Implementasi PP No. 31 Tahun 2013 Guna Pemberian Izin Keimigrasian kepada TKA dan pelaksanaan Implementasi
Aplikasi Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Pemohonan Fasilitas Keimigrasian
9 Oktober 2013 Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
1
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ADALAH
KEBIJAKAN SELEKTIF (SELECTIVE POLICE) DENGAN MENJUNJUNG
TINGGI HAK ASASI MANUSIA : BAHWA BERDASARKAN KEBIJAKAN
DIMAKSUD SERTA DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN
NASIONAL HANYA ORANG ASING YANG MEMBERIKAN MANFAAT, SERTA
TIDAK MEMBAHAYAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
DIPERBOLEHKAN MASUK DAN BERADA DI WILAYAH INDONESIA,
TENTUNYA DENGAN KEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI DAN
MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI BAGIAN
KEHIDUPAN UNIVERSAL.
2
Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yangberwenang di Perwakilan RI
atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi
Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk
pemberian Izin Tinggal
(UU No.6/2011 Pasal 1 butir 18)
(PP No.31/2013 Pasal 1 butir 17)
Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat
Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia.
(UU No.6/2011 Pasal 1 butir 21)
(PP No.31/2013 Pasal 1 butir 18)
Izin Tinggal Tetap adalah Izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat
tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
(UU No.6/2011 Pasal 1 butir 23)
(PP No. 31/2013 Pasal 1 butir 19)
Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan
orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
(UU No.6/2011 Pasal 1 butir 26)
(PP No.31/2013 Pasal 1 butir 20)
Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan orang yang terorganisasi, baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
(UU No.6/2011 Pasal 1 butir 25)
(PP No.31/2013 Pasal 1 butir 21)
PENGERTIAN UMUM
a. Visa Diplomatik; b. Visa Dinas.
Kementerian Luar Negeri
VISA
a. Visa Kunjungan; b. Visa Tinggal Terbatas (Vitas) Direktorat Jenderal Imigrasi
Klasifikasi Visa
(Pasal 34 UU No. 6 / 2011 dan Pasal 74 PP No. 31/2013)
Dalam rangka bekerja
Tidak Dalam rangka bekerja
a. Melakukan PMA b. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah c. Mengikuti pendidikan d. Repatriasi e. Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara f. Penyatuan keluarga yang meliputi :
1. OA menggabungkan diri dengan suami/isteri WNI 2. OA menggabungkan diri dengan suami/isteri pemegang ITAS/ITAP 3. Anak hasil perkawinan sah antara Orang Asing dan WNI 4. Anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin 5. OA yang kawin secara sah dengan WNI 6. OA yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang ITAS / ITAP
4
TEMPAT PERMINTAAN VISA
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Diajukan oleh orang asing yang bersangkutan
Direktorat Jenderal Imigrasi Diajukan oleh sponsornya di Indonesia
Tempat Pemeriksan Imigrasi Diajukan oleh orang asing yang bersangkutan pada saat kedatangannya di Indonesia Permintaan Visa dikenakan biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2007
5
SUMBER :
a. VISA VITAS
b. LANGSUNG karena Kelahiran
c. Alih Status ITK ITAS
d. Karena Ketentuan Perundang-undangan
PEMBERIAN ITAS (PS. 141 PP No.31/2013)
A. VITAS
PEMBERIAN ITAS (PS.52 UU No.6/2011 Yo PS.141 Ayat 2. PP 31/2013 Ayat 2)
VITAS T P I
Tanda Masuk sekaligus
sebagai ITAS sementara
30 hari KANIM setempat
a. Penanam Modal
b. Bekerja sebagai Tenaga Ahli
c. Rohaniawan
d. Diklat
e. Penelitian Ilmiah
f. Menggabungkan diri dengan
suami/istri pemegang ITAS
g. Menggabungkan diri dengan
ortu bagi anak asing yang
mempunyai hubungan keluarga
dengan ortu WNI
h. Menggabungkan diri dengan
ortu pemegang ITAS atau ITAP
bagi anak yang berusia dibawah
18 tahun dan belum kawin
i. Orang Asing eks WNI
j. Wisatawan lanjut usia
mancanegara
Max 30 hari
Berbentuk Kartu (Ayat 148 PP No.31/2013)
Kitas max 2 Tahun max 6 Tahun
Berbentuk Cap (Ayat 149 PP No.31/2013)
• Kitas max 90 hari
untuk melakukan
pekerjaan
• Dapat diperpanjang 30
hari Max 180 Hari
ITAS asal VITAS saat
Kedatangan (Ayat 150 PP No.31/2013)
Kitas max 30 hari Tidak dapat diperpanjang
Pasal 141 ayat 1 huruf a
Orang Asing masuk dengan VITAS
IZIN TINGGAL (INTAL)
IZIN TINGGAL
DIPLOMATIK
DINAS
KUNJUNGAN
ITAS
ITAP
ITAS diberikan kepada :
(Pasal 52 UU No. 6 / 2011 dan Pasal 141 PP No. 31 / 2013)
a. Orang Asing yang masuk Wilayah
Indonesia dengan Visa tinggal terbatas; b. anak yang pada saat lahir di Wilayah
Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
8
Orang asing pada point a dan point c dari Pemberian ITAS (PP No. 31 / 2013 Pasal 141 ayat 2) :
1. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
2. bekerja sebagai tenaga ahli;
3. melakukan tugas sebagai rohaniawan;
4. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. mengadakan penelitian ilmiah;
6. menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas (baru);
7. menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia (tanpa batas usia dan status perkawinan);
8. menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
9. Orang Asing eks warga Negara Indonesia; dan
10. wisatawan lanjut usia mancanegara.
9
PROSES PERMOHONAN KONVERSI ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN KE ITAS
PERMOHONAN
UPT / KANIM :
- Melengkapi persyaratan
-Meneruskan ke Kanwil
dengan pendapat / saran
KANWIL / KADIV IM :
-Telaahan
-Meneruskan ke Ditjenim
dengan pendapat dan saran
SUBDIT
ALIH STATUS :
-Telaahan
-Ditambah Keterangan dari
Direktur Intaltuskim
DIREKTUR INTALTUSKIM :
-Persetujuan atau
-Penolakan
KANWIL
UPT / KANIM :
Penerbitan / Penolakan KITAS
10
Jenis Izin Tinggal Terbatas sesuai masa berlakunya (RPP Pasal 145, pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 147)
ITAS untuk maksimal
2 tahun
-Dapat diperpanjang s/d 6 tahun
ITAS UNTUK MELAKUKAN
PEKERJAAN SINGKAT
- Paling lama 90 hari -Dapat diperpanjang paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di wilayah RI tidak lebih dari 180 hari (maksimal 6 bulan)
ITAS BAGI PEMEGANG VISA TERBATAS SAAT KEDATANGAN - Paling lama 30 hari -Tidak dapat diperpanjang
11
Izin Kerja Bagi Orang Asing (Berdasarkan Pasal 28 Permenakertrans R.I No. PER.02/MEN/III/2008
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
(1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS
12
PROSES PERMOHONAN ALIHSTATUS ITAS KE ITAP
PERMOHONAN
UPT / KANIM :
- Melengkapi persyaratan
-Meneruskan ke Kanwil
dengan pendapat / saran
KANWIL / KADIV IM :
-Telaahan
-Meneruskan ke Ditjenim
dengan pendapat dan saran
SUBDIT
ALIH STATUS :
-Telaahan
-Ditambah Keterangan dari
Direktur Intaltuskim
DIREKTUR INTALTUSKIM :
-Telaahan
- Persetujuan dan Pendapat
KANWIL
UPT / KANIM :
Penerbitan / Penolakan KITAP
DIRJENIM :
- Persetujuan atau
- Penolakan
13
Izin Tinggal Tetap diberikan kepada : (Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
Pasal 60 (1)
1. PEMEGANG ITAS
ROHANIWAN,
PEKERJA,
INVESTOR DAN
LANJUT USIA
2. PEMEGANG ITAS
TELAH 3 TAHUN
Pasal 60 (2)
1. KELUARGA
PERKAWINAN CAMPUR
2. PERKAWINAN TELAH 2
TAHUN
Pasal 60 (3)
LANGSUNG
-Eks Anak Ganda Terbatas -Anak yang lahir di Indonesia dari Orang Tua Pemegang ITAP
LANGSUNG di KANIM
-Eks Warga Negara Indonesia (WNI) -Suami / Isteri dari pemegang ITAP
ALIH STATUS
Catatan
Untuk mendapatkan ITAP harus menandatangani Pernyataan Integrasi
Kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 60 ayat 1 UU No. 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian
14
Juga dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia (Pasal 152 ayat 2 huruf c)
ITAP dapat berakhir karena pemegang ITAP (pasal 62 ayat 1)
a. Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun
atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
b. Tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah
5 (lima) tahun;
c. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk;
e. Dikenai tindakan Deportasi; atau
f. Meninggal dunia.
15
ITAP dibatalkan karena pemegang ITAP (pasal 62 ayat 2)
1. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
3. Melanggar Pernyataan Integrasi;
4. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
5. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin
Tinggal tetap;
6. Orang asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian,
atau
7. Putus hubungan perkawinan Orang asing yang kawin secara sah dengan warga
negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali
perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik
Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap (pasal 1 angka 22)
16
SISTEM PENJAMINAN WNA (PASAL 63 UU No. 6/2011 MENGATUR SOAL PENJAMINAN
Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia (pasal 1 angka 26)
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 25)
1. Pasal 63 ayat (1)
Penjaminan warganegara asing tertentu (wajib pemegang ITAS & ITAP)
2. Pasal 63 ayat (2)
Penjamin bertanggung jawab :
- Keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin;
- Melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, perubahan alamat
3. Pasal 63 ayat (3)
- Membayar biaya yang timbul untuk memulangkan/mengeluarkan orang asing yang dijamin dari wilayah Indonesia, apabila orang asing yang bersangkutan :
- Telah habis masa berlaku izin tinggal;
- Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.
4. Pasal 63 ayat (4)
Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia
5. Pasal 63 ayat (5)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
17
1. Dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam satu grup
2. Dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang hasil produksinya
berhubungan
3. Dari perusahaan ke suami/isteri Warga Negara Indonesia atau ke Warga
Negara Indonesia bagi eks. Warga Negara Indonesia
4. Kawin Campur, eks WNI, eks ganda terbatas ke Perusahaan
5. Karena Perceraian/putusan pengadilan, kematian suami/isteri Warga Negara
Indonesia, kematian Orang tua Warga Negara Indonesia
Alih Penjamin
Korporasi Korporasi Perorangan Perorangan
18
ORANG
ASING KAWIN
DENGAN WNI
CERAI HIDUP
CERAI MATI
< 10 TAHUN
> 10 TAHUN
Gugur ITAP
Tidak Gugur
(apabila ada penjamin)
Waktu 60 hari
Tidak Gugur
(harus ada penjamin)
ITAS & ITAP tidak gugur
(harus ada penjamin)
Pasal 63 ayat (4)
Penjaminan tidak
berlaku
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ORANG ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TETAP
19
SINKRONISASI PENGATURAN PASAL 61 UU NO 6 TAHUN 2011
Pasal 52 huruf e dan huruf f
e. Orang Asing yang kawin secara sah
dengan Warga Negara Indonesia;
atau
f. Anak dari Orang Asing yang kawin
secara sah dengan Warga Negara
Indonesia.
Pasal 54 ayat (1) huruf b dan
huruf d
b. Keluarga karena perkawinan
campuran
d. Orang Asing eks warga negara Indonesia
dan eks subjek anak
berkewarganegaraan ganda Republik
Indonesia
Dapat melakukan pekerjaan dan / atau usaha
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan / atau
keluarganya
20
Alih Status yang diberikan secara langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi
SE Dirjenim No. IMI.1228-GR.01.13 Th.2009 ttg Alih Status Izin Tinggal Dinas menjadi Izin
Tinggal Terbatas
Pertimbangan Terbitnya Circular Note dari Kemenlu pada tgl 9 Januari 2008 yang isinya bahwa sejak tgl 1 Januari 2008 Kemenlu tidak lagi
menerbitkan Visa Diplomatik, Visa Dinas, Izin Tinggal Dinas dan
MERP bagi WNA pemegang Paspor biasa
yang akan bekerja sebagai
Tenaga Ahli Asing dalam rangka kerjasama bantuan
program/teknik/proyek dari luar negeri kepeada
pemerintah R.I
Staf non Diplomatik pada Perwakilan Negara Asing
Bekerja pada non Government Organization
(NGO) asing, atau
Pelajar/mahasiswa dalam rangka program kemitraan Negara Berkembang (KNB)
21
IMPLIKASI KEIMIGRASIAN PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DAN PENERBITAN
PERMENHUKHAM RI NOMOR 22 TAHUN 2012
Subyek Pasal 4 huruf c, d, h, l
dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006
LAHIR SEBELUM
1 AGUSTUS 2006
LAHIR SETELAH
1 AGUSTUS 2006
DIATUR DALAM SE MENHUKHAM
NO. M.09-IZ.03.10 TAHUN 2006
SOSIALISASI: INTERNAL EKSTERNAL
DIATUR DALAM
PERMENHUKHAM No.22 Tahun 2012
(Sebagai Pengganti Permenhukham
No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007)
22
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS Pasal 6 UU No. 12 tahun 2006
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
REPUBLIK INDONESIA YANG BERUSIA 18
TAHUN ATAU SUDAH KAWIN WAJIB
MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN
MASA PENYAMPAIAN ADALAH 3 (TIGA)
TAHUN SEJAK BERUSIA 18 TAHUN ATAU
SUDAH KAWIN
23
Tata Cara Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda Permen No. 22 Tahun 2012
DI WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA
a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
b. Kantor Imigrasi
Memilih Indonesia Memilih Asing
a. Perwakilan Republik Indonesia
b. Tempat lain yang ditunjuk Menteri
Memilih Indonesia Memilih Asing
a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
b. mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak
berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada
Direktur Jenderal Imigrasi;
c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
dan
d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal
sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah
terintegrasi dengan sistem informasi manajemen
keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan
Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum;
b. mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan
ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal
sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah
terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian
pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
24
LAHIR SEBELUM 1 AGUSTUS 2006
“HARUS MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAM RI TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN MEMILIKI AFFIDAVIT”
LAHIR SESUDAH 1 AGUSTUS 2006
“MEMILIKI AFFIDAVIT”
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH BAGI
SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS
25
MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
TEMPAT :
1. DALAM NEGERI
a. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
b. KANTOR IMIGRASI
2. LUAR NEGERI
a. PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
b. TEMPAT LAIN YANG DITENTUKAN MENTERI, MISALNYA
KAMAR DAGANG EKONOMI INDONESIA (KDEI)
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
26
MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
1. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN
2. MELAMPIRKAN :
i. FOTOCOPY KUTIPAN AKTE LAHIR DI LEGALISIR
ii. FOTOCOPY KUTIPAN AKTE PERKAWINAN/BUKU NIKAH ORANG
TUA DI LEGALISIR
iii. FOTOCOPY KUTIPAN AKTE PERKAWINAN/BUKU NIKAH JIKA BELUM
BERUSIA 18 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH
iv. FOTOCOPY PASPOR RI DAN/ ATAU PASPOR ASING ATAU SURAT
LAINNYA YANG DILEGALISIR
v. SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN ASING
DAN ANAK YANG MENGAJUKAN SURAT PERNYATAAN DI ATAS
KERTAS BERMATERAI YANG DISETUJU OLEH PEJABAT NEGARA
ASING YANG BERWENANG/KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING
vi. PAS FOTO BERWARNA TERBARU 4x6 SEBANYAK 6 LEMBAR
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
27
MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
• APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, MAKA KANTOR WILAYAH WAJIB :
a. MENERUSKAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN RI BESERTA PERSYARATANNYA KEPADA DIRJEN
AHU
b. MENCABUT AFFIDAVIT DAN MENYAMPAIKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL IMIGRASI
c. MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNI DALAM SIMKIM
d. MEMBERIKAN TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN RI DAN PENCABUTAN AFFIDAVIT SEBAGAI
DIMAKSUD PADA HURUF a DAN b
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
28
MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
• APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE KANTOR IMIGRASI, MAKA
KANTOR IMIGRASI WAJIB :
a. MENERUSKAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN RI BESERTA PERSYARATANNYA KEPADA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
b. MENCABUT AFFIDAVIT DAN MENYAMPAIKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL IMIGRASI
c. MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNI DALAM SIMKIM
d. MEMBERIKAN TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN RI DAN PENCABUTAN AFFIDAVIT SEBAGAI
DIMAKSUD PADA HURUF a DAN b
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
29
MEMILIH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
• APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE PERWAKILAN RI DI LUAR
NEGERI, MAKA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI WAJIB :
a. MENERUSKAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN RI BESERTA PERSYARATANNYA KEPADA
DIREKTUR JENDERAL AHU
b. MENCABUT AFFIDAVIT DAN MENYAMPAIKAN KEPADA DIREKTUR
JENDERAL IMIGRASI
c. MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNA DALAM HAL SISTEM
INFORMASI PADA KANTOR PERWAKILAN TELAH TERINTEGRASI
DENGAN SIMKIM PADA DITJENIM
d. MEMBERIKAN TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN RI DAN PENCABUTAN AFFIDAVIT SEBAGAI
DIMAKSUD PADA HURUF a DAN b
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
30
MEMILIH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERNYATAAN
MEMILIH KEWARGANEGARAAN RI DAN
PENCABUTAN AFFIDAVIT DAPAT DIGUNAKAN
UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PASPOR RI
PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN RI DIKENAKAN BIAYA
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
31
MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING
TEMPAT :
1. DALAM NEGERI
a. KANTOR IMIGRASI
2. LUAR NEGERI
a. PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
b. TEMPAT LAIN YANG DITENTUKAN MENTERI, MISALNYA
KAMAR DAGANG EKONOMI INDONESIA (KDEI)
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
32
MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING
SYARAT :
1. MENGISI FORMULIR
2. PASPOR KEBANGSAAN
3. AFFIDAVIT
4. SURAT KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BAGI YANG LAHIR SEBELUM TANGGAL 1 AGUSTUS 2006
5. APABILA DIAJUKAN DI KANTOR IMIGRASI, MENGISI
FORMULIR PERMOHONAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
33
MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING
• APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE PERWAKILAN RI DI LUAR
NEGERI, MAKA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI WAJIB :
a. MENERIMA PENGEMBALIAN PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAM RI TENTANG KEWARGANEGARAAN RI
b. MENCABUT AFFIDAVIT DAN MENYAMPAIKAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
c. MENCABUT PASPOR RI BAGI YANG MEMILIKI
d. MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNA DALAM HAL SISTEM
INFORMASI PADA KANTOR PERWAKILAN TELAH
TERINTEGRASI DENGAN SIMKIM PADA DITJENIM
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
34
MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING
• APABILA PERNYATAAN DISAMPAIKAN KE KANTOR IMIGRASI,
MAKA KANTOR IMIGRASI WAJIB :
a. MENERIMA PENGEMBALIAN PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAM RI TENTANG KEWARGANEGARAAN RI
b. MENCABUT AFFIDAVIT DAN MENYAMPAIKAN KEPADA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
c. MENCABUT PASPOR RI BAGI YANG MEMILIKI
d. MEMUTAKHIRKAN DATA SEBAGAI WNA DALAM SIMKIM
e. MENERBITKAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BERUPA IZIN
TINGGAL TETAP
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
35
MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING
“PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH YANG
DILAKUKAN PADA KANTOR IMIGRASI
BERDASARKAN ASAS DOMISILI ATAU TEMPAT
TINGGAL”
“PENERBITAN ITAP DIKENAKAN BIAYA SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
36
WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN
BERUSIA DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM
MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN
BERADA DI WILAYAH RI
MERUPAKAN WNA (PASAL 65 PP NO. 2 TAHUN 2007)
DIBERIKAN ITAP BERDASARKAN PERSETUJUAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
PENERBITAN ITAP DIKENAKAN BIAYA SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
37
WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN BERUSIA
DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH SATU
KEWARGANEGARAAN
SYARAT :
1. PASPOR KEBANGSAAN
2. PASPOR RI
3. KUTIPAN AKTE KELAHIRAN
4. AFFIDAVIT
5. PETIKAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BAGI YANG
LAHIR SEBELUM 1 AGUSTUS 2006
6. BERITA ACARA PENDAPAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN YANG
BERSANGKUTAN
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
38
WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN BERUSIA
DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH SATU
KEWARGANEGARAAN
BERITA ACARA PENDAPAT MEMUAT :
1. NAMA, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
2. ALAMAT TINGGAL
3. PEKERJAAN
4. KETERANGAN/ALASAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN
5. STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
6. DASAR PERTIMBANGAN KAKANIM MEREKOMENDASIKAN PENERBITAN
ITAP BAGI YANG BERSANGKUTAN
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
39
WARGANEGARA GANDA RI YANG DITEMUKAN
BERUSIA DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM
MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN
APABILA BERADA DI LUAR WILAYAH RI, KEPALA
PERWAKILAN ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK HARUS
MENCABUT PASPOR, AFFIDAVIT DAN ATAU PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG
KEWARGANEGARAAN RI
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
40
“AFFIDAVIT HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK
SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA RI YANG
MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMILIKI
PASPOR ASING”
“PENERBITAN AFFIDAVIT TIDAK PERLU DIIKUTI
DENGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN
PENGURANGAN DATA IZIN TINGGAL -
PENCABUTAN DOKIM MENJADI WNI”
TATA CARA MENYATAKAN MEMILIH
BAGI SUBYEK KEWARGANEGARAAN
GANDA TERBATAS
41
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK R.I
NO. 22 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN
PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
Di wilayah Indonesia Di luar wilayah
Indonesia
1. Dibuat fasilitas keimigrasian yang berbentuk kartu
2. Dapat diberikan paspor RI dengan peneraan cap
subyek ganda terbatas pada halaman pengesahan
3. Dicatat dalam buku register tersendiri
4. Masa berlaku Paspor dibatasi hanya sampai anak
berusia 21 tahun.
Kepala Perwakilan atau
Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk oleh Menteri
(Pasal 3 ayat (2) huruf a
dan huruf b)
Kantor Imigrasi setempat
(yang wil.kerjanya meliputi
tempat tinggal anak
berkewarganegaraan ganda)--
--Pasal 3 ayat (1)
43
44
45
46
47
Bentuk Cap Faskim bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Berdasarkan Permen No. 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian)
48
49