12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara internasional, kontrak merupakan inti dari sebuah transaksi atau
perjanjian, oleh karena itu hukum kontrak merupakan hal yang penting untuk
individu ataupun perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kontrak biasanya dimulai
dengan adanya suatu janji, akan tetapi tidak semua janji itu menjadi suatu kontrak.
Atas dasar inilah Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana
seseorang berjanji kepada orang lain di mana orang lain saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu.1 Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang
harus dipenuhi.2 Untuk menentukan bagaimana kontrak atau janji disusun dan
kontrak manakah yang bisa digunakan sebagai peraturan yang bisa memaksa para
pihak untuk menggunakannya, menjadi lebih sulit jika suatu perjanjian itu sifatnya
internasional yang mana masing-masing negara mempunyai hukum yang berbeda-
beda.
Perdagangan internasional berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hukum
terutama Hukum Perdagangan Internasional. Schmitthoff mendefinisikan hukum
perdagangan internasional sebagai:
1 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 36
2 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995, hlm. 146
1
Universitas Sumatera Utara
13
“…the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations“
3 (peraturan-peraturan yang mengatur hubungan komersial
dari hukum privat yang menyangkut negara-negara yang berbeda). Dari definisi ini
didapatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur
hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.
2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda
negara.4
Cakupan dari hukum ini menurut Schmitthoff meliputi:
1) Jual beli dagang internasional:
(i) pembentukan kontrak;
(ii) perwakilan-perwakilan dagang (agency);
(iii) pengaturan penjualan eksklusif;
2) Surat-surat berharga;
3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai
perdagangan internasional;
4) Asuransi;
5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan
pedalaman;
6) Hak milik industri;
7) Arbitrase komersial.
Adapun prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) dari bidang hukum ini
menurut Aleksander Goldstajn ada tiga, yaitu:
(1) Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom of
contract);
(2) Prinsip pacta sunt servanda; dan
(3) Prinsip penggunaan arbitrase.5
Sumber hukum perdagangan internasional meliputi perjanjian internasional,
hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan
3 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 4
4 Ibid
5 Freddy Leonardo, Hukum Dagang Internasional:
http://freddyleonardo77.blogspot.com/2010/03/hukum-dagang-internasional-bab-i-ruang.html, diakses
tanggal 31 Augustus 2010
Universitas Sumatera Utara
14
pengadilan dan doktrin, kontrak-kontrak, dan hukum nasional. Di antara berbagai
sumber hukum tersebut yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat
sendiri oleh para pedagang sendiri. Demikian, kontrak tersebut harus memenuhi
beberapa standar internasional, seperti:
a. Kewajiban memenuhi standar kualitas (quality standard),
b. Kejujuran dan keadilan (good faith and fair dealing),
c. Permainan bersih (fair play),
d. Perlindungan pihak lemah (protection for the weak),
e. Pembinaan usaha yang baik (good corporate governance),
f. Persaingan sehat (fair competition), dan
g. Perlindungan konsumen (consumer protection).6
Hukum kontrak pada kenyataannnya sangat beragam karena adanya perbedaan
sistim hukum di masing-masing negara tersebut. Kalaupun ada persamaan, hanya
terkait dengan prinsip-prinsip umum yang diaplikasikan secara nyata sebagai
pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup obyeknya begitu
luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substansif berbeda di masing-masing
negara. Kondisi seperti ini tentunya tidak kondusif bagi aktifitas dunia bisnis
internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara kadang-kadang
menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki
6 Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan
Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7
Universitas Sumatera Utara
15
kecepatan dan kepastian.7 Kepastian ini akan terdapat hubungan dengan perlindungan
para pihak yaitu adanya penentu proses hubungan hukum selanjutnya.
Aktifitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait. Tidak
akan berlebihan jika keberhasilan suatu proses bisnis yang menjadi tujuan akhir para
pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang mencakup
aktifitas bisnis tersebut. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila
pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini akan
menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.8
Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua
dasar hukum yang ada selain undang-undang (KUH Perdata Pasal 1233) yang dapat
menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu
atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.9
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Hukum perjanjian memberikan
kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,
asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini melahirkan
prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan
kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.
a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri
dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak
tersebut.
b. Pilihan forum (choice of forum), yakni para pihak menentukan sendiri dalam
kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa
di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
7 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Rafika Aditama, Bandung, 2008,
hlm. 29 8 Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang
Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 136 9 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Gramedia Widiarsana,
Jakarta, 2001, hlm. 7
Universitas Sumatera Utara
16
c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak
melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.10
Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban
para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang adil (fair). Untuk
itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi
klausula-klausula kontrak yang disepakati para pihak.11
Pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, letak Batam di sisi jalur
perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting
sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan
pertimbangan utama bagi penetapan kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, selanjutnya Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran mendorong peran pihak swasta dalam mengembangkan potensi maritim
Indonesia, dalam bentuk-bentuk layanan bernilai tambah sehingga dapat memasukkan
devisa bagi negara dan membuka lapangan pekerjaan.
Lokasi yang sangat unik tersebut membuat para investor dari berbagai negara
mulai melirik potensi yang ada di Batam. Sejalan dengan hal itu dalam kurun waktu
kurang dari 10 tahun telah berdiri banyak perusahaan-perusahaan asing yang
menanamkan modalnya di Batam.12
Salah satunya adalah perusahaan galangan kapal
10
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, hlm. 137 11
Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 177 12
Makmun: Ajun Penelitian Madya Pada Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan,
Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja Dan Pembentukan Nilai Tambah Terhadap Investasi Di Sektor
Universitas Sumatera Utara
17
yang dikonsentrasikan berada di Tanjung Uncang, Batu Ampar, Kabil, Sekupang dan
beberapa tempat lainnya.
Persaingan antar industri galangan kapal tidak hanya dalam menggali potensi
pasar akan tetapi juga bagaimana suatu industri itu mempertahankan loyalitas
konsumen agar tidak direbut oleh perusahaan lainnya. Untuk mendukung strategi
tersebut perlu didukung dengan adanya proses internal dan eksternal yang baik. Salah
satu upaya eksternal yang dapat dilakukan agar konsumen tetap loyal dan sekaligus
memberikan daya tarik bagi calon konsumen yang lain adalah dengan menjaga
reputasi perusahaan di mata konsumen. Namun reputasi yang baik ini tidak dapat
dibangun tanpa dukungan proses internal dari dalam perusahaan. Proses internal yang
sangat berpengaruh dalam hal ini adalah bagaimana menyusun suatu perjanjian atau
kontrak yang dapat memfasilitasi keinginan konsumen dengan baik. Hal ini perlu
menggunakan perhitungan dan pertimbangan yang baik.
PT. Sinbat Precast Teknindo13
merupakan salah satu perusahaan galangan kapal
yang berlokasi di Batam, perlu meningkatkan daya saingnya di pasar internasional
agar dapat menjadi galangan kapal dunia yang dapat diperhitungkan bukan hanya
dalam pasar dalam negeri akan tetapi juga di pasar internasional. Perbaikan dari hal
paling kecil harus tetap diusahakan. Salah satu usaha perbaikan tersebut adalah
melakukan perencanaan penyusunan kontrak perjanjian dengan mengoptimalkan
sumber daya yang ada sehingga mampu menampung seluruh keinginan konsumen
Industri (Studi Kasus Kota Batam), http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cmakmuns-
1.pdf, diakses 23 Agustus 2010 13
PT Sinbat Precast Teknindo: www.ptsinbat.com
Universitas Sumatera Utara
18
dengan hasil yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan melakukan
perancangan pembuatan kontrak perjanjian yang baik dan benar dengan
memperhitungkan perencanaan yang matang tentang pengetahuan hukum dan
peraturan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Demikian PT. Sinbat Precast
Teknindo Indonesia ini, semenjak didirikan juga menggunakan kontrak untuk
menunjang beroperasinya manajemen perusahaan.
Aktifitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait. Maka
tidak akan berlebihan apabila keberhasilan suatu proses bisnis yang menjadi tujuan
akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual mereka.14
Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama
kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan
hukum selanjutnya.15
Kontrak-kontrak yang dibuat dan dipergunakan di perusahaan tersebut pada
umumnya adalah kontrak perjanjian pekerjaan perbaikan kapal dan pembuatan kapal.
Kapal dalam hal ini adalah obyek dari perjanjian tersebut jenisnya bervariasi
tergantung dari perjanjian masing-masing. Pada kontrak-kontrak tertentu dibuat
dengan pihak-pihak yang bertaraf internasional dengan arti berkewarganegaraan lain
atau badan hukum yang berasal dari luar Indonesia. Demikian pula jangka waktu
masing-masing kontrak adalah berbeda-beda tergantung atas ruang lingkup pekerjaan.
Selanjutnya bentuk kontrak-kontrak tersebut selalu tertulis, menggunakan Bahasa
14
Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 134 15
Ibid, hlm. 136
Universitas Sumatera Utara
19
Inggris, tidak didaftarkan dan dibuat di bawah tangan. Penggunaan bahasa di sini
selalu digunakan bahasa Inggris yang dianggap sebagai Bahasa Internasional. Para
pihak dianggap telah mengerti dengan benar arti masing-masing klausula dalam
kontrak, apabila tidak maka dalam tahap negosiasi dan penandatangan tetap
dibacakan perpasal dengan jelas sehingga alasan ketidaktahuan mengenai bahasa bisa
dieliminasi dengan jelas. Terjemahan dilakukan apabila dari pihak-pihak tertentu
membutuhkan kontrak tersebut dilakukan dalam bahasa lainnya. Contoh disini adalah
Pihak Berwenang Pelabuhan Batam untuk mengurus Ijin Pelayaran. Walaupun klien
PT Sinbat adalah subyek hukum lokal (berbadan hukum Indonesia) maka bahasa
yang digunakan adalah Bahasa Inggris, akan tetapi dibuat juga dalam Bahasa
Indonesia (apabila dibutuhkan). Pilihan hukum dan pilihan forum yang digunakan
dalam beberapa kontrak tidak selalu menggunakan Pilihan hukum Indonesia
walaupun kontrak tersebut dibuat dan dilaksanakan di wilayah Indonesia. PT. Sinbat
Precast Teknindo ini adalah sebuah perusahaan asing (PMA) akan tetapi didirikan di
bawah hukum Indonesia sehingga secara otomatis tunduk pada hukum Indonesia.
Terjadi berbagai pertanyaan yang timbul terutama atas keabsahan pengaplikasian
kontrak tersebut berdasarkan hukum kontrak di Indonesia.
Melihat pentingnya kajian hukum berdasarkan uraian di atas maka akan
menarik untuk menelaah lebih jauh khususnya mengenai kontrak-kontrak tersebut
dengan cara membahas dan menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul
”Tinjauan Yuridis Atas Kontrak Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Kapal Di PT.
Sinbat Precast Teknindo, Indonesia Di Pulau Batam”.
Universitas Sumatera Utara
20
B. Perumusan Masalah.
Dengan latar belakang dan alasan-alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk
meninjau secara yuridis permasalahan yang ada yaitu:
1. Bagaimana kedudukan hukum kontrak perjanjian pekerjaan perbaikan kapal di
PT. Sinbat Precast Teknindo berdasarkan hukum Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak di PT. Sinbat Precast
Teknindo dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing?
3. Bagaimana cara penyelesian sengketa dalam kontrak di PT. Sinbat Precast
Teknindo ?
C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada latar belakang dan rumusan permasalahan, maka dapat
dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum kontrak perbaikan kapal di PT. Sinbat
Precast Teknindo berdasarkan hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak perbaikan
kapal di PT. Sinbat Precast Teknindo dengan melihat hak dan kewajiban para
pihak.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam menjalankan
kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo.
Universitas Sumatera Utara
21
D. Manfaat Penelitian
Adapun hasil tinjauan yuridis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik
secara teoritis maupun secara praktis yaitu:
1. Secara teoritis.
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan dan bisa
memberikan bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum
pada umumnya dan bidang hukum kontrak atau perjanjian, serta hukum bisnis
pada khususnya.
2. Secara praktis.
Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan bagi para pihak yang
terkait yaitu antara lain:
a. Bagi kalangan akademisi yang tertarik untuk mengetahui bahkan untuk
meneliti lebih lanjut mengenai materi permasalahan ini dan dapat
menggunakannya sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian yang
berikutnya.
b. Bagi masyarakat umum atau pelaku bisnis lainnya agar lebih mengetahui
dan memahami mengenai perjanjian atau kontrak antara pelaku bisnis
khususnya pada bidang yang sama yaitu bidang perbaikan kapal atau
pembuatan kapal dan bisa memberikan masukan, acuan, perbandingan
atau referensi bagi semua pihak lainnya yang berkepentingan, serta bisa
memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sama.
Universitas Sumatera Utara
22
c. Bagi perusahaan galangan kapal selaku pelaku bisnis agar lebih
memahami mengenai kontrak tersebut khususnya perjanjian-perjanjian
perbaikan kapal dan pembuatan kapal, sekaligus bisa digunakan sebagai
bahan penyempurnaan tentang hukum kontrak dalam ruang lingkup yang
sama.
E. Keaslian Penelitian
Sudah banyak buku-buku hukum, jurnal, penelitian, seminar dan lain
sebagainya yang dilakukan berbagai pihak untuk menyempurnakan bagaimana
kontrak-kontrak yang baik dan benar agar bisa melindungi dan memfasilitasi
keinginan dari masing-masing subyek hukum yang masuk dalam kontrak tersebut,
akan tetapi selama ini (berdasarkan penelitian di perpustakaan di Universitas
Sumatera Utara) tentang tinjauan yuridis atas kontrak perbaikan kapal (terutama di
lingkungan PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia) belum pernah dilakukan, oleh
sebab itu tinjauan yuridis ini bersifat eksploratif dan diharapkan dapat menjadi kajian
yang kritis dan orisinil dari kontrak-kontrak yang telah dibuat tersebut dan juga
memberikan manfaat bagi para pengguna kontrak dan pihak lain yang berhubungan
dengan kontrak. Dari penelusuran kepustakaan tersebut, dengan demikian penelitian
pokok masalah dalam penilitian ini adalah asli serta dapat dipertanggungajawabkan
keasliannya.
F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori
Universitas Sumatera Utara
23
Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum yang sifatnya dinamis
mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam hubungannya dengan
perkembangan tersebut maka timbul teori-teori yang baru. Suatu teori juga
mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan, dan
memberikan taraf pemahaman tertentu.16
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka kerangka teoritis
diarahkan secara khas ke dalam ilmu hukum. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep
yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan
yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-
dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.
Kerangka teori dalam penelitian ini dimulai dari pembahasan tentang kontrak.
Kontrak sebagai wadah mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain
menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Dalam melakukan hubungan
sosial antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan maka kontrak atau perjanjian adalah salah satu sarana
yang digunakan sebagai wadah pemenuhan tersebut.
Pengertian tentang kontrak pada umumnya sama akan tetapi berbeda-beda
menurut definisi penekanannya. Beberapa definisi yang diberikan terhadap istilah
kontrak antara lain:
Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih (dalam hal ini subyek
hukum) saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan
tertentu, biasanya secara tertulis.17
Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang
16
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 6 17
Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit., hlm. 1
Universitas Sumatera Utara
24
diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian
tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis).18
Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak
yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber
hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.19
Dalam Pasal 1313
KUH Perdata menyebutkan:
”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
Definisi selanjutnya kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan
akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau
menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.20
Sedangkan Black’s Law Dictionary mengartikan:
Kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang
menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
tindakan tertentu (“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing”)21
Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para
pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian. Atas dasar ini
18
Djunaidi Abdullah, Hukum Perjanjian (Kontrak) Dalam Bisnis, Jurnal Hukum, hlm. 2 19
Kontrak Bisnis Perjanjian (http://yea.co.id/kontrak-bisnis-perjanjian.html), diakses tanggal
2 Agustus 2010 20
Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Hukum Dagang Internasional), Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29
21 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn.: West Publisher., 5
th
edition, USA, 1949, hlm. 291-292.
Universitas Sumatera Utara
25
Subekti mendifinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada
orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.22
Kedudukan perjanjian atau persetujuan perseorangan dalam kerangka hukum di
Indonesia ada di hukum perdata, tepatnya diatur dalam hukum pribadi dan hukum
harta kekayaan. Dalam sistim dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menegaskan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang yang
membuatnya. Dalam hubungannya dengan kebebasan berkontrak atau yang sering
disebut sebagai sistim terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh
undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang
apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan
dan ketertiban umum.23
Menurut Mariam Darus Badrulzaman ”semua” mengandung arti meliputi
seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh
undang-undang. Kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu
kebebasan menentukan ”apa” dan ”siapa” perjanjian itu diadakan.24
Terdapat 3 prinsip dasar dalam Hukum Perdagangan Internasional yaitu prinsip
kebebasan berkontrak, prinsip asas pacta sun servanda (daya mengikat kontrak) dan
prinsip arbitrase.25
Kebebasan berkontrak dalam konteks Hukum Perdata
Internasional diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kebebasan untuk memilih isi,
22
Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit., hlm. 36 23
Hasanuddin Rahman, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14 24
Hasanuddin Rahman, op.cit., hlm. 15 25
Dirdjosisworo, Soedjono, Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11
Universitas Sumatera Utara
26
pilihan hukum, pilihan forum dan lain sebagainya. Akan tetapi kebebasan tersebut
mempunyai batas-batas. Batas ini dilihat dengan adanya bermacam-macam ketentuan
mengenai kontrak iternasional khususnya dalam kontrak komersial.26
Paradigma baru hukum kontrak timbul dari dua dalil di bawah ini:27
a. Setiap perjanjian kontraktual yang diadakan adalah sah (geoorloofd);
b. Setiap perjanjian kontraktual yang diadakan secara bebas adalah adil dan
memerlukan sanksi undang-undang.
Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di
mana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau
lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun
demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.28
Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia yaitu Burgerlijk Wetboek (BW)
disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti
perjanjian. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan:
”Bahwa suatu perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada kontrak.
Kontrak merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil
yang diperoleh kedua belah pihak, sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement (kesepakatan umum) yang belum tentu menguntungkan kedua belah
pihak secara komersil”29
26
Ak., Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 7 27
Ridwan Khairandi, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Terbitan Pascasarjana FH-UI,
Jakarta, 2003, hlm. 81 28
Hikmahanto Juwana, Modul Perlatihan Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis, Modul/Makalah Terbitan Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2003, hlm. 1
29 Peter Mahmud Marzuki, Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Volume 8 No. 3,
Surabaya, Mei 2003, hlm. 5
Universitas Sumatera Utara
27
Fungsi kontrak dalam hukum bisnis adalah untuk mengamankan transaksi.
Tidak disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Menurut Pollock
sebagaimana dikutip oleh P.S Atiyah, a contract is a promise or a set of promises,
which the law will enforce.30
(kontrak adalah suatu janji atau janji-janji dimana janji
tersebut akan dipaksakan oleh hukum).
Pollock menjelaskan bahwa kontrak seperti lazimnya perjanjian akan tetapi
merupakan janji yang diwajibkan atau diatur oleh hukum atau peraturan. Untuk
selanjutnya maka kontrak mengandung 2 elemen yaitu:
a. Perjanjian
b. Perjanjian yang diwajibkan pemenuhannya oleh hukum
Selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat
definisi lain tentang perjanjian yaitu sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih itu berjanji untuk melaksanakan
suatu hal.31
Dengan adanya pengertian ini maka timbul suatu hubungan antara dua
pihak atau lebih yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis. Jadi
perikatan yang dilakukan dengan suatu kontrak tidak lagi hanya berupa suatu
rangkaian perkataan yang mengandung janji tetapi sudah merupakan perjanjian yang
sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak.
30
P.S Atiyah, An Introduction To The Law of Contract, Oxford: Oxford University Press, USA,
1981, hlm. 28 31
Subekti, op.cit., hlm. 1
Universitas Sumatera Utara
28
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan kata lain hubungan hukum yang
terjadi karena adanya kontrak (perjanjian tertulis) dikatakan perikatan karena kontrak
tersebut mengikat para pihak yang terlibat didalamnya yaitu hak dan kewajiban yang
timbul didalamnya. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari kontrak dapat dipaksakan
secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan
adalah bukan perikatan. Bagaimana perjanjian yang dapat dipaksakan? Yaitu
perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak.
Untuk syarat sahnya suatu kontrak diterapkan pasal 1320 KUH Perdata, yang
menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 unsur yaitu:32
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam
melakukan perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat
ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya.
Harus dibedakan antara syarat obyektif dan syarat subyektif. Dalam hal syarat
obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari
semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu
perikatan. Tujuan para pihak untuk melahirkan perikatan adalah gagal. Dengan
32
Hasanudin Rahman, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Citra Adiyta Bakti,
Bandung, 2003, hlm. 7
Universitas Sumatera Utara
29
demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut. Perjanjian yang
demikian ini disebut perjanjian yang null atau void.33
Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya bukan batal
demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta
supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak
yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.
Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu emngikat juga, selama tidak dibatalkan
(oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.34
Selanjutnya dalam syarat kecakapan dalam membuat suatu perikatan harus
dituangkan dengan jelas mengenai jati diri para pihak. Pasal 1330 KUH Perdata
menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membut suatu perjanjian adalah:35
a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan;
c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan
semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.
Untuk syarat suatu hal tertentu berkenaan dengan pokok perikatan yang justru
menjadi isi daripada kontrak. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok atau objek
tertentu.
Untuk syarat adanya sebab yang halal dapat dikemukakan beberapa pasal,
khususnya Pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan
33
Ibid, hlm. 8 34
Ibid 35
Ibid, hlm. 10
Universitas Sumatera Utara
30
suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain
daripada yang dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah.36
Dengan demikian maka dalam kontrak mengandung unsur-unsur: pihak-pihak
yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal
balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah kontrak tersebut
merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan
syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya hak dan
kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci di atas, secara tegas memberikan
gambaran yang membedakan antara kontrak dengan pernyataan sepihak. Akhirnya
secara singkat dapat dikatakan bahwa kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara
tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak.
Dalam melakukan kontrak tentunya tidak lepas dari apa yang disebut sebagai
asas-asas kontrak. Asas-asas ini merupakan hal yang penting yang menjadi dasar
kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas sebagaimana diatur dalam
KUH Perdata adalah sebagai berikut:
a. Asas kebebasan berkontrak. Dalam Buku III KUH Perdata menganut
sistim terbuka37
, artinya hukum memberi kelueluasan kepada para pihak
untuk mengatur diri sendiri pola hubungan hukumnya. Sistim ini
tercermin dari pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
36 Ibid, hlm. 11 37
Subekti, op.cit., hlm. 13
Universitas Sumatera Utara
31
mereka yang membuatnya”38
Subekti berpendapat cara menyimpulkan
asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada
perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Sehingga
dikatakan semua itu dengan maksud kita diperbolehkan membuat
perjanjian apa saja dan hal itu mengikat kita sebagaimana mengikatnya
undang-undang.39
b. Asas konsesualisme. Asas ini mempunyai hubungan erat dengan asas
kebebasan berkontrak. Asas konsesualisme sebagaimana terdapat dalam
pasal 1320 KUH Perdata (ayat 1) di mana menurut asas ini perjanjian
telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.40
c. Asas daya mengikat kontrak (pacta sun servanda). Para pihak yang
berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan hukum di antara
mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 KUH
Perdata) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang
dibuat legislator dan karena harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika
dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan
hukum. 41
38
Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 94 39
Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5 40
Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 106 41
Ibid, hlm. 111
Universitas Sumatera Utara
32
Salah satu tujuan dari kontrak adalah mencapai keseimbangan antara
kepentingan diri sendiri dengan kepentingan terkait dari pihak lawan.42
Perjanjian
yang dari sudut substansi ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban
umum adalah batal demi hukum (nietig) dan pada prinsipnya hal serupa berkenaan
dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam tercipta atau
terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat perilaku para
pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari muatan isi perjanjian atau
pelaksanaan perjanjian.43
Proporsionalitas yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak akan
menentukan adanya keseimbangan dalam kontrak. Proporsionalitas ini didasari
adanya kepentingan sosial yang lebih luas yang merupakan keinginan manusia untuk
memenuhinya yang menimbulkan bermacam-macam hubungan untuk kemudian
dituangkan dalam kontrak. Proporsionalitas adalah harus adanya keseimbangan
tertentu antara timbulnya kerugian dan pemberian ganti rugi (pembelaan). Substansi
ganti rugi (pembelaan) ini dapat dijumpai dalam pengaturan Pasal 1132 KUH
Perdata.
Secara umum keseimbangan ini diberi makna sebagai keseimbangan posisi
antara para pihak yang berkontrak.44
Keseimbangan dalam hal ini diartikan adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak tersebut.
42
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 310 43 Ibid, hlm. 317 44
Hasanudin Rahman, op.cit., hlm. 66
Universitas Sumatera Utara
33
Oleh karena itu dalam hal tidak terjadi keseimbangan posisi yang menimbulkan
gangguan isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah).
Sebelum menjalin kontrak dengan seseorang atau subyek hukum yang tunduk
pada hukum yang berbeda, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang
mempengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem
hukum di negara masing-masing. Secara umum sangatlah tidak bijaksana
mendasarkan persyaratan kontrak pada hukum, bahkan hukum internasional
sekalipun.45
2. Konsepsi
Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam
penelitian ini untuk menggabungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan
kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang
digeneralisasi dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.46
Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus
didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil dalam
penelitian ini. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang yang perlu diamati,
konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya
hubungan empiris.47
45
Karla C. Shippey, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, PPM, Jakarta, 2001, hlm. 3 46
Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3 47
Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1997, hlm. 21
Universitas Sumatera Utara
34
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan
konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu variabel-variabel penting
yang berhubungan dengan permasalahan yaitu:
a. Kontrak; kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat
pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau
menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk
pelaksanaannya.48
b. Kapal; kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai, dan
sebagainya).49
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pengertian
Kapal dalam arti luas yaitu termasuk perlengkapannya yang meliputi segala
benda yang bukan bagian dari suatu kapal itu sendiri namun diperuntukan
untuk selamanya dipakai secara tetap pada kapal tersebut (Pasal 309 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang)
c. Galangan Kapal yaitu sebuah tempat baik di darat atau di perairan yang
nantinya akan digunakan untuk melakukan proses pembangunan kapal
ataupun proses perbaikan (repair) dan perawatan (maintainance). Proses
pembangunanya meliputi desain, pemasangan gading awal, pemasangan plat
lambung, instalasi peralatan, pengecekan, test kelayakan, hingga klasifikasai
oleh Class yang telah ditunjuk. Sedangkan untuk proses perbaikan /
48
Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional), Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29
49 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
Jakarta, 2008, hlm. 635
Universitas Sumatera Utara
35
perawatan bisanya meliputi perbaikan konstruksi lambung, perbaikan
propeller sterntube, perawatan main engine (mesin utama) dan peralatan
lainnya.50
d. Pekerjaan; yaitu kegiatan melakukan sesuatu; yang sedang dilakukan.51
e. Perbaikan; yaitu adanya usaha pembetulan; hal (hasil, perbuatan, usaha, dan
sebagainya)52
G. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya.53
Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dimaksudkan di sini untuk
memberikan gambaran tentang pelaksanaan kontrak pekerjaan perbaikan kapal
dengan konsumen yang dalam hal ini adalah end user sendiri, secara khusus dalam
pelaksanaannya di PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia, Jalan R.E. Martadinata
Km.2, Sekupang, Pulau Batam. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif
dengan dukungan data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif adalah
pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer
50
Pengertian Menurut Ilmu Perkapalan Dan Teknologi Kelautan 51
Ibid. 52
Ibid. 53
Soerjono Seokanto, op.cit., hlm. 43.
Universitas Sumatera Utara
36
maupun sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari arti
atas peraturan-peraturan tersebut. Hal ini berarti melihat apa yang diinginkan (das
sein) dari peraturan-peraturan tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan melihat
kenyataan secara langsung bagaimana yang terjadi dilapangan (das sollen) dari segi
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian dilakukan di Batam, yaitu
tepatnya di lokasi Perusahaan PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia, Jalan R.E.
Martadinata Km 2, Sekupang, Batam. Perusahaan ini merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan atau perbaikan kapal (Perusahaan
galangan kapal) di Batam.
3. Sumber Data Penelitian
a. Sumber data primer yaitu sumber data penelitian ini diperoleh secara
langsung dari para informan di lapangan dengan melakukan wawancara.
Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan PT. Sinbat
Precast Teknindo dan pihak manajemen perusahaan galangan kapal Mc
Conell Dowell di Pulau Batam.
b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain
yang didapat melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-
undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi
dan bahasan kepustakaan lainnya yang berbentuk tertulis yang ada
kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber ini
Universitas Sumatera Utara
37
diperoleh dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Sumatera Utara,
buku-buku koleksi sendiri dan dokumen-dokumen lain yang berasal dari PT.
Sinbat Precast Teknindo Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara
kepada pihak manajemen perusahaan terutama pada Legal Departemen, Akunting dan
Operasional yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jadi tekniknya
adalah penelitan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam
penelitian ini.
5. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode induktif yaitu
didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis)
yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti. Proses pembentukan
hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan
dikumpulkan terlebih dahulu disebut proses induksi (induction process) dan
metodenya disebut metode induktif (inductive method) dan penelitiannya disebut
penellitian induktif (inductive research). Dengan demikian pendekatan induksi
mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau
konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan.
Universitas Sumatera Utara