KONTROVERSI PENYALURAN BLSM KONTROVERSI PENYALURAN BLSM
DALAM SOROTAN MEDIADALAM SOROTAN MEDIA
MEDIA MONITORING BLSM MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONALPADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI PERIODE 22 JUNI –– 11 JULI 201311 JULI 2013
SHARE ISU BLSM
Penolakan
BLSM; 99
Data BLSM; 225Solusi Lokal BLSM; 9
Penyimpangan BLSM; 65
Pengawasan BLSM; 76
BLSM tepat Sasaran; 67
• Kesalahan data BLSM menjadi isu yang paling banyak
diangkat media.
Kritik BLSM; 149
Insiden BLSM; 104Pengembalian BLSM; 55
SHARE MEDIA
MetroTVNews.com;
190Merdeka.com; 79
Detik.com; 76
• Media yang paling konsen memantau penyaluran
BLSM adalah Metrotvnews.com.
RMOL; 38
Kompas.com; 108
Okezone.com; 114
FOKUS PEMBERITAAN BLSM DALAM BERITA
200
300
400
500
600
• BLSM banyak dijadikan judul dalam berita di media, hal
ini menunjukkan BLSM banyak menjadi fokus
pemberitaan.
0
100
200
In title In news
TEMUAN 1 # BLSM ON MEDIA
• Ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah yang menjadi acuan
dalam menentukan penerima BLSM menjadi isu utama dalam
pemberitaan media.
• Ketidakakuratan data ini juga yang menjadi sumber masalah yang akhirnya
mendatangkan kritik dan penolakan dari berbagai daerah serta konflik
sosial karena BLSM dianggap tidak tepat sasaran.sosial karena BLSM dianggap tidak tepat sasaran.
• Media dalam satu bulan terakhir ini cukup intensif memberikan BLSM
terutama terkait banyaknya kritikan yang disampaikan oleh berbagai
pihak. Media yang paling aktif mengikuti isu BLSM adalah
Metrotvnews.com dan Okezone.com. Dimana kedua media ini merupakan
media yang selalu mengambil posisi “oposisi” terhadap pemerintah.
• Media lain yang cukup aktif mengikuti BLSM adalah Kompas.com
• Media banyak menempatkan isu BLSM ini sebagai judul berita yang
menunjukkan keseriusan media memantau isu ini.
TONE PEMBERITAAN BLSM
150
200
250
300
350
• Tone Pemberitaan BLSM didominasi pemberitaan
yang bernada negatif.
0
50
100
150
Positif Negatif Netral
PENILAIAN BLSM
277Salah Sasaran
• Banyak kalangan yang menilai BLSM salah sasaran.
67
0 50 100 150 200 250 300
Tepat Sasaran
TEMUAN 2 # TONE
• Banyaknya kritik yang disampaikan kepada pemerintah
terkait BLSM ini juga terlihat dari tone negatif yang
mendominasi pemberitaan media. Bahkan tone positif
terkait isu BLSM ini tidak sampai 10 persen yang artinyaterkait isu BLSM ini tidak sampai 10 persen yang artinya
BLSM dianggap gagal dijalankan oleh pemerintah.
• Hal ini juga terlihat dari penilaian yang disampaikan oleh
masyarakat yang mengganggap BLSM tidak tepat
sasaran. Yang menilai BLSM tepat sasaran tidak lebih dari
30 persen pemberitaan.
PIHAK PENOLAK BLSM
Masyarakat
Ormas/LSM
Pengamat/Akademisi
Partai
Lainnya
• Media banyak memberitakan masyarakat dan partai
dalam menolak BLSM.
0 5 10 15 20 25
Kades
Camat
Bupati/Walikota
Gubernur
DAERAH KADES DAN CAMAT PENOLAK BLSM
Yogyakarta
Aceh
Bengkulu
sulsel
• Kades dan Camat di provinsi Jatim dan Jabar paling
banyak menolak BLSM.
0 1 2 3 4 5 6
Jateng
Jatim
Jabar
sumut
MASYARAKAT PENOLAK BLSM
Sulsel
Sulut
Sulbar
Sumbar
Jakarta
• Masyarakat yang menolak BLSM banyak diberitakan
media berasal dari Jawa Timur.
0 1 2 3 4 5 6 7
Jateng
Jatim
Jabar
Yogyakarta
Sulsel
PARTAI PENOLAK BLSM
PDIP
Hanura
Gerindra
• PDIP paling banyak melakukan penolakan mengenai
BLSM.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PKPI
PKS
TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM
• BLSM banyak mendapat penolakan dari masyarakat dan partai
politik.
• Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada
ketidakakuratan data penerima BLSM. Pihak yang menurut
masyarakat seharusnya tidak menerima, justru menerima danamasyarakat seharusnya tidak menerima, justru menerima dana
BLSM. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan
justru tidak mendapatkan BLSM.
• Penolakan utamanya dikomandoi oleh Kepala Desa dan Camat.
Bahkan oleh Ketua RT. Penolakan aparat desa ini karena merasa
mereka tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam menyusun
daftar penerima BLSM. Padahal menurut mereka, mereka yang
paling mengetahui kondisi riil warganya masing-masing.
TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM
• Penolakan juga disampaikan oleh Partai Politik yang sejak awal
menolak kenaikan BBM yaitu PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura
dan satu partai non parlemen, PKPI. Namun PDIP yang paling
aktif menyuarakan penolakannya terhadap BLSM. Alasan
utamanya adalah BLSM hanya dijadikan alat politik (alatutamanya adalah BLSM hanya dijadikan alat politik (alat
pencitraan) pemerintah untuk meraih simpati masyarakat.
Disamping itu, BLSM dianggap tidak akan mampu mengurangi
beban masyarakat bahkan akan menimbulkan konflik sosial di
masyarakat.
• Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi dua provinsi yang
Kepala Desa dan Camat serta masyarakatnya paling banyak
melakukan penolakan terhadap BLSM.
KESALAHAN DATA BLSM
Warga minta didata
Daerah bingung data
BPS pakai data 2011
• Isu yang berkembang terkait kesalahan data BLSM adalah
banyaknya pihak yang tidak berhak menerima tetapi
menerima BLSM.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Penerima sudah meninggal
Pindah tempat tinggal
Tidak berhak tapi menerima
KESALAHAN DATA BLSM DI DAERAH
15
20
25
30
• Jateng, Jatim dan Jabar paling banyak diberitakan
terkait kesalahan data BLSM
0
5
10
TEMUAN 4 # KESALAHAN DATA
• Kesalahan data penerima BLSM menjadi isu utama yang paling banyak
diberitakan media.
• Persoalan data yang paling banyak dipermasalahkan adalah banyak
orang-orang yang seharusnya tidak berhak menerima BLSM tapi justru
menerima dan mendapatkan BLSM.menerima dan mendapatkan BLSM.
• Hal ini disebabkan karena pemerintah menggunakan data BPS tahun
2011 yang sudah mengalami banyak perubahan pada tahun 2013.
• Persoalan semakin rumit karena pemerintah daerah tidak dilibatkan
dalam penentuan warga yang mendapatkan BLSM terutama Kepala
Desa dan Camat. Hal ini menyebabkan banyak aparat desa yang
menolak BLSM.
• Secara keseluruhan, permasalahan data ini banyak terjadi di provinsi-
provinsi yang ada di Pulau Jawa seperti Jatim, Jabar, Jateng dan DKI
Jakarta.
ISU KRITIK BLSM
Konflik sosial
Menghina kehrmtn & martbt bngs
Lahirkan sifat malas
Lainnya
• Kritikan BLSM banyak dikaitkan sebagai alat politik atau
pencitraan.
• Berikutnya adalah BLSM banyak memicu konflik sosial di
masyarakat.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Gagal atasi inflasi
Gagal sejahterakan rakyat
Alat politik (pencitraan dsb)
PENYIMPANGAN BLSM
Punya kendaraan
Punya rumah permanen/kontrakan
Penerima dimintai sumbangan
Dana BLSM 'disunat'
Lainnya
• Salah sasaran dalam BLSM banyak ditunjukkan dalam
beberapa kejadian dalam penerimaan BLSM yaitu warga
memakai perhiasan dan memiliki smartphone.
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Pakai BB/Smartphone
Pakai Perhiasan
PNS/TNI/Polri
Punya kendaraan
PENGAWASAN BLSM
Masyarakat
Lainnya
• Menteri adalah pihak yang paling banyak melakukan
pengawasan.
0 10 20 30 40 50 60
KPK ikut awasi
Menteri
TEMUAN 5 # KRITIK DAN
PENYIMPANGAN BLSM
• Banyak kalangan yang mengkritik kebijakan BLSM yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Alasan yang paling utama disampaikan adalah akan terjadinya
konflik sosial di masyarakat karena kecemburuan antar masyarakat.
Apalagi jika penerima dana BLSM adalah orang yang dianggap mampu.Apalagi jika penerima dana BLSM adalah orang yang dianggap mampu.
• Dalam beberapa kasus, penerima BLSM ternyata banyak yang berasal dari
kalangan keluarga mampu, terbukti mereka mempunyai perhiasan dan
kendaraan saat menerima BLSM. Tidak hanya itu, ada juga penerima BLSM
yang merupakan pegawai negeri atau anggota TNI.
• Alasan lain adalah BLSM hanya akan dijadikan alat pencitraan oleh
pemerintah untuk meraih dukungan publik.
• Hal ini bisa juga diperkuat dengan banyaknya Menteri dan pejabat
pemerintah yang secara langsung mengawasi proses pencairan BLSM di
kantor pos.
INSIDEN PEMBAGIAN BLSM
Segel kantor lurah
Perkelahian
Lainnya
• Dalam pembagian BLSM ternyata banyak menimbulkan
aksi demo di masyarakat.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Cidera/pingsan/meninggal
Demo
Segel kantor lurah
PENGEMBALIAN BLSM
Kartu Ganda
Tidak dikenal
Salah alamat
• Faktor pengembalian BLSM banyak disebabkan oleh
penolakan BLSM oleh masyarakat, kepala desa dan
camat.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Meninggal
Menolak BLSM
Tidak ada pemberitahuan
SOLUSI BLSM DI TINGKAT DAERAH
BLSM ditambah, ditanggung pemda
• Pembagian sembako adalah solusi yang banyak
digunakan oleh beberapa daerah dalam mengatasi
permasalahan BLSM.
0 1 2 3 4 5 6
BLSM belum cair, pemkab bagikan sembako
DAERAH YANG BERMASALAH
15
20
25
30
35
• Daerah yang paling banyak masalah adalah di pulau
Jawa, terutama Jateng, Jatim dan Jabar.
0
5
10
DEMO DAN SEGEL KANTOR
3
4
5
6
7
8
9
• Di Jawa Timur paling banyak terjadi demo dan
penyegelan kantor akibat dari kesalahan BLSM.
0
1
2
3
TEMUAN 6 # INSIDEN BLSM• Berbagai insiden terjadi dalam proses pencairan BLSM seperti
demonstrasi dan penyegelan kantor desa atau kelurahan. Hal ini
disebabkan karena beberapa kepala desa menolak membagikan kartu
penerima BLSM karena dianggap bisa menimbulkan konflik di
masyarakat.
• Demo dan penyegelan kantor banyak terjadi di provinsi-provinsi di• Demo dan penyegelan kantor banyak terjadi di provinsi-provinsi di
Jawa terutama Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
• Untuk menghindari terjadinya konflik, beberapa kepala daerah
mencoba mencarikan solusi dengan memberikan bantuan lain kepada
masyarakat yang tidak menerima BLSM seperti bantuan sembako dan
lain-lain.
• Insiden lainnya adalah banyaknya masyarakat yang mengembalikan
dan menolak BLSM. Pengembalian BLSM ini terjadi karena penerima
BLSM sudah meninggal dunia atau sudah tidak berada di alamat yang
dimaksud.
KESIMPULAN & SARAN
Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM
adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.
• Implikasi
Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalahKetidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah
seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial
di masyarakat dan lain-lain.
• Saran
Pemerintah sebaiknya menggunakan data terbaru dalam
menentukan penerima BLSM. Untuk itu, harus dilakukan
pendataan ulang terhadap masyarakat penerima BLSM.
KESIMPULAN DAN SARAN
Program BLSM tidak tepat sasaran karena banyak penerima
BLSM merupakan orang yang mampu.
• Implikasi
Tujuan BLSM sebagai alat untuk meringankan beban masyarakat
miskin tidak tercapai.
• Saran
Pemerintah harus meninjau ulang pencairan BLSM jika tidak
menginginkan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Daerah-daerah di Pulau Jawa menjadi daerah yang paling
banyak terjadi permasalahan BLSM.
• Implikasi• Implikasi
Segala persoalan yang terjadi akan dengan mudah terekam
pemberitaan media karena akses informasi yang begitu cepat.
• Saran
Pemerintah sebaiknya melakukan pendataan secara
komprehensif terutama di daerah-daerah yang rawan konflik
dan padat penduduk.