Download pdf - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - … · pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk ... Kelautan dan Perikanan 7. Pariwisata 8. Jalan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1

2

 Fokus untuk :  Meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah;  Meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah;  Menciptakan lapangan kerja; dan  Mengentaskan kemiskinan.

 Penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan, yaitu penyerapan anggaran dan capaian output.

Transfer ke Daerah

701,1 Naik Rp3,4 T dari outlook 2017 706,2

Dana Bagi Hasil 87,7 •  Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau selain sesuai UU Cukai, juga untuk

infrastruktur sesuai prioritas daerah; •  DBH Dana Reboisasi, selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan juga penanganan

kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan; dan •  25% untuk belanja infrastruktur.

89,2 Dana Alokasi Umum 398,1

•  Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah •  Pagu bersifat dinamis; •  Bobot wilayah laut naik menjadi 100%; •  Memerhatikan pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan; dan •  25% untuk belanja infrastruktur.

401,5

Dana Alokasi Khusus Fisik 62,4 • Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik; • Money follow program; • Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi;

• Usulan daerah sesuai prioritas nasional; dan • Sinkronisasi dengan belanja K/L.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik 123,5 Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran:

• BOS untuk 47,4 juta siswa; • TPG 1,2 juta guru; • BOK 9.767 Puskesmas; • BOP PAUD untuk 6,1 juta siswa; • Tamsil Guru untuk 265 ribu guru;

• Tunjangan Guru daerah terpencil untuk 50 ribu guru;

• BOKB untuk 6.830 balai; dan • Penguatan Koperasi dan UKM untuk 23 ribu peserta pelatihan.

Dana Insentif Daerah 8,5 •  Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan

umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.

Dana Otsus, DTI, dan Dais DIY 20,9 Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.

21,1

Formula makin fokus untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan memperbaiki distribusi Dana Desa per kapita, melalui: • Penurunan porsi alokasi yg dibagi merata ke semua desa & peningkatan alokasi formula;

• Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin; dan • Pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

Dana Desa 60,0 Naik Rp1,8 T dari outlook 2017

TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA 2018

3

PENGERTIAN Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

FUNGSI Membantu daerah dalam mewujudkan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional.

PENGALOKASIAN (FORMULA BASED) •  Kriteria Umum ditetapkan dengan memper>mbangkan

kemampuan keuangan dalam APBD. •  Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperha>kan

peraturan perundang-‐undangan dan karakteris>k daerah, melipu>: daerah ter>nggal, daerah perbatasan dengan negara lain, serta daerah pesisir dan kepulauan.

•  Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Kementerian Teknis.

EVALUASI PENGALOKASIAN Pengalokasian dengan formula based terkadang >dak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah.

Untuk itu, sejak APBN TA 2016 pengalokasian DAK Fisik disempurnakan dengan proposal based.

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan

KEBIJAKAN UMUM DAK FISIK

4

KEBIJAKAN DAK FISIK 2018

1.  DAK REGULER Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk

pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan

2. DAK PENUGASAN Mendukung pencapaian Prioritas Nasional

Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta

lokasi prioritas tertentu

3. DAK AFFIRMASI Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur

dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan,

tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based)

1.  Pendidikan (SMK); 2.  Kesehatan; 3.  Air Minum; 4.  Sanitasi; 5.  Jalan; 6.  Irigasi; 7.  Pasar; 8.  Energi Skala Kecil; dan 9.  Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.  Kesehatan; 2.  Perumahan dan

Permukiman; 3.  Transportasi; 4.  Pendidikan; 5.  Air Minum; dan 6.  Sanitasi.

1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Perumahan dan Permukiman 4. Industri Kecil dan Menengah (IKM) 5. Pertanian 6. Kelautan dan Perikanan 7. Pariwisata 8. Jalan 9. Air Minum 10. Sanitasi; dan 11. Pasar.

Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L

Memperbaiki Penyaluran DAK: a.  dengan 3 tahap per bidang b. penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan Bidang yang alokasi sd. 1 Miliar c.  berbasis kinerja pelaksanaan (performance based).

Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik

Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome.

5

Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja

Penyerapan

PRINSIP-PRINSIP PENGALOKASIAN DAK FISIK BERBASIS USULAN DAERAH (PROPOSAL BASED)

Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1.  pelayanan dasar

untuk pemenuhan SPM;

2.  pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya

Sinkronisasi usulan kegiatan antara: 1.  Bidang yang satu

dengan bidang lainnya;

2.  Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan

3.  Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK

Alokasi DAK memperhitungkan tingkat penyerapan anggaran dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1.  Daerah punya

komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan;

2.  Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan target output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan

Prinsip Percepatan Penyediaan

Infrastruktur di Daerah

Prinsip Sinkronisasi Pendanaan

Pembangunan Daerah

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Usulan kegiatan harus: 1.  Menjadi

kewenangan daerah;

2.  Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan

3.  Kegiatannya harus menghasil-kan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat

6

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

K/L Teknis Bappenas Kemenkeu Penilaian mengacu pada : a.  data teknis Usulan DAK b.  perbandingan data teknis usulan

daerah dengan data teknis K/L c.  tingkat pencapaian SPM d.  target output dan outcome :

•  jangka menengah • per tahun secara nasional.

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a.  Data teknis Usulan DAK b.  Lokasi prioritas c.  Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD

dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Menilai satuan biaya: a. Standar Biaya Masukan b. Standar Biaya Keluaran usulan K/L c. Indeks kemahalan konstruksi d. Kinerja penyerapan DAK dan tingkat

capaian output fisik tahun sebelumnya.

Provinsi

a. Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota

b. Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi.

Agt -‐Sept

Juni -‐ Juli

Agt -‐Sept

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK

7

PAGU ALOKASI DAK FISIK TAHUN 2018

(dalam Miliar Rupiah)

URAIAN APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018 Selisih 2017- 2018

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3)

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 58,342.21 69,531.50 62,436.26 (7,095.24) a. DAK Reguler 20,396.25 20,396.25 31,350.84 10,954.59

1. Pendidikan 6,107.10 6,107.10 6,629.30 522.20 2. Kesehatan dan KB 10,021.82 10,021.82 10,511.81 489.99 3. Air Minum 500.67 500.67 4. Sanitasi 521.49 521.49 5. Perumahan dan Pemukiman 654.89 654.89 564.96 (89.93) 6. Pasar 863.39 863.39 7. Industri Kecil dan Menengah 531.50 531.50 563.69 32.19 8. Pertanian 1,650.04 1,650.04 1,681.68 31.64 9. Kelautan dan Perikanan 926.50 926.50 879.70 (46.80)

10. Pariwisata 504.40 504.40 631.95 127.55 11. Jalan 8,002.20 8,002.20

b. DAK Penugasan 34,466.76 34,466.76 24,463.66 (10,003.10) 1. Pendidikan SMK 1,951.80 1,951.80 1,713.60 (238.20) 2. Kesehatan 4,831.26 4,831.26 4,241.66 (589.60) 3. Air Minum 1,200.30 1,200.30 1,053.82 (146.48) 4. Sanitasi 1,250.20 1,250.20 1,097.63 (152.57) 5. Jalan 19,690.10 19,690.10 10,200.66 (9,489.44) 6. Pasar 1,035.70 1,035.70 909.30 (126.40) 7. Irigasi 4,005.10 4,005.10 4,246.18 241.08 8. Energi Skala Kecil dan Menengah 502.30 502.30 500.10 (2.20) 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 500.72 500.72

c. DAK Afirmasi 3,479.20 3,479.20 6,621.77 3,142.57 1. Kesehatan 2,251.80 2,251.80 3,226.24 974.44 2. Perumahan dan Pemukiman 383.30 383.30 464.64 81.34 3. Transportasi 844.10 844.10 1,078.13 234.03 4. Pendidikan 794.61 794.61 5. Air Minum 516.26 516.26 6. Sanitasi 541.88 541.88

d. DAK Tambahan (APBNP 2017) 11,189.29

8

1. Rehab Ruang Belajar: • SD : 39.220 unit • SMP : 13.402 unit • SMA/K : 5.855 paket

2. Ruang Kelas Baru: • SD : 5.694 unit • SMP : 4.095 unit • SMA/K : 4.466 paket

3. Alat peraga dan Buku: • SD : 19.488 unit • SMP : 10.345 unit • SMA/K : 8.848 paket

1. Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Puskesmas : 15.716 unit

2. Alat kesehatan: RS dan Puskesmas : 26.387 unit

3. Kefarmasian: 2.273 paket

1. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 51.000 Ha

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 771.850 Ha

3. Perbaikan sumber air 8.200 unit

4. Jalan Usaha Tani 600 Km.

1. Pembangunan 127.500 SR untuk SPAL terpusat

2. Pembangunan 1.700 unit SPAL Terpusat

3. Penyediaan 500.000 unit tangki septik

4. Penyediaan 20 unit truk tinja 5. Pembangunan 10 IPLT baru. 6. Penyediaan sarana sanitasi individual perdesaan di desa/kelurahan sebanyak 2.100.000 unit.

Kemantapan Jalan: Provinsi 73,38% Kab/Kota 62,88%

Dengan sasaran penyediaan: 1. Sumber air minum layak bagi

510.412 rumah tangga. 2. Sumber air minum layak bagi

716.352 rumah tangga melalui pembangunan 448 SPAM.

3. Sumber air minum layak bagi 243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas 225.804 rumah tangga.

PENDIDIKAN

AIR MINUM

PERUMAHAN KESEHATAN JALAN

IRIGASI & PERTANIAN

SANITASI

DAK Fisik 2018 dialokasikan sebesar Rp62,44 T dengan 166 menu kegiatan, dengan afirmasi untuk daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal,

kepulauan dan transmigrasi.

9

Dalam jutaan Rp

PERKEMBANGAN PAGU ALOKASI DAK FISIK BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI

NO BIDANG MENU KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR OUTCOME LOKASI PRIORITAS

AIR MINUM (UIC: KEMENPUPR)

DAK Reguler Pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah (SR)

  Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 510.412 rumah tangga bagi masyarakat (bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non-‐MBR) di kab/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun.

  Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap.

  Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi.

  Peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yaitu sebanyak 5.879.736 jiwa.

  diprioritaskan bagi kabupaten/kota dengan akses air minum rendah (masih di bawah rata-‐rata nasional).

DAK Afirmasi   Pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah (SR) dan jiwa terlayani)

  Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum, peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi, serta SPAM BJP terlindungi menjadi SPAM JP

  Penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (satuan liter/de>k dan jiwa terlayani)

  Daerah Ter>nggal   Daerah Perbatasan   Daerah Kepulauan   Transmigrasi

DAK Penugasan

  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

  Pariwisata   Kabupaten/kota yang

memiliki SPAM Regional

  Kota binaan Kementerian PUPR

  Kawasan Kumuh

Menu Kegiatan DAK Bidang Air Minum

NO BIDANG MENU KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR OUTCOME LOKASI PRIORITAS

SANITASI (UIC: KEMENPUPR)

DAK Reguler   Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Komunal yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domes>k (IPALD) permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK.

  Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta parasarana Mandi Cuci Kakus (MCK).

  Pembangunan tangki sep>k skala komunal (5-‐10 KK).

  Terbangunnya 127.500 SR untuk SPAL terpusat terpasang (skala komunal, kawasan, dan/atau kota).

  Terbangunnya 115.200 SR melalui pembangunan 1.700 unit SPAL Terpusat Skala Komunal Domes>k baru

  Tersedianya 500.000 unit tangki sep>k individu di perkotaan.

  Peningkatan layanan sanitasi (sistem pengolahan air limbah individual, komunal dan terpusat (jiwa)

  Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)/Memorandum Program Sanitasi (MPS). Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen SSK/MPS.

  Kegiatan DAK Reguler Sanitasi Tahun 2018 dilakukan di luar lokasi kegiatan DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.

DAK Afirmasi   Daerah Ter>nggal   Daerah Perbatasan   Daerah Kepulauan   Transmigrasi   Dokumen SSK/MMS

DAK Penugasan

  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)   Pariwisata   Kabupaten/kota yang memiliki

SPAM Regional   Kota binaan Kementerian PUPR   Kawasan Kumuh

Menu Kegiatan DAK Bidang Sanitasi

MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK PMK 112/PMK.07/2017 Ttg Perubahan PMK 50/PMK.07/2017

Besaran Penyaluran

Syarat: •  Perda APBD •  Laporan Realisasi Output Tahun Anggaran /

Tahapan sebelumnya •  Minimal Penyerapan •  Minimal Output •  Kontrak Kegiatan •  Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui KL •  Laporan nilai rencana kebutuhan dana

Penyampaian Dokumen Paling Lambat

Penyaluran: •  Paling Cepat •  Paling Lambat

Ketentuan Penyaluran

Catatan: Penyaluran melalui KPPN setempat •  sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk

penyelesaian kegiatan; ** Nilai rencana kegiatan 100%.

Alokasi Bidang < 1 M = penyaluran sekaligus

100% 1.  Dokumen paling

lambat 21 Juli 2.  Kegiatan tertentu

yang direkomendasikan K/L dan disetujui Kemenkeu

Thp I Thp II Thp III

25% 45% *

Feb Apr

Juli

21 JULI 21 OKT 15 DES

√

√

-

-

√

75%

- -

-

√

90%

70%**

2018

-

√

√ - - - √ - -

Okt

Sep

Des

12

13

PENYALURAN DAK FISIK (1)

Paling cepat Februari Paling lambat Juli

25%

Paling cepat April Paling lambat Oktober

Tahap I

Tahap II

Paling cepat September Paling lambat Desember

sebesar selisih antara dana yang telah disalurkan dengan nilai rencana kebutuhan

dana untuk penyeluesaian kegiatan

Tahap III

45%

  DAK yang disalurkan (tahap III) sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai output 100%;

  Mengurangi/menghilangkan Sisa DAK yang ada di RKUD;   Perencanaan Kas Pemerintah menjadi lebih terukur dan sehat; dan   Mendisplinkan daerah dalam perencanaan kas.

Besaran penyaluran per Tahapan

14


Meningkatkan pencapaian sasaran target out yang telah ditetapkan pada TA sebelumnya

Meningkatkan kemampuan dan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik;

Mendorong pencapaian target output yang telah ditetapkan

Tahap I   Perda APBD TA berjalan   laporan realisasi

penyerapan dan capaian output kegiatan TA sebelumnya

  Rencana kerja yang telah disetujui K/L

  Daftar kontrak kegiatan,berupa data kontrak, bukti pemesanan barang, data pelaksanaan kegiatan swakelola dan/atau kegiatan dana penunjang

Tahap II   laporan realisasi

penyerapan dana paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output TW I

Tahap III   laporan realisasi

penyerapan dana paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output s.d Tahap II paling sedikit 70%

  nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang

PERSYARATAN:

Desain Perencanaan, Biaya Tender, Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola, Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual, Penyelengaraan rapat koordinasi, Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan

(MAX 5%)

15

paling lambat tanggal 21 Juli

paling lambat tanggal 15 Desember

paling lambat tanggal 21

Oktober

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN:

Konsekuensi persyaratan terlambat:   DAK Fisik Tahapan berikutnya tidak

disalurkan

Tujuan Penerapan:   Penerapan punishment bagi daerah

yang tidak tertib dan berkomitmen rendah

  Menodorong daerah agar tertib/disiplin anggaran

TAHAP I

TAHAP II

TAHAP III


16

Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu s.d 1 Milyar:   Dapat sekaligus paling cepat April paling lambat Juli sebesar nilai kebutuhan dana

untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik   Persyaratan:

  perda APBD TA berjalan;   laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA

sebelumnya   Daftar kontrak kegiatan

  Batas penyampaian persyaratan 21 Juli   Laporan paling lambat November TA berjalan

Tujuan Perubahan

Penyaluran berdasarkan nilai kontrak dan mempermudah pelaksanaan DAK Fisik yang relatif sederhana dalam pelaksanaannya


17

Penyaluran DAK Fisik yang pembayarannya tidak bisa bertahap:   K/L menyampaikan rekomendasi terhadap kegiatan yang pembayarannya tidak bisa

dilakukan pembayaran secara bertahap;   Rekomendasi disampaikan ke DJPK paling lambat Februari;   DJPK menyampaikan ketetapan kegiatan yang pembayarannya tidak bisa dilakukan sekaligus

kepada KPPN melalui koordinator KPA;   Disalurkan sekaligus paling cepat Agustus dan paling lambat Desember;   Penyaluran bidang yang kegiatannya bertahap: sebesar persentase tiap tahapan dari nilai

rencana kebutuhan setelah dikurangi kegiatan yang pembayarannya tidak bisa dilakukan bertahap;

  Daftar kontrak kegiatan dan Laporan Realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik TA sebelumnya disampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat 21 Juli

  Keseluruhan BAST dan/atau Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan bertahap disampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat 15 Desember

Tujuan Perubahan Mengatur lebih rinci terhadap kegiatan yang pembayarannya sebagian/seluruhnya tidak dapat

dilakukan secara bertahap


•  Penyusunan Petunjuk Teknis yang belum diatur dalam Perpres 123 Tahun 2016 Target Bulan Desember 2017 seluruh petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sudah ditetapkan.

•  Pemerintah Daerah menyusun Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (URK) untuk disampaikan dan disetujui oleh K/L teknis dan Bappenas menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) RKA menjadi syarat penyaluran Tahap I.

•  Informasi yang perlu dimasukkan dalam dokumen RKA: 1)  Menu Kegiatan

2)  Rincian Kegiatan per paket pengadaan (termasuk Kegiatan Penunjang maks. 5% dari pagu alokasi); 3)  Metode Pengadaan Barang dan Jasa;

4)  Lokasi Kegiatan; 5)  Volume Output dan Satuan Output

6)  Kebutuhan Biaya per Paket Pengadaan;

7)  Total Kebutuhan Dana (DAK + Dana APBD *jika ada);

•  Pemerintah Daerah menetapkan APBD dan memulai proses pengadaan barang/jasa Kontrak menjadi syarat penyaluran Tahap I.

PERSIAPAN PELAKSANAAN DAK FISIK 2018

18

No. Menu

Kegiatan Rincian Kegiatan Metode PBJ

Lokasi Kegiatan

Volume Output

Satuan Output

Kebutuhan Biaya

Total Kebutuhan Dana

DAK Fisik APBD

1.

Rehabilitasi Jalan

Perbaikan Ruas Jalan A (KM 0 – KM 8)

Kontraktual Jalan A 10 Km Rp10 M Rp10 M -‐

2. Perbaikan Ruas Jalan A (KM 9 – Km 10)

Kontraktual Jalan A 2 Km Rp2 M -‐ Rp2 M

3. Perbaikan Ruas Jalan B

Kontraktual Jalan B 8 Km Rp.8 M Rp.8 M

4. Evaluasi Pekerjan

Kontraktual Jalan A dan B 2 Konsultan Rp900 juta

19

CONTOH FORMAT RKA UNTUK DAK FISIK 2018

Nama Daerah : Kabupaten A Bidang : Jalan Total Alokasi : Rp. 19.000.000.000,-‐

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710

Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443 www.djpk.depkeu.go.id

20