BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
G L O B A L T R A D E
KEWENANGAN OTORITAS PELABUHAN UTAMADI PELABUHAN BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KELEMBAGAAN OTORITAS
PELABUHANAN
G L O B A L T R A D E
PENYELENGGARAAN PELABUHAN
jo
UU NO 17 TAHUN
2008 TENTANG
PELAYARAN
PP NO 61 TAHUN
2009 TENTANG
KEPELABUHANAN
Anti monopoli
penyelenggaraan
pelabuhan
PEMISAHAN PERAN
REGULATOR DAN
OPERATOR
Partisipasi Pemerintah
Daerah dan Swasta
KEGIATAN
PEMERINTAH
KEGIATAN
PENGUSAHAAN
PENGATURAN,
PEMBINAAN,
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
JASA TERKAIT
KEPELABUHANAN
PENYEDIAAN DAN
ATAU PELAYANAN
JASA KAPAL
PENUMPANG DAN
BARANG
KEPABEAN,
KEIMIGRASIAN,
KARANTINA,
KESEHATAN DLL
KESELAMATAN DAN
KEAMANAN
PELAYARAN
PERSERO DAN /ATAU
BADAN USAHA
BADAN USAHA
PELABUHAN
BEA CUKAI, IMIGRASI,
KARANTINA, KESPEL
DLL
SYAHBANDAR
PENYELENGGARA
PELABUHAN
UNIT KERJA PENYELENGGARA PELABUHAN
UU 17 Tahun 2008
PENYELENGGARA PELABUHANPasal 81, Pasal 82, Pasal 90 (3)
KESYAHBANDARANPasal 80 (4), Pasal 207-210
FULL AUTHORIZED KEMENHUB
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN (UPP)
Pasal 1 (27), Pasal 81 (1) huruf b, Pasal 81 (3)(4), Pasal 82 (2)(3)(4),
Pasal 85, Pasal 87
OTORITAS PELABUHANPasal 1 (26), Pasal 81 (1) huruf a,
Pasal 81 (2), Pasal 82 (1)(3)(4)(5)(6), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85
UPPPasal 82 (2) huruf aDibentuk Menteri
UPPDPasal 82 (2) huruf bDibentuk Gubernur
atau Bupati/WalikotaOtoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah
di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial
Dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara
komersial tersebut, maka Otoritas Pelabuhan diberikan amanat untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam
Pasal 83 UU Pelayaran, dan diberikan kewenangan untuk menjamin
terlaksananya tugas dan tanggungjawab sebagai Otoritas Pelabuhan
sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU Pelayaran
SYAHBANDAROTORITAS PELABUHAN
UU 17/2018Pasal 80 (4), Pasal 207-210
FULL AUTHORIZED KEMENHUB
UU 17/2018Pasal 1 (26), Pasal 81 (1) huruf a,
Pasal 81 (2), Pasal 82 (1)(3)(4)(5)(6), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85
Syahbandar sebagai pejabat
pemerintah di pelabuhan
dapat membentuk
kelembagaan Syahbandar
guna menjalankan aspek
keselamatan dan keamanan
pelayaran
UU Pelayaran memberikan
kewenangan kepada Otoritas
Pelabuhan untuk menjadi
lembaga pemerintah di
pelabuhan yang menjalankan
aspek kepelabuhanan
Lembaga Otoritas Pelabuhan
dengan Lembaga Syahbandar
menjalankan ruang lingkup tugas
dan kewenangan yang berbeda
dan beban tanggungjawab yang
berbeda pula, sehingga
sepatutnya dalam pembentukan
kelembagaan dan
eseloneringnya dapat
ditempatkan pada kedudukan
yang sejajar/sederajat
PERBEDAAN OTORITAS PELABUHAN DAN SYAHBANDAR
OTORITAS PELABUHAN(fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang
diusahakan secara komersial)
UPP(fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial)
6
ORGANISASI TATA KERJA UPT DITJEN HUBLA
KESYAHBANDARAN(fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran)
PM 34 TAHUN 2012 KESYAHBANDARAN UTAMA
KM 62 /2010 Jo. PM 77 /2018
UNIT PENYELENGGARAN PELABUHAN
PM 35 TAHUN 2012OTORITAS PELABUHAN UTAMA
PM 36 /2012 Jo. PM 76 /2018
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN
165
UPP
4
KSU
90
KSOP
4
OP
KSOP(fungsi pengawasan, dan penegakan hukum di
bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi
kegiatan pemerintahan, kegiatan kepelabuhanan yang
diusahakan secara komersial)
MERUPAKAN UPT DI BAWAH PEMBINAAN DITJEN HUBLA
KEDUDUKAN OTORITAS
PELABUHAN
Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial
Otoritas Pelabuhan menjalankan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
Otoritas Pelabuhan dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Menteri
Otoritas Pelabuhan dalam pelaksanaannya harus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah
Otoritas Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untukmemberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha
Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian
Get a modern PowerPoint
Get a modern PowerPoint
Get a modern PowerPoint
TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
OTORITAS
PELABUHAN
1. menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
2. menyediakan dan memelihara penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
3. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
4. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
5. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di
Pelabuhan;
6. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan;
7. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas
penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas
pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa
kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas
Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
8. menjamin kelancaran arus barang; dan
9. melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan
jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa
yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
Get a modern PowerPoint
Get a modern PowerPoint
Get a modern PowerPoint
KEWENANGAN
OTORITAS
PELABUHAN
1. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan
perairan Pelabuhan;
2. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
3. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui
pemanduan kapal;
4. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa
kepelabuhanan;
5. memiliki hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menetapkan tarif yang terkait dengan penggunaan perairan
dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang
diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan setelah dikonsultasikan
dengan Menteri;
7. melimpahkan pemanduan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang
memenuhi persyaratan; dan
8. menetapkan standar dan prosedur tanggap darurat
penanggulangan pencemaran.
KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN
Pelayanan waktu: waktu tunggu
sandar (21-140 jam), lama kapal di
dermaga (15-83 jam), Idle time (0.5-
12.5 jam) dan non operating time (1.5-
49.6 jam),
Kurangnya pemanfaatan IT,
produktivitas bongkar muat yang
masih rendah (25-40 B/C/H),
KETERPADUAN JARINGAN ANTARMODA
Kegiatan pembangunan, pengusahaan,
pemberian perizinan dan pengawasan
sarana prasarana dan kegiatan
operasional belum terlaksana scara
terpadu.
KETERBATASAN SARPRAS DAN SDM
Sarpras blm mampu menangani kapal
besar, keterbatasan kapasitas terminal
peti kemas, dll
KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN DI
PELABUHAN
Banyaknya kewenangan dan kebijakan
tumpang tindih yang ada di pelabuhan
PERMASALAHAN PELABUHAN YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN LOGISTIK
Aparatur pemerintah belum menerapkan
good governance dan good corporate
governance
• Menyusun SOP yang jelas dan terintegrasi
dengan stakeholder lain
• Meningkatkan fungsi Layanan pengaduan
• Pengelolaan transportasi laut dapat dilakukan
secara terpadu (satu atap)
• Menyusun dan menetapkan NSPK untuk
pelayanan, sarana dan prasarana pelabuhan
termasuk jalan akses menuju pelabuhan.
• layanan terpadu antar moda
transportasi lainnya
• Membangun jaringan pelayanan kereta
api sampai ke dermaga pelabuhan.
• Mengembangkan kawasan industri
yang menyatu dengan pelabuhan
sehingga tercipta industrial port
OP melakukan pembangunan
infrastruktur dan prasarana pelabuhan
berdasarkan masterplan pengembangan
pelabuhan dan skala prioritas yang telah
ditetapkan, serta sesuai dengan
perkembangan teknologi, sehingga akan
meningkatkan kinerja operasional
pelabuhan yang mendukung terwujudnya
Sistem Logistik Nasional yang efisien
Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi
kebijakan serta kewenangan dalam
penyelenggaraan pelabuhan antara
instansi atau stakeholder terkait
OP menetapkan standar kualifikasi dan
kompetensi sumber daya manusia pada
setiap lini pelayanan pelabuhan yang
disertai dengan pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan yang berkesinambungan
KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN DI
PELABUHAN
KETERBATASAN SARPRAS DAN SDMKINERJA OPERASIONAL PELABUHAN
KETERPADUAN JARINGAN ANTARMODA
Otoritas Pelabuhan mempunyai tanggung jawab memonitor dan
mengkoordinasikan sejak kapal itu datang hingga keluar pelabuhan,
menjamin dan mengawasi kelancaran arus keluar masuk barangç
OP sebagai port authority sesuai amanah UU 17/2008 diberikan kewenangan
atas pengelolaan pelabuhan sehingga dalam hal terjadi kendala atau hal hal
yang menghambat kinerja operasional pelabuhan dapat menegur
PERAN OTORITAS PELABUHAN
DALAM KELANCARAN LOGISTIK
TERIMA KASIH