GERAKANNASIONALPENYELAMATANSUMBERDAYAALAMINDONESIA
SEKTORKELAUTAN
Jakarta,21 April 2015
ARAHANUMUMMKP
4/25/2015
I. PENDAHULUAN1. HasilkajianKPK(GerakanNasionalPenyelamatanSD
Kelautan)merupakanbahandalammengawalvisiPresidenmenjadikan“LautadalahMasaDepanBangsa”;
2. HasilkajianjugaselarasdenganVisiKKPyaitu:
VISIPembangunanKelautan
danPerikanan
KEDAULATAN(Sovereignty)
KEBERLANJUTAN(Sustainability)
KEMAKMURAN(Prosperity)
“Mewujudkankedaulatandalammengelolasumberdayakelautandanperikanansecara
berkelanjutanuntukkesejahteraanmasyarakat”
ForumRapat ini agardapat dimanfaatkan sebesar‐besarnya untuk penyelesaian berbagaimasalah/kendala dalammenindaklanjuti danmeujudkan outputRencana Aksi Kajian KPKsebagaibagian dari upaya pencegahan korupsi.Untuk itu,daerah agarlebih transparan dalam penyediaan data
dan informasi serta pengungkapan kendala‐kendala yangdihadapi
1. PenyusunanTataRuangWilayahLaut
2. PenataanPerizinan Kelautandan Perikanan
3. Pelaksanaan Kewa‐jiban parapihak
4. Pemenuhan Hak‐Hakmasyarakat
FokusKajian,4(empat)Area:
II. TINDAKLANJUTRENCANAAKSI(LEVELPEMERINTAHPROVINSI)
SUDAHMENJADIGERAKANNASIONAL
UU23/2014:PemberiankewenanganpengelolaanlautkepadapemerintahPusatdanprovinsi,
1. PerluNorma,Standard,Pedoman,Kriteria(NSPK)bagiprovinsi
2. DokumenRZWP‐3‐K yangdisusunolehKab./kotaagardiserahkankepadaGubernuruntukditetapkansebagaibagiandariPerdaRZWP‐3‐KProvinsi.
3. PeningkatankompetensiSDMdiProvinsi
1. Belummemadainyasisteminformasiterkait:perencanaandanmonitoringpemanfaatanruanglaut;
2. TidaksemuaPemdamemilikirencanatataruangwilayahlaut;
3. Kompleksitaspermasalahanpengelolaanpulau‐pulaukecilsertapengendalianpencemarandankerusakanekosistempesisirdanlaut;
4. Belumterdapatintegrasidataspasialuntukpenggunaanruanglaut
FOKUSAREA1:PENYUSUNANTATARUANGWILAYAHLAUTPada tingkat Provinsi meliputi:Rencana Zonasi WilayahPesisir dan Pulau‐pulau Kecil(RZWP‐3‐K)
Provinsi,dan RZRWP‐3‐KKawasan Strategis Provinsi
IsuStrategis,a.l.: Upayayangtelahdilakukan,a.l.:1. PenyiapanRZWP3K(PROVINSIdan
Kab./Kota)2. Pembangunan kawasankonservasi
Upaya …
1. StatusPenyiapan RZWP‐3‐K:Provinsi (1:250.000):• Bengkulu :Penyusunan Dokumen Finaltahun 2012• Lampung :Penyusunan Dokumen Finaltahun 2012• Banten :Penyusunan Dokumen Finaltahun 2012• DKIJakarta :Penyusunan Dokumen Finaltahun 2015
Kab/Kota (1:50.000):LampungSelatantahun 2013,Tanggamus tahun 2013,Serang tahun 2013,Pandeglang tahun 2014,Tangerang tahun 2014, dan KotaCilegon (2013)
2. Pembangunan 10kawasankonservasiperairannasional(KKPN)dan103kawasankonservasiperairandaerah(KKPD)danhanya2KKPDProvinsi(Prov.SulawesiTenggaradanRiau)
Upayayangtelahdilakukan...
Agarpengelolaan sumberdaya berkelanjutan,hal‐hal yangperlu diperhatikan terkaitpenataan ruang:Kesampingkan egosektoral;tingkatkan koordinasi Pusat daerah dan
lintas Kementerian;serta hilangkan conflictofinterest.
Upayayangtelahdilakukan,a.l.:1. PembentukanSatgasIllegalFishing2. Penerbitanperaturanterkaitpengelolaankegiatan/usahaperikanandanterkaitpengelolaansumberdayakelautan,pesisirdanpulau‐pulaukecil
3. Penertibanpelaporan
UU23/2014Perizinanterkaitkelautandanperikanandarikab./kotaakanberalihkeprovinsi
1. HarusjelasNSPKyangmengaturPerizinantersebut2. TerdapatNSPKyangbersifatcross‐cuttingmenyangkutK/Lterkait,seperti:
pengaturanwisatabaharidenganKementerianPariwisata;hutanbakauterkaitkementerianLingkunganHidupdanKehutanan,dll.
FOKUSAREA2:PENATAANPERIJINAN
1. ProsespengurusanSIUP/SIPI/SIKPIkurangtertiba.l.:bukansebagaiperusahaanpenangkapanikanataupengangkutanikan,tidakmemilikiNPWP,dll.
2. IzinLokasidanizinPemanfaatanPesisirdanPulau‐PulauKecilmasihterkendalabelumtersedianyaRencanaZonasiWP3K
Jenis Perizinan,al.:perijinan tangkap,Reklamasi diWP3K;Pemanfaatan PPKdan Perairan diSekitarnya;Budidaya Perikanan;Pemasaran Hasil Perikanan;dan Pengolahan Hasil Perikanan
IsuStrategis,a.l.:
Perlaporan …
KewenanganPerizinanReklamasi
DiLuar DLKr /DLKp
DiDalam DLKr /DLKp
ContohPerijinanREKLAMASIdiWP3K
DLKr: Daerah lingkungan kerjaDLKp: Daerah lingkungan kepentingan
4/25/2015 8DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU‐PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Izin Lokasi‐ Izin lokasi reklamasi‐ Izin lokasi sumber material
Iz in Pelaksanaan
Jenis Perizinan REKLAMASI
JUMLAHIZINKAPAL10‐30YANGDILAPORKANKEPUSAT
• Gubernur menyampaikanlaporan SIUP,SIPI&SIKPIyangditerbitkannya kepada MenteriKKPmelalui Dirjen PTsetiap 6(enam)bulan
• Manfaat laporan :sebagai bahanpertimbangan dalammenetapkan kebijakanpengelolaan perikanan
Jumlahizinkapal10‐30GTyangdilaporkankePusat
No Provinsi Jumlah izin kapal
1. DKI Jakarta 1.806
2. Lampung 196
3. Bengkulu 24
4. Banten 114
PERMENKPNo.PER.30/MEN/2012tentangUsahaPerikananTangkapdiWPP‐NRI
Agarpengelolaan sumberdaya berkelanjutan,terkait penataan perijinan agarmengedepankan sikapTransparansi dan goodgovernance,melayani dengan baik/professional,libatkanmasyarakat
secara aktif dalam pengawasan,dan pelibatanmedia
Harapan KKPkepada:1.Pemerintah Daerah:a. Meningkatkan Sosialisasi kepada semua
stakeholders terkait pelaksanaan kewajibansetiap pelaku usaha kelautan;
b. Mendorong setiap pelaku usaha kelautanmengikuti aturan yangada;
c. Melakukan monitoring,evaluasi,dan tindakIanjut atas hasil kewajiban pelaku usahamengisi Tabel monitoring
FOKUSAREA3:PELAKSANAANKEWAJIBANPARAPIHAK
1. Belummemadainyaidentifikasisetiapjeniskewajibanparapihakterkaitpemanfaatansumberdayakelautandanperikanan
2. Tingkatkepatuhanparapihakmemenuhikewajibanmasihrendah
3. Koordinasilintassektordidaerahmasihlemah
4. Belumterdapatsistemdatadaninformasiyangterintegrasiterkaitdenganperizinandisektorsumberdayaalam,khususnyauntukaktivitasyangmenggunakanruangpesisir,laut,danpulau‐pulaukecil.
(Pemerintah Pusat;Pemerintah Provinsi;Pelaku Usaha;CivilSocietyOrganization(CSO);AparatPenegak Hukum (APH);dan KPK)
Upayayangtelahdilakukan,a.l.:IsuStrategis,a.l.:1. Penerbitanperaturanterkaitpengelolaan
kegiatan/usahaperikanan2. Penerbitanperaturanterkaitpengelolaan
sumberdayakelautan,pesisirdanpulau‐pulaukecil.
Harapan …
HARAPANKKP………
2. KPK,agardapatmenjembatanisumbatan‐sumbatanmasalahkoordinasiantarunitkerjabaikdiPusatmaupunantaraPusatdenganDaerah
3. PerwakilandariKementerian/LembagadiPusatagarkonsistendantetapberkomitmentinggimembantuKKPdalammenyelesaikanrencanaaksi.
4. PejabatEselonIKKP agarmemprioritaskan tindaklanjutrencanaaksidanItjenuntukmengawasinya.
5. PelakuUsaha,agarmelakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
6. Civil SocietyOrganization(CSO): agarmemonitoringpelaksanaanrencanaaksidankewajibanparapihaksertamelaporkankepadaAPHjikaterjadipelanggaranhukumdalampelaksanaanrencanaaksidankewajibanparapihak.
7. AparatPenegakHukum,agar:(1)Melakukanmonitoringterhadappelaksanaanrencanaaksidankewajibanparapihakterutamauntukmendeteksitindakan‐tindakanyangmelanggarhukum.;(2)Melakukanupayahukumterhadapsetiapbentukpelanggaranhukumberkenaandenganpenggunaanruanglautdanpengelolaansumberdayadidalamnya
4/25/2015
Agarpengelolaan sumberdaya berkelanjutan,terkait kewajiban parapihak agarmengedepankansikap Transparansi dan goodgovernance;Lakukan edukasi dan sharingknowledge serta Libatkan
masyarakat secara aktif (partisipatif).
FOKUSAREA4:PEMENUHANHAK‐HAKMASYARAKAT
Belummemadainyaidentifikasi hak‐hak masyarakatyangada dilautdan jugaimpelemntasipemenuhan akanhak‐hak tersebut.
Kepada Pemerintah Daerahdiharapkan agarmeningkatkankeberlanjutan kehidupan dan penghidupanmasyarakat dengan:1. Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai2. Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan,
pembudidaya ikan,dan usaha kelautan dan perikanan lainnya3. Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat
sekitar yangterkena dampak4. Merelokasi pemukiman bagi masyarakat yangberada pada
lokasi,dan/atau5. Memberdayakan masyarakat sekitar yangterkena dampak.
Agarpengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan,hal‐hal yangperlu diperhatikan terkaitpemenuhan hak‐hak masyarakat antara lainLakukan edukasi dan sharingknowledge;Libatkan
masyarakat secara aktif (partisipatif);pelibatanmedia;dan Jaga nilai‐nilai sejarah.
Hak‐hak masyarakat sesuai peraturan perundang‐undangan dan yangdiatur oleh Pemda,(hak‐hakkepemilikan,sosial,jaminan keamanan,adat)a.l.:Akses publik terhadap sempadan pantai,Akses masyarakat terhadap perairan
pesisir dan kearifan lokal lainnya.Termasuk didalamnya pelaksanaan resolusi konflik
Upayayangtelahdilakukan,a.l.:IsuStrategis,a.l.:Sosialisasiterkaithak‐hakmasyarakat
PENUTUP1. Marikita bangun komitmen bersama untuk menjadi bagian dari upaya
pencegahan korupsi dalam pengelolaan SDAdengan bersikap secaratransparan,kesampingkan egosektoral,Lakukan edukasi dan sharingknowledge;Libatkan masyarakat secara aktif (partisipatif);pelibatan media;dan Jaga nilai‐nilai sejarah.
2. Marikita selesaikan pekerjaan rumah yangmendesak,antara lain:• Perlu pengaturan hal‐hal apa saja yangmasih melekat dikab/kota sehubungan
berpindahnya kewenangan ke provinsi,seperti pelestarian pesisir,dll.• Perlu integrasi datadan informasi terkait perijinan.• Perlu penguatan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait sesuai kapasitas dan
kewenangannya.• Penyusunan SOP/mekanisme pelayanan perizinan (mudah &sederhana)• Peningkatan kompetensi SDM• Penyediaan sarana/fasilitas (a.l.sistem aplikasi dan blanko izin)
1. No.56/2014tentangPenghentianSementara(Moratorium)PerizinanUsahaPerikananTangkapdiWPPNRI;
2. No.58/2014tentangDisiplinPegawaiAparaturSipilNegaradiLingkunganKKPdalampelaksanaanMoratoriumUsahaPerizinan,Transhipment danPenggunaanNakhodadanABKAsing;
3. No.1/2015tentangPenangkapanPenangkapanlobster(Panulirusspp.),Kepiting(Scylla, spp.)dan rajungan(Portunuspelagicus, spp.);
4. No.2/2015tentangLaranganPenggunaanAlatPenangkapanIkanPukatHela(trawls)danPukatTarik(seinenets)diWPP‐RI.
5. No.PER.30/MEN/2012danPerubahannyaNomorPER.26/MEN/2013TentangUsahaPerikananTangkapdiWilayahPengelolaanPerikananNegaraRepublikIndonesia.
6. No.8/Permen‐KP/2013TentangPerubahanKetigaAtasPeraturanMenteriKelautandanPerikananNomorPer.02/Men/2011TentangJalurPenangkapanIkandanPenempatanAlatPenangkapanIkandanAlatBantuPenangkapanIkanDiWilayahPengelolaanPerikananNegaraRepublikIndonesia.
PENYUSUNANPERATURANPERUNDANGANTERKAITPENGELOLAANKEGIATAN/USAHAPERIKANAN,a.l.:
1. Penataanruanglaut,rencanazonasiwilayahpesisirdanpulau‐pulaukecil(RZWP3K),danRencanaZonasiAntarKawasan(UUNo.32Thn2014danUUNo.27Thn2007sebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.1Thn2014).
2. PerizinanreklamasisesuaidenganPermenKPNo.17Thn2013tentangIzinReklamasidiWilayahPesisirdanPulau‐PulauKecil.
3. PengelolaanPulau‐pulauKecilsesuaidenganPP62Thn2010tentangPemanfaatanPulau‐pulauKecilTerluar,danPermenKPNo.20Thn2008tentangPemanfaatanPulau‐pulauKecildanPerairandiSekitarnya.
4. KonservasisesuaidenganPPNo60Thn2007tentangKonservasiSumberdayaIkanbesertaperaturanturunannya.
PENYUSUNANPERATURANPERUNDANGANTERKAITPENGELOLAANSUMBERDAYAKELAUTAN,PESISIRDANPULAU‐PULAUKECIL, a..: