Deregulasi Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Oleh :
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hotel Aria Barito – 5 November 2015
2
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEHUTANAN
Perencanaan Hutan
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, beserta Peraturan Pelaksanaannya
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta Peraturan Pelaksanaannya.
UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
Pilar Dasar Sektor
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU 19 Tahun
2004 tentang Kehutanan, beserta Peraturan Pelaksanaannya
Pendahuluan:
Ps. 33 UUD 1945 : Bumi, tanah, air dan kekayaan yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Wewenang Pemerintah (Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999):
• Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
• Menetapkan atau mengubah status
kawasan hutan,
• Mengatur dan menetapkan hubungan hukum
antara orang dengan hutan serta mengatur
perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Penunjukan
Kawasan Hutan
Penataan Batas
Kawasan Hutan
Pemetaan Kawasan
Hutan
Penetapan Kawasan
Hutan
PROSES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
Tahapan/proses
pengukuhan bukan
tahapan level/tingkatan
status.
Merupakan proses
penyelesaian hak-hak
atas lahan/tanah di
dalam dan atau di
sepanjang batas
kawasan hutan yang
telah ditunjuk.
SEJARAH KAWASAN HUTAN
1980 - 1992 1992 - 1999 1999 - 2005 < 1980
UU No.
41/1999
UU No.
24/1992
UU No.
5/1967
Hutan register
Penunjukan
partial
TGHK
Paduserasi
RTRWP -
TGHK
Usulan Perubahan
Kawasan Hutan dalam
Review RTRWP/K
dan Pemekaran
Penunjukan
Kawasan
Hutan
UU No.
5/1990
UU No. 32/2004
UU No. 26/2007
2004 - 2007
PEMBAGIAN TATA RUANG NASIONAL
HP KSA HPK KPA HL
1. IPPA, Jasling, LK
2.Tambang KPA/KSA-> dilarang;
3. Lindung IPPKH terbuka : dilarang
Perubahan
Peruntukan KH
(Pelepasan dari
MenLHK (HPK)
APL 1.Pemanfaatan (IUPHHK)
2. Penggunaan KH (IPPKH)
KW. BUDIDAYA KW. LINDUNG UU Bidang
KEHUTANAN
Hutan Hutan Negara
Hutan Hak (Titel
Hak)
Pemda/BPN
Kawasan Hutan
Areal Pengguna
an Lain
HK
HL
HP
HPT
HP
HPK
IUPK IUPJL
IUPHHK IUPHHBK
IPPKH
Tambang dgn pola tertutup
IPJL, IIPA
Pengurusan
Hutan
Perencanaan Kehutanan
PP Nomor 44 Tahun 2004
Tentang Perencanaan
Kehutanan
Litbangdiklatluh
PP Nomor 12 Tahun 2010
Pengawasan
a. Inventarisasi hutan;
b. Pengukuhan Kawasan Hutan
c. Penatagunaan Kawasan Hutan
d. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
e. Penyusunan Rencana Kehutanan
Pengelolaan Hutan
PP Nomor 6 Tahun 2007 jo
PP Nomor 3 Tahun 2008
PENGURUSAN HUTAN
a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan;
b. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan
d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1. Dasar Hukum:
1) Pasal 19 UU 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan;
2) PP 10 Tahun 2010 Jo PP 60 Tahun 2012 Ttg
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan;
3) Permenhut P.32/Menhut-II/2010 Ttg Tukar
Menukar Kawasan Hutan;
4) Permenhut P. 33/Menut-II/2010 jo Permenhut
P.28/Menhut-II/2014 Ttg Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan;
9
Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat
dilakukan:
1. secara parsial; atau
2. untuk wilayah provinsi.
Perubahan peruntukan kawasan hutan secara
parsial dilakukan melalui: 1. tukar menukar kawasan hutan; atau
2. pelepasan kawasan hutan.
10
Persyaratan
Adm
Menteri/Gubernur/
Bupati/Walikota/
Pimp Bdn Usaha
Penyampaian
Permohonan
MenLHK
melalui
BKPM
Penelaahan Sekjen-Dirjen
PKTLT
Pertek Es I
Terkait
Penerbitan
persetujuan prinsip
pelepasan KH Penelaahan
BKPM
Tata Batas
Persetujuan
Prinsip
Pelepasan
Penyiapan SK
Pelepasan KH
SK Pelepasan KH
DITOLAK Tdk
Ya
Permohonan
Dispensasi
1. Pasal 38 UU No. 41 1999 tentang Kehutanan
2. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Jo PP 61 Tahun 2012.
3. Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah.
4. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Permohonan
Syarat-syarat
Persetujuan
Prinsip
Pemenuhan
Kewajiban-
kewajiban
Izin-PPKH
Monitoring Evaluasi
Perpanjangan
Ok
Ok
Ok
Skema pemberian Izin PPKH
Eksplorasi
OP
1. Paket Deregulasi Tahap I
NO JUDUL REGULASI AMANAT PENGATURAN MATERI SUBSTANSI YANG
DIATUR PROGRES
1. PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2012.
Tindak Lanjut Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
1. Untuk pembangunan bendungan yang sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan diubah menjadi mekanisme IPPKH (dibiayai oleh APBN/D).
2. Untuk proses tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan sebelum tata batas dan penetapan areal pengganti.
3. Untuk proses pelepasan kawasan hutan langsung diberikan pelepasan kawasan hutan tanpa persetujuan prinsip, dengan kewajiban tata batas setelah dilakukan pelepasan kawasan hutan.
2. PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2012.
Tindak Lanjut Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
1. Untuk pembangunan infrastruktur (bendungan) dengan skema IPPKH (dibiayai oleh APBN/D)
2. Kewajiban menyediakan areal kompensasi untuk permohonan IPPKH untuk kawasan hutan dibawah 30%, diubah menjadi kewajiban penanaman rehabilitasi DAS.
3. Untuk proses pemberian IPPKH langsung diberikan IPPKH tanpa persetujuan prinsip dengan kewajiban setelah IPPKH diberikan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2012.
1. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan: a. Tata waktu disederhanakan
menjadi paling lama 15 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
4. Peratuan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.
PP Nomor 6 Tahun 2007 tetang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008.
1. Mengatur kembali penambahan luasan IUPHHK dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.
2. Mengatur untuk permohonan perpanjangan IUPHHK sesuai luasan sebelumnya.
1. Paket Deregulasi Tahap II
NO BIDANG USAHA JENIS PERIZINAN KETENTUAN PERATURAN
PENYEDERHANAAN PERATURAN
PROGRES
1. Bidang Usaha Perkebunan di HPK
Pelepasan Kawasan Hutan Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, jo. P.28/Menhut-II/2014.
1. Penamaan : Pelepasan Kawasan Hutan.
2. Penyederhanaan proses pelepasan dengan mengubah Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, jo. P.28/Menhut-II/2014: a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
b. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
c. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
2. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI).
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE).
4. Perpanjangan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
Permenhut P.9/Menhut-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan IUPHHK HA, HT, RE atau IUPHHK HTI pada Hutan Produksi.
1. Penamaan izin menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu.
2. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.9/Menhut-II/2015: a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi Kerangka Acuan Amdal.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan
syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
3. Bidang Industri Kehutanan
1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun.
2. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun.
Permenhut P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industeri Primer Hasil Hutan
1. Penamaan izin tetap Izin Industeri Primer Hasil Hutan.
2. Penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Permenhut P.13/Menlhk-II/2015: a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
Telah disiapkan draft Peraturan Menteri LHK.
4. Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar.
1. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.
2. Izin Pemanfataan Jasa Wisata Alam
3. Izin Pemanfataan Air
dan Energi Air. 4. Izin Pemanfaatan
Panas Bumi.
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam:
1. Permenhut P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA, jo. P.4/Menhut-II/2012.
2. Permenhut P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA
3. RPermenLHK tentang Pemanfaatan Panas Bumi di Kawasan Konservasi.
1. Nama izin : Izin pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi.
2. Penyederhanaan proses perizinan dengan: a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.
3. Program lanjut mengubah PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Parwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA, PP Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
5. Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
Izin Lembaga Konservasi Permenhut P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi
1. Nama izin : Izin Lembaga Konservasi.
2. Penyederhanaan proses perizinan dengan: a. Tata waktu disederhanakan menjadi
paling lama 12 hari kerja menjadi SK atau penolakan.
b. Izin dikeluarkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
c. Beberapa izin disatukan menjadi syarat izin ditegaskan pada Diktum keputusan.
d. Saat perpanjangan izin, tidak diperlukan syarat-syarat baru kecuali laporan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan.
e. Apabila kewajiban tidak dipenuhi izin dicabut.