1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Kelurahan Sadang Serang merupakan salah satu bagian wilayah di
Kecamatan Coblong Kota Bandung yang dibentuk pada tahun 1976 dengan
memiliki luas wilayah sebesar 133 Ha. Berikut Gambar 1.1 mengilustrasikan peta
Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung.
GAMBAR 1.1
Peta Kelurahan Sadang Serang
Sumber: Data Internal Kantor Kelurahan Sadang Serang, 2015
2
Secara administratif Kelurahan Sadang Serang dibatasi oleh :
Bagian Selatan : Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kidul
Bagian Utara : Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong
Bagian Timur : Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler
Bagian Barat : Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblon
A. Administrasi Pemerintahan
Administrasi pemerintahan di wilayah Kelurahan Sadang Serang dibagi
menjadi 2, yaitu Instansi Pemerintahan dan Kelembagaan Kelurahan. Adapaun
pembagiannya sebagai berikut:
1. Instansi Pemerintah di wilayah Kelurahan Sadang Serang tediri dari:
a) Instansi Vertikal berjumlah 3 unit, yaitu:
1) Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Barat
2) Dinas Pertanian/Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat
3) Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat
b) Instansi BUMN berjumlah 2 unit, yaitu:
1) PT. TELKOM
2) PDAM
c) Instansi Otonomi berjumlah 1 unit, yaitu: Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Puter Kelurahan Sadang Serang
2. Kelembagaan Kelurahan
Kelurahan Sadang Serang dibagi dalam 21 Rukun Warga (RW) dan 130
Rukun Tetangga (RT). Tabel 1.1 mengilustrasikan jumlah RW dan RT di
Kelurahan Sadang Serang.
3
Tabel 1.1
Jumlah RW dan RT di Kelurahan Sadang Serang
RW Jumlah RT RW Jumlah RT
RW. 01 5 RW. 12 4
RW. 02 5 RW. 13 7
RW. 03 8 RW. 14 5
RW. 04 4 RW. 15 10
RW. 05 8 RW. 16 7
RW. 06 5 RW. 17 4
RW. 07 5 RW. 18 6
RW. 08 7 RW. 19 10
RW. 09 7 RW. 20 5
RW. 10 5 RW. 21 7
RW. 11 6 Total RT : 130
Sumber: Data Internal Kantor Kelurahan Sadang Serang, 2015
B. Kondisi Aparatur
Jumlah aparatur/pegawai di Kantor Kelurahan Sadang Serang adalah sebanyak
6 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tabel 1.2 menunjukkan data
pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kantor Kelurahan Sadang Serang
sebagai berikut:
Tabel 1.2
Data Pegawai di Kantor Kelurahan Sadang Serang
No Nama / NIP Jabatan Tingkat
Pendidikan
1 Ratnarahayu P,S,STP,M.Si
NIP. 19830714200122002 Lurah Strata 2 (S2)
2 Jajang Direja,S.Pd.M.Si
NIP. 196502071988021002 Sekretaris Lurah Strata 2 (S2)
3 Nia Surtikanti. S.Sos.MP
NIP.19650817 198703 2010 Seksi Pemerintahan Strata 2 (S2)
4
No Nama / NIP Jabatan Tingkat
Pendidikan
4 Hendra Suhendar,SH.
NIP. 197207132007011006 Seksi Kemasyarakatan Strata 2 (S2)
5 Yani Komariah, S.Sos
NIP.19640910 199007 2001 Seksi Pelayanan Strata 1 (S1)
6 Ratnaningrum, BSW
NIP.19600406 198503 2 007
Seksi Ekonomi,
Pembangunan dan
Lingkungan Hidup
(EKBANG & LH)
Diploma 3 (D3)
Sumber: Data Internal Kantor Kelurahan Sadang Serang, 2015
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi di kelurahan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda)
Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun
susunan organisasi di Kantor Kelurahan Sadang Serang ditunjukkan pada Gambar
1.2 sebagai berikut:
Gambar 1.2
Struktur Organisasi di Kantor Kelurahan Sadang Serang
Sumber: Data Internal Kantor Kelurahan Sadang Serang, 2015
5
D. Tugas dan Fungsi Aparatur Kelurahan
Tugas dan fungsi aparatur/pegawai di Kelurahan telah diatur menurut
Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung. Adapun tugas dan fungsi di kelurahan diatur, sebagai
berikut:
1) Lurah
Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah.
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka lurah mempunyai fungsi, yaitu:
a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
b) Pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat
c) Pelayanan masyarakat
d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
e) Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup
f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
2) Sekretaris Lurah
Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Lurahdi bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris
Lurah mempunyai fungsi:
a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan kelurahan
b) Penyusunan rencana program dan kegiatan kelurahan
c) Pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian
d) Pengkoordinasian kegiatan seksi di kelurahan;
e) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kelurahan dengan instansi terkait
f) Pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan kelurahan
6
3) Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Lurah di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi :
a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan
b) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW)
c) Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban
d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
e) Pembinaan potensi perlindungan masyarakat
f) Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan instansi
terkait
g) Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
4) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Ekonomi,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a) Penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup
b) Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
c) Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan
d) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan
fasilitas sosial
e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan
hidup
f) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan
danlingkungan hidup dengan instansi terkait
g) Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan
hidup
7
5) Seksi Kemasyarakatan
Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Lurah di bidang kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi
Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan
b) Inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan
c) Inventarisasi dan fasilitasi bidang pendidikan
d) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan
e) Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi
danpemberdayaan perempuan serta generasi muda
f) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
g) Inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan
h) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan
instansi terkait
i) Pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan
6) Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah
di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pelayanan
mempunyai fungsi:
a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan
b) Pelayanan data dan informasi kelurahan
c) Pelayanan administrasi kependudukan
d) Pelayanan administrasi umum lainnya
e) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan instansi terkait
f) Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan
8
E. Kependudukan
Kelurahan Sadang Serang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015
sebanyak 40.021 jiwa yang terdiri dari 20.522 jiwa laki-laki dan 19.499 jiwa
perempuan. Statistik penduduk berdasarkan Agama Islam sebanyak 38.159 jiwa,
Kristen sebanyak 1.790 jiwa, Budha sebanyak 31 jiwa, Hindu sebanyak 25 jiwa
dan agama lainnya sebanyak 16 jiwa.
F. Prasarana Pendidikan
Prasarana pendidikan di Kelurahan Sadang Serang dengan jumlah bangunan
Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 5 bangunan, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 6
sekolah, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 1 sekolah dan
Perguruan Tinggi, baik lembaga pendidikan atau tempat kursus sebanyak 3 tempat
belajar.
1.2. Latar Belakang Penelitian
1.2.1. E-Government
Pemanfaatan Information, Communication and Technology (ICT)
mengalami perubahan pada aktivitas manusia dalam berbagai sektor, begitu juga
pada sektor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah (Hartono et al:2010).
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia
(Aspiluki) mangatakan bahwa pemerintah seharusnya membantu mempercepat
proses perkembangan ICT terkait sumber daya manusia, infrastruktur fisik,
kebijakan dan hukum, serta pemanfaataanya (Sumber: npp-asia.com).
Tugas pemerintah yang sudah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 yaitu memberikan pelayanan kepada
warganya dengan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau
dan terukur. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik
atau sering disebut dengan Electronic Government (e-Government) merupakan
cara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini juga dipertegas oleh
Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)
bahwa e-Government adalah sebuah pemerintahan yang memadukan layanan
9
informasi dengan sistem perangkat ICT yang bertujuan untuk memudahkan warga
mendapatkan informasi (Sumber: maxmanroe.com).
Menurut Indrajid (2002:5), e-Government adalah penggunaan ICT oleh
pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkkan kualitas pelayanan. Di
Indonesia, menerapan e-Government diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika yang menyatakan bahwa dengan menggunakan teknologi dapat
mendukung good governance di Indonesia. Selanjutnya keluar Instruksi Presiden
RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government yang merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan kualitas layanan publik secara online.
E-Government merupakan contoh dari implementasi konsep smart city
atau kota pintar yang berarti konsep pengembangan, penerapan dan implementasi
teknologi di suatu wilayah menurut Pratama (2013:99). Terdapat 12 kota di
Indonesia yang memiliki potensi menjadi smart city untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dengan cara yang berbeda-beda. Adapun kota-kota tersebut
yaitu sebagai berikut: Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang,
Surabaya, Samarinda, Makassar, Denpasar, Ambon, dan Jayapura. Dalam
menerapkan konsep smart city diperlukan sosok kepemimpinan para pemimpin
kota yang memiliki pengaruh signifikan untuk pendorong penerapan ICT dalam
meningkatkan pelayanan publik di kota-kota di Indonesia, seperti Ridwan Kamil
sebagai Walikota Bandung, Risma Rismaharini sebagai Walikota Surabaya, dan
Danny Pomanto sebagai Walikota Makassar (Sumber: Liputan6.com).
Beberapa program terkait dengan e-Government yang dikembangkan di
Kota Bandung adalah Program Bandung 1 Data, Program Bandung GovNet,
Program Bandung e-Gov System dan Program Pendukung Smart Government.
Program-program tersebut nantinya akan terintegrasi menjadi satu sebagai
fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun ilustrasi pelayanan publik
terinterasi dapat diilustrasikan pada Gambar 1.3.
10
Gambar 1.3
Sistem Pelayanan Publik Terintegrasi
Sumber: Data Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 2015
Dapat dilihat bahwa data kependudukan merupakan data yang harus
dimiliki dari sistem pelayanan publik terintegrasi, nantinya data tersebut dapat
dimanfaatkan informasinya untuk dinas kesehatan, dinas pendidikan dan juga
dinas sosial tenaga kerja. Begitupun dengan data tata ruang –baik dari tingkat
Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan juga Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dapat dimanfaatkan informasinya untuk dinas sarana dan prasarana
transportasi, dinas kawasan budidaya bangunan dan kawasan lindung/Ruang
Terbuka Hijau (RTH). Jika data tersebut dimanfaatkan dengan maksimal kepada
dinas-dinas terkait, untuk urusan perpajakan, perizinan dan juga ekonomi dan
industri dapat diurus dengan mudah karena datanya telah terintegrasi sehingga
publikasi yang transparan sebagai pendukung good governance dari sistem
pelayanan publik terintegrasi dapat terlaksana.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar dari sistem
pelayanan publik terintegrasi adalah data kependudukan dan data tata ruang di
tingkat RT dan RW yang dapat diperoleh di tingkat kelurahan. Data
kependudukan dapat diperoleh dengan layanan administrasi warga sedangkan
11
untuk data tata ruang, kelurahan juga memberikan sosialisasi dengan berbagai
kegiatan di tingkat RT dan RW. Sejalan dengan data kependudukan, Walikota
Bandung memaparkan bahwa Kota Bandung menjadi kota pertama yang
menerapkan penggunaan layanan administrasi warga secara online di kelurahan
(e-Kelurahan).
1.2.2. E-Kelurahan
Kelurahan menurut Wongkor (2015:1) adalah unit pemerintahan terkecil
setingkat desa yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil. Sehingga Lurah merupakan tingkatan dasar di bidang pemerintahan
dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Pelayanan terkait penggunan
ICT di kelurahan adalah dengan penggunaan layanan administrasi warga secara
online di kelurahan (e-Kelurahan).
E-Kelurahan merupakan bagian dari e-Government yaitu layanan berbasis
ICT dalam pengelolaan administrasi data kependudukan yang memiliki layanan
seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Sekolah, Surat Keterangan
(SK) Domisili Kelembagaan, SK Domisili Perusahaan, SK Usaha, SK Ahli Waris,
SK Belum Menikah, SK Pernyataan, SK Pengantar Catatan Kepolisian,
Permohonan KTP, SK Miskin, SK Serba Guna, SK Tidak Mampu, SK Kejandaan
Kedudaan, SK Kelahiran, SK Pindah Datang Warga Negara Indonesia (WNI), SK
Jaminan Bertempat Tinggal, Permohonan Pindah Datang, Form Data
Kependudukan, SK Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), SK Niat Akad
(NA) yang meliputi SK untuk Orang Tua, SK Asal Usul, Persetujuan Mempelai,
SK untuk Menikah, SK Kematian Suami/Istri.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berharap e-Kelurahan
dapat mengurangi proses antrian yang panjang, waktu pengambilan dokumen
yang jelas, dan pengarsipan yang mudah dilacak sehingga memberikan
keefektifan dalam layanan administrasi data kependudukan di suatu kelurahan.
Sejalan dengan hal tersebut, Portege Cloud Tecnology yang merupakan
perusahaan pembuat layanan e-Kelurahan mengemukakan bahwa penggunaan
layanan e-Kelurahan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses
penerbitan surat dengan waktu tidak lebih dari 5 menit.
12
Penerapan layanan e-Kelurahan sudah diimplementasikan di beberapa
kelurahan di Kota Bandung. Tabel 1.3 mengilustrasikan jumlah kelurahan yang
menggunakan layanan e-Kelurahan di Kota Bandung.
Tabel 1.3
Jumlah Kelurahan yang Menggunakan Layanan E-Kelurahan
No Nama Kecamatan/Kelurahan Aktif Tidak Aktif Tidak
Menggunakan
1 KECAMATAN COBLONG
1 Kelurahan Cipaganti
√
2 Kelurahan Lebakgede
√
3 Kelurahan Sadang Serang √
4 Kelurahan Dago √
5 Kelurahan Sekeloa √
6 Kelurahan Lebak Siliwangi
√
2 KECAMATAN KIARACONDONG
1 Kelurahan Sukapura
√
2 Kelurahan Kebonjayanti
√
3 Kelurahan Babakan Surabaya
√
4 Kelurahan Cicaheum
√
5 Kelurahan Babakansari √
6 Kelurahan Kebon Kangkung
√
3 KECAMATAN LENGKONG
1 Kelurahan Cijagra
√
2 Kelurahan Lingkar Selatan
√
3 Kelurahan Burangrang
√
4 Kelurahan Turangga √
5 Kelurahan Cikawao
√
4 KECAMATAN RANCASARI
1 Kelurahan Cipamokolan √
2 Kelurahan Derwati
√
3 Kelurahan Manjahlega
√
4 Kelurahan Mekarjaya
√
5 KECAMATAN BUAH BATU
1 Kelurahan Sekejati
√
2 Kelurahan Margasari √
3 Kelurahan Cijaura √
4 Kelurahan Jatisari √
13
No Nama Kecamatan/Kelurahan Aktif Tidak Aktif Tidak
Menggunakan
6 KECAMATAN BANDUNG KIDUL
1 Kelurahan Batununggal
√
2 Kelurahan Wates
√
3 Kelurahan Mengger
√
4 Kelurahan Kujangsari
√
7 KECAMATAN CINAMBO
1 Kelurahan Pakemitan √
2 Kelurahan Sukamulya √
3 Kelurahan Cisaranten Wetan √
4 Kelurahan Babakan Pengkulu √
8 KECAMATAN SUKASARI
1 Kelurahan Isola √
2 Kelurahan Gegerkalong
√
3 Kelurahan Sukarasa
√
4 Kelurahan Sarijadi √
9 KECAMATAN SUKAJADI
1 Kelurahan Pasteur
√
2 Kelurahan Cipedes
√
3 Kelurahan Sukawarna
√
4 Kelurahan Sukagalih √
5 Kelurahan Sukabungah √
10 KECAMATAN CICENDO
1 Kelurahan Husein Sastra Negara
√
2 Kelurahan Arjuna √
3 Kelurahan Pajajaran √
4 Kelurahan Pasir Kalliki
√
5 Kelurahan Pamoyanan
√
6 Kelurahan Sukaraja
√
11 KECAMATAN ANDIR
1 Kelurahan Maleber √
2 Kelurahan Dunguscariang
√
3 Kelurahan Ciroyom √
4 Kelurahan Kebon Jeruk √
5 Kelurahan Garuda
√
6 Kelurahan Campaka
√
12 KECAMATAN CIDADAP
1 Kelurahan Hegarmanah
√
14
No Nama Kecamatan/Kelurahan Aktif Tidak Aktif Tidak
Menggunakan
2 Kelurahan Ciumbuleuit
√
3 Kelurahan Ledeng
√
13 KECAMATAN BABAKAN WETAN
1 Kelurahan Cihapit √
2 Kelurahan Tamansari √
3 Kelurahan Citarum √
14 KECAMATAN SUMUR BANDUNG
1 Kelurahan Braga √
2 Kelurahan Merdeka
√
3 Kelurahan Kebon Pisang
√
4 Kelurahan Babakan Ciamis
√
15 KECAMATAN CIBEUNYING KALER
1 Kelurahan Cihaurgeulis
√
2 Kelurahan Sukaluyu
√
3 Kelurahan Neglasari
√
4 Kelurahan Cigadung
√
16 KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
1 Kelurahan Padasuka √
2 Kelurahan Cikutra √
3 Kelurahan Cicadas
√
4 Kelurahan Sukamaju √
5 Kelurahan Sukapada
√
6 Kelurahan Pasir Layung √
17 KECAMATAN BATUNUNGGAL
1 Kelurahan Gumuruh
√
2 Kelurahan Maleer
√
3 Kelurahan Cibangkong
√
4 Kelurahan Kacapiring
√
5 Kelurahan Kebonwaru
√
6 Kelurahan Samoja
√
7 Kelurahan Binong
√
18 KECAMATAN REGOL
1 Kelurahan Cigereleng
√
2 Kelurahan Ancol
√
3 Kelurahan Pungkur
√
4 Kelurahan Balonggede √
5 Kelurahan Ciseureuh
√
15
No Nama Kecamatan/Kelurahan Aktif Tidak Aktif Tidak
Menggunakan
6 Kelurahan Ciateul
√
7 Kelurahan Pasirluyu
√
19 KECAMATAN ASTANA ANYAR
1 Kelurahan Karasak
√
2 Kelurahan Nyengseret
√
3 Kelurahan Karang Anyar
√
4 Kelurahan Panjunan
√
5 Kelurahan Cibadak √
6 Kelurahan Pelindung Hewan
√
20 KECAMATAN BOJONGLOA KALER
1 Kelurahan Kopo
√
2 Kelurahan Babakan Tarogong
√
3 Kelurahan Jamika
√
4 Kelurahan Babakan Asih
√
5 Kelurahan Suka Asih
√
21 KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
1 Kelurahan Babakan
√
2 Kelurahan Babakan Ciparay √
3 Kelurahan Sukahaji
√
4 Kelurahan Margahayu Utara
√
5 Kelurahan Margasuka
√
6 Kelurahan Cirangrang
√
22 KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
1 Kelurahan Situsaeur
√
2 Kelurahan Kebonlega
√
3 Kelurahan Cibaduyut
√
4 Kelurahan Mekarwangi
√
5 Kelurahan Cibaduyut Kidul
√
6 Kelurahan Cibaduyut Wetan
√
23 KECAMATAN BANDUNG KULON
1 Kelurahan Cijerah
√
2 Kelurahan Cibuntu
√
3 Kelurahan Warung Muncang
√
4 Kelurahan Caringin
√
5 Kelurahan Cigondewah Kaler
√
6 Kelurahan Gempolsari
√
7 Kelurahan Cigondewah Rahayu
√
16
No Nama Kecamatan/Kelurahan Aktif Tidak Aktif Tidak
Menggunakan
8 Kelurahan Cigondewah Kidul
√
24 KECAMATAN ANTAPANI
1 Kelurahan Antapani Kulon
√
2 Kelurahan Antapani Wetan
√
3 Kelurahan Antapani Tengah
√
4 Kelurahan Antapani Kidul
√
25 KECAMATAN ARCAMANIK
1 Kelurahan Sukamiskin
√
2 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan
√
3 Kelurahan Cisaranten Kulon
√
4 Kelurahan Cisaranten Endah
√
26 KECAMATAN UJUNG BERUNG
1 Kelurahan Pasir Endah
√
2 Kelurahan Cigending
√
3 Kelurahan Pasirwangi
√
4 Kelurahan Pasirjati
√
5 Kelurahan Pasanggrahan
√
27 KECAMATAN CIBIRU
1 Kelurahan Palasari
√
2 Kelurahan Cipadung
√
3 Kelurahan Pasirbiru
√
4 Kelurahan Cisurupan
√
28 KECAMATAN GEDEBAGE
1 Kelurahan Cimincrang
√
2 Kelurahan Cisaranen Kidul
√
3 Kelurahan Rancabolang
√
4 Kelurahan Rancanumpang √
29 KECAMATAN PANYILEUKAN
1 Kelurahan Cikapundung Kulon
√
2 Kelurahan Cikapundung Wetan
√
3 Kelurahan Cikapundung Kidul
√
4 Kelurahan Mekar Mulya
√
30 KECAMATAN MANDALAJATI
1 Kelurahan Jatihandap
√
2 Kelurahan Karang Pamulang
√
3 Kelurahan Pasar Impun
√
4 Kelurahan Sindang Jaya
√
17
No Nama Kecamatan/Kelurahan Aktif Tidak Aktif Tidak
Menggunakan
Jumlah 36 102 13
Total Kelurahan 151
Total Kecamatan 30
Sumber: Data Internal Dinas Pemerintahan Umum Kota Bandung, 2015
Dari 151 kelurahan di Kota Bandung, terdapat 36 kelurahan yang aktif,
102 kelurahan tidak aktif karena belum di damping oleh pihak penyedia layanan
dan 13 kelurahan belum menggunakan layanan e-Kelurahan dalam pengelolaan
layanan administrasi data kependudukan di tingkat kelurahan.
Dalam mencapai target smart government di Indonesia, pemerintah telah
membagi dalam lima tahap yang masing-masing tahap diberi tenggat waktu
selama satu tahun. Adapaun tahapannya yaitu sebagai berikut:
1. Tahap pertama adalah membuat dan menyeragamkan format yang akan
digunakan di instansi pemerintahan.
2. Tahap kedua adalah proses pengintegrasian di setiap kementrian serta
lembaga.
3. Tahap ketiga, ditargetkan bahwa pemerintah sudah bisa melakukan uji coba
penyatuan semua sistem terkait e-Governement.
4. Tahap keempat dengan meningkatkan cyber security.
5. Tahap kelima yaitu pemerintah menargetkan bahwa 90 persen semua jaringan
elektronik instansi pemerintahan sudah terintegrasi (Sumber: maxmanroe.com)
Dilihat dari tahapan tersebut, Kantor Kelurahan Sadang Serang yang
merupakan kantor kelurahan pertama dalam penerapan layanan e-Kelurahan sejak
tahun 2014 sudah menyeragamkan format pelayanan publik yang akan digunakan
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung. Namun, penerapan e-Kelurahan
di Kantor Kelurahan Sadang Serang belum berjalan sesuai rencana, karena di
Kota Bandung layanan e-Kelurahan baru digunakan di beberapa kantor kelurahan.
Hal tersebut menyebabkan tahapan ketiga belum bisa dilanjutkan, maka dari itu
pemerintah belum mampu untuk mencapai targetnya.
Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti layanan e-
Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota
18
Bandung. Selain itu, penerapan e-Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang
Kecamatan Coblong Kota Bandung belum sesuai dengan alur penggunaan
layanan e-Kelurahan yaitu pada target waktu proses penerbitan surat yang tidak
lebih dari 5 menit. Adapun alur pengunaan layanan e-Kelurahan dapat dijelaskan
pada Gambar 1.4.
Gambar 1.4
Alur Pelayanan E-Kelurahan
Sumber: Data Internal Kantor Kelurahan Sadang Serang, 2015
Alur diatas menjelaskan bahwa proses penggunaan layanan e-Kelurahan
sebagai berikut, yaitu warga/pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan
membawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Data pemohon dimasukkan oleh admin
kelurahan dengan sistem yang sudah disediakan. Selanjutnya proses persetujuan
berkas pemohon dengan memeriksa kelengkapan berkas. Jika kelengkapan berkas
sudah sesuai, maka akan diproses persetujuan pembuatan surat yang diinginkan
pemohon oleh Lurah, namun jika kelengkapan berkas belum sesuai, maka berkas
akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas yang kurang.
Selanjutnya jika sudah mendapakan persetujuan dari lurah, maka surat yang
dibutuhkan akan dicetak untuk dimintai tanda tangan lurah dan tanda tangan surat
permohonan. Bagi pemohon, tahapan tanda tangan merupakan tahapan akhir yang
19
harus ditempuh, namun bagi kantor kelurahan, tahapan selanjutnya adalah
pengarsipan dokumen.
Setelah melakukan survey awal dengan pegawai di Kelurahan Sadang
Serang dengan 5 informan untuk mengetahui seberapa efektif layanan e-
Kelurahan, dapat dilihat bahwa 3 informan mengatakan bahwa e-Kelurahan
efektif. Berikut hasil survey awal yang diperoleh peneliti:
Tabel 1.4
Hasil Survey Awal Informan pada Efektivitas E-Kelurahan
e-Kelurahan Jumlah Informan Persentase
Efektif 3 60%
Tidak Efektif 2 40%
Jumlah 5 100%
Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2015
Dari hasil survey awal pada Tabel 1.4, informan mayoritas mengatakan
bahwa layanan e-Kelurahan efektif dengan persentase 60%, berbeda halnya
dengan informan yang mengatakan tidak efektif hanya memiliki persentase 40%.
Pada survey awal pula, peneliti melakukan jajak pendapat tentang alasan
ketidakefektifan layanan e-Kelurahan. Berikut alasan informan mengatakan
layanan e-Kelurahan tidak efektif:
Tabel 1.5
Alasan Ketidakefektifan Layanan E-Kelurahan
No Alasan
1 Koneksi internet
2 Korsleting listrik
3 Kemampuan menggunakan teknologi
Sumber: Hasil oleh data peneliti, 2015
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, jika diselaraskan
dengan tujuan e-Kelurahan yaitu sebagai sistem dari pelayanan publik bagi
masyarakat dengan target waktu proses penerbitan surat tidak lebih dari 5 menit,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul “Analisis
Efektivitas Penerapan E-Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang
Kecamatan Coblong Kota Bandung”.
20
1.3. Perumusan Masalah
Pemanfaatan Information, Communication and Technologi (ICT)
mengalami perubahan pada aktivitas manusia dalam berbagai sektor, begitu juga
pada sektor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Pemerintah secara
langsung mendukung penggunaan e-Government di lingkungan pemerintahan dan
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Dalam meningkatkan pelayanan yang baik, kelurahan merupakan
tingkatan dasar di bidang pemerintahan kepada warga karena kelurahan dipimpin
oleh Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penggunaan layanan
berbasis ICT dalam administrasi data kependudukan (e-Kelurahan) bertujuan
sebagai sistem dari pelayanan publik bagi masyarakat dengan target waktu proses
penerbitan surat tidak lebih dari 5 menit.
Setelah melakukan survey awal dengan pegawai di Kantor Kelurahan
Sadang Serang yang merupakan kantor kelurahan pertama dalam penerapan
layanan e-Kelurahan di Kota Bandung untuk mengetahui seberapa efektif layanan
e-Kelurahan, 3 dari 5 informan mengatakan bahwa layanan e-Kelurahan efektif
sedangkan 2 dari 5 informan mengatakan bahwa layanan e-Kelurahan tidak
efektif. Pada survey awal pula, peneliti melakukan jajak pendapat tentang alasan
ketidakefektifan layanan e-Kelurahan, yaitu seperti koneksi internet, korsleting
listrik dan kemampuan menggunakan teknologi.Jika diselaraskan dengan tujuan e-
Kelurahan yaitu sebagai sistem dari pelayanan publik bagi masyarakat dengan
target waktu proses penerbitan surat tidak lebih dari 5 menit, maka alasan
ketidakefektifan layanan e-Kelurahan menjadi faktor penghambat dalam
efektivitas penerapan e-Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang
Kecamatan Coblong Kota Bandung.
1.4. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan,
maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Seberapa besar efektivitas dari sisi indikator produksi pada penerapan e-
Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota
Bandung?
21
2. Seberapa besar efektivitas dari sisi indikator efisiensi pada penerapan e-
Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota
Bandung?
3. Seberapa besar efektivitas dari sisi indikator kepuasan pada penerapan e-
Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota
Bandung?
1.5. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian iniyaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari sisi indikator produksi pada
penerapan e-Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan
Coblong Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari sisi indikator efisiensi pada
penerapan e-Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan
Coblong Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari sisi indikator kepuasan pada
penerapan e-Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan
Coblong Kota Bandung.
1.6. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam
pembahasan masalah mengenai efektivitas penerapan e-Kelurahan di Kantor
Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung dan dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui atau sebagai
pengembangan dari penelitian mengenai layanan e-Kelurahan yang merupakan
bagian dari smart city.
22
2. Aspek Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah
agar lebih maksimal dalam menerapkan dan mengembangkan e-Kelurahan di
Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung.
1.7. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang bertujuan untuk
menjaga konsistensi dari tujuan peneliti itu sendiri, sehingga bahasan untuk
permasalahan tidak akan meluas. Batasan-batasan yang ada adalah sebagai
berikut:
a. Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong
Kota Bandung dengan objek penelitian pada masyarakat yang terlibat dalam
penerapan e-Kelurahan.
b. Waktu pengamatan dilakukan mulai bulan September 2015 hingga Mei 2016
c. Penelitian hanya membahas variabel yang menjadi kriteria dalam mengukur
efektivitas layanane-Kelurahan di Kantor Kelurahan Sadang Serang
Kecamatan Coblong Kota Bandung
1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum
tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan dari penelitian ini
disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN
Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang berisi teori-teori yang digunakan.
Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas peneliti dalam melakukan
pengambilan data terhadap narasumber.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang berisis karakteristik penelitian
yang digunakan, alat pengumpulan data, tahap-tahap penelitian yang dilakukan,
23
populasi dan sampel yang dijadikan objek pada penelitian ini, pengumpulan data
dan sumber data,dan juga teknik yang digunakan untuk menganalisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap objek
beserta pembahasan yang terdiri dari analisis responden terhadap variabel, analisis
statistik, dan analisis pengaruh variabel.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil
pembahasan penelitian juga berisi saran yang diberikan penulis yang diharapkan
akan bermanfaat baik bagi objek penelitian dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.