____ O_S_e_n_in __ O__ Se/asa .-.-:.O:::::....:..:.Ra::.:b:..:.u~_O~.:...K.:...am....:.'_·s__ .=-J_u_n:_la_t_--=- O-=--_M_in-=g:..::g_u _2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31o Jan 0 Peb 0Mar 0Apr 0Mei 0Jun 0 Ju/ 0 Ags 0 Nov 0 Des

Biaya KuliahDistandarkan 2013Alat untuk Lakukan Insentif dan DisinsentifJAKARTA, KOMPAS - Biaya kuliah mahasiswadi perguruan tinggi negeri akan distandarkanmulai tahun ajaran 20l3/20l4. KementerianPendidikan dan Kebudayaan menetapkan plafonmaksimal. sumbangan pembinaan pendidikanyang boleh dipungut dari mahasiswa.

"Sekarang ini banyak kompo-nen biaya yang dipungut darimahasiswa. SeIain itu, dikeluh-:kan biaya kuliah yang tinggi. Pa-dahal, sesuai Undang-UndangPendidikan Tinggi, biaya kuliahharus terjangkau. Untuk itu, sa-tuan biaya pendidikan di per-guruan tingi negeri (pTN) akandiatur," kata Menteri Pendidikandan Kebudayaan. MohammadNuh di Jakarta, Kamis (27/9).

Nuh mengatakan, Kementeri-an Pendidikan dan Kebudayaanmembentuk tim penyusun stan-dar satuan biaya operasionalpendidikan. Standar pembiayaantersebut ditargetkan seIesai Feb-ruari 2013. Namun, Nuh beIumbersedia menyebutkan pIafontertinggi yang ditetapkan.

"Mulai tahun ajaran baru2013/2014, komponen biaya yang .dikenakan kepada mahasiswa ha-nya sumbangan pembinaan pen-'didikan (SPP). Ini yang kami na-makan SPP tunggal. Tidak adaIagi banyak komponen, sepertiuang satuan kredit semester,sumbangan pendidikan, dan SPP.Kami harap standar biaya jadipengontroI supaya biaya kuIiah .

Kliping Humas Onpad 2012.

terjangkau," katanya.Penetapan standar pernbiaya-

an dipertimbangkan berdasarkankewiIayahan, program studi, dankarakteristik perguruan tinggi.Seperti diketahui, PTN ada yangbertata keIoIa sebagai PTN,badanhukum, PTN badan Iayananumum, dan PTN satuan kerja,

Beri insentifStandar biaya pendidikan di

PTN, Ianjut Nuh, menjadi alatkontroI bagi masyarakat dan pe-merintah. Dengan demikian, pe-merintah memiliki instrumenpengawasan dengan memberla-kukan insentif dan disinsentif.

Jika PTN mernungut biaya.SPP dari mahasiswa meIampauipIafon maksimal yang ditetap-kan, pemerintah memberi sanksipengurangan bantuan dana pe-merintah. Sebaliknya, jika PTNbisa meningkatkan dana IewatpengeIoIaan riset, pemerintahmemberikan insentif dengan me-nambah kucuran dana ke PTN.

"Dulu, pemerintah, kan, hanyabisa mengimbau PTN jangan me-naikkan biaya kuliah, Sekarangsudah ada instrumennya, terma-

suk menerapkan sanksi finan-sial," ujarnya.

Pada tahun 2013, pemerintahmengalokasikan bantuan opera-sional PTN senilai Rp 4 triliun.Dana yang dikucurkan ke semuaPTN ini ditargetkan mampumengerem keinginan PTN me-naikkan tarif kuliah.

Secara terpisah, Djoko San-toso, Direktur Jenderal Pendi-

, dikan Tinggi Kemdikbud, dalamkegiatan sosialisasi DU Nomor 12Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi di Kampus Universitas In-donesia Depok mengatakan, pen-dapatan negara bukan pajak PTNsekitar Rp 11triliun. Sebanyak 50persen dari SPP murni. Artinya,PTN membuat macam-macampungutan dari mahasiswa untukpembiayaan pendidikan.

"Sesuai DU Pendidikan Tinggi,pemerintah dan pemerintah dae-rah harus mengalokasikan ang-garan untuk pendidikan tinggi.Jadi, komersialisasi dan libera-lisasi PT tidak boIeh terjadi. Un-tuk PT badan hukum pun nantiada subsidi dari pemerintah,"ujar Djoko.

RulIy Chairul Azwar, anggotaKomisi X DPR, mengatakan, per-guruan tinggi, terutama PTN, ha-rus terjangkau bagi semua orang.Postur anggaran pendidikanmesti diubah agar alokasi danaPT meningkat. Dengan demikian,dana itu bisa di,pakai untuk me-

. nyubsidi program studi mahal,seperti kedokteran, yang masihdibutuhkan di negeri ini. (ELN)