TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM ERA UU DESA
JAKARTA, DESEMBER 2014
POKJA KEBIJAKAN PNPM, TNP2K
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PPKP2K
P
Desa Siaga PEKKA
Kehutanan
PSE
W
Pariwisa
ta
Peduli
P2DT
K
GSC
Pusak
a
Dana
Bergulir
KUBE
PUAPKKP
PUMP
Pamsima
s
PPIP
Perkembangan PemberdayaanMasyarakat dalam Pembangunan di Indonesia
Proyeksektoral(PPK/P2KP)
Program Nasional(PNPM)
Undang-UndangDesa
TENTANG UU DESA …
•UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ‘ruang’ yang besar terhadapkeberlanjutan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
• Prinsip dan mekanisme “PemberdayaanMasyarakat” telah ter-internalisasi dalam UU Desa dan PP terkait.
• Pembangunan Desa bertujuan meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa dan kualitashidup manusia, serta penanggulangankemiskinan.
5
6
Kebijakan TNP2K dalam implementasi UU Desa
Perhitungan alokasi Dana Desa per Desa yang bersumber dari APBN (PP
60/2014 ayat 12) dan draft Peraturan Menteri Keungan• Indeks Kesulitan Geografis (IKG) tingkat kesulitan geografis Desa
• Tingkat kemiskinan Desa
Prinsip PNPM masuk dalam UU Desa, PP 43/2014 dan draft Permen
pelaksanaan UU Desa:• Musyawarah Desa
• Pengelolaan keuangan Desa
• Perencanaan pembangunan desa partisipatif
• Pendampingan
Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat• Draft Permendagri Mekanisme Perencanaan Partisipatif yang terintegrasi
dengan Perencaaan Pembangunan Daerah
• Community-Empowerment Performance Index (Cepix)
• System remunerasi fasilitator pemberdayaan masyarakat
Setingkat Peraturan Pemeritah:
• PP no. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• PP no. 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber
dari APBN
Setingkat Peraturan Menteri:
• Draft Permen terkait dengan Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan Desa, dan Pembangunan Kawasan.
• Draft PMK tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
• Draft Revisi Permen 54/2010, antara lain terkait dengan
– perencanaan pembangunan partisipatif
– penguatan Kecamatan dalam rangka penyusunan perencanaan
daerah
PENGATURAN TERKAIT UU DESA
Pelaksanaan Pembangunan oleh Pemerintah Atasan(PP 43/2014, Pasal 122)
1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
3. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikanpelaksanaannya kepada Desa.
4. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.
8
Kemandirian Desa dalam Pelayanan, Pembangunan dan
Pemberdayaan, tercermin dalam prinsip:
• Program Pusat harus masuk dalam RPJM Desa, dan dijalankan
dalam RKP dan APB Desa
• K/L Pusat tidak membentuk kelompok di desa dan mendanai
kegiatan kelompok secara langsung
• K/L menyediakan pendampingan kegiatan
DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNANKONSOLIDASI PROGRAM/KEGIATAN DI DESA
9
Musyawarah Desa RPJM DesaRKP Desa
Program Pusat di masukkan ke dalam
RPJM Desa
Kegiatan
Program & kegiatan hasil Musdeslima tahunan
PemerintahDesa
Badan Permusyawaratan Desa
Masyarakat/ Kelompok Desa
APBDesa
Pembiayaankegiatan
K/L PUSAT
Program/ Kegiatan
Pendampingan
11
Kawasan Perdesaan menurut UU No.26/2007
o Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagaitempat permukiman perdesaan, pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
o Pengembangan Kawasan Perdesaaan, diarahkan untuk:a) Pemberdayaan masyarakat perdesaan,
b) Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang
didukungnya,
c) Konservasi sumber daya alam,
d) Pelestarian warisan budaya local,
e) Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk
ketahanan pangan, dan
f) Penjagaan keseimbangan pembangunan.
12
o Kawasan Perdesaan diperankan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, dampak pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
o Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka
penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
Kawasan Perdesaan menurut UU No. 6/2014
Aspek LingkunganAspek Sosial-Ekonomi
UU No.26/2007, diarahkan: UU No. 6/2014, meliputi:
• Pemberdayaan masyarakat perdesaan.
• Pertahanan kualitas lingkungan
setempat dan wilayah yang
didukungnya.
• Konservasi sumber daya alam,
• Pelestarian warisan budaya lokal.
• Pertahanan kawasan lahan abadi
pertanian pangan untuk ketahanan
pangan.
• Penjagaan keseimbangan
pembangunan.
• Pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi.
• Penggunaan dan pemanfaatan wilayah
Desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata ruang
Kabupaten/Kota.
• Pelayanan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan.
• Pembangunan infrastruktur,
peningkatan ekonomi perdesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna.
Arah Pengembangan Kawasan Perdesaan
13
Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi strategis sifatnya, paling tidak dikarenakan dua hal:
1. Adanya kepentingan bersama yang dampaknyaberpengaruh pada tingkat regional, bahkan nasional, misalnya pengelolaan daerah aliran sungai, konservasikawasan hutan dan sumber air, cagar budaya danlainnya).
2. Adanya kepentingan bersama antar desa, terutamadari sisi pengembangan sosial-ekonomi desa dalamrangka peningkatan produktifitas dan kesejahteraanmasyarakat desa.
15
Beberapa hal yang perlu dipastikan ..
Mengapa Kawasan Perdesaan
Pengelolaan Kawasan Perdesaan menjadi penting dikarenakan dua hal:
16
2. Pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam (misalnya, DAS, sumber air/mata air, koservasi lingkungan/hutan, pelestarian cagar budaya, dan bangunan penting/warisan budaya local, dan lainnya).
1. Pembangunan antar desa disebut sebagai pembangunankawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepatdan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di KawasanPerdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
Keberadaan Kawasan Perdesaan telah didukung dengan landasan formal regulative yang kuat.
17
Kesimpulannya …
Eksistensi
Arahan pembangunan Kawasan Perdesaan
telah jelas dinyatakan, yaitu untuk
Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya
Alam dan Pengembangan Potensi Sosial
Ekonomi Masyarakat Desa.
Kebijakan
Pembangun
an
Pelaksana
Pembangun
an
Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat
ditetapkan dan dilakukan oleh Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, dan
dapat diusulkan oleh Pemerintah Desa untuk
ditetapkan.
Kesimpulan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah.
2. Dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitassosial-ekonomi masyarakat dan menjagakeseimbangan lingkungan.
3. Diterapkan atas beberapa unit administrasi atauwilayah fungsional tertentu.
4. Dilaksanakan secara partisipatif dan denganmelibatkan Pemerintah Desa.
5. Dilakukan dengan mengacu kepada RencanaPembangunan Nasional dan/atau Daerah, dalambentuk Program Kewilayahan.
18
• Pemahaman tentang pengelolaan kawasan perdesaan masih perlu dielaborasi lebih jauh.
• Mekanisme penetapan kawasan dan penyusunan prioritas program pembangunan kawasan perdesaan, khususnya terkait dengan program-program perdesaan yang perlu dikelola oleh K/L.
• Pemahaman tentang ‘berbasis desa’ perlu dibedakan dengan ‘berskala lokal’. K/L harus dapat menyikapi adanya ketentuan ‘mengefektifkan program berbasis desa’ yang selama ini berjalan dalam kendali K/L.
19
Beberapa hal yang perlu dipastikan ..