1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setelah masa reformasi banyak perubahan yang terjadi, salah satunya
adalah perubahan politik. Perubahan politik yang terjadi cukup mendasar, yaitu
perubahan dari sistem yang awalnya otoriter kemudian berubah menjadi sistem
demokrasi. Perubahan ini merupakan hasil dari tuntukan rakyat Indonesia yang
menginginkan kekuasaan berada ditangan rakyat. Hasilnya adalah ketika pada
masa orde baru hanya terdapat tiga peserta pemilihan umum (pemilu), yaitu PPP,
PDI, dan Golkar.
Sistem pemilu sejak era reformasi mulai menggunakan sistem multi
partai. Sejak diterapkannya sistem multi partai maka pada pemilu tahun 1999
hingga 2009 peserta pemilu tidak hanya didominasi partai-partai peserta pemilu
masa orde baru. Mulai banyak peserta pemilu yang ikut memperebutkan suara
rakyat Indonesia. Saat pemilu tahun 1999 pemilu diikuti oleh 48 partai politik
(parpol), kemudian tahun 2004 diikuti 24 partai politik dan tahun 2009 sendiri
diikuti 6 partai politik lokal Aceh serta 38 partai politik nasional.1
Pemilu sendiri telah mengalami perubahan sistem dari periode ke
periode. Pemilu yang awalnya untuk memilih anggota MPR dan Konstituante
kemudian berubah menjadi memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
1 Lili Romli, “Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca
Orde Baru”, Jurnal Penelitian Politik (Volume 5 No. 1, 2008), hlm: 20
2
Kota/ Kabupaten. Pada tahun 2004 kemudian berubah lagi dan bertambah menjadi
pemilihan presiden dan wakil presiden.
Menurut Miriam Budiardjo, partai politik memainkan peran sebagai
penghubung antara yang memerintah dan diperintah. Peran partai sebagai
jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu
dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di lain pihak pemerintah
harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.2 Sehingga pelaksanaan pemilihan
umum pada masa Reformasi terkesan memberikan perubahan yang cukup berarti
dimana rakyat berharap benar-benar dapat ikut serta dalam menentukan arah
pembangunan lewat suara yang diberikan pada partai yang dipilihnya.
Partai politik adalah motor paling utama dalam suatu demokrasi. Ketika
berfungsi secara efektif, partai politik mengumpulkan kepentingan dan
menempatkan kepentingan warga lokal pada konteks nasional. Melalui usaha
mereka untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik, partai politik
memainkan peran perantara, menghubungkan lembaga-lembaga pemerintah
dengan kelompok masyarakat. Mereka menggalang dukungan di balik peranan
penting, menganjurkan posisi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memajukan kepentingan warga.3
Menurut Firmanzah, partai politik adalah institusi yang dianggap penting
dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan
peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya
2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hlm: 408 3 https://www.ndi.org/files/Political-parties-and-democracy-in-theoretical-
and-practical-perspectives-BAH-Part1.pdf, diakses 20 Mei 2016 pukul 20.00 WIB
3
partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik.4 Jadi, partai politik dianggap
penting dalam kehidupan demokratis karena sebagai bentuk akibat dari kebebasan
mengeluarkan pendapat untuk menjaga keberagaman ekspresi politik dari
masyarakat dalam bidang politik.
Perwujudan dalam partisipasi politik ini kemudian diwujudkan dalam
bentuk partai politik. Tujuan umum partai politik adalah untuk mewujudkan cita-
cita nasional bangsa Indonesia, tujuan khususnya adalah memperjuangkan cita-
cita anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara sehingga
ketika saat berakhirnya Orde Baru hal ini sangat dimanfaatkan para elite politik
untuk berpartisipasi dalam partai politik. Sesuai dengan tuntutan reformasi, maka
semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Pembentukan partai politik
yang pada awalnya sebagai luapan ekspresi kebebasan kemudian mulai bergeser
menjadi keinginan untuk mengikuti Pemilu yang dianggap masyarakat sebagai
langkah menyelesaikan krisis yang terjadi di Indonesia.5
Hal ini kemudian
membuat partai politik berlomba-lomba menunjukkan sikap yang pro terhadap
rakyat.
Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal
11 ayat (1) tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa fungsi dari partai
politik di Indonesia adalah: pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi
anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar
akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
4Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2008), hlm:43 5 Ibid.
4
bernegara; kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; ketiga, sebagai
sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; keempat, sebagai sarana
partisipasi politik warga negara Indonesia, dan kelima adalah sebagai sarana
rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga,
tidak dapat dipungkiri, bahwa partai politik adalah pilar dari sistem demokrasi.
Tanpa partai politik, maka demokrasi tidak dapat bekerja dan berjalan, atau dapat
juga dikatakan bahwa berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang
demokratis, amat tergantung pada keberadaan partai politiknya. Dengan adanya
partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan
diperjuangkan.6
Maka dalam setiap partai politik mempunyai suatu tujuan yang akan
dicapai. Dalam menyusun tujuan dan strategi sebuah partai politik tidak bisa lepas
dari visi dan misi yang dirumuskan. Oleh karena itu, Visi, misi serta strategi
politik memainkan peranan penting dalam kemenangan suatu partai politik.
Keberhasilan untuk memenangkan pemilu tidak lepas dari perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga masyarakat akhirnya bersedia
memberikan dukungan suaranya untuk memilih.
Selain visi dan misi, sebuah partai politik membutuhkan kader yang
dapat membawa nama partai politik dan untuk melaksanakan visi misi yang dibuat
6 Lili Romli, Op. cit., hlm: 21
5
partai politik. Sehingga, rekrutmen kader merupakan bagian yang sangat penting.
Hal ini untuk menyediakan kader-kader yang berkualitas untuk ditempatkan di
lembaga-lembaga legislatif seperti DPR maupun DPRD. Setiap partai politik
membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang
demikian, partai politik dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang
lebih besar untuk mengembangkan diri.7
Dalam hal ini tak terkecuali pula Partai Demokrat di Kabupaten Sragen.
Pemilihan kader untuk calon legislatif (caleg) yang relatif banyak berasal dari
pensiunan birokrat dan PNS seperti camat dan lain-lain, yang sudah
berpengalaman dan dekat selama ini dengan rakyat, dimana masyarakat
mengetahui kualitas yang dimiliki oleh para kader tersebut. Sehingga hal tersebut
dapat meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat dalam pemilu.
Setelah perekrutan kader diperlukan pula kampanye untuk mengenalkan
partai politik. Dengan kampanye partai politik menanamkan pengaruh dan simpati
di kalangan masyarakat dengan menjelaskan program-program perjuangan
politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara, sehingga dengan cara demikian
masing-masing kontestan berusaha untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada
saat pemungutan suara. Tujuan kampanye sendiri adalah menyampaikan pesan-
pesan politik berupa program dan pandangan partai kepada masyarakat agar
mereka mengetahuinya dan tertarik sehingga kemudian mereka akan menjatuhkan
pilihannya. Masa kampanye inilah yang menjadi mobilitas politik bagi partai
politik untuk menaikkan pamor mereka dihadapan masyarakat, karena kampanye
7 Miriam Budiardjo, op. cit., hlm. 408.
6
adalah proses komunikasi politik antara partai politik dengan masyarakat. Strategi
yang digunakan dan didukung oleh sarana yang berbobot akan mempengaruhi dari
hasil perolehan suara partai politik serta berpengaruh pula pada popularitas partai
tersebut, khususnya yang akan dibahas adalah popularitas dari Partai Demokrat.
Kemunculan Partai Demokrat sendiri pertama kali saat pemilu tahun
2004 sebagai partai pendatang baru dan mampu mendapatkan kursi di parlemen.
Partai Demokrat yang masih baru ini pun harus berjuang sendiri tanpa bantuan
pihak lain untuk menaikkan pamornya. Pada pemilu tahun 2004 Partai Demokrat
membuat kejutan bagi lawan-lawannya karena sebagai partai politik baru dapat
langsung menjadi partai politik yang mempunyai banyak massa, bahkan calon
presiden yang dicalonkan pun dapat memenangkan kursi presiden pada tahun
2004. Bahkan pada tahun 2009 peningkatan suaranya naik dari 7,5% saat pemilu
2004 menjadi 20,85% saat pemilu 2009 untuk perolehan suara secara nasional.
Sedangkan untuk perolehan di Kabupaten Sragen pada tahun 2004 memperoleh
suara 6,05% kemudian pada tahun 2009 naik menjadi 10,18%.8
Pada pemilu 2004 terdapat fenomena di Indonesia dimana terdapat dua
partai di luar lima besar partai pada pemilu 1999 yang memperoleh dukungan
cukup signifikan, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).9
Saat itu partai politik baru terus bermunculan yang menyebabkan persaingan yang
ketat antara partai satu dengan yang lainnya. Tak terkecuali dengan Partai
Demokrat dimana pada tahun 2004, partai ini muncul sebagai the rising star yang
8 Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2004 per Daerah Pemilihan
di Kabupaten Sragen, Koleksi Arsip KPUD Kabupaten Sragen Tahun 2004 9 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi
Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 65
7
mencuri perhatian masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kemunculan
Susilo Bambang Yudhoyono di panggung politik bersama dengan Partai
Demokrat menjadi nilai lebih yang kemudian membuat perolehan suara pemilu
Partai Demokrat mengalahkan partai-partai lama. Partai Demokrat menjadi suatu
kekuatan politik baru di Indonesia. Hal ini perlu dikaji lebih dalam seperti apa
Partai Demokrat, strategi apa yang dilakukan sehingga dapat memperoleh suara
yang bisa mengalahkan partai-partai lama serta pengaruhnya bagi masyarakat.
Pemilihan Partai Demokrat dikarenakan sebagai partai baru mampu
bersaing dengan partai lama ditingkat nasional maupun daerah. Dibuktikan pada
hasil pemilu pada tahun 2004 dan 2009 yang mampu mengalahkan partai baru
yang lain maupun partai lama yang sudah lebih lama eksis di dunia politik. Selain
itu pemilihan Partai Demokrat untuk melihat bagaimana cara partai tersebut
mendapat pengaruh di dalam masyarakat daerah serta peran Partai Demokrat di
Kabupaten Sragen sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Pemilihan daerah di Kabupaten Sragen karena di sini adalah basis dari
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dimana rata-rata pada saat
pemilu legislatif pemenangnya adalah PDI-P, seperti pada waktu pemilu tahun
2004 PDI-P memperoleh 22 kursi dan pemilu tahun 2009 yang hasil perolehannya
berkurang menjadi 17 kursi tetapi tetap mendapatkan mayoritas suara.
Kabupaten Sragen yang sebagian besar daerahnya berupa pedesaan dan
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta tidak berpendidikan tinggi
memiliki tingkat kerawanan pemilu yang cukup tinggi, seperti masalah politik
uang sehingga hal ini menarik untuk dibahas karena dapat dilihat bagaimana cara
8
partai politik maupun kontestan calon wakil rakyat untuk mendapat pengaruh di
dalam masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana
Partai Demokrat dalam mempengaruhi masyarakat untuk mendongkrak
popularitasnya di Kabupaten Sragen pada pemilu legislatif tahun 2004-2009.
Pemilihan umum legislatif dari tahun 2004 sampai 2009 yang
dilaksanakan di Kabupaten Sragen diikuti oleh banyak partai politik yang
berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara
pemilih. Segala strategi,taktik, dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk
memenangkan pemilu ini. Hal ini kemudian yang menunjukkan seberapa besar
pengaruh partai politik terhadap masyarakat, khususnya Partai Demokrat dalam
kehidupan perpolitikan di Sragen.
Partai Demokrat memang tidak mendapatkan mayoritas suara, tetapi
Partai Demokrat tetap mendapatkan perolehan suara yang tinggi sebagai partai
baru dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dapat dilihat dari banyaknya
kursi yang didapat pada pemilu di Kabupaten Sragen. Partai Demokrat menempati
posisi ketiga dengan perolehan tujuh kursi di DPRD pada pemilu 2009 dan pada
tahun 2004 sendiri Partai Demokrat menempati posisi keempat dan mendapat
empat kursi di DPRD serta dapat menyingkirkan PPP, PKB dan partai-partai lama
yang berada di Sragen. Padahal pada kasus yang lain partai-partai yang notabene
sama-sama partai baru tidak seberhasil Partai Demokrat. Hal inilah yang membuat
menarik dikaji karena untuk melihat bagaimana perjalanan Partai Demokrat di
Kabupaten Sragen pada saat pemilu legislatif tahun 2004-2009.
9
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi sosial dan politik Partai Demokrat pada
pemenangan pemilu legislatif tahun 2004-2009 di Kabupaten
Sragen?
2. Bagaimana aktivitas Partai Demokrat dalam masyarakat untuk
memberdayakan fungsi partai di Kabupaten Sragen tahun 2004-
2009?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui strategi sosial politik Partai Demokrat pada
pemenangan pemilu legislatif tahun 2004-2009 di Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui aktivitas Partai Demokrat dalam masyarakat untuk
memberdayakan fungsi partai di Kabupaten Sragen tahun 2004-2009.
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
1. Untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan
Ilmu Sejarah, khususnya dalam kajian kepartaian.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau literatur untuk lebih
mengetahui Partai Demokrat di daerah.
b. Manfaat praktis
1. Dapat menarik keinginan peneliti lain untuk berpartisipasi dan
mengkaji partai politik lainnya di daerah.
10
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai keberadaan Partai Demokrat di Kabupaten Sragen.
E. Tinjauan Pustaka
Miriam Budiharjo dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik
(edisi revisi), yang diterbitkan tahun 2008 menjelaskan eksistensi dari suatu partai
politik merupakan suatu keharusan karena partai politik merupakan sarana bagi
warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan
negara. Partai politik merupakan organisasi yang dimaksudkan untuk
mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,
memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing serta
menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan
demikian dapat disimpulkan tidak ada sistem politik yang berlangsung tanpa
adanya partai politik. Adanya partai politik dianggap sebagai wadah untuk
menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan
orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Jadi, secara umum partai politik adalah
suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai, dan cita-cita yang sama.
Partai politik di negara demokrasi berfungsi sebagai pertama, sarana
komunikasi politik dimana partai politik memperbincangkan dan
menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai
politik memaikan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang
diperintah. Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik.
11
Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara, yaitu media
massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.
Sisi lain dari sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra bahwa partai
politik memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik berfungsi
sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi
kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan
nasional. Untuk kepentingan internal, setiap partai butuh kader-kader yang
berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai
yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Rekrutmen
politik menjamin kontuinitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah
satu cara untuk menajring dan melatih calon-calon pemimpin. Keempat, sebagai
sarana pengatur konflik, dimana partai politik memiliki peran untuk membantu
mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga
akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.
Klasifikasi partai politik dibedakan dari segi komposisi dan fungsi
keanggotaannya, partai politik diklasifikasikan menjadi partai massa dan partai
kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah
anggota, biasanya terdiri dari pendukung dari pelbagai aliran politik dalam
masyarakat. Kelemahannya adalah masing-masing aliran cenderung memaksakan
kepentingan masing-masing sehingga persatuan dalam partai lemah. Sedangkan,
partsi kader mementingkan keketatan dalam organisasi dan disiplin kerja dari
anggota-anggotanya. Pimpinan partai menjaga kemurnian doktrin politik yang
12
dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan
memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai.
Firmanzah dalam bukunya berjudul Mengelola Partai Politik yang terbit
tahun 2008 menjelaskan bahwa sebenarnya fenomena partai politik adalah
perkembangan terkini dari pergulatan politik. Organisasi partai politik tidak hanya
bertujuan untuk mengorganisasi beragam ide, gagasan, kepentingan dan tujuan
politik yang sama. Kehadiran partai politik juga sangat terkait dengan sistem
parlemen. Kemunculan atau musnahnya partai politik juga merupakan hasil dari
perubahan sistem politik. Perubahan sistem politik yang dianut oleh suatu negara
dapat mengurangi jumlah partai politik atau sebaliknya justru memperbanyaknya.
Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non
dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran sentral dalam
menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik,
sekaligus persaingan politik. Sukses tidaknya perjuangan politik suatu partai akan
sangat ditentukan oleh dukungan semua politisi dan sistem internal organisasi
partai. Selain itu, partai politik perlu membangun basis ideologi politik yang kuat
sekaligus tidak menciptakan semangat fanatisme berlebihan para politisinya.
Partai politik sendiri tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi tetapi
oleh manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dan manusia-manusia yang ada di
dalam partai politik adalah para politikus. Sehingga kualitas partai politik akan
sangat ditentukan oleh kualitas politikusnya. Namun, partai politik ditempatkan
sebagai yang tidak hanya bergantung pada para politisinya, tetapi juga memiliki
kemampuan untuk mencetak politisi dan calon pemimpin.
13
Pemberdayaan partai politik sebagai suatu organisasi dilihat dengan tidak
mendudukkan partai dibawah bayang-bayang para politisi yang ada di dalamnya.
Selain itu, kemampuan partai politik untuk terus-menerus beradaptasi dengan
perubahan yang ada di dalam masyarakat merupakan hal yang penting. Sehingga,
partai politik memiliki tanggung jawab untuk terus memperhatikan situasi dan
kondisi masyarakat, sekaligus mengembangkan solusi yang dapat digunakan
untuk menyelesaikannya melalui program-program politiknya.
Dalam buku karangan Kacung Marijan yang terbit tahun 2011 berjudul
Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru berisi dimana
munculnya partai-partai politik di Indonesia berbanding lurus dengan tumbuhnya
proses demokratisasi. Di samping didorong oleh iklim demokrasi, munculnya
partai-partai juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang
majemuk. Masyarakat Indonesia yang plural memberi kontribusi yang tidak kecil
bagi lahirnya partai-partai politik dan sistem multipartai.
Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, partai-partai politik tumbuh
subur pada 1998 dan awal 1999. Kelompok-kelompok yang sebelumnya terpaksa
harus berfusi ke dalam partai tertentu melepaskan diri dan mendirikan partai
sendiri-sendiri. Hal ini terlihat dari lahirnya partai-partai yang didirikan oleh para
politisi yang sebelumnya berafiliasi dengan PPP, Golkar, dan PDI. Selain itu,
terdapat partai-partai baru yang berusaha untuk keluar dari pakem tiga partai itu
seperti PRD dan PUDI.
Partai-partai baru itu muncul secara bersamaan ketika keran demokrasi
baru dibuka. Tetapi ketika tataran demokrasi sudah mulai berjalan,
14
kemunculannya relatif berkurang. Sebagaimana yang terlihat pada pemilu 2004
dimana partai-partai baru lebih sedikit dibandingkan pada pemilu 1999. Tetapi,
hal itu tidak berarti bahwa pemilu-pemilu selanjutnya tidak akan ada lagi partai
baru. Hal itu dikarenakan pertama, Indonesia merupakan negara yang baru
berproses menjadi demokrasi sehingga masih mencari pola bernegara, termasuk di
dalamnya pola berpartai. Kedua, belum adanya aturan yang ketat di dalam pemilu
mengenai masuknya partai baru di dalam arena pemilu. Ketiga, pada pemilu 2004
terdapat fenomena dua partai di luar lima besar parta pada pemilu 1999 yang
memperoleh dukungan cukup signifikan, yaitu Partai Demokrat (PD) dan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS). Hal serupa terjadi pada pemilu 2009, yaitu Partai
Gerindra dan Partai Hanura. Fenomena demikian terjadi karena suara para pemilih
masih belum terikat kuat kepada partai-partai yang ada, sehingga masih
memungkinkan untuk berpindah mencari alternatif.
Buku berjudul Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas
karangan Firmanzah yang terbit tahun 2012 berisi tentang partai politik sebagai
agen sosial dimana peranan partai politik menjadi sangat penting. Kader-kader
partai politiklah yang banyak mewarnai kebijakan melalui wakil-wakilnya yang
duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Jadi, partai politik mempunyai
tanggung jawab sosial untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan
sejahtera. Selain sebagai agen sosial, partai politik juga dianggap sebagai pelayan
publik. Hal ini dilakukan partai politik untuk membantu menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui perjuangan
ideologi mereka yang tercermin dalam program kerja dan platform partai. Menjadi
15
pelayan publik berarti bahwa keberadaan partai politik dimaksudkan untuk
melayani kepentingan masyarakat secara luas, bangsa dan negara. Partai politik
berkontribusi pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi publik. Partai
politik juga dianggap sebagai agen pembaharuan dimana partai politik memiliki
visi dan tujuan jangka panjang tentang mau dibawa kemanakah bangsa serta
negara dikembangkan. Partai politik dianggap memiliki kemampuan untuk
merealisasikan terobosan ide dan gagasan dalam masyarakat serta selalu
memikirkan inovasi yang tiada henti guna mencari pemecahan permasalahan yang
dihadapi. Dan yang terakhir partai politik dianggap sebagai harapan sosial. Partai
politik harus memiliki tujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat.
Dalam buku Marketing Politik karangan Firmanzah yang terbit tahun
2012 dijelaskan tentang kampanye politik dan perjalanan pemilu di Indonesia.
Kampanye politik merupakan suatu ajang maneuver politik untuk menarik
sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan, oleh
sebab itu segala cara akan dilakukan untuk dapat mencapai target yang sudah
ditentukan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa kampanye politik adalah
sebagian dari marketing politik. Kampanye politik biasanya juga dipandang
sebagai suatu proses interaksi intensif dari partai politik kepada public dalam
kurun waktu tertentu menjelang pemilihan umum. Sehingga, kampanye politik
adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan untuk
memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus
memobilisasi masyarakat agar memberikan suara pada waktu pencoblosan.
16
Tulisan dari Sutanto, 2011, Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan
Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang, Skripsi, Jurusan Hukum dan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Isi skrips
ini berfokus pada strategi yang digunakan Partai Demokrat dan kendala-kendala
yang dihadapi dalam pemenangan pemilu 2009 di Kota Semarang. Strategi
tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat local,
sosialisasi, event, kampanye, money politics, dan pencitraan. Melalui strategi
tersebut Partai Demokrat memperoleh suara 196.766 suara diseluruh daerah Kota
Semarang sekaligus menjadi partai pemenang dalam pemilu legislative 2009 di
Kota Semarang.
Tulisan dari Dyah Ayu Sulistyawati, 2013, Studi Partai Demokrat Pada
Pilkada 2005 Di Kabupaten Rembang, Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan UNS. Isi skripsi ini
berfokus pada Partai Demokrat sebagai partai pemenang di pemilihan kepala
daerah tahun 2005 di Kabupaten Rembang. Langkah awal yang dilakukan Partai
Demokrat untuk memenangi pilkada 2005 di kabupaten Rembang adalah dengan
melaksanakan koordinasi secara rutin dan membentuk sebuah organisasi yang
bernama Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat kabupaten Rembang. Kemudian Partai Demokrat mencalonkan H.
Moch. Salim sebagai pengusaha terkenal di kabupaten Rembang yang menguasai
bidang perikanan dan perkayuan. Salim mempunyai pengaruh yang besar terhadap
masyarakat Rembang. Pasangannya adalah H. Yaqut Cholil Qoumas yang
merupakan tokoh dari kalangan agamis yang cukup terkenal di kabupaten
17
Rembang. Yaqut dikatakan sebagai figur sesepuh kyai di Rembang yang sangat
berpengaruh terhadap masyarakat Rembang. Perpaduan figur pengusaha dan figur
tokoh agama menjadi kekuatan yang besar untuk memenangkan pilkada 2005.
Terbukti, hasil akhir pilkada 2005 kabupaten Rembang pasangan tersebut menang
mutlak di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Rembang.
Strategi lain Partai Demokrat selain mencalonkan tokoh masyarakat yang
berpengaruh di Kabupaten Rembang, yaitu dengan membidik kondisi masyarakat
Rembang dari aspirasi yang dikumpulkan oleh BAPPILU. Strateginya adalah
mencetuskan program-program kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat Rembang secara menyeluruh, sehingga dapat menyentuh segala
golongan yang ada. Pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, jaminan
kehidupan bagi warga miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Rembang.
Strategi yang dilakukan Partai Demokrat dalam memenangi pilkada 2005
di kabupaten Rembang adalah membangun koalisi yang tepat dengan partai
Islami, yaitu PKB, dan memilih figur calon yang berpengaruh di kabupaten
Rembang. Tokoh kapitalis dan agamawan sangat berpengaruh di kabupaten
Rembang. Hal itu disesuaikan dengan sosiokultur masyarakat Rembang.
Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah pada tulisan Sutanto
mengulas tentang strategi Partai Demokrat berupa strategi komunikasi dan
pencitraan, dimana strategi yang dilakukan seperti money politics, event,
pencitraan figur, dan citra partai. Sedangkan penelitian ini lebih befokus pada
strategi politik seperti pendidikan politik, rekrutmen kader, konsolidasi,
18
kampanye, sosialisai serta strategi sosial yang berupa aktivitas langsung kepada
masyarakat. Kemudian penelitian Dyah Ayu Sulistyawati berfokus pada strategi
pemilihan kepala daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi
pemilihan umum legislatif. Selain itu penelitian ini tidak hanya berbicara tentang
Partai Demokrat saja, tetapi juga berbicara tentang pengaruhnya terhadap
masyarakat dimana strategi yang dilakukan Partai Demokrat berupa strategi
politik dan sosial yang menyasar kepada masyarakat di Kabupaten Sragen untuk
meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.
F. Metode Penelitian
Sejarah memiliki metode sendiri dalam mengungkapkan peristiwa masa
lampau. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip
sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya
secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil dalam bentuk tulisan10
.
Seorang sejarawan dalam memulai penulisan sejarah, harus mengumpulkan
sumber secara sistematis yang berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lampau.
Hal ini untuk menguji kebenaran, sehubung dengan sebab akibat kecenderungan
kajian tersebut yang dapat menerangkan kejadian masa kini dan mengantisipasi
masa yang akan datang.
Penelitian Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif Tahun 2004-2009 di
Kabupaten Sragen ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan
suatu metode yang digunakan untuk menguji dan menganalisi secara kritis
10
Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44
19
rekaman dan peninggalan masa lalu dan merekontruksi secara imajinatif masa lalu
tersebut berdasarkan data yang diperoleh.11
Metode sejarah merupakan cara yang
digunakan untuk mengadakan penelitian terhadap dan fakta yang obyektif agar
sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga terbukti secara ilmiah. Metode sejarah
mempunyai empat tahap proses penelitian.
Tahap pertama adalah Heuristik yaitu proses pengumpulan sumber-
sumber sejarah. Dalam proses ini dilakukan dengan pengumpulan sumber data
sebanyak-banyaknya yang masih dalam cakupan tema dan permasalahan yang
akan diteliti. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber primer diperoleh melalui studi dokumen atau arsip dan wawancara
dengan pelaku, sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka.
Tahap Heuristik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Studi Dokumen
Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen-
dokumen yang tersimpan di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten
Sragen yang relevan dengan penelitian.
b. Wawancara
11
Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi
Sejarah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1993), hlm. 2
20
Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan
data keterangan tentang kehidupan dalam masyarakat.12
Metode
wawancara merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan
keterangan secara lisan dari seorang informan, bercakap-cakap dan
berhadapan dengan orang itu. 13
Wawancara atau sumber sejarah lisan
dilakukan dengan beberapa orang yang mampu memberikan informasi
sesuai dengan tema yang diambil. Wawancara dilakukan dengan Ketua
DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen bernama Joko Saptono,
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen bernama Heru
Hernando, M. Kelik Hermawan sebagai Pengurus Harian DPC Partai
Demokrat Kabupaten Sragen, Mualim sebagai Wakil Bidang Organisasi,
Kaderisasi, dan Keanggotaan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen,
beserta beberapa masyarakat di Kabupaten Sragen.
c. Studi Pustaka
Sebagai pendukung sekaligus sebagai kerangka dasar teori, maka
penelitian ini menggunakan sumber-sumber pustaka, berupa buku-buku
karya ilmiah atau buku pengetahuan, dapat pula berupa majalah, artikel
dan koran. Dengan studi pustaka ini diharapkan mampu menambahkan
teori dan konsep yang diperlukan untuk penelitian. Studi perpustakaan ini
dilakukan di Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan FIB UNS dan
Monumen Pers.
12
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:
Gramedia, 1983), Hlm. 10 13
Ibid., hlm 129
21
Kritik Sumber adalah tahap kedua dalam metode sejarah yang dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang otentik dan kredibel. Kritik
sumber penting bagi peneliti untuk dapat menyaring informasi yang didapat
selama proses pengumpulan data. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu: kritik
ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk mencari autentisitas atau
keaslian sumber. Pada Umumnya, arsip yang terdapat dalam lembaga resmi dapat
segera diketahui otentisitasnya. Kedua, kritik intern yang dilakukan untuk
menguji kebeneran atau kredibilitas suatu sumber sejarah dengan cara menyelidiki
objek dokumen sejarah untuk membuktikan keaslian fakta sejarah, sehingga
didapatkan data yang proporsional tentang informasi yang ingin disampaikan.
Tahap ketiga Interpretasi adalah penafsiran data-data yang dimunculkan
dari data yang sudah terseleksi. Tujuan dari interpretasi adalah menyatukan
sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber atau data sejarah dan bersama teori
disusunlah fakta tersebut ke dalam interpretasi menyeluruh.14
Dalam penyusunan
studi ini, digunakan dua teknik analisis yaitu teknik analisis sejarah kritis dan
teknik analisis deskriptif naratif. Teknik analisis sejarah kritis adalah proses
pengumpulan data kemudian menyeleksi dan mengkritiknya agar mendapat
autensitas dan kredibilitas dari data tersebut. Sedangkan teknik analisis deskriptif
naratif yaitu menguji secara kritis sumber peninggalan dan dokumentasi masa
lampau dan kemudian menyusunnya kembali secara kronologis sehingga
menghasilkan suatu karya sejarah.
14
Louis Goutschalk, Mengerti Sejarah (terjemahan dari Nugroho
Notosusanto), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 64.
22
Tahap terakhir adalah Historiografi yang merupakan proses penyajian
hasil penelitian yang berupa penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesa kisah
sejarah berdasarkan data-data yang sudah dianalisa. Di sinilah pemahaman dan
interpretasi atas fakta sejarah itu ditulis dalam bentuk kisah sejarah yang menarik
dan logis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kemudian disajikan
dalam bentuk penulisan deskriptif. Permasalahan tentang partai politik dapat
ditinjau dari berbagai macam teori. Pada penelitian ini secara lebih spesifik akan
berupaya mengunakan teori dari ilmu politik untuk lebih dapat menjelaskan
tentang Partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2004-2009 di Kabupaten
Sragen.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bagian, pembagian ini
dimaksudkan untuk mempermudah pembabagan berdasarkan kronologi kejadian.
Sistematika dalam penulisan ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai
berikut:
Bab I : berisi Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka,
metode penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II : berisi tentang latar belakang pendirian Partai Demokrat
secara umum, membahas platform partai, kemudian Partai Demokrat di
Kabupaten Sragen yang berisi tentang pendirian DPC Partai Demokrat Kabupaten
Sragen, Kewajiban DPC Partai Demokrat, dan Hak DPC Partai Demokrat
23
Kabupaten Sragen, serta struktur organisasi kemudian sub bab terakhir membahas
gambaran umum sosial politik Kabupaten Sragen.
Bab III : berisi tentang strategi sosial dan politik yang dilakukan
Partai Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2004-2009 di Kabupaten Sragen.
Bab ini meliputi strategi politik Partai Demokrat, kemudian strategi sosial Partai
Demokrat, dan .yang terakhir hasil pemilu tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten
Sragen.
Bab IV : berisi tentang DPC Partai Demokrat dalam masyarakat
tahun 2004-2009 di Kabupaten Sragen yang meliputi program kerja umum,
aktivitas DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen dalam masyarakat melalui
program-program kerjanya, dan respon masyarakat terhadap Partai Demokrat.
Bab V : berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban terhadap
rumusan masalah yang ada dalam bab I.