakan studi pustaka yang dilakukanuntuk mengumpulkan, mempelajari teoriteori,peraturanperaturan, informasi yang diperoleh daribuku serta menelaah dokumen dalam bentuk jurnal,buku teks dan makalah yang berkaitan denganmasalah penelitian.
PEMBAHASAN
KorupsiBanyak ahli yang mencoba merumuskan definisi
korupsi, jika dilihat dari struktur bahasa dan carapenyampaiannya berbedabeda, tetapi padahakekatnya mempunyai makna yang sama. MenurutEnsiklopedia Indonesia bahwa korupsi berasal daribahasa latin: corruption yang berarti penyuapan ataucorruptore yang berarti merusak. Istilah ini merujukkepada sebuah gejala di mana para pejabat publik,badanbadan negara menyalahgunakan wewenangmelalui penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesanlainnya.
Pengertian korupsi (bahasa Latin: corruptio darikata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secaraharfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baikpolitikus politisi maupun pegawai negeri, yang secaratidak wajar dan tidak legal memperkaya diri ataumemperkaya mereka yang dekat dengannya, denganmenyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam arti yang luas, korupsiadalah penyalahgunaan jabatan resmi untukkeuntungan pribadi.
Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapatpengertian bahwa:
”Korupsi adalah tindakan melawan hukum denganmaksud memperkaya diri sendiri, orang lain, ataukorporasi yang berakibat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara.”
Secara luas korupsi dapat diartikan sebagaipenyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas publik untukkepentingan pribadi. Definisi tersebut meliputipenyalahgunaanpenyalahgunaan unilateral olehpejabat pemerintah. Seperti nepotisme danpenyelewengan wewenang serta penyalahgunaanyang terkait dengan penyuapan, pemerasan, penipuanyang melibatkan aktor baik dari kalangan birokratmaupun swasta.
Sementara itu, dilihat dari besarnya lingkaranaktor yang terlibat, maka korupsi bisa dibedakanmenjadi dua kategori, adalah korupsi yangterkonsentrasi pada tingkat elite kekuasaan (grandcorruption) dan korupsi yang dilakukan secaramassal oleh para oknum pegawai negeri (pettycorruption).
Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciriyang paling menonjol di dalam korupsi adalahtingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahanantara kepentingan pribadi dengan kepentinganmasyarakat, pemisahan keuangan pribadi denganmasyarakat.
Penyebab KorupsiDengan melihat berbagai kemungkinan akibat
korupsi hingga yang paling buruk, tampaklah bahwasetiap saat korupsi bisa berubah menjadi buas, rakusdan tak kenal batas. Sehingga mengabaikan nilaimoralspiritual dan tak lagi mengenal nilainilaitanggung jawab pada kepentingan umum, kejujuran,kebenaran, keadilan, pemerataan, disiplin diri, rasahemat, dosa, dan sebagainya. Masalahnya adalahmengapa korupsi dapat berkembang subur dalamlingkungan masyarakat tertentu sedangkan dalammasyarakat yang lain ia dapat diberantas atau setidaktidaknya dikendalikan pada batasbatas yang tidakmenggoyahkan negara.
Kesulitan utama bagi suatu negara dalammeredakan korupsi ialah apabila korupsi itu sendiritelah menjadi bagian dari sejarah masyarakat yangbersangkutan. Di dalam sistem sosial yang masih
Ika Widiastuti,18
Korupsi Birokrasi (Studi Kasus GayusTambunan Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak)
Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20183
terpengaruh sisasisa feodalisme, upeti menjadisumber utama korupsi yang sukar diubah. Penguasapenguasa feodal pada zaman dahulu mempunyai hakhak istimewa untuk menarik pajak tertentu daripenduduk. Pada zaman sekarang mereka pun mencarikesempatan dan bentukbentuk baru, sesuai dengankeadaan dan posisinya. Mereka terus mencoba untukmelestarikan sistem upeti untuk kepentingan pribadidan keluarganya.
Setelah satu hal yang menjadi penyebabmerajalelanya korupsi adalah tidak adanyakomponenkomponen yang berfungsi sebagaipengawas atau pengontrol sehingga tidak ada prosescheck and balance. Komponen pengawas itu dapatberupa komponenkomponen seperti partai politik,lembaga legislative, dan pers, atau dapat juga yangbersifat struktural maupun fungsional.
Di lingkungan masyarakat Asia, di sampingmekarnya kegiatan pemerintah yang dikelola olehbirokrasi terdapat pula ciri spesifik dalam birokrasiitu sendiri yang dapat menjadi penyebab meluasnyakorupsi. Kebanyakan model birokrasi yang terdapatdi negaranegara Asia adalah birokrasi patrimonial.Kelemahan yang melekat pada birokrasi seperti initerutama adalah bahwa ia tidak mengenal perbedaanantara lingkup “pribadi” dan lingkup “resmi”. Itulahsebabnya para pejabat atau pegawai negeri seringtidak tahu perbedaan antara kewajiban perorangandan kewajiban masyarakat atau perbedaan antarasumber milik pribadi dan sumber milik pemerintah.Hal ini tampak dalam pranatapranata hadiah dankewajiban menyantuni keluarga. Juga kecenderunganbahwa pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagaiurusan pribadi sang penguasa, dan kekuasaan politikdi anggap sebagai bagian dari milik pribadinya, yangdapat dieksploitasi dengan cara mencari berbagaisumbangan dan pemungutan.
Keburukan hukum merupakan penyebab lainmeluasnya korupsi. Seperti halnya delikdelik hukumyang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi diIndonesia masih begitu rentan terhadap upayapejabatpejabat tertentu untuk membelokkan hukummenurut kepentingannya. Padahal semua teori dansemua orang tahu bahwa selama hukum masih dapatdiombangambingkan kepentingan pribadi dangolongan, selama itu pula kejahatan akan berkembang. Apabila penindakan terhadap kasuskasuskorupsi masih pilih kasih, ia bukannya mencegah
terjadinya korupsi tetapi malah lebih mendorongmenjadinya perbuatan korupsi.
CiriCiri KorupsiKorupsi memiliki ciriciri sebagaimana berikut:
1. Selalu melibatkan lebih dari dari satu orang. Inilahyang membedakan antara korupsi dengan pencurianatau penggelapan.
2. Bersifat rahasia, tertutup terutama motif yangmenjadi latar belakang perbuatan korupsi tersebut.
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungantimbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebuttidaklah selalu berbentuk uang.
4. Berusaha untuk berlindung dibalik pembenaranhukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yangmemiliki kekuasaan atau wewenang sertamempengaruhi keputusankeputusan itu.
6. Setiap tindakan mengandung penipuan, biasanyapada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yangkontradiktif dari mereka yang melakukan tindakantersebut.
8. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untukmenempatkan kepentingan umum di bawahkepentingan pribadi.
Dampak KorupsiDampakdampak dari korupsi sebagai berikut:
1. Kesejahteraan Umum Negara
Korupsi politis ada di banyak negara, danmemberikan ancaman besar bagi warga negaranya.Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintahsering menguntungkan pemberi sogok, bukannyarakyat luas. Contohnya adalah politikus membuatperaturan yang melindungi perusahaan besar, namunmerugikan perusahaan kecil. Politikuspolitikus “probisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepadaperusahaan besar yang memberikan sumbangan besarkepada kampanye pemilu mereka.
2. Demokrasi
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadappembangunan. Di dalam dunia politik, korupsimempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yangbaik (good governance) dengan cara menghancurkan
Ika Widiastuti,18
Korupsi Birokrasi (Studi Kasus GayusTambunan Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak)
Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20184
proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan dibadan legislatif mengurangi akuntabilitas danperwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsidi sistem pengadilan menghentikan ketertibanhukum; dan korupsi di pemerintahan publikmenghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayananmasyarakat.
3. Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunanekonomi dan mengurangi kualitas pelayananpemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi(kekacauan) dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalamsektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niagakarena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkosmanajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup,dan risiko pembatalan perjanjian atau karenapenyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwakorupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru munculberkesimpulan bahwa ketersediaan sogokanmenyebabkan pejabat untuk membuat aturanaturanbaru dan hambatan baru. Dimana korupsimenyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi jugamengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaanyang memiliki koneksi dilindungi dari persaingandan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaanperusahaan yang tidak efisien.
4. Sosial
Sedangkan dampak korupsi dari aspek sosialdiantaranya: Pertama, pada tingkat yang sudah sangatsistematis, sebagian besar masyarakat tidak lagimenghiraukan aspek profesionalisme dan kejujuran(fairness). Hal ini disebabkan karena semuapersoalan diyakini bisa diselesaikan dengan uangsogokan. Kedua, korupsi mendidik masyarakat untukmenggunakan caracara tidak bermoral dan melawanhukum untuk mencapai segala keinginannya.
Hasil PenelitianCara memberantas korupsi melalui :
1. Strategi Preventif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakandengan diarahkan pada halhal yang menjadipenyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yangterindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehinggadapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping
itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkanpeluang untuk melakukan korupsi dan upaya inimelibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agardapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
2. Strategi Deduktif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakanterutama dengan diarahkan agar apabila suatuperbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatantersebut akan dapat diketahui dalam waktu yangsesingkatsingkatnya dan seakuratakuratnya,sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengandasar pemikiran ini banyak sistem yang harusdibenahi, sehingga sistemsistem tersebut akan dapatberfungsi sebagai aturan yang cukup tepatmemberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatankorupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanyaberbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomimaupun ilmu sosial dan politik.
3. Strategi Represif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakanterutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksihukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepadapihakpihak yang terlibat dalam korupsi. Dengandasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejakdari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutansampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapatdisempurnakan di segala aspeknya, sehingga prosespenanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dantepat. Namun implementasinya harus dilakukansecara terintregasi.
Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapatdilakukan sesuai dengan strategi yang hendakdilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan parapemerhati/pengamat masalah korupsi banyakmemberikan sumbangan pemikiran dan opini strategipemberantasan korupsi secara preventif maupunsecara represif antara lain :
1. Konsep carrot and stick yaitu konseppemberantasan korupsi yang sederhana yangkeberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRCdan Singapura. Carrot adalah pendapatan nettopegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untukhidup dengan standar sesuai pendidikan,pengetahuan, kepemimpinan, pangkat danmartabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkancukup untuk hidup. Sedangkan Stick adalah bilasemua sudah dicukupi dan masih ada yang berani
Ika Widiastuti,18
Korupsi Birokrasi (Studi Kasus GayusTambunan Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak)
Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20185
korupsi, maka hukumannya tidak tanggungtanggung,karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukankorupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.
2. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi yaitupemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perluadanya tekanan kuat dari masyarakat luas denganmengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM,ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormasyang lain perlu bekerjasama dalam upayamemberantas korupsi, serta kemungkinandibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawankorupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanyadijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencaridukungan saja tanpa ada realisasinya dari partaipolitik yang bersangkutan. Gerakan rakyat inidiperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligusmemberikan dukungan moral agar pemerintahbangkit memberantas korupsi.
3. Gerakan Pembersihan yaitu menciptakan semuaaparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawabserta memiliki komitmen yang tinggi dan beranimelakukan pemberantasan korupsi tanpa memandangstatus sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan.Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistemorganisasi yang ada dengan menekankan prosedurstructure follows strategy yaitu dengan menggambarstruktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulukemudian menempatkan orangorang sesuaiposisinya masingmasing dalam struktur organisasitersebut.
4. Gerakan Moral yang secara terus menerusmensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatanbesar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat danmartabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkantercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yangsangat menolak, menentang, dan menghukumperbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung,dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah iniantara lain dapat dilakukan melalui lembagapendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruhlapisan masyarakat terutama generasi muda sebagailangkah yang efektif membangun peradaban bangsayang bersih dari moral korup.
5. Gerakan Pengefektifan Birokrasi yaitu denganmenyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahanagar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan
menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuandan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawaiyang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegasdan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalahdan bilamana perlu dihukum mati karena korupsiadalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapasaja yang melakukan korupsi berarti melanggarharkat dan martabat kehidupan.
ReformasiKata reformasi secara etimologis berasal dari
kata reformation dari akar kata reform, sedangkansecara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatugerakan yang memformat ulang, menata ulang,menata kembali halhal yang telah menyimpang,untuk dikembalikan pada format atau bentuk semulasesuai dengan nilainilai ideal yang dicitacitakanoleh rakyat. Reformasi secara umum berartiperubahan terhadap suatu sistem yang telah ada padasuatu masa.
Reformasi merupakan bagian dari dinamikamasyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akanmenyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan danperubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutanperkembangan tersebut. Reformasi juga bermaknasebagai suatu perubahan tanpa merusak (to changewithout destroying) atau perubahan denganmemelihara (to change while preserving). Dalam halini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yangradikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat,tetapi merupakan proses perubahan yang terencanadan bertahap.
Suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syaratsyarat:
1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanyasuatu penyimpanganpenyimpangan.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan denganberdasar pada suatu kerangka struktural tertentu,dalam hal ini pancasila sebagai ideologi bangsa danNegara Indonesia.
3. Gerakan reformasi akan mengembalikan padadasar serta sistem Negara demokrasi, bahwakedaulatan berada ditangan rakyat, sebagaimana yangterkandung pada pasal 1 ayat 2.
4. Reformasi dilakukan kearah suatu perubahankearah kondisi serta keadaan yang lebih baik,perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus
Ika Widiastuti,18
Korupsi Birokrasi (Studi Kasus GayusTambunan Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak)
Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20186
mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yanglebih baik dalam segala aspek.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral danetik sebagai manusia yang berkebutuhan Yang MahaEsa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuanbangsa.
BirokrasiBirokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa
inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatuorganisasi yang memiliki rantai komando denganbentuk piramida, di mana lebih banyak orang beradaditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanyaditemui pada instansi yang sifatnya administratifmaupun militer.
Pada rantai komando ini setiap posisi sertatanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalamOrganisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan danprosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel.Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formuliryang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenangharus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.Weber juga memberikan gambaran ideal tentangbirokrasi yaitu a clearly defined hierarchy whereoffice holder have specific functions and aplyuniversalistic rules in a spirit of formalisticimpersonality (suatu hirarki yang ditetapkan secarajelas dimana para pemegang kantor mempunyaifungsi yang sangat spesifik dan menerapkan aturanuniversal dalam semangat impersonalitas yangformalistis).
Ciriciri birokrasi menurut Max Weber adalah:
1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusunsecara hierarkis. Setiap jabatan mempunyai wilayahkompetensinya sendiri.
2. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih,berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukandengan ijazah atau ujian.
3. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai denganpangkat atau kedudukannya.
4. Pekerjaan merupakan karier yang terbatas, ataupada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawainegeri.
5. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
6. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol danmendisiplinkan. Promosi didasarkan padapertimbangan kemampuan yang melebihi ratarata.
Reformasi BirokrasiReformasi birokrasi merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk mencapai good governance danmelakukan pembaharuan dan perubahan mendasarterhadap sistem penyelenggaraan pemerintahanterutama menyangkut aspekaspek kelembagaan(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber dayamanusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi,dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraanpemerintah dimana uang tidak hanya efektif danefisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulangpunggung dalam perubahan kehidupan berbangsa danbernegara.
Tujuan reformasi birokrasi adalah untukmenciptakan birokrasi pemerintah yang profesionaldengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi,bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik,netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguhnilainilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalamlembaran Grand Design Reformasi BirokrasiIndonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelasdunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalammewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitupemerintahan yang profesional dan berintegritastinggi yang mampu menyelenggarakan pelayananprima kepada masyarakat dan manajemenpemerintahan yang demokratis agar mampumenghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tatapemerintahan yang baik pada tahun 2025.
Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah: (1)Membentuk/menyempurnakan peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik, (2) Melakukan penataan danpenguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set.(3) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.(4) Mengelola sengketa administrasi secara efektifdan efisien.
Menurut Mustafa (2013:143) reformasi birokrasidi Indonesia didorong oleh sejumlah catatan pentingdiantaranya yaitu: “(1) Besarnya struktur organisasipemerintahan dan rekruitmen pegawai tanpapengendalian yang jelas, yang menyebabkanmeningkatnya pembelanjaan aparatur, (2)Membengkaknya ongkos demokrasi (pilkada)mengakibatkan beban kas pemerintah mengalami
Ika Widiastuti,18
Korupsi Birokrasi (Studi Kasus GayusTambunan Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak)
Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20187
peningkatan, (3) Tingginya gairah penggemukanorganisasi tanpa perencanaan dan analisis yang jelas,memicu pembiayaan dan rekruitmen pegawai dalamjumlah tak sedikit, (4) Meluasnya perilaku koruptif,(5) Lemahnya pengawasan”.
Area Perubahan Reformasi Birokrasi 20152019Pemerintah telah menjalankan program reformasi
birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat inipelaksanaan reformasi birokrasi nasional telahmemasuki tahap kedua yang ditandai dengandisusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 20152019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015.Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasarandan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi20152019.
Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah (1)Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasiyang efektif dan efisien; serta (3) Birokrasi yangmemiliki pelayanan publik berkualitas. Ketigasasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 padamasingmasing indikator. Untuk mewujudkan ketigasasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkandi atas, ditetapkan area perubahan reformasibirokrasi. Perubahanperubahan pada area tertentudalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakankondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaiantiga sasaran reformasi birokrasi.
Area perubahan reformasi birokrasi tersebutadalah
1. Mental Aparatur
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalahperilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkanoleh para birokrat. Perilaku ini mendorongterciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yangsudah menjadi mental model birokrasi yangdipandang lambat, berbelitbelit, tidak inovatif, tidakpeka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karenaitu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukanpada perubahan mental aparatur dengan harapanmendorong terciptanya budaya kerja positif yangkondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih danakuntabel, efektif, dan efisien serta mampumemberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Pengawasan
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalambirokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnyasistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan
mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atauperilaku negatif lainnya yang semakin lama semakinmenjadi, sehingga berubah menjadi sebuahkebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptifaparatur harus pula diarahkan melalui perubahan ataupenguatan sistem pengawasan.
3. Akuntabilitas
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikankepadanya bagi kemanfaatan publik seringkalimenjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintahdipandang belum mampu menunjukkan kinerjamelalui pelaksanaan kegiatankegiatan yang mampumenghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagimasyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapansistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasilebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.
4. Kelembagaan
Kelembagaan pemerintah dipandang belumberjalan secara efektif dan efisien. Struktur yangterlalu gemuk dan memiliki banyak hirarkimenyebabkan timbulnya proses yang berbelit,kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan,dan akhirnya menciptakan budaya feodal padaaparatur. Karena itu, perubahan pada sistemkelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas,dan percepatan proses pelayanan dan pengambilankeputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistemkelembagaan diharapkan akan dapat mendorongterciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusifdalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif danefisien.
5. Tatalaksana
Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksanadalam instansi pemerintah juga sering menjadikendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai halyang seharusnya dapat dilakukan secara cepatseringkali harus berjalan tanpa proses yang pastikarena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik.Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilakuhirarkis, feodal, dan kurang kreatif padabirokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistemtatalaksana sangat diperlukan dalam rangkamendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubahmental aparatur.
Ika Widiastuti,18
Korupsi Birokrasi (Studi Kasus GayusTambunan Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak)
Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 5 Nomor 1 AgustusDesember 20188
6. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Organisasiorganisasi pegawai, pengadaan,hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkanSDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruhpada kualitas penyelenggaraan pemerintahan danpelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaanSDM harus selalu dilakukan untuk memperolehsistem manajemen SDM yang mampu menghasilkanpegawai yang profesional.
7. Peraturan PerundangUndangan
Masih banyaknya peraturan perundangundanganyang tumpang tindih, disharmonis, dapatdisinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelasuntuk membuka kemungkinan penyimpangan.Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan olehaparatur untuk kepentingan pribadi yang dapatmerugikan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukanperubahan/penguatan terhadap sistem peraturanperundangundangan yang lebih efektif danmenyentuh kebutuhan masyarakat.
8. Pelayanan Publik
Penerapan sistem manajemen pelayanan belumsepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitaspelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatanhukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau sertamenjaga profesionalisme para petugas pelayanan.Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadapsistem manajemen pelayanan publik agar mampumendorong perubahan profesionalisme para penyediapelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.
PENUTUP
KesimpulanKesulitan utama bagi suatu negara dalam
meredakan korupsi ialah apabila korupsi birokrasi itusendiri telah menjadi bagian dari sejarah masyarakatyang bersangkutan. Korupsi yang dilakukan olehGayus Tambunan bukan hanya melibatkan dirinyatetapi juga melibatkan banyak orang daripemerintahan dan para pengusaha.
SaranSaranPeru adanya sistem pemerintahan, pengawasan,
penegakan hukum yang tegas tanpa diskriminasiuntuk memberantas korupsi. Reformasi birokrasiharus meliputi pengawasan yang ketat dan konsistenterhadap para pejabat birokrasi dan penegak hukumdengan metode pembuktian terbalik atas kekayaanyang dimilikinya.
DAFTAR PUSTAKABenveniste, Guy, Birokrasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1997.Dwiyanto, Agus, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, UGM
press, Yogyakarta, 2006.Jur., Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum
Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2007.
Muzadi, Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
Pandji, Santosa, Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi GoodGovernance, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Saleh, Wantjik, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1978.
Thoha, Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007.
Qodri Azizy, Abdul, Change Management dalam ReformasiBirokrasi, Gramedia, Jakarta, 2007.
Winarno, Budi, IsuIsu Global Kontemporer, CAPS, Jakarta,2011.
Perpres No. 81 Tahun 2011 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 20102025
Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road MapReformasi Birokrasi 20102014
Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi
www. Liputan6.comwww. Vivanews.comwww.google/kasus gayus tambunan.comwww//novapungki.blogspot.comwww://ampundeh.wordpress.comwww://ridwanmuslim.wordpress.com