Disampaikan Oleh :
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa
Pada:
Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII di Hotel Grand Inna Muara, Padang – Sumatera Barat
Tanggal 19 April 2015
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Visi Pembangunan Nasional (Visi Presiden) Tahun 2015-2019
Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Visi Presiden)
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
4
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
7 MISI PEMBANGUNAN NASIONAL (MISI PRESIDEN) TAHUN 2015-2019
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
5
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019 (NAWA CITA)
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TERWUJUDNYA KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI DASAR KETAHANAN NASIONAL
TERPENUHINYA HAK DASAR PMKS DAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
PEM
BER
DA
YAA
N
SOSI
AL
REH
AB
ILIT
ASI
SO
SIA
L
JAM
INA
N S
OSI
AL
PER
LIN
DU
NG
AN
SO
SIA
L
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
JATI DIRI BUDAYA BANGSA INDONESIA
UUD 1945
6
In line
In line
Tujuh kelompok prioritas : 1. Kemiskinan 2. Ketelantaran 3. Kecacatan 4. Keterpencilan 5. Ketunaan sosial dan Penyimpangan
perilaku 6. Korban bencana; dan/atau 7. Korban tindak kekerasan, ekploitasi,
dan diskriminasi
SISTEM PENYELENGGARAAN
KESSOS
1. Jaminan Sosial 2.Perlindungan Sosial 3.Rahabilitasi Sosial 4.Pemberdayaan Sosial
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Kebijakan : • Penguatan infrastruktur
kelembagaan sosial;
• Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
• Penguatan jejaring kerja;
• Perluasan jangkauan pelayanan.
PENYELENGGARAAN KESOS
• Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial , pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
(UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Sisila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil 9
12 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat
3. Taruna Siaga Bencana
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial
5. Karang Taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Keluarga Pionir
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
9. Media Massa Pendukung Kesejahteraan Sosial
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
12. Dunia Usaha
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Arah Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Nawacita 1.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
1.9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Prioritas Nasional 2.1. Bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin). 2.2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2.3. Program Keluarga Harapan (PKH).
2.4. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah
2.5. Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA
Program Pendukung 3.1. Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial.
3.2. Verifikasi dan Validasi Data.
3.3. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Sertifikasi Pekerja Sosial
3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik
1
2
3
13
Nawa Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Strategi
Penataan Asistensi Sosial (Reguler dan Temporer)
Pemenuhan Hak dasar dan Inklusifitas Penyandang disabilitas, Lanjut Usia dan Masyarakat Marjinal
Perluasan Cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk miskin dan rentan serta pekerja sektor informal
Penguatan Kelembagaan dan koordinasi melalui penguatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standardisasi kelembagaan kesejahteraan sosial serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu
Peningkatan ketersedian infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan
Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan
Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang , menyangkut kriteria, standardisasi, dan pengelolaan data terpadu
Penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu pada tingkat kabupatan/kota hingga desa/kelurahan
Arah Kebijakan
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif
Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Strategi
Peningkatan Kapasitas dan ketrampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif
Terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan
Arah Kebijakan
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan/ Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Nawa Cita 9: Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Strategi
Penyelenggaraan penyuluhan sosial untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial
Penguatan peran pemerintah pusat, daerah & berbagai unsur masyarakat dlm penyelenggaraan keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial
Peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial
Arah Kebijakan
Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
Nawacita 3
Penataan Asistensi Sosial (Reguler)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
3,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Menerima Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
27.000 Lanjut Usia Terlantar Mendapat Asistensi Sosial
22.000 Orang Dengan Disabilitas Berat Mendapat Asistensi Sosial
121.008 Anak Mendapat Asistensi Sosial
Nawacita 3
Penataan Asistensi Sosial (Temporer)
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
6.340 Orang Tuna Sosial yang menerima bantuan UEP
10.000 Korban NAPZA menerima rehabilitasi sosial selama 6 bulan
50.000 Orang Pekerja Migran Bermasalah Menerima Bantuan Pemulangan sampai ke Provinsi asal
1.670 Orang KTK Menerima Bantuan Pemulihan Psikososial
5.300 Orang Eks-KTK dan PMB Menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Raskin
Nawacita 3
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015
1 Unit Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Pengembangan
Aplikasi SIKS
1,799 Juta Verifikasi dan Validasi Data PMKS
15.530.897 Juta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Kartu
Perlindungan Sosial (KPS)
JENIS KARTU & JUMLAH KARTU 2015
Pemegang KPS : 15.500.000 Buffer : 500.000 PMKS : 340.000
Kemendikbud : 17.900.000 Kemenag : 2.400.000
Pemegang kartu lama : 86,4 juta jiwa PMKS, Napi & Bayi : 1,8 juta jiwa
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Penguatan Peran Pemerintah Pusat, Daerah & berbagai Unsur Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
Kegiatan Tahun 2015
Pembuatan model dan penyiapan pedoman serta modul penyelenggaraan Nation Character Building (NCB)
REVOLUSI KARAKTER
REVOLUSI
KARAKTER
REVOLUSI
KESETIAKAWANAN
SOSIAL
Menumbuhkan
Kembali
“KEPEDULIAN”
KEPEDULIAN
Landasan Pembentukan KARAKTER SOSIAL Manusia Indonesia
Representasi KARAKTER SOSIAL Manusia Indonesia
TANGAN MULUT
Tangan yang
MEMBERIKAN
KEPEDULIAN
kepada sesama
Mulut yang
MENYEBARKAN
KEPEDULIAN
kepada sesama
Nawacita 9
Peningkatan Jejaring Kerja Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Kegiatan Tahun 2015
Pembentukan Jaringan Kesetiakawanan Sosial sebagai cikal bakal pembentukan Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional (KKSN) untuk penguatan kelembagaan dan penyediaan jejaring kerja dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial di setiap desa/kelurahan @10 Orang sebagai penggerak aksi Kesetiakawanan Sosial Pembentukan Pos Komunikasi Sosial Pembuatan laman www.kesetiakawanan.com Pembuatan laman www.pahlawancenter.com
Indonesia menjadi salah satu pendiri dan pencetus gerakan Open Government Partnership(OGP)
September 2011 Pemerintah Indonesia secara resmi menjadi salah satu pendiri dan pencetus gerakan Open Government Partnership(OGP) di New York, Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan agenda pemerintahan terbuka dengan mencanangkan rencana aksi yang mendorong transparansi,lebih melibatkan dan memberdayakan partisipasi publik, serta meningkatkan inovasi.
Salah satu platform untuk pemberdayaan adalah melalui “Pemerintahan Terbuka” yang mendorong
transparansi, partisipasi publik, dan inovasi.
SKEMA OGP DI INDONESIA
RAN PPK (CORRUPTION PREVENTION &
ERADICATION ACTION PLAN)
OPEN GOVERNMENT
INDONESIA
ONE MAP
ACCELERATION OF NASIONAL
DEVELOPMENT
EODB (EASE OF DOING
BUSINESS)
OPEN GOVERNMENT
POST 2015 AGENDA
EITI (EXTRACTIVE INDUSTRIES
TRANSPARANCY INITIATIVE)
DOMESTICS HIGH CALL AGENDA
O
P
E
N
G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
BUREAUCRACY REFORM
FOC
US
OF TH
IS D
OC
UM
ENN
T
INTERNASIONAL COMMITMENSV
TRANSPARANSI + PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN AKSI OGI 2014-2015
RANCANGAN
RENCANA AKSI
RAPAT PLENO
OMS
GENERASI MUDA
SEKTOR SWASTA
AKADEMISI
KEMENTERIAN
FOCUS GROUP DISCUSSION
FGD DENGAN
K/L PENANG
GUNG JAWAB
FGD DENGAN
K/L PENANG
GUNG JAWAB
• Implementasi
OGP 2011-2013
• Evaluasi Inisiatif Strategis lainnya
Evaluasi Kinerja Pemerintah
Indonesia
• Rekomendasi IRM
• Laporan Independen 2012 oleh CSO
• Rekomendasi Buston Consulting Group
• Kontes Inovasi Solusimu
• Musyawarah Nasional CSO
IRM
KEGIATAN KHUSUS
Partisipasi Indonesia di OGP melalui gerakan OGI telah membuahkan banyak perubahan mindset:
1. Keterpaksaan’ yang Berubah Menjadi ‘Rasa Memiliki (Ownership)’
2. ‘Sikap Skeptis’yangBerubah Menjadi ‘Antusiasme’
3. Konservatif’yangBerubah Menjadi ‘Inovatif’
4. ‘Milik Pemerintah’Berubah Menjadi ‘Milik Bersama’
EMPAT KOMITMEN RENCANA AKSI OGI 2014-2015
1. Penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan publik.
– Publikasi data bersifat satu atap melalui sistem Portal Open Data.
– Mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik.
2. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area layanan dasar masyarakat.
– Peningkatan kualitas pelayanan publik menyangkut penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang sehatPengembangan infrastruktur pelayanan terintegrasi untuk keadaan darurat.
– Mendorong transparansi di lingkungan universitas/perguruan tinggi.
Lanjutan…
3. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area rawan korupsi.
– Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha.
– Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik menyangkut pengelolaan TKI.
4. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area yang menjadi perhatian utama publik.
– Mendorong pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah dan wilayah di sekitar lokasi pengelolaan sampah
– Mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.
– Penguatan layanan publik menyangkut pariwisata dan ekonomi kreatif.
TANTANGAN IMPLEMENTASI
1. Pemahaman Aparat Pemerintah
2. Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah
3. Kesenjanganantara Kapasitas Masyarakat Sipil & Ketidaksiapan Pemerintah
4. Keterbatasan Kapasitas Inisiator OGI
5. Rencana Aksi Ambisius dan Tidak Fokus
Public Private Partnership (Kemitraan Pemerintah Swasta)
• Kemitraan Pemerintah Swasta disingkat KPS atau dalam bahasa Inggris (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.
• Terminologi KPS di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya peraturan Presiden Republik Indonesia no 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah peraturan Presiden Republik Indonesia no 66 tahun
PEMANFAATAN ASET DAERAH
Bentuk-bentuk pemanfaatan aset daerah menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
• Sewa
• Pinjam Pakai
• Kerjasama kemanfaatan
• Bangun guna serah & Bangun serah guna
OPEN PARTNERSHIP DALAM UU 11/2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN
PP 39/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESOS
UU No. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
• BAB VII : PERAN MASYARAKAT – Pasal 38 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
– (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. badan usaha; h. lembaga kesejahteraan sosial; dan i. lembaga kesejahteraan sosial asing
– (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
PP No. 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESOS
• BAB VII : PERAN MASYARAKAT
– Pasal 52 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
• PASAL 53 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan:
1. Pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Penyediaan penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
5. Pemberian pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
MENGAJAK PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGAWAL PROGRAM BANTUAN SOSIAL HINGGA TERSALURKAN
www.kawalbansos.com
TERIMAKASIH