ANGGARAN DASAR &
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GELORA INDONESIA
PEMBUKAAN
Jauh di dasar sanubari kita sebagai bangsa besar ada ketakutan yang akut bahwa sekarang, setelah dua dekade menikmati demokrasi, kita sedang berjalan tanpa peta jalan yang jelas. Ketidakterarahan ini membuat grafik sejarah kita terus mendatar dan tidak lagi mendaki pencapaian yang tinggi. Padahal seluruh potensi besar kita sebagai bangsa seharusnya meledak saat kita beralih ke sistem demokrasi. Langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Ketakutan yang akut itu menandai adanya krisis yang kompleks, baik dalam narasi maupun kepemimpinan. Sementara itu dalam percaturan global kita menyaksikan dunia yang semakin kacau dan setiap saat dapat berkembang menjadi perang dunia yang lebih mengerikan dari dua perang dunia sebelumnya. Perubahan pada perimbangan kekuatan global dalam bidang ekonomi, teknologi dan militer telah memicu perang supremasi baru antara kekuatan global; Amerika Serikat, Tiongkok,Rusia dan Eropa. Perang ini pasti akan berlangsung lama, tanpa kaidah yang jelas, dan tentu akan merambah semua sektor kehidupan kita, dari perang dagang, perang teknologi, perlombaan senjata, perang geopolitik hingga perang ideologi. Sistem global mulai tidak berfungsi, dan seluruh institusinya seperti lumpuh dan tidak berdaya menghadapi krisis global ini. Perang selalu hadir saat sejarah menemui jalan buntu. Dua krisis ini, nasional dan global, semakin memperkuat ketakutan kita bahwa perjalanan kita - sebagai bangsa dan negara - bukan saja akan semakin lambat dan terseok-seok, tapi juga bisa menjadikan kita korban yang sia-sia akibat krisis global. Patahan-patahan sejarah yang telah kita lalui sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga G30 S PKI tahun 1965 sebagai residu perang dingin adalah fakta kasat mata bagaimana kita menjadi korban dari krisis yang terjadi di tataran global. Perjalanan sejarah panjang sebagai bangsa Indonesia, mengantarkan pada fakta bahwa setidaknya kita melalui dua gelombang sejarah yang penting, pertama adalah menjadi Indonesia dan kedua adalah menjadi negara-bangsa moderen yang kuat. Seharusnya sekarang kita memasuki gelombang ketiga dimana Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dan merupakan bagian dari kepemimpinan dunia. Sebuah gerakan kebangkitan baru Indonesia menjadi niscaya dan merupakan kewajiban sejarah dan agama. Gerakan kebangkitan baru bertujuan menyelesaikan krisis narasi dan kepemimpinan nasional, sekaligus mengantarkan Indonesia memasuki gelombang ketiga sejarahnya dengan menjadi kekuatan utama dunia dan ikut berpartisipasi dalam menemukan keseimbangan global baru agar umat manusia terhindar dari ancaman perang global yang akan membinasakan eksistensinya. Gerakan kebangkitan itu harus kuat dan massif, berderu-deru dari gelora cita dan cinta yang tak terbendung, digerakkan oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti irama gelombang samudera yang tak terlawan. Dengan bertawakal kepada Allah SWT dan untuk menunaikan kewajiban sejarah dan agama itulah kami dengan ini menyatakan berdirinya Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Nama
Pasal 1
Partai ini bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang disingkat menjadi Partai Gelora Indonesia selanjutnya disebut Partai dalam Anggaran Dasar ini.
Bagian Kedua Waktu Pendirian
Pasal 2
Partai didirikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019.
Bagian Ketiga Pasal 3
Dewan Pimpinan Nasional Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II ASAS DAN JATIDIRI
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 4
Asas Partai adalah Pancasila dan berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Bagian Kedua Jatidiri
Pasal 5
Jatidiri Partai adalah Islam, nasionalis, demokrasi, kemanusiaan dan kesejahteraan.
Pasal 6
1. Islam sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah nilai-nilai keislaman dalam perspektif kehidupan berbangsa, bernegara yang didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai energi yang menyatukan tanah air dan rakyatnya, dengan menjunjung tinggi norma, etika, serta kemanusiaan, dan penghormatan terhadap segenap agama yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Nasionalisme sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah rasa cinta, setia dan semangat pembelaan terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia maupun penghormatan kepada segenap warga negara dengan kemajemukannya, untuk menjaga dan memajukan peradaban bangsa, tanpa membedakan suku, agama, ras, serta golongan.
3. Demokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk membangun pemerintahan dan peradaban Indonesia dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara dan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keterbukaan, tanggung jawab serta penghargaan terhadap kebhinekaan.
4. Kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk meletakan manusia dan sifat kemanusiaannya pada tempat yang mulia dan menjadi pijakan pelembagaan sikap partai dalam perumusan kebijakan negara.
5. Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam jatidiri partai ini adalah semangat untuk mengelola bumi, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia untuk digunakan sebesar-sebesarnya meningkatkan kemakmuran dan standar kualitas hidup rakyat, dengan mendorong etos kerja, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kedermawanan menuju Indonesia yang makmur dan berdaulat.
BAB III
LAMBANG DAN ATRIBUT
Bagian Kesatu Lambang
Pasal 7
1. Partai memiliki lambang dan tanda sebagai identitas. 2. Bentuk lambang, tanda dan makna lambang Partai akan diterangkan lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Kedua Atribut
Pasal 8
1. Partai dapat memiliki hymne, mars dan atribut lainnya. 2. Ketentuan tentang atribut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IV VISI DAN MISI
Bagian Kesatu
Visi
Pasal 9 Visi Partai ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.
Bagian kedua Misi
Pasal 10
Misi Partai adalah: 1. Membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan. 2. Membangun pemerintahan efektif. 3. Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional. 4. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi. 5. Menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan
ekonomi baru. 6. Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan. 7. Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional.
BAB V
TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 11
Partai bertujuan: 1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Meningkatkan partisipasi politik anggota, relawan dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 6. Memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. 7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Bagian Kedua Fungsi
Pasal 12
Partai berfungsi sebagai sarana: 1. Pendidikan politik bagi anggota, relawan dan masyarakat luas agar menjadi warga negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik Warga Negara Indonesia. 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
BAB VI KEANGGOTAAN DAN RELAWAN
Bagian Kesatu Keanggotaan
Pasal 13
1. Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota
Partai. 2. Anggota Partai adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela ingin
menjadi anggota dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Keanggotaan Partai terbagi menjadi. a. Anggota, adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi anggota partai. b. Kader, adalah anggota Partai yang telah mengikuti program pendidikan dan
pengkaderan Partai. c. Fungsionaris, adalah anggota Partai yang diamanahi sebagai pengurus Partai.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 14
Setiap anggota berkewajiban untuk: 1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Partai. 2. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-
peraturan Partai. 3. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai.
Pasal 15
Setiap anggota berhak untuk: 1. Bicara dan memberikan suara. 2. Memilih dan dipilih dalam jabatan politik/publik. 3. Membela diri. 4. Mendapatkan pendidikan dan pengkaderan.
Bagian Keempat Pendidikan dan Pengkaderan
Pasal 16
Pendidikan dan Pengkaderan Partai dilakukan dengan ketentuan: 1. Penyelenggaraan pendidikan keanggotaan dan pengkaderan dilakukan dengan
pendekatan yang terukur, terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan. 2. Proses pendidikan dan pengkaderan Partai diarahkan untuk mengokohkan asas, jatidiri
serta visi, misi dan tujuan Partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Proses pendidikan dan pengkaderan Partai dilakukan untuk mencari dan menumbuhkan
anggota Partai yang layak dan dapat dinominasikan sebagai pejabat publik. 4. Ketentuan tentang pendidikan dan pengkaderan Partai diatur lebih lanjut dalam
peraturan Partai.
Bagian Kelima Kehilangan Keanggotaan
Pasal 17
Anggota Partai Kehilangan keanggotaannya bilamana: 1. Menjadi pendiri dan/atau anggota partai politik lain. 2. Mengundurkan diri secara tertulis. 3. Meninggal dunia. 4. Diputuskan oleh Partai karena melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. 5. Diputuskan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 18 Proses kehilangan keanggotaan yang disebabkan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Ketiga Relawan
Pasal 19
1. Partai dapat melibatkan relawan dengan semangat untuk pemberdayaan dan pendidikan politik bagi warga negara.
2. Relawan adalah warga negara Indonesia yang terlibat dan berkontribusi dalam program dan/atau kegiatan partai tanpa mengikatkan diri dalam keanggotaan Partai.
BAB VII
ORGANISASI PARTAI
Pasal 20
Organisasi Partai terdiri dari organisasi Partai tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat daerah dan tingkat cabang.
Pasal 21
Organisasi Partai tingkat pusat terdiri dari: 1. Majelis Permusyawaratan Nasional. 2. Dewan Pimpinan Nasional. 3. Mahkamah Partai.
Pasal 22
Organisasi Partai tingkat wilayah adalah Dewan Pimpinan Wilayah yang mewakili Partai pada tingkatan provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi.
Pasal 23 Organisasi Partai tingkat daerah adalah Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili Partai pada tingkatan kabupaten/kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
Pasal 24 Organisasi Partai tingkat cabang adalah Dewan Pimpinan Cabang yang mewakili partai pada tingkatan kecamatan dan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
Pasal 25 Partai dapat membentuk struktur pada tingkatan desa/kelurahan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan organisasi.
BAB VIII MAJELIS PERMUSYAWARATAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 26
Majelis Permusyawaratan Nasional adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi Partai.
Pasal 27
1. Anggota Majelis Permusyaratan Nasional terdiri dari Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan struktur organisasi sayap Partai.
2. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan berlaku setelah keikutsertaan partai dalam Pemilihan Umum untuk pertama kali.
3. Sebelum keikutsertaan partai dalam Pemilihan Umum untuk pertama kali, Anggota Majelis Permusyawaratan Nasional berasal dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, serta unsur para pendiri Partai .
4. Majelis Permusyawaratan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 33 (tiga puluh tiga) orang dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 28
1. Pimpinan Majelis Permusyaratan Nasional berjumlah 3 (tiga) orang, yang dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Permusyawaratan.
2. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Nasional tidak boleh merangkap sebagai pimpinan/pengurus Dewan Pimpinan Nasional.
3. Majelis Permusyawaratan Nasional memilih 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
4. Pimpinan Majelis Permusyaratan Nasional bertugas untuk menjadwalkan, mengundang dan memimpin jalannya sidang-sidang.
Bagian Kedua
Sidang dan kewenangan
Pasal 29
Sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Nasional terdiri dari: 1. Musyawarah Nasional. 2. Musyawarah Kerja.
Bagian Ketiga
Musyawarah Nasional
Pasal 30
1. Musyawarah Nasional Majelis Permusyaratan Nasional dilaksanakan sebanyak satu kali dalam lima tahun, dengan tugas: a. Membentuk, menyusun dan/atau mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga partai. b. Memilih Ketua Umum.
c. Memilih anggota Mahkamah Partai. d. Menentukan garis besar arah kebijakan partai.
2. Majelis Permusyawaratan Nasional dapat membentuk komisi dan atau tim untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
Pasal 31
Dalam hal terjadi kejadian luar biasa maka Majelis Permusyawaratan Nasional dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Pasal 32
Hal-hal yang dimaksud dengan kejadian luar biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bagian Keempat Musyawarah Kerja
Pasal 33
Musyawarah Kerja Majelis Permusyaratan Nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, dengan tugas: 1. Membahas capaian garis kebijakan Partai dalam satu tahun. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Nasional dan Mahkamah Partai
berkaitan dengan tugas yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3. Menyusun dan mengembangkan ideologi dan konsepsi perjuangan Partai. 4. Melanjutkan agenda Musyawarah Nasional.
Pasal 34
1. Dewan Pimpinan Nasional memberikan dukungan operasional dan keuangan dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Permusyawaratan Nasional.
2. Majelis Permusyawaratan Nasional didukung oleh kesekretariatan.
Pasal 35
Ketentuan tentang Majelis Permusyawaratan Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.
BAB IX DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 36
Dewan Pimpinan Nasional adalah badan eksekutif Partai.
Pasal 37
Dewan Pimpinan Nasional diketuai oleh Ketua Umum yang dipilih dalam Musyawarah Nasional.
Bagian Kedua Kewenangan
Pasal 38
Dewan Pimpinan Nasional berwenang untuk: 1. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. 2. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah. 3. Menyelesaikan perselisihan yang ada ditingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan
Pimpinan Daerah. 4. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.
Bagian Ketiga Tugas
Pasal 39
Dewan Pimpinan Nasional bertugas untuk: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, serta peraturan partai.
2. Membentuk Dewan Pimpinan Wilayah untuk tingkat Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat kecamatan, dan dapat membentuk struktur dibawah kecamatan bila dipandang perlu.
3. Dapat membentuk perwakilan partai di luar negeri. 4. Melaksanakan segala upaya untuk meningkatkan kiprah partai dalam perpolitikan
nasional. 5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Nasional.
Bagian Keempat Kepengurusan
Pasal 40
Ketua Umum memilih dan menetapkan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
Pasal 41
Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Partai membentuk kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Nasional, yang terdiri dari: 1. Bidang. 2. Biro. 3. Struktur maupun alat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
Pasal 42
Ketua Umum dapat mengganti kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Nasional sejauh untuk kepentingan dan kemaslahatan partai.
Pasal 43
Ketentuan tentang Dewan Pimpinan Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X MAHKAMAH PARTAI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 44 Mahkamah Partai adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan internal partai, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai.
Bagian Kedua Tugas
Pasal 45
1. Memeriksa dan mengadili perselisihan internal Partai sebagaimana diatur di dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Menyelesaikan perselisihan internal Partai paling lambat 60 (enam puluh) hari. 3. Menjatuhkan Putusan yang bersifat final dan mengikat di internal Partai dalam hal
perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
Bagian Kedua Susunan
Pasal 46
Mahkamah Partai beranggotakan 5 (lima) orang yang dipilih dari anggota partai yang memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 47
Ketua dan Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Nasional dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Kerja.
Bagian Ketiga Obyek
Pasal 48
Mahkamah Partai memeriksa, mengadili dan memutus laporan perselisihan yang bersifat publik dan/atau pelanggaran aturan organisasi yang berkaitan tentang: 1. Sengketa kepengurusan. 2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai. 3. Pemberhentian keanggotaan. 4. Hal lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Pasal 49
Mahkamah Partai dapat: 1. Melakukan, kajian yang berkaitan dengan peningkatan kedisiplinan Pengurus dan
Anggota Partai. 2. Menghadiri undangan, seminar, pelatihan dan/atau kerjasama dengan lembaga
pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga sejenis. 3. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
Bagian Keempat Mekanisme
Pasal 50
Partai mendorong penyelesaian perselisihan internal melalui mekanisme mediasi dan permufakatan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyelesaian melalui Mahkamah Partai.
Pasal 51 Mahkamah Partai bersifat pasif dalam melaksanakan tugasnya, menunggu pelaporan dari para pihak dan terlebih dahulu memberikan kesempatan Dewan Pimpinan Nasional melakukan proses mediasi atau musyawarah.
Pasal 52
Dewan Pimpinan Nasional memberikan dukungan operasional dan keuangan dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Partai.
Pasal 53 Ketentuan tentang Mahkamah Partai akan dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI DEWAN PIMPINAN WILAYAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 54
Dewan Pimpinan Wilayah adalah badan pelaksana Partai di tingkat Provinsi.
Bagian Kedua Pimpinan
Pasal 55
Dewan Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
Bagian Ketiga Kepengurusan
Pasal 56
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah menyusun dan membentuk kepengurusan, yang diantaranya terdiri atas: 1. Bendahara. 2. Bidang. 3. Biro. 4. Struktur dan alat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
Pasal 57
Nomenklatur/tata nama kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dapat dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan dan daya dukung Partai.
Bagian Keempat Kewenangan dan Tugas
Pasal 58
Dewan Pimpinan Wilayah berwenang untuk: 1. Menentukan kebijakan partai pada tingkat Provinsi. 2. Menyusun dan menetapkan program kerja di tingkat wilayah. 3. Memilih Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Wilayah. 4. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota. 5. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 59
Dewan Pimpinan Wilayah bertugas untuk: 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta peraturan Partai.
2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah.
Bagian Kelima Musyawarah wilayah
Pasal 60
1. Musyawarah Wilayah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Musyawah Wilayah diselenggarakan untuk:
a. Memilih Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan wilayah. b. Membahas pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah. c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk kemanfaatan
Partai. 3. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan
Pimpinan Daerah pada Provinsi terkait.
Pasal 61
Ketentuan mengenai Dewan Pimpinan Wilayah dan Musyawarah Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII DEWAN PIMPINAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 62
Dewan Pimpinan Daerah DPD adalah badan eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 63
Dewan Pimpinan Daerah dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.
Bagian Ketiga Kepengurusan
Pasal 64
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah menyusun dan membentuk kepengurusan, yang diantaranya terdiri atas: 1. Bendahara. 2. Bidang. 3. Biro. 4. Struktur dan alat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
Pasal 65
Nomenklatur/tata nama kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah dapat dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan dan daya dukung Partai.
Bagian Keempat Kewenangan
Pasal 66
Dewan Pimpinan Daerah berwenang untuk: 1. Menentukan kebijakan partai pada tingkat daerah. 2. Menyusun dan menetapkan program kerja. 3. Memilih Komposisi Personalia Dewan Pengurus Daerah. 4. Membentuk Dewan Pengurus Cabang pada Daerah nya. 5. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Cabang. 6. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang. 7. Membuat kebijakan struktur pada kepengurusan di tingkat cabang dan dibawahnya.
Bagian Kelima
Tugas Pasal 67
Dewan Pimpinan Daerah bertugas untuk: 1. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta Peraturan Organisasi Partai.
2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musayawarah Daerah.
Bagian Keenam Musyawarah Daerah
Pasal 68
1. Musyawarah Daerah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Musyawah Daerah diselenggarakan untuk:
a. Memilih Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah. b. Membahas pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah. c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk kemanfaatan
Partai. 3. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan
Cabang pada Kabupaten/Kota terkait.
Pasal 69
Ketentuan mengenai Dewan Pimpinan Daerah dan Musyawarah Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII DEWAN PIMPINAN CABANG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 70
Dewan Pimpinan Cabang adalah badan eksekutif partai di tingkat Kecamatan.
Bagian Kedua Pimpinan
Pasal 71
Dewan Pimpinan Cabang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
Bagian Kedua Kepengurusan
Pasal 72
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang dapat menyusun dan membentuk kepengurusan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukungnya.
Bagian Ketiga Kewenangan dan Tugas
Pasal 73
Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk: 1. Memilih dan menetapkan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Cabang. 2. Menyusun dan menetapkan program kerja. 3. Mengusulkan pembentukan struktur pengurus dibawah cabang kepada Dewan Pimpinan
Daerah. 4. Memimpin dan mewakili partai ditingkat Cabang.
Pasal 74
Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban: 1. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, Provinsi, Daerah, serta Peraturan Organisasi Partai.
2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.
Bagian Kelima Musyawarah Cabang
Pasal 75
1. Musyawarah Cabang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Musyawah Cabang diselenggarakan untuk:
a. Memilih Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang. b. Membahas pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang. c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk kemanfaatan
Partai. 3. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang dan struktur
dibawahnya. 4. Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan disesuikan dengan kapasitas struktur,
keanggotaan dan hal-hal lain yang Mendukung. 5. Jika hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) belum dapat dipenuhi maka
Dewan Pimpinan Daerah dapat membuat kebijakan lain sejauh untuk kemaslahatan Partai.
Pasal 76
Ketentuan mengenai Dewan Pimpinan Cabang dan Musyawarah Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIV ORGANISASI SAYAP
Pasal 77
1. DPN dapat membentuk Organisasi Sayap atau Afiliasi untuk membantu tugas-tugas
dalam bidang tertentu. 2. Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap atau Afiliasi diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB XV FRAKSI
Pasal 78
1. Fraksi adalah perpanjangan tangan partai dalam memperjuangkan visi dan misi partai di
lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Fraksi dibentuk oleh Partai secara berjenjang pada struktur partai yang setingkat. 3. Pembentukan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mendapatkan persetujuan
struktur partai satu tingkat diatasnya.
BAB XVI HUBUNGAN DAN KERJASAMA
Pasal 79
Partai menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan politik untuk mengokohkan visi dan misi partai baik di dalam maupun luar negeri.
Pasal 80
Partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Pasal 81
Pengaturan lebih lanjut mengenai Hubungan dan kerjasama diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVII MUSYAWARAH DAN RAPAT
Bagian Kesatu Musyawarah
Pasal 82
Musyawarah partai terdiri atas: 1. Musyawarah Nasional. 2. Musyawarah Wilayah. 3. Musyawarah Daerah. 4. Dapat diselenggarakan Musyawarah Cabang.
Bagian Kedua Rapat-rapat
Pasal 83
Rapat partai terdiri atas: 1. Rapat Pleno adalah rapat pimpinan partai dengan seluruh pengurus Partai pada masing-
masing tingkatan. 2. Rapat Harian adalah rapat Pimpinan Partai dengan ketua bidang dan ketua biro pada tiap-
tiap tingkatan struktur Partai. 3. Rapat Kordinasi adalah rapat Partai pada tingkatan yang lebih atas dengan mengundang
struktur partai dibawahnya.
Pasal 84 Ketentuan tentang musyawarah dan/atau rapat partai, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XVIII KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Kuorum
Pasal 85
Musyawarah dan/atau rapat Partai dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari 50% (per seratus) + 1 (plus satu), dari jumlah peserta yang berhak untuk hadir.
Pasal 86
Peserta musyawarah dan/atau rapat partai wajib mendapatkan pemberitahuan/undangan yang dilakukan secara patut.
Bagian Kedua Pengambilan Keputusan
Pasal 87
1. Proses pengambilan keputusan Partai dilakukan dengan mengutamakan musyawarah
untuk mufakat. 2. Bilamana proses musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka
pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak.
BAB XIX PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI
Pasal 88
Partai membentuk Peraturan dan Keputusan untuk membangun ketertiban dan budaya organisasi yang kokoh, solid dan sesuai dengan kaidah pembentukan serta tata urutan peraturan yang baik.
Pasal 89
Peraturan partai terdiri dari: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nasional. 3. Peraturan Mahkamah Partai 4. Peraturan Dewan Pimpinan Nasional.
Pasal 90
Untuk melaksanakan peraturan, maka Partai dapat membuat keputusan partai, dengan susunan: 1. Keputusan Ketua Umum 2. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional. 3. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah. 4. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah. 5. Keputusan Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 91
Ketentuan mengenai Peraturan dan Keputusan Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XX KEUANGAN
Pasal 92
Keuangan Partai diperoleh dari : 1. Iuran Anggota.
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat. 3. Bantuan dari APBN dan/atau APBD. 4. Usaha-usaha lain yang sah.
Pasal 93
Pengelolaan keuangan Partai dilakukan sesuai dengan kaidah penata kelolaan keuangan dan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
Pasal 94
1. Partai sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional di dalam dan di luar
pengadilan; 2. Dewan Pimpinan Nasional dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada
ayat satu (1) kepada Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XXII
PEMBUBARAN PARTAI
Pasal 95
1. Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Nasional Majelis Permusyawaratan Nasional yang khusus diadakan untuk itu;
2. Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Musyawarah Nasional Majelis Permusyawaratan Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari dua per tiga jumlah peserta yang hadir.
BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96
1. Keanggotaan dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Nasional , Keanggotaan dan Pimpinan Mahkamah Partai, serta Kepengurusan lengkap Dewan Pimpinan Nasional proses penyusunan dan penetapannya untuk pertama kali diberikan kewenangannya kepada ketua umum.
2. Ketentuan mengenai pemilihan Ketua Umum Partai, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah maupun Ketua dan Sekretaris Cabang sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1), pasal 55, pasal 63 dan
pasal 71 ditangguhkan pemberlakuannya sampai dengan setelah keikutsertaan Partai dalam Pemilihan Umum untuk pertama kali.
3. Hal-hal yang ditimbulkan karena ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka: a. Pemilihan Ketua Umum Partai dilakukan pada saat kesepakatan pendirian Partai
yang dituangkan dalam akta pendirian Partai dan disepakati oleh para pendiri Partai. b. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dilakukan melalui proses
penunjukan oleh Dewan Pimpinan Nasional. c. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah akan dilakukan melalui
proses penunjukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. d. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang akan dilakukan melalui
proses penunjukan oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang.
BAB XXIV
PE N U T U P
Pasal 97 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Partai.
Pasal 98
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
LAMBANG DAN ATRIBUT
Bagian Kesatu Lambang
Pasal 1
Gambar lambang Partai ialah seperti terlampir dibawah ini
Pasal 2 Deskripsi lambang Partai: 1. Warna dasar lambang Partai ialah biru turkish dengan lingkaran berwarna putih
mengelilingi gambar gelombang berwarna biru navy yang diatasnya terdapat warna merah dan putih serta dibawahnya terdapat tulisan GELORA INDONESIA berwarna putih.
2. Tulisan Gelora Indonesia berwarna putih dengan bentuk huruf (font) nya adalah Gotham Black.
Pasal 3
Makna warna lambang Partai ini adalah: 1. Warna biru navy melambangkan gelombang laut, kekuatan besar yang tercipta dari
berbagai gerakan dan momentum, juga melambangkan gerak besar sejarah yang mengubah kehidupan umat manusia.
2. Warna biru turkish melambangkan Rakyat adalah pelaku utama sejarah yang berhak dan berkewajiban menentukan masa depan dan jalan sejarahnya sendiri.
3. Warna merah-putih melambangkan Indonesia, bangsa dan negara tempat Partai ini mengabdi.
4. Simbol lingkaran melambangkan Bumi yang bulat adalah cita-cita Partai untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dan bagian dari kepemimpinan dunia.
5. Simbol Kotak Biru turkist melambangkan langit yang cerah secerah masa depan Indonesia bersama Partai Gelora Indonesia.
Pasal 4
Secara umum makna lambang Partai Gelora Indonesia ialah berjuang dengan niat suci mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia, berbekal ilmu pengetahuan dan kekuatan cita-cita serta digerakkan oleh gelombang kecintaan rakyat Indonesia untuk menentukan masa depan Indonesia yang cerah.
Bagian Kedua Atribut
Pasal 5
1. Partai dapat memiliki hymne, mars dan atribut lainnya yang menggambarkan semangat
dan jatidiri Partai. 2. Ketentuan tentang hymne, mars dan atribut diatur lebih lanjut dalam peraturan Partai.
BAB II KEANGGOTAAN DAN RELAWAN
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pengkaderan
Pasal 6
1. Partai membuat desain maupun kurikulum pendidikan dan pengkaderan yang diarahkan untuk mengokohkan asas, jatidiri serta visi, misi dan tujuan Partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pendidikan dan pengkaderan Partai diselenggarakan secara berjenjang di setiap struktur Partai dengan memperhatikan kearifan lokal dan muatan yang dapat diaplikasikan di seluruh Indonesia.
3. Ketentuan tentang pendidikan dan pengkaderan Partai diatur lebih lanjut dalam peraturan Partai.
Bagian Kedua
Kehilangan Keanggotaan
Pasal 7 Pencabutan keanggotaan yang menyebabkan anggota kehilangan status keanggotaan Partai dapat dilakukan oleh Partai dengan ketentuan: 1. Partai melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap anggota Partai yang diduga
melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Partai memberikan kesempatan kepada anggota yang dimaksud dalam ayat 1 (satu)
untuk memberikan klarifikasi dan hak untuk membela diri.
3. Partai memperhatikan alat bukti yang diajukan baik oleh pelapor, Partai maupun anggota Partai yang diduga melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelum menjatuhkan putusan.
4. Penjatuhan putusan Partai dapat berupa pemberhentian dari keanggotaan, tetap mempertahankan status keanggotaan dan/atau pemberian sanksi tambahan disiplin yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Proses konfirmasi, pemeriksaan, klarifikasi, pembelaan sampai dengan putusan pemberhentian keanggotaan atas dugaan pelanggaran Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh struktur Partai pada tingkatan tertentu disesuaikan dengan bobot permasalahan, arahan dan mandat yang diberikan struktur Partai yang lebih tinggi.
Pasal 8
1. Partai dapat membentuk tim ad-hoc untuk melakukan tugas-tugas sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 7 (tujuh). 2. Partai dapat membentuk peraturan yang mengatur secara khusus tentang proses
pencabutan keanggotaan.
BAB III MAJELIS PERMUSYAWARATAN NASIONAL
Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan bila terjadi kejadian luar biasa
Pasal 9
Kejadian Luar Biasa, diantaranya adalah: 1. Ketua Umum Partai berhalangan tetap yakni, meninggal dunia atau kehilangan
kemampuan untuk berbuat cakap secara hukum. 2. Terjadi peristiwa yang dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan Partai.
Pasal 10
Dalam hal terjadi kejadian luar biasa maka pimpinan Majelis Permusyawaratan Nasional menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, selambat lambatnya 7 x 24 Jam (tujuh hari) sejak hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 terjadi.
Pasal 11
1. Majelis Permusyawaratan Nasional didukung oleh kesekretariatan yang bersifat tetap. 2. Jumlah petugas sekretariat yang ada pada Majelis Permusyawaratan Nasional
dikordinasikan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Nasional.
BAB IV DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Bagian Kesatu Kewenangan
Pasal 12
Dewan Pimpinan Nasional berwenang untuk: 1. Menentukan kebijakan Partai tingkat nasional ditetapkan dalam Keputusan Dewan
Pimpinan Nasional 2. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah ditetapkan dalam
Keputusan Dewan Pimpinan Nasional. 3. Menyelesaikan perselisihan yang ada ditingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan/atau
Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional. 4. Mengatur tentang pemberian penghargaan dan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Dewan Pimpinan Nasional.
Bagian Kedua Kepengurusan
Pasal 13
Ketua Umum memilih dan menetapkan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum dalam Keputusan Ketua Umum.
Pasal 14
Ketua Umum menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Nasional dalam Keputusan Dewan Pimpinan Nasional.
Pasal 15
Ketua Umum dapat mengganti kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Nasional sejauh untuk kepentingan dan kemaslahatan Partai, dengan ketentuan: 1. Dikhawatirkan terjadi stagnasi. 2. Kinerja dari kepengurusan tidak maksimal. 3. Membutuhkan penyegaran.
BAB V MAHKAMAH PARTAI
Pasal 16
Anggota Mahkamah Partai dipilih dari: 1. Anggota Partai yang mengerti dan memahami ketentuan perundang-undangan
khususnya yang berkaitan dengan Partai politik. 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. 3. Memahami Peraturan Partai 4. Bukan Pengurus pada Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan
Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
5. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.
Pasal 17
Mahkamah Partai dapat menyusun peraturan yang berkaitan dengan pedoman beracara yang disebut Peraturan Mahkamah Partai.
Pasal 18
1. Memeriksa dan mengadili perselisihan internal Partai sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Menyelesaikan perselisihan internal Partai paling lambat 60 (enam puluh) hari. 3. Menjatuhkan Putusan yang bersifat final dan mengikat di internal Partai dalam hal
perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
Bagian Kedua Susunan
Pasal 19
Mahkamah Partai beranggotakan 5 (lima) orang yang dipilih dari anggota partai yang memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 20
Ketua dan Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Nasional dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Kerja.
Pasal 21
Mahkamah Partai dibantu oleh kesekretariatan yang jumlah pertugasnya dikordinasikan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Nasional.
BAB VI DEWAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 22
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah menyusun komposisi dan personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah menyesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung Partai.
Pasal 23
Musyawarah Wilayah dapat dilakukan sebelum keikut sertaan Partai dalam Pemilihan Umum pertama kali sepanjang diagendakan untuk konsolidasi dan pemantapan kerja pemenangan Pemilihan Umum pada tingkatan Provinsi.
Pasal 24 Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Wilayah dapat diatur dengan Peraturan Partai.
BAB VII DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 25
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah menyusun komposisi dan personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah menyesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung Partai.
Pasal 26
Musyawarah Daerah dapat dilakukan sebelum keikut sertaan Partai dalam Pemilihan Umum pertama kali sepanjang diagendakan untuk konsolidasi dan pemantapan kerja pemenangan Pemilihan Umum pada tingkatan kabupaten/kota.
Pasal 27 Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Daerah dapat diatur dengan Peraturan Partai.
BAB VIII DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 28
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang menyusun komposisi dan personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang menyesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung Partai.
Pasal 29 Musyawarah Cabang dapat dilakukan sebelum keikut sertaan Partai dalam Pemilihan Umum pertama kali sepanjang diagendakan untuk konsolidasi dan pemantapan kerja pemenangan Pemilihan Umum pada tingkatan kecamatan.
Pasal 30
Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Pimpinan Cabang dapat diatur dengan Peraturan Partai.
BAB IX ORGANISASI SAYAP
Pasal 31
1. Organisasi sayap Partai dibentuk untuk mengokohkan Partai . 2. Organisasi sayap dapat mengkhususkan diri pada isu-isu yang berkaitan dengan profesi,
hobi, segmen usia, pendekatan kedaerahan maupun hal lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan hukum organisasi sayap dapat berupa organisasi kemasyarakatan maupun perkumpulan.
4. Organisasi sayap dapat membentuk struktur kepengurusan secara berjenjang. 5. Organisasi sayap berkordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional pada tingkat pusat, dan
kemudian secara berjenjang pada struktur di bawahnya.
BAB X HUBUNGAN DAN KERJASAMA
Pasal 32
Hubungan dan kerjasama Partai dilakukan dengan mensinergikan segenap potensi yang dimiliki oleh Partai.
Pasal 33
Pengaturan lebih lanjut mengenai Hubungan dan kerjasama diatur dalam Peraturan Partai.
BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 34
Musyawarah dan/atau rapat Partai dilaksanakan dengan tata tertib yang dibuat bersama peserta.
Pasal 35 Musyawarah dan/atau rapat Partai mengedepankan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
Pasal 36 Ketentuan mengenai musyawarah dan/atau rapat Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
BAB XII KUORUM
Pasal 37
1. Penyelenggaraan musyawarah dan/atau rapat Partai dapat diselenggarakan jika dihadiri
oleh lebih dari 50% (per seratus) + 1 (plus satu), untuk menjamin tertunaikannya hak peserta.
2. Bilamana peserta belum hadir pada waktunya maka musyawarah dan/atau rapat Partai ditunda untuk waktu tertentu.
3. Bila penundaan sudah dilakukan, maka keputusan untuk dilanjutkan atau tidak musyawarah dan/atau rapat Partai dapat dilakukan mengacu pada peraturan Partai dan ketentuan dalam tata tertib musyawarah dan/atau rapat Partai.
Pasal 38
Pemberitahuan/undangan yang dilakukan secara patut kepada peserta musyawarah dan/atau rapat Partai ialah proses memberi tahukan jadwal musyawarah dan/atau rapat yang dilakukan dengan niat baik dan proses yang menjamin tersampaikannya informasi yang dimaksud, baik melalui surat ataupun media telekomunikasi lainnya.
BAB XIII PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI
Pasal 39
Partai membentuk Peraturan Partai yang mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan Partai untuk menjamin terselenggaranya ketertiban.
Pasal 40 Prinsip-prinsip pembentukan peraturan Partai harus sejalan dan sinergi dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang lazim dipakai pada lembaga publik.
Pasal 41
Pimpinan dan Pengurus Partai sedapat mungkin menghindari kekosongan norma dalam pengelolaan Partai dengan selalu melakukan kordinasi dan pembentukan pengaturan kebijakan untuk menghindari ketidakteraturan.
BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
Pasal 42
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai perwakilan badan hukum Partai dapat bertindak langsung, maupun memberikan kuasa kepada struktur Partai dan/atau kuasa hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dalam hal:
1. Sengketa Partai Politik. 2. Sengketa Perdata. 3. Penyelesaian perselisihan hukum. 4. Musyawarah. 5. Arbitrase. 6. Peradilan.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Partai.
BAB XV PE N U T U P
Pasal 44
Hal-hal yang belum diatur maupun belum secara tegas disebut dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur kemudian dalam Peraturan Partai.
Pasal 45
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.