50
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN HAK INGKAR NOTARIS
2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris
2.1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri
Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri.Istilah Notaris
berasal darikata Latin, yaitu “Notarius”, yang artinya adalah orang yang membuat
catatan.49
Ada jugaorang yang mengatakan bahwa istilah “Notarius” itu berasal
dari kata “Nota Literaria”,yang artinya adalah tanda (letter mark atau karakter)
yang menyatakan sesuatu perkataan.50
Setelah lebih dari seabad berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN),
yang mulaidiberlakukan di Indonesia (pada waktu itu Negara Kesatuan Republik
Indonesia masih dibawah koloni Belanda) pada tanggal 1 Juli 1860, Reglement op
Het Notaris Ambt inIndonesia sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad No.3
(sekarang dikenal dengan sebutanLembaran Negara) dan berlakunya produk
hukum tersebut merupakan salinan atau kopi dariNotariswet yang berlaku di
Kerajaan Belanda sebagai negara asalnya, yaitu pada tanggal 9Juli 1842
(Ned.Stb.Nomor 20).
Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1945, danberlangsung hingga kini, terutama setelah munculnya semangat
reformasi yang ditandaidengan adanya tuntutan perubahan dalam seluruh aspek
49R. Soesanto, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara),
Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34 50R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV
Rajwali, Jakarta, hlm.13
50
51
kehidupan, yang salah satu persoalanpenting adalah tuntutan reformasi di bidang
penegakan hukum/supremasi hukum. Agendareformasi yang berkaitan dengan
penegakan hukum/ supremasi hukum ini tidak hanyaterbatas pada upaya
penerapan sanksi hukum, akan tetapi juga penataan kembali berbagaiproduk
undang-undang yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan
semangatreformasi, agar diubah atau diganti dengan produk perundang-undangan
yang sesuai dengansemangat reformasi.
Salah satu produk penting dari peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkandalam era reformasi adalahUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notarisjo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disingkat UUJN).Pembentukan UUJN ini disebabkan karena
Peraturan Jabatan Notaris 1860 Nomor 3 tentangReglement op Het Notaris Ambt
in Indonesia yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidaksesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang ini.
Setelah berlakunya UUJN, maka segala peraturan yang mengatur tentang
JabatanNotaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang terdiri dari:
1. Reglemen op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl.1860.3) sebagaimana telah
dirubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 700);
52
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379), dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji
JabatanNotaris.
Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan
timbul karenaadanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu
perbuatan hukum, yangmenghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada
sengketa atau permasalahan, agar dapatdijadikan bukti yang paling kuat
dipengadilan.Untuk alasan itulah, anggota masyarakatmembutuhkan Notaris
untuk membuat akta otentik.51
Pegawai Negeri menurut Undang-Undang tentang Pokok-pokok
Kepegawaian adalahmereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas Negaralainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu
peraturan perundang-undangan dan diberi gajimenurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan Hoge Raad (H.R.) dalamArrest Tanggal 30
Januari 1911 mengatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang
diangkatoleh penguasa untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka
yang bekerja padabadan publik, misalnya Negara, propinsi atau kotapradja, yang
mewakilan badan itu didalammenjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan
51Liliana Tedjosaputro, 1995, Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum
Pidana,Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm.84
53
yang ada pada badan itu.Jadi, Notaris adalah Pejabat Umum tapi bukan Pegawai
Negeri; Notaris tidak digajioleh Negara; Notaris mendapatkan bayaran/honor atau
hasil dari anggota masyarakat yangmembutuhkan jasanya; Notaris dijadikan
Pejabat Umum adalah untuk memenuhi ketentuanundang-undang dan
berhubungan dengan definisi akta otentik, sebagaimana disebutkandalam Pasal
1868 KUHPer.
2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris
Notaris52
adalah Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh
Pemerintah melalui Menteri, diberi tugas dan wewenang untuk membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse,53
salinan dan kutipan akta,
semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Selain itu, menurut isi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga
berwenang mengesahkan tanda-tangan dan memastikan tanggal surat dibawah
tangan dengan mendaftardalam buku khusus; membukukan surat-surat dibawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; memuat kopi dari asli surat-surat
dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
52Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432), Pasal 15 53Grosse adalah salinan akta pengakuan utang yang dibagian kepala aktanya berbunyi
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai
kekuatan eksekutorial
54
digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan
fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukumsehubungan
dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
membuat akta risalah lelang. Demikian juga, bila ada perintah undang-undang
atau peraturan perundang-undangan lain yang menentukan mengenai kewenangan
Notaris, maka Notaris juga berwenang untuk itu, misalnya ada ketentuan
peraturan dari Menteri Koperasi, yang membolehkan Notaris untuk membuat akta
Koperasi; atau peraturan dari Badan PengawasPasar Modal yang membolehkan
Notaris yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan diterima oleh Badan
Pengawas Pasar Modal menjadi Penunjang Pasar Modal, sehingga Notaris
tersebut dapat membuat akta-akta otentik bagi perusahaan yang sudah go public
seperti pembuatan Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan suatu Perseroan Terbatas Terbuka / Tbk. di lingkungan Pasar
Modal.
2.1.3. Kewajiban Notaris
Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai
kewajibanyang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatakan:
bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta
menjaga kepentingan pihak yangterkait dalam perbuatan hukum; membuat akta
dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol
Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai denganketentuan dalam undang-
undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu
55
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain; menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak
dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun
pembuatannnya pada sampul setiap buku;membuat daftar dari akta protes
terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta
yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap
bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaandengan wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ke-
notariat-an dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap
bulanberikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat
pada setiap akhir bulan; mempunya cap/stempel yang memuat lambing Negara
Republik Indonesia dan padaruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,
dan tempat kedudukan yangbersangkutan; membacakan akta dihadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikitoleh 2 (dua) orang saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi danNotaris. Namun untuk
menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah
berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
Perlu diketahui bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana
disebutkan dimuka adalah ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Untuk
pembacaan akta Notaris sebagaimana disebutkan di muka dapat dikesmpingkan
atau tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta itu tidak
56
dibacakan, karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahi, dan
memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam
penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap,
saksi danNotaris. Namun untuk akta Wasiat, maka akta tetap harus dibacakan dan
ketentuan sebagaiman disebutkan di muka ini adalah tidak berlaku.
2.1.4. Akta Notaris/Akta Autentik
2.1.4.1. Pengertian Akta Autentik
Menurut Veegens Oppenheim Polak, akta adalah suatu tulisan dibuat
untuk dipergunakan sebagai bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh
berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat
bukti.54
Akta itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan
akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah surat yang dibuat
oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk
membikin surat itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.55
Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua
akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk
maupun kekuatan pembuktiannya.
Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan
54Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 2007, Serba-Serbi Praktek Notariat,
Alumni, Bandung, hlm. 12 55Supomo, 2006, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta,
hlm. 38
57
pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta
dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta
autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang
diunjuk oleh undang-undang
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus
menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang
3. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.
Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang
dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka
laporan itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris.Seorang juru sita
Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka
Berita Acara Pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru
sita.Akta ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh pegawai umum tentang
perbuatan resmi yang dilakukan.56
Apabila dua orang datang kepada Notaris atau PPAT menerangkan bahwa
mereka telah mengadakan suatu perjanjian misalnya perjanjian jual beli, sewa
menyewa gedung dan meminta Notaris untuk membuatkan akta itu adalah akta
yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT.Notaris di sini hanya mendengarkan
dari para pihak yang menghadap dan menerangkan dalam suatu akta.
Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang dimaksud pada Pasal
1868 KUH Perdata yaitu seorang Notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada
56Sutarno, 2008, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm.
101
58
Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan dalam perkembangannya seorang
Camat karena jabatannya diunjuk sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dengan demikian suatu akta Notaris, surat keputusan hakim, berita acara
yang dibuat oleh juru sita pengadilan, surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai
Catatan Sipil/KUA dan akta jual beli tanah yang dibuat PPAT adalah akta-akta
autentik.
Akta-akta lainnya yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah
tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta di bawah tangan
adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan
Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-
mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.
Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri
disebut akta di bawah tangan.Jadi akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa
saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat
membuatnya di mana saja diperbolehkan.
Yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan
para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan:
barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan,
diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tanda
tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna
seperti akta autentik bagi para pihak yang membuatnya. Sebaliknya jika tanda
tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka
pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat
59
bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak
yang memungkiri. Selama tanda tangan terhadap akta di bawah tangan masih
dipersengketakan kebenarannya, maka tidak mempunyai banyak manfaat yang
diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta di bawah tangan.
Kalau dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun
dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan
merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan
sebagai bukti sempurna seperti akta autentik. Perbedaan antara akta autentik dan
akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:57
1. Akta Autentik
a. Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah
yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya
b. Dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil,
Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya
c. Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu
dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki
keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut
d. Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik
membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan
para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak,
tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin
keterangan yang diuraikan dalam akta
57 Ibid, hlm. 103-105
60
e. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta
autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara
para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari
akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak
diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian
sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut
f. Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim,
kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak
pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.
2. Akta di bawah tangan
a. Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta
di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya
b. Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di
bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi
setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah
tangan
c. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti
akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh
yang menandatangani
d. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika
tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu
e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti
akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya,
maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari
61
bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di
bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar
ditandatangani oleh pihak yang membantah.
Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya
maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari
tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti
misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di
bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang
membantah.
3. Legalisasi dan Waarmerking
Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal
kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat
pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang
dibuat di bawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi.
Secara harfiah legalisasi artinya menyatakan kebenaran ialah
pernyataan benar dengan jalan memberi pengesahan oleh pejabat yang
berwenang atas akta di bawah tangan meliputi tanda tangan, tanggal dan
tempat dibuatnya akta dan isi akta.Dengan adanya legalisasi maka para pihak
yang membuat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari
lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta
di bawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak
membubuhkan tanda tangan.
Berdasarkan ordonansi staatsblad 1916 No. 43 dan 46 pejabat yang
diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi yaitu Notaris, Ketua
62
Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota.Dengan adanya
legalisasi oleh Notaris atas akta di bawah tangan seperti tersebut di atas maka
kekuatan hukum akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi secara yuridis
tidak mengubah status alat bukti dari akta di bawah tangan menjadi akta
autentik.Akta di bawah tangan tetap bukan alat bukti sempurna.Tetapi sebagai
alat bukti akta di bawah tangan yang dilegalisasi berkekuatan hukum seperti
akta autentik.
Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah
status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, namun dengan adanya
legalisasi para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tidak dapat
lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu
karena Notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para
pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang
dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik
baik pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.
Selain legalisasi terhadap akta di bawah tangan ada yang disebut
waarmerking. Secara harfiah waarmerking dapat diartikan pengesahan ialah
pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk
oleh undang-undang atau peraturan lain. Secara yuridis sebenarnya dalam
waarmerking Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat
oleh para pihak di dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai urutan yang
ada.Jadi waarmerking itu tidak menyatakan kebenaran atas tanda tangan,
tanggal dan tempat dibuatnya akta dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam
legalisasi.
63
Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3
disebutkan notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya
sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Menurut ketentuan di atas maka notaris berwenang untuk membuat akta
autentik apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain
untuk itu. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris, antara lain : Akta Jual
Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan
Terbatas (PT) dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh
seorang notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang
hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah yang
hanya wenang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan notaris juga
tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.
Notariat adalah lembaga yang sudah lama hidup dan berkembang di
Indonesia, yang bagi kita perkataan “Notariat (Notaris)” sudah sering kita dengar
atau kita baca. Menurut De Groot, Notaris adalah: “seorang ahli tulis yang pandai
membuat suatu tulisan berdasarkan undang-undang, kalau timbul
ketidakmampuan terhadap undang-undang ia bertanggung jawab terhadap semua
kerugian, yang dengan itu dapat diderita oleh seseorang”.58
58Muhammad Adam, 2006, Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial, Sinar Baru, Bandung,
hlm. 17
64
Tugas utama seorang Notaris adalah untuk dan atas permintaan orang-
orang yang berkepentingan, membuat tulisan-tulisan dengan fungsi memiliki
bukti-bukti yang bersifat hukum. Menurut Asser-Anema, tulisan (geschrift),
adalah pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk
menggambarkan suatu pikiran.59
Tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang Notaris di dalam menjalankan
jabatannya adalah merupakan suatu akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta
adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang
menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan
sengaja untuk pembuktian.60
Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitatis causa), yang berarti
bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan
hukum, haruslah dibuat suatu akta.Berdasarkan hal tersebut, maka akta
merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh
dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai
syarat formil ialah: Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan,
Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan
Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya disyaratkan
adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang disyaratkan dengan akta autentik
antara lain ialah: Pasal 1171 KUH Perdata tentang pemberian hipotik, Pasal 1682
KUH Perdata tentang Schenking dan Pasal 1945 KUH Perdata tentang melakukan
sumpah oleh orang lain.
59Asser-Anema dalam Tan Thong Kie, 2007, Serba-Serbi Praktek Notariat, Alumni,
Bandung, hlm. 9 60Sudikno Mertokusumo, 2008, Hukum Acara Perdata, Edisi Ketiga, Cet. Pertama,
Liberty, Yogyakarta, hlm. 116
65
Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat
bukti (probationis causa).Dari definisi yang telah diketengahkan di muka telah
jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di
kemudian hari.Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak
membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat
bukti di kemudian hari.
Sebagai akta autentik, maka akta notaris merupakan bukti wajib sempurna
yang diterangkan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan
dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal
1868 KUH Perdata, 286 Rbg) yang menentukan sebagai berikut:
Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat
yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara
para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari
padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang
tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang
terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya
dengan pokok dari pada akta.
Sedangkan terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai
kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim
untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, maka akta autentik ini
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:61
1. Kekuatan pembuktian formal;
Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan
menyatakan apa yang tertulis dalam akta.
61Komar Andasasmita, 2010, Notaris dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 35
66
2. Kekuatan pembuktian materiil;
Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul menyatakan peristiwa atau
kejadian yang disebutkan dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga;
Yaitu bahwa para pihak pada tanggal tersebut dalam akta telah menghadap
notaris dan melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam akta.
Dari ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan notaris
merupakan jabatan kepercayaan (vertrouwen ambts), sebab berdasarkan atas
keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang
berwenang itulah, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang
dianggap sempurna.
Dan agar suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris dapat
memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti
yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-
syarat tertentu yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut misalnya yang
tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal: 22, 24, 25
dan 28 PJN. Bila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar
dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah akta autentik.Apabila
sesuatu yang ditulis dalam akta tetapi tidak dilakukan, misalnya pembacaan akta
atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, maka notaris berbohong dan
demi hukum telah membuat akta palsu (valse akte) dengan hukuman sebagaimana
tertulis dalam Undang-undang.62
62Tan Thong Kie, Op. Cit, hlm. 33
67
Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, baca juga Pasal 1870 dan 1871
KUH Perdata) maka akta autentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka
yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang
termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai
penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada
hubungannya langsung dengan pokok akta. Kalau yang dituturkan dalam akta
tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut Pasal 1871
KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis.
Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUH Perdata apabila akta autentik yang
bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.
Ada dua ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat
pelanggaran dalam pembuatan akta, yaitu:
1. Terhadap Notaris yang bersangkutan,
a. Sanksi Pidana (Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)
b. Sanksi Perdata, yang dapat berupa denda, membayar kerugian dan bunga,
pemberhentian untuk sementara/diskors, pemberhentian dengan hormat,
atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
2. Terhadap akta notaris itu sendiri
a. Pengesampingan akta sebagai bukti, yaitu bahwa akta tersebut tidak
mengikat bagi hakim dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan
b. Pembatalan akta berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan
hukum yang tetap.
68
Dengan adanya pengesampingan akta autentik sebagai alat bukti dan
bahkan pembatalan akta autentik, khususnya akta notaris, maka muncullah
berbagai macam pendapat baik dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum.
Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa
pada prinsipnya pengadilan dapat saja membatalkan akta notaris. Pendapat ini
didukung oleh Yeremias Lemek (Pengacara Yogyakarta). Mudofir Hadi, seorang
notaris senior, juga mengemukakan pendapat yang sama. Beliau mengatakan,
bahwa hakim dapat membatalkan akta notaris, baik isi akta maupun sekaligus
batalnya akta, atau isi akta batal tetapi aktanya tidak.63
Notaris lainnya, A. Soemitro Suryonegoro juga tidak keberatan akta yang
dibuat dihadapannya dibatalkan, dengan alasan bahwa notaris dalam membuat
akta bentuk tersebut hanya berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan sejauh
yang dimintakan untuk ditulis dalam akta. Jika memang akta itu mengandung
cacat hukum atau tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat sah perjanjian,
dapat saja dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.
2.1.4.2. Akta Notaris sebagai Akta Autentik
Pitlo mengartikan akta sebagai “surat yang ditandatangani, diperbuat
untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan
siapa surat itu dibuat”.64
Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat
yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari
suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
63Harian Bernas, September 2011: bagian keenam 64Pitlo, 2006, Pembuktian dan Daluwarsa, Internusa, Jakarta, hlm. 52
69
pembuatan”.65
Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya
Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte diberikan pengertian sebagai
berikut:66
1. Dalam arti terluas, akta adalah perbuatan, perbuatan hukum (Recht
handelling);
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum;
tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara: surat
autentik (autentieke) dan di bawah tangan (onderhandse), surat lain biasa dan
sebagainya.
Dengan demikian, pengertian akta tidak semata-mata sebagai surat yang
diperbuat sebagai alat bukti, namun ada juga yang menyatakan bahwa perkataan
akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan.
Menurut Pasal 108 KUHPerdata terkait dengan keberadaan akta
menyebutkan “Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau
telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan
barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya baik dengan
cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau
dengan ijin tertulis dari suaminya.” R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal
108 KUHPerdata tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan
“perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “acte” yang artinya
adalah perbuatan.67
.
65Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, hlm. 106 66N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St.
Batoeah, 2006, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Bandung, hlm. 25 67R. Subekti, 2006, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 29
70
Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta notaris
juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris bersangkutan, dengan
syarat-syarat sebagai berikut:
1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang
pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan
disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta
verbal atau akta pejabat (ambtelijke akten). Salah satu contoh akta pejabat
adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang
saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan
tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang
apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap
pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta partij”.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri
dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari
kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik,
artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan
menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang atau tidak.
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus
dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris
yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.
71
Oleh karena itu, otensitas dari suatu akta notaris bersumber dari Pasal 1
ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sebagai akta autentik, akta notaris merupakan
akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sehingga akta yang di buat oleh Notaris
mempunyai sifat autentik.
Mengenai jenis aktanotaris berdasarkan pihak yang membuatnya dapat
dibedakan atas 2 (dua) jenis. Kedua jenis akta notaris yang dimaksudkan, yaitu:
1. Akta para pihak (partij akte)
Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan
(berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya
pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya
pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta;
Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak
yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang
menerima hak dari mereka itu.Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap
berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak
ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah:
a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
b. Berisi keterangan pihak pihak.
2. Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relaas Akte)
Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang,
sehingga akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak
pejabat yang membuatnya.Akta ini dianggap mempunyai kekuatan
72
pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi Ambtelijke
Akte atau Relaas Akte merupakan:
a. Inisiatif ada pada pejabat;
b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.
Dengan demikian, mengenai otensitasnya suatu akta notaris pada dasarnya
karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud
dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Sebaliknya, menurut Habib Adjie bahwa
kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris membuat akta secara umum dapat
dipandang sah sepanjang dalam kriteria, antara lain:68
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-
Undang;
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta
autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang
bersangkutan;
3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai
dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus
menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum
dalam akta.
Autentik atau tidaknya suatu akta juga tidak cukup apabila akta itu dibuat
oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus
menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu
akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya
kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak
dianggap sebagai akta autentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah
68Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, hlm. 56
73
tangan.Dengan demikian, suatu akta autentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga)
macam kekuatan pembuktian, yaitu:69
1. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para
pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta
tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para
pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah
terjadi.
3. Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai
pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada
tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah
menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam
akta tersebut.
2.1.4.3. Keabsahan Akta Notaris sebagai Akta Autentik
Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta
autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN,70
hal ini
sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu:71
1. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang(bentuknya baku)
2. dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur
esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:72
1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk
itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.
69Subekti, 2006, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, hlm. 68 70Pasal 1 angka 7 UUJN. 71Philipus M. Hadjon, “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik”, Surabaya Post,
31 Januari 2011,hlm 3. 72Irawan Soerodjo, 2012, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola,
Surabaya, hlm.148.
74
Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga
merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai
berikut:
1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan), seorang
Pejabat Umum.Pasal 38 UU perubahan atas UUJN yang mengatur mengenai
sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1
angka 7 UU Perubahan atas UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta
autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang
ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UU
perubahan atas UUJN disebutan bahwa Notaris wajib membuat naskah akta
dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
Setelah lahirnya UU perubahan atas UUJN keberadaan akta notaris mendapat
pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini
ditentukan dalam Pasal 38 UU perubahan atas UUJN.
3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta tersebut. Pasal 15 UU perubahan atas UUJN
telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu
batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar
wewenang tersebut.
2.1.5. Majelis Pengawas
Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan
masyarakat, selain kesadaran dari Notaris sendiri untuk menjalankan jabatan
75
dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan
Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik untuk tujuan preventif atau represif.
Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam
menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku,
agar tidak menyalahgunakan kekuasan yang diberikan oleh undang-undang
kepada Notaris, membuat suatu akta otentik yang isinya dapat menimbulkan
ketidak pastian hukum.
Adapun fungsi pengawasan yang diperlukan Notaris sebagai Pejabat
Umum adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Preventif.
Dilakukan oleh Negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang
dilimpahkan pada instansi pemerintah.
2. Fungsi Represif.
Dilakukan oleh organisasi profesi Notaris yang mengacu pada Peraturan
Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta kode etik Notaris.
Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan
yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain
itu, Kode EtikNotaris/Profesi juga berperan penting, karena beberapa alasan
sebagaiman disebutkan dibawah ini:73
1. Kode Etik profesi dapat menjadi sarana kontrol sosial. Kode Etik profesi
memberikan semacamm kriteria bagi anggota kelompok profesi dan
membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip
73Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm.56
76
profesional yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat
telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok
melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.
2. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan
olehpemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya.
Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keingingan para anggota
profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang
berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika
menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan
bersama.
3. Kode Etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang
lebihtinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah
dianggap benar dan berdasrkan metode prosedur yang benar pula. Jadi, Kode
Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara
internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang
bukan anggota kelompok.
Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris, maka Robert D.
Khorn berpendapat mengenai pentingnya Kode Etik profesi untuk melindungi
anggotakelompoknya. Robert D. Khorn menyatakan: bahwa ada 5 (lima) tahap
perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan profesi,
yaitu:74
74Robert D. Khorn, 1992, The Significance of The Professional Ideal, The Annals,
Philadelphia, hlm.101
77
1. Tahap pertama: Kode Etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-
anggotanya dalam rangka menghadapai persaingan yang tidak jujur dan untuk
mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat;
2. Tahap ke-dua: hubungan antara anggota adalah sesuatu yang dianggap
penting, santun dan harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu
dengan yang lainnya dalam profesi yang sama;
3. Tahap ke-tiga: dengan Kode Etik organisasi, maka semua anggota berada
dalam ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan
pihak luar atau untuk melindungi Notaris terhadap pemberlakuan hukum yang
dirasakan tidak adil;
4. Tahap ke-empat: agar praktik pengembangan profesi sesuai dengan cita-cita
para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai;
5. Tahap ke-lima: adalah tahap orang orang yang memandang penting adanya
hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan
olehmasyarakat umum.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pembinaan
dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah
kerja Notaris tersebut. Setelah berlakunya UUJN pembinaan dan pengawasan
Notaris secara yuridisdilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkum dan HAM). Namun dalam pelaksanaan atau pengawasan tersebut,
Menteri membentuk Majelis Pengawas (MP).
Untuk menindaklanjuti Pasal 81 UUJN, Menkum dan Ham telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.P.R.08.10 Tahun 2004 tentang
78
Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi,
Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan MajelisPengawas Notaris sebagai landasan
hukum pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, Majelis
Pengawas Notaris telah memperoleh landasan hukum yang kuat sebagaimana isi
dari ketentuan Pasal 81 UUJN.
Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang
dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara dan Majelis Pengawas Wilayah
(MPW), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi serta Majelis
Pengawas Daerah (MPD), yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten
Kota.Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur
pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli
atau akademisi 3 (tiga) orang.
Dengan demikian, Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi
Organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas untuk melakukan
pengawasan terhadap Notaris, suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan
pengawasan terhadap Notaris atau merupakan kepanjangan tangan dari Menkum
dan HAM. Oleh karena itu, kekhawatiran tentang objektivitas anggota Majelis
Pengawas yang berasal dari Organisasi Notaris justru akan menghasilkan
Keputusan Majelis yang lebih komprehensif dan realistis, karena 3 (tiga) orang
Notaris yang ada dalam Majelis Pengawas itu cukup memahami budaya profesi
dilingkungan Notaris. Selain itu, penunujukan mereka oleh Organisasi Notaris
dalam Majelis Pengawas itu juga diseleksi dengan ketat, sehingga hanya Notaris
yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap
79
independen dan dedikasi pada organisasi yang tinggi, baru memenuhi persyaratan
diangkat/ditunjuk sebagai anggota Majelis Pengawas.
Ketentuan Pasal 67 UUJN sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur
mengenai Majelis Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan jabatan
Notaris, yang terdiridari:
1. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, yang berwenang
memanggil Notaris untuk di-sidang dan memberikan sanksi kepada Notaris
yang melanggar pada tingkat banding. Selanjutnya MPP wajib menyampaikan
laporan kepada Menteri terkait dengankeputusan yang dibuat dan diteruskan
kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris;
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
Tugas dan wewenang MPW terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota
propinsi.Adapun tugas utama MPW adalah memeriksa dan mengambil
keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari MPW bersifat
final tetapi untuk skorsing dan pemecatan dapat diajukan banding.
3. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
MPD mempunyai tugas pengawasan di tingkat Kabupaten atau Kota,
sebagaimana wewenang dan kewajiban MPP dan MPW.MPD berwenang pula
menyelenggarakan sidangdan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga
melanggar Kode Etik Notaris dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan
kepada MPW.
Pasal 66 UUJN mengatur pula kewenangan khusus dari MPD yang
menyatakan, bahwa untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat
80
yang diletakkan pada minuta akta, atau protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris dan memanggil Notaris untukhadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notarisyang berada dalam
penyimpanan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harusmendapat
persetujuan dari MPD.
Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum
persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD Notaris terlebih dahulu mendengar
keterangan dari Notarisyang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat
Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8
huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan
dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan
pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu
mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.
Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai
tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-
INI/V/2006 tentang Pembinaan danPeningkatan Profesionalisme di Bidang
Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut denganNota Kesepahaman). Nota
Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedurpemanggilan
Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan
akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur: bahwa pemanggilan Notaris
harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan
81
Notaris tersebutharus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas.
Surat pemanggilan tersebutjuga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan,
status pemanggilan sebagai saksi atautersangka, waktu dan tempat serta
pelaksanaannya.
Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 mengatur antara lain:
1. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan
dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang
dibuat-nya dan/atau selaku pemegang protokol;
2. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu
dilakukan penyumpahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat
hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 116 ayat (1) KUHAP;
3. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik
dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;
4. Sedapat mungkin permeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat
alsan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat
dilakukan oleh penyidik pembantu;
5. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat
panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan
Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang.
6. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan
secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta
82
untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan
Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberikan
keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk
menyimpan rahasia jabatan;
7. Hak Ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan
dengan isi akta;
8. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang
dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan;
9. Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari
penyidik atua petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak
terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat
Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya akan disebut dengan SP3)
secepatnyasetelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti
dinyatakan selesai.
Minuta akta yang disimpan oleh Notaris adalah arsip Negara.Oleh karena
itu,Minuta akta itu ditafsirkan atau mempunyai berkedudukan sebagai arsip
Negara, sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh Notaris
tersebut.Wujudpenyitaan hendaknya tidak terbatas pada dibolehkannya penyidik
menyalin dan mengfotokopi Minuta akta, dan bukan menyita atau mengambil
secara fisik Minuta aktaNotaris yang bersangkutan.
83
2.2. Tinjauan Umum tentang Hak Ingkar Notaris
2.2.1. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta
Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan
mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk
menjalankan tugasdan kewenangannya sebgai Notaris sesuai dengan amanah.
Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama
bertanggung jawab kepada Tuhan YangMaha Esa karena sumpah yang diucapkan
berdasarkan agama masing-masing, dan yangkedua bertanggung jawab kepada
Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikankewenangan kepada
Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata
yaitu, dalam pembuatan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna dan kepada masyarakat karena masyarkat mempercayakan kepada
Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan
percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan
yang diberikan di hadapan Notaris.
Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya
untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban
yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan
kepastian hukum, hukum, antara lain:
1. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris
mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta:
”…bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan saya…”
84
2. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan
jabatannya, antara lain:
a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokal Notaris;
c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta;
d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang,
kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1)
huruf d UUJN menjelaskan: bahwa yang dimaksud dengan alasan menolak
memberikan pelayanan adalah alasan yang mengakibatkan Notaris
mengandung kecenderungan berpihak, seperti adanya hubungan darah atau
semenda dengan Notaris atau suami/isterinya, atau salah satu pihak tidak
mempunyai kemampuan bertindak atau hal lain yang dilarang oleh
Undang-Undang.
e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta
dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum;
f. Menjilid akta yang dibuatknya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak
85
dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih
dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;
h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut waktu
pembuatan akta setiap bulan;
i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen,
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5
(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap
akhir bulan;
k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,
dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi dan Notaris;
m. Menerima magang calon Notaris
3. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan
KutipanAkta menyatakan:
“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi
akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang
86
berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh
hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.
4. Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap
orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut,
menyatakan:
“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya
karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,
diancamdengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda
paling banyaksembilan ribu rupiah”.
Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib
dilakukanoleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas
pelanggaran tersebut akandikenakan sanksi terhadap Notaris.
Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat
(1) huruf eUUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan
isi akta, maka dalamKode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal
anggota kelompok juga mewajibkanNotaris harus bertindak jujur, tidak berpihak
dan menjalankan isi Undang-Undang dansumpah jabatan Notaris.
Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris,
antara lain:75
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
75Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2005
87
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab
berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan
kenotariat-an;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut
merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam
melaksanakan jabatannya;
8. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan
penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-
alasanyang sah.
Kode Etik tersebut di atas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima
olehseluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan: bahwa setiap pemegang
profesimemiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi
secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang
lain. Kedua kewajiban tersebutterwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:76
1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional
wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
2. Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang
lain.
76Franz Magnis Suseno, 1998, Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK,
Jakarta, hlm.148
88
Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan
resmiKode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris haru memiliki
perilaku profesionaldengan unsur-unsur sebagai berikut:77
1. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan
pengalaman yang tinggi;
2. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral
harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional
harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan
agama;
3. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
4. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan
diskriminatif;
5. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.
Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN.Dalam sumpah jabatan Notaris
ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu
merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh
dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut.
Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara
lain:
77E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum,
Kanisius, Yogyakarta, hlm. 159
89
1. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal
dengan rahasia bank;
2. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan
pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
3. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
4. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
5. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
6. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien;
Usmar Seno Adji mengatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia
jabatan harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Harus ada suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan
ataupun jabatannya dan harkat-martabat;
2. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;
3. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.
Purwoto Ganda Subrata mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya
diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat
profesi sebagai jabatankepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang
terpercaya maka diharapkan akta-aktanyamenjadi alat bukti yang kuat apabila
menjadi sengketa hukum di pengadilan. Dalam praktik seorang Notaris sering
diminta bersaksi untuk kasus-kasus sepertipemalsuan yang merupakan perbuatan
hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakanpemalsuan tersebut dibagi atas:
1. Pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta
Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
90
2. Pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam
aktaNotaris merupakan keterangan yang tidak benar.78
Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat
mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi
Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasian yang dimiliki oleh suatu
jabatan Notaris.Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa
mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh
Notaris.
Dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan.Hal ini
karenabelum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi
kepentingan umumyang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran
Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum,
Notariss dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai
definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam
setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi
tersendiri mengenai kepentingan umum.
Pitlo mengatakan sorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja
menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban
merahasiakan inimempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat.
Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan
78Alfi Afandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm.200
91
daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk
melindungi individu itu, melainhkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.79
2.2.2. Hak Ingkar Notaris
Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk
menjadisaksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses
perdata maupunproses pidana.Sebelum berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak
ingkar merupakan terjemahan dariverschonningsrecht, akan tetapi istilah tersebut
telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UUNo.14 Tahun 1970 yang menyatakan
sebagai berikut:
“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang
mengadiliperkaranya.Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang
diadili untukmengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap
seorang Hakim yang akanmengadili perkaranya”.
Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi,
tetapimerupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan
mengadilinya.80
Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari verschonningsrecht, yang
artinyaadalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi
dalam suatu perkaraperdata maupun pidana.Hak ini merupakan pengecualian dari
prinsip umum bahwa setiaporang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan
kesaksian itu.Pasal 1909 ayat (3) KUHPer menyatakan:
79G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris,Erlangga, Jakarta, hlm.124 80G.H.S.Lumban Tobing, 1992, Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan
Hubungannya Dengan KUHAP, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992, hlm.114
92
“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan
kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari
kewajibannya memberikankesaksian:
(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau
jabatannya menurutUU, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun
hanyalah semata-mata mengenai hal-halyang pengetahuannya
dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”
Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta
dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang
hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah
atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan
tersebut, maka dengan sendirinya lahirlahkewajiban bagi Notaris tersebut untuk
memberikan keterangan kesaksian. Sesuai denganyang ditentukan dalam
penjelasan Pasal 8 dari UU No.3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus
mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak
dariNotaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris
hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban
yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya
menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E.Jonkers81
berpendapat
bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk
81Terjemahan dari HANDBOEK v.h. Ned.Ind.STRAFRECHT, oleh Yayasan Badan
Penerbit GAMA, hlm.60
93
memenuhi kewajibanyang lebih tinggi. Wirjono Prodjodikoro82
pada pokoknya
berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan
untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang
diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersetbut
tidak lagi wederrechtelijk, tetapi menjadi perbuatanyang halal.Dalam
pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk
memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang
dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi
Notaris supaya mengemukakan alasanyang kuat sebagai dasar permintaan
dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.
Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang
dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang
diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang
diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta.
Dengan baradasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya
untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak
Ingkar.
Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan
Hak Ingkar,yaitu:83
1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
82Wirjono Prodjodikoro, 2007,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, hlm.70 83J.M. van Bemmelen,Strafvordering, Leerboek, v.h. Ned. Strafprocesrecht, hlm.167
94
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.
Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Anggota Kepolisian
NegaraRepublik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai penyidik untuk
memanggilseseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Kewenangan inidiberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menyatakan:
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, (penyidik
yang dimaksud disini adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai
negeri sipil) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang
untuk didengardan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13dan 14 (tugas pokok Polri dalam pasal ini dinyatakan untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang
proseshukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
3. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.:
01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:
“Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan,
pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang
95
bertanggungjawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga
dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku
saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam
pembuatan aktaNotaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-
Undang No.30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”.
Kewenangan Anggota Polri sebagai penyidik untuk melakukan
pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus, diatur dalam:
1. Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim
dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, memanggil Notaris
dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.
2. Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.:
01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:
“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh
persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang
mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan”.
Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh
kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah
diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan
dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.
96
Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang tidak hanya
merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib
untuk tidak bicara, sekalipundimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para
kliennya diberi izin untuk bicara, masihtetap dapat mempergunakan Hak
Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya
oleh para klien akan tetapi oleh Undang-Undang.
Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan Hak Ingkar dari para
Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris, untuk tidak bicara
mengenai isi akta-aktanya,dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta
maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, kecuali
dalam hal-hal ada terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal yang
untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat
dibebaskannya secara tegas dari sumpah rahasiajabatannya.