NOMOR SOP SOP-PPR-04
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI 14 Januari 2021 Revisi : 01
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
1. 1. Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya.
2. Memahami penatausahaan dokumen BPHTB
2. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi Smartgov
4. Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word dan Excel)
3. 5. Memiliki sikap teliti, ramah dan berintegritas tinggi
1. Server/Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan internet
3. Aplikasi Smartgov
4. ATK
1. Blanko Surat Kuasa : FM-PPR-01-04
2. Blanko Pertanggungjawaban Mutlak : FM-PPR-01-05
3. Blanko Pernyataan Kepemilikan Tanah : FM-PPR-01-06
4. Blanko SSPD BPHTB : FM-PPR-04-01
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
14 Januari 2021
15 Januari 2021
Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan
Ni Nyoman Sukadani, S.Sos.
Apabila Validasi SSPD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tidak
dilaksanakan dengan benar, maka penetapan objek dan subjek pajaknya menjadi tidak akurat
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
NAMA SOP Validasi SSPD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN
NIP. 19720423 199403 2 002
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
KETERKAITAN :
SOP Validasi SSPD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
Wajib
Pajak /
Petugas
PPAT
Petugas
Verifikasi
Gambar
Petugas
Pelayanan
BPHTB
Kasubid.
Pelayanan
Kabid.
Pendataan
dan
Pelayanan
Kasubid.
Penetapan
Bendahara
Penerimaa
n
Petugas
Pencetak
NTPD
Waktu Output
1 5 Menit
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
2 10 menit
Fotocopy Bukti
Kepemilikan yang
sudah diverifikasi
gambar dan diparaf
3 10 menit
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
3. Tanda terima
pelayanan BPHTB
Formulir SSPD BPHTB
terdiri dari 3 rangkap :
- Lembar pertama diserahkan
kepada Wajib Pajak;
- Lembar kedua digabung
bersama berkas permohonan
validasi;
- Lembar ketiga digabung
bersama berkas permohonan
mutasi ke pemilik hak baru.
4 15 menit
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
yang sudah diteliti dan
diparaf
5 1 HK
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
yang sudah diteliti dan
diparaf
6 5 Menit
Menentukan Lokasi Objek Pajak di dalam Peta
SmartMap sesuai dengan Bukti Kepemilikan
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
Mengajukan permohonan validasi SSPD
BPHTB melalui petugas pelayanan BPHTB
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
Menerima permohonan validasi BPHTB,
memeriksa kelengkapan persyaratan dalam
hal berkas belum lengkap, berkas
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi. dalam hal berkas sudah dinyatakan
lengkap petugas pelayanan akan merekam
pendaftaran serta mencetak tanda terima
pelayanan, dan menyerahkan berkas beserta
kelengkapannya kepada Kasubid. Pelayanan
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
Memverifikasi kelengkapan berkas
permohonan pelayanan validasi SSPD serta
melakukan penelitian SSPD.
Setelah berkas dinyatakan sesuai, kemudian
menyerahkan berkas kepada Kabid.
Pendataan dan Pelayanan
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
Memvalidasi SSPD BPHTB kemudian
menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan
1. Formulir SSPD
BPHTB
2. Berkas persyaratan
yang sudah diteliti
dan diparaf
SSPD BPHTB yang
sudah divalidasi
No. Ket.Kegiatan
Menyerahkan SSPD BPHTB yang sudah
divalidasi kepada wajib pajak / petugas PPAT
Ya
Tidak
Ya
Y
Tidak
Wajib
Pajak /
Petugas
PPAT
Petugas
Verifikasi
Gambar
Petugas
Pelayanan
BPHTB
Kasubid.
Pelayanan
Kabid.
Pendataan
dan
Pelayanan
Kasubid.
Penetapan
Bendahara
Penerimaa
n
Petugas
Pencetak
NTPD
Waktu Output
Pelaksana Mutu Baku
KelengkapanNo. Ket.Kegiatan
7 5 menitSSPD BPHTB yang
sudah divalidasi
8 10 menit
1. Tanda Terima
Setoran BPHTB
2. SSPD BPHTB yang
sudah divalidasi
9 10 menit
Print out Nomor
Transaksi Penerimaan
Daerah (NTPD)
10 5 menit
1. Print out Nomor
Transaksi Penerimaan
Daerah (NTPD)
2. Tanda Terima
Setoran BPHTB
3. SSPD BPHTB yang
sudah divalidasi
11
KETERANGAN :
1 = Simbol Kapsul (Buka Tutup)
Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish)
2 = Simbol Kotak (Proses)
Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)
3 = Simbol Belah Ketupat (Decision)
Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif : ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai-tidak, dsb)
4 = Simbol Anak Panah (Arah Proses)
Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol selanjutnya
5 = Simbol Segi Lima (Off-Page Connector)
Melambangkan penghubung Flowchart yang terputus karena ganti halaman
Menyerahkan SSPD BPHTB yang sudah
divalidasi dan NTPD kepada wajib pajak /
petugas PPAT
1. Print out Nomor
Transaksi
Penerimaan Daerah
(NTPD)
2. Tanda Terima
Setoran BPHTB
3. SSPD BPHTB
yang sudah divalidasi
Mengambil Print Out NTPD dan SSPD BPHTB
yang sudah divalidasi dengan menunjukkan
Tanda Terima Pelayanan
Tanda Terima
Pelayanan
Total Durasi Waktu
Mengambil SSPD BPHTB yang sudah
divalidasi dengan menunjukkan Tanda Terima
Pelayanan, untuk kemudian melakukan
pembayaran pada Bank Persepsi dan
menyerahkan bukti pembayaran kepada
Bendahara Penerimaan
Tanda Terima
Pelayanan
Melakukan rekonsiliasi penerimaan atas dasar
bukti pembayaran BPHTB kemudian
menyerahkan berkas kepada Petugas
Pencetak NTPD di Sub.bid Penagihan Pajak
Daerah
SSPD BPHTB yang
sudah divalidasi
Menginput data transaksi ke Smartgov dan
mencetak Nomor Transaksi Penerimaan
Daerah (NTPD), kemudian menyerahkannya
kepada Petugas Pelayanan BPHTB
1. Tanda Terima
Setoran BPHTB
2. SSPD BPHTB
yang sudah divalidasi
NOMOR SOP SOP-PPR-09
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI 14 Januari 2021 Revisi : 01
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
1. 1. Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya.
2. 2. Memahami penatausahaan dokumen PBB
3. Memahami penatausahaan dokumen BPHTB
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Smartgov
5. Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word dan Excel)
3. 6. Mampu melakukan penilaian dan verifikasi objek PBB
4. 7. Memiliki sikap teliti, ramah dan berintegritas tinggi
5.
1. Server/Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan internet
3. Aplikasi Smartgov
4. ATK
1. Blanko Permohonan Mutasi Objek/Subjek PBB : FM-PPR-01-01
2. Blanko SPOP : FM-PPR-01-02
3. Blanko LPOP : FM-PPR-01-03
4. Blanko Surat Kuasa : FM-PPR-01-04
5. Blanko Pertanggungjawaban Mutlak : FM-PPR-01-05
6. Blanko Pernyataan Kepemilikan Tanah : FM-PPR-01-06
7. Blanko Permohonan Objek/Subjek Baru : FM-PPR-01-07
8. Blanko Pemutakhiran Objek/Subjek Pajak : FM-PPR-01-08
9. Blanko SSPD PBB : FM-PPR-01-09
10. Blanko SSPD BPHTB : FM-PPR-04-01
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Mutasi 2 in 1 Service tidak dilaksanakan dengan benar, maka penetapan objek dan subjek pajaknya
menjadi tidak akurat
NIP. 19720423 199403 2 002
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
NAMA SOP Mutasi 2 in 1 Service
14 Januari 2021
15 Januari 2021
Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan,
Ni Nyoman Sukadani, S.Sos.
SOP Mutasi 2 in 1
Wajib
Pajak
Petugas
Verifikasi
Gambar
Petugas
Pelayanan
PBB
Kasubid.
Pelayanan
/ Kepala
UPTD
PAD
Kasubid.
Verifikasi,
Keberatan
dan
Pemeriksa
an Pajak
Petugas
Perekama
n
Petugas
Pemetaan
Kasubid.
Pendataan
Kabid.
Pendataan
dan
Pelayanan
Petugas
Cetak
Petugas
Pelayanan
Pengambil
an
SKNJOP
Waktu Output
1 5 Menit
1. Formulir
permohonan mutasi
PBB
2. Berkas persyaratan
2 10 Menit
3 10 menit
1. Tanda Terima
pelayanan
2. Laporan Pelayanan
Harian
Tanda Terima Pelayanan
diberikan ke WP sedangkan
Laporan Pelayanan Harian akan
digabung dengan berkas
pemohon yang akan diserahkan
ke Kasubid Pelayanan
4 1 HKBerkas yang sudah
diteliti dan diparaf
Untuk berkas dari UPTD PAD
Buleleng diperlukan tambahan
waktu 2 hari kerja
5 1 HKBerkas yang sudah
diteliti dan diparaf
6
sesuai
keterang
an
1. Berkas yang sudah
diteliti dan diparaf
2. SK NJOP
- Bila tidak diperlukan survey
lapangan, maka diperlukan
waktu 5 HK
- Bila diperlukan survey
lapangan, maka diperlukan
waktu 8 HK
Ket.Kegiatan
Melakukan pemutahiran data dan memeriksa
kembali penyelesaian perekaman dengan
SPOP dan LPOP dari Pemohon yang
dilanjutkan dengan mencetak SKNJOP,
kemudian diteruskan ke Petugas pemetaan
Berkas yang sudah
diteliti dan diparaf
Menentukan lokasi objek pajak di dalam Peta
Smartmap sesuai dengan Bukti Kepemilikan
dan menentukan jenis pelayanan atas objek
pajak tersebut
1. Formulir
Permohonan Mutasi
PBB
2. Berkas
persyaratan
Menerima permohonan kemudian meneliti
kelengkapan persyaratan. Jika berkas
permohonan belum lengkap, dihimbau
kepada WP untuk melengkapinya, apabila
berkas permohonan sudah dinyatakan
lengkap, maka petugas pelayanan
melakukan perekaman pelayanan dengan
aplikasi SMARTGOV serta mencetak Bukti
Penerimaan Berkas (Tanda Terima
Pelayanan) dan Laporan Pelayanan Harian.
1. Formulir
Permohonan Mutasi
PBB
2. Berkas
persyaratan
Melakukan verifikasi berkas secara
administrasi, serta memastikan ketepatan
dalam pengisian SPOP dan LPOP, jika sudah
sesuai maka akan diberikan paraf pada
lembar disposisi pelayanan dan kemudian
menyerahkan berkas kepada Kasubid.
Verifikasi, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.
Jika belum sesuai maka akan dikembalikan
ke petugas pelayanan.
1. Formulir
Permohonan Mutasi
PBB
2. Berkas
persyaratan
Pelaksana
No.
Mencocokkan laporan bulanan PPAT dengan
berkas mutasi 2 ini 1 service, apabila berkas
tersebut sudah memiliki akte jual beli, berkas
akan diteruskan ke Petugas Perekaman
Berkas yang sudah
diteliti dan diparaf
Mutu Baku
Kelengkapan
Mengajukan permohonan mutasi PBB,
mengisi formulir dan melengkapi dokumen
sesuai syarat layanan
1. Formulir
Permohonan Mutasi
PBB
2. Berkas
persyaratan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Wajib
Pajak
Petugas
Verifikasi
Gambar
Petugas
Pelayanan
PBB
Kasubid.
Pelayanan
/ Kepala
UPTD
PAD
Kasubid.
Verifikasi,
Keberatan
dan
Pemeriksa
an Pajak
Petugas
Perekama
n
Petugas
Pemetaan
Kasubid.
Pendataan
Kabid.
Pendataan
dan
Pelayanan
Petugas
Cetak
Petugas
Pelayanan
Pengambil
an
SKNJOP
Waktu OutputKet.Kegiatan
Pelaksana
No.
Mutu Baku
Kelengkapan
7
Sesuai
keterang
an
1. Berkas yang sudah
diteliti dan diparaf
2. SK NJOP
8 2 HK
1. Berkas yang sudah
diteliti dan diparaf
2. SK NJOP yang
sudah diparaf
9 1 HKSKNJOP yang sudah di
tandatangani
Kepala Badan sudah
melimpahkan penandatanganan
ke Kabid Pendataan dan
Pelayanan melalui surat …
10 1 HK
1. SKNJOP yang
sudah ditandatangani
2. Kartu NOP
11 5 Menit
1. SKNJOP yang
sudah ditandatangani
oleh Kabid. Pendataan
dan Pelayanan
2. Kartu NOP
12
1. SKNJOP yang
sudah ditandatangani
oleh Kabid. Pendataan
dan Pelayanan
2. Kartu NOP
Mengambil SKNJOP dan Kartu NOP di Loket
Pelayanan Pengambilan SKNJOP dengan
menunjukkan Tanda Terima Pelayanan
Tanda Terima
Pelayanan
Menandatangani SK NJOP dan diteruskan ke
Petugas cetak
1. Berkas yang
sudah diteliti dan
diparaf
2. SK NJOP yang
sudah diparaf
Mencetak Kartu NOP atas SKNJOP yang
sudah tepat objek dan subjek pajaknya untuk
kemudian diserahkan ke petugas Pelayanan
Pengambilan SKNJOP
SKNJOP yang sudah
di tandatangani
Memetakan dan melakukan penomeran objek
pajak, kemudian menyerahkannya kepada
Kasubid Pendataan
1. Berkas yang
sudah diteliti dan
diparaf
2. SK NJOP
Memeriksa kesesuaian ZNT dan Peta,
memberikan paraf pada SK NJOP kemudian
menyerahkan kepada Kabid Pendataan dan
Pelayanan untuk ditandatangani
1. Berkas yang
sudah diteliti dan
diparaf
2. SK NJOP
Menyerahkan SKNJOP yang sudah di
tandatangani dan Kartu NOP kepada wajib
pajak
1. SKNJOP yang
sudah ditandatangani
oleh Kabid.
Pendataan dan
Pelayanan
2. Kartu NOP
Wajib
Pajak
Petugas
Verifikasi
Gambar
Petugas
Pelayanan
PBB
Kasubid.
Pelayanan
/ Kepala
UPTD
PAD
Kasubid.
Verifikasi,
Keberatan
dan
Pemeriksa
an Pajak
Petugas
Perekama
n
Petugas
Pemetaan
Kasubid.
Pendataan
Kabid.
Pendataan
dan
Pelayanan
Petugas
Cetak
Petugas
Pelayanan
Pengambil
an
SKNJOP
Waktu OutputKet.Kegiatan
Pelaksana
No.
Mutu Baku
Kelengkapan
KETERANGAN :
1 = Simbol Kapsul (Buka Tutup)
Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish)
2 = Simbol Kotak (Proses)
Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)
3 = Simbol Belah Ketupat (Decision)
Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif : ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai-tidak, dsb)
4 = Simbol Anak Panah (Arah Proses)
Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol selanjutnya
5 = Simbol Segi Lima (Off-Page Connector)
Melambangkan penghubung Flowchart yang terputus karena ganti halaman
Total Durasi Waktu
SOP Pengurangan BPHTB
Wajib Pajak
Petugas
Pelayanan
BPHTPB
Kasubid.
Verifikasi,
Keberatan dan
Pemeriksaan
Pajak
Kabid.
Penagihan
dan Evaluasi
Kepala
BPKPD Kab.
Buleleng
Waktu Output
1 5 Menit
1. Formulir permohonan
pengurangan BPHTB
2. Berkas persyaratan
2 5 Menit
1. Formulir permohonan
pengurangan BPHTB
2. Berkas persyaratan
3. Tanda Terima
Pelayanan
Tanda Terima Pelayanan diberikan
ke WP
3
1. Formulir permohonan
pengurangan BPHTB
2. Berkas persyaratan.
3.Berita Acara Hasil
Penelitian.
4. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
Penambahan waktu 2 Hari Kerja
Apabila dilakukan Penelitian ke
Lapangan
4
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah diparaf
5 1 HK
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah di
tandatangani
No. Ket.Kegiatan
Memverifikasi permohonan wajib pajak, dalam
hal berkas permohonan belum lengkap,
menghimbau WP untuk melengkapinya.
Apabila ada berkas permohonan sudah
dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan mencatat
dalam Buku Register dilanjutkan dengan
mencetak Tanda Terima Pelayanan dan
permohonan pengurangan tersebut diberikan
kepada Kasubid Verifikasi, Keberatan dan
Pemeriksaan Pajak.
1. Formulir permohonan
pengurangan BPHTB
2. Berkas persyaratan
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
Menandatangani SK Pengurangan BPHTB yang
telah diparaf oleh Kabid. Penagihan dan
Evaluasi, kemudian menyerahkannya kepada
Kasubid. Verifikasi, Keberatan dan Pemeriksaan
Pajak
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah diparaf
Memeriksa SK Pengurangan BPHTB kemudian
memberikan paraf dan menyerahkannya kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah untuk ditandatangani
Melakukan Penelitian berdasarkan atas berkas
permohonan yang diterima dan menuangkannya
dalam berita acara hasil penelitian, untuk
selanjutnya membuat SK Pengurangan BPHTB
dan Mencetak Surat Keputusan Pengurangan ,
melakukan verifikasi atas Surat Keputusan
Pengurangan dan Keberatan, kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Bidang
Penagihan dan Evaluasi.
Berkas yang sudah
diteliti dan diparaf
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
Mengajukan permohonan Pengurangan BPHTB
secara tertulis dengan mengisi formulir,
melengkapi dokumen sesuai syarat layanan dan
menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan
BPHTB
1. Formulir permohonan
BPHTB
2. Berkas persyaratan
1 HK
Tidak
Ya
Wajib Pajak
Petugas
Pelayanan
BPHTPB
Kasubid.
Verifikasi,
Keberatan dan
Pemeriksaan
Pajak
Kabid.
Penagihan
dan Evaluasi
Kepala
BPKPD Kab.
Buleleng
Waktu OutputNo. Ket.Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
6 5 Menit
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah di
tandatangani.
2. Berkas persyaratan
8 5 Menit
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah di
tandatangani
9 5 Menit
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah di
tandatangani
KETERANGAN :
1 = Simbol Kapsul (Buka Tutup)
Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish)
2 = Simbol Kotak (Proses)
Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)
3 = Simbol Belah Ketupat (Decision)
Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif : ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai-tidak, dsb)
4 = Simbol Anak Panah (Arah Proses)
Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol selanjutnya
5 = Simbol Segi Lima (Off-Page Connector)
Melambangkan penghubung Flowchart yang terputus karena ganti halaman
Menyerahkan SK Pengurangan BPHTB yang
telah ditandatangani oleh Kepala BPKPD beserta
kelengkapan Permohonan Pengurngan BPHTB
kepada Petugas Pelayanan BPHTB
Total Durasi Waktu
Mengambil SK Pengurangan BPHTB di loket
pelayanan dengan menunjukkan Tanda Terima
Pelayanan
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah di
tandatangani
Menyerahkan SK Pengurangan BPHTB yang
telah ditandatangani oleh Kepala BPKPD
kepada wajib pajak pemohon
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah di
tandatangani
1. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB
yang sudah di
tandatangani
NOMOR SOP SOP-PPL-10
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI - Revisi : 0
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
1. 1. Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya.
2. Memahami penatausahaan dokumen PBB
2. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi Smartgov
4. Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word dan Excel)
5. Mampu melakukan penilaian dan verifikasi objek PBB
6. Memiliki sikap teliti, ramah dan berintegritas tinggi
3.
1. Server/Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan internet
3. Aplikasi Smartgov
4. ATK
1. Blanko Permohonan Pengurangan BPHTB : FM-PPL-10-01
2. Blanko Pertanggungjawaban Mutlak : FM-PPR-01-05
3. Blanko Pernyataan Kepemilikan Tanah : FM-PPR-01-06
4. Blanko Permohonan Pengurangan/Keberatan PBB : FM-PPR-06-01
5. Blanko Surat Pernyataan Penghasilan : FM-PPR-06-02
Apabila Pengurangan BPHTB tidak dilaksanakan dengan benar, maka penetapan
objek dan subjek pajaknya menjadi tidak akurat
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
NAMA SOPBIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN
KABUPATEN BULELENG
Pengurangan BPHTB
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
08 Februari 2021
Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan,
NIP. 19720423 199403 2 002
15 Januari 2021
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Ni Nyoman Sukadani, S.Sos.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
No. Dokumen : SP-PPR-03
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 15 Januari 2021
:
A.
No
1 Jual Beli
1. Foto copy KTP Pembeli (1 lembar)
2. Foto copy KTP Penjual (1 lembar)
3. Foto copy SPPT (1 lembar)
4. Pelunasan/Print Out PBB
5. Kuitansi transaksi
6. Foto copy sertifikat (1 lembar)
7. Surat Kuasa (bermaterai) dan FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan) (1 lembar)
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (bermaterai)
9. Dokumen Pendukung Lainnya/Brosur
10. Foto Lokasi
Hibah
1. Foto copy KTP (1 lembar)
2. Foto copy SPPT (1 lembar)
3. Pelunasan/Print Out PBB
4. Silsilah Keluarga/Kartu Keluarga (KK)
5. Akta Kelahiran
6. Foto copy sertifikat (1 lembar)
7. Surat Kuasa (bermaterai) dan FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan) (1 lembar)
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (bermaterai)
9. Foto Lokasi
Waris
1. Foto copy KTP (1 lembar)
2. Foto copy SPPT (1 lembar)
3. Pelunasan/Print Out PBB
4. Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Akta Kelahiran
6. Foto copy sertifikat (1 lembar)
7. Surat Kuasa (bermaterai) dan FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan) (1 lembar)
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (bermaterai)
9. Foto Lokasi
Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan
1. Foto copy KTP (1 lembar)
2. Foto copy SPPT (1 lembar)
3. Pelunasan/Print Out PBB
4. Foto copy sertifikat (1 lembar)
5. Surat Kuasa (bermaterai) dan FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan) (1 lembar)
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (bermaterai)
7. Foto Lokasi
Penunjukkan pembeli dalam lelang
1. Foto copy KTP (1 lembar)
Unit Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan & Bidang Penagihan dan Evaluasi
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Komponen Uraian
Persyaratan
STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SSPD BPHTB (BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN)
No. Dokumen : SP-PPR-03
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 15 Januari 2021
:Unit Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan & Bidang Penagihan dan Evaluasi
STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SSPD BPHTB (BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN)
2. Foto copy SPPT (1 lembar)
3. Pelunasan/Print Out PBB
4. Foto copy sertifikat (1 lembar)
5. Risalah Lelang
6. Surat Kuasa (bermaterai) dan FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan) (1 lembar)
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (bermaterai)
8. Dokumen Pendukung Lainnya
9. Foto Lokasi
No. Dokumen : SP-PPR-03
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 15 Januari 2021
:Unit Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan & Bidang Penagihan dan Evaluasi
STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SSPD BPHTB (BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN)
Pemberian Hak Baru
1. Foto copy KTP (1 lembar)
2. Foto copy SPPT (1 lembar)
3. Pelunasan/Print Out PBB
4. Foto copy sertifikat (1 lembar)
5. SK BPN/Kepemilikan Tanah
6. Surat Kuasa (bermaterai) dan FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan) (1 lembar)
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (bermaterai)
8. Dokumen Pendukung Lainnya
9. Foto Lokasi
32 (dua) hari kerja
4
5 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB
1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan : Jln. Ngurah Rai No. 2 Singaraja
3. Website : www bpkpdbulelengkab.go.id
2
6
Pengelolaan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
Jangka Waktu
Pelayanan
Biaya/Tarif Gratis
Produk Pelayanan
Wajib Pajak
Mengisi data pada blanko yang telah
disiapkan (Wajib Pajak)
Memverifikasi berkas sesuai syarat layanan, kemudian menginput
pendaftaran (Petugas Pelayanan)
Meneliti ketepatan SSPD BPHTB
(Kasubid. Pelayanan)
Apabila berkas sudah benar, berkas
diserahkan kepada wajib pajak untuk dapat dilakukan
pembayaran Bila ada kesalahan, berkas dilengkapi oleh wajib pajak
(Petugas Pelayanan)
Membayar BPHTB di Bank Persepsi dan
menyerahkan bukti pembayaran kepada
Bendahara Penerimaan
Menerbitkan Nomor Transaksi Penerimaan
Daerah (NTPD) (Petugas Pencetak
NTPD)
Menyerahkan SSPD dan NTPD kepada wajib pajak
(Petugas Pelayanan)
Memvalidasi SSPD BPHTB
(Kabid. Pendataan dan Pelayanan)
No. Dokumen : SP-PPR-03
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 15 Januari 2021
:Unit Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan & Bidang Penagihan dan Evaluasi
STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SSPD BPHTB (BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN)
4. Email : [email protected]
5. Telp. (0362) 3301977/3437105
Singaraja, 14 Januari 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BULELENG,
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si
NIP. 19670302 198901 1 001
6
Pengelolaan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
PERHATIAN : BACALAH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan / Desa :
5. RT / RW :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Kode Pos :
B. 1. NOP PBB :
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan / Desa :
4. RT / RW :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
Perhitungan NJOP PBB :
7. 9. 11.
8. 10. 12.
NJOP PBB : 13.
14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :
16. Nomor Sertifikat :
C. Perhitungan BPHTB (Hanya diisi Berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1. Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3. Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 4. Rp.
5. Pengenaan 75% / 75% / hibah / waris *) pengenaan x angka 4 5. Rp.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6. Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Perhitungan Wajib Pajak
b. STPDB / SKPDBKB / SKPDBKBT *) Nomor : ................................................... Tgl. : ...........................................
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :
d. ..................................................................
JUMLAH YANG DISETOR ( Dengan Angka) Dengan Huruf :
Rp. :
Berdasarkan Perhitungan C.4 & pilihan di D
.............. Tgl. ................
*) Coret yang tidak perlu
Lembar 1
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Telah divalidasi :
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng
Diterima oleh :
Bendahara Penerimaan
SURAT SETORAN PAJAK DAERAHBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
Mengetahui :
PPAT / Notaris / BPN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULELENG
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
Uraian
Luas NJOP PBB / m2
Luas x NJOP PBB / m2
Untuk Wajib Pajak
Sebagai Bukti Pembayaran
Wajib Pajak / Penyetor
Diisi luas dan atau
bangunan yang haknya
Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
terjadinya Perolehan hak /
Tanah ( Bumi )
Bangunan
No. Dokumen : FM - PPL - 18 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 08 Februari 2021
- Formulir ini terdiri dari 6 (enam) rangkap. Lembar Pertama untuk Wajib Pajak (WP) Sebagai Bukti Pembayaran. Lembar Kedua untuk PPAT.
Lembar Ketiga untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Buleleng. Lembar Keempat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng disampaikan oleh WP. Lembar Kelima untuk Bendahara Penerima ditujukan untuk verifikator dan
Lembar Keenam untuk Bendahara Penerima sebagai Arsip.
- Isilah SSPD ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SSPD untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran perhitungan WP.
CARA PENGISIAN
- Huruf A, diisi dengan data WP : angka 1 s/d 8 cukup jelas
- Huruf B, diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan
angka 2 s/d 6 Diisi dengan luas tanah dan bangunan yang diperoleh
angka 7 s/d 13 Merupakan Tabel untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan bangunan yang haknya diperoleh
Pada kolom 9 dan 10 agar disebut Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBB angka 9 & 10 diisi berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB
yang di terbitkan oleh Kepala Kantor KPP Pratama setempat
angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang/nilai pasar objek tersebut
angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :
Jual Beli 01 Pelaksanaan putusan hakim yang 09
Tukar Menukar 02 mempunyai kekuatan hukum tetap
Hibah 03 Penggabungan Usaha 10
Hibah Wasiat 04 Pelebaran Usaha 11
Waris 05 Pemekaran Usaha 12
Pemasukan dlm Perseroan/ 06 Hadiah 13
Badan Hukum lainnya Perolehan hak rumah sederhana 14
Pemisahan Hak yang 07 Pemberian hak baru 15
mengakibatkan peralihan Pemberian hak baru sebagai 16
Penunjukan pembeli dlm Lelang 08 kelanjutan pelepasan hak
Pemberian hak baru diluar 17
pelepasan hak
- Huruf C. Diisi dengan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak dalam hal SSPD BPHTB
digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTB/SKPDKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d
maka huruf C tidak perlu diisi
angka 1 Nilai Perolehan Wajib Pajak (NPOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi/nilai pasar objek pajak
Dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar perhitungan
angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP
angka 3 Cukup jelas
angka 4 Diisi dengan mengalihkan NPOPKP (angka 3) dengan tarif sebesar 5%
angka 5 Diisi "hanya" dalam hal WP memperoleh hak atas tanah karena pemberian hak pengelolaan atau dalam hal WP memperoleh
hak atas tanah dan atau bangunan karena Kegiatan Sosial, hibah, waris dengan perhitungan sebagai berikut :
a. 75% x BPHTB yang terutang (angka 4)
apabila WP adalah : orang pribadi menerima hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau derajat kebawah
b. 75% x BPHTB yang terutang (angka 4)
apabila WP adalah : orang pribadi penerima waris/hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan
pembeli waris/hibah wasiat termasuk suami/istri/pemberi wasiat/hibah wasiat
- Huruf D. Diisi dengan memberi tanda "x" pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak :
huruf a, jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C
huruf b, jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan huruf C, tetapi menggunakan STPD, SKPDKB, SKPDKBT
huruf c, jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada dihuruf C
Diisi dengan persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku
huruf d, jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d seperti setoran berdasarkan SK
Pembetulan/Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah
berbeda dengan yang tertera di huruf c
Bagian Jumlah Pajak Yang Disetorkan diisi memperhatikan Huruf C-4 dan pilihan pada huruf D
- Jika D-a dipilih maka jumlah setoran menggunakan C-4
- Jika D-b dipilih maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b
- Jika D-c dipilih maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan persentase yang dinyatakan di D-c
- Jika D-a dipilih maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-d
Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf pada bagian yang diarsir
Catatan : Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan
keterangan NIHIL pada bagian jumlah setoran
PETUNJUK PENGISIAN SSPD
PERHATIAN : BACALAH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan / Desa :
5. RT / RW :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Kode Pos :
B. 1. NOP PBB :
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan / Desa :
4. RT / RW :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
Perhitungan NJOP PBB :
7. 9. 11.
8. 10. 12.
NJOP PBB : 13.
14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :
16. Nomor Sertifikat :
C. Perhitungan BPHTB (Hanya diisi Berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1. Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3. Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 4. Rp.
5. Pengenaan 75% / 75% / hibah / waris *) pengenaan x angka 4 5. Rp.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6. Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Perhitungan Wajib Pajak
b. STPDB / SKPDBKB / SKPDBKBT *) Nomor : ...................................................Tgl. : ...........................................
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :
d. ..................................................................
JUMLAH YANG DISETOR ( Dengan Angka) Dengan Huruf :
Rp. :
Berdasarkan Perhitungan C.4 & pilihan di D
.............. Tgl. ................
*) Coret yang tidak perlu
Wajib Pajak / Penyetor PPAT / Notaris / BPN Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten BulelengBadan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Mengetahui : Diterima oleh : Telah divalidasi :
Tanah ( Bumi )
Bangunan
Uraian
Luas NJOP PBB / m2
Luas x NJOP PBB / m2Diisi luas dan atau
bangunan yang haknya
Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
terjadinya Perolehan hak /
PEMERINTAH DAERAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAKKABUPATEN BULELENG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 2BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(SSPD-BPHTB)
Untuk PPAT / NOTARIS
Sebagai Arsip
No. Dokumen : FM - PPL - 18 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Februari 2021
PERHATIAN : BACALAH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan / Desa :
5. RT / RW :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Kode Pos :
B. 1. NOP PBB :
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan / Desa :
4. RT / RW :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
Perhitungan NJOP PBB :
7. 9. 11.
8. 10. 12.
NJOP PBB : 13.
14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :
16. Nomor Sertifikat :
C. Perhitungan BPHTB (Hanya diisi Berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1. Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3. Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 4. Rp.
5. Pengenaan 75% / 75% / hibah / waris *) pengenaan x angka 4 5. Rp.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6. Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Perhitungan Wajib Pajak
b. STPDB / SKPDBKB / SKPDBKBT *) Nomor : ...................................................Tgl. : ...........................................
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :
d. ..................................................................
JUMLAH YANG DISETOR ( Dengan Angka) Dengan Huruf :
Rp. :
Berdasarkan Perhitungan C.4 & pilihan di D
.............. Tgl. ................
*) Coret yang tidak perlu
Wajib Pajak / Penyetor PPAT / Notaris / BPN Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten BulelengBadan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Mengetahui : Diterima oleh : Telah divalidasi :
Tanah ( Bumi )
Bangunan
Uraian
Luas NJOP PBB / m2
Luas x NJOP PBB / m2Diisi luas dan atau
bangunan yang haknya
Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
terjadinya Perolehan hak /
PEMERINTAH DAERAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAKKABUPATEN BULELENG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 3BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(SSPD-BPHTB)
Untuk Kepala Kantor
Bidang Pertanahan
No. Dokumen : FM - PPL - 20 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 08 Februari 2021
PERHATIAN : BACALAH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan / Desa :
5. RT / RW :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Kode Pos :
B. 1. NOP PBB :
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan / Desa :
4. RT / RW :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
Perhitungan NJOP PBB :
7. 9. 11.
8. 10. 12.
NJOP PBB : 13.
14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :
16. Nomor Sertifikat :
C. Perhitungan BPHTB (Hanya diisi Berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1. Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3. Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 4. Rp.
5. Pengenaan 75% / 75% / hibah / waris *) pengenaan x angka 4 5. Rp.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6. Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Perhitungan Wajib Pajak
b. STPDB / SKPDBKB / SKPDBKBT *) Nomor : ...................................................Tgl. : ...........................................
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :
d. ..................................................................
JUMLAH YANG DISETOR ( Dengan Angka) Dengan Huruf :
Rp. :
Berdasarkan Perhitungan C.4 & pilihan di D
.............. Tgl. ................
*) Coret yang tidak perlu
Wajib Pajak / Penyetor PPAT / Notaris / BPN Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten BulelengBadan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Mengetahui : Diterima oleh : Telah divalidasi :
Tanah ( Bumi )
Bangunan
Uraian
Luas NJOP PBB / m2
Luas x NJOP PBB / m2Diisi luas dan atau
bangunan yang haknya
Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
terjadinya Perolehan hak /
PEMERINTAH DAERAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAKKABUPATEN BULELENG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 4BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(SSPD-BPHTB)
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
No. Dokumen : FM - PPL - 18 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 08 Februari 2021
PERHATIAN : BACALAH DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan / Desa :
5. RT / RW :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Kode Pos :
B. 1. NOP PBB :
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan / Desa :
4. RT / RW :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
Perhitungan NJOP PBB :
7. 9. 11.
8. 10. 12.
NJOP PBB : 13.
14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :
16. Nomor Sertifikat :
C. Perhitungan BPHTB (Hanya diisi Berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1. Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3. Rp.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang 5% x angka 3 4. Rp.
5. Pengenaan 75% / 75% / hibah / waris *) pengenaan x angka 4 5. Rp.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6. Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Perhitungan Wajib Pajak
b. STPDB / SKPDBKB / SKPDBKBT *) Nomor : ...................................................Tgl. : ...........................................
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :
d. ..................................................................
JUMLAH YANG DISETOR ( Dengan Angka) Dengan Huruf :
Rp. :
Berdasarkan Perhitungan C.4 & pilihan di D
.............. Tgl. ................
*) Coret yang tidak perlu
Wajib Pajak / Penyetor PPAT / Notaris / BPN Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten BulelengBadan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
Mengetahui : Diterima oleh : Telah divalidasi :
Tanah ( Bumi )
Bangunan
Uraian
Luas NJOP PBB / m2
Luas x NJOP PBB / m2Diisi luas dan atau
bangunan yang haknya
Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
terjadinya Perolehan hak /
PEMERINTAH DAERAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAKKABUPATEN BULELENG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
Untuk Bendahara
Peneriman ditujukan ke verifikasi
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar 5BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(SSPD-BPHTB)
No. Dokumen : FM - PPL - 18 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 08 Februari 2021