I
Kelompok 8 Valdhe Karundeng, Stilli Rangian, Rahel Mantik,
Riky Toar, Dewi Pangkey
Akuntansi Publik dan PerpajakanFakultas EkonomiUniversitas Negeri Manado
PENGAUDITAN Auditing & Standar Profesional Akuntan Publik
Kode Etik Profesi Akuntan Publik&
M A K A L A H
2012BAB I
PENDAHULUAN
Nilai-nilai moral atau yang sering lebih kita kenal dengan etika merupakan topik
yang sering menyita banyak perhatian di kalangan masyarakat sekarang ini, karena nilai
etika di kalangan masyarakat telah memudar seiring perkembangan zaman yang
semakin modern. Perhatian ini merupakan indikasi penting berperilaku dan beretika di
kalangan masyarakat. Perilaku beretika merupakan hal penting praktik akuntan public
dan harus di tanggapi secara serius oleh para mahasiswa akuntansi sebagai calon
akuntan. Untuk itulah etika profesi akuntan dipelajari secara khusus dan bab tersendiri
di dalam mata kuliah auditing. Maka penulis ingin memaparkan atau menjelaskan
tentang pengertian auditing terlebih dahulu.
BAB II
PEMBAHASAN
PENGERTIAN AUDITING
Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis,
oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan
tujuan untuk dapat memberikan pedapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan
tersebut menurut Sukrisno Agoes (1996:1).
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang
yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian
informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan menurut Arens
Loebbecke (1996:!).
Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses
secara sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen
dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dalam melaksanakan audit faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah:
1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang
dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.
2. Penetapan intetitas ekonomi dan periode waktu yang di audit harus jelas untuk
menentukan lingkup tanggung jawab auditor.
3. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk
memenuhi tujuan audit.
4. Kemampuan auditor memahami kriteria yang di gunakan serta sikap
independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk
mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai
pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa
bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional
Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Didalam SPAP
terdapat beberapa tipe standar profesional yang terbagi menjadi enam tipe standar
profesional yang dikodifikasikan dalam standar auditing, standar atestasi, standar jasa
akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, standar pengendalian mutu, dan aturan
etika kompartemen akuntan publik.
Tipe Standar Profesional
Standar Auditing
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan
lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan
pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh
standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian
PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di
dalam standar auditing.
Standar Atestasi
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang
diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi
(assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi
adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk
digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah
adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum.
Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi :
1. Pemeriksaan (examination)
2. Review
3. Prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur
berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas
informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum
dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia.
Standar Jasa Akuntansi dan Review
Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi
jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.
Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan
tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing.
Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu
pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan
non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan.
Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain:
1. Kompilasi laporan keuangan : Penyajian informasi-informasi yang merupakan
pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan.
2. Review atas laporan keuangan : Pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan
analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan
keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yagn harus dilakukan
atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia.
3. Laporan keuangan komparatif : Penyajian informasi dalam bentuk laporan
keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom
Standar Jasa Konsultansi
Standar Jasa Konsultansi merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang
menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa
konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan
lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan
kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan untuk kepentingan klien.
Jasa konsultansi dapat berupa :
1. Konsultasi (consultation) : Memberikan konsultasi atau
saran profesional (profesional advise) berdasarkan pada kesepakatan bersama
dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana
bisnis buatan klien.
2. Jasa pemberian saran profesional (advisory services) : Mengembangkan temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien.
Contoh jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik.
3. Jasa implementasi : Mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber
daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk
mencapai tujuan implementasi. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa
instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan.
4. Jasa transaksi : Menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi
khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa
pengurusan kepailitan.
5. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya : Menyediakan staf yang memadai
(dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk
melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah
pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini
adalah menajemen fasilitas pemrosesan data.
6. Jasa produk : Menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai
pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh
jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan
dan implementasi perangkat lunak komputer
Standar Pengendalian Mutu
Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di
dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan
mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan
Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada
semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultansi meliputi:
1. Independensi : Meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus
mempertahankan independensi
2. Penugasan personel : Meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh
staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan
dimaksud
3. Konsultasi : Meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai
sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi,
pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai
4. Supervisi : Meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang
ditetapkan oleh KAP
5. Pemekerjaan (hiring) : Meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan
memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan
penugasan secara kompeten
6. Pengembangan profesional : Meyakinkan bahwa setiap personel memiliki
pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung
jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana
bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk
memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP
7. Promosi (advancement) : Meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk
promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab
yang lebih tinggi.
8. Penerimaan dan keberlanjutan klien : Menentukan apakah perikatan dari klien akan
diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan
dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada
prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence)
9. Inspeksi : Meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain
pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif
Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan
untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.
Disini yang akan disoroti lebih jauh tentang standar auditing itu sendiri. Hal ini
karena berkaitan dengan keterkaitan antara akuntansi dengan proses audit laporan
keuangan. Standar auditing merupakan suatu panduan audit atas laporan keuangan
historis. Didalamnya terdapat 10 standar yang secara rinci dalam bentuk pernyataan
standar auditing (PSA). PSA ini berisi tentang ketentuan-ketentuan dan panduan utama
yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Audit atas
laporan keuangan historis merupakan jasa tradisional yang disediakan oleh profesi
akuntan publik kepada masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa
didalam standar auditing ini terdapat 10 standar auditing yang terbagi menjadi standar
umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing yang mana berkaitan dengan
tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan suatu kriteria
ukuran mutu kinerja tindakan tersebut. Berikut akan dipaparkan tentang standar
auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
1. Standar Umum
a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c) Dalam melaksanaan aufit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
mengggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
3. Standar Pelaporan
a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan peride berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi
tersebut dalam periode sebelumnya.
c) Pengungkapan infomatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam lapran auditor.
d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor
dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika
ada dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.
Standar Umum
” Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Dalam melaksanakan audit untuk sampai
pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senatiasa bertindak sebagai seorang ahli
dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Setiap auditor independen yang menjadi
penanggungjawab suatu perikatan harus menilai dengan baik kedua persyaratan tentang
pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesioanl di dalam
menentukan luasnya supervisi dan review terhadap hasil kerja para asistennya.
” Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor
bersikap independen dimana tidak mudah dipengaruhi oleh karena dalam melaksanakan
pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan begitu tidak ada istilahnya memihak
kepada kepentingan pihak-pihak tertentu. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur
tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditur
dan pihak-pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen.
Kepercayaan masyarakat umum dirasa sangat penting mengingat jika kepercayaan
masyarakat menurun maka ada indikasi pemikiran tentang ketidakindependensi auditor
tersebut. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang indipenden maka ia harus
bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan
dengan kliennya. Untuk menekankan independensi auditor dari manajemen maka
penunjukan auditor di banyak perusahaan dilaksanakan oleh dewan komisaris, rapat
umum pemegang saham atau komite audit.
” Dalam melaksanaan aufit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
mengggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”. Penggunaan
kemahiran profesioanl dengan cemat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan
auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan tersebut. Seorang auditor harus
memiliki tingkat ketrampilan yang umumnya dimilik oleh auditor pada umumnya dan
harus menggunakan ketrampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan wajar.
Hal ini menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional dimana sikap yang
mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secar kritis
bukti audit.
Standar Pekerjaan Lapangan
” Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya”. Sebelum menerima perikatan auditor harus yakin
apakah kondisi dimana perikatan pada saat mendekati atau setelah tanggal neraca dapat
memungkinkan auditor untuk melaksanakan audit secara memadai dan memberi
pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika kondisi tersebut tidak memungkinkan auditor
untuk melakukan audit secar memadai dan untuk memberikan pendapat wajar tanpa
pengecualian maka ia harus membahas dengan klien tentang kemungkinan dalam
memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat.
” Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan”. Pengendalian interen adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terbagi menjadi
keandalan pelaporan keuanagn, eektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku.
” Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit”. Bukti audit sangat
bervarisasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen
dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi,
objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan
kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Audit yang dilakukan
oleh auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup
untuk dipakai sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Auditor
independen lebih mengandalkan buktu yang bersifat mengarahkan daripada bukti yang
bersifat meyakinkan.
Standar Pelaporan
” Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Istilah prisnsip
akuntansi yang berlaku umum adalah padanan kata dari frasa generally accepted
accounting principle dimana suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi,
aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku
umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Untuk laporan keuangan yang
didistribusikan kepada umum di Indonesia harus disusun sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
” Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
perode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam
periode sebelumnya”. Tujuan standar konsistensi adalah untuk memeberikan jaminan
bahwa jika daya banding laporan keuangan diantara dua periode dipengaruhi secara
material oleh perubahan prinsip akuntansi maka auditor akan mengungkapakn
perubahan tersebut dalam laporannya. Perubahan dalam prinsip akuntansi yang
mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan memerlukan penjelasan dalam,
laporan auditor independen dengan cara menambahkan paragraf penjelas yang disajikan
setelah paragraf pendapat.
” Pengungkapan infomatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam lapran auditor”. Auditor harus memeprtimbangkan
apakah masih terdapat hal-hal tertentu yang harus diungkapkan sehubungan dengan
keadaan dan fakta yang diketahui pada saat audit. Bila majemen menghilangkan dari
laporan keuangan, informasi yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia termasuk catatan atas laporan keuangan,
auditor harus memberikan pendapat wajardengan pengecualian atau pendapat tidakl
wajar karena alasan tersebut dan harus memberikan informasi yang cukup dalam
laporannya.
” Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat
diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya
harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang
dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor”.
KODE ETIK/KOMITMEN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan
tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan
Keuangan, IAPI merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas
proses pengembangan dan pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan
Standar Profesi International. Sebagai langkah awal IAPI telah menetapkan dan
menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari
2010. Untuk Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam
proses “adoption” terhadap International Standar on Auditing yang direncanakan akan
selesai di tahun 2010, berlaku efektif 2011.
Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI
menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:
1) Prinsip Integritas
Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam
hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.
Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikais atau informasi lainnya yang
diyakininya terdapat :
a) Kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan;
b) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
c) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang
seharusnya diungkapkan.
2) Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas,
benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain
memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi
mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena
beragam situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi
tersebut. setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif
atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan
profesionalnya.
3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional
mewajibkan setiap praktisi untuk :
a) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk
menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi
kerja; dan
b) Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar
profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa
profesionalnya.
Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang
cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kompetensi
profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut :
a) Pencapaian kompetensi profesional; dan
b) Pemeliharaan kompetensi profesional
Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran pemahaman yang
berkelanjutan terhdap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang
relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat
diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Praktisi agar dapat
melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional.
Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk
bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan
persyaratan penugasan.
Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat
bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.
Praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada
klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa profesional lainnya untuk menghindari
terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa
profesional yang diberikan.
4) Prinsip Kerahasiaanan
Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-
tindakan sebagai berikut :
a) Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan
profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP
tempatnya bekerja tanpat adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat
kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau
peraturan lainnya yang berlaku; dan
b) Menggunakan informasi yang bersifat rahasian yang diperoleh dari hubungan
profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan
sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang
tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang
dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga
dekatnya.
Setiap praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon
klien atau pemberi kerja harus mempertimbangkan pentingnya kerahasiaan
informasi terjaga dalam KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja.
Setiap praktisi harus menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu untuk
memastikan terlaksananya prinsip kerahasiaan oleh mereka yang bekerja di bawah
wewenangnya, serta pihak lain yang memberkan saran dan bantuan profesionalnya.
Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan setelah
berakhirnya hubungan antara praktisi dengan klien atau pemberi kerja. Ketika
berpindah kerja atau memperoleh klien baru, praktisi berhak untuk menggunakan
pengalaman yang diperolehnya sebelumnya. Namun demikian, praktisi tetap tidak
boleh menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi yang bersifat rahasia
yang diperoleh sebelumnya dari hubungan profesional atau hubungan bisnis.
Situasi-situasi yang mungkin mengharuskan praktisi untuk mengungkapkan
informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat :
a) Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau
pemberi kerja;
b) Pengungkapan yang diharuskan oleh hukum, sebagai contoh :
(i) Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan;
atau
(ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu
pelanggaran hukum; dan
c) Pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional untuk
mengungkapan, selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum :
(i) Dalam mematuhi pelaksanaan penelaahan mutu yang dilakukan oleh
organisasi profesi atau regulator;
(ii) Dalam menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan oleh
organisasi profesi atau regulator;
(iii) Dalam melindungi kepentingan profesional praktisi dalam sidang
pengadilan; atau
(iv) Dalam mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku.
Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap
praktisi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a) Dirugikan tidaknya kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien
atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh praktisi;
b) Diketahui tidaknya dan didukung tidaknya semua informasi yang relevan.
Ketika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti, atau ketika informasi tidak
lengkap, pertimbangan profesional harus digunakan untuk menentukan jenis
pengungkapan yang harus dilakukan; dan
c) Jenis komunikasi yang diharapkan dan pihak yang dituju. Setiap praktisi harus
memastikan tepat tidaknya pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.
5) Prinsip Perilaku Profesional
Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan
yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat
mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional
dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat
menurunkan reputasi profesi.
Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi
tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan
tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan :
a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat
diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh; dan
b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang
tidak didukung bukti terhadap hasil perkerjaan praktisi lain.
Selain itu, Kode Etik Profesi Akuntan Publik juga merinci aturan mengenai hal-
hal berikut ini:
Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan
Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
Seksi 220 Benturan Kepentingan
Seksi 230 Pendapat Kedua
Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya
Seksi 270 Penyimpanaan Aset Milik Klien
Seksi 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional
Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance
September Tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus
menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak
di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya
jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak
perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York.
Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari
semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker
rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung
risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat
eksekutifnya.
Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission,
menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat
perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret
ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya
diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.
Analisis :
Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono juga melibatkan kantor akuntan
publik yang dinilai terlalu memihak kepada kliennya. Pada kasus ini, prinsip- prinsip
yang dilanggar yaitu antara lain prinsip integritas. Akuntan yang telah berusaha
menyuap untuk kepentingan klien seperti pada kasus di atas dapat dikatakan tidak jujur
dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya. Selain prinsip tersebut, akuntan juga telah
Contoh Kasus Prinsip Etika Profesi, Prinsip Integritas dan Prinsip Obyektivitas Kasus KPMG – Siddharta Siddharta & Harsono yang diduga menyuap pajak.
melanggar prinsip obyektivitas hingga ia bersedia melaukan kecurangan. Di sini terihat
bahwa ia telah berat sebelah dalam memenuhi kewajiban profesionalnya.
Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan
profesional, integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain bersikap jujur
dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.
Obyektivitas adalah suatu kualitas yag memberikan nilai atas jasa yang
diberikan anggota, prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak
memihak, jujur, secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan
kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.