KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG SIANTAR
JL. BRIGJEND. RAJAMIN PURBA, S.H. NO.119, PEMATANG SIANTAR 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622)22593; SUREL [email protected]; LAMAN
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEMATANGSIANTAR
Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya”
Nomor : S-458/WPB.02/KP.04/2020 26 Oktober 2020Sifat : SegeraLampiran : Satu BerkasHal : Pedoman Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening Bendahara
Pengeluaran Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Mitra Kerja KPPN Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun
Sehubungan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentangPedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020,dan menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan NomorND-1334/PB.3/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pedoman penatausahaan kas dan pengelolaan rekening oleh Bendahara Pengeluaran/BPPmenegaskan tentang asas umum, penatausahaan kas, pemeriksaan kas, rekonsiliasi internal,penyusunan dan penyampaian LPJ, serta ketentuan pengelolaan rekening. Pedoman disusundalam rangka menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran2019 dan menghadapi akhir Tahun Anggaran 2020.
2. Poin-poin temuan BPK TA 2019 beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:
No.Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPKTindak Lanjut
1.Penggunaan rekeningpribadi oleh Bendahara
Menegaskan bahwa dalam pengelolaan APBN,Bendahara wajib menggunakan rekening atas namajabatan yang telah disetujui KPPN dan dilaranguntuk menggunakan rekening atas nama.
2.Saldo kas yang tidak sesuaiantara pembukuan denganfisik kas
Menegaskan bahwa KPA atau PPK yang ditunjukmemiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaankas setiap bulan yang dituangkan pada Berita AcaraPemeriksaan Kas
3.Sisa kas yang terlambat/belum disetor
Menegaskan kepatuhan terhadap batas-batas waktupenyetoran kas sisa UP/TUP dalam PerdirjenPerbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020.
4.Penggunaan kas bendaharatanpa dilengkapi dokumenpertanggungjawaban
Menegaskan bahwa setiap penggunaan kasbendahara harus memiliki dokumen-dokumenpendukung sebagaimana diatur dalam PMK Nomor162/PMK.05/2013 yang telah diubah dengan PMKNomor 230/PMK.05/2016
[@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat]%5b@AlamatOrganisasi%5d%5b@AlamatOrganisasi%5d%5b@AlamatOrganisasi%5d%5b@AlamatOrganisasi%5d%5b@NomorND%5d%5b@TanggalND%5d%5b@SifatNd%5d%5b@Tujuan%5d%5b@Tujuan%5d
Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya”
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Saudara dan seluruh Pejabat Perbendaharaan Satkerdiminta untuk:a. Memedomani tindak lanjut atas LHP BPK TA 2019 tersebut di atas serta Pedoman
Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir;
b. Mengoptimalisasi penggunaan Aplikasi SPRINT dalam pengelolaan rekening, dimulai sejakpendaftaran pembukaan, monitoring, hingga penutupan; dan
c. Mengoptimalisasi penggunaan Cash Management System (CMS), kartu debit dan digitalpayment bagi yang sudah melakukan restrukturisasi rekening pengeluaran sesuai PMKNomor 183/PMK.05/2019.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
. Kepala Kantor,
Ditandatangani secara elektronikIwan Hanafi
Tembusan:Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
%5b@penandatangan%5d%5b@Tembusan%5d
Surat Kepala KPPN Pematangsiantar
Pedoman Penatausahaan Kas dan RekeningLampiran Pedoman Penatausahaan Kas dan Rekening