- - 1 - -
BERITA DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2009 NOMOR 5
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup maka
perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sebagai petunjuk
pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- - 2 - -
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia
Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar
Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
- - 3 - -
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan
dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4076);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun
1995 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun
2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
- - 4 - -
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang
lingkungan hidup Kota Semarang.
5. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin
melakukan usaha dan/atau kegiatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan
makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan
hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap
sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi
lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
10. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi,
dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
11. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk
mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
12. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk
menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan
hidup serta dampaknya.
13. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk
mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
14. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air
laut dan air fosil.
15. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di
bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di
atas permukaan tanah.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat,
limbah gas dan limbah B3.
17. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang
dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang
karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan
hidup manusia serta mahluk lainnya.
19. Benda cagar budaya adalah:
a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau
kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-
kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili
masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan.
20. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi
menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup.
- - 5 - -
21. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang
bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi
program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang
sifatnya mengikat.
24. Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KDL merupakan
dokumen yang berisikan kajian dampak terhadap lingkungan hidup sebagai akibat
adanya kegiatan usaha yang sudah beroperasional.
25. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah
surat yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
melakukan AMDAL dan tidak wajib melakukan UKL-UPL.
26. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat
ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau
kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun
kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
27. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang
ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
29. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD
adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di
Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
30. Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa, adalah lembaga yang bersifat bebas dan
tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang
bersengketa untuk menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian
sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya.
BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman, arah dan
kejelasan kebijakan pengendalian lingkungan hidup sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
Pasal 3
Sasaran dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :
a. terwujudnya kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang aspiratif, partisipatif,
terpadu, efisien dan efektif yang berkelanjutan;
b. terwujudnya sistem dan prosedur, pembinaan, pengawasan, dan evalusi pengendalian
lingkungan hidup;
- - 6 - -
c. terwujudnya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengendalian lingkungan hidup;
d. terwujudnya kapasitas kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang kapabel dan
akuntabel;
e. tercapainya upaya pengendalian lingkungan secara preemtif, preventif, proaktif, represif
dan rehabilitatif; dan
f. tercapainya upaya penaatan dan penegakan hukum lingkungan.
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
b. mekanisme kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat UKL-UPL atau SPPL
beserta tata cara pengajuannya;
d. pedoman pembuatan Kajian Dampak Lingkungan;
e. tata cara dan bentuk pemberian insentif, disinsentif, dan penghargaan; dan
f. tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup.
BAB III
MEKANISME KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
Pasal 5
Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan dan air bawah tanah meliputi:
a. pengaturan pengelolaan kualitas air;
b. penetapan kelas air pada sumber air;
c. inventarisasi sumber pencemar;
d. penentuan daya tampung beban pencemaran;
e. penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan,
dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air; dan
f. penetapan mekanisme pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran serta
pemantauan dan pemulihan kualitas air.
Pasal 6
(1) Pengaturan pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan
pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan
ekosistem.
(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- - 7 - -
Pasal 7
(1) Instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pencegahan
pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib merencanakan
pendayagunaan air dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-
nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
(2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi
pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik
kualitas maupun kuailtitas dan atau fungsi ekologis.
Pasal 8
(1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan
mendasarkan pada:
a. baku mutu air yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. penggunaan air saat ini dan rencana penggunaan air kedepan; dan
c. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
(2) Pada kondisi kelas air yang tidak memenuhi penetapan kelas air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka perlu ditetapkan mutu air sasaran.
(3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sekurang-kurangnya 5
(Iima) tahun sekali pada setiap sungai dalam rangka pencapaian kelas air dengan
mempertimbangkan daya tampung beban cemaran.
(4) Kondisi kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mutu air sebagaiamana
dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pertimbangan dalam menyusun Program
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah.
Pasal 9
(1) Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dihitung berdasarkan kelas air
yang telah ditetapkan.
(2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
sebagai dasar untuk:
a. penetapan rencana tata ruang;
b. pengelolaan air dan sumber air;
c. penetapan mutu air sasaran;
d. pemberian izin lokasi;
e. pemberian izin pembuangan air limbah; dan
f. program kerja pengendalian pencemaran air.
(3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (Iima) tahun
sekali.
- - 8 - -
Pasal 10
(1) Instansi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan kualitas air pada setiap sungai
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui
kesesuaian kondisi kualitas air terhadap kriteria mutu air untuk setiap kelas air yang
telah ditetapkan pada setiap sungai.
(3) Hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan
evaluasi pelaksanaan Program Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air.
Pasal 11
(1) Instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengendalian pencemaran dan
konservasi air bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Instansi yang bertanggung jawab menetapkan zona konservasi air bawah tanah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Instansi yang bertanggung jawab mengatur perizinan pembuangan limbah cair ke
perairan umum sesuai kewenangannya.
(2) Perizinan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya pencemaran air.
(3) Perizinan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh instansi yang bertanggung jawab.
(4) Tata cara perizinan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ditetapkan sebagai berikut:
a. pemohon mengajukan ijin secara tertulis kepada Walikota melaui instansi yang
bertanggun jawab;
b. koordinasi dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
c. peninjauan lapangan ke lokasi pengolahan limbah;
d. pengambilan sampel air limbah dan pemeriksaan laboratorium;
e. koordinasi dan pengambilan keputusan; dan
f. penyelesaian ijin.
Pasal 13
(1) Inventarisasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;
a. inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan; dan
b. verifikasi hasil analisa pengukuran laboratorium lingkungan terakreditasi dan/atau
yang dirujuk tentang karateristik dan jenis-jenis zat pencemar, volume limbah yang
dibuang.
(2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan;
b. jenis dan jumlah material dan bahan pencemar;
- - 9 - -
c. lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan; dan
d. lokasi sebaran dampak.
Pasal 14
(1) Instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan penaatan instrumen
pengendalian pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas air berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran serta pemantauan dan
pemulihan kualitas air dilaksanakan oleh PPLHD.
Paragraf 2
Pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil
Pasal 15
Instansi yang berwenang mengatur pencegahan pencemaran pesisir, laut, dan pulau-pulau
kecil sebagai persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dana/atau
izin usaha dan/atau kegiatan yang dapat berakibat pada wilayah pesisir, laut dan pulau-
pulau kecil.
Paragraf 3
Udara
Pasal 16
(1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara berupa inventarisasi sumber pencemar
meliputi:
a. inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan; dan
b. verifikasi hasil analisa pengukuran laboratorium lingkungan terakreditasi dan/atau
yang dirujuk tentang karateristik dan jenis-jenis zat pencemar, volume limbah yang
dibuang.
(2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan;
b. jenis dan jumlah material dan bahan pencemar;
c. lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan; dan
d. lokasi sebaran dampak
Pasal 17
(1) Instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan penaatan instrumen
pengendalian pencemaran udara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penaatan pembuangan emisi gas
buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- - 10 - -
(3) Pengendalian pencemaran udara menjadi persyaratan dalam setiap dokumen kajian
kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada
pencemaran udara.
(4) Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh
PPLHD.
Paragraf 4
Tanah
Pasal 18
(1) Pengendalian pencemaran tanah menjadi persyaratan dalam setiap dokumen kajian
kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada
pencemaran tanah.
(2) Pengawasan penaatan pengendalian pencemaran tanah dilaksanakan oleh PPLHD.
Bagian Kedua
Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Pasal 19
(1) Kegiatan pencegahan kerusakan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil berupa
inventarisasi sumber kerusakan meliputi;
a. inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan; dan
b. verifikasi hasil analisa tentang karateristik kerusakan dan luasan kerusakan yang
terjadi.
(2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan;
b. jenis kerusakan;
c. lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan; dan
d. lokasi sebaran dampak.
Pasal 20
Instansi yang berwenang mengatur pencegahan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau
kecil sebagai persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin
usaha dan/atau kegiatan yang dapat berakibat pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau
kecil.
Pasal 21
Mekanisme pengawasan penaatan instrumen pengendalian kerusakan pesisir, laut, dan
pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh PPLHD.
- - 11 - -
Paragraf 2
Benda Cagar Budaya
Pasal 22
(1) Kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya meliputi:
a. inventarisasi benda cagar budaya;
b. penentuan peralihan benda cagar budaya;
c. penetapan mekanisme perizinan; dan
d. penetapan mekanisme pengawasan penaatan instrumen pengendalian serta
pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
(2) Hasil kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) direkomendasikan kepada instansi yang berwenang.
Pasal 23
(1) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan
benda cagar budaya dicantumkan dalam setiap izin usaha dan/atau kegiatan.
(2) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan
benda cagar budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen
kajian kelayakan lingkungan.
Pasal 24
(1) Mekanisme pengawasan penaatan instrumen pengendalian kerusakan benda cagar
budaya dilaksanakan oleh PPLHD.
(2) Hasil pengawasan PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan
kepada instansi yang berwenang.
Paragraf 3
Sumber mata air dan daerah pengaliran sungai
Pasal 25
(1) Instansi yang berwenang melaksanakan inventarisasi sumber mata air dan daerah
pengaliran sungai.
(2) Kegiatan inventarisasi sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan
sumber mata air dan daerah pengaliran sungai dicantumkan dalam setiap izin usaha
dan/atau kegiatan.
(2) Persyaratan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan
sumber mata air dan daerah pengaliran sungai menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam penyusunan dokumen kajian kelayakan lingkungan.
- - 12 - -
Pasal 27
Mekanisme pengawasan penaatan instrumen pengendalian kerusakan sumber mata air dan
daerah pengaliran sungai dilaksanakan oleh PPLHD.
Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 28
(1) Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi:
a. koordinasi program penanganan pencemaran maupun kerusakan lingkungan dengan
stakeholders;
b. konsolidasi penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan;
c. antisipasi meluasnya sebaran pencemar maupun kerusakan;
d. program penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
e. program monitoring dan evaluasi penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan; dan
f. penetapan kondisi darurat dan sanksi.
(2) Mekanisme pengendalian pencemaran lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan
diatur sebagai berikut :
a. setiap kegiatan/usaha wajib mengendalikan pencemaran lingkungan dan melaporkan
bila terjadi kerusakan lingkungan kepada Instansi yang bertanggungjawab;
b. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diperkirakan menimbulkan
dampak untuk melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang; dan
c. instansi yang bertanggungjawab bersama SKPD melaksanakan pengendalian
pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan koordinasi di lapangan
serta menyampaikan rencana program pengendalian pencemaran dan
penanggulangan kerusakan lingkungan kepada Walikota.
Bagian Keempat
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 29
(1) Upaya Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi :
a. identifikasi dan penetapan kriteria pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
b. pelaksanaan program dengan teknologi tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan
tepat fungsi dalam mewujudkan kondisi lingkungan sesuai standard yang
ditetapkan; dan
c. pelaksanaan pemulihan di media lingkungan sebagai dampak pencemaran dan/atau
kerusakan dilakukan dengan memperhatikan fungsi tanah, air tanah dan air
permukaan.
(2) Pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara:
a. pembersihan dari unsur logam berat dan B3;
b. bioremidiasi dengan tanaman-tanaman yang dapat menyerap logam berat;
c. untuk media air dapat dengan cara penyemprotan bahan kimia penetral;
- - 13 - -
d. penggelontoran dengan air;
e. pengurasan sumur;
f. penataan dan penanaman kembali lahan bekas kegiatan penambangan; dan/atau
g. upaya lain sesuai dengan peruntukannya.
(3) Penetapan status kondisi kualitas lingkungan pasca pemulihan oleh Instansi yang
berwenang.
(4) SKPD melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca pemulihan.
(5) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan kegiatan
penanggulangan dan pemulihan lingkungan wajib membuat laporan hasil-hasil upaya
pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
BAB IV
JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL ATAU SPPL
Pasal 30
(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan selain yang tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak wajib AMDAL
wajib menyusun SPPL.
(3) Tata cara pembuatan dan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
(4) Tata cara pembuatan dan SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termuat dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
(5) Inventarisasi, evaluasi dan penetapan dilakukan kembali melalui revisi sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB V
TATA CARA PEMBUATAN DOKUMEN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
(KDL)
Pasal 31
(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun tidak memiliki
dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen KDL.
(2) Dalam melakukan penyusunan Dokumen KDL, penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan dapat meminta bantuan konsultan.
(3) Penyusun Dokumen KDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
sertifikat penyusun AMDAL dan memiliki pengetahuan di bidang rencana usaha
dan/atau kegiatan yang akan dikaji.
(4) Tata cara pembuatan dan format Dokumen KDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termuat dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
(5) Pedoman penyusunan Dokumen KDL ditetapkan oleh Instansi yang bertanggungjawab.
- - 14 - -
BAB VI
INSENTIF ATAU PENGHARGAAN DAN DISINSENTIF
Bagian Pertama
Insentif atau Penghargaan
Pasal 32
(1) Insentif atau penghargaan diberikan kepada orang yang telah berjasa dalam kegiatan
pelestarian lingkungan hidup.
(2) Untuk melaksanakan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelaksanaannya dilakukan verifikasi oleh instansi yang bertanggungjawab.
Pasal 33
(1) Pemberian insentif atau penghargaan dapat diberikan dalam bentuk :
a. tanda jasa;
b. piagam penghargaan; dan
c. fasilitasi dan pemberian kemudahan.
(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
a. medali;
b. piala; atau
c. lencana.
(3) Fasilitasi dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat berupa :
a. penyediaan sarana dan prasarana;
b. pemberian dana stimulan;
c. pemberian modal usaha;
d. pemberian bantuan teknis; dan
e. keringanan biaya dan percepatan pemberian ijin.
Pasal 34
(1) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang bertanggungjawab.
(2) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh calon penerima insentif atau penghargaan, SKPD atau pihak lainnya.
(3) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk perorangan dilengkapi dengan :
a. formulir usulan;
b. foto copy identitas diri; dan
c. data kegiatan dan dokumen pendukung yang disahkan oleh pejabat berwenang
setempat.
- - 15 - -
(4) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk kelompok orang dilengkapi dengan :
a. mengisi formulir usulan;
b. daftar anggota kelompok;
c. foto copy identitas; dan
d. data kegiatan dan dokumen pendukung yang disahkan oleh pejabat berwenang
setempat.
(5) Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk Badan Hukum dilengkapi dengan :
a. formulir usulan;
b. foto copy identitas;
c. akte pendirian;
d. NPWP;
e. perijinan usaha; dan
f. data kegiatan dan dokumen pendukung yang disahkan oleh pejabat berwenang
setempat.
Pasal 35
Usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat
diberikan untuk jenis kegiatan:
a. penyelamatan sumber daya alam flora / tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami
kelangkaan bahkan hampir punah;
b. penyelamatan sumber daya alam fauna / satwa yang telah mengalami kelangkaan
bahkan hampir punah;
c. penyelamatan dan pemulihan sumber mata air;
d. pemulihan sumber daya air yang mengalami pencemaran;
e. penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan
pihak lain atas kemauan/ prakarsa sendiri/relawan;
f. penaatan ketentuan baku mutu dan melakukan pengelolaan lingkungan secara
konsisten;
g. penemuan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan dapat dikembangkan serta
dimanfaatkan masyarakat;
h. penemuan teknologi untuk mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman hayati
lokal;
i. pendidikan lingkungan yang dapat diterapkan langsung dalam upaya pengembangan
dan pelestarian lingkungan;
j. perlindungan atau penyelamatan lingkungan cagar budaya;
k. pengembangan dan pelestarian adat istiadat yang mengandung nilai-nilai perlindungan
lingkungan hidup;
l. penghentian/pencegahan perdagangan sumber daya alam flora/ tumbuh-tumbuhan atau
fauna/hewan yang dilindungi; dan
m. pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan atau di luar
Pengadilan.
- - 16 - -
Pasal 36
Usulan pemberian insentif atau penghargaan tidak dapat diajukan apabila:
a. untuk kegiatan sejenis yang pernah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35; dan / atau
b. sedang menjalani sanksi administrasi dan/atau perdata dan / atau pidana di bidang
lingkungan hidup bersamaan waktunya dengan masa pengusulan dan/atau pengumuman
hasil.
Pasal 37
(1) Prosedur pengajuan usulan pemberian insentif atau penghargaan sebagai berikut:
a. usulan pemberian insentif atau penghargaan ditujukan kepada Walikota melalui
instansi yang bertanggung jawab dengan dilengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan;
b. kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5), dilakukan verifikasi oleh instansi yang bertanggung jawab;
c. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diadakan verifikasi oleh instansi yang bertanggung jawab;
d. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang memuat pernyataan tentang
layak tidaknya diberikan insentif; dan
e. bagi Pemohon yang dinyatakan belum layak, diberikan saran tindak perbaikan dan
bagi yang layak, diberikan rekomendasi.
(2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan oleh Walikota bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 38
(1) Disinsentif diberikan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang:
a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup; dan/atau
b. kurang mentaati dan/atau belum melaksanakan kewajiban pengendalian
lingkungan hidup.
(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi
oleh instansi yang bertanggungjawab.
Pasal 39
(1) Pemberian Disinsentif diberikan kepada orang dalam bentuk :
a. teguran ;
b. pengumuman di media massa ;
c. penghapusan atau pencabutan fasilitas, dispensasi, keringanan yang telah diberikan
oleh pemerintah;
d. penangguhan pemberian perizinan usaha dan atau kegiatan;
- - 17 - -
e. penundaan perpanjangan perizinan usaha dan/atau kegiatan; dan
f. bentuk-bentuk lain berdasarkan pertimbangan instansi yang bertanggung jawab.
(2) Instansi yang bertanggungjawab dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang
berwenang sebelum pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e dan huruf f diberitahukan secara tertulis kepada penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.
Pasal 40
Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara;
b. pihak yang memperoleh disinsentif dapat mengajukan keberatan berdasarkan alasan
teknis maupun non teknis; dan
c. apabila disinsentif yang telah diberikan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
maka akan dilakukan peninjauan kembali.
BAB VII
Verifikasi
Pasal 41
(1) Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi pengajuan pemberian insentif atau penghargaan
dan disinsentif.
(2) Kepala Instansi yang bertanggungjawab menyusun pedoman teknis verifikasi.
Pasal 42
(1) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Instansi
yang bertanggungjawab membentuk Tim verifikasi.
(2) Kepala Instansi yang bertanggungjawab dapat meminta masukan dari SKPD dan pihak
lainnya dalam melaksanakan verifikasi.
BAB VII
TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 43
(1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup.
(2) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Sekretariat lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
yang dibentuk oleh Walikota berkedudukan di kantor instansi yang bertanggung jawab.
- - 18 - -
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Maret 2009
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP
Diundangkaan di Semarang
pada tanggal 30 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
H. SOEMARMO HS.
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 5
- - 19 - -
LAMPIRAN I :PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 5 Tahun 2000
Tanggal : 30 Maret Tahun 2000
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
A. Bidang Pertanian
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
1.
Budidaya tanaman pangan dan
hortikultura semusim dengan atau tanpa
unit pengolahannya
Luas 10 ha s/d kurang dari atau
sama dengan 100 ha, terletak pada
satu hamparan lokasi
2.
Budidaya tanaman pangan dan
hortikultura tahunan dengan atau tanpa
unit pengolahannya
Luas 10 ha s/d kurang dari atau
sama dengan 100 ha, terletak pada
satu hamparan lokasi
3.
Budidaya tanaman perkebunan semusim
dengan atau tanpa unit pengolahannya
dalam kawasan budidaya non kehutanan
Luas 10 ha s/d kurang dari atau
sama dengan 500 ha, terletak pada
satu hamparan lokasi
4,
Budidaya tanaman perkebunan tahunan
dengan atau tanpa unit pengolahannya
dalam kawasan budidaya non kehutanan
Luas 10 ha s/d kurang dari atau
sama dengan 500 ha, terletak pada
satu hamparan lokasi
5.
Pencetakan sawah pada kawasan hutan,
dengan luas ≥ 100 ha
6.
Budidaya tanaman pangan dengan
hortikulturan semusim dengan atau tanpa
unit pengolahannya dengan luas
≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
7.
Budidaya tanaman pangan dengan
hortikulturan tahunan dengan atau tanpa
unit pengolahannya dengan luas
≥ 100 ha s/d kurang dari 2500 ha
8.
Budidaya tanaman perkebunan semusim
dengan atau tanpa unit pengolahannya
dalam kawasan budidaya non kehutanan,
dengan luas
≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
9.
Budidaya tanaman perkebunan tahunan
dengan atau tanpa unit pengolahannya
dalam kawasan budidaya non kehutanan,
dengan luas
≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
10. Penggilingan padi dan penyosohan beras Kapasitas ≥ 0,3 kg beras/jam
11. Agrowisata, dengan luas ≥ 20ha
- - 20 - -
B. Bidang Peternakan
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
1.
Budidaya burung puyuh atau burung dara Populasi ≥ 25.000 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
2.
Budidaya ayam ras pedaging
Jumlah populasi ≥ 15.000 ekor
per siklus dan terletak pada satu
hamparan lokasi
3.
Budidaya itik, angsa dan atau entok
Populasi ≥ 15.000 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
4.
Budidaya ayam ras petelur
Populasi ≥ 10.000 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
5.
Budidaya kalkun
Populasi ≥ 10.000 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
6.
Budidaya kelinci
Populasi ≥ 1 .500 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
7.
Budidaya kambing dan atau domba
Populasi ≥ 1 .500 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
8.
Budidaya rusa
Populasi ≥ 1.500 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
9.
Budidaya sapi potong
Populasi ≥ 1.500 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
10.
Budidaya kerbau
Populasi ≥ 1.500 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
11.
Budidaya sapi perah
Populasi ≥ 1.500 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
12.
Budidaya kerbau
Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak
pada satu hamparan lokasi
13. Semua pembibitan ternak Semua besaran
14.
Rumah potong hewan
a. Ayam potong dengan kapasitas
produksi
b. Sapi/ kerbau
c. Kambing/ domba
≥ 1.000 ekor
Semua besaran
Semua besaran
15. Produsen obat hewan Semua besaran
16. Stadium karantina hewan Semua besaran
17. Pasar hewan di perkotaan Semua besaran
18.
Penyebaran ternak bukan unggas Populasi ≥ 1.000 ekor dan
terletak pada satu hamparan lokasi
- - 21 - -
19. Rumah sakit hewan Semua besaran
20. Kebun binatang Semua besaran
21.
Laboratorium kesehatan hewan dan
Pengayom satwa
Semua besaran
C. Bidang Perikanan
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
1.
Budidaya tambak udang/ikan dengan atau
tanpa unit pengelolaannya Luas ≥ 5 ha s/d < 25 ha
2.
Usaha budidaya perikanan terapung
(jaring apung dan pen system) di air tawar
(danau):
a. Ukuran
b. Luas
c. Atau Jumlah
50m3
≥ 0,5 ha s/d < 2,5 ha
≥ 50 s/d < 500 unit
3.
Budidaya tambak pada lahan tanpa
membuka hutan mangrove, menggunakan
teknologi intensif atau semi intensif
≥ 5 ha
4.
Pembenihan udang
Kapasitas produksi benur ≥ 40
juta ekor per tahun
5. Industri pengolahan ikan tradisional Kapasitas ≥ 3 ton/hari
6.
Usaha pengolahan ikan modern/maju
seperti:
a. Pembekuan/cool storage
b.Pengalengan ikan
c. Penanganan ikan segar
Kapasitas ≥ 0,5 ton/hari
Semua besaran
Kapasitas ≥ 0,5 ton/hari
D. Bidang Kehutanan dan Industri Kayu
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
1.
Usaha pembautan palet, kebutuhan bahan
baku
Lebih dari 300 m3/bulan
2.
Block profile, Door and Windows,
kebutuhan bahan baku
Lebih dari 300 m3/bulan
3. Wood working, kebutuhan bahan baku Lebih dari 300 m3/bulan
4.
Finger joint laminating dowel, kebutuhan
bahan baku
Lebih dari 300 m3/bulan
5. Laminating board, kebutuhan bahan baku Lebih dari 300 m3/bulan
6. Finger joint floring, kebutuhan bahan
baku
Lebih dari 300 m3/bulan
7. Solid door, kebutuhan bahan baku Lebih dari 300 m3/bulan
- - 22 - -
8. Craft furniture, kebutuhan bahan baku Lebih dari 300 m3/bulan
9. Rottan furniture, kebutuhan bahan baku Lebih dari 300 m3/bulan
10. Usaha pengeringan kayu, kebutuhan
bahan baku
Lebih dari 300 m3/bulan
11. Usaha pengawetan kayu, kebutuhan
bahan baku
Lebih dari 300 m3/bulan
12. Usaha pembuatan kusen, kebutuhan
bahan baku
Lebih dari 300 m3/bulan
13. Pengembangan wisata alam pada hutan
kota, kebutuhan bahan baku
Semua besaran
E. Bidang Kesehatan
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
1.
Pembangunan rumah sakit:
a. Kelas
b.Lahan
c. Luas bangunan
d.Jumlah tempat tidur
C atau yang setara puskesmas
dengan tempat tidur
≥ 0,1 s/d < 2 ha
≥ 500 s/d < 10.000 m3
≥ 10s/d < 300buah
2.
Laboratorium kesehatan pemerintah:
a. Balai laboratorium kesehatan atau
yang setara
b.Balai teknis kesehatan lingkungan
atau yang setara
Semua besaran
Semua besaran
3.
Laboratorium swasta:
a. Laboratorium klinik utama
b. Laboratorium kesehatan
masyarakat utama
Semua besaran
Semua besaran
4.
Perusahaan obat tradisional golongan
pabrik jamu:
a. Industri farmasi dan atau bahan baku
obat
b. Industri obat tradisional lisensi
Modal ≥ Rp. 600.000 tidak
termasuk tanah dan bangunan
Semua besaran
Semua besaran
5. Industri farmasi dan atau bahan baku obat Semua besaran
6. Industri obat tradisional lisensi Semua besaran
7.
Industri perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT)
Semua besaran
- - 23 - -
F. Bidang Prasarana Wilayah
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
1.
a. Pembangunan bendungan/waduk atau
jenis tampungan air lainnya:
1) Tinggi atau
2) Luas genangan
b. Peningkatan bendungan atau waduk,
luas tambahan
≥ 5 s/d < 15m
≥ 25 ha s/d < 100 ha
≥ 25 ha
2.
Daerah irigasi:
a. Pembangunan baru, dengan luas
b. Peningkatan, dengan luas tambahan
c. Pencetakan sawah, luas
≥ 100 ha s/d < 500 ha
≥ 100 ha s/d < 500 ha
≥ 50 ha s/d < 200 ha
3.
Sungai/kali atau kanal banjir:
a. Normalisasi sungai/kali atau kanal
banjir:
1) Panjang:
a) Perkotaan
b) Pedesaan
2) Volume pengerukan:
a) Perkotaan
b) Pedesaan
b. Pembangunan sungai/kali atau kanal
banjir
1) Panjang
a) Perkotaan
b) Pedesaan
≥ 1 km s/d < 3 km
≥ 1 km s/d < 3 km
≥ 10.000 s/d < 60.000m3
≥ 20.000 s/d < 100.000 m3
≥ 2 km s/d < 6 km
≥ 3 km s/d < 10km
4.
Pembangunan jalan layang dan subway,
panjang ≥ 0,1 km s/d < 2 km
5. Pembangunan Jalan Raya:
a. Pembangunan jalan baru dengan
pembebasan lahan:
1) Panjang atau
2) Luas
b. Peningkatan jalan dengan pelebaran
dan pembebasan lahan
1) Panjang atau
2) Luas
≥ 1 km s/d < 4 km
≥ 1 ha s/d < 5 ha
≥ 4 km s/d < 8 km
≥ 3 ha s/d < 5 ha
- - 24 - -
c. Peningkaatan jalan dengan pelebaran
1) Panjang atau
2) Luas
≥ 5 km s/d < 10 km
≥ 5 ha s/d < 8 ha
6. Pembangunan Jembatan, panjang ≥ 60m
7.
Persampahan
a. Pembuangan dengan sistem Controlled
Landfil, Sanitary landfill
b.TPA daerah pasang surut
1) Luas
2) Kapasitas total
c. Pembangunan Transfer station
≥ 0,5 ha s/d < 5 ha
< 5 ha
< 5. 000 ton
Kapasitas ≥ 5 s/d < 500 ton/hari
8. Pembangunan perumahan/pemukiman,
luas ≥ 1 ha s/d < 10 ha
9. a. Pembangunan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT) termasuk
fasilitas penunjangnya
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) termasuk fasilitas
penunjangnya
c. Pembangunan sistem perpipaan air
limbah
Luas ≥ 0,5 ha s/d < 1 ha
Luas ≥ 0,5 ha s/d < 2 ha
Luas pelayanan ≥ 50 ha s/d < 250
ha
10. Pembangunan drainase permukiman Panjang ≥ 2 km s/d < 5 km
11. Pembangunan jaringan air bersih:
a. Pembangunan jaringan distribusi
b. Pembangunan jaringan transmisi
Luas pelayanan ≥ 5 s/d < 25 ha
Panjang ≥ 2 km s/d < 5 km
12. Pengambilan air dari danau, sungai, mata
air permukaan, atau sumber air
permukaan lainnya
Debit pengambilan ≥ 10 s/d < 50
Liter/detik
13. Pembangunan pusat perkantoran,
pendidikan, olahraga, kesenian, tempat
ibadah, pusat perdagangan/ perbelanjaan
relatif terkonsentrasi :
a. Luas lahan, atau
b. Bangunan
≥ 50 s/d < 200 m2
≥ 600 s/d < 10.000 m2
14. Pondokan/kost/asrama Jumlah kamar ≥ 50 s/d < 300 buah
- - 25 - -
G. Bidang Pariwisata
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
a. Usaha Penyediaan Akomodasi
1.
Hotel dan Apartemen (Jasa Penginapan)
a. Jumlah kamar
b. Luas lahan
≥ 5 s/d < 200 buah
≥ 0,5 ha s/d < 5 ha
2.
Tempat Konvensi, Pameran dan Balai
Pertemuan
Semua besaran
b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum
1. Restoran, Rumah makan Jumlah kursi ≥ 100 buah
2. Jasa boga/ Catering 1.000 porsi
c.
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik
Wisata Alam (Pembangunan dan
Pengelolaan Taman Wisata)
Luas ≥ 30 ha
d. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya
1.
Pembangunan dan atau Pengelolaan
Pusat-pusat Kesenian dan Budaya/
Mandala Wisata
≥ 30 ha
2.
Pembangunan dan Pengelolaan Taman
Rekreasi Luas ≥ 3 s/d < 50 ha
3.
Pembangunan dan Pengelolaan Tempat
Hiburan Luas ≥ 3 ha
e. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus
1. Pengelolaan dan Pengelolaan Wisata
Tirta ≥ 3 ha
2. Pembangunan Gelanggang Renang Semua besaran
3. Pembangunan Bioskop Jumlah kursi > 100 buah
H. Bidang Perindustrian
No. Jenis Kegiatan Skala/ Besaran
1.
Sari daging dan air daging, daging beku,
daging olahan tanpa kedap udara, daging
olahan dalam kemasan kedap udara
lainnya, daging olahan dan awetan
lainnya, daging dalam kaleng: susu
kelapa (whey), susu bubuk, susu
diawetkan, susu cair dan kental
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
2. Mentega, keju, makanan dari susu lainnya Produksi riil ≥ 1 juta liter/hari
3. Es krim dari susu Produksi riil ≥ 300.000 liter/thn
- - 26 - -
4.
Buah-buahan dalam kaleng, sayuran
dalam kaleng Produksi riil ≥ 25.000 ton/tahun
5.
Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam
botol Produksi riil ≥ 1.500 ton/tahun
6. Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) Produksi riil ≥ 1 .500 ton/tahun
7.
a. Air/ sari paket buah-buahan
b. Pengolahan dan pengawetan lainnya
untuk buah-buahan dan sayuran
c. Air/ sari pekat sayuran, bubuk dari
sayuran dan buah-buahan
Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
8.
Ikan atau biota perairan lainnya yang
dikalengkan, binatang lunak atau berkulit
keras yang dikalengkan
Produksi riil ≥ 300.000 liter/thn
9.
Binatang lunak atau binatang berkulit
keras beku, ikan atau biota perairan
lainnya beku
Produksi riil ≥ 300.000 liter/thn
10.
Oleo chemichal, minyak kasar/lemak dari
hewani, minyak kasar nabati Produksi riil ≥ 300.000 liter/thn
11. Margarine Produksi riil ≥ 1 .000 ton/thn
12. Minyak goreng kelapa Produksi riil ≥ 2 . 5 00 ton/thn
13. Minyak goreng kelapa sawit Produksi riil ≥ 1 .000 ton/thn
14.
Minyak goreng lainnya dari nabati dan
hewani Produksi riil ≥ 1 .000 ton/thn
15.
Olahan minyak makanan dan lemak dari
nabati dan hewani Produksi riil ≥ 1 .000 ton/thn
16. Tepung terigu Produksi riil ≥ 5.000 ton/thn
17.
a. Makanan dari tepung beras atau tepung
lainnya
b. Makanan dari tepung terigu
Produksi riil ≥ 5.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1 .000 ton/thn
18. Pembuatan gula lainnya Produksi riil ≥ 1 .000 ton/thn
19. Sirup dari bahan gula Produksi riil ≥ 200 ton/thn
20. Pengolahan gula lainnya selain sirup Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
21.
a. Kembang gula mengandung kakao,
kakao olahan, makanan yang
mengandung kakao
b. Kembang gula yang tidak mengandung
kakao
Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
22.
Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioka),
dengan penggunaan singkong Bahan baku singkong ≥ 1.000
ton/thn
- - 27 - -
23.
a. Sagu
b. Pati palma, hasil ikutan/sisa industri
berbagai pati palma
Produksi riil ≥ 6.000 ton/thn
24. Teh ekstrak Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn
25. Kecap Produksi riil ≥ 500.000 liter/thn
26. Tahu Kedelai ≥ 3. 000 ton/had
27. Daging sintetis, bubuk sari kedelai Produksi riil ≥ 1 .000 ton/thn
28. Komponen bumbu masak Produksi riil ≥ 1.600 ton/thn
29.
Industri penyedap masakan kimiawi dan
bukan kimiawi Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
30.
Garam meja, garam bata, garam lainnya Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
31.
a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota
perairan lainnya
b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak
kecil, aneka ternak, ternak unggas,
ternak lainnya (bentuk tepung, butiran,
pelet)
c. Ransum pakan jadi hewan manis
Produksi riil ≥ 100 ton/thn
Produksi riil ≥ 100 ton/thn
Produksi riil ≥ 100 ton/thn
32.
a. Ransum setengahjadi/konsentrat ternak
besar, ternak kecil, aneka teraak,
ternak unggas
b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil
unggas dan ternak lainnya
c. Tepung tulang
Produksi riil ≥ 15.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 15.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 15.000 ton/thn
33. Anggur dan sejenisnya Produksi riil ≥ 5.000 ton/thn
34.
a. Minuman ringan lainnya
b. Minuman tidak mengandung CO2
c. Minuman ringan mengandung CO2
Produksi riil ≥ 500.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 500.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 500.000 ton/thn
35. Industri aneka tenun/pertenunan Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
36. a. Kain kelantang dan serat tekstil
hewani, campuran serat, sintetis dan
setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan;
Kain celup dari serat hewani,
campuran serat, sintetis dan setengah
sintetis, tumbuh-tumbuhan;
b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian
jadi, kain hasil proses penyempurnaan
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Atau Kapasitas produksi ≥ 2.000
lusin/tahun
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Atau Kapasitas produksi ≥ 2.000
lusin/tahun
37.
Kain cetak Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 28 - -
38.
Pambatikan
Kapasitas produksi ≥ 200 lusin/
tahun, tidak termasuk lahan dan
bangunan
39.
Karung goni
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
40.
Pengawetan kulit
Kapasitas produksi ≥ 200
lembar/tahun, tidak termasuk
lahan dan bangunan
41. Penyamakan kulit Semua besaran
42.
Barang dari kulit
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
43. Sepatu kulit Produksi riil ≥ 500.000 Ps/tahun
44. Penggergajian dan pengawetan kayu Semua besaran investasi
45.
Komponen rumah dari kayu (prefab
housing) Investasi ≥ Rp 400 juta
46. Decorative plywood Produksi riil ≥ 1.500 m³/thn
47. Particle board, hard board, block board Produksi riil ≥ 1.500 m³/thn
48.
Rotan mentah dan rotan setengah jadi,
chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim
dari kayu
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
49.
Perabotan/kelengkapan rumah tangga dari
kayu, meubel, kotak TV Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
50.
Rotan barang jadi
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
51.
Chopstick, tusuk sate dari bambu Investasi ≥ Rp 100 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
52. Perabotan rumah tangga lainnya Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
53. Kertas koran, kertas tulis dan cetak,
kertas berharga atau khusus, hasil
ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa
industri kertas budaya
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
54. Kertas konstruksi, industri bungkus dan
pengepakan, board, hasil ikutan/sisa
pembuatan kertas budaya, jasa penunjang
industri kertas industri
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
55. Kertas rumah tangga, kertas sigaret,
kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa
kertas industri dan jasa penunjang industri
kertas tissue
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 29 - -
56. Kertas dan kertas karton bergelom-bang,
berkerut, berkisut, kertas dan kertas
karton ytdl, hasil ikutan/ sisa kertas
industri, jasa penunjang industri kertas
lainnya
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
57. Kertas dan karton berlapis, kertas
stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa
penunjang industri barang dari kertas dan
karton
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
58. Industri percetakan dan penerbitan Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
59. Pigmen dengan dasar oksida timah hitam
(lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen
dengan dasar Campuran zinc sulphide dan
barium sulphate termasuk barium
sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan
pewarna/pigmen zat anorganik lainnya,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri kimia dasar anorganik pigmen;
zat warna tekstil.
Investasi semua besaran
60. Elemen kimia, fostida, karbida, air
suling/murni, udara cair/udara kompaan,
asam anorganik dan persenyawaan zat
asam dari bukan logam; Basa anorganik
dan oksida logam, hidrosida logam dan
peroksida logam (tidak termasuk
pigment); garam logam & garam perokal
dari asam anorganik (fluoride, khlorida,
bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit,
hipobromide, yodat, peryodat, sulfide,
silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen
kimia radio aktif dan isotop radio aktif;
industri kimia dasar anorganik lainnya
yttgm, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri kimia dasar anorganik.
Investasi semua besaran
61. a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan
dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir
kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;
b. Asam Gondorukem dan asam damar,
termasuk turunannya;
c. Karbon aktif, arang kayu (charcoal,
briket, arang tempurung kelapa);
Industri kimia organik, bahan kimia
dari kayu dan getah (gum) lainnya;
d. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri kimia dasar organik, bahan
kimia dari kayu dan getah (gum).
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
- - 30 - -
62. Hasil antara phenol & hasil antara anilin
dan turunannya, zat warna untuk
makanan & obat-obatan, pigmen organik,
zat warna/pigmen lainnya, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri
kimia dasar organik intermediate siklis,
zat warna dan pigmen.
Investasi semua besaran
63. Ethilene oxide, ethylene glycol, ethylene
dichloride, vinyl chloride, vynil acetate,
acetaldehyde, tri chlore ethylene, tetra
chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitric,
turunan ethylene lainnya, Prophylene
oxide dan giycol, dichloride; turunan
prophylene lainnya; Metil butadiena,
butadiena, butyl alcohol, butyl amine,
butyl acrylite, butylena glycol, turunan
butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro
benzene, ethyl benzene cyclohexane,
maleic anylhdride, chloro benzene,
benzidene, styrene, styrene oxide, styrene
acrylonitril polimer (SAN), benzene dan
turunan lainnya; Benzaldehide, benzold
acid, benzil alcohol, benzil chloride,
caprolaktam, toluene dan turunan
lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang IKD-Organik yang bersumber
dari minyak dan gas bumi serta hasil dari
batubara.
Investasi semua besaran
64. Bahan Kimia Khusus (BKK) untuk
pengolahan air, bahan kimia khusus untuk
minyak & gas bumi, tekstil, plastic; bahan
kimia untuk keperluan kesehatan, bahan
kimi khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang IKD yang menghasilkan
bahan kimia khusus.
Investasi semua besaran
65. a. Pelarut: kloroform, etyl acetate, ether,
carbon disulfide, dicotyl phatalate
(DOP), glycerin, dubutyl phthalate
(DHP), acetonitrile, amylacetate,
carbonyl sulfite, dietyl phlatate,
dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;
b. Esten lauric acid, oxalic acid,
polyhydric alcohol, adipic acid, acetic
acid, ester lainnya;
c. Asam Organik : citric, oxalic, formic
(asam semut), tannic, tartaric, adipic
acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid
(sintesis bukan dari kayu), palmitic,
stearic, glutamic acid, asam organik
lainnya;
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
- - 31 - -
d. Zat aktif permukaan : Alkil
sulphonate/ linier alkylate sulphonat
(LAS), alkyl benzene sulphonat
(ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl
olefin sulphonat (AOS), alkyl
sulphat/sodium alkyl aril ether
sulphate, senyawa ammonium
kwartener, zat aktif permukaan
lainnya;
e. Bahan pengawet: Formlin (larutan
formldehide sulfosilat, natril iso
askorbat, natril dehydroacetat, bahan
pengawet lainnya;
f. Alkohol dan alkohol lemak : methanol,
ethanol, fatty alkohol, alkohol dan
alkohol lemak lainnya;
g. Polyhydric alkohol: pentaerythritol,
mannitol, D. glusitol, polyhydric
alkohol lainnya : bio gas;
h. Bahan organik lainnya : mono sodium
glutamate (MSG), kalsium sitrat,
saccharin, natrium siklamat, garam-
garam stearet, bahan organik lainnya;
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD
organik.
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
66. Pupuk alam yang berasal
daribatuan/bukan batuan, pupuk alam/non
sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri pupuk alam/non
sintetis.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
67. Pupuk tunggal P (phosphor) atau K
(kalium), pupuk buatan tungal lainnya,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri pupuk buatan tunggal.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
68. Pupuk buatan majemuk atau campuran,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri pupuk buatan, majemuk dan
campuran.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
69. Damar alkyl dan polyester, amine
(aminoplas), poliamida, epoxide,
phenolice, silicone, damar buatan lainnya;
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri damar buatan (resin sintetis) 7
bahan plastik
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
70. Lartriks sintetis, polybutadiene (BR),
polychlorobitadiene (CR),
polybutadienestyrene (CR),
polychloroprene (neoprene), butyl rubber
(BR), Acrylonitric Butdiene Rubber
(EPDM), karet buatan lainnya, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjng industri karet
buatan.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 32 - -
71. Jasa penunjang industri bahan baku
pemberantas hama (industri
manufacturing).
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
72. a. Insektisida, fungisida, herbisida,
redentisida, nematisida, molusida,
akarisida, algesida untuk
pertanian/industri; Insectisida atau
rodentisida untuk rumah tangga;
preparat pembasmi hama rumah
tangga (disinfectan); pestisida lainnya;
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri pemberantas hama (industri
formulasi);
b. Obat nyamuk padat.
Investasi semua besaran
Investasi semua besaran
73. Bahan baku zat pengatur tumbuh
senyawa: napthalena, phenoty, ethylene
generator, piperidine, ammonium
quartener, triacantanol, senyawa lainnya;
Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri zat pengatur
tumbuh.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
74. Industri cat, pernis, dan lak :
a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat
lainnya dari polliester yang dilarutkan
dalam media bukan air;
b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat
lainnya dari polymer vinil atau
acrylic, yang dilarutkan dalam media
bukan air;
c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat
lainnya dari bahan lainnya yang
dilarutkan dalam media bukan air;
d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat
lainnya dari polymer vinil atau
acrylic, yang dilarutkan dalam media
air;
e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat
lainnya dari bahan lainnya yang
dilarutkan dalam media bukan air;
f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil
atau acrylic atau dari bahan lainnya
yang diencerkan dengan air;
g. Pernis, lak (lacquera), dempul,
plamur;
h. Cat/pernis dan lak lainnya;
i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri cat, pernis, dan lak.
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn
75. a. Sabun rumah tangga, sabun bukan
untuk keperluan rumah tangga,
deterjen, pemutih, pelembut cucian,
enzim pencuci;
b. Bahan pembersih;
Investasi ≥ Rp 100 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 100 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 33 - -
c. Produk untuk kesehatan gigi dan
mulut, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri sabun dan
pembersih keperluan rumah tangga
termasuk tapal gigi.
Investasi ≥ Rp 100 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
76. a. Sediaan : rias wajah, wangi-wangian,
rambut, perawatan rambut, kuku,
perawatan kulit, perawatan badan,
cukur;
b. Kosmetik lainnya;
c. Sediaan; rias.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
77. Perekat dari bahan alami, perekat dari
damar sintetis thermoplastik (dalam
kemasan eceran kurang atau sama dg 1
kg), perekat dari damar sintetis
thermosetting (dalam kemasan eceran
kurang atau sama dg 1 kg), perekat
lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri perekat.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
78. Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta
lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri tinta.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
79. Korek api batang kayu atau batan karton,
korek api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri korek api.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
80. Gelatin (selain untuk bahan peledak dan
bahan perekat), isolasi tahan panas selain
plastik dan karet, semir, dan krim, bahan
kimia dan barang kimia lainnya, hasil
ikutan/sisaa & jasa penunjang industri
bahan kimia & barang kimia lainnya;
Kertas dan film fotographic.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
81. Barang-barang dari hasil kilang minyak
bumi selain untuk bahan bakar
(khususnya carbon black).
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
82. Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari
kertas yang ditelapaki lain dari pada karet
kertas, ban luar angina bekas (used
pneumatic tyres), ban lainnya, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban
luar dan ban dalam.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
83. Ban luar yang ditelapaki lagi, karet
telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban
yang ditelapaki lagi lainnya, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri ban
yang ditelapaki lagi
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 34 - -
84. Penutup lantai dari karet, selang karet,
sarung tangan karet, barang-barang dari
karet untuk keperluan rumah tangga
lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri barang-barang dan
karet untuk keperluan rumah tangga.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
85. Beli conveyor, v belt, fan belt, penahan
demaga yang tidak dipompa, lining dari
karet, rol dari karet, karet pelindung
korosi untuk valve, barang-barang dari
karet untuk keperluan industri lainnya,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri barang-barang dari karet untuk
keperluan industri.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
86. a. Sepatu olah raga;
barang keperluan kesehatan dan
farmasi; barang pakaian &
perlengkapan pakaian; tutup kepala;
perahu & pelampung dan penahan
dermaga dari karet; benang & tali
karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil
atau tidak dan benang tekstil ditutupi
atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat,
lembaran, jalur, batang & bentuk
profil dari karet vulkanisasi tidak
keras; pipa; barang terbuat dari karet
busa (selain yang terdapat pada 56);
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri barang-barangg dari karet
yang belum termasuk dalam 93 dan
94;
b. Sarung tangan karet, barang-barang
dari karet yang belum tedapat
dimanapun.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
87. Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri pipa dan slang
plastik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
88. Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk
media rekaman, plastik lembaran lainnya,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri plastik lembaran.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
89. Media rekaman untuk suara/gambar/ data,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri media rekam dari plastik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
90. Perabotan rumah tangga &
perlengkapannya dari plastik, mebel dari
plastik, keperluan sanitasi dari plastik,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri perabot, perlengkapan dan
peralatan rumah tangga plastik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 35 - -
91. Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri kemasan dari
plastik.
Investasi ≥ Rp 100 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
92. Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil
ikutan & jasa penunjang industri barang
dan peralatan teknik/industri dari plastik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
93. Peralatan kesehatan/laboratorium, barang
pakaian dan perlengkapannya termasuk
sarung tangan dari plastik, barang-barang
dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri barang-barang
dari plastik lainnya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
94. Perabotan rumah tangga dan barang
pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri perabot rumah
tangga dari porselin.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
95. Barang sanifer & ubin dari porselin, hasil
ikutan & jasa penunjang industri bahan
bangunan dari porselin;
Keramik/porselin.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
96. Barang keperluan laboratorium kimia dan
kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik
dari porselin, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri alat laboratorium &
alat listrik/teknik dari porselin.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
97. Wadah untuk menyimpan darang dari
porselin, barang lainnya dari porselin,
hasil ikutan & jasa penunjang industri
barang-barang lainnya dari porselin.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
98. Perabot rumah tangga dari keramik kaca,
perabot rumah tangga dari Kristal
kaca/Kristal kaca lainnya, barang
pajangan & perabot penerangan dari kaca,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri perabot rumah tangga dari kaca.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
99. Barang keperluan laboratorium dan
farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri alat-alat laboratorium,
farmasi dan kesehatan dari kaca.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
100. Sampul kaca (termasuk bola dan tabung)
utk lampu listrik, katup elektronis dan
semacam itu, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri barang dari gelas utk
keperluan sampul.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
101 Botol dan guci dari kaca, kemasan lain &
sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri kemasan dari gelas.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 36 - -
102 a. Barang dari kaca keperluan bangunan,
serat dan barang dari serat kaca,
barang sinyal & elemen optik dari
kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola,
batang, dan tabung;
b. Barang kaca lainnya yg belum
termasuk golongan manapun, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri
barang lainnya dari kaca;
c. Barang dari fiberglass.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
103 Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam
lembaran, kaca tank dan kaca tiup dalam
lembaran, kaca apung dalam lembaran,
kaca berdinding dua atau lebih utk isolasi,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri kaca lembaran.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
104 Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi,
hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri kaca pengaman.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
105 Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang
industri semen.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
106 Ubin semen, bata/dinding dan genteng
dari semen; Pipa beton bertulang & tidak
bertulang, tiang dan bantaian beton,
barang lainnya dari semen untuk
konstruksi, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri barang dari semen utk
konstruksi.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
107 Perabot rumah tangga & barang hiasan &
barang lainnya dari semen, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri
barang lainnya dari semen; Pot bunga dari
semen.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
108 Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok,
kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri
kapur.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
109 a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah
liat tanpa atau dengan giazur, hiasan
rumah tangga dan pot bunga segala
jenis dari tanah Hat, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri;
b. Barang dari tanah liat untuk keperluan
rumah tangga; Piring tanah liat
tanpa/dengan giazur (segala jenis),
cangkir & plain tanah liat tanpa/dengan
giazur.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 37 - -
110 a. Batu bata berongga atau tidak
berongga press mesin;
b. Batu bata press mesin dan tangan,
semen merah, kerikil tanah liat, batu
bata lainnya dari tanah liat, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri
batu bata dari tanah liat
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
111 Genteng kodok diglazur atau tidak
diglazur press mesin; Genteng press
mesin dan tangan, genteng lainnya dari
tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri genteng dari tanah liat.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
112 Bata tahan api, mortar tahan api, bata
tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri bata tahan api dan
sejenisnya dari tanah liat.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
113 Barang sanifer dan ubin dari tanah liat
tidak dikilapkan.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
114 Barang lainnya dari tanah liat, batang dari
tanah gemuk hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri barang lainnya dari
tanah liat.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
115 a. Barang dari batu keperluan rumah
tangga, bahan bangunan dari batu,
barang seni/pajangan dari batu, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri
barang dari batu keperluan rumah
tangga;
Batu pipisan.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
116 Barang dari batu utk keperluan industri,
barang lainnya dari batu utk keperluan
lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri dari batu utk
keperluan lainnya.
Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
117 a. Ornamen atau patung dari marmer/
batu pualam, kerajinan bubut batu
untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu,
hiasan tanah, dll;
b. Barang pajangan dari granit
marmer/batu pualam, barang pajangan
dari onix; barang dari granit & onix &
marmer/batu pualam utk keperluan
rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri barang dari
marmer/batu pualam utk keperluan
rumah tangga dan pajangan.
Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 38 - -
118 Barang dari marmer/batu pualam & granit
keperluan industri, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri barang dari
marmer/batu pualam utk keperluan bahan
bangunan.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
119 Barang dari marmer/batu pualam &
granit, onix utk keperluan lainnya, hasil
ikutan/sisa & jasa penunjang industri
barang dari marmer/batu pualam utk
keperluan lainnya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
120 Asbes semen dalam bentuk lembaran,
buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh
dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri barang dari asbes
utk keperluan bahan bangunan.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
121 Serat asbes campuran, benang & tali
asbes, pakaian & perlengkapan pakaian &
alas kaki 7 tutup kepala dari serat asbes,
kertas milbord dan bulu kempa dari serat
asbes, penyambung dari serat asbes yang
dikempa dalam bentuk lembaran atau
gulungan, barang lainnya dari asbes utk
keperluan industri, hasil ikutan/sisa &
jasa penunjang industri barang dari asbes
utk keperluan industri
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
122 Perabot rumah dari asbes, barang lain dari
asbes utk keperluan lain, hasil ikutan/sisa
& jasa penunjang industri barang dari
asbes utk keperiuan lainnya.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
123 Tepung kaolin, barang dari gips, barang
dari mika, tepung talk, kertas penggosok
(abrasive paper), barang galian bukan
logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri barang galian bukan
logam.
Investasi ≥ Rp 400 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
124 Industri penggilingan baja ; batang &
kawat baja, baja tulangan, baja profil,
lembarang & pelat baja, termasuk
paduannya.
Investasi ≥ Rp 400 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
125 Industri penempaan baja : batan berongga
atau bukan dari baja paduan atau bukan
paduan; baja tempa bentuk lainnya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
126 Industri penggilingan logam bukan besi
pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
127 Exstruksi logam bukan besi.
Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
128
Penempaan logam bukan besi : bar, rod,
angle, shape dan section (profil) hasil
tempaan.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 39 - -
129
Indusri alat pertanian dari logam. Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
130
Industri alat pertukangan dan pemotong
dari logam.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
131
Industri alat dapur dari aluminium.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
132
Alat pertukangan, pertanian dan dapur
ytdl dari logam.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
133
Industri perabot rumah tangga dan kantor
dari logam.
Investasi ≥ Rp 300 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
134
Barang dari bukan aluminium utk
bangunan.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
135
Barang dari aluminium utk bangunan. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
136
Konstruksi baja untuk bangunan. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
137
Pembuatan ketel dan bejana tekan. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
138
Barang dari logam untuk konstruksi
lainnya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
139
Industri paku, mur dan baut. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
140
Industri engsel, gerendel dan kunci dari
logam.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
141
Industri macam-macam wadah dari
logam.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
142
Industri kawat logam : kawat galbani/non
galbani, baja stainless.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
143
Industri pipa dan sambungan pipa dari
logam.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
144
Industri lampu dari logam.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
145
Industri barang logam lainnya yg belum
tercakup dimanapun.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
146
Industri mesin uap, turbin dan kincir. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
147
Industri motor pembakaran dalam. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 40 - -
148
Industri komponen dan suku cadang
motor penggerak mula.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
149
Pemeliharaan dan perbaikan mesin
penggerak mula.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
150
Industri mesin pertanian dan
perlengkapannya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
151
Pemeliharaan dan perbaikan mesin
pertanian.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
152
Mesin pengolah/pengerjaan logam dan
perlengkapannya.
Kapasitas ≥ 100 ton/th, tidak
termasuk lahan dan bangunan
153
Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan
perlengkapannya.
Kapasitas ≥ 100 ton/th, tidak
termasuk lahan dan bangunan
154
Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam
dan kayu.
Kapasitas ≥ 100 ton/th, tidak
termasuk lahan dan bangunan
155
Industri mesin tekstil.
Kapasitas ≥ 100 ton/th, tidak
termasuk lahan dan bangunan
156
Industri mesin pertanian dan
perlengkapannya dari logam.
Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
157
Industri perlengkapan sepeda. Investasi ≥ Rp 200 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
158 Industri mainan anak-anak. Produksi Riil ≥ 150.000 bh/thn
159 Industri mesin percetakan. Kapasitas ≥ 1 00 unit/thn
160
Mesin pengolah hasil pertanian dan
perkebunan, hasil kehutanan dan mesin
pengolahan makanan minuman serta
mesin pengolahan lainnya.
Kapasitas ≥ 100 unit/thn
161
Komponen dan suku cadang mesin
industri khusus.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
162
Pemeliharaan dan perbaikan mesin
khusus.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
163
Mesin kantor dan akuntansi manual. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
164
Mesin kantor dan komputasi akuntansi
elektronika.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
165 Industri mesin jahit. Investasi ≥ Rp 600 juta
166 Alat berat dan alat pengangkat. Kapasitas ≥30 unit/thn
167 Mesin fluida. Kapasitas ≥ 30 unit/thn
168 Mesin pendingin. Kapasitas ≥ 30 unit/thn
- - 41 - -
169 Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas
air, mesin ytdl.
Kapasitas ≥ 30 unit/thn
171
Mesin pembangkit listrik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
172
Motor listrik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
173
Transformator, pengubah arus (rectifier),
pengontrol tegangan.
Kapasitas ≥ 10.000 unit/thn
174
Panel listrik dan switch gear. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
175
Mesin las listrik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
176
Mesin listrik lainnya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
177
Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
178
Industri radio dan TV.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
179
Industri alat komunikasi.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
180
Peralatan dan perlengkapan sinar X. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
181
Sub assembly dan komponen elektronika. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
182
Industri alat listrik untuk keperluan rumah
tangga.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
183
Industri accumulator listrik.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
184
Industri bola lampu pijar, lampu
penerangan terpusat dan lampu
ultraviolet.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
185
Industri lampu tabung gas (lampu
pembuang muatan listrik).
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
186 Industri komponen lampu listrik. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
187
Kabel listrik dan telepon.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
188
Alat listrik dan komponen lainnya. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 42 - -
189
Bangunan baru kapal.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
190
Motor pembakaran dalam untuk kapal. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
191
Perbaikan kapal.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
192
Pemotongan kapal.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
193
Industri perakitan kendaraan bermotor yg
melakukan proses pengecatan yang
didahului oleh proses degresing celup;
Industri komponen kendaraan bermotor
yang melakukan proses electroplating.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
194
Perlengkapan kendaraan roda empat;
Industri komponen kendaraan bermotor
yg melakukan proses pengecatan yang
didahului oleh proses degrasing cukup;
Industri komponen kendaraan bermotor
yang melakukan proses electroplating.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
195
Kendaraan bermotor roda dua/tiga. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
196
Komponen dan perlengkapan kendaraan
bermotor roda dua/tiga.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
197
Industri sepeda.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
198
Industri perlengkapan sepeda. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
199
Peralatan professional, ilmu pengetahuan,
pengukur dan pengatur manual.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
200
Industri alat optik untuk ilmu
pengetahuan, teropong dan alat optik utk
ilmu pengetahuan.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
201
Kamera fotografi.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
202
Kamera sinematografi, proyektor dan
perlengkapannya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
203
Industri jam dan sejenisnya.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
- - 43 - -
204
Berlian perhiasan, intan perhiasan batu
mulia, batu pennata, serbuk dan bubuk
batu mulia, batu pennata sintetik, pennata
lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa
penunjang industri permata; Barang
perhiasan.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
205
Industri barang perhiasan berharga utk
Keperluan pribadi dari bahan logam
mulia.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
206
Industri barang perhiasan berharga utk
keperluan pribadi dari bahan bukan logam
mulia.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
207
Stick, bad dan sejenisnya; bola. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
208
Mainan anak-anak. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
209
Pena dan perlengkapannya, penali. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
210
Pita mesin tulis/gambar.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
tennasuk lahan dan bangunan
211
Payung kain.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
212
Laboratorium Surveyor.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
213
Laboratorium Penguji Mutu. Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
214
Pasar Swalayan (Supermarket) atau
Toserba (Department Store).
Luas ≥ 1 .000 m2, atau luas
bangunan ≥ 300 s/d kurang dari
10.000m2
215
Jasa Pergudangan (Veem), 2) Luas 3)
Atau luas bangunan
≥ 0,5 s/d < 2 ha > 1.000 s/d
< 10.000 m2
216
Pusat Pertokoan/Perdagangan
1) Luas 2) Atau luas bangunan
≥ 0,5 s/d < 5 ha > 1. 000 s/d
< 10.000 m2
217
Bengkel Besar.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
218
Toko Bahan Bangunan.
Investasi ≥ Rp 600 juta, tidak
termasuk lahan dan bangunan
219 Pasar Tradisional. ≥ 1 ha
- - 44 - -
I. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
No Jenis Kegiatan Skala / besaran
I. PERTAMBANGAN UMUM
1. Luas perizinan (KP); Luas daerah
terbuka untuk pertambangan :
a. SIPD, dengan luas
b. SIPD PR, dengan luas
2. Tahap eksploitasi produksi:
a. Bahan galian bukan logam atau
bahan galian golongan C (BGGC)
b. Penggalian tanah untuk konstruksi
terowongan : saluran bawah tanah
utk air bersih/air kotor, kabel, pipa
gas.
< 10 ha
≥ 0,1 ha
< 100.000 m3/thn (ROM)
Semua besaran
II. MINYAK DAN GAS BUMI
1.Izin SPBU (lebih dari 5000 liter per
hari);
2.Izin SPBU Mini (400 liter sampai
dengan 5000 liter per hari);
3.Izin Agen Minyak Tanah (lebih dari
5000 liter per hari);
4.Izin Agen Elpiji (1 ton atau lebih per
hari);
5.Izin Pengumpulan dan Penyaluran
Pelumas Bekas
Semua besaran
Semua besaran
Semua besaran
Semua besaran
Kapasitas Pengumpul
(wadah/tangki) < 100.000
liter/100 m3
III. KETENAGALISTRIK-AN
1. Tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri (Genset)
2. Tenaga listrik untuk kepentingan
umum (Genset)
> 5.000 W s/d < 10 MW
> 5.000 Ws/d < 10 MW
IV. PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH
1. Pengambilan air bawah tanah dari
Sumur Gali, Sumur Pasak/pantek dan
atau Mata Air
2. Penurapan dan Pengambilan Mata Air
3. Pengeboran Air Bawah Tanah
Debit pengambilan 5 (lima)
1/detik sampai dengan kurang dari
atau sama dengan 40 (empat
puluh) liter/detik
Debit pengambilan < 40 (empat
puluh) liter/detik dari satu mata air
Debit pengambilan < 40 (empat
puluh) liter/detik
- - 45 - -
J. Bidang Perhubungan
No Jenis Kegiatan Skala / besaran
A. PERHUBUNGAN DARAT
1. Pembagian Terminal
a. Angkutan Penumpang
b. Depo/PoolAngkutan Penumpang/
Depo Angkutan Kereta Api, luas
lahan
c. Angkutan Barang
2. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta
Api, panjang
3. Pembangunan Stasiun Kereta Api
4. Pembangunan Terminal Terpadu
Terminal Tip B dan C
≥ 0,5 s/d < 3 ha
≥ 0,5 s/d < 3 ha
≥ 0,5 s/d < 10
Luas ≥ 0,5 s/d < 2,5 ha
Luas ≥ 0,5 s/d < 3 ha
B. PERHUBUNGAN UDARA
Perluasan bandar udara beserta/ atau
fasilitasnya :
a. Pemindahan penduduk
b. Atau pembebasan lahan
c. Pemotongan bukit dan pengurugan
lahan dengan volume
< 200KK
< 100 ha
< 500.000 m3
C. TELEKOMUNIKASI
1. Pemancar Radio atau Televisi
2. Antena Telepone Seluler atau Based
Transceiver Station (TBS), dengan
ketinggian menara:
a. Lokasi yang kepadatan bangunan
bertingkat dan bangun-bangunan serta
kepadatan penggunaan/pemakaian jasa
telekomunikasi sangat padat
b.Penempatan titik lokasi Menara
Telekomunikasi pada permukaan
tanah hanya untuk Menara Tunggal,
kecuali untuk kepentingan bersama
c. Menara Telekomunikasi dapat
didirikan di atas bangunan dengan
ketinggian rangka menara ditentukan
sebagai berikut:
1) Di atas bangunan 4 lantai,
maksimun ketinggian Menara
Telekomunikasi
2) Di atas bangunan 5 s/d 8 lantai,
maksimum ketinggian Menara
Telekomunikasi
≥ 0,5 s/d < 1 ha
25 m
20 m
- - 46 - -
3) Di atas bangunan 9 lantai atau
lebih
d.Menara Telekomunikasi yang
didirikan di permukaan tanah maupun
di atas bangunan, harus diadakan
kamuflase, sehingga terdapat
keserasian antara bentuk dengan
peruntukan lokasi di tempat menara
tersebut didirikan.
15 m
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP
- - 47 - -
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 5 Tahun 2009
Tanggal : 30 Maret 2009
TATA CARA PEMBUATAN DAN FORMAT UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
1.1. TATA CARA PEMBUATAN UKL-UPL
1) Pemrakarsa mengajukan Dokumen UKL-UPL melalui Instansi yang
bertanggungjawab untuk dikonsultasikan.
2) Instansi yang bertanggungjawab mengkaji Dokumen UKL-UPL bersama dengan
Instansi terkait.
3) Instansi yang bertanggungjawab menyampaikan hasil kajian Dokumen UKL-
UPL kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
4) Pemrakarsa melakukan perbaikan Dokumen UKL-UPL
5) Pemrakarsa mengembalikan Dokumen UKL-UPL yang sudah diperbaiki kepada
Instansi yang bertanggungjawab untuk dilakukan evaluasi.
6) Hasil evaluasi yang telah memenuhi persyaratan Dokumen UKL-UPL untuk
kemudian dikeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan oleh Instansi
yang bertanggungjawab.
7) Penyampaian Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Instansi yang
bertanggungjawab kepada Pemrakarsa
1.2. FORMAT UKL-UPL
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2.Tujuan dan Manfaat
1.3.Peraturan
1.4.Identitas Pemrakarsa
1.5.Identitas Penyusun
BAB II DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN
2.1.Status UKL-UPL
2.2.Kesesuaian dengan RTRW/RDTRK
2.3.Rencana Kegiatan
2.4.Kegiatan Lain Disekitarnya
BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP
Dibuat matriks empat komponen utama:
1. Geo-Fisik-Kimia
2. Biologi
3. Sosial
4. Kesehatan Masyarakat
- - 48 - -
BAB IV IDENTIFIKASI DAMPAK
Diprediksi :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN
BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP
Diprediksi dampak lingkungan yang akan terjadi
BAB IV IDENTIFIKASI DAMPAK
dampak lingkungan yang akan terjadi (tidak ada evaluasi dampak)
BAB V UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Dibuat matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan
BAB VI UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
Dibuat matriks Upaya Pemantauan Lingkungan
LAMPIRAN
Matrix Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Usaha/Kegiatan ..................
Upaya Pengelolaan dan Pemantauan
No
Dampak yang
ditimbulkan
serta
parameternya
*)
Sumber
Dampak *)
Tolak
Ukur Cara/teknik
mengelola
Cara/teknik
memantau Pelaksana
A. Aspek Abiotik /
Bio-Fisik-
Kimia
1. Limbah Cair
a. Bekas
cucian
b.Dapur
c. MCK
d.Ceceran
minyak/
oli/solar
e. Proses
produksi
f. .....................
.
Cek langsung
setiap …….
sekali
Pemilik
usaha
2. Limbah padat
a. Organik
b. Anorganik
1) Sisa
makanan/
bahan
baku/dll
2) Bekas
plastic/kalen
g/kertas/dll
3) Medis
4) ..................
..
Lingkungan
tidak
tercemar
3. Pencemaran
udara
1. Bau
a. Asap dari
kendaraan
bermotor
- - 49 - -
2. C02
3. CO
4. .................
b.Proses
Produksi
c. Limbah
yang
dihasilkan
d......................
....
4. Kebisingan
a. Lalu lalang
kendaraan
bermotor
b.Proses
produksi
c.
.....................
.
5. Kemacetan lalu
lintas
a. Lalu lalang
pengunjung
b.Arus
kendaraan
Lalu lintas
tidak
terganggu
6. Banjir
a. Ketertutupan
lahan
b.Tersumbatn
ya aliran
drainase
Tidak
terjadi
banjir
7. dll... ............
dll…………
B. Biotik/ Biologi
1. Flora/Tumbuha
n
a. Ketertutupan
lahan
b.Hilangnya
jenis
tumbuhan
tertentu
Jenis
tumbuhan
tertentu
tidak punah
2. Fauna/Hewan
a. Ketertutupan
lahan
b.Hilangnya
jenis hewan
tertentu
Jenis hewan
tertentu
tidak punah
C. Sosekbud
1. Persepsi
masyarakat
a. Penyediaan
lahan
b.Operasional
kegiatan
Persepsi
masyarakat
baik
2. Kecemburuan
sosial
Operasional
kegiatan
Tidak
menimbulka
n konflik
sosial
3. Tenaga kerja
Perekrutan
tenaga kerja
Tersedianya
peluang
kerja
4. Kamtibmas
1)Perilaku
masyarakat
2)....................
...
Keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
tetap terjaga
- - 50 - -
D.
Kesehatan
Masyarakat
1. Pola penyakit Operasional
kegiatan
Tidak
menimbulk-
an
berjangkitny
a suatu
penyakit
2. dll
…………….
Keterangan *)
Pilih yang sesuai
Semarang, …………………….
Yang melakukan kegiatan
(………………………….)
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP
- - 51 - -
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 5 Tahun 2009
Tanggal : 30 Maret 2009
TATA CARA PEMBUATAN DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
1.1 TATA CARA PEMBUATAN SPPL
1. Pemrakarsa mengajukan SPPL melalui Instansi yang bertanggungjawab.
2. Instansi yang bertanggungjawab melakukan evaluasi SPPL.
3. Setelah memenuhi semua persyaratan SPPL diterbitkan Surat Rekomendasi
Kelayakan oleh Instansi yang bertanggungjawab.
1.2. BENTUK/FORMAT SPPL
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat Rumah & No. Telp. :
Jabatan :
Nama Usaha/Kegiatan :
Alamat Kantor & No. Telp. :
Alamat Lokasi Kegiatan :
Jenis Usaha/Kegiatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum / instansi :
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan lingkungan sesuai yang
tercantum dalam panduan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan lingkungan (terlampir) serta bersedia dipantau dampaknya oleh
instansi/pihak yang berwenang selama kegiatan berlangsung sesuai peraturan yang
berlaku.
2. Hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana terlampir dilaporkan
kepada Instansi yang bertanggungjawab sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Bila kami tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud di
atas, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia menanggung semua
kerugian serta segala resiko yang ditimbulkan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui
Instansi yang
bertanggungjawab
Semarang, ………………….
Yang Membuat Pernyataan
(…………………….)
- - 52 - -
1. Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan
a. Nama Usaha/Kegiatan :
b. Nama Penanggung Jawab :
c. Alamat & Nomot Telp. :
2. Lokasi Usaha/Kegiatan :
3. Bidang Usaha/Kegiatan :
Perindustrian & Perdagangan :
Pertanian :
4. Status Usaha/Kegiatan
5. Sarana/Fasilitas Usaha/Kegiatan
a. Produksi
Jenis Usaha/Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Batas-batas Lokasi :
Barat :
Utara :
Perindustrian & Perdagangan :
an
Kehutanan & Perkebunan :
Pekerjaan Umum :
Perhubungan :
Pariwisata, Seni & Budaya :
Lain-lain :
Baru :
Sudah berjalan/beroperasi :
sejak kapan
- - 53 - -
Timur :
Selatan :
Uraian Kegiatan
1. Bahan yang digunakan :
2. Alat yang digunakan :
3. Jenis dan Kapasitas Produksi/Jasa :
4. Proses Produksi :
b. Sarana Penunjang :
i) Penggunaan Energi
No Jenis
Energi
Penggunaan
Energi
Asal/Sumber
Energi
Kapasitas
ii) Penggunaan Air
No Penggunaa
n Air
Asal/Sumber Air Volume (Lt/hari)
iii) Tenaga Kerja
No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang)
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP
- - 54 - -
LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 5 Tahun 2009
Tanggal : 30 Maret 2009
TATA CARA PEMBUATAN DAN FORMAT
DOKUMEN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN (KDL)
1.1. TATA CARA PEMBUATAN KDL
1. Pemrakarsa mengajukan Dokumen KDL melalui Instansi yang bertanggungjawab
untuk dilakukan penilaian teknis.
2. Instansi yang bertanggungjawab menilai Dokumen KDL bersama dengan Instansi
terkait, dan apabila diperlukan instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan
verifikasi lapangan untuk menunjang proses penilaian.
3. Instansi yang bertanggung jawab menyampaikan hasil penilaian Dokumen KDL
kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
4. Pemrakarsa memperbaiki Dokumen KDL sesuai dengan hasil penilaian.
5. Pemrakarsa mengembalikan Dokumen KDL yang sudah diperbaiki kepada
Instansi yang bertanggung jawab untuk dilakukan evaluasi dan penilaian.
6. Hasil penilaian Dokumen KDL oleh instansi yang bertanggung jawab yang telah
memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Wallikota sesuai kewenangannya
untuk kemudian dikeluarkan Surat Keputusan.
7. Penyampaian Surat Keputusan melalui Instansi yang bertanggungjawab kepada
Pemrakarsa.
1.2. FORMAT KDL
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini diinformasikan antara lain :
- identitas perusahaan;
- perizinan yang telah dimiliki;
- latar belakang kegiatan.
BAB II RUANG LINGKUP
Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan
pendukung yang meliputi :
- kegiatan yang telah berjalan;
- pengelolaan dan pemantauan yang pernah dilakukan.
BAB III KAJIAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN YANG
BERJALAN
Pada bab ini diinformasikan antara lain :
- dampak lingkungan yang timbul dari usaha dan/atau kegiatan
yang sedang dan akan berjalan;
- kuantifikasi dampak yang dikaji dengan menggunakan metode
ilmiah yang sesuai untuk setiap dampak.
- - 55 - -
BAB IV RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
RENCANA PEMANTAUAN LIGKUNGAN HIDUP
Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diuraikan dan
dilengkapi dengan matrik yang berisi:
a. Sumber dampak dan dampak yang ditimbulkan;
b. Tolok ukur dampak berdasarkan baku mutu standar;
c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
d. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (dilengkapi peta,
sketsa, gambar);
e. Periode pengelolaan;
f. Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan
lingkungan;
g. Pengawas pengelolaan lingkungan.
Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ini diuraikan dan
dilengkapi dengan matrik yang berisi:
a. Sumber dampak dan dampak yang ditimbulkan;
b. Parameter lingkungan yang dipantau;
c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup;
d. Metode pamantauan lingkungan hidup, yang memuat:
- Metode pengumpulan dan analisis data;
- Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
- Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
e. Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pemantauan
lingkungan;
f. Pengawas pemantauan lingkungan.
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP