i | P a g e Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................................................... i
BAB I. Pendahuluan .................................................................................................................. 1
BAB II. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance .................................................. 3
I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ....................................... 3
1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ..................................................... 3
1.2. Rapat Dewan Komisaris......................................................................................... 3
1.3. Rekomendasi Dewan Komisaris........................................................................4
II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ........................................................ 6
2.1. Susunan Direksi PT. BPR Haneda Mitra Usaha .................................................... 6
2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ...................................................................... 6
III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite ........................................... 9
IV. Penanganan Benturan Kepentingan ............................................................................. 9
V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ................................... 10
5.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan ............................................................................. 10
5.2. Fungsi Audit Intern ............................................................................................... 11
5.3. Fungsi Audit Eksternal ......................................................................................... 12
VI. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern ..................... 13
VII. Batas Maksimum Pemberian Kredit ............................................................................ 13
VIII. Rencana Bisnis BPR ................................................................................................... 14
8.1. Faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di
tahun 2018 .......................................................................................................... 15
8.2. Strategi Pengembangan Bisnis ........................................................................... 16
8.3. Rencana Perkembangan Usaha ......................................................................... 17
IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan ................................................ 18
BAB III. Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Good Corporate
Governance................................................................................................................. 23
BAB IV. Penutup ....................................................................................................................... 25
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Haneda Mitra Usaha...................................... 26
1 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Bab 1 PENDAHULUAN
Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap
eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank. Dalam rangka melakukan
upaya memitigasi risiko kegiatan usaha Bank maka Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi sangat penting. PT BPR
Haneda Mitra Usaha senantiasa terus berkomitmen dan berusaha memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya para stakeholders.
Komitmen ini terus kami tanam dan tumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan
operasional keseharian kami. Sejalan dengan itu kami berkomitmen terus melakukan perbaikan dan implementasi terhadap prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Upaya untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya
stakeholders adalah dengan cara melakukan penerapan prinsip GCG secara konsisten, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan
risiko secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, kami terus beupaya
meminimalisasi risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kami terus berupaya melaksanakan kode etik yang berlaku, serta
mencegah praktek fraud sehingga harapan kami PT. BPR Haneda Mitra Usaha dapat menjadi BPR yang terus tumbuh, berkembang dan kuat bahkan
menjadi salah satu BPR besar dan memiliki kinerja terbaik di Indonesia.
Pelaksanaan good corporate governance senantiasa harus berlandaskan pada
lima prinsip dasar yang meliputi:
1. Transparasi (Transparency), yaitu mengelola perusahaan secara transparan kepada semua stakeholder (orang-orang yang terlibat langsung maupun
tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada pemegang saham,
jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan
pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.
2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan
dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-
fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak
dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan
masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma
yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan
proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.
2 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
4. Independensi (Independency), yaitu berjalan tegak dengan bergandengan
bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan
pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan
bisnisnya dan semua pihak harus diuntungkan.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil
di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat
pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi
semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.
Untuk memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) terutama
memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG telah diterapkan yaitu dengan melakukan penilaian sendiri (Self Assessment), penilaian sendiri (Self Assessment) dilakukan secara berkala yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu:
1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. penanganan benturan kepentingan; 5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; 7. batas maksimum pemberian kredit;
8. rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2018
PT BPR Haneda Mitra Usaha dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018.
3 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Bab 2 LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Susunan Dewan Komisaris PT BPR Haneda Mitra Usaha posisi 31 Desember 2018, memiliki jumlah 2 (dua) orang Dewan Komisaris, dengan
susunan komisaris sebagai berikut :
No. Nama Jabatan
1 Futri Zulya Savitri, S.Mn., M.Bus. Komisaris Utama
2 Aswandi Komisaris
Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga fungsi pengawasan bank dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memiliki sertifikasi kompetensi Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat.
1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugasnya dengan melakukan
pengawasan, mengarahkan dan mengevaluasi terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
4. Dewan Komisaris memastikan terselengaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
5. Dewan Komisaris sudah meminta direksi menindaklanjuti hasil
temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun pemeriksaan 2017. 6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya
komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
1.2 Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan yang membahas antara lain : Evaluasi Pengelolaan Aktivitas Operasi BPR dan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja BPR.
4 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
1.3 Rekomendasi Dewan Komisaris
Sepanjang tahun 2018 komisaris melakukan pengawasan, mengarahkan dan mengevaluasi terhadap kebijakan Direksi secara berkala. Berikut ini Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :
No. Rapat Dekom Perihal Rekomendasi
1. Jum’at, 09 Maret
2018
“Ruang Rapat BPR
Haneda Mitra Usaha
Peserta Rapat
1. Futri Zulya
Savitri
2. Aswandi
Upaya – upaya dalam
rangka
meningkatkan produktivitas dan
kinerja BPR
a. Untuk melakukan intensifikasi
dan diversifikasi penyaluran
kredit. b. Melakukan upaya agar minimal
ekspansi atau realisasi kredit
perbulan bisa mencapai ± Rp. 1 milyar.
c. Segera melakukan upaya
mencari dan menyediakan data base UMKM yang ada di wilayah kerja BPR dengan melakukan
koordinasi dengan instansi
pemerintahan terkait (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pemerintah Daerah).
d. Mempersiapkan diri dan membentuk seksi supervisi
kredit agar dapat mengelola,
menginventarisir dan melakukan
upaya yang optimal dalam pengelolaannya sehingga dapat
efisien dari segi PPAP.
2. Rabu, 09 Mei 2018
“Ruang Rapat BPR
Haneda Mitra Usaha
Peserta Rapat
1. Futri Zulya
Savitri 2. Aswandi
Upaya – upaya dalam rangka
meningkatkan
produktivitas dan kinerja BPR
a. Melakukan upaya dan penekanan agar penyusunan,
pencatatan/pembukuan dan
penyajian laporan keuangan bulanan perlu terus ditingkatkan
(ketepatan dan kecermatannya).
b. Mendorong peningkatan
produktivitas dan peningkatan pendapatan agar dapat segera
menyesuaikan dengan UMP
sesuai ketentuan. c. Melakukan evaluasi terhadap
renumerasi pegawai dengan
memperhatikan ketentuan UMP yang berlaku di DKI sehingga
dapat mempertahankan loyalitas
pegawai dan menciptakan suasana lebih kondusif
dilingkungan kerja BPR Haneda.
d. Pemanfaatan aplikasi dana
pintar dalam penyaluran kredit perlu ditingkatkan efektifitasnya
dan dilakukan evaluasi secara
5 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
No. Rapat Dekom Perihal Rekomendasi
berkala atas kelemahan-
kelemahan yang ada terutama
dalam hal validasi dan kelengkapan data nasabah
sebagai bahan untuk perbaikan
dan pengembangannya. e. Untuk meningkatkan
pertumbuhan penyaluran kredit
dan sekaligus promosi perusahaan, maka terhadap
pemanfaatan Aplikasi Dana
Pintar (Dapin) perlu dilakukan evaluasi terhadap kelemahan-
kelemahan dan kendala/sebab-
sebab kurangnya keberhasilan
penyaluran kredit Dapin, untuk waktu yang akan datang.
3. Senin, 27 Agustus
2018
“Ruang Rapat BPR
Haneda Mitra Usaha
Peserta Rapat
1. Futri Zulya
Savitri 2. Aswandi
Upaya – upaya dalam
rangka meningkatkan
produktivitas dan
kinerja BPR
Perlu dilakukan upaya-upaya
terobosan yang konkrit untuk meningkatkan pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga sehingga
dapat menyeimbangkan kebutuhan dana untuk
membiayai ekspansi kredit yang
dilakukan perusahaan, antara
lain: a. Pemetaan dan penggalian
potensi nasabah dana yang
ada diwilayah kerja; b. Penetapan target
penghimpunan dana per
petugas dan pemberian reward dan insentif yang
proporsional kepada petugas.
4. Senin, 26 November 2018
“Ruang Rapat BPR Haneda Mitra Usaha
Peserta Rapat 1. Futri Zulya
Savitri
2. Aswandi
Upaya – upaya dalam rangka
meningkatkan
produktivitas dan kinerja BPR
a. Mendorong direksi untuk melakukan evaluasi terhadap
kebijakan reward (Insentif) dan
punishment untuk pegawai atau officer yang tugasnya
berhubungan langsung/relevan
dengan core bisnis BPR Haneda
(Account Officer, Customer Service, Kepala Bagian Kredit
dan lainnya).
b. Mempercepat rencana pembahasan final RBB 2018
dengan menargetkan direksi
dapat menciptakan laba di akhir tahun 2019 paling sedikit Rp. 1
milyar dan pertumbuhan asset
6 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
No. Rapat Dekom Perihal Rekomendasi
±23 % .
c. Penanganan kredit bermasalah
seharusnya dilaksanakan sesuai pedoman dan kebijakan yang
berlaku antara lain:
a. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit belum
sepenuhnya disajikan secara
informatif, mengenai analisa dan penyebab kredit
bermasalah,
perkembangannya, perkiraan jangka waktu penyelesaian
dan perkiraan hasil
penyelamatannya.
b. Pembinaan berkelanjutan kepada debitur bermasalah
dan berpotensi bermasalah.
c. Pemantauan dan penagihan yang lebih efektif.
II. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
2.1 Susunan Direksi PT. BPR Haneda Mitra Usaha
Per 31 Desember 2018 komposisi susunan Direksi PT. BPR Haneda
Mitra Usaha tidak mengalami perubahan. Jumlah dan komposisi direksi PT. BPR Haneda telah sesuai ketentuan tata kelola BPR pada
POJK nomor 4/POJK.03/2015 dimana BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 miliar boleh hanya memiliki 2 (dua) Direksi,
dengan syarat salah satu Direksinya wajib menjalankan fungsi
kepatuhan. Sehingga susunan Direksi BPR Haneda Mitra Usaha masih tetap dan dengan rincian sebagai berikut :
No. Nama Jabatan
1 Achmad Bukkori, S.Si Direktur Utama
2 Rinto Suryanto, S.St.Pt
Direktur
Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan
Dalam pelaksanaan tugasnya direksi telah mengikuti ketentuan dengan gambaran sebagai berikut:
1. Direksi berasal dari pihak yang independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, kekeluargaan dengan anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. 2. Semua anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test).
7 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
3. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu)
lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat
bagi setiap anggota Direksi serta mengatur etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
5. Direksi BPR Haneda Mitra Usaha terus berupaya melakukan dan menerapkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2017 dilakukan pada saat RUPS tanggal 30 April 2018
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menentukan dan menetapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang memuat tentang rencana dan langkah-langkah strategis, target jangka pendek dan jangka menegah, strategi bisnis dan kebijakan, rencana pengembangan organisasi, sesuai dengan ketentuan yakni POJK No. 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
4. Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan audit ekstenal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan periode buku pemeriksaan 28 Februari 2018.
5. Melakukan evaluasi, pemantauan secara periodik dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
6. Melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali sepanjang tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
No Tanggal
Pelaksanaan Materi Rapat Peserta Rapat
1 02 Januari
2018
1. Review Kinerja Tahun 2017
2. Arah Kebijakan Umum
periode kerja tahun 2018
3. Finalisasi Rencana Kick Off Meeting BPR Haneda
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
2 05 Februari
2018
1. Peningkatan Kinerja SDM
dan pengembangan daya
dukungnya. 2. Optimalisasi dan Evaluasi
Kinerja Ka.Bag Kredit Baru
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
3 06 Maret 2018
1. Evaluasi pengelolaan
aktivitas operasi BPR dalam rangka pencapaian
kinerja di triwulan
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
8 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
No Tanggal
Pelaksanaan Materi Rapat Peserta Rapat
pertama.
2. Upaya – upaya dalam
rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja
BPR
4 03 April 2018 1. Evaluasi pengelolaan
aktivitas operasi BPR dalam rangka pencapaian
kinerja dan pembahasan
terkait dengan masukan teknis operasi dari
komisaris.
2. Proses optimalisasi kinerja
harus terus dilakukan, terutama perbaikan-
perbaikan kinerja yang
berkaitan sumber utama aktivitas BPR.
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
5 07 Mei 2018 1. Diskusi mengenai temuan
OJK dan penyelesainnya.
2. Penyesuaian arah
kebijakan dan pelaksanaan operasional untuk BPR
Haneda yang lebih baik.
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
6 05 Juni 2018
1. Perbaikan kinerja BPR
Haneda yang berkaitan
dengan aktivitas pengelolaan account.
2. Pengelolaan dan
penyediaan dana idle yang berkaitan dengan
penyediaan dana untuk
ekspansi kredit
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
7 04 Juli 2018 1. Evaluasi Raport
Pencapaian Rencana Bisnis & Persiapan
Laporan Realisasi
Pelaksanaan RBB melalui web Apolo.
2. Strategi meningkatkan
kinerja Tim Funding untuk
dapat menyediakan dana rencana realisasi
pembiayaan chanelling.
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
8 03 Agustus
2018
1. Evaluasi Pengelolaan SDM
dan upaya melakukan
pengoptimalan sumber daya manusia (SDM) yang
ada.
2. Evaluasi Penetapan target penghimpunan dana per
petugas dan pemberian
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
9 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
No Tanggal
Pelaksanaan Materi Rapat Peserta Rapat
reward/insentif yang
proporsional
9 04 September
2018
1. Evaluasi Kegiatan
Account Officer dalam
proses kegiatan marketing ataupun
pengelolaan Account kredit dalam melaksanakan tugasnya.
2. Evaluasi terhadap
kebijakan reward
(Insentif) dan punishment untuk pegawai atau
officer yang tugasnya
berhubungan langsung/relevan dengan
core bisnis BPR Haneda
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
10 3 Oktober
2018
1. Evaluasi Kinerja BPR
Haneda sampai Triwulan
III 2018. 2. Rencana kegiatan
marketing dan edukasi
literasi.
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
11 5 Nopember
2018
1. Persiapan penyusunan
rencana bisnis bank 2019.
2. Persiapan kegiatan
edukasi literasi keuangan Bersama Perbarindo
komisariat DKI Jakarta.
3. Informasi lainnya.
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
12 10 Desember
2018
1. Penyusunan Rencana
Bisnis Bank 2019. 2. Informasi lainnya.
1. Achmad Bukkori
2. Rinto Suryanto
III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
PT. BPR Haneda Mitra Usaha belum membentuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite dikarenakan BPR Haneda memiliki
modal inti kurang dari 50 milyar maka belum membentuk/memiliki
kelengkapan pelaksanaan tugas ataupun komite-komite sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015.
IV. Penanganan Benturan Kepentingan
BPR Haneda senantiasa berusaha agar benturan kepentingan (conflict of interest) baik itu kalangan pengurus, pemegang saham, pejabat eksekutif
ataupun keluarga pengurus, pemegang saham maupun pejabat eksekutif. Sepanjang periode tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
10 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
No
Nama dan
Jabatan
Pihak yang memiliki
benturan kepentingan
Nama dan
jabatan pengambil
keputusan
Jenis Transaksi
Nilai
Transaksi (dalam
ribuan)
Keterangan *)
1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 0 Tidak ada
PT. BPR Haneda Mitra Usaha mampu menghindari transaksi yang
mengandung potensi benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR. Kami
berkomitmen wajib mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan
dimaksud agar dituangkan dalam setiap keputusan yang dilakukan/diambil.
V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern
5.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan
PT. BPR Haneda Mitra Usaha memiliki komitmen yang tinggi untuk
mematuhi ketentuan regulator dan peraturan perundangan lainnya
yang berlaku. Adapun upaya untuk mengimplementasikan komitmen tersebut adalah dengan penerapan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan
dengan melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan,
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Bank
Indonesia, Otoritas Jasa keuangan) dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Fungsi kepatuhan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun
budaya kepatuhan. Bank telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit
kerja lainnya. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, kami telah membuat SPO
kepatuhan, Selain itu dilakukan sosialisasi dan pelatihan baik yang
terkait tentang penerbitan ketentuan internal baru, ketentuan internal yang masih berlaku termasuk melakukan kajian terhadap
ketentuan internal lama. Selain itu fungsi kepatuhan juga konsen terhadap sistem dan prosedur pelepasan kredit terus melakukan
pengawasan dan edukasi sekaligus melakukan uji kepatuhan terhadap proses pelepasan kredit tersebut. Upaya lain dalam
pengendalian internal adalah melakukan pemantauan terkait kepatuhan pada unit-unit kerja terhadap kepatuhan komitmen yang
dibuat oleh perusahaan dengan atau terhadap regulator. Pejabat
Eksekutif Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab dalam fungsi manajemen
risiko dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dimana Penerapannya digunakan dalam
rangka untuk memitigasi risiko operasional perbankan dan dalam
11 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak kejahatan pencucian uang dan terorisme (APU dan PPT).
Aktivitas Kepatuhan selama Tahun 2018 :
a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan.
b. Melakukan sampling penilaian kepatuhan terhadap pelepasan
kredit/realisasi kredit.
c. Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait
dengan penerapan peraturan yang berlaku.
d. Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.
e. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang
dibuat oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.
f. Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan melakukan
penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.
Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun
2018:
a. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara
berkesinambungan
b. Memastikan produk dan aktivitas bank telah memperhatikan peraturan APU dan PPT
c. Memantau dan memastikan agar petugas frontliner mengenali
dan memastikan apabila terjadi transaksi keuangan mencurigakan langsung melakukan langkah-langkah atau
tahapan sesuai prosedur
d. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi dari dan kepada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data.
5.2 Fungsi Audit Intern
Dalam pelaksanaan fungsi audit intern pada tahun 2018, Audit Intern
BPR Haneda Mitra Usaha berpedoman pada Standar Prosedur Operasional Fungsi Audit Internal No. 058/SK/DIR/V/2018 yang di
tetapkan tanggal 14 Mei 2018. Dalam pelaksanaan tugasnya untuk melaksanakan audit terhadap fungsi operasional BPR Haneda dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
Sepanjang masa periode tahun 2018, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan
cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. pemeriksaan yang
dilakukan oleh Audit Intern berupa Surprise Audit dimana rencana auditbhanya diketahui oleh Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
12 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Hasil temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai laporan mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern per tanggal 30 Januari 2018.
5.3 Fungsi Audit Eksternal
Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai
dengan peraturan, maka: 1. Laporan Keuangan Bank telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta
menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
(due professional care).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan audit
sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang
lingkup audit.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sesuai keputusan RUPS
tahunan dan penentuan biaya dengan memperhatikan
rekomendasi/pertimbangan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu merupakan Kantor Akuntan Publik
dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
Pada tahun 2018 untuk pemeriksaan tahun buku 2017 menunjuk pelaksanakan audit eksternal yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP), Ichwan, Kurniawan & Rekan. Hasil audit tahun buku tersebut berikut Management Letter telah disampaikan kepada Bank Indonesia
secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bank telah menunjuk Ichwan, Kurniawan & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Pendaftaran 287, No. Register Akuntan Public AP.1037, Akuntan publik terdaftar a.n. Putra
Kurniawan, M.Bus., CA., CPA. Selain itu, beberapa pertimbangan
bahwa KAP Ichwan, Kurniawan & Rekan adalah KAP yang telah dan terbiasa melaksanakan pemeriksaan di Bank Perkreditan Rakyat. KAP tersebut sedang melakukan pemeriksaan di sejumlah BPR di wilayah Bekasi sehingga dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.
13 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
VI. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Penerapan manajemen risiko Bank mencakup:
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
d. Sistem pengendalian internal.
Adapun penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang
dilakukan oleh BPR Haneda Mitra Usaha adalah mulai dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif dan berjenjang untuk semua
jenjang risiko. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan mulai dari risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Penunjukan pejabat
eksekutif yang menangani manajemen risiko dan pengendalian intern masih merangkap dengan pejabat eksekutif fungsi kepatuhan. Direksi
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka
Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh pejabat eksekutif
tersebut.
VII. Batas Maksimum Pemberian Kredit
BPR Haneda Mitra Usaha dalam pemberian kredit atau penyediaan dana senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Ketentuan/kebijakan BPR Haneda mengenai BMPK mengacu
pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi:
1. BMPK untuk Kredit Perhitungan BMPK untuk kredit dilakukan berdasarkan baki debet
seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk
keuntungan debitur yang bersangkutan. Untuk kredit dalam bentuk
rekening koran, perhitungan BMPK dilakukan berdasarkan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar Bank dalam bentuk
tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.
3. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam Bentuk Deposito Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar Bank dalam bentuk
deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.
4. BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh baki debet Kredit Pihak Terkait
dan seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank
14 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
(tabungan, deposito, dan Kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.
5. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait
Perhitungan BMPK untuk penempatan dana antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh nominal
atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan Kredit) pada masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20%
(dua puluh persen) dari Modal BPR.
6. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak
Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
7. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait, perhitungan BMPK dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.
Setiap penyediaan dana kepada debitur tertentu dan/atau penyediaan
dana kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Untuk penyediaan dana kepada pihak terkait harus dengan sepengetahuan Komisaris, adapun penyediaan dana kepada pihak
terkait dan debitur inti posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut :
No Penyediaan Dana Jumlah
Debitur Nominal (Ribuan Rp)
1 Kepada Pihak Terkait 6 260.992
2
Kepada Debitur Inti :
33
5.592.881 a. Individu
b. Group 0 0
Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat penyediaan dana, Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian
khususnya Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur.
VIII. Rencana Bisnis BPR
Secara umum, kondisi BPR Haneda Mitra Usaha dari tahun ketahun menunjukan progres positif, akan tetapi pencapaian kinerja masih belum
sesuai dengan rencana bisnis yang ditetapkan, progres positif yang dimaksud adalah perbaikan dan peningkatan Aset yang ditunjang dari
peningkatan volume portofolio kredit dan volume dana pihak ketiga berasal dari antar bank pasiva. Akan tetapi untuk laba (rugi) BPR Haneda
belum dapat membukukan laba sesuai dengan target yang dicanangkan,
laba yang dibukukan pada posisi 31 Desember 2018 adalah Rp. 407.227 ribu.
15 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Oleh karena itu, menjadi perhatian seluruh jajaran pengurus BPR Haneda untuk memperbaiki kinerja terutama dalam mengendalikan kualitas
portofolio kredit, memperbaiki kualitas kredit dan meningkatkan volume
dana pihak ketiga dan utamanya meningkatkan kualitas SDM yang ada dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Terhadap
pelaksanaan RBB tahun 2018 dapat kami disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Secara berkelanjutan meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sehingga dapat menyeimbangkan kebutuhan dana untuk membiayai
ekspansi kredit yang dilakukan perusahaan, antara lain:
- Pemetaan dan penggalian potensi nasabah dana yang ada di wilayah kerja.
- Penetapan target penghimpunan dana per petugas dan pemberian reward dan insentif yang proporsional kepada petugas.
b. Upaya untuk dapat lebih mengoptimalkan fungsi dari kepatuhan dan audit internal.
Rencana jangka pendek tahun 2019
8.1. Faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019.
1) Melanjutkan tahapan proses internal bersama regulator terkait kewajiban pemenuhan modal inti 6 milyar (penambahan dana
setoran modal pemegang saham baru BPR Haneda).
2) Membangun sinergi dengan vendor IT dengan tujuan
membangun awareness BPR Haneda sehingga memudahkan dan mendekatkan pelayanan dengan nasabah sekaligus menjaga
agar tidak terjadi fraud yang dilakukan oleh pihak person in charge (PIC BPR Haneda)
3) Menambah karyawan baru untuk Account Officer dan Customer
Service Officer yang bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan pertumbuhan lending dan funding.
4) Meningkatkan kompetensi Pejabat Eksekutif dan Kepala Bagian
melalui penilaian kinerja yang terukur dan ujian kompetensi bidang yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.
5) Meningkatkan kompetensi seluruh SDM dan seluruh bagian untuk mendorong menjadi kompeten di bidangnya serta
diupayakan mengetahui/mengerti proses internal antar bagian lainnya agar setiap proses yang dilakukan saling bersinergi
sehingga mempercepat proses, akurat, tepat dan zero fraud.
6) Menyempurnakan SPO bisnis dan operasional serta meningkatkan fungsi Audit Internal untuk mengontrol aktivitas
utama perusahaan.
7) Optimalisasi penagihan account kredit bermasalah termasuk
tindakan pengalihan account kredit ataupun mendorong penjualan asset yang menjadi agunannya.
16 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
8) Membangun komunikasi dengan yayasan, lembaga pendidikan mulai dari level tingkat dasar sampai tingkat atas dengan
mengedapankan proses edukasi dan literasi keuangan sehingga
bisa saling bersinergi dan saling memberikan manfaat.
9) Membangun sinergi dengan berbagai komunitas, lebih
diutamakan dengan komunitas pelaku usaha mikro kecil dan instansi swasta untuk meningkatkan volume penyaluran dana
ataupun penghimpunan dana pihak ketiga.
10) Membangun komunikasi yang baik dengan nasabah existing
agar repeat order dan referall bisa tumbuh dengan masif.
11) Menghidupkan kembali program bussiness partner dan member get member sehingga dapat merangsang pertumbuhan aplikasi
dan realisasi baik untuk kredit ataupun penghimpunan dana pihak ketiga.
12) Menjadi mitra payment/pembayaran dari bank umum untuk
menambah fasilitas layanan dan menambah fee base income.
8.2. Strategi Pengembangan Bisnis
1. Mengembangkan kegiatan pemasaran layanan jasa keuangan dengan mengutamakan kecepatan, keamanan dan prinsip ke
hati–hatian. Bentuk program kerjanya adalah : Menyediakan anggaran biaya khusus digital marketing untuk
sinergi dengan vendor IT dengan tujuan membangun brand awareness BPR Haneda, penyempurnaan portal www.danapintar.com dan meningkatkan volume aplikasi
kredit nasabah baru. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan komunitas
pelaku usaha mikro kecil sebagai mitra strategis BPR untuk tumbuh bersama dan saling menguntungkan.
Memprioritaskan penyaluran kredit kepada anggota
komunitas pelaku usaha mikro kecil dengan bunga murah dan promo menarik.
Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam memiliki dan mengelola account kredit yang dilakukan oleh Account Officer.
Memupuk jiwa militan untuk berjuang bersama-sama membesarkan BPR Haneda untuk seluruh bagian agar bisa
mem-branding dirinya dan BPR Haneda. Menyediakan berbagai macam bentuk promo menarik untuk
mendapatkan calon nasabah dan meningkatkan loyalitas
nasabah. Menyempurnakan SPO untuk produk kredit.
2. Optimalisasi pengelolaan portofolio kredit dan simpanan yang terarah dan tumbuh berkesinambungan. Bentuk program
kerjanya adalah: Menetapkan program kunjungan bulanan sebagai program
tetap Account Officer dan Customer Service Officer. Meningkatkan repayment angsuran portofolio kredit minimal
90 % dan menjaga kualitas NPL dibawah 3 %.
17 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Menyediakan promo menarik untuk membangun loyalitas nasabah existing yang potensial.
Optimalisasi supervisi account kredit bermasalah dengan pola
penagihan kekeluargaan, rescheduling/ restructuring atau pemindahan account.
3. Menguatkan kualitas kerja SDM di semua jenjang jabatan dengan
menerapkan penilaian kinerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan BPR Haneda dan level industri keuangan.
Bentuk program kerjanya adalah : Assesment kebutuhan kompetensi di semua jenjang jabatan,
yang dimulai dari Pejabat Eksekutif dan Kepala Bagian. Penyempurnaan KPI bagi semua karyawan dan manajemen.
Optimalisasi briefing pagi.
Menyiapkan reward dan punishment.
4. Optimalisasi penyempurnaan SPO bisnis dan operasional untuk mengontrol kualitas layanan jasa keuangan BPR Haneda
menjadi lebih baik. Bentuk program kerjanya adalah Memaksimalkan fungsi kepatuhan dan evaluasi SPO yang
berjalan dengan PE Kepatuhan sebagai PIC-nya.
Aktif dalam penyelenggaraan sosialisasi aturan internal dengan pola diskusi dan penyelesaian kasus.
Optimalisasi peran Audit Internal dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
8.3. Rencana Perkembangan Usaha
1. Pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 24,5 % dengan fokus kepada modal kerja dan konsumer. Untuk Aset ditargetkan
minimal tumbuh 20% dari posisi tahun sebelumnya (2018),
target tersebut adalah suatu upaya peningkatan/ekspansi dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR
Haneda Mitra Usaha. 2. Menurunkan rasio NPL dengan target ≤ 3% dengan cara
penyelesaian kredit bermasalah dengan tepat, cepat dan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Memperbaiki produktivitas dan rasio pendapatan sehingga dapat memperbaiki prosentasi BOPO.
4. BPR Haneda terus tumbuh dan pada akhir tahun 2019 ROA BPR
Haneda minimal di 2,70 %. 5. Pertumbuhan kredit yang baik dan menghasilkan kualitas aktiva
produktif yang positif. 6. Terbentuknya citra positif dan menjadikan BPR Haneda sebagai
kebanggaan bagi nasabah yang menggunakan jasa layanan BPR Haneda Mitra Usaha terlebih bagi SDM BPR Haneda sendiri.
7. Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan
kompensasi kinerja. 8. Meningkatnya profesionalisme SDM BPR Haneda Mitra Usaha
melalui Competency Based Human Resouces Management.
18 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
IX. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan BPR Haneda Mitra Usaha menyusun dengan menyajikan
laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai aspek
transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan GCG,
kami uraikan sebagai berikut:
1) Kepemilikan saham komisaris dan Direksi atas saham BPR, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan
No. Nama
Jabatan
Kepemilikan Saham (%)
BPR
Haneda
Bank /BPR
Lain
LKBB*) Perusahaan
1
Futri
Zulya
Savitri
Komisaris Utama
0% 0% 0% 10%
2 Aswandi Komisaris 0% 0% 0% 0%
3 Achmad
Bukkori Direktur Utama 0% 0% 0% 0%
4 Rinto
Suryanto Direktur 0% 0% 0% 0%
2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi
dan/atau pemegang saham BPR
2.1 Tabel Hubungan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
NAMA
JABATAN
Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan
Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
Futri Zulya
Savitri
Komisaris
Utama √ √ √ √ √ √
Aswandi Komisaris √ √ √ √ √ √
19 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
2.2 Tabel Hubungan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali
NAMA
JABATAN
Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan
Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
Achmad
Bukkori
Direktur
Utama
√ √ √ √ √ √
Rinto
Suryanto
Direktur √ √ √ √ √ √
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan keuangan baik berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi lainnya. Sebagian besar pengurus (anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik berupa vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan pemegang saham pengendali. Komisaris utama BPR masih memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dimana beliau merupakan anak kandung dari pemegang saham pengendali.
3) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan
Komisaris
Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh
Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan sebagai berikut:
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Jenis Remunerasi & Fasilitas
Lain
Dewan Komisaris Direksi
orang Nominal orang Nominal
1.Remunarasi (gaji, bonus,
tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk
non natura) *)
1 Rp. 118.996
ribu 2
Rp. 339.000 ribu
2.Fasilitas lain dalam bentuk
natura (perumahan, transportasi,
asuransi kesehatan dan sebagainya)
2 Rp. 7.780
ribu 2
Rp. 52.607
Ribu
Total
2
Rp. 126.776
Ribu 2
Rp. 391.607
ribu
Catatan : *)Diterima secara tunai
20 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
4) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,80 x
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,23 x
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,60 x 4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1,68 x
5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,66 x
Secara rinci adalah sebagai berikut :
No Jabatan Gaji (dalam rupiah) perbulan
Tertinggi Terendah
1 Komisaris Rp 8.844 ribu Rp 5.344 ribu
2 Direksi Rp 14.921 ribu Rp 12.109 ribu
3 Pegawai Rp 5.606 ribu Rp 3.110 ribu
5) Frekuensi rapat Dewan Komisaris a. Dewan komisaris menyelenggarakan rapat 4 X dalam 1 tahun.
b. Seluruh rapat dihadiri secara fisik, tidak pernah dilakukan secara telekonferen.
c. Rapat Dewan Komisaris dihadiri anggota dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran sesuai tabel rapat dewan Komisaris yang telah
dibahas pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris. 6) Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian
oleh BPR
Penyimpangan/kecurangan internal Bank yang dilakukan oleh para
pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Haneda Mitra Usaha selama tahun
2018 adalah tidak ada/tidak pernah terjadi.
Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai tdk Tetap
Dalam
1 Tahun
Tahun
Sebelum
nya
Tahun
Laporan
Tahun
Sebelum
nya
Tahun
Laporan
Tahun
Sebelum
nya
Tahun
Laporan
Tahun
Sebelum
nya
Tahun
Laporan
Total Fraud
0 0 0 0 0 0 0 0
Telah
diselesaikan
0 0 0 0
Dalam Proses penyelesaian
internal BPR
0 0 0 0 0 0 0 0
Belm
diupayakan penyelesaian
nya
0 0 0 0 0 0 0 0
21 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai tdk Tetap
Telah di Tindaklanjuti
melalui
proses hukum
0 0 0 0
7) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
Selama tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau
pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Haneda Mitra Usaha, baik yang berkaitan dengan kredit atau simpanan dana masyarakat
(penyalahgunaan kredit atau dana pihak ketiga).
8) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali
yang mengandung potensi benturan kepentingan.
No
Nama dan Jabatan
Pihak yang memiliki
benturan
kepentingan
Nama dan
jabatan pengambil
keputusan
Jenis Transaksi
Nilai
Transaksi (dalam
ribuan)
Keterangan *)
1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 0 Tidak ada
9) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal ataupun penerima dana
Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2018 yang dilakukan
oleh PT. BPR Haneda Mitra Usaha adalah memberikan sumbangan untuk kepentingan masyarakat sebesar Rp. 3.580.105 ( tiga juta lima ratus
delapan puluh ribu seratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian / keterangan Jumlah
1 Sumbangan Kegiatan Hari Raya Bagian
Parkir & Keamanan
Rp. 1.725.003,-
2. Sumbangan Maulid Nabi Yayasan Al Hikmah
Rp. 500.000,-
3. Sumbangan Kegiatan Yayasan Ruhama Rp. 500.000,-
4. Kontribusi Sumbangan Gempa Palu
Bersama Perbarindo
Rp. 500.102,-
5. Sumbangan kegiatan lingkungan Rp. 355.000,-
Sub. Total Rp. 3.580.105,-
22 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Terkait pemberian dana untuk kegiatan politik, PT. BPR Haneda Mitra Usaha tidak memberikan dana untuk kegiatan/kepentingan politik dan
kami lebih cenderung menghindari untuk hal-hal yang disinyalir atau
berindikasi dengan kegiatan yang bernuansa politik.
23 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Bab 3 KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE.
Nama BPR : BPR Haneda Mitra Usaha Posisi : 31 Desember 2018
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment ) Penerapan Tata Kelola Sesudah
Manajemen Risiko
Uraian Nilai atau
peringkat
Definisi Peringkat
Nilai Komposit 1,81 Mencerminkan manajemen PT. BPR Haneda Mitra
Usaha telah berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance yang
secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam
penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan
tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan
dengan tindakan normal
oleh manajemen Bank
Peringkat Komposit 2
Analisis
Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja self assessment Good Corporate Governance, penerapan Good Corporate Governance di PT BPR Haneda Mitra Usaha tahun 2018 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Governance Structure Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain mematuhi ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite, PT BPR Haneda Mitra Usaha juga membentuk Komite yang bersifat transaksional untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan kegiatan operasional Perusahaan. Governance Process Struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR Haneda Mitra Usaha berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.
24 | H a l . Laporan Pelaksanaan GCG PT BPR Haneda Mitra Usaha Tahun 2018
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment ) Penerapan Tata Kelola Sesudah
Manajemen Risiko
Governance Outcome PT BPR Haneda Mitra Usaha mematuhi rasio kehati-hatian utama sesuai ketentuan yang berlaku dan mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan kepada otoritas berwenang dan publik secara berkala sesuai ketentuan. BPR Haneda terus berkomitmen untuk menunjukan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan untuk para stakeholder sehingga meningkatkan dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.
Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-
kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank atas temuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Berikut adalah tabel peringkat masing-masing per faktor hasil self assessment pelaksanaan GCG BPR Haneda periode Desember 2018:
No Aspek yang Dinilai Sebelum
Man.Risiko Sesudah
Man.Risiko
1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
0,33 0,29
2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris 0,23 0,21
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
0,00 0,00
4 Penanganan Benturan Kepentingan 0,22 0,20
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 0,23 0,20
6 Penerapan Fungsi Audit Intern 0,23 0,21
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0,06 0,05
8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
0,00 0,20
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 0,17 0,15
10 Rencana Strategis Bank 0,17 0,15
11
Transparansi Kondisi Keuangan dan
Non Keuangan Bank, Laporan GCG
dan laporan Internal
0,17 0,15
Nilai Komposit 1,79 1,81
Prediksi Komposit Baik Cukup Baik
Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Haneda Mitra Usaha tahun buku 31 Desember 2018 terlampir disampaikan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Sebelum Penerapan Manajemen Risiko Setelah Penerapan Manajemen Risiko
Nilai Komposit 1,79 Nilai Komposit 1,81
Predikat Komposit Baik Predikat Komposit Cukup Baik
Nilai Komposit 1,79 Nilai Komposit 1,81
Predikat Komposit Baik Predikat Komposit Cukup Baik
Nilai Komposit 1,79 Nilai Komposit 1,81
Predikat Komposit Baik Predikat Komposit Cukup Baik
Nilai Komposit Nilai Komposit
Predikat Komposit Predikat Komposit
Pengisian Indikator
Pengisian Penilaian Faktor Tata Kelola BPR Terisi 106
Belum terisi 0
SEMPURNA
Penjelasan Umum Faktor Tata Kelola Tata Cara Pengisian
BPR A
BPR D
BPR C
BPR B
BPR A
BPR D
BPR C
BPR B
Mulai
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak
sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak
sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2 3 CB Cukup Baik
2.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. 1 4 KB Kurang Baik
3.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga
lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).1 5 TB Tidak Baik
4.
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 1
5Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai
konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari
sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang
1
6
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum
berakhir masa jabatannya.1
7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan
kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.1
8
Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
hasil pengawasan otoritas lain.2
9Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris. 2
10
Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau
sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat
perbedaan pendapat.
2
11
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 1
12
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya
yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
2
13
Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian.2
14Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling
sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. 2
15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui
RUPS.1
16Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di
bidang kepegawaian.2
17
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,
termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta
dibagikan kepada seluruh Direksi.2
18
Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh
pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR,
penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi
stakeholders.
2
19
Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi
BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai
ketentuan.2
C. Governance Outcome
B. Governance Process
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
A. Governance Structure
Penerapan
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit
3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.
1 3 CB Cukup Baik
2.Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
1
3.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya
masa jabatan.
1 4 KB Kurang Baik
4.
Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat
BPR.
1 5 TB Tidak Baik
5.
BPR memiliki Komisaris Independen*:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
2
6. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu
kerja, dan rapat.
2
7.
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2
(dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS
dan/atau Bank Umum.1
8.Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 1
9.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
2
10
Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat
tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. 2
11Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 1
12
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali
dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.1
13
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain
dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 2
14
Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 1
15
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat.
2
16
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.
1
17
Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak
lanjut Direksi.2
18
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta
dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.1
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
C. Governance Outcome
Penerapan
A. Governance Structure
B. Governance Process
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
IV. Penanganan Benturan Kepentingan 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.2 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
2.
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. 2 5 TB Tidak Baik
3.Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.2
A. Governance Structure
B. Governance Process
C. Governance Outcome
Penerapan
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
V. Penerapan Fungsi Kepatuhan 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit
untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2 3 CB Cukup Baik
2.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 3 4 KB Kurang Baik
3.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang
independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
1 5 TB Tidak Baik
4Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun
dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. 2
5BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan
kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 2
6
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan otoritas lainnya.
2
7
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan
terkini.2
8
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk
melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR
yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 2
9
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan
bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.
2
10
Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan
reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,
sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
2
11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 3
12
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada
Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.2
13
Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang
dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
A. Governance Structure
B. Governance Process
C. Governance Outcome
Penerapan
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
VI. Penerapan Fungsi Audit Intern 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2 3 CB Cukup Baik
2.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan
pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai
peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 2 4 KB Kurang Baik
3.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja
operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). 2 5 TB Tidak Baik
4.SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama. 2
5.BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan
fungsi audit intern. 3
6.
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah
disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan
dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.2
7
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP
audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): dinilai
2.
2
8
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen
yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil
audit, dan tindak lanjut hasil audit. 2
9
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.2
10SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan
pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2
11
BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan
khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.2
12
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): dinilai
2.
2
13
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
A. Governance Structure
B. Governance Process
C. Governance Outcome
Penerapan
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
VII. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-
aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan
komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.2 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
2. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris.2 5 TB Tidak Baik
3. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.2
4 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan
secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.2
5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2
A. Governance Structure
B. Governance Process
C. Governance Outcome
Penerapan
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT B, C, DAN D
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
VIII. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan
fungsi Manajemen Risiko.
2 3 CB Cukup Baik
2.BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit
Risiko. 2 4 KB Kurang Baik
3.BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat
pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. 2 5 TB Tidak Baik
4.
Direksi :
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.2
5.
Dewan Komisaris :
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
2
6.BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material. 2
7. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2
8. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
2
9. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
2
10 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai 2
11BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2
12BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI > 50M: BERLAKU UNTUK SEMESTER 2 TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < 50M: BERLAKU UNTUK SEMESTER 2 TAHUN 2021
A. Governance Structure
B. Governance Process
C. Governance Outcome
Penerapan
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
IX. Batas Maksimum Pemberian Kredit 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut
monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman
kebijakan perkreditan BPR.
2 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
2.BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 2 5 TB Tidak Baik
3.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.2
4.
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang
melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.2
5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2
A. Governance Structure
B. Governance Process
C. Governance Outcome
Penerapan
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
LAMPIRAN-LAMPIRAN
No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Skor
XI. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 1 SB Sangat Baik
2 B Baik
1.
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.2 3 CB Cukup Baik
4 KB Kurang Baik
2.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2 5 TB Tidak Baik
3.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh
aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
2
4.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data
nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.2
5.BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2
6.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu)
anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
2
7.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. 2
A. Governance Structure
B. Governance Process
C. Governance Outcome
Penerapan
WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT A, B, C, DAN D
Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot
S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%
Faktor 1 6 8 5 5 1 0 0 0 6 2 6 0 0 0 8 1 4 0 0 0 5 2/9
Nilai Awal 5 2 0 0 0 7 2 12 0 0 0 14 1 8 0 0 0 9
Rata-rata 1,17 0,58 1,75 0,70 1,80 0,18 1,46 0,33
Faktor 2 9 8 1 6 3 0 0 0 9 4 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 1/6
Nilai Awal 6 6 0 0 0 12 4 8 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1
Rata-rata 1,33 0,67 1,50 0,60 1,00 0,10 1,37 0,23
Faktor 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1/9
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,22
Faktor 5 5 5 3 1 3 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 2 1 0 0 3 1/9
Nilai Awal 1 6 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 4 3 0 0 7
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,33 0,23 2,03 0,23
Faktor 6 5 4 4 0 4 1 0 0 5 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 1/9
Nilai Awal 0 8 3 0 0 11 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8
Rata-rata 2,20 1,10 2,00 0,80 2,00 0,20 2,10 0,23
Faktor 7 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1/36
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,06
Faktor 9 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1/12
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,17
Faktor 10 3 2 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1/12
Nilai Awal 0 6 0 0 0 6 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,17
Faktor 11 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 1/12
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 8 0 4 0 0 0 4
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,17
1,79
Baik
Nilai akhir
FaktorNilai Structure (S) Nilai Process (P) Nilai Outcome (H)
Nilai Komposit
Predikat Komposit
Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Bobot B - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko
Faktor Tata KelolaJumlah Pertanyaan
Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)Jumlah Nilai SPO
per Faktor
Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot
S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%
Faktor 1 6 8 5 5 1 0 0 0 6 2 6 0 0 0 8 1 4 0 0 0 5 20%
Nilai Awal 5 2 0 0 0 7 2 12 0 0 0 14 1 8 0 0 0 9
Rata-rata 1,17 0,58 1,75 0,70 1,80 0,18 1,46 0,29
Faktor 2 9 8 1 6 3 0 0 0 9 4 4 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 15,00%
Nilai Awal 6 6 0 0 0 12 4 8 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1
Rata-rata 1,33 0,67 1,50 0,60 1,00 0,10 1,37 0,21
Faktor 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,20
Faktor 5 5 5 3 1 3 1 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 2 1 0 0 3 10%
Nilai Awal 1 6 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 4 3 0 0 7
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,33 0,23 2,03 0,20
Faktor 6 5 4 4 0 4 1 0 0 5 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 10%
Nilai Awal 0 8 3 0 0 11 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8
Rata-rata 2,20 1,10 2,00 0,80 2,00 0,20 2,10 0,21
Faktor 7 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2,50%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,05
Faktor 8 3 7 2 0 3 0 0 0 3 0 7 0 0 0 7 0 2 0 0 0 2 10%
Nilai Awal 0 6 0 0 0 6 0 14 0 0 0 14 0 4 0 0 0 4
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,20
Faktor 9 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 7,50%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,15
Faktor 10 3 2 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 7,50%
Nilai Awal 0 6 0 0 0 6 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,15
Faktor 11 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 7,50%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 8 0 4 0 0 0 4
Rata-rata 2,00 1,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,15
1,81
Cukup Baik
Nilai Outcome (H)
Nilai Komposit
Predikat Komposit
Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Bobot B - Setelah Penerapan Manajemen Risiko
Faktor Tata KelolaJumlah Pertanyaan
Penilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)Jumlah Nilai SPO
per Faktor
Nilai akhir
FaktorNilai Structure (S) Nilai Process (P)