IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI
KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG
KOTA MAKASSAR
Disusun dan diusulkan oleh
ROSMITA
Nomor Stambuk : 105641101716
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI
KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG
KOTA MAKASSAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan oleh
ROSMITA
Nomor Stambuk : 105641101716
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
vi
Rosmita. 2020 Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar
(Dibimbing oleh H. Lukman Hakim dan H.Muhammadiah)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bank
Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar di Di
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif
terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang
digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah
Informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan
kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber,
Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi
Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota
Makassar sudah berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan tersendiri bagi
nasabahnya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang berpartisipasi,
namun dalam hal sosialisasi masih kurang efektif, Hal tersebut terjadi karena
kurangnya komunikasi antara pihak pengelola dan para nasabah, dilihat dari pihak
pengelola yang kadang menurunkan harga jual sampah tanpa memberitahukan
terlebih dahulu kepada nasabahnya .
Kata kunci: Implementasi, Program, Bank sampah Pusat
KATA PENGANTAR
vii
Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang
Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak
berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi
kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi
Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota
Makassar” Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar ini.
Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk
menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya meyadari
begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku
pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muhammadiah, M.M selaku pembimbing II, yang
senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis,
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan
penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuannya terutama kepada:
viii
1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi
selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu
pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, UPTD Pengelolaan Daur
Ulang Sampah Bank Sampah Pusat Kota Makassar yang telah membantu saya
dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
(HIMJIP).
7. Saudara dari awal masuk kampus sampai sekarang IP.A sekaligus teman kelas
dari semister 1 sampai semester 8.
8. Teman-teman angkatan 2016 “FEDERASI”.
9. Saudara saya Inrinofita Sari, S.IP, yang selalu membantu, menemani,
mensupport dan mendukung setiap langkah penulis.
10. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.
x
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................................ i
Halaman Persetujuan ...................................................................................... iii
Penerimaan Tim ............................................................................................. iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................. v
Abstrak ........................................................................................................... vi
Kata Pengantar ............................................................................................... vii
Daftar Isi......................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 6
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 8
A. Konsep Implementasi Kebijakan ..................................................... 8
B. Konsep Bank Sampah ...................................................................... 21
C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah) .............................................. 27
D. Kerangka Pikir ................................................................................. 37
E. Fokus Penelitian ............................................................................... 39
F. Deskripsi Fokus Penelitian................................................................ 39
BAB III METODE PENELITIAN................................................................. 41
A. Waktu dan LokasiPenelitian ............................................................ 41
B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 41
C. Sumber Data..................................................................................... 42
D. Informan Penelitian .......................................................................... 43
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 44
F. Teknik Analisis Data........................................................................ 45
G. Pengabsahan Data ............................................................................ 46
xi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 48
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian .................................................. 48
B. Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar .......................................... 63
C. Bentuk Bentuk Program Bank Sampah ........................................... 86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 94
A. Kesimpulan ...................................................................................... 94
B. Saran ................................................................................................ 96
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 96
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin lama semakin besar. Pada
era globalisasi ini, kondisi lingkungan menjadi masalah yang begitu serius.
Sebagaimana menurut Suparmoko dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H.
(2019). tentang lingkungan hidup yang merupakan faktor terpenting bagi
kehidupan manusia, karena memiliki tiga fungsi pokok yaitu : pertama sebagai
penyedia bahan mentah (sumber daya alam), kedua sebagai sumber kesenangan
yang bersifat alami, dan fungsi yang ketiga yaitu lingkungan menyediakan diri
sebagai tempat untuk menampung dan mengolah limbah secara alami.
Perkembangan pembangunan nasional yang dilakukan selama ini, mengakibatkan
ketiga fungsi tersebut terganggu dan tidak dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan
pertambahan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat
membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya adalah perubahan
pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan-
permasalahan baru, diantaranya adalah timbulnya masalah sampah. Tidak dapat
dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus
berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah
seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat.
Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di
Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah
2
nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara
komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah
adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk
padat. (Wiranta dalam Jabal 2018)
Pemahaman masyarakat indonesia akan pentingnya pemanfaatan sampah
masih perlu ditingkatkan. Barang rusak, benda tak terpakai, kemasan produk, sisa
makanan semua dibuang begitu saja. Sebagian bertumpuk ditempat pembuangan
akhir, selebihnya berserakan di jalan atau mengambang disungai.
Pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk terciptanya
lingkungan bersih, karena kesadaran kolektif masyarakat dan terciptanya
lingkungan bersih ialah suatu hal yang relevan, sebab dengan adanya kesadaran
kolektif masyarakat akan menghasilkan lingkungan bersih dalam jangka waktu
yang lama. Kerena kurangnya kesadaran kolektif masyarakat pada kebersihan
lingkungan, maka tidak heran jika masalah sampah telah menjadi masalah global
yang tidak kunjung selesai hampir di tiap kota di Indonesia.
Permasalahan sampah muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada
solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Sampah yang masih banyak berserakan
dimana-mana kerap dianggap tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar
menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu
kebersihan, keindahan, dan kerapihan seringkali menjadi target utama kebijakan
pemerintah kota.
3
Permasalahan sampah merupakan kesenjangan yang sangat kompleks
karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam.
Perilaku masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi masalah
kebersihan erat relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan tentang
kesehatan yang tidak merata. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan
masyarakat yang sudah berjalan dalam waktu yang lama tanpa adanya aturan atau
sanksi yang bisa membuat jera. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang
sampah bukan pada tempatnya membuat kondisi kota menjadi memprihatinkan,
baik dari segi kebersihan, keindahan ,kerapihan dan begitupun dengan kesehatan
masyarakat pada umumnya.
Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah
sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan
akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Mazmanian dan
Sebatier dalam Ulfaridha, G. (2017).
Penelitian terahulu tentang Implementasi program bank sampah yang
dilakukan oleh Ulfaridha, G. (2017). Menemukan bahwa dari 4 indikator
implementasi program yang digunakan dalam penelitian ini tiga diantaranya sudah
tercapai dengan baik, yakni pada indikator tugas dan tujuan, manajemen rencana,
dan pengukuran kinerja organisasi. Sedangkan satu indikator yaitu manajemen
kontrol belum maksimal dalam pelaksanaanya.
4
Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tak
luput dari permasalahn persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar
menghasilkan timbulan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk
dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume,
jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini tentu merupakan
masalah cukup besar yang dimiliki oleh pemerintah kota Makassar.
Kebersihan dan keasrian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama
dari setiap masyarakat. Permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dalam
pemeliharaan dan perwujudan lingkungan yang bersih dan sehat.
Bank Sampah yang dijadikan inovasi oleh pemerintah sangat membantu
dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Meskipun belum maksimal, namun
dengan munculnya inovasi tersebut telah memberi kontribusi dalam perwujudan
Kota Makassar yang nyaman, dan bersih, meski dengan adanya inovasi tersebut
tidak mengurangi solusi tentang permasalahan sampah.
Implementasi program bank sampah di kota makassar sepenuhnya
dilakukan oleh UPTD Pengelolahan Daur Ulang Sampah sesuai dengan Peraturan
Wali Kota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank
Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Pembuatan kebijakan bank sampah
merupakan kebijakan pemerintah daerah yang tentunya menguntungkan bagi
berbagai pihak dimana program bank sampah merupakan pencegahan terhadap
buruknya pengelolaan sampah.
5
Kegiatan dari sistem Bank Sampah adalah dilakukan dari, oleh dan untuk
masyarakat. Seperti bank konvensional pada umumnya, Bank sampah memiliki
sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan sendiri oleh masyarakat.
Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang
dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang
tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang
terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau
individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif dalam mengelola
sampah.
Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan hanya
mengandalkan petugas kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus turut
serta membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani sampah.
Salah satu dengan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam wujud
bank sampah. Sistem ini berfungsi mengelola sampah dengan menampung,
memilah dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengelolahan sampah yang ada
atau kepada pihak yang membutuhkan. Sehinggah sampah ditempat pembuangan
akhir bisa berkurang dan bahkan bisa menamba nilai guna barang yang sebelumnya
dianggap tak berguna.
Masyarakat dalam hal ini sebaiknya dapat berperan aktif dalam pengelolaan
program ini, dikarenakan berbagai peraturan telah di buat oleh pemerintah kota
makassar untuk menanggulangi masalah sampah namun terkadang masyarakat
kurang berpartisipasi atau tidak sesuai yang diharapkan. Berdasarkan pada uraian
permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam kondisi
6
delematis tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Program Bank
Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan
diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Sehubung dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan
tujuan penelitian, yaitu:
Untuk mengetahui Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan
Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis/Akademik
Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan
yang secara khusus membahas Implementasi dan rujukan bagi penelitian
berikutnya yang membahas tentang program bank sampah.
2. Manfaat Praktis
Berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal
mempelajari tentang Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Implementasi Kebijakan
1. Konsep Implementasi Kebijakan
Kebijakan hanyalah merupakan sebuah langkah awal dan belum dapat
dijadikan indikator keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh
lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Ini
karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (forecasting) akan masa depan
yang masih bersifat semu, abstrak, dan konseptual. Namun ketika telah masuk
dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang
mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidakberhasilan
kebijakan akan diketahui.
Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap sekelompok objek kebijakan
baik di masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka akan bermunculan dampak-
dampak sebagai akibat dari kebijakan yang di maksud. Udoji dalam Arniati (2019)
dengan tegas menyatakan The execution of policies is as important if not more
important that policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets
unless they are implemented. (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting,
bahkan mungkin lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan
hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam
arsip kalau tidak diimplementasikan).
8
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Islamy dalam Arniati
(2019). Bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa
dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun
yang negatif (unintended). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain
pencapaian tujuan harus diupayakan juga untuk meminimalisir ketidakpuasan dari
seluruh stakeholder sehingga diharapkan penyimpangan kebijakan tidak akan
terlalu jauh dan pada akhirnya akan mampu mencegah terjadinya konflik dimasa
yang akan datang.
Indahono dalam Priska, Y. (2018). Menyatakan bahwa: Implementasi
kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari kebijakan. Karena akan
menentukan apakah kebijakan berjalan dan berhasil untuk menghasilkan output dan
outcomes seperti apa yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan
yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.
Sedangkan, outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul
setelah keluarnya output kebijakan.
Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to
(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana
yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu itu (Abdul Wahab dalam Priska, Y. (2018).
9
Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
Priska, Y. (2018) .Menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan
bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata
pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Arifin, J. (2017). Membatasi
implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.
Menurut Ripley dan Franklin dalam Priska, Y. (2018). Mengatakan bahwa
Implemetasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran
yang nyata (tangible output).Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah
kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan–tujuan program dan
hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan.
Hal lain yang dikemukan oleh Agustino dalam Akib, H. (2016). bahwa
Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum
yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan
kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para
10
pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk
mereka dianggap klien.
Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Ulfaridha, G. (2017).
Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan
akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian
Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
Akib, H. (2016). Menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku
atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.
Menurut Widodo dalam Akib, H. (2016). Implementasi kebijakan
merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat
abstrak kedalam realita nyata. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu wujud
nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah di
tentukan.
11
Menurut Agustino dalam Arniatai (2019). Implementasi merupakan suatu
proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Menurut Sitomurang dalam Permatasari, I. A. (2020). Keberadaan
implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana
implementasi ditempatkan sebagai alat administasi hukum dan juga sekaligus
dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan.
Situmorang dalam Permatasari, I. A. (2020). Juga menegaskan bahwa
implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik,
sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar
terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik.
Van Meter dan Van Horn dalam Permatasari, I. A. (2020). Memberikan
pemahaman bahwa masalah kapasitas juga menjadi faktor penentu dari berhasil
atau tidaknya implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi adalah
bagian dari kapabilitas pelaksana dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan.
Syukur dalam Akib, H. (2016). Mengemukakan ada tiga unsur penting
dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang
dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan
ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3)
unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung
jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi
tersebut.
12
2. Pendekatan Implementasi Kebijakan
Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan
ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Hendry dalam
Arniati (2019) sebagai berikut :
a. Pendekatan Politik, Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola
kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi.
b. Pendekatan Struktural, Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali
bahwa struktur yang bersifat “Organis” Nampak relevan untuk implementasi
kebijakan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa
berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.
c. Pendekatan Prosedural dan Managerial, Pendekatan procedural structural
dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan public, namun tidak
sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat,
termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tata kelola beserta berbagai
teknik dan metode yang ada.
d. Pendekatan Perilaku, Analisis keprilakuan (Behavioral Analisis) pada berbagai
masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang sering kali disebut
para penganut aliran Organisasi sebagai aliran “Organitational develovment”
atau pengembangan organisasi.
3. Model Implementasi Kebijakan Publik
a. Model Van Meter dan Van Horn
Model pertama adalah model yang paling klasik yakni model yang
diperkenalkan Van meter dan Van Horn dalam Subarsono, A. G.
13
(2005). Mengemukakan bahwa ada 5 (lima) variabel yang harus diperhatikan
karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi :
1) Standar dan Ukuran kebijakan
2) Sumber daya
3) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
4) Kecenderungan (disposition) pelaksana atau implementor
5) Karakteristik agen pelaksana
b. Model Mazmanian dan Sabatier
Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono, A. G. (2005).
Mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) variabel,
yaitu :
1) Variabel Independen
Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan
indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan
perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2) Variabel Intervening
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,
dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan
hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga
pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan
terhadap pihak luar, variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses
implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan
14
teknologi, dukungan publik, sikap dan resoursis konstituen, dukungan pejabat
yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat
pelaksana.
3) Variabel Dependen
Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan 5
(lima) tahapan yang terdiri dari : pertama, pemahaman dari lembaga atau badan
pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan
objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Kelima,
tahapan yang mengarah pada revisi pada kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat
mendasar.
c. Model Charles Jones
Berbeda dengan model Mazmanian dan Sabatier, Charles Jones
menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang
dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga
aktifitas utama kegiatan yaitu : (1) organisasi, pembentukan dan penataan
kembali sumber daya, unit-unit serta metode yang menunjang agar program
berjalan, (2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan (3) aplikasi
(penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi
penyediaan barang dan jasa.
15
d. Model Hogwood dan Gunn
Model ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn
1978 dalam Arniati (2019). Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan
secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat
itu adalah :
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak
akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup
memadai.
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.
4) Kebijakan yang akan di implementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang andal.
5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
hubungannya.
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
e. Model Goggin
Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester dalam Arniati
(2019). Mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication
16
model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai generasi ketiga
model implementasi kebijakan Goggin dan kawan-kawan bertujuan
mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah
dengan mengedapankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel
independen, intervening, dan dependen, meletakkan komunikasi sebagai
penggerak dalam implementasi kebijakan.
f. Model Merilee S. Grindle
Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle
dalam Subarsono, A. G. (2005). Menuturkan bahwa keberhasilan proses
implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada
kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain yang
dipengaruhi oleh content of policy (isi kebijakan) dan contex of implementation
( konteks implementasinya).
g. Model Edward III
Edward III dalam Subarsono, A. G. (2005). menegaskan bahwa
masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation.
Dikatakannya, without effective implementation the decision of policymakers
will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk
memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif,
yaitu communication, resource, dispotion or attitudes, dan beureucratic
structures. Edward menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang
mempengaruhi Implementasi kebijakan. variabel tersebut antara lain :
17
1) Komunikasi
Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2) Sumber Daya
Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
3) Disposisi
Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif.
4) Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard
18
Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu
panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape,
yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas
organisasi tidak fleksibel.
h. Model Jaringan
Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah
sebuah comple of interaction processes diantara sejumlah besar actor yang
berada dalam suatu jaringan (network) actor-aktor yang independen. Interaksi
diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan
bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan
yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi
bagian penting didalamnya. Subarsono, A. G. (2005).
i. Model Matland
Matland dalam Subarsono, A. G. (2005). mengembangkan sebuah
model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang
menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi
yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan
disini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang
rendah.
j. Model Implementasi Soren C.Winter
Winter dalam Arniati (2019). Memperkenalkan model implementasi
integratif (Integrated Implementation Model). Winter kemudian
19
mengemukakan 3 (tiga) Variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses
implementasi yakni :
1) Perilaku hubungan antar organisasi
2) Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah.
3) Perilaku kelompok Sasaran.
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn dalam Rahmat, N.
(2017). Diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak
akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
b. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber
memadai.
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang handal.
e. Hubungan kausalitas yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubung.
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam urutan yang tepat.
h. Tugas-tugas diperinci lalu ditempatkan dalam urutan yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
20
Jam Maarse dalam Rahmat, N. (2017). Terdapat beberapa factor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :
a. Isi kebijakan imolementasi kebijakan yang baik harus dapat diketahui dan isi
(content) kebijakan secara jelas dan rinci. Hal ini berkaitan dengan tujuan,
penetapan prioritas, kebijakan yang khusus dan sumber memadai.
b. Diterima pesan secara benar implementasi yang baik dapat terlihat dari
tersedianya informasi yang dimiliki oleh para implementator untuk memainkan
perannya.
c. Dukungan implementasi kebijakan yang baik dapat diketahui dari sejumlah
dukungan yang cukup bagi para implementator untuk memainkan peran
dengan baik, dalam hal ini adalah kesamaan kepentingan, kesesuaian harapan
dan kesamaan pandangan.
B. Konsep Bank Sampah
Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar
di Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah
nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara
komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah
adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk
padat. (Wiranta dalam Jabal 2018).
Menurut Azwar dalam Rohani, L. (2007). yang dimaksud dengan sampah
adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang
21
harus d buang yang umumnya bersal dari kegiatan yang dilakukan manusia
(termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis kotorang manusia (human,
wasteg) tidak termasuk kedalamnya dan umumnya bersifat padat (karena air bekas
tidak termasuk didalamnya.
Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan (manusia) yang berwujud
padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai
maupun tidak terurai) dan dianggap sudah tidak berguna lagi (sehingga dibuang ke
lingkungan). Nasih dalam Sujarwo, Tristanti, & Widyaningsih. (2014).
Menurut Bebassari dalam Suwarno, A., Suripin, S., & Darsono, S. (2013).
sampah bisa berupa bahan yang sudah tidak diperlukan lagi yang harus dibuang
pada tempat yang tepat. Dilain pihak dari segi lingkungan sampah sangat
mengganggu jika tidak dikelola dengan baik. Sampah dapat menjadi musuh dan
akan menimbulkan dampak buruk pada sisi sosial, ekonomi, kesehatan dan
lingkungan.
Menurut Azwar dalam Suryani, A. S. (2014). sampah adalah sesuatu yang
tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan
harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya,
sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.
Kodoatie dalam Suryani, A. S. (2014). mendefinisikan sampah adalah limbah atau
buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan
dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-
tumbuhan.
22
Bank sampah lahir dari program Jakarta Green and Clean yaitu salah satu
cara pengelolaan sampah skala rumah tangga, yang menitik beratkan pada
pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Bank sampah
adalah tempat menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampah, sampah
yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.
(Unilever Green & Clean dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019).
Menurut Aryenti dalam Suryani, A. S. (2014). Bank Sampah adalah tempat
menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank
Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan
pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang
disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan
adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.
Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara
kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalmnya. Sistem
ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada
pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.
Utami, E. (2013).
Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah
serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang
melainkan sampah. Warga yang menabung disebut dengan nasabah memiliki buku
tabungan dan dapat meminjam uang yang dapat dikembailkan dengan sampah
seharga uang yang dipinjam. Furnanda, dalam Ismawati, A., & Ismawati, A.
(2013).
23
Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli
dengan sampah. Sistem pengelolaan Bank Sampah yaitu berbasis rumah tangga,
dengan memberikan imbalan berupa uang tunai kepada mereka yang berhasil
memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Sampah sampah yang disetorkan ke
Bank Sampah dibedakan atas beberapa jenis seperti sampah organik maupun non
organik, misalnya: plastik, besi, potongan sayur dan lainnya. Sampah yang masih
bisa didaur ulang seperti sampah organik bisa digunakan sebagai pupuk. Selain itu,
sampah plastik dimanfaatkan untuk tas, tempat tisu dan perabotan lainnya.
Ulfaridha, G. (2017).
Bank Sampah adalah tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan
sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang telah
dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat
pengepul sampah. Bank sampah akan dikelola menggunakan sistem seperti
perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang
tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di
bank sampah.
Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih
serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang
melainkan sampah. Warga yang menabung (Menyerahkan sampah) juga disebut
nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya
dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung
akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik
yang sudah bekerjasama dengan bank sampah. Sementara sampah plastik kemasan
24
dapat dibeli oleh pengurus Pkk setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang
kerajinan. Anonim dalam Asteria, D., & Heruman, H. (2016).
Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan
sampah di Indonesia, untuk menyadarkan masyarakat agar lingkungan yang sehat,
rapi dan bersih, mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam
masyarakat untuk kerajinan dan lainnya. Jadi dengan kata lain bank sampah sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah sekaligus dalam
penanganan lingkungan. Munawir dalam Qalby, N.A. (2018).
Manfaat Bank Sampah adalah mengurangi jumlah sampah di lingkungan
masyarakat, menambah penghasilan bagi masyarakat, menciptakan lingkungan
yang bersih dan sehat dan memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya
menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Ulfaridha, G. (2017).
Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya,
terdapat nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila
dalam bank yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya menyetorkan sejumlah
uang maka dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai
nilai ekonomi, sedangkan pengelola Bank Sampah harus orang yang kreatif dan
inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat Furnanda dalam Ismawati, A., & Ismawati, A. (2013).
Peran bank sampah terdapat dalam teori pertukaran.“Teori pertukaran
menekankan kepada sosiologi perilaku agar memusatkan perhatian pada hubungan
antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak
25
lingkungan terhadap aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian operan
atau proses belajar yang melalui perilaku disebabkan oleh konsekuensinya. Ritzer
dan Douglas dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019).
Bentuk – bentuk bank sampah Menurut Utami, E. (2013). Yaitu sebagai
berikut:
1. Unit Usaha Pinjam
a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah
b. Dana yang dipinjamkan diambil dari omset bank sampah
c. Uang yang dipinjamkan nasabah bisa dikenakan bungan. Tapi, bunga yang
dibebankan sebaiknya yang tidak terlalu besar. Penetapan presentasi bunga
berdasarkan prinsip-prinsip biaya jasa peminjaman saja bukan untuk
mencari untung.
d. Pengambilan pinjaman bisa dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka
waktu tertentu. Misalnya 3 kali cicilan.
e. Pengambilan pinjaman bisa dengan uang yang tersimpan ditabungan bank
sampah atau dengan menabung sampah.
2. Unit Usaha Sembako
a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah
b. Pemesanan sembako bisa dilakukan saat penyetoran sampah. Sembako bisa
diambil pada masa penyetoran sampah berikutnya.
c. Pembayaran bisa dengan dana yang tersimpan ditabungan bank sampah atau
dengan menabung sampah.
26
d. Pembayaran bisa dilakukan dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu,
misalnya 3 kali cicilan.
3. Pinjaman Modal Usaha
a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah.
b. Nasabah memberikan proposal usaha yang akan dilakukan dengan dana
yang dipinjam dari bank sampah. Pengelola bank sampah akan memutuskan
kelayakan usaha dan besaran dana yang bisa dipinjamkan.
c. Uang yang dipinjam nasabah bisa dikenakan bunga. Tapi , bunga yang
dibebankan sebaiknya sebaiknya yang tidak terlalu besar. Penetapan
presentasi bunga berdasarkan prinsip-prinsip biaya jasa peminjaman saja
bukan untuk mencari untung.
d. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan bagi hasil usaha.persentase
bagi hasil bisa ditentukan langsung oleh pengelola atau disepakati bersama
saat akad peminjaman modal.
e. Pengembalian pinjaman juga bisa dengan dana yang tersimpan ditabungan
bank sampah atau dengan menabung sampah.
C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)
Definisi sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. Di negara industri, jenis sampah dan yang dianggap sejenis
sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti:
27
1. Pemukiman: berupa apartemen atau rumah. Jenis sampah yang ditimbulkan
antara lain sisa makanan, plastik, kertas, tekstil, kulit, sampah kebun, kaca, kayu,
logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya
2. Daerah komersial: meliputi pertokoan, pasar, rumah makan, perkantoran, hotel,
dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kayu, plastik,
sisa makanan, logam, limbah berbahaya dan beracun, kaca dan sebagainya
3. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan, penjara, dan lan-lain.
Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah
komersial
4. Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru,
perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu,
baja, beton, debu, dan lain-lain
5. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, pantai, taman, tempat rekreasi, dan
lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, ranting, sampah
tanaman, daun, dan sebagainya
6. Pengola limbah domestik seperti instalasi pengolahan air buangan, instalasi
pengolahan air minum, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara
lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya
7. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain buangan non
industri, sisa proses produksi, dan sebagainya
8. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa
pertanian.
28
Penggolongan tersebut di atas lebih lanjut dapat dikelompokkan
berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, yaitu:
1. Komponen mudah busuk (putrescible): sampah rumah tangga, buah-buahan,
sayuran, bangkai, kotoran binatang, dan lain-lain
2. Komponen bervolume besar dan mudah terbakar (bulky combustible): kertas,
kayu, karet, kain plastik, kulit dan lain-lain
3. Komponen bervolume besar dan sulit terbakar (bulky noncombustible): logam,
mineral, dan lain-lain
4. Komponen bervolume kecil dan mudah terbakar (small combustible)
5. Komponen bervolume kecil dan sulit terbakar (small noncombustible)
6. Wadah bekas: botol, dan lain-lain
7. Tabung bertekanan/gas
8. Serbuk dan abu: organik (misal pestisida), logam metalik, non metalik, bahan
amunisi dsb
9. Lumpur, baik organik maupun non organik
10. Puing bangunan
11. Kendaraan tak terpakai
12. Sampah radioaktif.
Pembagian yang lain sampah dari negara industri antara lain berupa:
1. Sampah organik mudah busuk (garbage): sampah sisa dapur, sampah sisa sayur,
sisa makanan, dan kulit buah-buahan
29
2. Sampah organik tak membusuk (rubbish): mudah terbakar (combustible) seperti
plastik, kertas, dsb dan tidak mudah terbakar (non-combustible) seperti kaleng,
logam, gelas
3. Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (ashes)
4. Sampah bangkal binatang (dead animal): bangkai tikus, anjing, ikan, dan
binatang ternak
5. Sampah sapuan jalan (street sweeping): sisa-sisa pembungkus dan sisa makanan,
kertas, daun
6. Sampah buangan sisa konstruksi (demolition waste), dsb
Pengelolaan sampah yang benar mensyaratkan adanya keterpaduan dari
berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Berikut merupakan jenis-jenis sampah
menurut Sucipto dalam Listriyani, N. I. (2018).
1. Sampah organik
Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan,
maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi dua yaitu sampah
organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah
dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya:
kulit buah dan sisa sayuran. Sementara bahan yang termasuk dalam sampah
organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil. Contoh
sampah organik kering diantaranya kertas, kayu atau ranting pohon dan
dedaunan kering.
30
2. Sampah anorganik
Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini bisa
berasal dari bahan yang bisa diperbaharui dan bahan yang berbahaya serta
beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang (recycle) ono
misalnya bahan yang terbuat dari plastik dan logam.
3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
Sampah B3 merupakan jenis sampah yang dikategorikan beracun dan
berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah jenis ini mengandung merkuri
seperti kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi. Namun, tidak menutup
kemungkinan sampah yang mengandung jenis racun lain yang berbahaya.
Menurut Tchobanoglous dalam Amastang, M., & Amastang, M.
(2019). Pengelolaan sampah merupakan pengontrolan terhadap timbulan sampah,
proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan serta pengangkutan, hingga pada
proses dan pembuangan akhir.
Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk
menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara
garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah,
pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Sejati
dalam Suryani, A. S. (2014).
Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan
kesehatan menusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga
diakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia. Sujarwo,
Tristanti, & Widyaningsih. (2014).
31
Pengolahan sampah dengan menerapkan konsep 3R menurut Sujarwo,
Tristanti, & Widyaningsih. (2014). yaitu:
1. Reuse (penggunaan kembali) yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang
masih memungkinkan untuk dipakai (penggunaan kembali botol-botol bekas).
2. Reduce (pengurangan) yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat
menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada.
3. Recycle (daur ulang) yaitu menggunakan sampahsampah tertentu untuk diolah
menjadi barang yang lebih berguna (daur ulang sampah organik menjadi kompos
atau sampah anorganik menjadi aneka kerajinan).
Paradigma pengelolaan sampah yang digunakan saat ini adalah kumpul
angkut dan buang, perihal utama kota dalam penyelesaian masalah sampah adalah
pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Pengelola kota biasanya kurang
dalam memberikan perhatian serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-
kasus kegagalan pada TPA. Pengelola kota sepertinya berpendapat bahwa TPA
yang dimiliki bisa menyelesaikan seluruh persoalan sampah, tanpa memberikan
perhatian yang proporsional terhadap sarana dan prasarana tersebut, TPA bisa
menjadi bom waktu bagi pengelola kota.
Kita sebagai masyarakat harus membiasakan diri mengurangi pembelian
barang yang akan menjadi sampah (reduce), menggunakan kembali barang yang
masih bisa dimanfaatkan (reuse) dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang
bernilai ekonomis (recycle), yang dapat dikenal dengan 3R. Solusi sampah lainnya
adalah dengan mengelola sampah tersebut yaitu dengan memilah sampah yang
secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian:
32
1. Sampah basah: sampah yang mudah terurai dan membusuk, antara lain sisa
makanan, buah-buahan, sayuran, sampah kebun dan sampah dapur
2. Sampah kering: sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah,
antara lain kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kaca, kaleng, dan lain-lain
3. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun): sampah beracun dan reaktif yang
sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain cat,
baterai, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain (Asmiyati dan Agustaman
dalam Qalby 2018).
Memilah sampah sangat mudah tergantung kemauan manusia yaitu sama
dengan kebiasaan setiap hari membuang sampah di tempat sampah yang semula
dalam 1 (satu) tempat, sekarang menjadi 3 (tiga) tempat yaitu sampah basah,
sampah kering dan sampah B3. Waktu yang lalu dan sekarang sebagian masyarakat
masih berjalan bahwa sampah dibuang jadi satu kemudian dibakar begitu saja
sehingga dapat menimbulkan polusi dan residu yang dapat membahayakan
lingkungan.
Manfaat sampah basah yaitu bisa diolah dan dijadikan kompos dengan tata
cara-cara tertentu, yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik tanaman dan akan
menghasilkan produk tanaman yang banyak disukai konsumen dan mempunyai
nilai jual produk yang tinggi serta lebih menyehatkan. Pengelolaan sampah organik
rumah tangga dan sampah basah dengan cara pengomposan berarti melaksanakan
kaidah daur ulang dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tekniknya tidak rumit,
hanya memerlukan usaha dan waktu. Djamaludin dan Wahyono dalam Munawir,
M. (2015).
33
Manfaat kompos yang lebih rinci menurut Wikipedia, Kompos, dalam
Munawir, M. (2015) antara lain:
1. Aspek ekonomi:
a. Penghematan biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, karena
dilakukan setempat;
b. Mengurangi volume atau ukuran limbah; memiliki nilai jual yang lebih tinggi
dari pada bahan asalnya;
2. Aspek lingkungan:
a. Mengurangi polusi udara karena pelepasan gas metana dan pembakaran limbah,
pembusukan sampah organik akibat bakteri metanogen ditempat pembuangan
sampah;
b. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan;
3. Aspek bagi tanah/tanaman:
a. Meningkatkan kesuburan tanah;
b. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah;
c. Meningkatkan kualitas nilai gizi, hasil panen terhadap rasa, dan jumlah panen
Manfaat sampah kering menurut Asmiyati dan Agustaman dalam Munawir,
M. (2015) antara lain:
1. Bisa langsung dijual ke pelapak sampah dengan harga jual sesuai dengan jenis
sampah keringnya;
2. Bisa dimanfaatkan kembali untuk peralatan, pot tanaman, tempat menyimpan
barang-barang, dan lain-lain;
34
3. Bisa dibuat kerajinan tangan yang eksotik bernilai ekonomis tinggi. Sedangkan
sampah kering yang tidak bisa dimanfaatkan (residu) dibuang ke TPA (Tempat
Pembuangan Akhir).
Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan
kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Menurut
Aboejoewono dalam Listriyani, N. I. (2018). Menggambarkan secara sederhana
tahapan tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
1. Tahap Pengumpulan
Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya
sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya.
Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah,
peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara
(TPS/Dipo). Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah
tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya
sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya.
Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah,
peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara
(TPS/Dipo). Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah
tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
2. Tahapan Pengangkutan
Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa
alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada
35
tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu
mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan
akhir (TPA).
3. Tahap Pembuangan akhir
Pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan
baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian
seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini
dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks.
Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah
yang tinggi, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat
rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal)
yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.
Trihadiningrum dalam dalam Amastang, M., & Amastang, M.
(2019). mengusulakan beberapa cara yang sebaiknya dilakukan untuk menangani
persoalan sampah kota, yaitu:
1. Pencegahan
2. Minimisasi,
3. Pemanfaatan kembali (reuse)
4. Daur ulang (recycle),
5. Perolehan energy (energy recovery)
6. Pembuangan akhir.
36
Yang pelaksanaannya harus didukung oleh masyarakat dan kebiajakan dari
pemerintah sehingga jumlah sampah yang dibuang di tempat pembuanagan akhir
semakin berkurang.
Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang
dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang
tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang
terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau
individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif. dalam mengelola
sampah seperti pengumpulan, pewadahan, pemilahan dan melakukan daur ulang
sampah untuk mengurangi volume dan penyebaran sampah. Wibowo, dalam
Ismawati, A., & Ismawati, A. (2013).
D. Kerangka Pikir
Bank Sampah adalah tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan
sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang telah
dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat
pengepul sampah. Bank sampah akan dikelola menggunakan sistem seperti
perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang
tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di
bank sampah.
Dalam upaya melakukan pengelolaan sampah pemerintah memiliki peranan
sentral yang antara lain diwujudkan dalam bentuk meningkatkan bergeraknya
sektor dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan suasana yang
kondusif bagi berjalannya pengelolaan sampah di suatu daerah.
37
Kehadiran Bank Sampah merupakan salah satu unsur yang perlu
dikembangkan dalam pola lingkungan yang bersih. Karna sampah-sampah yang
membuat kotor itu bisa di maanfatkan kembali. Masyarakat dan pemerintah dalam
pengelolaan sampah kemudian diangkat dalam penelitian terkait Implementasi
Program Bank Sampah Di Kelurahan Toddopuli Kecamatan Panakukang Kota
Makassar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut.
Bagan Kerangka Pikir
E. Fokus Penelitian
Variabel-variabel yang mempengaruhi proses
implementasi menurut Van meter dan Van
Horn dalam Subarsono, A. G. (2005).
1. Standar dan ukuran kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas
Pelaksana
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Terwujudnya Bank Sampah Yang Efektif
Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar
38
Fokus penelitian Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar, menggunakan pendekatan Standar dan
ukuran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi antar
Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
F. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan
dideskripsikan seperti berikut:
1. Standar dan Ukuran Kebijakan, dalam penelitian ini program tentang Bank
Sampah perlu melihat variabel sasaran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya adalah ketersedian sumber daya manusia dan daya finansial.
3. Karakteristik Agen Pelaksana untuk mengetahui berapa banyak pihak yang
dilibatkan dalam kegiatan Program Bank Sampah.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu diperlukannya
koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
5. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik, mencakup sumber daya ekonomi
yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seberapa besar
dan bagaimana program bank sampah tersebut dapat mempengaruhi kondisi
sosial ekonomi yang ada, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang dibuat.
Terwujudnya Visi Maros yaitu Maros Lebih sejahtera 2021
39
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu penelitian
Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan
yaitu pada tanggal 16 Juli 2020 – 11 September 2020 atau setelah adanya perizinan
penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan Lokasi penelitian
bertempat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar tentang
Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan
Panakukang Kota Makassar. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian
tersebut adalah karena menjadi lokasi penelitian tentang Implementasi Program
Bank Sampah Di Kelurahan Toddopuli Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
B. Jenis Dan Tipe penelitian
Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk
menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu
dansituasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan
kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu
agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiyono (2012).
Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan
terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam
memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam
lapangan dalam waktu yang cukup lama.
40
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk
memberikan gambran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan
pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait
Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan
Panakukang Kota Makassar.
C. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang
diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian
ini yaitu :
1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk
menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji.
Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk
melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya
penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama
diperoleh melalui dokumentasi.
D. Informan Penelitian
41
Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan
purposive sampilng atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat
memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang
Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan
Panakukang Kota Makassar.
Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:
Tabel 1. Informan Penelitian
NO NAMA INISIAL JABATAN KETERANGAN
1. Kahfiani S.Hut KF
Seksi Pengembangan
Dan Pengendalian
Sistem Persampahan
dan Limbah B3
1 orang
2. Nasrun, SE NS
Kepala UPTD Daur
Ulang Sampah Bank
Sampah Pusat
1 orang
3. Iin IN Petugas Bank
Sampah Unit (BSU) 1 orang
4. Arfan AR Staff Pendataan
UPTD 1 orang
5. Asma Hamra AH Staff Kecamatan 1 orang
6. Anto AT Pengepul Sampah 1 orang
7. Dg.Sugi DS Nasabah 1 orang
8. Wahidah WD Nasabah 1 orang
9. Risman RN Nasabah 1 orang
10. Hartati HT Nasabah 1 orang
42
11. Farida FD Nasabah 1 orang
12. Nani NN Nasabah 1 orang
Total Informan 12 orang
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga
teknik pengumpulan data yakni :
1. Teknik Observasi
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan
pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah yang terkait dengan
Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan
Panakukang Kota Makassar. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian
ini untuk memperoleh keterangan keterangan data yang lebih akurat dan untuk
mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi
dilapangan dalam hal Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan
Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar .
2. Wawancara
Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab
secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai
sampel baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu
memberikan informasi yang akurat terkait Implementasi Program Bank
Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
3. Dokumentasi
43
Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen
atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Implementasi
Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota
Makassar sehingga menunjang kerelevenan data. Metode dokumentasi
digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya
dengan pokok dari permasalahan.
F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini
dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Aswad (2018:33) memiliki tiga
langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data (Data Reducation)
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan
memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen
pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang
hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian
sehinggah penarikan kesimpulan dapat dilakukan.
2. Penyajian Data(Data Display)
Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat.
Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat
naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih
mudah.
3. Penarikan kesimpulan(conclusion Drawing)
44
Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan
dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan
sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti
ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya
belum jelas menjadi jelas.
G. Pengabsahan Data
Menurut Sugiyono dalam Sari (2019:28) uji keabsahan data meliputi uji
kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji comfirmability.
Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data
yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan
dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian
terdapat tiga triagulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi
teknik, dan triangulasi waktu.
1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,
membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi,
membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.
2. Triangulasi teknik
45
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan
teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan
teknik pengumpulan data sebelumnya.
3. Triangulasi waktu
Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan
pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu
kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian
ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
46
A. Deskripsi Objek Penelitian
Pada sub bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan
bagaimana Implementasi Program Bank Sampah Pusat Kelurahan Paropo Kec.
Panakukang, serta menjelaskan tentang proses Implementasi Program Bank
Sampah Pusat Kelurahan Paropo Kec. Panakukang.
Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum wilayah Kota
Makassar dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup
Kota Makassar dan UPTD Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Gambaran umum
Kota Makassar Mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan Kota
Makassar. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terdiri dari
Kedudukan, tugas dan fungsi dan kepegawaian dari dinas dan kecamatan tersebut.
1. Gambaran Umum Kota Makassar
Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan timur Indonesia.
Sejak abad ke-16 kota ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan khususnya
daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Secara administratif kota makassar
adalah Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pusat
pemerintahan Kota Makassar.
Kota Makassar memiliki luas 175,77 km persegi yang meliputi 15
kecamatan, 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT. Kota Makassar terletak di
pantai barat semenanjung Selatan pulau Sulawesi berbatasan dengan:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan (Pangkep)
47
2. Sebelah Selatan dengan wilayah Kabupaten Gowa,
3. Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Maros, dan
4. Sebelah Barat dengan pesisir pantai Selat Makassar.
Kondisi geografis Kota Makassar yang terketak di tengah-tengah
Wilayah Kepulauan Nusantara, menjadikan kota ini sebagai pusat perlintasan
dari Wilayah Barat ke Wilayah Timur maupun dari Wilayah Utara ke Wilayah
Selatan Indonesia. Posisi ini menyebabkan kota Makassar mempunyai daya
tarik yang cukup kuat bagi para migran sebagai cikal bakal pelaku sektor
informal pedagang kaki lima, baik dari wilayah Sulawesi Selatan sendiri
maupun dari propinsi-propinsi lain di kawasan timur Indonesia dan di luar
Sulawesi, untuk datang dan mencari peluang kerja di kota ini.
Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016
sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri atas 727.314 jiwa penduduk laki-laki dan
742.287 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah
penduduk tahun 2015, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan
sebesar 1,39 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk
laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 persen.
Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu:
Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung
Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala,
Biringkanaya dan Tamalanrea, Kep, Sangkarrang. Kecamatan Panakkukang
merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kota Makassar yang berbatasan
dengan kecamatan Tallo di sebelah utara, kecamatan Tamalanrea di sebelah
48
timur, kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan kecamatan Makassar di
sebelah barat.
Pemerintah Kota Makassar terdiri dari walikota, wakil walikota,
sekretariat kota, dinasdinas, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya
menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km²
menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah
kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota
internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu
pernah menjadi ibu kota. Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Sumber
utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap
sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali
sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.
2. Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian
Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian adalah Kantor UPTD
Bank Sampah Pusat yang berada di depan Pasar Toddopuli di Jalan Toddopuli
Raya Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di
Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah utara,
Kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Rappocini di sebelah
selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar.
Kecamatan Panakukang merupakan daerah bukan pantai dengan topografi
49
ketinggian 500M dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing
kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar antara 1-2 km.
Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah
17,05 km². Dari luas wilayah tersebut pada Tabel 1.2, tampak bahwa
Kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km², terluas kedua
adalah Kelurahan Panaikang dengan luas wilayah 2,35 km², sedangkan yang
paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Sinrijala yaitu 0,17 km².
Dalam kurun waktu tahun 2015-2016 jumlah penduduk Kecamatan
Panakkukang mengalami pertumbuhan sebesar 3,27 persen, dimana jumlah
penduduk pada tahun 2015 sebanyak 142.308 jiwa dan bertambah menjadi
sebanyak 147.783 jiwa di tahun 2016. Berdasarkan jenis kelamin tampak
bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 73.114 jiwa dan perempuan sekitar
74.669 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 98 persen
yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang
penduduk laki-laki.
Pada tahun ajaran 201/2017 jumlah TK di Kecamatan Panakkukang
sekitar 44 sekolah, SD baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 49
sekolah, SLTP sebanyak 16 sekolah dan SMA sebanyak 10 sekolah. Selain
itu terdapat pula Sekolah Menengah Kejuruan swasta sebanyak 14 sekolah.
Jumlah sarana kesehatan tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang
tercatat 3 Rumah Sakit Umum/Khusus, 3 buah Puskesmas , 2 buah Pustu, 10
buah Rumah Bersalin dan 79 Posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 83 orang,
dokter umum, 14 orang dokter spesial, 13 orang dokter gigi dan 108 orang
50
paramedis lainnya yang terdiri dari 23 orang bidan desa dan 85 orang
perawat/mantri.
Tabel. 4.1
Banyaknya RT, RW dan Lingkungan di Kecamatan Panakukang Tahun 2018
Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Berkedudukan Di Kantor Pada Wilayah
Kecamatan Panakukang Dirinci Menurut Instansi Dan Jenis Kelamin.
Tahun 2018
51
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
a. Gambaran Umum Keadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar merupakan
lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang
memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan
Hidup Kota Makassar menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
52
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki strategi
pengembangan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup kota
makassar yang diarahkan pada upaya dan proses pengelolaan lingkungan
hidup secara terpadu terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi:
sumber daya manusia, sumber daya hayati dan non hayati, serta sumber daya
buatan untuk melestarikan lingkungan hidup yang lesbih dinamis.
Kebijakan umum yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan
hidup meliputi: upaya penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber-sumber daya, terutama
sumber daya alam hayati dan non hayati sebagai unsur lingkungan hidup.
Kebijakan tersebut meliputi:
1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang arti
pentingnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan
manusia.
2. Peningkatan peran aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan
datang.
3. Pengendalian dan pengaturan tata ruang yang mantap untuk mencegah
dan menghindari penggunaan produktif dan pencegahan kerusakan
lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem secara
keseluruhan.
53
4. Dibentuknya Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Ta2hun 2016
Tentang Izin pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka
hijau di kota makassar.
b. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Susunan Organisasi dinas lingkungan hidup terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, terdiri dari:
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Program
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan (TAPEN)
a. Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup
b. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
c. Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
4. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S)
a. Seksi Penanggulangan Sampah
b. Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah
c. Seksi Pengelolaan TPA
5. Bidang Konservasi dan Pertamanan (KP)
a. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup
b. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
54
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup
(P2KLH)
a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
b. Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup
c. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
7. UPT. Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup (UPT. IPLH)
a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Informasi dan Pendidikan Lingkungan
Hidup
8. UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah (UPT. PSL)
a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah
9. UPT. Laboratorium Lingkungan (UPT. LAB)
a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan
c. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota makassar
1. Visi
Mewujudkan makassar kota dunia yang nyaman dan berwawasan
lingkungan
2. Misi
a. Meningkatkan kualitas tehknis aparatur DLH yang di dukung oleh
peningkatan kualitas intelektual, mental, spiritual, keterampilan
serta sarana dan prasarana.
b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang nyaman.
55
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. UPTD pengelolaan Daur Ulang Sampah (Bank Sampah Pusat ) Kelurahan
Paropo
UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah yang sebelumnya adalah unit
pelaksana tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar yang
dibentuk berdasarkan Perwali kota Makassar No.63 tahun 2014 tanggal 29
desember 2014, yang brtindak sebagai Bank Sampah Pusat Kota Makassar.
Namun telah berganti unit tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 126 Tahun 2016
tentang pembentukan ,Kedudukan, Susunan Organisasi , Uraian Tugas , dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan
Hidup.
56
Sumber : Bank Sampah Pusat, 2020
Diawali dengan Gerakan MCG (Makassar Green and Clean) pada
tahun 2012 serta terbit Peraturan Menteri No.13 tahun 2012 tentang penangan
pengelolaan sampah berbasis 3R melalui mekanisme Bank Sampah maka telah
terbentuk 100 lebih Bank Sampah Unit yang tersebar dibeberapa 14 kecamatan.
Namun seiring dengan itu hanya beberapa bank sampah yang aktif yang
disebabkan oleh beberapa faktor.
Walikota/wakil walikota Makassar dengan menggusung “ 8 jalur masa
depan” melalui program sampah tukar beras kemudian membentuk UPTD.
Pengelolaan Daur Ulang Sampah yang bertindak sebagai Bank Sampah Pusat
Kota Makassar (BSP) , dengan harapan dapat menjadi Solusi dari
57
permasalahan Bank Sampah Unit (BSU). Hingga saat ini di BSP telah terdaftar
884 BSU, yang terdiri dari :
a. Bank Sampah Unit Pemukiman : 638
b. Bank Sampah Sekolah ( BSS) : 263
c. Bank Sampah SKPD : 38
Total Jumlah Bank Sampah Kota Makassar : 939
Total Jumlah Bank Sampah yang terlayani BSP (Aktif) : 503
UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah terletak di Jalan Toddopuli
(depan pasar Toddopuli ) kelurahan Paropo kecamatan Panakukang Kota
Makassar , Telepon :085242490687. Kantor UPTD. Pengelolaan Daur Ulang
Sampah berdiri di atas tanah seluas 320 m2 , dengan bangunan fisik berlantai
2 dan berbatasan dengan :
a. Sebelah utara berbatasan dengan kantor Kepala Pasar Toddopuli
b. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk
c. Sebelah barat berbatasan dengan paasar Toddopuli
d. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk
58
Sumber : Bank Sampah Pusat, 2020
Adapun jumlah pegawai yang berada di UPTD. Pengelolaan Unit Daur
Ulang Sampah sebagai berikut:
a. PNS : 10 orang
b. Tenaga kontrak : 29 orang
c. Tenaga pemgaman : 2 orang
a. Visi bank Sampah Pusat Kota Makassar
Mewujudkan kota makassar yang bersih dan nyaman serta bebas
dari masalah sampah.
59
b. Misi
Melakukan pengelolahan sampah melalui 3R program bank
sampah.
Tabel. 4.1 Harga Sampah Yang Ada di Bank Sampah Pusat
No Kelompok Plastik KODE Contoh Barang/Produk
HARGA/Kg
(Rp)
1 PP Gelas Bening Bersih P01B Aqua,club, JS tanpa label 5000
2 PP gelas bening kotor P01K Aqua,club, JS dengan label 3300
3 PP Gelas warna P02B
Ale-ale, montea, teh gelas tanpa
label dan disusun 2500
4 PP Gelas Warna , Kotor P02K
Aqua , club, teh gelas , montea
kotor bercampur 1200
5 PP Cincin Gelas P02C Cincin atau potongan bibir gelas 1500
6 PET bening bersih P03B Botol ades tanpa penutup dan label 3900
7 PET biru muda bersih P04B botol air mineral aqua, JS, club 3200
8 PET kotor P04K
Segela jesi PET yang ada label dan
penutup 1000
9 PET warna bersih/ Pisah P05B
PET tanpa penutup dan label ,
warna hijau atau biru 1800
10 PET warna campur P05C
PET tanpa penutup dan label,warna
hijau dan biru campur 1200
11 PET campur P04c
PET Campur tanpa penutup dan
label 1900
12 plastik HD campur P06 Baskom, gelas , piring, tanpa damar 1800
13 HD Tutup Botol P06C Tutup Botol Campur 2500
14 HD Tutup Galon P09K Tutup Galon Warna Campur 3500
15 Plastik Daun P10 Pembungkus Bening Campur 1000
16 Plastik HD (blow)
campur P13 Kemasan Plastik Bergaris Tengah 2000
17 Refill, Sachet P20
Refill minyak goreng, pembungkus
Sachet 500
No LOGAM KODE Contoh Barang/Produk HARGA/Kg
18 Besi Tebal L01 Besi cor, Besi Plat 2800
60
Sumber : Dari Bank Sampah Pusat 2020
19 Besi Tipis L02 Drum, Rak piring 1800
20 Kaleng L03
Kaleng makanan, kaleng susu, tdk
dipress 1400
21 Kuningan L04 Kuningan Piala 38000
22 Tembaga L05 Tembaga Dari Kabel 60000
23 Alimunium Tebal L06 Box Mesin Motor 10000
24 Aluminium Tipis L07
Kaleng minuman, Fanta, Sprite,
Wajan 8000
25 Aluminium Siku L08 Alma Dekor 14000
26 Aluminium Campur L09 Aluminium campur besi 6000
27 Besi Seng L11 Seng Bekas 1000
28 Perunggu L10 Kran Air, kepala regulator 6000
No KERTAS KODE Contoh Barang/Produk HARGA/Kg
29 Kertas Putih K01 Buku Tulis , kertas foto copy 2000
30 Kertas Campur / Warna K02 Majalah , karton warna 500
31 Kertas Buram K03 Kertas kelabu /buram 1500
32 Kardus (dos) K04 Karton Coklat Box 1700
33 Kertas Semen A K05A Kertas Semen Tonasa 1500
34 Kertas Mikel K05B Kertas Pembungkus coklat 1000
35 Koran K06 Koran Berita 1500
36 Karton Rak Telur K07 Rak untuk susun telur 400
37 Cones K08 Kertas Gulungan 800
No KACA KODE Contoh Barang/Produk HARGA/Kg
38 Botol Markisa Bensin B01 Botol Leher Panjang Bening 1000
39 Botol Kecap/ Bir B02 Botol Leher Panjang Tebal 700
40 Botol Marjan B03 Botol Tebal 600
41 Botol Soda B05 Botol Tebal 300
42 Botol Bir Guinness B06 Botol Tebal 300
61
B. Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang
Pemerintah kota Makassar melaksanakan Program Bank Sampah Pusat
di Kelurahan Paropo dalam bentuk pengelolaan sampah. Praktek pemerintah
yang terjadi dalam pengelolaan sampah berbasis implementsi. Alasan mendasar
mengklaim pengeloaan sampah berwujud dari implementasi karena
penanganan lingkungan melibatkan organ pemerintah dan non pemerintah yang
saling bekerjasama. disamping itu, isu-isu seperti komunikasi ,sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi mencirikan sebuah praktek dari implementasi.
Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat menjadi sadar bahwa
sampah yang selama ini disepelekan keberadaannya, sebenarnya dapat
membawa sebuah dampak ekonomi bagi masyarakat. Nilai rupiah yang didapat
dari sampah tersebut disimpan atau ditabung oleh nasabah. Para pihak yang
terlibat dalam Bank Sampah mendapatkan keuntungan, baik secara materi
maupun imateri. Masyarakat mendapatkan nilai rupiah dari penghasilan dari
sampah yang dipilah. Kemudian Bank Sampah mendapatkan keuntungan dari
hasil pengelolaan sampah yang dijual. Selain keuntungan materi,tentunya
lingkungan masyarakat pun menjadi lebih bersih, indah, dan asri dengan adanya
Bank Sampah ini.
Mengacu pada konsep implementasi. Bahwa implementasi adalah suatu
upaya pengekuruan keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, menata, dan megatur
semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efesien. Dari
penjelasan di atas dalam penelitian ini akan diuraikan Implementasi Program
Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo Kecematan Panakukang Kota
62
Makassar. Terdapat 5item penting untuk mengukur keberhasilan implementasi,
yaitu (1) Ukuran dan tujuan kebijakan (2) Sumber daya (3) Karekteristik agen
pelaksana (4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (5)
Lingkunga Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil pengkajian terhadap keenam hal
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Standar dan ukaran kebijakan
Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan
standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan,
kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketecapaian
standar dan sasaran tersebut. Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006)
mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran
pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian
atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
Pada UPTD.Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat
Kota Makassar menjelaskan bahwa dengan adanya bank sampah pusat ini
mereka ingin membantu bank sampah yunit dalam pengelolaan sampah-
sampah yang telah dikumpulkan atau telah mereka beli dari para nasabah-
nasabah tersebut dan juga membantu mengurangi sampah-sampah yang masuk
di TPA sehingga sampah yang ada di TPA tidak menumpuk. Hal tersebut
sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala UPTD.
Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat.
“Tujuan utamanya itu adalah mengurangi , pengurangan sampah atau
reduksi mereduksi sampah yang harusnya masuk ke TPA itu kalau kita
kelola dibank sampah itu tdk masukmi di TPA jadi artinya sedikitmi
63
yang masuk disana, makin banyak yang masuk ke bank sampah
semakin sedikit yang ke TPA nah itu yang pertama terus yang kedua,
yang jangka panjang itu merubah pemikiran masyarakat jadi
masyarakat bagaimana kita berusaha untuk membuat masyarakat itu
mengerti kalau sampah itu bernilai ekonomis jadi punya sampah bukan
hanya sekedar barang yang tidak berguna tapi kalau kita kelola dengan
baik itu bisa menghasilkan penghasilan banyaklah gunanya kalau kita
kelola” ( hasil wawancara NS pada tanggal 28 juli 2020).
Sesuai hasil wawancara yang di kemukakan oleh penulis bahwa tujuan
dari adanya bank sumpah pusat adalah dengan membantu mengurangi sampah
yang masuk di TPU dan membantu masyarakat dalam mengelola sampah
mereka serta menyadarkan masyarakat bahwa sampah bisa bernilai ekonomi
tetapi tidak semua jenis sampah bisa di daur ulang dan bernilai ekonomi. Hal
tersebut didukung dari pernyataan salah satu staf pendataan UPTD pengelolaan
daur ulang sampah bank sampah pusat kota makassar mengatakan bahwa:
“ Tujuan utama dari bank sampah sebenarnya untuk mengumpulkan
sampah dari nasabah nasabah, namanya kalau bank sampah toh ini
sampah mau diapakan lagi kalau sudah terkumpul mau di apa ini
sampah itu kendalanya kalau dia mau jual kepengepul kendalanya ya
harga dipermaikan tidak stabil terus jenis tidak semua di ambil
sementara sampah yang di kumpulkan dari masyarakat mereka kan beli
juga cuman kalau bank sampah itu prosesnya menyimpan membeli tapi
disimpan juga uangnya, kalau sudah terkumpul itu mau di apa dan kalau
dia jual kepengepul itu satu tadi harganya terus jenisnya juga tdk semua
dia ambil ke 3 waktunya kendala diwaktu penjemputan jadi kalau orang
sudah kumpul sampahnya telfon pengepul dijanji hari sabtu minggu
depan baru datang kan orang marah-marah kalau berserakan nanti
dilingkungan toh baru kalau ini sudah kita kumpulkan memang baik-
baik dan masyarakat juga mulai mengerti bahwa sampah itu kalau kita
kelola kita ambil kita pilah itu bernilai ekonomis misalnya kayak gelas-
gelas aqua itu didepan rumahta biasanya berserakan didepan got itu,
kalau kita kelola ambil saja di got ambil saja depan rumah atau
misalkan ada acara-acara habis taksiah ka acara-acara keluarga banyak
itu sampahnya dari pada kita buang, kalau kita buang kan paling juga
64
berakhir di TPA kalau kita kelola dari awal itu kita masuk sebagai
nasabah itu kelola kita simpan, pisahkan dari plastiknya misalnya , pilah
dari kertas pilah dari sampah organiknya teruma karna kan sampah itu
jenisnya 2 toh organik dan anorganik, nah organiknya tetap masuk tapi
belum di olah anorganiknya ini yaang seperti plastik itu tujuan utama
dibangun bank sampah mereduksi agar sampah tidak sampai lagi ke
TPA karna kalau semua ke TPA lama-lama penuh itu kalau kita kelola
dari awal selain menguntungkan untuk masyarakat dan bermanfaat bagi
masyarakat pemerintah juga terbantu biaya operasional misalnya harus
membiayai mobil tangkasi kalau bank sampah masyarakat sendiri yang
bawa kebank sampah langsung ke bank sampah yunit atas dasar itu
makanya dibentuk bank sampah pusat 2016 itu keluar sk untuk
memfasilitasi bank sampah yunit jadi kita fsilitasi berupa pembelian
sampah mereka sudah kumpul kita jemput karna kita juga sediakan
layanan penjemputan dibeli terus difasilitasi seperti timbangan buku-
buku administrasi bank sampah itu dibantu juga soal pelatihan-
pelatihan termasukmi sosialisasi. ’’(Wawancara dengan AR, Pada
tanggal 28 juli 2020).
Wawancara diatas menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari bank
sampah pusat adalah mengurangi sampah agar tidak bertumpuk di TPA dan
tidak menumpuk juga di bank sampah yunit karna bank sampah pusat membeli
kembali sampah yang terkumpul di bank sampah yunit karna nasabah menjual
ke bank sampah yunit atau pengepul baru di jual kembali ke bank sampah pusat
untuk di kelola. Pengelolaan daur ulang sampah sebagai pemerintah
memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah dan
mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah. Senada dengan pernyataan
diatas, Salah satu nasabah mengatakan bahwa:
“Saya sebagai nasabah sangat senang dengan adanya bank sampah ini
karna kenapa, dibank sampah itu harganya kadang jauh beda dengan
pengepul di pengepul biasa mereka membeli perkilonya hanya 1500
tetapi di bank sampah mereka membeli dengan harga 2000 dan di bank
sampah itu nahitung perbotolki kalau di pengepul dikasi kumpulji baru
langsung na kilo” (Wawancara dengan DS, Pada tanggal 30 Juli 2020).
65
Wawancara di atas menjelaskan bahwa keberadaan bank sampah telah
memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dengan mendatangkan
keuntungan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah uang
saku bagi anak dari hasil menabung sampah.
Gambar 1. Pemilahan dan Pengangkutan sampah
(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)
Senada dengan pernyataan diatas, salah satu staf kecamatan
mengatakan bahwa:
“Dengan adanya bank sampah pusat ini beberapa masyarakat
menghasilkan penghasilan tambahan dan menjadi solusi lapangan
pekerjaan bagi masyarakat dikota makassar khususnya di kecamatan
panakukang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak bisa menjadi
nasabah bank sampah”. ( Hasil wawancara AH pada tanggal 28 juli
2020).
66
Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat terbantu
dengan adanya bank sampah tersebut dan juga pemerintah mencoba membantu
mengurangi masalah persampahan yang ada di TPU dengan cara mengelola
kembali sampah yang telah di beli dari nasabah bank sampah atau pengepul
yang menjual kembali sampah di bank sampah pusat.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
implementasi program bank sampah pusat dalam hal standar dan ukuran
kebijakan bisa di katakan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat
karena dapat membantu mereka bagaimana cara berpenghasilan dengan hanya
menjual sampah mereka ke bank sampah pusat dan juga memberikan informasi
kepada masyarakat tentang cara menjaga lingkungan dari permasalahan
sampah dengan cara mengumpulkan, memilah dan di olah kembali agar dapat
di gunakan kembali sampahnya, walaupun terkadang beberapa masyarakat
belum mengerti tentang tujuan dari program bank sampah tersebut, namum
pengelola tetap berusaha agar bagaimana supaya masyarakat dapat memahami
dan ikut berpartisipasi dalam program bank sampah tersebut dengan begitu
permasalah-permasalah sampah dapat terselesaikan dan penumpukan sampah
di TPU juga ikut berkurang.
2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan alat yang digunakan dalam menentukan
kebehasilan kebijakan dalam implementasi. Sumber daya baik dari sumber
67
daya manusia sumber daya finansial ataupun sumber daya waktu menjadi
perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya
kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan
ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi
implementasi suatu kebijakan. Namun dalam proses implementasi kebijakan
fokus kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
Sumber daya kota makassar memiliki potensi yang baik bagi kehidupan
masyarakat, sumber daya optimal memungkinkan peningkatan penduduk kota
makassar. Sehingga seiring dengan peningkatan penduduk maka timbullah
berbagai aktivitas seperti perkembangan pembangunan kota, maupun aspek-
aspek industri, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah.
sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai
permasalahan, di antaranya sampah yang menunpuk di TPU.
Sumber daya yang dimiliki oleh UPTD. Pengelolaan Daur Ulang
Sampah Bank Sampah Pusat sudah terstruktur baik dimulai dari bidang
pengamanan , bendahara , direktur UPTD , kepala sub bagian tata usaha , unit
penjemputan , unit pemilahan , unit penimbangan , unit pengepakan , unit
penjualan dan unit pemeliharaan. Bank sampah merupakan aplikasi gerakan
memilah sampah dan memanfaatkan kembali sampah, yang memiliki esiensi
bahwa masyarakat harus sadar terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut sesaui
dengan wawancara dengan Kepala UPTD. Daur Ulang Sampah Bank Sampah
Pusat sebagai berikut:
“Kalau disini SDM nya itu berasal dari pemerintah kota semua yang
ada disini itu pegawai tetap maupun tenaga kontrak, dan dalam
68
melakukan pengelolaan sampah, apalagi ini Bank sampah Pusat, tempat
penampungan sampah, yang nantinya di olah, pasti membutuhkan
sumber daya manusia yang lebih banyak dan sumber keuangan itu
sudah bagus disini, karena anggarannya berasal dari pemerintah kota.”
(Wawancara dengan NS pada tanggal 28 juli 2020).
Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang mengatakan bahwa sumber
daya sangat penting dalam mengelola sampah dibutuhkan sumber daya yang
banyak karna dalam menjalankan beberapa kegiatan yang ada di bank sampah
itu membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Hal tersebut didukung dari
pernyataan salah satu staf pendataan UPTD pengelolaan daur ulang sampah
bank sampah pusat kota makassar mengatakan bahwa:
“Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan
dalam pengelolaan Bank Sampah, sehingga para aparatur pelaksana
berfokus melakukan pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi kepada
masyarakat agar program bank sampah pusat yang sedang berjalan ini
menjadi efektif. Dan Mengenai anggaran itu selalu kita anggarkan dari
awal memang terbentuknya UPT sudah ada struktur organisasinya ada
dasar hukumnya itu bisa di anggarkan jadi sesuai dengan dasar
hukumnya apa penganggarannya apa kalau ada sudah dasar hukumnya
keluar sudah bisa di anggarkan sudah ada Panya dan anggarannya dari
pemerintah kota” (Wawancara dengan dengan AR, Pada tanggal 28 juli
2020).
Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu hal yang
dilakukan pemerintah untuk menarik nasabah yaitu mengadakan sosialisasi dan
memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses pengelolaan
sampah. Fokus pemerintah memang membangun sumber daya terlebih dahulu
agar lebih mudah mencapai tujuan dari program yang dicanangkan. Dan UPTD
bank sampah itu sudah tersruktur mengenai anggaran maupun sumber daya
69
tenaga kerjanya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai
berikut:
“Kami selaku masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan Bank Sampah,
pemerintah dalam memberikan penyuluhan sudah baik,. Kami
menerima sosialisasi dan adapun manfaat dari sosialisai itu kami
menjaga lingkungan tempat tinggal dan kami bisa menghasilkan uang
dengan sampah.” (Wawancara dengan DS, Pada tanggal 30 Juli 2020).
Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat selalu
melibatkan diri dalam kegiatan bank sampah dan selalu melaksanakan apa
yang disosialisasikan oleh pemerintah, karena tanpa adanya masyarakat
program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan berjalan. Selama
program pengelolaan sampah ini berlansung, ketersediaan sumber daya
manusia sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan sumber dana
juga sudah terpenuhi dengan adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah
untuk UPTD pengelolaan Daur Ulang Sampah.
Gambar 2. Mobil Pengangkut Sampah
70
(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)
Hal tersebut didukung oleh salah satu masyarakat yang mengatakan
bahwa:
“Setiap sosialisasi oleh pemerintah bank sampah pusat saya
menyempatkan hadir dan selesai dari sosialisasi saya sebagai
masyarakat merasa beruntung dapat terlibat dalam kegiatan bank
sampah karna disisi lain saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan
saya juga jadi tahu apa kegunaan sampah yang sudah tidak
terpakai.”(wawancara dengan WD pada tanggal 30-juli-2020)
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan
masyarakat akan progam bank sampah sangat penting , dikarenakan mereka
bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak pengelola bank sampah
itu sendiri.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
implementasi program bank sampah pusat dalam hal sumber daya sangat
berperan untuk kebeharsilan bank sampah karna pengelola dan masyarakat
71
(nasabah ) harus saling berkordinasi dalam bidang masing-masing dan paham
akan apa yang seharusnya mereka kerjakan kemudian harus sesuai dengan
peran masing-masing sedangkan untuk mengenai sumber daya keuangan sudah
tersedia dari anggaran APBD dan hasil penjualan dari sampah-sampah yang
telah dikumpulkan kemudian di jual kembali ke vendor kemudian juga fasilitas
yang disediakan oleh pihak bank sampah itu cukup memadai untuk di
pergunakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus
diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup
struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam
birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
kebijakan yang telah ditentukan.
Pengeloaan bank sampah dikota makassar agen pelaksana sudah
dilakukan dari tingkat paling dasar yaitu masyarakat dan pemerintah , dalam
hal ini UPTD. Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat Kota Makassar.
Masyarakat telah diberikan edukasi bagaimana cara memilah sampah organik
dan anorganik atau yang bisa didaur ulang seperti plastik, kaca dan kertas.
Sampah organik juga di pisah dan di jadikan kompos.
Dalam hal ini pengelola bank sampah pusat sangat serius dalam
menjalankan program bank sampah karena selain dapat menyelesaikan
permasalahn sampah dapat juga memajukan perekonomian masyarakat. Hal
72
tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala UPTD.
Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat mengatakan bahwa:
“Keberhasilan menjalankan program bank sampah ini tidak lepas dari
keberadaan aparatur dan masyarakat yang saling bekerjasama guna
menyukseskan sebuah program, semua bidang yang ada dalam struktur
kerja saling bekerjasama guna merealisasikan program bank sampah
sehingga dapat berjalan sejauh ini.” (Wawancra dengan NS pada
tanggal 28 juli 2020)
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan jika hanya kepala dinas saja
yang menjalankan program bank sampah mungkin tidak akan berjalan dengan
lancar tanpa bantuan dari stekholder yang lainnya karna keberhasilan dapat di
capai dengan saling bekerja sama. Seiring dengan pernyataan diatas, Staf
pendataan UPTD pengelolaan daur ulang sampah bank sampah pusat kota
makassar yang mengatakan bahwa:
“Disini kami saling bekerjasama antara bank sampah pusat dan bank
sampah yunit dan sangat sejalan karna kita kan mau selalu setiap tahun
bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan kedua
kota yang bersih kalau kita kelola dari awal ini bank sampah dari
sumbernya yaitu dari masyarakat itu sendiri kita bisa kelola sampah kita
sendiri kan permasalahan sampah selesai”. (wawancara dengan AR
pada tanggal 28 juli 2020)
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola
bank sampah pusat dengan bank sampah yunit saling bekerjasama untuk
mendukung jalannya program bank sampah pusat tidak lupa masyarakat
banyak berpartisipasi dalam program tersebut sehingga program bank sampah
berjalan dengan lancar ini menandakan dukungan dari masyarakat sangat
penting. Hal tersebut di dukung dari pertanyaan salah satu staff seksi
73
pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan B3 Dinas
Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa :
“Soal kerja sama sekarang sudah bagus, karena pihak dinas lansung
memberikan tugas kepada setiap kecamatan untuk memberitahukan
atau mensosialisaikan tentang bank sampah, tidak lagi harus dinas
lingkungan hidup yang turun lansung, dan masyarakat tidak lagi harus
kedinas lingkungan, cukup ke kantor kecamatan atau ke Bank Sampah
Pusat.” (Wawancara dengan KF, 27 Juli 2020).
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ketika masyarakat
membutuhkan informasi tentang bank sampah atau mengenai pengeloaan
sampah mereka hanya perlu mendatangi kantor camat atau kantor UPTD bank
sampah pusat karna disana mereka bisa mendapatkan informasi tentang
sampah dan pemilahan sampah.
Gambar 3. Kantor UPTD Bank Sampah Pusat Kota Makassar
(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)
Didukung dengan pernyataan staf kecamatan yang mengatakan bahwa:
74
“Kami sendiri bekerjasama dengan UPTD Bank Sampah Pusat telah
memaksimalkan dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat
mengenai bank sampah ini, agar masyarakat dapat mengetahui tentang
bank sampah, dan dapat memahami kegunaan dari bank sampah itu
sendiri.” (Wawancara dengan AH, 27 Juli 2020).
Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah menjalankan
tugasnya untuk memaksimalkan dalam memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai Bank Sampah dan kegunaan Bank sampah itu sendiri.
Adapun pernyataan dari masyarakat yang mengatakan bahwa:
“Soal kerja sama yang saya lihat sampai disini itu baik kita juga sebagai
masyarakat selalu diberi pemahaman tentang sampah dan bagaimana
caranya memilah sampah dengan baik cuman kadang pihak pengelola
kadang-kadang menurunkun harga beli sampah tanpa penjelasan tapi
mungkin karna corona”. (Wawancara dengan RS pada tanggal 30 juli
2020)
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kerja sama
antara pihak pengelola dan masyarakat baik karena pihak pengelola selalu
memberi pehamanan tentang sampah namun pihak pengelola terkadang
mengubah harga pembelian tanpa menginformasikan kepada masyarakat
namun masyarakat mengerti karena keadaan yang sekarang yaitu adanya covid
19.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa
pembagian tugas di bagian UPTD itu terstruktur dengan baik dan masyarakat
juga berperan penting dalam berjalannya bank sampah pusat ini karena mereka
merupakan objek penting dalam hal penjualan sampah karena tanpa adanya
sampah yang di jual oleh mereka bank sampah pusat tidak akan berjalan dengan
lancar jadi kesimpulannya keberhasilan dari bank sampah pusat tidak lepas dari
75
beberapa pihak dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait
karakteristik agen pelaksana dalam rangka implementasi Bank Sampah Pusat
dapat dilihat dari proses kerjasama, disiplin dan tanggung jawab para agen
pelaksana sehingga proses implementasi kebijakan terkait Bank Sampah Pusat
terbilang berhasil. Struktur birokrasi yang bekerja sesuai dengan standar
operasional pelayanan menyempurnakan proses pelayanan di Bank Sampah
Pusat Kota Makassar.
4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi
berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan
lain-lain yang menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak
menerimanya. Komunikasi antar badan pelaksana menunjuk kepada
mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan
program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan.
Komunikasi menentukan keberhasilan implementasi Program Bank
Sampah Pusat. Seorang pembuat kebijakan di harapkan mengetahui kewajiban
mereka dalam pekerjaan. Pembuat kebijakan dapat berkordinasi dengan
organisasi yang terkait dengan kebijakan yang di buat. Komunikasi yang
dilakukan dengan pihak terkait harus jelas , trasparan dan tepat. Komunikasi
yang baik di harapkan membuat sutu komitmen dan satu misi antara pembuat
kebijakan , implementor dan target sasaran bisa berjalan dengan baik.
Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu yang sulit.
Dalam berkomunikasi terkadang tidak bisa tersampaikan dengan baik sesuai
yang di inginkan. Terdapat kendala atau penyimpangan yang disengaja atau
76
tidak. Apabila suatu informasi yang dikomunikasikan salah atau sedikit
menyimpang maka hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan hasil kebijakan
yang diharapakan.
Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan
penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari
suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi
dalam hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi
dalam suatu lingkungan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses
penciptaan dan saling menemukan pesan dalam satu hubungan jaringan
tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau
selalu berubah-ubah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang
dilakukan dengan kepala UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank
Sampah Pusat mengatakan bahwa:
“Kalau masalah komunikasi bisa bilang lancar karna kita punya grup
whatsapp yang isinya ada beberapa pengurus bank sampah yunit dan
pengurus bank sampah pusat jadi semua apa-apa yang dikeluhkan
mengenai bank sampah bisa langsung diutarakan didalam grup tersebut
dan mengenai masalaj-masalah nasabah juga bisa di kita tampung dan
kita carikan solusi”. (wawancara dengan NS pada tanggal 28 juli 2020).
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah
menggunakan sosial media (Whatsapp) untuk berkomunikasi dengan pihak
masyarakat.
Komunikasi merupakan salah satu faktor penting bagi pencapaian
tujuan keberhasilan bisnis. Komunikasi bisnis melibatkan pertukaran informasi
yang terus menerus. Semakin luasnya bisnis maka semakin besar pula
77
tekanannya pada bisnis tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih
efektif bersama para pekerja. Sejalan dengan pesatnya perubahan ekonomi dan
kegiatan bisnis yang berjalan, pengusaha membutuhkan strategi komunikasi
yang tepat dalam perubahan dan petumbuhan bisnisnya agar bisnis yang
ditekuninya bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat.
Perkembangan dunia usaha yang meningkat mengharuskan para pelaku
usaha lebih giat dalam membangun komunikasi antar sesama. Dalam hal ini
pemerintah memiliki fungsi untuk menjembatani para pelaku usaha agar saling
bertukar fikiran. Seiring dengan pernyataan diatas, Staf pendataan UPTD
pengelolaan daur ulang sampah bank sampah pusat kota makassar yang
mengatakan bahwa:
“Komunikasi adalah hal penting yang harus dibangun guna
meningkatkan kualitas Bank Sampah. Komunikasi yang di maksud
adalah kami selalu berkomunikasi dengan dinas lingkungan hidup
mengenai alat berat atau teknis dan komunikasi yang kami lakukan
secara menyeluruh termasuk pengawasan dan pembinaan kepada setiap
petugas yang bekerja di lapangan dan komunikasi dari dinas selalu kami
lanjutkan dan sampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi.”
(wawancara dengan AR pada tanggal 28 Juli 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa komikasi
adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan program bank sampah
pusat dan sejauh ini komunikasi antara pengelola bank sampah dengan
masyarakat berjalan dengan baik di kerenakan pihak pengelola selalu
melakukan sosialisi setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan bank sampah.
Gambar 4. Foto Salah Satu Pengepul Mengambil Sampah Di Pasar
78
(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)
Didukung dengan pernyataan pengepul sampah yang mengatakan
bahwa:
“Pemerintah dalam hal memberikan informasi kepada kami, itu cukup
memuaskan karena pemerintah sering mengadakan sosialisasi
mendalam kepada kami tentang bank sampah, baik harga beli sampah,
jumlah pemasok sampah dan jumlah yang ada di bank sampah.”
(Wawancara dengan AT, pada tanggal 28 Juli 2020)
Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah massif dalam
memberikan informasi kepada masyarakat tentang bank sampah itu sendiri.
Adapun pernyataan lainnya dari masyarakat yang mengatakan bahwa:
“Pengelola bank sampah pusat selalu menginformasikan apa-apa saja
yang bersangkutan dengan bank sampah entah itu jenis sampah sampah
atau pun harga sampah namun terkadang jika mengenai harga mereka
kadang menurunkan harga tanpa memberitahu kepada kami jadi kalau
pergiki menjual kadang kaget karna bedami lagi harga tapi kalau
ditanya kenapa harga turun nabilangji begitu memang karna banyak
79
perusahaan-perusahaan di cina tutupki bede.” (wawancara dengan DS
pada tanggal 30 juli 2020).
Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa komunikasi yang di
lakukan pengelola bank sampah pusat kepada masyarakat itu baik namun
kadang terkendala di pihak pengelola yang kadang menurunkan harga
pembelian sampah tanpa memberitahu kepada masyarakat salah satu hal itu
yang terkadang membuat masyarakat lumayan kecewa namun kembali pihak
pengelola menjelaskan pengertian baik-baik kepada masyarakat hingga
masyarakat paham dan mau mengerti.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait komunikasi
antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam Implementasi program Bank
Sampah Pusat menjalankan beberapa strategi beberapa diantaranya dengan
menyiapkan aparatur yang bertanggung jawab disetiap bidang yang ada serta
dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada para nasabah. Selanjutnya
pemerintah juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha dalam membangun
komunikasi pada nasabah dalam menjalankan Bank Sampah Pusat itu sendiri.
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik, mencakup sumber daya
ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan,
seberapa besar dan bagaimana program bank sampah tersebut dapat
mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, sejauh mana lingkungan
eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang dibuat.
80
Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik, adalah sejauh mana
lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan suatu program yang telah
di rencanakan, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dan
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan
kondisi lingkungan eksternal.
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan,
karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat
opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung
implementasi kebijakan.
Program Bank Sampah Pusat dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat dari sektor usaha menjual sampah, dengan demikian pemerintah
terus memacu tumbuh kembangnya kegiatan Bank Sampah tersebut. Hal
tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala UPTD.
Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat mengatakan bahwa:
“Kalau mendukung iya contoh kita lihat dari sisi poliitik misalnya ada
calon yang ingin mengajukan diri menjadi pejabat misalnya RW, paling
rendah kan RW itukan harus mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat,
kalau masyarakat itu sudah ada misal bank sampahnya dan itu terbukti
memberikan manfaat untuk masyarakat. sebagai siapapun yang mau
mencalonkan, jadi apapun ini harus melihat ini sebagai suatu peluang
karna ini menyangkut orang banyak ,kalau banyak orang kan otomatis
banyak suara kalau dilihat dari segi politiknya , kalau dari sisi
ekonominya kan sudah terbukti jadi masyarakat itu punya penghasil
81
tambahan dari bank sampah ini karna kan kita beli sampahnya.”
(Wawancara dengan NS pada tanggal 28 juli 2020)
Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa lingkungan sosial,
ekonomi , dan politik juga berperan penting di dalam berjalannya program
bank sampah dan ketika berbicara mengenai lingkungan sosial kita juga
berbicara tentang masyarakat itu sendiri jadi masyarakat juga penting dalam
keberhasilan program tersebut. Didukung dengan pernyataan staf kecamatan
yang mengatakan bahwa:
“Kebijakan politik sangat mempengaruhi kegiatan program Bank
Sampah Pusat, terlebih tendensi politik dalam dunia usaha berkaitan
erat dengan kebijakan yang kadang bertentangan dengan kemampuan
para pengelola. Untuk meminimalisir pengaruh politik dinas
lingkungan bekerjasama dengan pihak kecamatan agar melihat potensi
yang ada diwilayahnya masing-masing kemudian mendampingi
pengelola usaha dalam meningkatkan program Bank Sampah Pusat
sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing”.
(Wawancara dengan AH, 27 Juli 2020).
Wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk menanggulangi kebijakan
politik yang bisa saja bertentangan dengan kondisi para pengelola bank
sampah yang ada disetiap wilayah di Kota Makassar, UPTD Bank Sampah
Pusat melibatkan setiap kecamatan untuk senantiasa melakukan
pendampingan kepada para nasabah bank sampah. Karena pengelola Bank
Sampah bertujuan untuk membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat
melalui mengelola sampah dengan baik hingga menghasilkan pundi pundi
uang. Maka dari itu kegiatan yang dilakukam oleh Bank Sampah Pusat
melibatkan masyarakat mulai dari pengumpulan sampah, pemilahan sampah,
dan perhitungan nilai rupiah sampah. Seiring dengan pernyataan diatas, Staf
82
pendataan UPTD pengelolaan daur ulang sampah bank sampah pusat kota
makassar yang mengatakan bahwa:
“Alhamdulillah responnya sangat baik sekarang itu 800 lebih bank
sampah terbentuk yang aktif itu sekitar 500 jadi nasabahnya itu 50
ribuan jadi kalau kita hitung lumayan jadi responnya kita lihat saja
bagaimana dari masyarakat yg mau berpartisipasi sebanyak 800 bank
sampah dan yang aktif sampai sekarang itu 500 dan pemerintah tdk
menggaji, masyarakat sendiri yang bentuk jadi sknya itu dari kelurahan
tp yang mengusulkan pembuatan bank sampah itu masyarakat sendiri.”
(wawancara dengan AR pada tanggal 28 juli 2020)
Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat merespon kehadiran
Bank Sampah dengan baik karena dengan adanya bank sampah ia telah
memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, yaitu meningkatkan
pendapatan. Walaupun tidak secara signifikan nilainya, tapi Bank sampah
sudah mampu dalam meningkatkan pendapatan nasabahnya. Sampah yang
dulu hanya bisa dibuang dan memenuhi tempat sampah sekarang bisa diolah
untuk mendapatkan pundi pundi uang. Sebagaimana hasil wawancara penulis
dengan salah satu nasabah yang mengatakan bahwa:
“Saya sangat senang dengan adanya bank sampah ini karna bisa
membantu perekonomian keluarga saya dan untuk menambah jajan
anak anak, dan kenapa dibank sampah itu harganya kadang jauh beda
dengan pengepul di pengepul biasa mereka membeli perkilonya hanya
1500 tetapi di bank sampah mereka membeli dengan harga 2000 dan di
bank sampah itu nahitung perbotolki kalau di pengepul dikasi kumpulji
baru langsung na kilo.” (Wawancara dengan DS, Pada tanggal 30 Juli
2020).
Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat sangat terbantu
dengan kehadiran Bank sampah, selain memberikan dampak ekonomi terhadap
nasabahnya Bank Sampah juga memberikan dampak sosial terhadap antar
83
nasabah sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung. Bank
sampah juga tidak hanya mempunyai dampak ekonomi dan sosial saja, akan
tetapi Bank Sampah juga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih yaitu
mengatasi sampah sampah yang berceceran di jalan.
Gambar 5. Foto Sampah Yang Akan Di Jual Ke Bank Sampah
(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)
Didukung dengan pernyataan salah satu nasabah yang mengatakan
bahwa:
“ya salah satunya kan itu masalah ekonomi kan juga harganya disana
lumayan tinggi dan bisaji juga ditukar dengan sembako atau uang jadi
itu salah satu enaknya.” (Wawancara dengan RS pada tanggal 30 juli
2020)
Wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat terbantu dalam hal
ekonomi meskipun terkadang tidak sepenuhnya dan juga membantu mereka
84
dalam hal kebersihan karna di sekitar lingkungan mereka tidak lumayan tidak
berserakan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa
lingkungan sosial, ekonomi , dan politik juga berperan penting di dalam
berjalannya program bank sampah dan ketika berbicara mengenai lingkungan
sosial kita juga berbicara tentang masyarakat itu sendiri, jadi masyarakat juga
penting dalam keberhasilan program tersebut dan masyarakat sangat terbantu
dengan kehadiran Bank sampah, selain memberikan dampak ekonomi terhadap
nasabahnya, Bank Sampah juga memberikan dampak sosial terhadap antar
nasabah sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung.
Selanjutnya pada sektor ekonomi lebih kepada meningkatkan pendapatan
nasabah meskipun kecil dan dari segi politik menekankan pada produk sebuah
kebijakan harus sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengelola Bank
Sampah Pusat.
C. Bentuk Bentuk Program Bank Sampah
Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat
agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi
lansung dari sampah. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai
pemukiman yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Dengan pola ini maka
masyarakat selain disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan
tambahan pemasukan dari sampah sampah yang mereka kumpulkan. Dalam
mendirikan bank sampah agar berhasil pengelola harus memiliki daya tarik
terhadap masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi, seperti mendirikan
85
bentuk bentuk program sampah yang menarik. Adapun bentuk bentuk program
dari bank sampah seperti: (1) Unit usaha pinjam (2) Unit usaha sembako (3)
Pinjaman Modal Usaha.
1. Unit Usaha Pinjam
Unit usaha pinjam adalah salah satu bentuk dari program bank sampah
yaang dimana nasabah datang ke kantor bank sampah unit (BSU) untuk
meminjam uang dengan cara pembayarannya dengan menjual sampah mereka
bisa mencicil hingga waktu pelunasan. Sebagaimana hasil wawancara dengan
salah satu pengurus bank sampah unit (BSU) yang mengatakan bahwa:
“Salah satu program bank sampah ada unit usaha pinjam dimana
nasabah datang kesini meminjam uang tapi mereka membayarnya
dengan sampah yang ditimbang dan dihitung berapa nilai segitu juga di
potong.” (Wawancara dengan IN, pada tanggal 28 Agustus 2020).
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa salah satu
program bank sampah yaitu unit usaha pinjam dan program tersebut digemari
oleh beberapa masyarakat karna membantu dalam hal ekonomi. Hal ini
didukung dari pernyataan salah satu nasabah bank sampah,yang mengatakan
bahwa:
“Saya sangat sengan dengan adanya program unit usaha pinjam ini
karena ketika saya membutuhkan uang saya bisa pinjam uang ke bank
sampah dan saya membayarnya dengan menjual sampah saya.”
(Wawancara dengan HT, pada tanggal 28 Agustus 2020).
Wawancara diatas menjelaskan bahwa nasabah menyukai unit usaha
pinjam karena dengan adanya unit usaha pinjam dapat memudahkan
perekonomian masyarakat.
Gambar 6. Foto Simpan Pinjam Bank Sampah Unit (BSU)
86
(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)
Seiring dengan pernyataan diatas, salah satu nasabah mengatakan
bahwa:
“Program ini memang sangat membantu saya, apalagi ketika butuh
sekalika meka uang lansungja ke bank sampah meminjam nanti
kubayarki pake sampah, apa lagi karna corona ini susah cari uang”.
(Wawancara dengan FD, pada tanggal 28 Agustus 2020).
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat
terbantu dengan adanya unit usaha pinjam bank sampah ini, karena
memudahkan mereka memperoleh uang dengan cara meminjam dan
membayarnya dengan sampah yang mereka jual.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
masyarakat sangat menyukai program unit usaha pinjam yang dihadirkan oleh
bank sampah karena dapat membantu perekonomian mereka disaat kondisi
yang seperti ini, dan mereka hanya membayarnya dengan sampah yang mereka
87
kumpulkan kemudian di jual ke bank sampah disitulah dihitung berapa nilai
sampahnya terus di potong dengan jumlah pinjamannya.
2. Unit Usaha Sembako
Unit usaha sembako merupakan program kedua dari bank sampah
dimana sampah yang nasabah jual bisa ditukarkan dengan berbagai macam
sembako, tergantung dari nilai jual sampah. Sebagaimana hasil wawancara
dengan salah satu pengurus bank sampah unit (BSU) yang mengatakan bahwa:
“Disini kami juga menghadirkan program sampah tukar sembako,
dimana nasabah datang menjual sampahnya kemudian kita timbang dan
kita tawarkan dengan menukar sembako sesuai harga sampahnya”.
(Wawancara dengan IN, pada tanggal 28 Agustus 2020).
Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa di bank sampah ada juga
program sampah tukar sembako dimana nasabah menimbang sampah
kemudian dibayar dengan sembako. Hal ini didukung dari pernyataan salah
satu nasabah bank sampah, yang mengatakan bahwa:
“Saya sebagai nasabah turut senang dengan adanya program ini, karena
biasa kalo di rumah habis berasku bisaka ke bank sampah untuk jual
sampah kemudian saya tukarmi dengan beras, biasa juga saya tukar
dengan telur atau minyak”. (Wawancara dengan NN, pada tanggal 28
Agustus 2020).
Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat sangat terbantu
dengan adanya program sampah tukar sembako, karena dapat meringankan
beban mereka ketika mereka membutuhkan sembako, nasabah tinggal menukar
sampah ke bank sampah. Seiring dengan pernyataan diatas, salah satu nasabah
mengatakan bahwa:
“Saya juga dek sering menukar sampahku dengan beras, kadang saya
tukar dengan telur, mie sesuai dengan harga jual sampahku, jadi disini
88
kita merasa enakmi karena dekat juga dari rumah ini bank sampah, baru
sampah kayak botol plastik mahalki, apalagi kalo sudah kubersihkan
lumayanki harganya, baru lingkunganta juga bersihki dari sampah”.
(Wawancara dengan FD, pada tanggal 28 Agustus 2020).
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa nasabah sangat senang
dengan adanya program ini, selain dapat membantu perekonomian mereka,
juga dapat membuat lingkungan mereka bersih.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
dengan adanya program unit usaha sembako masyarakat sangat terbantu dalam
hal perekonomian, karena masyarakat bisa menukar sampah dengan sembako
sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.
3. Pinjaman Modal Usaha
Pinjaman modal usaha merupakan program ketiga dari bank sampah
yang masih berjalan sampai saat ini, dimana program bank sampah ini bidang
ekonomi menjadi acuan bagi masyarakat semangat untuk mengumpulkan
sampah dan akan mendapatkan hasil berupa uang. Uang didapat tergantung
dari seberapa banyak sampah yang di tabung ke bank sampah. Pinjaman modal
usaha yaitu ketika masyarakat ingin membuka suatu usaha tetapi belum ada
modal mereka bisa lansung ke meminjam modal kepada bank sampah.
Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pengurus bank sampah unit
(BSU) yang mengatakan bahwa:
“Disini kami juga memprogramkan pinjaman modal usaha yang di
mana nasabah datang kesini untuk meminjam modal kerana ingin
mendirikan usaha, kita kasi dengan catatan menyertakan proposal usaha
apa yang ingin diajalankan dan berapa modal yang nabutuhkan serta
pengembaliannya dengan cara mebagi dua hasil dari usaha sampai lunas
pinjamannya serta bisa juga dengan sampah yang dia jual dikurangi
89
mami di buku rekeningnya.” (Wawancara dengan IN, pada tanggal 28
Agustus 2020).
Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa bank sampah juga
mempunyai program pinjaman modal usaha untuk nasabah yang ingin
membuka usaha. Dan nasabah bisa membayar pinjamannya dengan menjual
sampah ke bank sampah.
Gambar 7. Buku Tabungan Sampah Nasabah
(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)
Hal ini didukung dari pernyataan salah satu nasabah bank sampah, yang
mengatakan bahwa:
“Saya sebagai nasabah bersyukur dengan adanya bank sampah ini
selain menjaga kebersihan lingkungan dapat juga membantu
perekonomian bisa juga meminjamkan modal usaha, baru
pengembalian pinjaman modal tadi itu hanya menggunakan sampah
yang kita kumpulkan lalu bawami ke bank sampah
terdekat.”(Wawancara dengan HT , pada tanggal 28 Agustus 2020).
90
Wawancara diatas menunjukkan bahwa bank sampah sangat berperan
dalam perekonomian nasabah, selain dapat membantu modal usaha masyarakat
juga dapat menjaga kebersihan lingkungan setempat. Senada dari pernyataan
salah satu nasabah yang mengataakan bahwa:
“Bank sampah disini sangat membantu karena memberikan pinjaman
modal usaha kepada nasabahnya, saya pribadi pernah meminjam modal
ke bank sampah terus saya membayarnya kadang dengan sampah atau
hasil usaha, dan saya mendapatkan buku rekening serta melakukan
registrasi terlebih dahulu sebelum meminjam modal”. (Wawancara
dengan NN, pada tanggal 28 Agustus 2020).
Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa bank sampah
menyediakan pinjaman modal usaha ke nasabah dengan cara membuatkan
rekening peminjaman serta melakukan registrasi terlebih dahulu.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
dengan adanya program peminjaman modal usaha juga membantu nasabah
dalam hal perekonomian karena dengan sampah mereka juga dapat meminjam
modal kepada bank sampah dengan catatan pengambaliannya itu di bagi dua
dari hasil usaha serta bisa juga dari penjualan sampah yang telah ditulis di buku
rekening kemudian juga harus melakukan registrasi terlebih dahulu serta
peminjaman modal juga tidak terlalu banyak bisa jadi hanya stengah dari yang
dibutuhkan nasabah.
Dari beberapa indikator di atas ada beberapa indikator yang sudah
berjalan dengan baik pelaksaannya yaitu sumber daya dan unit usaha sembako
dikarenakan sumber daya yang ada di bank sampah itu meliputi dua, pertama
91
sumber daya manusia yang sudah jelas dan terstruktur dengan baik begitupun
dengan sumber daya finansial yang suah jelas anggarannya ada di dalam APBD
karena program bank sampah ini yang melaksanakan adalah Dinas Lingkungan
Hidup Kota Makassar dan unit usaha sembako merupakan bentuk program
bank sampah yang berjalan dengan baik di karenakan banyak nasabah yang
menukarkan sampah mereka dengan sembako-sembako yang sudah tidak ada
dirumahnya.
Ada juga beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu
pinjam modal usaha dikarenakan ketika ingin meminjam modal usaha dari
pihak bank sampah nasabah harus terlebih dahulu membuat sebuah proposal
yang menurut mereka ribet dan terkadang mereka juga belum mengetahui cara
membuat proposal tersebut dan upaya untuk memperbaikinya dengan cara
memberikan contoh proposal atau mensosialisasikan cara membuat proposal
agar dapat di pahami oleh nasabah itu sendiri.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasrkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab
sebelumnya, adapun kesimpulan pada penlitian ini adalah sebagai berikut:
92
Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang menunjukkan bahwa:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah
Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar sudah
berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan tersendiri bagi nasabahnya, hal
tersebut dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang berpartisipasi, namun
dalam hal sosialisasi masih kurang efektif, Hal tersebut terjadi karena
kurangnya komunikasi antara pihak pengelola dan para nasabah, dilihat dari
pihak pengelola yang kadang menurunkan harga jual sampah tanpa
memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabahnya .
2. Bentuk bentuk program bank sampah dalam bank sampah yaitu: (1) Unit Usaha
Pinjam yaitu masyarakat sangat menyukai program unit usaha pinjam yang
dihadirkan oleh bank sampah karena dapat membantu perekonomian
masyarakat. (2) Unit Usaha Sembako yaitu masyarakat sangat terbantu dalam
hal perekonomian, karena masyarakat bisa menukar sampah dengan sembako
sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. (3) Pinjaman Modal
Usaha yaitu dapat membantu nasabah dalam hal perekonomian karena dengan
sampah mereka juga dapat meminjam modal kepada bank sampah dengan
catatan pengambaliannya itu di bagi dua dari hasil usaha serta bisa juga dari
penjualan sampah
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-bab
sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:
93
1. Pihak pengelola lebih meningkatkan kegiatan sosisalisasi kepada masyarakat
agar masyarakat lebih memahami tentang adanya program-program yang di
lakukan oleh bank sampah pusat itu sendiri.
2. Harusnya pihak pengelola juga memberikan informasi kepada nasabah
mengenai tentang penaikan atau penurunan harga sampah supaya tidak terjadi
kesalapahaman antara pengelola dan nasabah.
3. Bagi nasabah dan masyarakat hendaknya sering berpartisipasi dalam kegiatan-
kegiatan bank sampah agar dapat mengetahui dan paham dengan pengelolaan
sampah yang baik.
94
DAFTAR PUSTAKA
Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr)
Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 21-34.
Amastang, M., & Amastang, M. (2019). Analisis Normatif Sosiologis Pengelolaan
Sampah Dengan Model Bank Sampah Di Kelurahan Gunung Sari,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas
Negeri Makassar).
Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam
Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa. Nusantara Journal of
Economics, 1(01), 14-27.
Arifin, J. (2017). Program Bank Sampah Di Kecamatan Batang Sebagai
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Sampah (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri
Semarang).
Arniati, A.S. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di
Kabupaten Maros.
Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi
pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah
(Waste Banks) as an alternative of community-based waste management
strategy in Tasikmalaya). Jurnal manusia dan lingkungan, 23(1), 136-141.
Aswad, H. M. (2018). Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah
Imigran Di Kota Makassar.
Ismawati, A., & Ismawati, A. (2013). Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002
Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar).
Jabal, (2019). Upaya Pemerintah Dalam Pelaksaan Gerakan Lihat Sampah Ambil
( LISA ) Program Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Tamalate Kota
Makassar.
Listriyani, N. I. (2018). Kajian Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Di
Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo (Doctoral Dissertation,
Undip).
95
Munawir, M. (2015). Bank Sampah: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan
Penanganan Lingkungan. BBM (Buletin Bisnis & Manajemen), 1(02).
Peraturan WaliKota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Pembentukan,
Kedududkan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.
Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan
Evaluasi Kebijakan). Thejournalish: Social And Government, 1(1), 33-37.
Priska, Y. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar (Doctoral
Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Qalby, N.A. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah
Pusat).
Rahmat, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi UU No. 1
Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Karyawan PT. Perkebunan
Lembah Bhakti Kabupaten Aceh Singkil (Doctoral dissertation, Universitas
Medan Area).
Rohani, L. (2007). Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa
Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam
Kumbang Kota Medan Tahun 2007.
Sari, N. I. (2019). Tata Kelola Pedagang Kaki Limata Di Kota Makassar.
Subarsono, A. G. (2005). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi (Vol.
138). Pustaka Pelajar.
Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta cv.
Sujarwo, Tristanti, & Widyaningsih. (2014). Pengelolaan Sampah Organik &
Anorganik.
Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah
(Studi Kasus Bank Sampah Malang). Jurnal Aspirasi, 5(1), 71-84.
Suwarno, A., Suripin, S., & Darsono, S. (2013). Minimalisasi Timbulan Sampah
Domestik Di Kecamatan Semarang Timur (Doctoral dissertation, Magister
Teknik Sipil).
96
Ulfaridha, G. (2017). Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle)
Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis
Masyarakat Di Kota Bandar Lampung
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Utami, E. (2013). Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah
Sukses. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.
101
RIWAYAT HIDUP
Rosmita, Lahir pada tanggal 11 Maret 1997, di
Kabupaten Enrekang. Penulis merupakan anak
ketuju dari 7 bersaudara, dari pasangan Alm. Jufri
dan Gauk. Penulis pertama kali masuk pendidikan
formal di SD 170 Da’dah pada tahun 2004 sampai
tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis
melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri
Kota Tarakan dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di MTSN penulis
melanjutkan ke jenjang SMA Muhammadiyah Kota Tarakan dan tamat pada tahun
2016 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas
Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu
Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2020
penulis mendapatkan gelar S.IP. jurusan ilmu pemerintahan dengan penelitian
berjudul Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar, semoga dengan hasil penelitian ini dapat
memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan
di masyarakat apa yang penulis dapatkan dari selama belajar di Universitas
Muhammadiyah Makassar.