Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
376
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau
desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan
tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari
Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan
Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
Dari uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan beberapa tugas
pembantuan yang diterima dari Pemerintah dan memberikan tugas pembantuan
kepada desa sebagai berikut:
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor: 0772/018-03.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
2) DIPA Nomor: 0772/018-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
3) DIPA Nomor: 0772/018-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura,
Direktoral Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian RI.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
377
c. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
a) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer: Pembinaan dan
pengembangan kelembagaan alsintan
b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian
serta Pengembangan Kawasan:
(1) Pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan PL-III SLPTT
padi dan kedelai)
(2) Penguatan modal usaha kelompok
(3) Pembinaan dan pengembangan komoditas tanaman pangan
(4) Pengembangan kawasan hortikultura
c) Penguatan Kelembagaan Perbenihan: Pengembangan
perbenihan
d) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)
e) Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian
2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a) Fasilitasi Magang Sekolah Lapang Hortikultura (SL GAP
Hortikultura)
b) Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance,
Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal,
Pulau Terluar dan Perbatasan:
(1) Administrasi kegiatan
(2) Pemutakhiran data
3) Program Pengembangan Agribisnis
Program Pengembangan Agribisnis dengan kegiatan Integrasi
Tanaman Ternak, Kompos, dan Biogas:
a) Pengawasan pupuk dan pestisida
b) Pembinaan dan pengembangan pupuk
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan
tanaman pangan dan hortikultura adalah:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
378
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
a) Bantuan uang muka dan bantuan kepemilikan untuk pengadaan
5 jenis alsintan
b) Pelaksanaan PL-III SLPTT padi 1 angkatan dan jagung 1
angkatan
c) Bantuan PMUK kepada kelompok tani untuk penyelenggaraan
SL/LL ke 684 kelompok tani:
(1) Padi non hibrida 620 Kelompok Tani
(2) Padi hibrida 10 Kelompok Tani
(3) Padi lahan kering 4 Kelompok Tani
(4) Kedelai 1 Kelompok Tani
d) Penyusunan petunjuk teknis, koordinasi dan pembinaan upaya
peningkatan produksi dan produktivitas padi
e) Pengembangan perbenihan jagung komposit 25 ha
f) Bantuan dana pengadaan benih:
a) Lokasi SLPTT: benih padi non hibrida 387.500 kg, benih padi
hibrida 7.500 kg, benih padi lahan kering 2.500 kg, benih
jagung hibrida 7.500 kg, benih kedelai 400 kg.
b) Lokasi non SLPTT: benih padi hibrida 7.500 kg, jagung hibrida
7.500 kg, benih kacang tanah 36.000 kg.
g) Bantuan sosial pengembangan kawasan salak pondoh 4 paket,
krisan 2 paket, buah naga 2 paket
h) Pembinaan pengembangan kawasan salak pondoh, krisan, dan
buah naga
i) Pendampingan penerapan GAP/SOP hortikultura salak pondoh,
krisan, dan buah naga
j) Pengadaan power threser 7 unit dan power reaper 1 unit
k) Bimbingan teknis penanganan pasca panen 2 hari
2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a) Penyusunan laporan fisik dan keuangan per bulan, per tri wulan,
dan laporan tahunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
379
b) Penyusunan data statistik tanaman pangan per bulan dan
laporan SAI per bulan
c) Magang sekolah lapang penerapan GAP/SOP oleh petani dan
kelompok tani salak pondoh, krisan, dan buah naga
3) Program Pengembangan Agribisnis
a) Kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 1.111 kelompok tani
b) Fasilitasi pembuatan pupuk organik 1 unit
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 0772/018-03.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.255.990.000,00, realisasi Rp
2.182.822.500,00 atau 96,76%.
2) DIPA Nomor: 0772/018-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00, realisasi Rp
294. 380.000,00 atau 98,134%.
3) DIPA Nomor: 0772/018-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00, realisasi Rp
269.612.500,00 atau 89,87%.
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan
dan hortikultura adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dibentuk berdasarkan
Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen,
penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan
hortikultura, memiliki fungsi:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
380
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha,
produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen,
sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman
pangan dan hortikultura;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman
pangan dan hortikultura;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan
penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan
prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I -
2 SMP - 2. II 4
3 SMA 13 3. III 21
4 Sarmud/D3 2 4. IV 1
5 Strata 1 8
6 Strata 2 3
Jumlah 26 Jumlah 26
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman
pangan dan hortikultura terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang
pejabat eselon III dan 4 pejabat eselon IV.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
381
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut:
Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Bidang Perikanan
a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor: 0240/032-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
2) DIPA Nomor: 0240/032-04.4/-/2010 tanggal 6 Oktober 2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan
c. Program dan Kegiatan
Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan:
1) Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan
dan masyarakat pesisir
2) Pengembangan wirausaha pemula perikanan budidaya
3) Identifikasi, seleksi dan verifikasi bagi calon penerima bantuan
4) Forum wirausaha gurami
5) Pengadaan paket wirausaha gurami
No. Jenis Jumlah Keterangan
1. Kantor 1 unit
2. UPTD BP3K 8 unit
3. UPTD Sub Terminal Agribisnis 1 unit
4. Gedung gudang obat 1 unit
5. Kendaraan roda 4 1 unit
6. Kendaraan roda 2 8 unit
7. Komputer/Laptop 17 unit
8. LCD 1 unit
9. GPS 2 unit
10. Soil Moisture Tester 8 unit
11. Altimeter 3 unit
12. Kamera 2 unit
13. Handycam 1 unit
14. Brankas 1 unit
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
382
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
perikanan adalah:
1) Sosialisasi program PNPM Mandiri Kelautan-Perikanan 50 orang
2) Pengembangan usaha ekonomi:
a) Pengadaan jasa konsultasi: fasilitasi pengembangan
kelembagaan kelompok masyarakat dan pemetaan swadaya
kesejahteraan masyarakat
b) Bantuan langsung masyarakat untuk 14 kelompok dan 1 orang
wirausaha dengan nilai Rp 474.600.000,00
3) Lokakarya program PNPM Mandiri Kelautan-Perikanan
4) Pendampingan oleh Tenaga pendamping
5) Terpilihnya kelompok penerima bantuan pengembangan wirausaha
pemula perikanan budidaya sebanyak 16 kelompok (88 paket) di 16
kecamatan
6) Forum usaha gurami diikuti 88 orang penerima bantuan wirausaha
yang berasal dari 16 kelompok di 16 kecamatan
7) Bantuan pengembangan wirausaha gurami sejumlah 88 paket,
masing-masing paket terdiri dari benih gurami 750 ekor, pelet 150 kg,
batako 1.320 buah, dan semen 12 sak.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 0240/032-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750.000.000,00, realisasi Rp
735.901.300,00 atau 98,52%.
2) DIPA Nomor: 0240/032-04.4/-/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 719.810.000,00, realisasi Rp
719.810.000,00 atau 100%.
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang perikanan adalah
Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
383
Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki
tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan
produksi perikanan, memiliki fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha
dan produksi perikanan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi
perikanan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perikanan.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara bidang perikanan adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.3. SDM Penyelenggara Bidang Perikanan
Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I -
2 SMP - 2. II 1
3 SMA 6 3. III 15
4 Sarmud/D3 1 4. IV 1
5 Strata 1 8
6 Strata 2 2
Jumlah 17 Jumlah 17
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pejabat struktural penyelenggara bidang perikanan terdiri dari 1 orang
pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan bidang perikanan
sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
384
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan
No. Jenis Jumlah Keterangan
1. Kantor 1 unit 295 m2
2. UPTD Pengembangan dan Pemasaran Ikan Sempu
1 unit 1,3 ha 0,8 ha untuk kolam
3. Balai Benih Ikan - Rewulu - Moyudan - Tanjungtirto, Berbah - Ngemplak
5 unit
1,3 ha(0,78 ha kolam) 0,8 ha(0,5 ha kolam) 1 ha (0,8 ha kolam) 1 ha (0,6 ha kolam)
4. Pos penyuluhan 2 unit Seyegan dan Moyudan
5. Kendaraan roda 4 2 unit
6. Kendaraan roda 2 33 unit
7. Komputer/Laptop 10 unit
8. LCD 1 unit
9. Kamera 2 unit
10. Handycam 1 unit
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3. Bidang Ketenagakerjaan
a. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 0241/026-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
dengan kegiatan Penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis
masyarakat
2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan
kegiatan:
a) Konsolidasi program perluasan kesempatan kerja
b) Fasilitasi pendukung pasar kerja melalui penguatan
kelembagaan, peningkatan informasi, penyelenggaraan bursa
kerja
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
385
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
ketenagakerjaan adalah:
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
dengan kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Terapan
Teknologi Tepat Guna (TTG) sebanyak 20 orang
2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
a) Padat karya produktif, berupa pembuatan kandang sapi di Desa
Tamanmartani Kalasan dan Desa Tridadi Kecamatan Sleman
b) Penempatan tenaga kerja AKAD ke Batam sebanyak 178 orang
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
DIPA Nomor: 0241/026-04.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 1.299.300.000,00, realisasi Rp
631.857.500,00 atau 48,63%
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan
adalah Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dibentuk
berdasarkan Perda Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Bupati Sleman
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Sosial. Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial memiliki tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan
pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan
kesempatan kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan pekerja,
serta pengembangan dan pengawasan, memiliki fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja,
penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan
industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan
pengawasan ketenagakerjaan;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
386
3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja,
produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan
kesempatan kerja;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian hubungan
industrial dan kesejahteraan pekerja;
5. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan
dan pengawasan ketenagakerjaan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Tenaga Kerja.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos
Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I -
2 SMP 1 2. II 2
3 SMA 12 3. III 28
4 Sarmud/D3 2 4. IV 1
5 Strata 1 16
6 Strata 2 -
Jumlah 31 Jumlah 31
Sumber:Dinas Nakersos
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan 1 orang pejabat
eselon II, 1 orang eselon III dan 2 orang eselon IV serta 9 orang pejabat
fungsional pengawas ketenagakerjaan.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
387
Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan di Dinas Nakersos
No. Jenis Jumlah Keterangan
1. Kantor 1 unit
2. Kendaraan roda 4 1 unit
3. Kendaraan roda 2 8 unit
4. Komputer/Laptop 15 unit
5. Kamera 2 unit
Sumber: Dinas Nakersos
4. Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan)
a. Dasar Hukum
DIPA Nomor: 0417/033-06.4/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
c. Program dan Kegiatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan Peningkatan pengelolaan
irigasi partisipatif Water Resources and Irrigation Sector Management
Program (WISMP).
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
pekerjaan umum adalah:
1) Penguatan Kelembagaan: workshop komisis irigasi penyusunan
program dan kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipasif (PIP) 1 tahun
2) Fasilitasi Sekretariat Unit Pengelolaan Proyek, Sekretariat
Koordinator LOAN
3) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan P3A: pelatihan OP
Partisipasif 30 orang
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
DIPA Nomor: 0417/033-06.4/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009
alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 realisasi Rp 75.530.000,00
atau 91,91%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
388
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum
(pengairan) adalah Bidang Irigasi, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan
Mineral dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan
Mineral. Bidang Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi dan
pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan irigasi, memiliki fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang irigasi
2) Perumusan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan,
pengembangan, dan pembinaan irigasi;
3) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi;
4) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan irigasi:
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Irigasi.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
pekerjaan umum adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) di Dinas SDAEM
Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I -
2 SMP - 2. II 5
3 SMA 5 3. III 7
4 Sarmud/D3 4 4. IV 4
5 Strata 1 3
6 Strata 2 4
Jumlah 16 Jumlah 16
Sumber: Dinas SDAEM
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan
umum terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III
dan 2 orang pejabat eselon IV.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
389
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang pekerjaan umum (pengairan) sebagai berikut:
Tabel 4.8. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Pengairan) di Dinas SDAEM
No. Jenis Jumlah Keterangan
1. Kantor 1 unit
2. Kendaraan roda 4 2 unit
3. Kendaraan roda 2 11 unit
4. Laptop 1 unit
5. LCD 1 unit
6. Kamera digital Canon 1 unit
7. Handycam 1 unit
8. Wireless 1unit
Sumber: Dinas SDAEM
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor: 0131/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
revisi DIPA Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember
2009, revisi DIPA Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 1 Oktober
2010
2) DIPA Nomor: 0342/999-08.1/-/2010 tanggal 14 Oktober 2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktorat
Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
c. Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan
kegiatan:
a) Semiloka DPRD, SKPD, dan pelatihan bagi aparat pemerintah
daerah
b) Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat
miskin di pedesaan untuk peningkatan usaha produktif,
pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan
kesehatan di kecamatan Prambanan dan Cangkringan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
390
c) Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan
(DOK) Pelatihan masyarakat di Kecamatan Prambanan dan
Cangkringan
d) Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan
(DOK) Perencanaan di Kecamatan Prambanan dan Cangkringan
e) BLM DOK RPJM Desa di Kecamatan Prambanan dan
Cangkringan
2) Program Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pembinaan
perkuatan kelembagaan sumber daya air Kabupaten Sleman
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
pemberdayaan masyarakat adalah :
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a) Pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pembinaan
BKAD, fasilitasi penyusunan AD/ART dan Forum Komunikasi
BKAD
b) Monitoring ke lokasi pasca PNPM-PPK dan lokasi PNPM Mandiri
Perdesaan, termasuk monitoring penanganan aset pasca
program, serta evaluasi kegiatan
c) Pengamanan dan penanganan aset dengan memfasilitasi
Penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2009
tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian
Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
d) Sosialiasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2009
tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian
Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
e) Fasilitasi keikutsertaan UPK dalam Pameran Gelar Teknologi
Tepat Guna Tingkat Nasional di Jogja Expo Center (JEC)
Yogyakarta
f) Semiloka DPRD, semiloka SKPD, dan Pelatihan Setrawan
Kabupaten Sleman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
391
g) Pemberian bantuan langsung masyarakat bagi masyarakat
miskin di pedesaan untuk peningkatan usaha produktif,
pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan
kesehatan di semua desa Kecamatan Prambanan sebesar Rp
1.000.000.000,00 dan semua desa di Kecamatan Cangkringan
sebesar Rp 800.000.000,00.
Peruntukkan dana untuk: 1) Bidang Ekonomi: Simpan Pinjam
Perempuan, 2) Bidang Kesehatan, meliputi Posyandu balita,
Posyandu lansia, dan Posyandu PMT lansia, 3) Bidang Sarana
Prasarana meliputi revitalisasi saluran irigasi, pembangunan
jembatan beton, pembangunan/perkerasan rabat beton,
pembangunan polindes, pembangunan talud jalan, pembangunan
gorong-gorong, dan 4) administrasi/operasional bagi Tim
Pengelola Kegiatan (TPK) dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)
2) Program Pemberdayaan Masyarakat
a) Pengadaan 1 Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat
(KTPM) dan 6 Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
Kabupaten
b) Pelatihan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)
40 orang anggota P3A
c) Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan
(PSETK) WISMP 2010 untuk 4 GP3A dan 12 P3A
d) Tenaga sekretariat Kabupaten Proyek Manajemen Unit (KPMU) 1
orang
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 0131/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
revisi DIPA Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember,
revisi DIPA Nomor: Nomor: 0803/010-05.5/-/2010 tanggal 1 Oktober
2010 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.108.1705.000,00
realisasi Rp 2.108.1705.000,00 atau 100%.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
392
2) DIPA Nomor: 0342/999-08.1/-/2010 tanggal 14 Oktober 2010,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 132.150.000,00, realisasi Rp
109.782.000,00 atau 83,07%
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan
masyarakat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bidang Perencanaan Perdesaan,
Bappeda.
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dibentuk dengan
berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan kebijakan, pengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan
masyarakat, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan, mempunyai
fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, mental
spiritual, dan sosial kemasyarakatan;
3) Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan
masyarakat;
4) Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
393
5) Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan
pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan
Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009
tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Bidang Perdesaan Bappeda
mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina
perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan
sumber daya alam perdesaan, mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perdesaan;
2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana,
prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan;
3) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan
sarana dan prasarana perdesaan;
4) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam perdesaan;
5) Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang,
sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam
perdesaan;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perdesaan.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
394
Tabel 4.9. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I -
2 SMP 1 2. II 6
3 SMA 6 3. III 10
4 Sarmud/D3 - 4. IV 1
5 Strata 1 10
6 Strata 2 -
Jumlah 17 Jumlah 17
Sumber: Sekretariat Daerah
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang
pemberdayaan masyarakat terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, dan 3
orang pejabat eselon IV.
Tabel 4.10. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bidang Perdesaan Bappeda)
Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I -
2 SMP - 2. II -
3 SMA 1 3. III 8
4 Sarmud/D3 1 4. IV 2
5 Strata 1 3
6 Strata 2 5
Jumlah 10 Jumlah 10
Sumber: Bappeda
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang
pemberdayaan masyarakat terdiri dari 1 orang pejabat eselon III dan 3
orang pejabat eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
Tabel 4.11. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
No. Jenis Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Kantor 1 unit
2. Kendaraan roda 4 1 unit
3. Kendaraan roda 2 4 unit
4. Komputer 2 unit
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
395
1 2 3 4
5. Laptop 4 unit
6. LCD 1 unit
7. Printer 7 unit
8. Kamera Digital 1 unit
9. Sound system portable 4 unit
Sumber: Sekretariat Daerah
Tabel 4.12. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bidang Perdesaan) di Bappeda
No. Jenis Jumlah Keterangan
1. Kantor 1 unit
2. Kendaraan roda 4 1 unit
3. Kendaraan roda 2 4 unit
4. Komputer 6 unit
5. Laptop 3 unit
6. Printer 4 unit
7. Mesin ketik 1 buah
8. Kamera Digital 1 unit
9. Brankas 1 buah
Sumber: Bappeda
6. Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan)
a. Dasar Hukum
1) DIPA Nomor: 0847/033-05.5/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009
2) DIPA Nomor: KU.0602/Satker PPIP/119/2010 tanggal 13 Desember 2010
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
c. Program dan Kegiatan
1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
2) Program Peningkatan Prasarana Sarana Perdesaan dengan
kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
pekerjaan umum (perumahan) adalah:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
396
1) Lingkungan: jalan 20.789 m, drainase 2.374 m, jembatan 149 m,
perumahan 1.073 unit, MCK 1.584 unit, air bersih 363 m, irigasi
1.523 m, saluran pembuangan limbah 35 m
2) Sosial: santunan sosial 368 orang, peningkatan SDM 876 orang,
beasiswa 86 orang, peningkatan kesehatan 443 orang
3) Ekonomi: perdagangan 616 orang, industri rumah tangga 51 orang,
jasa 25 orang, peningkatan SDM 51 orang
4) Pembangunan saluran irigasi tersier di Desa Bangunkerto
Kecamatan Turi sepanjang 530,25 m
5) Pengaspalan jalan (rehabilitasi) sepanjang 979 m dengan lebar 3 m
dan pembangunan jalan aspal baru (peningkatan) sepanjang 660 m
dengan lebar 3 m di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping
6) Pengaspalan jalan sepanjang 580 m dengan lebar 3,5 m dan
pembangunan saluran drainase sepanjang 250 m di Desa Sukoharjo,
Kecamatan Ngaglik
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1) DIPA Nomor: 0847/033-05.5/XIV/2010 tanggal 31 Desember 2009
dengan alokasi anggaran sebesar 5.640.000.000,00, realisasi Rp
5.640.000.000,00 atau 100%
2) DIPA Nomor: KU.0602/Satker PPIP/119/2010 tanggal 13 Desember
2010 dengan alokasi anggaran Rp 750.000.000,00, realisasi Rp
750.000.000,00 atau 100%.
f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum
(perumahan) adalah Bidang Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9
Tahun 2009 tentang dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun
2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaaan Umum
dan Perumahan. Bidang Permukiman mempunyai tugas
menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
397
pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar
permukiman, bangunan gedung, dan drainase, mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman;
2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, dan
pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan
gedung, dan drainase;
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan,
pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar
permukiman;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan
pemeliharaan bangunan gedung;
5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan,
pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Permukiman.
g. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang
pekerjaan umum (perumahan) adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13. SDM Penyelenggara Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum
Jumlah SDM (orang)
No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah
1 SD - 1. I -
2 SMP 1 2. II 6
3 SMA 10 3. III 16
4 Sarmud/D3 2 4. IV 2
5 Strata 1 6
6 Strata 2 5
Jumlah 24 Jumlah 24
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Pejabat struktural penyelenggara tugas pembantuan bidang pekerjaan
umum terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III
dan 3 orang pejabat eselon IV.
h. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan
bidang pekerjaan umum (perumahan) sebagai berikut:
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
398
Tabel 4.14. Sarana dan Prasarana Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum (Perumahan)
No. Jenis Jumlah Keterangan
1. Kantor 1 unit
2. Kendaraan roda 4 2 unit
3. Kendaraan roda 2 2 unit
4. Komputer 8 unit
5. Laptop 3 unit
6. Kamera Digital 3 unit
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang
Desa disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/propinsi
yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan urusan
pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan
kepada desa.
Dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada desa
sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengkaji beberapa urusan
pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa dan menyusun rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada
Desa. Seiring ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka
penyerahan urusan pemerintahan kepada desa perlu dikaji kembali.
Meskipun sebagian urusan kepada desa belum diserahkan, namun demikian
dalam berbagai penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diserahkan
kewenangannya kepada desa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
399
Dalam rangka mempersiapkan desa untuk melaksanakan sebagaian urusan
yang akan diserahkan, pada tahun 2010 upaya penguatan kelembagaan desa
telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Penetapan produk hukum:
a) Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun
2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
b) Keputusan Bupati Sleman Nomor 269/Kep. KDH/A/2010 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 130/Kep. KDH/
A/2010 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2010.
2. Pemilihan kepala desa 1 orang, dukuh 34 orang, dan pengisian kepala
bagian/urusan sebanyak 10 orang
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
a) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan
Keuangan Desa (86 bendahara desa)
b) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen
Pemerintah Desa (10 orang kepala bagian/kepala urusan)
4. Penguatan keuangan desa
Dalam rangka penguatan keuangan desa, telah diberikan Alokasi Dana Desa
(ADD), Dana Penyeimbang Desa (PBB dan BPHTB), Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi, Dana Gotong Royong, Dana Pemberdayaan Masyarakat dan
bantuan lainnya dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
Tabel 4.15. Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Rincian Jumlah
1 2 3
1. Alokasi Dana Desa Rp 6.844.516.200
2. Dana Penyeimbang Desa Rp 6.945.669.375
PBB Rp 4.176.780.975
BPHTB Rp 2.768.888.400
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 5.738.372.720
4. Bantuan keuangan kepada Desa Rp 18.726.347.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
400
1 2 3
5. Bantuan sosial kemasyarakatan Rp 31.308.449.062
Dana Gotong Royong Rp 3.500.000.000
Dana Pemberdayaan Masyarakat Rp 4.300.000.000
Bantuan lainnya : Rp 23.508.449.062
Bantuan kepada masyarakat
Bantuan kepada organisasi keagamaan
Bantuan kepada kelompok binaan
6. Bantuan aspal (3.377 drum) Rp 3.909.255.425
Realisasi penggunaan dana pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai
berikut:
1. Bantuan keuangan bagi hasil kepada desa:
Bantuan keuangan bagi hasil kepada desa yang meliputi Alokasi Dana
Desa, Dana Penyeimbang Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
diberikan kepada 86 desa. Bantuan tersebut digunakan untuk
pemberdayaan masyarakat, operasional pemerintah desa dan BPD,
intensifikasi PBB/retribusi daerah, dan tertib administrasi pertanahan.
2. Bantuan keuangan kepada Desa:
a) Penyampaian TPAPD kepada 86 desa (Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Kepala Bagian, Kepala Urusan, Dukuh, Staf Desa, dan
tambahan tunjangan bagi aparat desa minus)
b) Penyampaian tunjangan BPD kepada 86 desa (ketua, wakil ketua,
sekretaris, ketua pokja, anggota)
c) Penyampaian bantuan RTRW sebanyak 11.000 orang
d) Tunjangan operasional dukuh sebanyak 1.212 dukuh
e) Bantuan pemilihan 34 dukuh
f) Bantuan dana pilkades
g) Pemberian dana purna tugas bagi Sekdes, Kepala bagian dan
kepala dukuh
h) Penghargaan kepada kepala desa yang habis masa jabatan
(kepala desa Pakembinangun)
i) Hadiah lunas PBB
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
401
3. Bantuan sosial kemasyarakatan:
a) Dana Gotong Royong:
Penyaluran dana gotong royong didasarkan pada proposal yang
diajukan masyarakat dan hasil verifikasi tim kabupaten. Pada tahun
2010 dana gotong royong telah disalurkan untuk kegiatan:
1) Prasarana dasar permukiman 1.655 proposal
2) Tempat ibadah 208 proposal
3) Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 92 proposal
4) Irigasi 369 proposal
5) Pasar Desa 5 proposal
Dari total dana gotong royong sebesar 3.500.000.000,00 mampu
meraih swadaya masyarakat sebesar Rp 36.159.123.567,00.
b) Dana Pemberdayaan Masyarakat:
Penyaluran dana pemberdayaan masyarakat didasarkan pada
proposal yang diajukan masyarakat dan hasil verifikasi tim kabupaten.
Pada tahun 2010 dana pemberdayaan masyarakat sebesar Rp
4.300.000.000,00 telah disalurkan kepada 810 kelompok usaha
ekonomi masyarakat, terdiri dari 490 kelompok usaha simpan pinjam,
152 kelompok usaha peternakan, 78 kelompok usaha perikanan, 30
kelompok usaha pertanian (TPH), 44 kelompok usaha industri, dan 7
kelompok usaha pengelolaan lingkungan.
c) Bantuan kepada masyarakat
Bantuan diberikan kepada 179 kelompok pemuda, 130 kelompok
olah raga, 346 kelompok agama, dan 825 kelompok lainnya
(wanita, karang taruna, lansia, dan lain lain)
d) Bantuan kepada organisasi keagamaan
Bantuan diberikan kepada pemuka agama (ro’is, prodiakon, bhiksu,
dan pendeta hindu)
e) Bantuan kepada kelompok binaan
Bantuan diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu,
penyandang cacat, dan biaya pengobatan keluarga tidak mampu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2010
402
4. Bantuan aspal:
Pada tahun 2010 dialokasikan pengadaan aspal sebanyak 3.377 drum
senilai Rp 3.909.255.425,00. Penyaluran bantuan aspal didasarkan
pada proposal yang diajukan masyarakat dan hasil verifikasi tim
kabupaten. Sampai dengan akhir tahun 2010 telah didistribusikan
sebanyak 1.790 drum untuk menstimulasi program perkerasan jalan
yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat yang mencapai
panjang 125.148 meter di 17 kecamatan. Program bantuan aspal dapat
meraih swadaya masyarakat sebesar Rp 6.076.583.783,00. Sisa aspal
yang belum didistribusikan sebanyak 1.587 drum, digunakan untuk
melanjutkan pemberian bantuan dan akan disalurkan pada tahun
berikutnya berdasarkan proposal yang masuk dan kesesuaian hasil
verifikasi.
5. Aset
Telah dilakukan upaya-upaya penertiban administrasi dan pemanfaatan
asset desa antara lain meliputi pensertifikatan tanah kas desa,
pengendalian perizinan pemanfaatan tanah kas desa, monitoring dan
evaluasi peraturan desa. Sampai dengan tahun 2010 telah dilaksanakan:
a. Inventarisasi peta persil tanah kas desa yang bersertifikat sejumlah
1.225 bidang (102%) dari rencana 1.200 bidang
b. Pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 185 bidang (154%) dari
rencana 120 bidang
c. Pengawasan dan penyelesaian masalah tanah kas desa di 56 lokasi
(112%) dari rencana 50 lokasi
d. Penyelesaian sewa tanah kas desa sebanyak 44 bidang dan
penyelesaian LHP sebanyak 44 LHP
Secara bertahap proses ini terus dilakukan untuk meningkatkan ketertiban
dan kepastian hukum status tanah kas desa.