iii
INTISARI
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014,kedudukan
Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD
merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga Desa.
Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu
menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan Desa.
Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes). Oleh
karena itu perlu dilihat bagaimana fungsi dari BPD dalam penyelenggaraan
pemerintah desa,di desa Maguwoharjo, Depok Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta.Tujuan Penelitian ini 1.Mendeskripsikan tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa, 2.mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi BPD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menekankan
konstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian kualitatif biasanya sangat
memperhatikan proses,peristiwa dan otentisitas. sumber informasi dalam penelitian ini
adalah pihak-pihak yang dianggap memahami permasalahan penelitian,antara lain
dalam ini kepala desa,dan perangkat desa,anggota BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara
dengan warga Desa Maguwoharjo. Sedangkan data sekunder adalah literatur-literatur
yang terkati judul penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, BPD di Desa Maguwoharjo
dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan cara melakukan usaha membuka
diri,untuk menerima masukan dari masyarakat baik kritik maupun saran serta melalui
forum tatap muka langsung dengan masyarakat,melalui forum pertemuan. Kedua,
BPD Desa Maguwoharjo dalam menjalankan tugasnya dalam membahas dan
menyepakati raperdes bersama-sama pemerintah desa BPD Maguwoharjo
menyepakati keputusan-keputusan perdes yang siklus seperti APBDes,LPJ Kepala
Desa,RKP dan yang terkait sewa tanah kas desa,semua disetujui melalui rapat antara
BPD dan Pemerintah Desa. Ketiga, BPD menjalankan fungsinya dalam memantau
kinerja Pemerintah Desa terus berupaya memonitoring setiap kegiatan dalam siklus
Desa melalui RKP apakah telah dilakasanakan sesuai yang direncanakan ataupun
tidak. Keempat BPD dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa sesuai amanat yang
tercantum dalam UU desa no.6 tahun 2014,dimana BPD mengundang kepala desa dan
perangkatnya,termasuk ketua dan sekretaris lembaga yang ada di desa seperti
PKK,LPMD,Karang taruna,tokoh-tokoh agama,anggota DPRD dapil desa.
Kata kunci, Fungsi, BPD, Pemerintahan Desa.
iv
MOTTO
If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but
whatever you do you have to keep moving forward.
Jika Anda tidak dapat terbang maka berlarilah, jika Anda tidak dapat berjalan maka
merangkaklah, namun apapun yang kamu lakukan Anda harus tetap bergerak maju.
( Martin Luther King Jr. )
( Amsal 3:5 )
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap Hatimu,janganlah bersandar kepada pengertian mu
Sendiri
( Matius 11:28 )
Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan
kepadamu.
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini Saya Persembahkan untuk :
1. Tuhan Yesus Kristus sumber pengharapan dan hidup, yang memberikan segalanya oleh
karenaNya ku persembahkan syukur atas berkat dan rahamatNya skripsi ini bisa berjalan
dengan baik.
2. Ayahanda Drs.Agustinus Langiran.M.Th dan Ibunda tercinta Orpa Menuran yang selalu
dengan sabar menunggu saya menyelesaikan study,yang selalu memberi semangat,selalu
mendukung dan mendoakan ku didalam segalanya.
3. Seluruh Saudara dan Saudariku kandungku yang selalu memberikan dorangan baik
moral,moril dan juga dana selama masa perkuliahan saya.
4. Kepada kk intan kusumawati dan Mace ku yang telah membantu dan selalu memberikan
dorangan pada setiap proses pembuatan skripsi ini.
5. Kepada sodara-sodaraku di Basecamp PDL,yang selalu menjadi saudara dalam berbagai
hal
6. Juga buat semua saudara-saudaraku,kawan-kawan perjuangan yang ada di PDL
Yogyakarta serta teman-teman Kalimantan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada saya selama proses studi saya
dan Skripsi saya salama ini,doa saya kepada kita semua kita akan menjadi apa yang kita
kehendaki pada waktunya kelak.
vi
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana
merupakan hasil karya tulisan saya sendiri sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya
yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis di acu dalam
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi
pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang
berlaku,apa bila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.
Yogyakarta,20 Oktober 2018
Nama : Jery manuel
Nim : 07521765
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah
menganugerahkan rahmat dan kasih yang melimpah, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD”
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesepakatan ini penulis
mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak, Habib Muhsin, S. Sos, M.Si. Selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Ir.Muhammad Barori.M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dengan sabar
memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan.
3. Bapak Gregorius Sahdan,S.IP.MA Ketua program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD’ Yogyakarta yang telah memberikan
ijin penelitian
4. Kepala Desa Maguwoharjo Bapak H.Imindi Kasmiyanta.S.pd yang telah memberikan
waktunya untuk bekerjasama dalam penelitian.
5. Bapak Ketua BPD Maguwoharjo H.Saliman S.Ag. dan anggota yang telah
memberikan waktu dan kerja sama dalam proses penelitian saya
6. Kepala seluruh staf dosen STPMD “ APMD” Yogyakarta yang telah banyak memberi
materi kuliah kepada penulis selama dibangku kuliah.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,yang telah membantu peneliti
baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
Skripsi ini masih jauh dari sempurnah dan banyak kekurangan-kekurangan
berkenan dengan dengan hal tersebut maka saran, masukan dan kritik yang
membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya peneliti
berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman.
Yogyakarta, 20 Oktober 2018
Nama : Jery Manuel
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................................i
LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................ii
INTISARI ..............................................................................................................................iii
MOTTO .................................................................................................................................iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................................v
LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................................vi
KATA PENGANTAR ...........................................................................................................vii
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................viii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................xi
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................xii
DAFTAR LAMPIRAN ..........................................................................................................xiii
BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................................1
A. Latar Belakang ........................................................................................................1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................................5
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................5
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................................6
E. Kerangka Konseptual ..............................................................................................7
1. Pemerintahan Desa .......................................................................................7
2. Badan Permusyawaratan Desa .....................................................................14
3. Tugas dan Fungsi BPD .................................................................................16
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN .......................................................................22
ix
G. METODE PENELITIAN........................................................................................22
1. Jenis Penelitian .............................................................................................22
2. Lokasi Penelitian ..........................................................................................23
3. Subyek penelitian .........................................................................................23
4. Teknik pengumpulan data ............................................................................24
a. Dara Primer ......................................................................................24
b. Data Sekunder ..................................................................................25
5. Analisis Data ................................................................................................26
a. Reduksi data .....................................................................................26
b. Penyajian data...................................................................................27
c. Kesimpulan .......................................................................................27
BAB II PROFIL DESA MAGUWOHARJO .....................................................................28
A. Keadaan Geografis ..................................................................................................28
1. Letak dan batas wilayah ...................................................................................28
2. Luas wilayah ....................................................................................................29
3. Keadaan iklim dan air ......................................................................................31
B. Keadaan Demografi...............................................................................................31
1. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ...................................................31
2. Komposisi penduduk menurut usia ..................................................................32
Jumlah penduduk menurut Agama ......................................................................33
C. Keadaan Ekonomi .................................................................................................35
1. Mata Pencaharian Penduduk ............................................................................33
2. Sarana Perekonomian.......................................................................................37
3. Pertanian ..........................................................................................................41
4. Perkebunan ......................................................................................................41
5. Peternakan .......................................................................................................42
6.Perikanan..........................................................................................................42
x
D. Keadaan Sosial,Budaya dan Politik ......................................................................43
1.Lembaga Adat ..................................................................................................43
2.Pendidikan........................................................................................................43
3.Partisipasi Politik .............................................................................................46
E. Sarana Dan Prasarana ...........................................................................................47
1. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa .........................................................47
2. Prasarana Pendidikan .....................................................................................48
3. Sarana peribadatan .........................................................................................48
4. Prasarna Energi dan penerangan ....................................................................49
5. Prasarana Olah Raga ......................................................................................49
6. Prasarana Kesehatan ......................................................................................51
7. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi ..................................................................52
8. Prasarana Hiburan dan Pariwisata .................................................................53
9. Prasarana dan sarana Kebersihan ...................................................................53
F. Keadaan Pemerintah Desa Maguwoharjo ............................................................54
1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Maguwoharjo .....................................54
2. Kondisi Personalia ........................................................................................57
BAB III DESKRIPSI FUNGSI BPD .................................................................................58
A. Profil BPD Desa Maguwoharjo ...........................................................................58
B. Pembahasan..........................................................................................................65
Fungsi BPD ..........................................................................................................65
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ..........................66
b. Membahas dan menyepakati Raperdes ..............................................69
c. Memantau kinerja pemerintah Desa ..................................................71
d. Menyelenggarakan Musyawarah Desa ..............................................75
e. Kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya .............................78
xi
BAB IV PENUTUP ..............................................................................................................80
A. Kesimpulan ..........................................................................................................80
B. Saran ....................................................................................................................83
Daftar pustaka ......................................................................................................................xiv
Lampiran-lampiran .............................................................................................................xv
xii
DAFTAR Tabel
Hal
Tabel 1. Batas wilayah ...........................................................................................................30
Tabel 2. Luas wilayah menurut penggunaan tanah Desa .......................................................31
Tabel 3. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin ................................................................31
Tabel 4. Komposisi penduduk menurut Usia .........................................................................32
Tabel 5. Jumlah penduduk menurut Agama ..........................................................................34
Tabel 6. Mata pencaharian penduduk ....................................................................................35
Tabel 7. Lembaga ekonomi masyarakat ................................................................................37
Tabel 8.Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan ...................................................44
Tabel 9.Partisipasi politik ......................................................................................................46
Tabel 10.Prasarana dan sarana pemerintah ............................................................................47
Tabel 11.Prasarana Olah Raga ...............................................................................................50
Tabel 12.Prasarana dan sarana Kesehatan .............................................................................51
Tabel 13.Prasarana air bersih dan sanitasi .............................................................................52
Tabel 14.Prasarana hiburann dan pariwisata .........................................................................52
Tabel 15.Prasarana Kebersihan ..............................................................................................53
Tabel 16. Pengurus BPD Desa maguwoharjo ........................................................................63
xiii
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1.Peta Administratif desa Maguwoharjo ..................................................................29
Gambar 2. Struktru Organisasi dan Tata pemerintahan desa maguwoharjo ..........................55
Gambar 3. Struktur BPD Desa maguwoharjo Periode 2014 -2019 .......................................64
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pedoman wawancara
2. Surat penunjukan dosen pembimbing Skripsi
3. Surat permohonan ijin penelitian kepada Gub.D.I.Yogyakarta
4. Surat Tugas Penelitian
5. Surat keterangan izin penelitian Kesbangpol DIY
6. Surat keterangan izin penelitian Kesbangpol Kab.Sleman
7. Surat keterangan telah melaksanakan Penelitian dari Desa Maguwoharjo
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru
bagi pemerintahan dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah
desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang
kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal
yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan
kecamatan, saat ini hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat
pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan
yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
desa.
Sementara itu dari sisi masyarakat,hal penting yang dirasakan di
dalam otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah
desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara
langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya
pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi
pada hakekatnya adalah proses demokratisasi yang mana selama orde baru
berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni
desa. Perubahan paradigma tersebut mengakibatkan desa sebagai kualitas
kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk
mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 18 Undang-
2
Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang ( Alfaqih, 2013 : 1 ).
Undang-Undang yang mengatur tentang desa juga telah
dikeluarkan pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang mana secara
eksplisit telah mengatur tentang kewenangan Pemerintahan Desa dalam
melaksanakan tugas dan fungsi mereka pada pelaksanaannya. Tetapi
kewenangan-kewenangan pemerintah desa dirasa masih belum cukup dalam
memberikan kewenangan yang luas terhadap desa, oleh karena itu pada tahun
2014 pemerintah bersama dengan DPR RI juga telah menetapkan dan
menerbitkan UU baru yang mengatur tentang desa yang tercantum di dalam
UU No.06 Tahun 2014, yang mana di dalam undang-undang yang baru ini
terdapat kewenangan yang telah diperbaharui sehingga memperkuat posisi
desa dan pemerintahan yang ada di desa tersebut.
Desa merupakan basis pembangunan terkecil dari struktur
pemerintahan di Indonesia, sehingga bisa dikatakan keberhasilan otonomi
daerah juga tergantung pada keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Hal
ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di mana desa memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dibentuknya
desa adalah untuk meningkatkan kegiataan pelaksanaan pemerintahan secara
berdaya dan berhasil dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat desa
sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, karena desa merupakan
3
ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang akan berhubungan dan
bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Adapun pada pengertiannya, seperti yang tercantum pada Undang-
Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Dengan demikian apa yang dimaksud di dalam Undang-Undang
No. 06 Tahun 2014 adalah bahwa desa merupakan sebuah daerah yang
otonom yang mampu dan dapat melaksanakan penyelenggaraan
Pemerintahannya sendiri seusai dengan tugas dan kewenangan yang
diberikan di dalam Undang-Undang. Kewenangan desa yang diamanatkan
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 disebutkan adalah:
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan adat istiadat Desa.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dalam rangka
melaksanakan kewenangan yang di miliki untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat, di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk melakukan
pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Lembaga ini hakikatnya adalah
4
mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat rancangan
peraturan desa yang secara bersama-sama Pemerintah desa di tetapkan
menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan
memiliki kewajiban untuk malakukan kontrol terhadap implementasi
peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).
Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 55 di sebutkan
fungsi dari BPD adalah (1) Membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala
Desa.
Sesuai dengan yang diamanatkan pada undang-undang sudah
selayaknya Badan Permusyawaratan Desa mampu melaksanakan 3 fungsi
pokok serta tugas dari kelembagaan ini, karena besar harapan masyarakat
desa tentunya dengan bersinerginya kedua lembaga di Desa ini baik
pemeritah desa sebagai pangku kekuasaan dan juga BPD yang bertindak
sebagai badan legislasi mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,
sehingga mampu tercapai roda pemerintahan yang baik di desa.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014,
kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika
sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka
5
sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi
politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan
APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah
menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala
desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya
tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai
ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan strategis tentang
desa.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan maka penulis
tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan
mengangkat suatu judul penelitian yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa
Maguwoharjo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian yang telah terdapat pada latar belakang di atas,
maka berikut dirumuskan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maguwoharjo,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
C. Tujuan Penelitian
Sebelum melaksanakan sebuah penelitian hendaknya diketahui
terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan penelitian tersebut, sehingga
6
penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Tujuan
penelitian secara umum adalah menguraikan apa yang menjadi sarana yang
dilaksanakan dalam penelitian.
Adapun hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang di hadapi BPD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademik
Hasil dari Penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi untuk
penelitian lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penelitian ini dapat memberikan referensi baru tentang studi
penyelenggaraan desa ataupun menguatkan referensi-referensi yang
sudah ada.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi pemerintah desa, khususnya pemerintah Desa
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk memajukan desa dan menyelenggarakan
pemerintahan dengan baik.
7
E. Kerangka Konseptual
1. Pemerintahan Desa
Istilah ini berasal dari bahasa india swadesi, yang berarti tempat
asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur, yang merujuk pada satu
kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (
Yayuk dan Mangku dalam Supeno, 2004: 2). Istilah desa dan perdesaan
sering di kaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan
dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia Desa sendiri berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh
sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri,
dikepalai oleh seorang kepala Desa.
Pengertian Desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum
sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya
jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat dimana
sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Sedangkan
secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih
dukuh atau dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang
berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (Otonomi).
Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan, prakarsa masyarakat, hak
8
asal/usul dan/hak tradisional yang di akui dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus
pemerintahan desa, menurut Phinanditia (2010: 19) bahwa setiap desa
diberi kewenangan sebagai berikut: (1) Kewenangan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) Kewenangan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa; (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi
dan pemerintah kabupaten; (4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan d serahkan kepada desa.
Penyelenggaraan Pemerintahan desa di lakukan oleh pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah
organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas Unsur pimpinan, yaitu (1)
kepala desa; (2) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas Sekretariat
desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketuai oleh sekretaris desa
dan Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang
melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,
keagamaan dan lain-lain; (3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala
desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun ( Nurcholis, 2001 : 73 ).
Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah
desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dianggap sebagai bapak atau
tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalma
9
mengambil keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui
rapat desa atau melalui Badan Permusyawaratan Desa (Padillah, 2013:
523).
Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan
desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya,
sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa,
yakni dalam pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwa wewenang kepala desa
antara lain: (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; (2)
Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (3) Memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (4) Menetapkan anggaran
pendapatan dan belanja desa; (5) Menetapkan peraturan desa; (6)
Membina kehidupan masyarakat desa; (7) Membina ketentraman dan
ketertiban masyarakat desa; (8) Membina dan meningkatkan
perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian
skala produktif sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; (9)
Mengembangkan sumber pendapatan desa; (10) Mengusulkan dan
menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa; (11) Mengembangkan kehidupan sosial
budaya masyarkat desa; (12) Memanfaatkan teknologi tepat guna; (13)
Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (14) Mewakili
desa di dalam dan di luar pengadilan menunjuk kuasa hukum untuk
10
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (15)
Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain wewenang, kepala desa juga mempunyai kewajiban
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
desa, yakni dalam pasal 26 ayat 4 yang berbunyi: (1) Memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhineka Tunggal Ika; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
(3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; (4)
Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; (5)
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,
professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas; (6) Menjalin kerja
sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa; (7)
Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; (8)
Mengelola keuangan dan aset daerah; (9) Melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; (10) Menyelesaikan
perselisihan masyarakat di desa; (11) Mengembangkan perekonomian
masyarakat desa; (12) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat desa; (13) Memberdayakan masyarakat dan lembaga
masyarakat di desa; (14) Mengembangkan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di desa; (15) Mengambangkan potensi sumber daya alam
11
dan melestarikan lingkungan hidup; (16) Memberikan informasi kepada
masyarakat desa.
Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus
pemerintahan desa, setiap desa diberi wewenang sebagai berikut
(Phinanditia, 2010: 19):
a. Kewenangan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul
desa.
b. Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan
pemerintah kabupaten.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.
Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah
organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas (Nurcholis, 2011: 73):
a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai
oleh sekretaris desa
2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang
melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,
keagamaan dan lain-lain
12
3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah
kerjanya seperti kepala dusun.
Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah
desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dianggap sebagai bapak atau
tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalam
mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat
melalui rapat desa atau melalui Badan Permusyawaratan Desa (Padilah,
2013: 523).
Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam
menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
06 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni dalam pasal 26 ayat (2) wewenang
Kepala Desa antara lain :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
d. Menetapkan peraturan desa
e. Menetapkan anggaran pendapat dan belanja desa
f. Membina kehidupan masyarakat desa
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
13
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain wewenang, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa yakni dalam pasal 26 Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD
1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
14
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,
transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme
f. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di desa
g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
h. Mengelola keuangan dan aset desa
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
n. Mengembangkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang berfungsi
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi
yaitu: (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
15
Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk Desa bersangkutan
yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat
dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku adat dan tokoh
masyarakat. Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih
kembali 3 (kali) secara berturut-turut. BPD sebagai badan pemufakatan
yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala dusun, para tokoh dan
pemuka desa yang bersangkutan. Kepala desa menetapkan keputusan desa
setelah dimufakatkan dengan BPD, namun BPD tidak seluruhnya dari
kepala desa sebagai legislatif tingkat pedesaan, karena BPD
mencerminkan penerapan demokrasi di desa karena merupakan wadah
penyalur pendapat masyarakat yang sudah dimufakati para tokoh desa
dalam BPD tentang berbagai keputusan desa seperti pungutan desa,
berbagai pemecahan masalah dan urusan penduduk desa (Phinanditia,
2010: 31).
BPD memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai fungsi perwakilan,
sebagai fungsi legislasi desa, dan fungsi pengawasan tersebut. Fungsi
perwakilan BPD adalah fungsi yang dimiliki BPD dalam menyerap serta
menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Selanjutnya fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu
alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan
dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan
16
dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Risala,
Fitriyah & Supratiwi, 2013: 3).
Dalam Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun
2014, BPD mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah
Desa dapat duduk bersama dan mengadakan musyawarah dalam membuat
kesepakatan tentang peraturan Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai
fungsi ayat (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa.
Tujuan pembentukan BPD di setiap desa adalah sebagai
wahana/wadah untuk melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam
penyelengaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintah desa, BPD memiliki posisi
yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai satu unsur penyelengaraan
Pemerinta Desa, pada hakikatnya BPD sebagai kanal (penyambung)
aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa (perdes) dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD
menjadi penyeimbang (Checks and balances) bagi Pemerintah Desa dalam
penyelengaraan Pemerintah Desa.
3. Tugas dan Fungsi BPD
Dengan ditetapkannya UU Desa No. 6 tahun
2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami
17
perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Tugasnya adalah
menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta
terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.
Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa.
Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan
paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
18
Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi seperti yang
tercantum pada Pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 di mana BPD mempunyai
fungsi yaitu:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
(Raperdes) bersama kepala desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Dalam keanggotaan BPD anggota BPD merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya
dilakukan secara demokratis. Masa Keanggotaan BPD selama 6
(enam)terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota
BPD dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara
berurutan atau tidak secara berturut-turut.
Persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan YME,
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
c. melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan NKRI dan bhinekka Tunggal Ika,
d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah
menikah,
19
e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat,
f. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa,
g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD,
h. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan
memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan
keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan
bupati atau walikota. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan
dipandu oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Susunan
kata sumpah atau janji anggota BPD adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya selaku
anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya yang berlaku badi desa, daerah, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Pasal 58 ayat 4 UU No. 6
tahun 2014).
Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang
wakil ketua, dan 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam
rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD
20
untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh
anggota termuda.
Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta
keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendapatkan biaya operasional
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes).
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD desa Maguwoharjo
mempunyai hak untuk mengajukan usul rancangan peraturan desa,
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih
dan dipilih serta mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja. Di samping mempunyai hak BDP Desa memiliki kewajiban
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI
tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang
berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menyerap,
menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok
dan atau golongan. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat
masyarakt Desa dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyaratan Desa.
21
Sebagai anggota BPD tentunya ada larangan-larangan yang
semestinya tidak dilanggar, yaitu sebagai berikut:
a. Anggota BPD dilarang merugikan kepentingan umum,
meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.
b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang,
barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
c. Menyalahgunakan wewenang.
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
f. Merangkap sebagai anggota DPR RI, DPRD RI, DPRD
Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
g. Sebagai pelaksana proyek Desa.
h. Menjadi pengurus partai politik dan atau
i. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.
Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa adalah
sebagai berikut:
a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa.
b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
22
c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah
guna mencapai mufakat.
d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
e. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling
sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota
BPD yang hadir.
f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD
dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah
yang dibuat oleh sekretaris BPD.
F. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkupnya meliputi Fungsi BPD :
1. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Dalam membahas dan menyepakati Raperdes
3. Memantau kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan
4. Menyelenggarakan musyawarah desa
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha
menekankan konstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian
kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.
Penelitian ini menekankan pada kualitas data dengan menjelaskan dan
23
menganalisis hubungan antara data dari berbagai literatur, fakta, dan teori
yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.
Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus.
Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu
orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa
tertentu. Batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat
berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran
tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan
latar atau konteks masing-masing dengan maksud untuk mernahami
berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.
Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus pada desa
Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pemilihan metode studi kasus dilakukan dengan tujuan agar
analisis dapat lebih spesifik sehingga menghasilkan sebuah kajian yang
lebih fokus dan mendalam.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini telah dilakukan di desa Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta..
3. Subyek Penelitian / Sumber Informasi
Subyek / sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak
yang dianggap memahami permasalahan penelitian, antara lain dalam ini
Kepala desa dan perangkat Desa,anggota BPD serta tokoh-tokoh
masyarakat.
24
4. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan beberapa
teknik, seperti: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa
hasil wawancara dengan masyarakat desa Maguwoharjo. Sedangkan data
sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berhubungan
dengan judul penelitian yang diteliti oleh penulis.
Salah satu prinsip yang diperhatikan dalam mengumpulkan bukti
studi kasus adalah penggunaan berbagai sumber data (Rachmat, 2007).
Multisumber bukti ini dapat diperoleh dari penggunaan berbagai instrumen
pengumpulan data. Setidaknya ada enam sumber bukti yang dapat
digunakan dalam menyelenggarakan studi kasus, yaitu dokumentasi, rekap
arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat
fisik.Sumber bukti yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh
peneliti dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan
melalui observasi dan wawancara.
1) Observasi
Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan
mengamati langsung di lapangan. Observasi dilakukan untuk
mendapatkan data empiris dari BPD desa Maguwoharjo Depok
25
Sleman. Observasi ini meliputi pencatatan secara sistematik
kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal
lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan.
2) Wawancara
Wawancara merupakan sebuah proses dan komunikasi dari
seorang peneliti kepada informan dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada
informan (Masri & Effendi, 1989). Wawancara secara mendalam
dilakukan untuk memperkuat penelitian sebagai data pendukung
serta memperoleh penjelasan mengenai beberapa hal atau kegiatan
apa saja yang dilakukan oleh BPD desa Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peneliti melakukan proses wawancara kepada tokoh
masyarakat dan Kepengurusan BPD desa Maguwoharjo,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sebelumnya
membuat pedoman wawancara supaya maksud tujuan penelitian
tercapai.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara
langsung oleh peneliti, namun telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh
pihak lain. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, undang-undang
dan artikel-artikel yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.
26
Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi
dan studi pustaka.
1) Dokumentasi
Dokumentasi dapat meliputi artikel, agenda kegiatan,
kliping, foto, serta laporan tertulis lainnya. Dokumentasi digunakan
sebagai bukti tambahan yang mendukung data-data yang berkaitan
dengan BPD Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Studi Pustaka
Studi pustaka meliputi sumber-sumber referensi yang dapat
digunakan sebagai tinjauan bagi penelitian untuk menganalisis
hasil penelitian. Selain itu dapat juga membandingkan dengan
kajian teoritis yang pernah ada sehingga peneliti dapat memberikan
penilaian terhadap obyek. Studi pustaka dapat dilakukan dengan
mempelajari dan membaca buku-buku, referensi dan undang-
undang yang sesuai dengan penelitian yang diteliti.
5. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, dengan
tahapan-tahapan (Sugiyono, 2013: 89-99) adalah sebagai berikut :
a. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data
berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data
27
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data
merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan
keleluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
b. Penyajian Data ( Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan
untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks
yang bersifat naratif.
c. Kesimpulan (Conclusion Drawing /verification)
Kesimpulan atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap
sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal
atau interaktif, hipotesis atau teori. Bila telah didukung oleh data-data
yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang bisa
dipertanggungjawabkan.
28
BAB II
PROFIL DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK SLEMAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. KEADAAN GEOGRAFIS
1. Letak dan Batas wilayah
Desa Maguwoharjo terletak di kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah sebelah utara Desa Maguwoharjo adalah Desa
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa
Banguntapan, Kecamatan Berbah. Batas sebelah timur adalah desa Purwomartani,
Kecamatan Kalasan. Sedangkan batas sebelah barat adalah Desa Condongcatur,
Kecamatan Depok.
Tabel 1.
Batas Wilayah
Batas wilayah Desa/kelurahan Kecamatan
Utara Wedomaratani Ngemplak
Selatan Banguntapan Berbah
Timur Purwomartani Kalasan
Barat Condongcatur Depok
Sumber data : Profil Desa Maguwoharjo
Orbitasi Desa maguwoharjo ke ibu kota kecamatan berjarak 6,00 km.
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 0,25 jam.
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan
non bermotor 1,50 jam. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota sejauh 15,00 km. Lama
jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 0,75 jam. Lama
jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non
bermotor 2,00 jam. Jarak ke ibu kota provinsi 10,00 Km. Lama jarak tempuh ke
29
ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor 0,50 jam. Lama jarak tempuh ke ibu
kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 1,25 jam.
Melihat jarak tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak administratif dapat
dijangkau,sehingga memudahkan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di
Desa Maguwoharjo.
Gambar 1.
Peta Administrasi Desa Maguwoharjo
sumber data: : https://www.google.co.id/search?q=desa+maguwoharjo&oq
2. Luas Wilayah
Menurut data monografi desa Maguwoharjo tahun 2015, luas wilayah ini
adalah sebesar 9.932,83,ha, yang terbagi menjadi 20 Pedukuhan, 69 RW, dan
184 RT sebagian besar wilayah Maguwoharjo merupakan Tanah
Kering,Tanah Sawah,Tanah perkebunan dan Tanah Fasilitas umum.Tanah
sawah yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk mencukupi kebutuhan
hidup dan bercocok tanam. Desa Maguwoharjo merupakan wilayah desa
perkotaan sehingga hanya sedikit memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan
untuk menjadi penghasilan bagi masyarakat dan lebih banyak digunakan
30
sebagai daerah pemukiman tetap warga. Adapun perincian wilayah desa
Maguwoharjo adalah sebagai berikut.
Tabel 2 Luas wilayah menurut penggunaan Tanah Desa Maguwoharjo
No Jenis penggunan Luas (Ha) Presentase
1. Tanah Sawah 292,36 29,44%
2. Tanah Kering 400,82 40,37%
3. Tanah Perkebunan 78,31 7,88%
4. Fasilitas Umum 221,34 22,29%
Jumlah 992,83 100%
sumber : Monografi Desa Maguwoharjo
Dari Tabel luas wilayah menurut penggunaan tanah di Desa
Maguwoharjo dapat dilihat didominasi oleh penggunaan Tanah kering dengan
total 40,37 persen, kemudian Tanah Sawah dengan 29,44 persen, Fasilitas
umum 22,29 persen kemudian Tanah Perkebunan sebesar 7,88 persen. Untuk
luas tanah kering terbagi juga atas tanah tegal/ladang sebesar 95,51 Ha.
Pemukiman 305,31 Ha. Dengan total luas keseluruhan tanah kering 400,82
Ha.Untuk luas tanah sawah terbagi lagi atas sawah irigasi teknis 42,56 Ha,
sawah irigasi ½ teknis 165,21 Ha. Sawah tadah hujan 30,70 ha. Dan sawah
pasang surut sebesar 53,89 Ha. Dengan total luas tanah sawah sebesar 292,36
Ha. Sedangkan untuk luas tanah perkebunan hanya terdiri dari tanah
perkebunan swasta dengan total luas 78,31 Ha.
31
3. Keadaan Iklim Tanah dan Air
Sedangkan untuk iklim Desa maguwoharjo memiliki curah hujan 2.500,00
mm dengan jumlah bulan hujan 6,00 bulan juga kelembaban 25,00 dengan suhu
rata-rata harian 32,00 ºC , serta ketinggian tempat dari permukaan laut sebesar
150,00 mdl. Untuk jenis dan kesuburan tanah sendiri adalah dengan warna tanah
sebagian besar berwarna hitam, dengan tekstur tanah pasiran, serta tingkat
kemiringan tanah sebesar 10,00 derajat. Topografi desa Maguwoharjo sendiri
adalah dataran rendah dengan luas 992,63 Ha. Memiliki aliran sungai dengan luas
6,40 Ha. Juga bantaran sungai seluas 3,00 Ha.
B. KEADAAN DEMOGRAFI
1. Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin
Menurut data Monografi desa maguwoharjo tahun 2015,Jumlah penduduk
Desa Maguwoharjo adalah 33.952 jiwa,terdiri dari 11.133 kepala keluarga,dengan
kepadatan penduduk 3.419,72 per KM. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3
Jumlah penduduk Desa Maguwoharjo menurut jenis kelamin
No Penduduk Jumlah Persentase
1. Laki-laki 17.156 50.53%
2. Perempuan 16.796 49.47%
Jumlah 33.952 100%
Sumber data monografi desa maguwoharjo
Dari tabel diatas jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat
bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dengan jumlah 17.156 atau 50.53% jiwa
32
sedangkan Jumlah perempuan lebih sedikit dengan 16.796 atau 49,47% jiwa. Jadi
dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki diDesa Maguwoharjo lebih banyak
atau dominan dari jumlah perempuan.
2. Komposisi Penduduk Menurut Usia
Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Maguwoharjo menurut Usia ( Data Tahun 2015 )
No Golongan Umur Jumlah Persentase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0-12 Bulan
1-5 Tahun
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66 <
163
2.483
2.581
2.430
2.434
2.328
2.440
3.289
2.943
2.514
2.565
2.297
1.920
1.304
2.261
0,50%
7,31%
7,60%
7,16%
7,17%
6,85%
7,20%
9,70%
8,66%
7,40%
7,55%
6,76%
5,65%
3,84%
6,65%
Jumlah 33.952 100%
33
Dari tabel diatas bisa ditinjau dari usia produktif dan usia non produktif, maka
keadaan penduduk Desa Maguwoharjo adalah sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk yang belum produktif adalah 0-15 tahun jumlah jiwa 7.494
jiwa.
- Masyarakat yang masih dibawah umur, dalam masa perkembangan
maupun masa-masa pendidikan.
b. Jumlah penduduk yang usianya produktif 16-65 tahun jumlahnya adalah
24.034 jiwa.
- Masyarakat yang masa pertumbuhan dan berkemampuan bisa bekerja dan
mencari usaha demi kehidupan sehari-hari
c. Jumlah penduduk yang tidak produktif yakni 65 tahun ke atas berjumlah
2.261jiwa
- Masyarakat yang sudah lanjut usia, atau yang tidak bisa bekerja untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari
3. Jumlah Penduduk menurut Agama
Salah satu bentuk kebutuhan religius manusia yang selalu dibutuhkan
adalah agama. Komposisi penduduk Desa Maguwoharjo berdasarkan pemeluk
agama dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :
34
Tabel 5
Jumlah penduduk Menurut Agama/Aliran kepercayaan
No Agama Jumlah Presentase
1
2
3
4
5
6
7
Islam
Kristen
Katholik
Hindu
Budha
Konghucu
Kepercayaan kepada Tuhan
YME
30.221
1.474
2.096
97
45
18
1
89.01%
4,34%
6,17%
0,28%
0,13%
0,05%
0,02%
33.952 100%
Sumber data monografi Desa Maguwoharjo
Agama sangat berperan dalam kehidupan manusia, dengan agama akan
membentuk budipekerti yang baik, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap
lingkungan, sebab mereka beranggapan bahwa hidup rukun dan damai merupakan
bagian dari iman. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas Agama
yang dianut oleh masyrakat diDesa Maguwoharjo adalah mayoritas beragama
Islam dengan jumlah mencapai 89,01 persen. Diikuti oleh Agama Katolik 6,17%,
Kristen 4,34%,Hindu 0,28%,Budha 0,13 Persen,Konghucu 0,05% dan
Kepercayaan kepada Tuhan YME sebesar 0,02%
35
C. KEADAAN EKONOMI
1. Mata pencaharian Penduduk
Mata pencarian penduduk sangat menentukan kondisi atau keadaan ekonomi
suatu desa. Oleh karena itu penting untuk dibahas, maka mata pencarian Desa
Maguwoharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6
Mata pecaharian Penduduk
No Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Petani
Buruh tani
Buruh Migran
Pegawai Negeri Sipil
Pedagang Barang Kelontong
Peternak
Nelayan
Montir
Dokter swasta
Perawat swasta
Bidan Swasta
TNI
POLRI
Guru Swasta
Dosen Swasta
Seniman/Artis
Tukang Kayu
Tukang Batu
Pembantu Rumah Tangga
Pengacara
Notaris
Arsitektur/Desainer
Karyawan perusahaan swasta
Karyawan BUMN
Wiraswasta
Konsultan manajemen& taknis
Tidak mempunyai pekerjaan tetap
Belum Bekerja
250
221
9
631
67
7
3
28
34
2
0
204
177
95
110
13
19
79
2
4
2
13
3.812
175
1.911
2
201
3.226
134
148
2
438
144
0
0
0
50
19
14
11
17
216
70
1
0
0
24
1
8
4
1.877
61
1.007
6
102
3.169
384
369
11
1.069
211
7
3
28
84
21
14
215
194
311
180
14
19
79
26
5
10
17
5.689
236
2.918
8
303
6.395
36
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Pelajar
Ibu Rumah Tangga
Purnawirawan/pensiunan
Perangkat desa
Buruh harian Lepas
Pemilik Usaha Jasa Transportasi
Kontraktor
Pemilik Usaha Hiburan
Pemilik usaha warung makan
Jasa pengobatan Altenatif
Sopir
Pengrajin industri rumah tangga
Tukang Jahit
Tukang rias
Juru masak
Karyawan Honorer
Pialang
Psikiater/psikolog
Wartawan
Tukang Cukur
Tukang Las
Tukang listrik
Pemuka Agama
Apoteker
Pilot
Pelaut
Peneliti
Akuntan
3.526
10
713
33
1.170
13
24
1
119
1
86
10
9
2
4
50
1
0
6
2
7
13
19
0
3
7
8
1
3.129
5.380
169
3
287
3
0
1
161
1
0
5
38
7
2
35
0
4
3
1
0
0
0
12
0
0
6
1
6.655
5.390
882
36
1.457
16
24
2
280
2
86
15
47
9
6
85
1
4
9
3
7
13
19
12
3
7
14
2
Jumlah 33.952 33.952
Sumber monografi Desa Maguwoharjo
Berdasarkan sumber data diatas dapat dianalisis, mata pencarian
masyarakat desa Maguwoharjo, mayoritas adalah karyawan perusahaan swasta
yang berjumlahn 5.689 kemudian diikuti oleh yang bekerja diwiraswata 2.918.
Buruh harian lepas sejumlah 1.457 kemudian diikuti oleh Pegawai negeri sipil
yang berjumlah 1069 ,Sedangkan sisanya adalah macam-macam profesi yang
37
menunjukan berbagai bidang yang menjadi mata pencaharian penduduk di desa
Maguwoharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencapai 56 jenis mata
pencaharian penduduk di Desa ini
2. Sarana Perekonomian
Bidang ekonomi dengan segala sarana prasarana pendukung didalamnya
merupakan salah satu bagian penting yang diperlukan dalam rangka melancarkan
roda pembangunan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu daerah.
Di Desa Maguwoharjo terdapat sarana perekonomian masyarakat yang dapat kita
lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 7.
Lembaga ekonomi masyarakat
1.Lembaga Ekonomi,Dan unit
usaha Desa
Jumlah/Unit Jumlah
kegiatan
Jumlah
Pengurus dan
Anggota
Koperasi simpan pinjam 9 2 365
Kelompok simpan pinjam 12 2 2412
Bumdes 1 1 5
Jumlah 31 5 2.777
2.Jasa lembaga keuangan Jumlah/unit Jumlah
kegiatan
Jumlah pengurus
dan anggota
Jasa Asuransi 8 1 24
Lembaga keuangan non bank 10 1 10
Bank Perkreditan Rakyat 5 1 15
Pegadaian 1 1 5
Bank pemerintah 7 1 35
38
Jumlah 96 89
3.Industri Kecil dan Menengah Jumlah/unit Jumlah
kegiatan
Tenaga Kerja
Industri Makanan 37 37 37
Industri material bahan bangunan 5 1 14
Industry kerajinan 14 1 60
Rumah makan dan restoran 40 1 150
Jumlah 96 40 261
4.Usaha Jasa Pengangkutan Jumlah
pemilik
Kapasitas Tenaga Kerja
Jumlah Pemilik angkutan desa/kota 18 orang 400 40
Angkutan antar kota/Provinsi 2 orang 220 16
Jumlah 20 620 56
5.Usaha Jasa dan Perdagangan Jumlah Jenis
Produk
Tenaga kerja yg
terserap
Pasar Hasil bumi/ Tradisional/Harian 2 unit 2 jenis 323 orang
Pasar kaget/Pasar khusus ternak dll 2 unit - 25 orang
Usaha Toko/Kios 275 unit - 275 orang
Swalayan 17 unit - 313 orang
Warung serba ada 3 unit - 24 orang
Toko Klontong 189 unit - 189 orang
Usaha Perikanan 5 unit - 18 orang
Usaha Perkebunan 5 unit - 6 orang
Usaha Minuman kemasan dll 3 unit - 19 orang
Industri caroseri/cat mobil 15 unit - 90 orang
Penitipan kendaraan bermotor 5 unit 1 jenis 30 orang
39
Jumlah 521 1.312 orang
6. Usaha Jasa Hiburan Jumlah Jenis
Usaha
Tenaga kerja
yang terserap
Group Lawak 1 unit 1 6 orang
Group Musik/Band 7 unit 1 35 orang
Group Vocal/Paduan Suara 23 unit 1 120 orang
Jumlah 31 3 161 orang
7. Usaha jasa Gas,Listrik,BBM
dan Air
Jumlah Jenis
Usaha
Tenaga kerja
yang terserap
Usaha penyewaan Tenaga Listrik 1 unit 1 jenis 37 orang
SPBU 2 unit 1 jenis 10 orang
Pangkalan Minyak Tanah 1 unit 1 jenis 5 orang
Pengecer gas dan bahan bakar
minyak
123 unit 1 jenis 123 orang
Usaha air minum kemasan/isi ulang 3 unit 1 jenis 12 orang
Jumlah 130 187 orang
8. Usaha Jasa Ketrampilan Jumlah Jenis Tenaga kerja
yang terserap
Tukang Kayu 3 1 16 orang
Tukang Batu 18 1 54 orang
Tukang Jahit/bordir 10 1 30 orang
Tukang servis elektronik 13 1 47 orang
Tukang Pijat/urut/pengobatan 10 1 20 orang
Jumlah 54 147 orang
9.Usaha Jasa Hukum dan
Konsultasi
Jumlah Jenis Tenaga kerja
yang terserap
40
Notaris 7 1 10 orang
Pengacara/Advokat 3 1 3 orang
Pejabat pembuat akta tanah 7 1 7 orang
Jumlah 17 20
10. Usaha Jasa Penginapan Jumlah Jenis Tenaga kerja
yang terserap
Losmen 4 unit 1 8 orang
Persewaan Kamar 24 unit 1 24 orang
Jumlah 28 unit 32 orang
Sumber monografi Desa Maguwoharjo
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada ada berbagai macam sarana
ekonomi dan usaha yang ada di Desa Maguwoharjo. Mulai dari Pasar
Tradisional,Bumdes,kelompok simpan pinjam,Pertokoan,toko klontong,Industri
kecil dan menengah serta unit usaha jasa,dan sektor-sektor usaha lainnya.
Lembaga ekonomi inilah yang selama ini menjadi pendukung gerak
perekonomian masyarakat setempat, serta serapaan tenaga kerjanya. Seperti
1.Lembaga Ekonomi dan Unit usaha desa. 2. Jasa Lembaga Keuangan. 3. Industri
kecil dan menengah. 4. Usaha jasa pengangkutan. 5.Usaha jasa dan perdagangan
6. Usaha jasa hiburan. 7. Usaha jasa gas,listrik,BBM dan Air. 8. Usaha Jasa
Ketrampilan. 9. Usaha Jasa Hukum dan Konsultasi. 10. Usaha Jasa Penginapan.
Dapat disimpulkan bahwa ada banyak dan beragam lembaga ekonomi dan usaha
yang ada di Desa Maguwoharjo. Sektor usaha inipun banyak menyerap tenaga
kerja yang mencapai ribuan orang, Sehingga mempercepat perputaran roda
ekonomi dan barang masyarakat yang ada di Desa maguwoharjo. Yang
41
menimbulkan dampak ekonimi bagi kesejahteraan masyarakat di Desa
Maguwoharjo,Depok,Sleman,Daerah istimewa Yogyakarta.
3. Pertanian
Sebagai Negara Agraris,sektor pertanian tidak lepas menjadi bagian dari
masyarakat Indonesia termasuk juga pada masyarakat desa
Maguwoharjo,Depok,Sleman,Yogyakarta. Luas penggunaan tanah sawah terbagi
atas sawah irigasi teknis 42,56 Ha, Sawah irigasi ½ teknis 165,21 Ha. Sawah
tadah hujan 30,70 ha. Dan sawah pasang surut sebesar 53,89 Ha. Dengan total
luas tanah sawah sebesar 292,36 Ha.
Potensi pertanian dari pemilikan lahan pertanian tanaman pangan adalah
berjumlah 2.030 keluarga dengan memiliki lahan kurang dari 10 Ha. Dan tanaman
pangan yang menjadi komoditas adalah Jagung, Ubi jalar, Cabe, Tomat,
Mentimun, Kacang, Terong, Bayam, Kacang Tanah, Kacang Panjang, Padi sawah
dan Ubi Kayu .
4. Perkebunan
Sektor perkebunan juga dimanfaatkan masyarakat Desa Maguwoharjo
untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menopang prekonomian mereka. Untuk
kepemilikan lahan tanaman buah-buahan dimiliki oleh 270 keluarga yang
memiliki tanah kurang dari 10 Ha. Dengan jumlah total keluarga perkebunan 270
keluarga. Untuk jenis buah-buahan yang dibudidayakan adalah Jeruk, Alpokat,
Mangga, Rambutan, Pepaya, Pisang, Jambu air, Nangka, Sirsak, Melinjo.
Sedangkan untuk pemasaran tanaman pangan dan tanaman buah-buahan dijual
melalui Pasar, Koperasi Unit Desa/ KUD, melalui tengkulak, melalui pengecer
42
serta dijual melaui lumbung desa. Kepemilikan lahan perkebunan jumlah keluarga
yang memilikinya sejumlah 132 keluarga,yang memiliki kurang dari 5 Ha. Total
luas perkebunan adalah 78,31 Ha. Hasil komoditas perkebunan adalah Kelapa,
yang dijual melalui, Koperasi Unit Desa/KUD, Tengkulak, dan dijual ke lumbung
Desa.
5. Peternakan
Selain usaha yang bergerak disektor pertanian, masyarakat Desa
Maguwoharjo juga mempunyai usaha dibidang peternakan sebagai usaha pokok
dan sampingan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan maupun
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Adapun jenis-jenis peternakan yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa
Maguwoharjo adalah,Sapi, kambing, ayam potong, ayam kampung, ikan dan
bebek. Pemasaran hasil peternakan bisa dijual secara langsung kepada
konsumen,melalui pasar desa,serta melalui KUD. Terkadang hewan peliharaan
dijual juga kepada pembeli maupun dikonsumsi sendiri, biasanya ternak akan
sangat laku bila ada acara-acara besar dan juga acara khusus.
6. Perikanan
Pada sektor perikanan masyarakat Desa Maguwoharjo juga memanfaatkannya
sebagai usaha pokok dan sampingan. Sarana yang digunakan untuk
membudidayakan perikanan adalah menggunakan empang/kolam. Jenis ikan yang
di produksi adalah, Bawal, Nila, Lele, dan Gurame. Sedangkan untuk
pemasarannya adalah bisa dijual secara langsung kepada konsumen, dijual
kepasar, ataupun melalui KUD.
43
D. KEADAAN SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK
1. Lembaga Adat
Lembaga Adat adalah lembaga masyarakat yang di bentuk untuk membantu
Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan,
dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
Lembaga Adat di Desa Maguwoharjo memiliki beberapa lembaga, diantaranya
ada keberadaan lembaga adat, simbol adat, dan jenis kegiatan adat. Jenis kegiatan
adat memiliki beberapa upacara, yaitu upacara adat perkawinan, upacara adat
kematian, upacara adat kelahiran, dan upacara adat dalam pembangunan rumah.
Dan beberapa upacara adat ini yang masih berlangsung diantara masyarakat desa
Maguwoharjo,Depok,Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarata.
2. Pendidikan
Pendidikan merupakan tolak ukur terhadap perkembangan pembangunan
masyarakat desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pada
prilaku kehidupan penduduk, dan sekaligus merupakan akses peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat atau
penduduknya akan mempengaruhi tingkat pembangunan yang ada didesa tersebut.
Untuk tingkat pendidikan didesa Maguwoharjo dapat kita lihat pada tabel
dibawah ini sebagai berikut :
44
Tabel 8.
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Usia3-6 tahun yg blm masuk TK
Usia 7-18 tahun yg sedang
sekolah
Tamat SD/sederajat
Tamat SLTP/sederajat
Tamat SLTA/sederajat
Tamat D-2/sederajat
Tamat D-3/sederajat
Tamat S-1/sederajat
Tamat S-2/sederajat
Tamat S-3/Sederajat
2.030
2.389
3.473
3.729
11.416
328
1.373
4.126
548
72
6,90%
8,12%
11,77%
12,66%
38,71%
1,11%
4,65%
13,99%
1,85%
0,24 %
Jumlah Total 29.484 100%
Sumber monografi Desa Maguwoharjo
Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK 2.030 jiwa 6,90%
Masyarakat yang di kategorikan belum menempuh pendidikan sama
sekali.
2. Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah 2.389 jiwa 8,12%
Masyarakat yang sedang menempuh pendidikan aktif dibangku sekolah.
3. Tamat SD/Sederajat 3.473 jiwa 11,77 %
Masyarakat yang kemampuannya hanya sebatas di SD, atau kekurangan
biaya untuk melanjutkan ketingkat SMP.
4. Tamat SLTP 3.729 jiwa 12,66%
45
Masyarakat yang hanya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak
melanjutkan pendidikan di SLTA bukan berarti masyarakat tidak bisa bekeja.
5. Tamat SLTA 11.416 jiwa 38,71%
Masyarakat yang hanya sudah sampai lulusan Sekolah Menengah
Atas,dimana masyarakat tersebut mampu bekerja dan mencari pekerjaan untu
kehidupannya kedepan.
6. Tamat D-2 328 jiwa 7,91%
Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan sampai pada tingkat
Diploma 2 dan mempunyai keahlian dalam mencari pekerjaan
7. Tamat D-3 1.373 jiwa 4,65 %
Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan sampai pada tingkat
Diploma 3 dan sudah mempunyai skil keahlian dalam pekerjaan
8. Tamat S-1 4.126 jiwa 13,99%
Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan sampai pada tingkat
Sarjana,masyarakat ini sudah diketegorikan berpendidikan tinggi,
9. Tamat S-2 548 jiwa, 1,85%
Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan Magister,biasanya
sudah mempunyai pekerjaan tetap.
10. Tamat S-3 72 jiwa 0,24 %
Masyarakat ini adalah yang sudah selesai menempuh tingkat pendidikan
paling tertinggi,yaitu Doctoral, masyarakat ini biasanya adalah para
Pemikir,para Ahli dan Akademisi. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan dan
keahlian mreka.
46
3. Partisipasi Politik
Tingkat partisipasi politik juga menunjukan bagaimana kesadaran masyarakat
disebuah desa terhadap proses politik yang ada. Semakin tinggi partisipasi politik
disebuah daerah semakin tinggi juga. Untuk melihat partisipasi politik di Desa
Maguwoharjo dapat kita lihat pada tabel berikut ini
Tabel 9.
Partisipasi Politik
1.Jumlah partai politik Jumlah
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih 18.571 jiwa
Jumlah pemilih yg menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif lalu 17.928 jiwa
Jumlah perempuan dari penduduk desa yang aktif dipartai politik 55 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa 26 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah Desa 1 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari Desa 105 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam pemilu legislatif lalu 23 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan
Presiden dan wakil Presiden lalu
17.928 pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah Jumlah
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 18.455 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati 17.722 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur 18.023 pemilih
Sumber monografi Desa Maguwoharjo
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada
pemilu dari jumlah jiwa yang mempunyai hak pilih pada pemilu pemilihan
Legislatif,pemilu pemilihan Presiden, pemilu pemilihan Bupati hanya kurang dari
1.000 masyarakat dari lebih 18.000 lebih masyarakat yang mempunyai hak pilih
dan tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat
47
Maguwoharjo dalam hal terlibat menjadi pengurus partai di tingkat Desa dan juga
yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif menunjukkan bahwa kesadaran
politik masyarakat di Desa Maguharjo sangat tinggi. Artinya dapat disimpulkan
bahwa Partisipasi dan Pendidikan politik yang ada sangat baik di Desa
Maguwoharjo ini.
E. SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan prasarana Pemerintah Desa
Tabel 10.
Prasarana dan sarana Pemerintahan Desa
No Uraian Jumlah Kondisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Gedung kantor
Ruangan kerja
Balai Desa
Listrik
Air bersih
Telepon
Mesin tik
Meja
Kursi
Almari arsip
Komputer
Mesin fax
Kendaraan Dinas
Ruang BPD
1
8
1
Ada
Ada
Ada
3 Buah
58 Buah
269 Buah
15 Buah
10 unit
1 Unit
3 unit
1 ruangan
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sumber monografi Desa Maguwoharjo
48
Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa sarana dan prasarana yang ada diKantor
Desa Maguwoharjo dapat disimpulkan telah sangat memadai. Oleh karena itu hal
ini diharapkan bisa memberikan dampak pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Prasarana Dan Sarana Pendidikan
Prasarana pendidikan merupakan sarana yang dapat menunjang dalam
rangka untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan,
sarana yang ada di Desa Maguwoharjo yakni Prasarana dan Sarana Pendidikan
Formal Terdiri dari Gedung SMA/sederajat milik sendiri 6 buah. Gedung
SMP/sederajat milik sendiri 5 buah. Gedung SD/sedarajat milik sendiri 14 buah.
Gedung TK milik sendiri 5 buah. Gedung tempat bermain anak milik sendiri 2
buah. Perpustakaan Desa/kelurahan milik sendiri 1 buah. Sedangkan utuk
pendidikan formal Keagamaan terdapat Pondok pesantren berjumlah 5 buah oleh
kepemilikan swasta. Melihat data tersbut dapat disumpulkan jika Desa
Maguwoharjo memiliki sarana pendidikan yang menunjang.
3. Sarana Peribadatan
Kita tentu tahu bahwa sarana peribadatan sangat diperlukan dalam
meningkatkan keimanan kepada Sang Pencipta, ini juga dijelaskan dalam
pembukaan UUD Tahun 1945 pasal 29 yang mengatakan bahwa masyarakat dapat
memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitupun masyarakat
di Desa Maguwoharjo yang tidak lupa untuk melaksankan ibadahnya menurut
agama dan menurut kepercayaannya. Adapun jumlah sarana peribadatan di
49
Maguwoharjo adalah terdapat Masjid 50 buah, langgar/surau/mushola berjumlah
59 buah. Gereja Kristen Protestan berjumlah 6 buah,Gereja Katolik berjumlah 1
buah.
4. Prasarana Energi dan Penerangan
Listrik merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang sangat
penting, karena sarana energy ini juga sangat berdampak secara langsung terhadap
kelayakan hidup dan penunjang ekonomi masyarakat. Untuk masyarakat Desa
Maguwoharjo sendiri sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya.
Adapun sarana dan prasarana Energi dan penerangan sendiri ketahui bahwa
seluruh penduduk Desa Maguwoharjo sudah dapat menikmati serta terjangkau oleh
sumber listrik Negara atau PLN yang dapat digunakan baik siang maupun
penerangan pada malam hari tanpa putus. Hal ini dikarenakan letak dan posisi dari
Desa Maguwoharjo sendiri berada didaerah perkotaan dan tidak jauh dari pusat
kota Yogyakarta.
5. Prasarana Olah Raga
Olah raga merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam
menjaga kesehatan, oleh karena itu sarana dan prasarana olah raga sudah menjadi
kebutuhan yang wajib ada diDesa. Karna selain menjaga kesehatan tubuh juga
menjaga kebugaran,sehingga banyak hal-hal yang negatif bisa dihindari dengan
adanya ruang dan sarana dalam berolah raga terutama menghindari pergaulan-
pergaulan pemuda yang mengarah kearah yang negative. Untuk sarana dan
50
prasarana yang ada di desa maguwoharjo sendiri dapat kita lihat pada tabel
berikut :
Tabel 11.
Prasarana Olah Raga di desa Maguwoharjo
No Jenis prasarana Jumlah kondisi
1
2
3
4
5
6
7
Stadion
Lapangan sepak bola
Meja pingpong
Lapangan tenis
Lapangan voli
Lapangan basket
Pusat kebugaran
1 buah
3 buah
31 buah
3 buah
23 buah
2 buah
5 buah
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sumber monografi desa maguwoharjo
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada banyak prasarana olah raga
yang ada di desa Maguwoharjo,Mulai dari stadion yang bisa di gunakan berbagai
fungsi baik untuk main bola,joging ataupun lari, Lapangan sepak bola yang
berjumlah 3 lapangan, meja Ping-pong yang berjumlah 31 meja, lapangan tenis 3
buah lapangan, serta lapangan volly, lapangan basket juga pusat kebugaran yang
berada di daerah Desa Maguwoharjo, Hal ini tentu membuat masyarakat yang ada
di Desa Maguwoharjo mempunyai banyak pilihan dalam berolah raga. Serta
membuka ruang interaksi social yang tinggi pula diantara masyarakat. Dapat
disimpulkan bahwa prasarana olah raga yang berada di Desa maguwoharjo sudah
baik.
51
6. Prasarana dan Sarana kesehatan
Tabel 12.
Prasarana dan sarana kesehatan
No Prasarana kesehatan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rumah sakit umum
Puskesmas
Puskesmas pembantu
Poliklinik/balai pengobatan
Apotek
Posyandu
Toko Obat
Kantor praktek Dokter
Rumah bersalin
Balai kesehatan ibu dan anak
3
1
1
8
8
20
2
18
1
1
Sarana Kesehatan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jumlah dokter umum
Jumlah dokter gigi
Jumlah dokter spesialis lainnya
Jumlah paramedis
Jumlah dukun bersalin terlatih
Bidan
Perawat
Dukun pengobatan alternatif
Jumlah dokter praktek
Laboratorium kesehatan
10 orang
5 orang
6 orang
30 orang
4 orang
10 orang
20 orang
5 orang
21 orang
1 orang
Sumber monografi Desa Maguwoharjo
52
Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada banyak Prasarana dan sarana
yang tersedia di desa maguwoharjo. Kondisi ini sesuai dengan kondisi dilapangan
yang ditemukan oleh peneliti. Prasarana yang ada ini telah memadai dan bisa
melayani kebutuhan masyarakat desa terhadap pelayana kesehatan yang baik
dalam kehidupan sehari-hari.
7. Prasarana Air bersih dan Sanitasi
Tabel 13.
Prasarana air bersih dan Sanitasi desa Maguwoharjo
1. Prasarana Air bersih Jumlah
Jumlah sumur pompa
Jumlah sumur gali
Jumlah mata air
Jumlah bangunan pengolahan air bersih/minum
35 unit
8.810 unit
4 unit
1 unit
2. Sanitasi Jumlah
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah
Sumur resapan air rumah tangga
Jumlah MCK umum
Pemilik jumlah jamban keluarga
1 unit
9.652 Unit
3 unit
9.256 KK
Sumber monografi Desa Maguwoharjo
Kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap air sangatlah besar. Karna air
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pula Sanitasi yang
menunjang kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Pada Tabel
diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang ada di Desa Maguwoharjo sangat
menggantungkan keberadaan sumber air mereka dalam memenuhi kebutuhan
hidup mereka melalui sumber air dari Sumur gali. Hal ini terlihat dengan
banyaknya mencapai 8.810 unit sumur gali yang ada kemudian diikuti oleh sumur
53
pompa yang hanya berjumlah 35 unit. Hal ini dapat disimpulkan kebutuhan
masyarakat terhadap air dapat tercukupi. Sedangkan untuk Sanitasi terlihat bahwa
hampir seluruh Kepala keluarga yang ada telah mimiliki jamban keluarga masing-
masing,yang mencapai 9.256 Kepala Keluarga. Dan juga di dukung dengan sumur
resapan keluarga yang mencapai 9.652 unit untuk menjaga pasokan air bagi
masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa masalah sanitasi diDesa Maguwoharjo telah
dikategorikan baik dan terurus.
8. Prasarana Hiburan dan Pariwisata
Tabel 14
Prasarana Hiburan dan pariwisata
No Jenis Prasarana Jumlah
1
2
3
4
Hotel
Museum
Restoran
Waterpark Jogja Bay
7 unit
1 unit
5 unit
1unit
Sumber data monografi Desa Maguwoharjo
Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa desa maguwoharjo juga
memiliki tempat hiburan yang sangat berguna bagi pilihan berlibur masyarakat di
Desa. Selain itu hal ini juga tentunya berdampak terhadap pajak pendapatan desa,
peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, penyerapan tenaga kerja serta
meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.
9. Prasarana dan Sarana Kebersihan
Tabel 15
Prasarana dan Sarana kebersihan Desa Maguwoharjo
No. Keterangan Jumlah/keterangan
1.
2.
3.
Tempat pembuangan sementara
Jumlah gerobak sampah
Jumlah tong sampah
2 lokasi
48 unit
650 unit
54
4. 5.
6.
Jumlah truck pengangkut sampah Jumlah satgas kebersihan
Pengelolaan Sampah lingkungan/RT
2 unit 20 kelompok
Secara swadaya
Untuk mengatasi masalah limbah rumah tangga di desa maguwoharjo juga
terdapat tempat-tempat pembuangan sampah sementara di 2 lokasi, diikuti oleh
gerobak sampah yang berjumlah 48 unit, tong sampah yang berjumlah 650 unit,
disertai truck pengangkut sampah sebanyak 2 unit dengan satgas kebersihan 20
kelompok. Sedangkan pengelolaan sampah lingkungan/RT dikelola oleh
masyrakat secara swadaya tergantung kebijakan masing-masing RT.
F. KEADAAN PEMERINTAH DESA MAGUWOHARJO
1. Struktur Organisasi Pemerintah desa Maguwoharjo
Desa sebagai satu kesatuan hukum berhak mengatur dan mengurus
kepentingan daerahnya sendiri, dalam hal ini desa berhak mempunyai pemerintahan
sendri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendri dalam hal ini adalah
pemerintahan desa Maguwoharjo.
Suatu desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh
penduduk desa dan ditetapkan oleh BPD disahkan oleh Bupati.Dalam menjalankan
tugasnya Kepala Desa dibantu oleh sekretaris dan kepala Urusan,kepala Seksi
disesuikan dengan tugas dan fungsi masing-masing.
55
Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Maguwoharjo adalah terdiri
dari Pemerintah Desa dan perangkat. Seperti yang disajikan dalam struktur organisasi
pemerintah Desa Maguwoharjo sebagai berikut:
Gambar.2
Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintahan
Desa Maguwoharjo periode tahun 2014-2019.
Pemerintah desa Maguwoharjo terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin
oleh satu kepala desa yaitu H. Imindi Kasmiyanta, S.Pd., dibantu oleh satu orang
sekretaris desa yang bernama Heri Santoso, dengan 3 orang kepala urusan dan
dibantu 4 orang staff,serta terdiri dari 3 kepala seksi juga dibantu 4 orang staff.
Terdiri dari Urusan TU dan umum yang bernama Lilik Nuryahya, S.IP., Staff
umum yang bernama Ardi Fadilah, A.M.d., Sukisno, SH, dan Slaga Sriyana.
Urusan keuangan yang bernama Nurbiantara , SE, dan staf keuangan yang
bernama Sigit Supriyanto, Urusan perencanaan yang bernama H. Muh. Fauzi,
56
S.H.I dan orang staf yaitu seksi pemerintahan bernama Edi Suwandono, Staff
pemerintahan yang bernama Danang Wahyu, Seksi kesejahteraan yang bernama
Bims Injan P, A.Md., Staff kesejahteraan yang bernama Sri Hartini, seksi
pelayanan bernama M. Zabidi dibantu oleh staff pelayanan yang bernama Iwan
Widi P dan staff pelayanan yang bernama Suhardi, S.T.serta dibantu oleh 20
kepala dusun atau pedukuhan.
Keduapuluh kepala dusun di desa Maguwoharjo tersebut adalah yang terdiri
dari (1) Dukuh kembang yang bernama Suherni Eka Wati, (2) Dukuh Karang
Ploso yang bernama Purwanto, (3) Dukuh Sambilegi Kidul yang bernama Febri
Supriyanto, (4) Dukuh Sambilegi Lor yang bernama Supalar, (5) Dukuh Ringin
Sari yang bernama Mujiyana, BA, (6) Dukuh Meguwo bernama Sri Harni, (7)
Dukuh Setan bernama Maryanto, (8) Dukuh Sembego yang bernama Sri Harni,
(9) Dukuh Banjeng yang bernama Ikhwan M. Fauzi, (10) Dukuh Tajem yang
bernama Suharjono, (11) Dukuh Kalongan yang bernama Kismiyadi, (12) Dukuh
Nayan yang bernama Wahadi Basuki, (13) Dukuh Corongan yang bernama
Sumaryanto, (14) Dukuh Demangan yang bernama Supomo, (15) Dukuh
Nanggulan yang bernama Sasmita, (16) Dukuh Pugeran yang bernama Supriyana,
(17) Dukuh Sanggrahan yang bernama Hoho, (18) Dukuh Jenengan yang bernama
M. Jamadi, SIP, (19) Dukuh Krodan yang bernama Sunaryo, SE, dan (20) Dukuh
Denokan yang bernama Wiji Samsidi, SIP.
57
2. Kondisi Personalia Pemerintah Desa Maguwoharjo
Dari susunan organisasi seperti diatas struktur organisasi telah terisi semua sesuai
bidang dan di bantu oleh beberapa staf, dan dapat dilihat sebagai berikut :
a. Kepala Desa : 1 orang
b. Sekertaris Desa : 1 orang
c. Kepala Urusan : 3 orang
d. Kepala Seksi : 3 orang
e. Staff : 8 orang
f. Kepala Pedukuhan : 20 orang
Dari data di tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah desa
Maguwoharjo telah lengkap secara administrarif dan tidak ada satupun posisi yang
kosong,hal ini tentu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.