SEJARAH KETATANEGARAANPADA MASA ORDE LAMA
5 JULI 1959-11 MARET 19605 JULI 1959-11 MARET 1960
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PELAKSANAAN
DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Kegagalan Merumuskan UUD baru
2. Jalan buntu kembali ke UUD 1945
Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959
KRONOLOGIS DEKRIT
10 November 1959Dewan Konstituante bersidang untuk
membuat Undang-undang baruGagal
21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan
“KOSEPSI PRESIDE”
ISI KONSEPSI PRESIDEN:
1. Dibentuk “KABINET GOTONG ROYONG” yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan Fungsional (GOLKAR)
2. Dibentuk “DEWAN NASIONAL”
yang beranggotakan wakil-wakil semua partai DAN GOLONGAN Fungsional dalam masyarakat
PARTAI-PARTAI YANG MENOLAK KONSEPSI PRESIDEN;
1. Masyumi
2. Nadatul Ulama
3. PSII
4. Partai Katolik
5. Partai Rakyat Indonesia
ALASAN PENOLAKAN KONSEPSI PRESIDEN
1. Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante
2. Secara prinsipial partai-partai menolak Konsepsi Presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan
22 APRIL 1959
Dihadapan Dewan Konstituante Presiden Soekarno
menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945
30 Mei 1959
Diadakan 3 kali pemungatan suara
HASILNYA ?
Lebih banyak yang memilih kembali kepada UUD 1945
(tetapi tidak sampai 2/3 suara)
TANGGAL 1 DAN 2 JUNI 1959Pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal menghasilkan keputusan
3 Juni 1959
• Setelah 3 kali pengambilansuara gagal konstituante mengadakan reses (istirahat)
• Ternyata itu reses untuk selamanya
KESIMPULAN :
1. Selama 3 tahun Partai-partai yang tergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa – apa (Tidak dapat merumuskan UUD Baru)
2. Dewan Konstituante tidak juga mengambil keputusan untuk kembali kepada UUD 1945
5 JULI 1959 Berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 75 / 1959
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
PENDUKUNG DEKRIT :
1. Makamah Agung2. DPR (hasil Pemilu 1955)3. KSAD4. Berbagai golongan masyarakat
ISI DEKRIT
1. Pembubaran Konstituante2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan
tidak berlakunya UUDS 19503. Membentuk MPRS dan DPAS
DEMOKRASI TERPIMPIN ARTINYA :Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
(Terdapat dalam sila ke IV dari Pancasila)
OLEH PRESIDEN SOEKARNO:
Demokrasi Terpimpin adalah:
Demokrasi yang dilakukan (dipimpin)
Oleh presiden sendiri yaitu Presiden Soekarno
TINDAK LANJUT DEKRIT :
1. Pimpinan Nasional TNI-AD mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan DEKRIT
2. Demokrasi liberal diganti menjadi Demokrasi terpimpin
3. Presiden membentuk Kabinet baru dengan nama “KABINET KARYA” menggantikan Kabinet Djuanda
4. Pembentukan lembaga-lembaga negara
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA:(TERCANTUM DALAM UUD’45 MAUPUN TIDAK)
1. MPR(S)2. DPA3. DPR GR (Gotong Royong)4. Front Nasional
Sebagai Perwujudan Demokrasi Terpimpin
PROGRAM KABINET KARYA (KERJA)
1. Keamanan dalam Negri
2. Pembebasan Irian barat
3. Peningkatan sandang Pangan
TINDAKAN SOEKARNO TERHADAP ABRI
TNI dan Polisi disatukan tahun 1946 Presiden Soekarno melakukan politik
imbangan (Balance of Power) antara sesama ABRI
Presiden Soekarno adalah “Panglima Tertinggi” di dalam ABRI
Presiden menciptakan kondisi “Unggul mengungguli, baik antar angkatan maupun ABRI dengan partai politik
SEMBOYAN PRESIDEN SOEKARNO
Politik adalah di atas segala-galanyaPolitik adalah “Panglima”
DEMOKRASI TERPIMPIN BANYAK MENDAPAT TANTANGAN YAITU :
Mr. Sartono (PNI) Mr. Iskaq Tjokroadisuryo (PNI) Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) Sutomo (Partai Rakyat Indonesia)
TOKOH-TOKOH YANG MENENTANG SOEKARNO:
Membentuk “LIGA DEMOKRASIPimpinan : Imron Rosyadi
ANGGOTA LIGA DEMOKRASI
1. Nadatul Ulama (NU)
2. Masyumi
3. PSII
4. IPKI
5. Partai Katolik
6. Parkindo
7. Liga Muslim
SETELAH SOEKARNO PULANG DARI LUAR NEGERI:
Soekarno Membubarkan Liga Demokrasi
Sebagai gantinya, Soekarno membentuk:
1. FRONT NASIONAL.2. MUSYAWARAH
PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI.
FRONT NASIONAL:
ADALAH: Suatu organisasi masa yang
memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945
Ketua : Presiden Soekarno
MUSYAWARAH PEMBANTU PIMPINAN REVOLUSI (MPPR)
Adalah:
Badan pembantu Pemimpin besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusuS dan darurat untuk menyelesaikan revolusi
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN :Ada 3 Kekuatan Politik yaitu:
1. Presiden Soekarno2. Partai Komunis Indonesia (PKI)3. TNI AD
Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
1. Nasakom (Nasionalis, agama, Komunis) digabung
2. Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan
3. Ajaran Komunis mendapat kesempatan berkembang lewat jalur persekolahan
4. TNI yang memberantas PKI justru mendapat kecaman dari Soekarno
Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia
PARA PENDUKUNG PANCASILA BERUPAYA MENARIK PERHATIAN SOEKARNO DENGAN CARA:
Membentuk:1. Barisan Pendukung Soekarno2. Partai Murba
Pada Masa Demokrasi Terpimpin disepakati kembali kepada UUD 1945
CONTOH PENYELEWENGAN TERHADAP UUD’45 :
1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi (Pimpinan besar Revolusi)
2. MPR ada di bawah Presiden3. Presiden membubarkan DPR diganti
DPRGR4. Presiden seumur Hidup5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang
dirangkap Wakil Perdana mentri 3 (Penpres No.2 tahun 1959)
Contoh Penyelewengan terhadap UUD’45 :
6. Pembentukan DPA (Dewan Pertimbangan Agung)(Penpres No.3 tahun 1959)
7. Pidato kenegaraan tanggal 17Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan GBHN dengan nama “MANIPOL” (Manifesto Politik Republik Indonesia)(MPRS No. 1/MPRS/1960)
Bidang PolitikBidang Politik
Membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan dasar Penpres no. 3/1959 dan membentuk DPR-GR (Gotong Royong) dengan dasar Penpres no 4/1960
Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959
Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dimana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan
Akibat : Perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi
yang sangat tajam pada tahun 1965 yang
mencapai 650%
BIDANG EKONOMI BIDANG EKONOMI
SEBAB KEGAGALAN EKONOMI :
1. Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian
2. Tidak ada ukuran yang obyektif dalam menilai suatu usaha atau hasil lain
POLITIK BEBAS AKTIF DIGANTI POLITIK NEFO OLDEFO (POLITIK LUAR NEGRI POROS/JAKARTA-PHOM PEN-PEKING)
POLITIK LUAR NEGERI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Politik Luar NegeriPolitik Luar negeri mengarah pada politik mercu
suar antara lain :
A. Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu : a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan
lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis ( Nekolim )
b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan baru yang sedang muncul yakni negara-negara progresif revolus ioner
B. Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang dikenal dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging Forces )
C. Membentuk poros Jakarta – Peking ( Politik poros )
BENTUK PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGRI NEFO-OLDEFO :
1. Hubungan dengan negara barat menjadi renggang
2. Hubungan dengan Timur menjadi erat karena Uni Soviet memberikan kredit pembelian peralatan militer Modern
3. Berkonfrontasi dengan Malasyia
ALASAN KONFRONTASI DENGAN MALASYIA
Malasyia membentuk Federasi (Penggabungan negara bekas jajahan Inggris)
Oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara NEFO
TANGGAL 3 MEI 1964:SOEKARNO MENGELUARKAN DWIKORA :
1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia
2. Bantu perjuangan Rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malasyia
DALAM MEWUJUDKAN DWIKORA
DIBENTUK KOMADO SIAGAPIMPINAN: MARSEKAL OMAR DANITUGAS:
MENGIRIMKAN SUKARELAWAN KE MALASYIA TIMUR DAN BARAT