ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP
DAN SAK IFRS ATAS PEROLEHAN ASET TETAP DAN
KAITANNYA DENGAN ASPEK PERPAJAKAN
(Skripsi)
OLEH
Nama : Veronica Ratna Damayanti
NPM : 0641031138
No Telp : 085768626569
Email : [email protected]
Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si, CPA
Pembimbing II : Basuki Wibowo, S.E., Akt
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012
2
ABSTRAK
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP
DAN SAK IFRS ATAS PEROLEHAN ASET TETAP DAN KAITANNYA
DENGAN ASPEK PERPAJAKAN
Oleh
Veronica Ratna Damayanti
Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dalam setiap kegiatan
operasionalnya. Dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan, dana
memegang peranan penting. Dana dalam perusahaan digunakan sebagai alat
investasi melalui penanaman barang modal. Dana yang diterima oleh perusahaan
salah satunya digunakan untuk membeli aset tetap. Tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas perolehan
aset tetap dan untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas perolehan aset tetap.
Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan
pembelian secara tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha (leasing), dan
pertukaran. Entitas harus mengalokasikan jumlah aset tetap yang dapat disusutkan
secara sistematis selama umur manfaat. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap
tersedia untuk digunakan. Menurut akuntansi baik berdasarkan SAK ETAP dan
SAK IFRS, pada dasarnya masa manfaat suatu aset tetap berdasarkan keputusan
dari manajemen.
Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas pertukaran aset
tetap sejenis tidak mengakui adanya laba pertukaran, sedangkan menurut
perpajakan pertukaran aset tetap sejenis ataupun tidak sejenis mengakui adanya
laba pertukaran. Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas
sewa guna usaha (leasing), penyusutan dilakukan sejak aset tetap diperoleh.
Dalam perpajakan selama hak opsi belum digunakan, semua biaya dicatat dalam
akun biaya aktiva leasing. Setelah hak opsi membeli digunakan, entitas dapat
melakukan penyusutan berdasarkan nilai sisa atas aset tetap leasing tersebut.
Dalam SAK IFRS mengharuskan entitas melakukan penilaian kembali
berdasarkan nilai wajar, sedangkan SAK ETAP tidak diperkenankan melakukan
penilaian kembali terhadap aset tetap. Penilaian kembali aset tetap dalam SAK
IFRS dapat menimbulkan kenaikan nilai wajar. Menurut perpajakan selisih lebih
nilai wajar dari penilaian kembali dikenakan PPh final sebesar 10%. Dalam SAK
IFRS dan SAK ETAP mengakui adanya penurunan nilai aset tetap, sedangkan
dalam perpajakan tidak mengakui adanya penurunan nilai aset tetap.
Kata kunci : leasing, SAK ETAP, SAK IFRS
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan
Dalam hal pengadaan barang modal, ada beberapa alternatif pembiayaan yang
bisa dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan dari sumber internal dan pembiayaan
dari sumber eksternal. Pembiayaan dari sumber internal dihasilkan sendiri di
dalam perusahaan, diantaranya adalah laba ditahan, modal saham, dan lain-lain.
Sedangkan pembiayaan dari sumber eksternal berasal dari luar perusahaan.
Aset tetap merupakan barang modal yang berwujud yang diperoleh dalam
bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi
perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal
perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Pertukaran aset tetap dibagi menjadi pertukaran dengan aset sejenis dan tidak
sejenis. Dalam pertukaran dengan aset sejenis tidak mengakui adanya laba
pertukaran, sedangkan di dalam pertukaran aset tidak sejenis mengakui adanya
laba pertukaran. Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi
(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk
digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) yaitu apabila
dalam transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai
barang modal dimana secara berkala lessor menerima pembayaran sewa guna
usaha dari lessee dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi lessee.
Perlakuan tersebut di atas adalah perlakuan yang biasa terjadi pada akuntansi
komersial berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS, perlakuan untuk perpajakan
4
tentunya memiliki perbedaan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perpajakan
yang secara khusus mengaturnya. Adanya perbedaan tersebut memotivasi penulis
untuk mencoba meneliti bagaimana perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi
perolehan aset tetap.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul : “ANALISIS
PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP DAN SAK IFRS
ATAS PEROLEHAN ASET TETAP DAN KAITANNYA DENGAN ASPEK
PERPAJAKAN.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas perolehan aset tetap?
2. Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas perolehan aset tetap?
1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah perolehan aset tetap
dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha (leasing), dan
pertukaran.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas perolehan aset tetap.
2. Untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas perolehan aset tetap.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perlakuan Akuntansi Pajak
2.1.1 Pengertian Akuntansi
Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan
informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan)
usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi
dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan.
2.1.2 Pengertian Akuntansi Pajak
Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur
dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi
perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Waluyo,
2008). Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan
informasi lain kepada administrasi pajak.
2.2 Aktiva Tetap
2.2.1 Pengertian Aktiva tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain,
atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari
satu periode (Standar Akuntansi Keuangan No.16, 2011).
6
2.2.2 Bentuk-Bentuk Aset Tetap
Secara garis besar aset tetap dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan
yaitu :
1. Aset Tetap Berwujud
Aset berwujud merupakan aset yang diperoleh dalam bentuk siap pakai
atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam menunjang
kegiatan atau operasi utama perusahaan, dimiliki tidak dimaksudkan untuk
dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa
manfaat jangka panjang (Santoso, 2009).
Jadi aset tetap berwujud ini mempunyai sifat permanen atau dengan kata
lain dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Aset tetap
berwujud ini masih dibagi lagi menjadi :
a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah
b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa
penggunaannya bisa diganti dengan aset sejenis, misalnya:
bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain.
c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa
penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset sejenis, misalnya:
sumber-sumber alam seperti hasil tambang, hutan, dan lain-lain
2. Aset Tetap Tidak Berwujud
Aset tetap tidak berwujud merupakan aktiva yang menjadi subjek untuk
diamortisasikan (Santoso, 2009). Aset tidak berwujud adalah aset non
moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
7
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang
atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif
(Standar Akuntansi Keuangan, 2009).
2.3 Penyusutan Aset Tetap Berwujud
2.3.1 Pengertian Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis dari harga perolehan aset
selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan suatu
aset (Stice, dkk, 2005).
2.3.2 Metode Penyusutan
Jumlah yang dapat disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama
masa manfaat aset dengan berbagai metode yang sistematis. Metode manapun
yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang
tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat
menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.
2.3.3 Metode Penyusutan Menurut Ketentuan Perpajakan
Metode penyusutan menurut peraturan perpajakan diatur dalam pasal 11
Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Metode
penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah :
1. Metode garis lurus atau straight line method
8
Dalam ketentuan fiskal metode ini disebut penyusutan dalam bagian-
bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi
harta tersebut.
2. Metode saldo menurun atau declining balance method
Penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan
tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai
sisa buku disusutkan, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
2.4 Perolehan Aset Tetap Menurut SAK ETAP dan SAK IFRS
2.4.1 Pembelian Tunai
Perolehan aset tetap secara tunai dicatat sebesar jumlah uang tunai atau
setara kas yang dibayarkan, termasuk didalamnya harga beli ditambah biaya-biaya
lain yang dikeluarkan sejak aset tersebut dipesan sampai siap untuk digunakan
sesuai dengan tujuannya (Santoso, 2009).
2.4.1.1 Pembelian Tunai Menurut SAK ETAP
Menurut SAK ETAP perolehan aset tetap tidak menggunakan pendekatan
komponenisasi seperti yang ada di PSAK. Umur manfaat aset terbatas serta tidak
perlu diadakan review terhadap nilai residu.
2.4.1.2 Pembelian Tunai Menurut SAK IFRS
Menurut SAK IFRS perolehan aset tetap dapat menggunakan pendekatan
komponenisasi. Masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan harus direview
9
minimum setiap tanggal neraca. Biaya perbaikan atau pembongkaran aset tetap
dapat dikapitalisasi terhadap aset yang terkait. Perlakuan akuntansi untuk
pertukaran aset tetap dilihat dari substansi komersial dari aset tersebut.
2.4.2 Pembelian Kredit
Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian secara angsuran, maka dalam
harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa
angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri,
harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga.
2.4.3 Sewa Guna Usaha (Leasing)
Secara umum jenis leasing bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama
yaitu :
1. Capital lease (Sewa guna usaha dengan hak opsi)
Pada transaksi leasing jenis ini Lessee yang membutuhkan barang
menentukan sendiri jenis serta spesifikasi barang yang dibutuhkan.
Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier
mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang
berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Pada akhir masa
lease, lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut
seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada lessor
atau juga mengadakan perjanjian leasing lagi untuk tahap yang kedua
atas barang yang sama.
10
2. Operating Lease (Sewa guna usaha tanpa hak opsi)
Pada transaksi leasing jenis ini, lessor membeli barang dan kemudian
menyewakannya kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Pada
prakteknya lessee membayar uang secara berkala yang besarnya secara
keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah
dikeluarkan oleh lessor. Disini secara jelas tidak ditentukan adanya
nilai sisa serta hak opsi bagi lessee. Setelah masa lease berakhir, lessor
merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak lease yang baru
dengan lessee yang sama atau juga lessor mencari calon lessee yang
baru.
2.4.3.1 Sewa Guna Usaha (Leasing) Menurut SAK IFRS
Menurut Standar Akuntansi Keuangan IFRS, klasifikasi dalam sewa
ditentukan oleh tingkat risiko dan manfaat terkait dengan aset sewaan. Sewa
pembiayaan akan terjadi apabila secara individual atau gabungan mengarah pada :
1. Pengalihan kepemilikan aset kepada lessee di akhir masa sewa.
2. Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli aset pada harga tertentu yang
cukup rendah.
3. Masa sewa merupakan sebagian besar dari umur ekonomis aset, tanpa harus
ada pemindahan hak milik.
4. Pada awal masa sewa, nilai sekarang dari jumlah pembayaran mendekati nilai
wajar.
5. Aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat
menggunakannya tanpa modifikasi khusus.
11
2.4.3.2 Sewa Guna Usaha (Leasing) Menurut SAK ETAP
Menurut Standar Akuntansi Keuangan ETAP, lessee harus
mengungkapkan hal-hal berikut atas transaksi capital lease dalam laporan
keuangan :
a. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa.
b. Penyusutan aset sewaan yang dibebankan dalam periode berjalan.
c. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa.
d. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya
sehubungan dengan transaksi jual dan sewa-balik.
e. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa.
2.4.4 Pertukaran Aset Tetap
2.4.4.1 Pertukaran Aset Tetap Menurut SAK ETAP
Menurut Standar Akuntansi Keuangan ETAP, jika aset tetap diperoleh
melalui pertukaran dengan aset moneter atau kombinasi aset moneter dan aset
moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi
pertukaran tidak memiliki substansial komersial atau nilai wajar aset yang
diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara wajar, sehingga biaya
perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.
2.4.4.1 Pertukaran Aset Tetap Menurut SAK IFRS
Menurut Standar Akuntansi Keuangan IFRS, pertukaran aset tetap diukur
dengan nilai wajar. Akan tetapi, jangan menghitungnya pada nilai wajar jika
pertukaran itu tidak memiliki substansi komersial atau tidak memungkinkan untuk
mengukur aset yang diterima itu secara andal atau jika aset itu dihibahkan. Jika
12
tidak memungkinkan untuk menghitungnya pada nilai wajar, maka hitunglah aset
yang diperoleh melalui hibah itu pada nilai bukunya.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Ruang lingkup penelitian
Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi
agar tidak melebar pada masalah yang lain. Dengan demikian seorang peneliti
tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu
dikumpulkan. Ruang lingkup penelitian ini adalah perolehan aset tetap dengan
cara pembelian tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha, dan pertukaran.
3.2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa literatur dan buku-buku yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3.3 Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan
literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3.4 Teknik Analisis
Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal, maka teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Menyusun data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan
perolehan aktiva kendaraan.
13
2. Menghitung perolehan aktiva kendaraan dengan berbagai metode.
3. Menerapkan perlakuan akuntansi perpajakan yang tepat atas transaksi
tersebut.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum
Pada pembahasan ini penulis menggunakan ilustrasi dengan obyek PT Makmur
Selalu yang merupakan perusahaan perdagangan dan distributor bahan material.
Kebijakan akuntansi untuk aset tetap dalam perusahaan adalah aset tetap
disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan disajikan sebesar harga
perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
4.2 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai
Ilustrasi 1 :
Pada tanggal 2 Februari 2010 PT Makmur Selalu membeli 1 unit komputer yang
terdiri dari CPU sebesar Rp. 4.160.000 dan monitor sebesar Rp. 2.075.000 secara
tunai belum termasuk PPN. Kebijakan manajemen perusahaan memutuskan masa
manfaat kendaraan tersebut adalah 5 tahun.
4.2.1 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai Berdasarkan SAK
ETAP
Jurnal pada saat perolehan aset tetap komputer dapat dicatat sebagai
berikut :
Komputer Rp. 6.235.000
14
PPN Rp. 623.500
Kas Rp. 6.858.500
Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 6.858.500 x 20% x 11/12
= Rp. 1.257.392
4.2.2 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai Berdasarkan SAK
IFRS
Dalam ilustrasi 1 telah disebutkan bahwa pembelian 1 unit komputer yang terdiri
dari CPU sebesar Rp. 4.160.000 dan monitor sebesar Rp.2.075.000.
Jurnal untuk mencatat perolehan CPU :
CPU Rp. 4.160.000
PPN Rp. 416.000
Kas Rp. 4.576.000
Jurnal untuk mencatat perolehan monitor :
Monitor Rp. 2.075.000
PPN Rp. 207.500
Kas Rp. 2.282.500
Perhitungan beban penyusutan dan jurnalnya adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan beban penyusutan CPU
Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 4.576.000 x 20% x 11/12
= Rp. 838.934
15
2. Perhitungan beban penyusutan monitor
Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 2.282.500 x 20% x 11/12
= Rp. 418.458
4.2.3 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Tunai Berdasarkan
Perpajakan
1. Pada saat penggunaan SAK ETAP
Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 6.858.500 x 12,5% x 11/12
= Rp. 785.870
Perbedaan nilai beban penyusutan yang diperoleh akan mengakibatkan
koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal yang akan mengurangi jumlah beban
penyusutan sebesar Rp. 471.522 dan secara langsung akan menambah laba kena
pajak dan memperbesar pajak penghasilan.
2. Pada saat penggunaan SAK IFRS
Perhitungan beban penyusutan dan pencatatan atas beban penyusutan dapat
diperoleh sebagai berikut :
a. Perhitungan beban penyusutan CPU
Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 4.576.000 x 12,5% x 11/12
= Rp. 524.334
16
Perbedaan nilai beban penyusutan yang diperoleh akan mengakibatkan
koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal yang akan mengurangi jumlah
beban penyusutan sebesar Rp.314.600 dan secara langsung akan
menambah laba kena pajak dan memperbesar pajak penghasilan.
b. Perhitungan beban penyusutan monitor
Beban penyusutan tahun 2010 = Rp. 2.282.500 x 12,5% x 11/12
= Rp. 261.536
Perbedaan nilai beban penyusutan yang diperoleh akan mengakibatkan
koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal yang akan mengurangi jumlah
beban penyusutan sebesar Rp. 156.922 dan secara langsung akan
menambah laba kena pajak dan memperbesar pajak penghasilan.
4.3 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Kredit
Ilustrasi 2 :
Pada tanggal 6 Juli 2009 PT Makmur Selalu membeli mesin produksi seharga
Rp.115.000.000 yang diangsur selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun (flat
interest rate). Pembayaran angsuran mesin produksi menurut kontrak harus
dilakukan setiap tanggal 6. Kebijakan manajemen PT Makmur Selalu
memutuskan masa manfaat mesin selama 5 tahun.
4.3.1 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Kredit Berdasarkan SAK
ETAP dan SAK IFRS
17
Pada ilustrasi 2 PT Makmur Selalu membeli 1 unit mesin produksi seharga
Rp. 115.000.000 dengan masa kredit selama 3 tahun dan dibebankan bunga
sebesar 12% per tahun. Jurnal atas perolehan 1 unit mesin produksi sebagai
berikut :
Mesin Produksi Rp. 115.000.000
Hutang Angsuran Rp. 115.000.000
PT Makmur Selalu dapat menghitung besarnya jumlah yang harus diangsur
setiap bulannya selama tiga tahun, sebagai berikut :
Pada saat angsuran tahun ke-1 sampai ke-3 :
Pokok angsuran Rp. 115.000.000 : 3 = Rp. 38.333.334
Bunga : 12% x Rp. 115.000.000 = Rp. 13.800.000 +
Jumlah angsuran = Rp. 52.133.334
Biaya bunga harus dikeluarkan dari elemen harga perolehan, sehingga jurnal
atas pembayaran angsuran sebagai berikut :
Hutang Angsuran Rp. 38.333.334
Beban Bunga Rp. 13.800.000
Kas Rp. 52.133.334
Beban penyusutan tahun ke-1 = Rp. 115.000.000 x 20% x 6/12
= Rp. 11.500.000
Perhitungan beban penyusutan tahun ke-2
18
Beban penyusutan tahun ke-2 = Rp. 115.000.000 x 20%
= Rp. 23.000.000
Perhitungan beban penyusutan tahun ke-3
Beban penyusutan tahun ke-3 = Rp. 115.000.000 x 20%
= Rp. 23.000.000
4.3.2 Perolehan Aset Tetap Dengan Pembelian Kredit Berdasarkan Pajak
Jurnal atas perolehan mesin :
Mesin Produksi Rp. 115.000.000
Hutang Angsuran Rp. 115.000.000
Tidak ada perbedaan antara perpajakan dan akuntansi dalam menghitung besarnya
jumlah yang harus diangsur setiap bulannya selama tiga tahun.
Beban penyusutan tahun ke-1 = Rp. 115.000.000 x 12,5% x 6/12
= Rp. 7.187.500
Perbedaan beban penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan mengakibatkan
koreksi positif sebesar Rp. 4.312.500 pada rekonsiliasi fiskal, yang
mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak.
Perhitungan beban penyusutan tahun ke-2
Beban penyusutan tahun ke-2 = Rp. 115.000.000 x 12,5%
= Rp. 14.375.000
Perbedaan beban penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan mengakibatkan
koreksi positif sebesar Rp. 8.625.000 pada rekonsiliasi fiskal, yang
mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak.
19
Beban penyusutan tahun ke-3 = Rp. 115.000.000 x 12,5%
= Rp. 14.375.000
Perbedaan beban penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan mengakibatkan
koreksi positif sebesar Rp. 8.625.000 pada rekonsiliasi fiskal, yang
mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak.
4.4 Perolehan Aset Tetap Dengan Sewa Guna Usaha (Leasing)
4.4.1 Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease)
Ilustrasi 3 :
Pada akhir tahun 2006 Makmur Selalu memiliki kendaraan yang diperoleh secara
finace lease sebagai berikut :
Tabel 4.1
Daftar Aktiva Sewa Guna Usaha PT Makmur Selalu
Tahun 2007-2010
TAHUN LAMA NILAI PENY.
REKENING KETERANGAN JML PEROLEHAN PENY. PEROLEHAN per bulan
(Th) (Rp.) (Rp.)
121.12.1009 Toyota Kijang Innova 1 30-12-2006 5 188.987.091 3.149.784
121.12.1010 Daihatsu Grand Max 1 01-01-2007 5 154.751.798 2.579.196
Jumlah 343.738.889 5.728.980
Rincian transaksinya adalah sebagai berikut :
1. Toyota Kijang Innova. Transaksi dilakukan pada bulan
Desember 2006 dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun.
a. Harga Barang : Rp. 188.987.091,-
b. Bunga 4 tahun @ 10% : Rp. 54.556.154,-
20
c. Angsuran per bulan : Rp. 5.567.095,-
d. Nilai Sisa (Hak opsi) : Rp. 72.322.692,-
2. Daihatsu Grand Max. Transaksi dilakukan pada bulan Januari
2007 dengan jangka waktu perjanjian selama 4 tahun.
a. Harga Barang : Rp. 154.751.798,-
b. Bunga 4 tahun @ 7,5% : Rp. 34.683.281,-
c. Angsuran per bulan : Rp. 2.531.574,-
d. Nilai Sisa (Hak opsi) : Rp. 67.500.000,-
4.4.1.1 Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Berdasarkan
SAK ETAP dan SAK IFRS
Berdasarkan data-data transaksi sewa guna usaha di atas, maka dapat
disusun ayat jurnalnya sebagai berikut :
1. Satu unit Toyota Kijang Innova
a. Aktiva SGU 188.987.091
Hutang SGU 188.987.091
Jurnal pada saat lessee memperoleh aktiva SGU
b. Hutang SGU 3.567.094
Kas 3.567.094
Jurnal pada saat pembayaran angsuran
c. Beban Penyusutan 37.797.418
Akum. Penyusutan Aktiva SGU 37.797.418
Jurnal pada saat mencatat penyusutan untuk tahun 2006-2010
d. Toyota Kijang Innova 261.309.783
Akum. Penyusutan Aktiva SGU 188.987.091
Aktiva SGU 188.987.091
21
Akum. Penyusutan Kijang Innova 188.987.091
Kas 72.322.692
Jurnal pada saat menggunakan hak opsi
2. Satu unit Daihatsu Grand Max
a. Aktiva SGU 154.751.798
Hutang SGU 154.751.798
Jurnal pada saat lessee memperoleh aktiva SGU
b. Hutang SGU 2.531.573
Kas 2.531.573
Jurnal pada saat pembayaran angsuran
c. Beban Penyusutan 30.950.359
Akum. Penyusutan Aktiva SGU 30.950.359
Jurnal pada saat mencatat penyusutan tahun 2006-2010
e. Daihatsu Grand Max 222.251.798
Akum. Penyusutan Aktiva SGU 154.751.798
Aktiva SGU 154.751.798
Akm. Penyusutan Daihatsu Grand max 154.751.798
Kas 67.500.000
Jurnal pada saat menggunakan hak opsi
4.4.1.2 Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (Finance Lease) Berdasarkan
Perpajakan
Peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi sewa guna usaha yaitu:
1. Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 27
Nopember 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing).
2. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember
1991 tentang perlakuan Pajak Penghasilan terhadap kegiatan sewa guna
usaha (leasing).
22
4.4.1.3 Analisa Beda Pajak antara Akuntansi Komersial dengan Fiskal
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991
tanggal 27 Nopember 1991, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak
diperkenankan melakukan penyusutan atas aktiva sewa guna usaha. Lessee
diperkenankan melakukan penyusutan atas aktiva sewa guna usaha setelah lessee
melakukan opsi pembelian untuk membeli aktiva tersebut. Hal ini tentunya
berbeda dengan kebijakan akuntansi komersial yang menetapkan bahwa
penyusutan atas aktiva sewa guna usaha dilakukan setelah perjanjian sewa guna
usaha ditandatangani, yang berarti selama masa sewa guna usaha, lessee
mengakui adanya penyusutan atas aktiva sewa guna usaha tersebut.
4.4.2 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease)
Ilustrasi 4 :
Tanggal 2 Januari 2011 PT Makmur Selalu menyewa aset berupa alat berat
sebesar Rp. 5.000.000 per bulan dengan jangka waktu 4 tahun, sewa ini
memenuhi kriteria operating lease.
4.4.2.1 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease) Berdasarkan
SAK ETAP dan SAK IFRS
PT Makmur Selalu menyewa aset berupa alat berat sebesar Rp. 5.000.000 setiap
bulan dengan jangka waktu 4 tahun, sewa ini memenuhi kriteria operating lease,
jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi sewa setiap bulan selama 4 tahun adalah
sebagai berikut :
Biaya Sewa Rp. 5.000.000
Kas Rp. 5.000.000
23
4.4.2.2 Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Operating Lease) Berdasarkan
Perpajakan
Jurnal atas transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk ilustrasi 4 tersebut di
atas berdasarkan perpajakan adalah :
Biaya Sewa Rp. 5.000.000
PPN Masukan Rp. 500.000
Hutang PPh 23 Rp. 100.000
Kas Rp. 5.400.000
4.5 Perolehan Aset Tetap Dengan Pertukaran
4.5.1 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Sejenis
Ilustrasi 5 :
PT Makmur Selalu pada tanggal 5 Januari 2004 membeli mesin secara tunai
dengan biaya Rp. 175.000.000, memiliki estimasi masa kegunaan lima tahun dan
estimasi nilai residu sebesar Rp. 15.000.000. Manajer meminta informasi yang
menyangkut pengaruh penggunaan metode pilihan pada jumlah beban penyusutan
setiap tahun. Berdasarkan data yang disajikan untuk manajer, metode garis lurus
yang dipilih. Pada minggu pertama tahun ke-6 mesin dipertukarkan dengan mesin
yang serupa senilai Rp. 240.000.000. Penyisihan pertukaran peralatan yang lama
diperoleh Rp. 25.000.000.
4.5.1.1 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Sejenis
Berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS
Biaya untuk mesin baru = kas yang harus dibayar + nilai buku mesin lama
= Rp. 265.000.000 + Rp. 15.000.000
= Rp. 280.000.000
24
Jurnal atas pertukaran mesin :
Akumulasi penyusutan mesin lama Rp. 160.000.000
Mesin (Baru) Rp. 280.000.000
Mesin (Lama) Rp. 175.000.000
Kas Rp. 265.000.000
4.5.1.2 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Sejenis
Berdasarkan Perpajakan
Berdasarkan ilustrasi 5, maka jurnal atas pertukaran mesin secara
perpajakan sebagai berikut :
Akumulasi penyusutan mesin lama Rp. 160.000.000
Mesin baru Rp. 240.000.000
Kas Rp. 215.000.000
Mesin lama Rp. 175.000.000
Laba pertukaran Rp. 10.000.000
4.5.2 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Tidak Sejenis
Ilustrasi 6 :
Jika PT Makmur Selalu pada tanggal 5 Januari 2004 membeli mesin secara tunai
dengan biaya Rp. 175.000.000, memiliki estimasi masa kegunaan lima tahun dan
estimasi nilai residu sebesar Rp. 15.000.000. Manajer meminta informasi yang
menyangkut pengaruh penggunaan metode pilihan pada jumlah beban penyusutan
setiap tahun. Berdasarkan data yang disajikan untuk manajer, metode garis lurus
yang dipilih. Pada minggu pertama tahun ke-6 mesin dipertukarkan dengan aset
25
lain yaitu sebuah truk senilai Rp. 210.000.000. Nilai wajar mesin lama
Rp.20.000.000.
4.5.2.1 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Tidak Sejenis
Berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS
Pada ilustrasi 6 PT Makmur Selalu telah mendapatkan nilai wajar mesin
lama yaitu Rp. 20.000.000, maka perhitungan untuk laba pertukaran mesin dengan
truk dapat diperoleh sebagai berikut :
Harga perolehan truk = Rp. 210.000.000
Nilai wajar mesin = Rp. 20.000.000 -
Kas yang harus dibayarkan = Rp. 190.000.000
Perhitungan laba pertukaran :
Nilai wajar mesin = Rp. 20.000.000
Harga perolehan mesin = Rp. 175.000.000
Akumulasi penyusutan = Rp. 160.000.000 -
Nilai Buku = Rp. 15.000.000 -
Laba pertukaran = Rp. 5.000.000
Setelah melalui perhitungan dapat diperoleh laba yaitu Rp.5.000.000, maka
jurnal atas pertukaran mesin dengan truk sebagai berikut :
Truk Rp. 210.000.000
Akumulasi penyusutan mesin lama Rp. 160.000.000
Mesin (Lama) Rp. 175.000.000
Kas Rp. 190.000.000
26
Laba pertukaran Rp. 5.000 000
4.5.2.2 Perolehan Aset Tetap Melalui Pertukaran Dengan Aset Tidak Sejenis
Berdasarkan Perpajakan
Berdasarkan ilustrasi 6, maka jurnal pertukaran secara perpajakan sebagai
berikut :
Truk Rp. 210.000.000
Akumulasi penyusutan mesin lama Rp. 160.000.000
Mesin (Lama) Rp. 175.000.000
Kas Rp. 190.000.000
Laba pertukaran Rp. 5.000 000
4.6 Penilaian Kembali Aset Tetap dan Penurunan Aset Tetap
4.6.1 Penilaian Kembali Aset Tetap Menurut SAK IFRS
Ilustrasi 7 :
Pada akhir tahun 2010, manajemen PT Makmur Selalu memutuskan untuk
melakukan penilaian kembali aset tetap berdasarkan SAK IFRS.
1. Metode Proporsional
Dari hasil penilaian kembali aset tetap tersebut, jurnal yang harus dicatat oleh
PT Makmur Selalu sebagai berikut :
a. Jurnal atas revaluasi tanah
Tanah Rp. 191.500.000
Surplus penilaian kembali Rp. 191.500.000
b. Jurnal atas revaluasi CPU
CPU Rp. 701.230
27
Surplus penilaian kembali Rp. 177.566
Akumulasi Penyusutan Rp. 878.796
c. Jurnal atas revaluasi monitor
Monitor Rp. 281.625
Surplus penilaian kembali Rp. 176.442
Akumulasi Penyusutan Rp. 458.067
d. Jurnal atas revaluasi mesin produksi
Mesin Produksi Rp. 45.815.898
Surplus penilaian kembali Rp. 19.802.821
Akumulasi Penyusutan Rp. 26.013.077
e. Jurnal atas revaluasi kijang innova
Kijang Innova Rp. 88.329.227
Surplus penilaian kembali Rp. 20.953.482
Akumulasi Penyusutan Rp. 67.375.746
f. Jurnal atas revaluasi grand max
Grand Max Rp. 36.967.517
Surplus penilaian kembali Rp. 28.944.640
Akumulasi Penyusutan Rp. 8.022.877
g. Jurnal atas revaluasi mesin
Mesin Rp. 125.365.633
Surplus penilaian kembali Rp. 40.096.900
Akumulasi Penyusutan Rp. 85.268.733
h. Jurnal atas revaluasi truk
Truk Rp. 104.548.333
Surplus penilaian kembali Rp. 61.645.000
Akumulasi Penyusutan Rp. 42.903.333
2. Metode Eliminasi
Pada ilustrasi 7, jika direvaluasi dengan metode eliminasi, dapat diperoleh
jurnal sebagai berikut :
a. Jurnal atas revaluasi tanah
Tanah Rp. 191.500.000
28
Surplus penilaian kembali Rp. 191.500.000
b. Jurnal atas revaluasi CPU
Akumulasi Penyusutan Rp. 838.934
CPU Rp. 838.934
Surplus penilaian kembali Rp. 177.566
Akumulasi Penyusutan Rp. 177.566
c. Jurnal atas revaluasi monitor
Akumulasi Penyusutan Rp. 418.458
Monitor Rp. 418.458
Surplus penilaian kembali Rp. 176.442
Akumulasi Penyusutan Rp. 176.442
d. Jurnal atas revaluasi mesin produksi
Akumulasi Penyusutan Rp. 34.500.000
Mesin Produksi Rp. 34.500.000
Mesin Produksi Rp. 19.802.821
Surplus penilaian kembali Rp. 19.802.821
e. Jurnal atas revaluasi kijang innova
Akumulasi Penyusutan Rp. 151.189.673
Kijang Innova Rp. 151.189.673
Kijang Innova Rp. 20.953.482
Surplus penilaian kembali Rp. 20.953.482
f. Jurnal atas revaluasi grand max
Akumulasi Penyusutan Rp. 123.801.438
Grand Max Rp. 123.801.438
Grand Max Rp. 28.944.640
Surplus penilaian kembali Rp. 28.944.640
g. Jurnal atas revaluasi mesin
Akumulasi Penyusutan Rp. 112.000.000
Mesin Rp. 112.000.000
Mesin Rp. 40.096.900
29
Surplus penilaian kembali Rp. 40.096.900
h. Jurnal atas revaluasi truk
Akumulasi Penyusutan Rp. 84.000.000
Truk Rp. 84.000.000
Truk Rp. 61.645.000
Surplus penilaian kembali Rp. 61.645.000
4.6.2 Penilaian Kembali Aset Tetap Menurut Perpajakan
Jurnal untuk mencatat penilaian kembali aset tetap yang terjadi adalah
sebagai berikut :
Tanah Rp. 716.500.000
Mesin Produksi Rp. 100.302.821
Kijang Innova Rp. 58.750.900
Grand Max Rp. 59.895.000
Mesin Rp. 208.096.900
Truk Rp. 187.645.000
Selisih Penilaian Aset Tetap Rp. 362.942.843
Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh final atas selisih lebih penilaian
kembali aset tetap sebagai berikut :
PPh Final penilaian kembali Aset Tetap Rp. 36.294.284
Kas Rp. 36.294.284
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai
berikut :
30
1. Tidak ada perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas perolehan
aset tetap dengan cara pembelian tunai dan kredit.
2. Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas
pertukaran aset tetap sejenis tidak mengakui adanya laba pertukaran,
sedangkan menurut perpajakan pertukaran aset tetap sejenis ataupun tidak
sejenis mengakui adanya laba pertukaran.
3. Perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan SAK IFRS atas sewa
guna usaha (leasing), penyusutan dilakukan sejak aset tetap diperoleh.
Dalam perpajakan selama hak opsi belum digunakan, semua biaya dicatat
dalam akun biaya aktiva leasing. Setelah hak opsi membeli digunakan,
entitas dapat melakukan penyusutan berdasarkan nilai sisa atas aset tetap
leasing tersebut.
4. Dalam SAK IFRS mengharuskan entitas melakukan penilaian kembali
berdasarkan nilai wajar, sedangkan SAK ETAP tidak diperkenankan
melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap.
5. Penilaian kembali aset tetap dalam SAK IFRS dapat menimbulkan
kenaikan nilai wajar. Menurut perpajakan selisih lebih nilai wajar dari
penilaian kembali dikenakan PPh final sebesar 10%.
5.2 Saran
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya membahas tentang perolehan aset tetap
dengan cara membangun sendiri, pertukaran dengan surat berharga, dan donasi
atau hadiah serta penghentian aset tetap berdasarkan akuntansi dan perpajakan.