Akar Masalah Konflik Pengelolaan Hutan
Pekanbaru1 Desember 2011
OlehTransparency International Indonesia
Local Unit Riau
Bahan Diskusi dengan Bahana MahasiswaUniversitas Riau
Rantai Korupsi Kehutanan
1. Rantai Regulasi: Perubahan zonasi kawasan hutan dalam rencana tata ruang,
2. Rantai Perizinan: Pemberian izin pemanfaatan hutan yang melanggar ketentuan,
3. Rantai Supply kayu: Perencaan penebangan yang tidak sesuai ketentuan,
4. Rantai penegakan hukum: Gagal menghukum izin yang melanggar aturan,
5. Rantai Riset dan sertifikasi: Penyimpangan riset dan manipulasi terhadap proses sertifikasi.
Kawasan Budidaya (Produksi)
KawasanBudidaya(Produksi)
Kehutanan
UPHHK-HT
IUPHHK-HT
Non Kehutanan
PertambanganIUP
KP
Perkebunan
Karet
Kelapa Sawit
Lainnya
PertanianLahan Basah
Lahan Kering
Perencanaan Perkebunan
PerencanaanPertanian
PerencanaanPertambangan
PerencanaanKehutanan
Aturan Pengelolaan Hutan ProduksiBudidaya Hutan Alam (IUPHHK-HA / HPH)
Budidaya Hutan alam dan Tanaman (IUPHHK-HT /
PHTI/ HTI)
Budidaya Non Kehutanan (Perkebunan, Pertanian,
Pertambangan)
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi
SKOR < 124
Hutan Produksi Terbatas
SKOR 124-175
Hutan Produksi
Fungsi tidak dapat saling dipertukarkan karena skornya berbeda
Fungsi dapat saling dipertukarkan karena skornya sama
Fakta Pengelolaan Hutan Produksi
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Konversi
SKOR < 124
Hutan Produksi Terbatas
SKOR 124-175
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
Perkebunan
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
Perkebunan
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
Perkebunan
Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Sesuai dengan Ketentuan
Tidak Sesuai dengan
Ketentuan dan Tidak
Berdampak secara
Hidrologi
Tidak Sesuai dengan
Ketentuan dan
Berdampak Hidrologi
Kawasan Budidaya (Produksi)
KawasanBudidaya(Produksi)
Kehutanan
UPHHK-HT
IUPHHK-HT
Non Kehutanan
PertambanganIUP
KP
Perkebunan
Karet
Kelapa Sawit
Lainnya
PertanianLahan Basah
Lahan Kering
Perencanaan Perkebunan
PerencanaanPertanian
PerencanaanPertambangan
PerencanaanKehutanan
Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan)
Belum dilaksanakan
•Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 sebagai dasar hukum•Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan (TGHK update)
Inventarisasi Kawasan Hutan Tingkat Wilayah dan DAS
Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK
Belum dilaksanakan
(Penyusunan Rencana Tata Ruang)
Pembahasan di DPRD
Pembahasandi BKPRD
Penyusunan Draft oleh Konsultan
Tidak Ada Perubahan Substansi Peta
1. Data Pendukung Tidak Lengkap2. Tidak ada buku data dan analisis3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun
19975. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi
Muncul Skenario Hijau 20501. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 19972. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan
dihijaukan kembali pada tahun 2050
Tim Tepadu Departemen Kehutanan
Persetujuan DPR Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Intervensi Departemen Kehutanan
Situasi Penyusunan Draft RTRWP Riau
Lampiran VII PP 26 Tahun 2008
Peta TGHK/ Penunjukan/Penetapan Fungsi
Kawasan Hutan
Perda No 10 Tahun 1994
Draft RTRWP Riau
Gap
Gap
Gap
Intervensi ?
Izin Pemanfaatan
Ruang
diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing)
apabila tidak
sesuai RTRW
dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui
prosedur yg benar
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi
kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW
batal demi hukum
penggantian / ganti kerugian
yg layakakibat adanya perubahan
RTRWN
Ps. 37 ayat (6)
Ps. 37 ayat (5)
Ps. 37 ayat (3)
Perizinan
dapat dibatalkan
Ps. 37 ayat (4)
BHK-DJPR/Presentasi/DR
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut
kewenangannnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagaimana Kita Melihat Korupsi ?????
Dinas Kehutanan Provinsi
Dinas Kehutanan Kabupaten
Bupati
Gubernur
Dirjen Planologi Kehutanan
Komisi Amdal Pusat
Mentri Kehutanan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuupaten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pencadangan Lahan Untuk HTI
Tata Guna Hutan Kesepakatan
Kawasan Bergambut/ Lindung Gambut
AktorRegulasi
Studi Kasus Perizinan IUPHHK-HT
Upaya Hukum yang gagal
• Kasus korupsi Perizinan oleh mantan bupati pelalawan yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan TIPIKOR tidak dilanjutkan dengan upaya penertiban izin karena juga melanggar tata. Departemen kehutanan justru mensyahkan izin yang dikeluarkan Bupati dengan dengan surat keputusan mentri
• Upaya hukum yang dilakukan terhadap 14 perusahaan yang memiliki cacat perizinan oleh Polda riau pada tahun 2008 diakhiri dengan SP3. Saksi ahli dari departemen kehutanan mengatakan bahwa izin tersebut legal secara hukum
Studi Kasus Izin PT RAPP Sektor Pulau Padang
1. Rekomendasi Bupati bengkalis tidak mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten bengkalis
2. Pertimbangan tehnis dari Dinas kehutanan provinsi riau dan Rekomendasi Gubernur Riau tidak mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau tetapi masih mempertimbangkan TGHK,
3. Badan planologi kehutanan dan Mentri kehutanan tidak mempertimbangkan TGHK serta mengabaikan saran kepala dinas kegutanan dan gubernur riau.
4. Studi amdal yang dibuat perusahaan tidak menjelaskan bahwa pada kawasan tersebut merupakan kawasan bergambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan harus dilindungi menurut aturan perundangan, serta tidak dijelaskan tentang dampak penurunan permukaan tanah yang berpotensi menenggelamkan pulau tersebut.
5. Mentri kehutanan mengeluarkan izin dengan mengabaikan Rencana Tata Ruang Nasional, TGHK, dan kelayakan lingkungan. Tidak ada pertimbangan pemberian izin terhadap UU 27 tahun 2007 tentang tata ruang kawasan pesisir dan pulau kecil sebagai ekosistem yang rentan terhadap dampak lingkungan.
http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/
Bahan Bacaan• http://
www.slideshare.net/raflis/problematik-sektor-kehutanan-perkebunan-di-provinsi-riau-edit-5104634
• http://www.slideshare.net/raflis/perencanaan-kehutanan-dan-rencana-tata-ruang-di-provinsi-riau
• http://www.slideshare.net/raflis/tata-ruang-dan-korupsi• http://raflis.wordpress.com/2011/09/13/penataan-ruang-dan-korupsi-studi-kas
us-provinsi-riau/
• http://raflis.wordpress.com/2011/07/15/menyerahkan-hutan-ke-pangkuan-modal/
• http://raflis.wordpress.com/2011/02/02/desa-mengkirau/• http://raflis.wordpress.com/2011/01/25/fakta-awal-yang-memperkuat-hipotesa
-tenggelamnya-pulau2-di-pesisir-timur-sumatera/
• http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/