HUKUM DAN MASYARAKAT Hukum selalu membingkai seluruh lni kehidupan manusiadalam hidup bermasyarakat;
DEFINISIAdalah rangkaian peraturan dalam hidup bermasyarakat yang mengatur hubungan antar individu dan hubungan individu dengan negara serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
HUKUMABSTRAKDEFINISI BEBAS
PEMBAGIAN HUKUMmenurut bentuknyaHUKUM TERTULIS * TELAH TERKODIFIKASI * BELUM TERKODIFIKASI
HUKUM TIDAK TERTULIS
HUBUNGAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG
PASAL 1KUHD
HUKUM PERDATAKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAKUH PERDATAKUH PdtKUH PerKUHSBW (Burgerlijk wet boek)
Sumber Hukum PerdataKitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang
Kebiasaan-kebiasaan
Yurisprudensi
Sistematika BWBk I - Hukum OrangBk II- Hukum BendaBk III- Hukum PerikatanBk IV- Hukum Pembuktian & Daluwarsa
SUBYEKCAKAP ???PASAL 1329 JO 1330 BWDEWASATIDAK DIBAWAH PENGAMPUANWANITA BERSUAMI
Badan HukumAdalah suatu badan yang bukan berupa orang tapi mempunyai hak dan kewajiban seperti orang serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadinya.Contoh :- Perseroan Terbatas- Koperasi - Yayasan
OBYEKDALAM ARTI SEMPITDALAM ARTI LUAS
OBYEK ???
Pembagian Benda menurut UUBenda yg dapat diganti dan tidak dapat digantiBenda yg dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkanBenda yg dapat dibagi dan tidak dapat dibagiBenda Bergerak dan benda tidak bergerak
PEMBAGIAN BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK MEMPUNYAI AKIBAT PENTING DALAM HUKUM
BENDA BERGERAKBENDA TIDAK BERGERAKBEDANYAPERALIHAN HAK MILIK
HAK MILIK BERPINDAH
PENYERAHAN RIIL
PENYERAHAN YURIDISPENYERAHAN RIIL
????
Buku IIIHUKUM PERIKATAN DIATUR MULAI PASAL 1233 1864 BW
Perikatan adalah hubungan hukum khususnya dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban memenuhinya.
SUMBER PERIKATANPasal 1233 BW
PERJANJIAN
UNDANG-UNDANG
PERIKATAN
Asas Dlm Hukum Perjanjian Asas Kebebasan Berkontrak
Asas Konsensuil
Asas Pacta Sunt Servanda
Asas Itikad Baik
SYARAT SAHNYA KONTRAKSEPAKAT MENGIKATKAN DIRI
CAKAP UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN
SUATU HAL TERTENTU
CAUSA YANG DIPERBOLEHKAN
SYARAT PRESTASIHARUS MUNGKIN DILAKUKAN
HARUS JELAS
TIDAK DIKECUALIKAN UNDANG-UNDANG
Macam-macamPRESTASI(Pasal 1234 BW)Memberi sesuatuBerbuat SesuatuTidak Berbuat Sesuatu
Wanprestasi Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian disebut PRESTASI Bila debitor ingkar janji disebut WANPRESTASI Bentuk Wanprestasi :
- tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- melakukan tetapi terlambat
- melakukan tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati.
SANKSI BAGI DEBITOR YG DIANGGAP LALAI
- membayar ganti rugi- pembatalan perjanjian- Pemenuhan perikatan/ perjanjian dilanjutkan- Ganti Rugi + Pembatalan Perjanjian - Ganti Rugi + Pemenuhan perikatan
KERUGIAN (dalam arti luas)BIAYA
KERUGIAN (dalam arti sempit)
Bunga
Pasal 1243 BW
GUGATANGANTI RUGIPELAKSANAAN KONTRAKKERUGIANBIAYAPEMBATALAN KONTRAKPELAKSANAAN KONTRAKPLUS GANTI RUGIBUNGAPEMBATALAN KONTRAKPLUS GANTI RUGI
PEMBELAAN DEBITOR
- kreditor sendiri juga dianggap lalai- kreditor dianggap melepaskan haknya- mengajukan terjadinya keaadaan memaksa.
Keadaan MemaksaKeadaan Memaksa (Overmacht)Suatu keadaan atau peristiwa yang terjadinya tidak dapat diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan debitor terhalang melaksanakan prestasinya.
Keadaan Memaksa merupakan salah satu alasan dibebaskannya debitor dari wanprestasi
Bila terjadi keadaan memaksa maka debitor harus membuktikan.
SYARAT OVERMACHTHarus peristiwa yg tidak terduga oleh para pihakPeristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak debiturPenyebab peristiwa tersebut diluar kesalahan pihak debiturPenyebab peristiwa tersebut bukan disenganja oleh debiturDebitur tidak dalam keadaan itikad burukJika terjadi overmacht, kontrak gugurPara pihak tidak dapat menuntut ganti rugi
SASARAN : - SUBYEKTIF - OBYEKTIF
KEMUNGKINAN PELAKSANAAN - ABSOLUT - RELATIF
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA KEADAAN PENYEBAB OVERMACHT - PERMANENT - TEMPORER
RisikoBila terjadi keadaan memaksa tentu akan terjadi suatu kerugian. Siapa yang harus menanggung kerugian diatur dalam RISIKO
RISIKOAdalah kewajiban memikul kerugian akibat salah satu pihak tidak memenuhi prestasi/terjadinya peristiwa yang tidak dapat diduga atau disengaja.
Berakhirnya KontrakPembayaranPenawaran Pembayaran disertai penitipanPerjumpaan Hutang Pembaharuan HutangPercampuran HutangPembebasan HutangMusnahnya BarangBatal/PembatalanBerlakunya Syarat BatalDaluwarsa
Buku IVPEMBUKTIAN & DALUWARSAPsl 1865 BWSetiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajinkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut
Macam-Macam Alat Bukti Psl 1866 BW
- Surat-surat- Kesaksian- Persangkaan- Pengakuan- Sumpah
DALUWARSA( Verjaring )Suatu upaya untuk mendapatkan hak milik atau dibebaskannya dari suatu tuntutan hutang karena lewatnya waktu serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
PerusahaanSetiap bentuk usaha yg menjalankan setiap jenis usaha yg bersifat tetap, terus menerus & yg didirikan, bekerja, berkedudukan dalam wilayah negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
Organisasi usaha atau Badan Usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usahaIn English Company atau CorporationPendiriannya bisa di depan Notaris atau LisanBersifat : - Persekutuan Ex. CV, Fa - Badan Hukum Ex. PT, Koperasi - Perseorangan Ex. PD, PO
PERUSAHAANPERSEORANGANP. INDUSTRIEx. Kerajinan emasP. JASAEx. Biro perjalananPERSEKUTUANPERUMBUKAN BADAN HUKUMEx. CV, FirmaSWASTAEx. PT, KoperasiBADAN HUKUM
P.DAGANGEx. Toko textil,Toko swalayanNEGARA(BUMN)PERSEROANPERJAN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)
PENGERTIANBadan hukum yg didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dg modal dasar yg seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yg ditetapkan dalam UU ini beserta peaturan pelaksananya
DASAR HUKUM
PT. Tertutup UU No. 40 th. 2007
PT. Terbuka UU No. 40 th. 2007 UU No. 8 th. 1995
PT. PMDN UU No. 6 th. 1968 jo UU No. 12 th 1970
PT. PMA UU No. 1 th. 1967 jo UU No. 11 th. 1970
PT. PERSERO UU No. 9 th. 1969 jo PP No. 12 th. 1998
PENDIRIANDidirikan oleh 2 orang/lebih dg suatu akta notaris yg dibuat dalam bahasa Indonesia ANGGARAN DASAR
Pengajuan permohonan pengesahan ke Dept. Kehakiman & Ham, melalui SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum )
Pendaftaran ke Instansi terkait
Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
NAMA PERSEROANJANGKA WAKTUPERMODALANORGAN PERSEROANPEMBUBARAN
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkanDan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaanDan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota
SIFAT YAYASAN SOCIAL (SOSIAL)RELIGIOUS (KEAGAMAAN)HUMANITY (KEMANUSIAAN)Harus tercermin dalam maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan
TAHAP SURAT WASIAT Tidak harus adaTAHAP AKTA NOTARISTAHAP PENGESAHANTAHAP PENGUMUMAN
ORGAN YAYASANPEMBINAPENGURUSPENGAWAS
Surat Berharga
Latar BelakangPerkembangan alat pembayaran
Aspek keamanan
Aspek kepraktisan
Mode / Trend
SURAT BERHARGASurat / dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut
PENGATURANKitab Undang-Undang Hukum Dagang (cek, wesel, aksep, promes)
Perundang-undangan lain (surat-surat berharga lain)
FUNGSI SURAT BERHARGASebagai alat pembayaran (alat tukar)
Sebagai alat pemindahan hak tagih (negotiable instrument)
Surat bukti hak tagih (alat legitimasi)
Sebagai alat pembawa hak
Dasar mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Surat BerhargaAdanya perjanjian atau kontrak yang menimbulkan perikatan dasar
KLAUSULA-KLAUSULA DALAM SURAT BERHARGAAtas Pembawa / Atas Tunjuk
Atas Pengganti
Tidak Atas Pengganti
Atas Nama
C E K
DefinisiSuatu surat berharga yang tercantum kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang/pembawa di tempat tertentu
Pasal 178 KUHD
Syarat Formal Terdapat kata cek Harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar uang dengan jumlah tertentu Nama orang yang harus membayar (tertarik) Penetapan tempat pembayaran Tanggal dan tempat penerbitan cek Tanda tangan orang yang menerbitkan
Bentuk-Bentuk Khusus Surat CekSurat cek atas pengganti penerbitSurat cek atas penerbit sendiriSurat cek untuk perhitungan orang ketigaSurat cek incassoSurat cek berdomisili
CEK NO.. , 1 MARET 2006BANK MANDIRIJAMBI
Atas penyerahan Cek ini bayarlah kepada Tuan Ali Makbul & COAtau pengganti uang sejumlah Rp. 500.000.00(limaratus juta rupiah)
Rp. 500.000.000 BANK MANDIRI PUSAT JAKARTA
CEK NO.. Surabaya, 1 Maret 2006
BANK MANDIRISURABAYA
Atas penyerahan Cek ini bayarlah untukperhitungan Tuan Ali Makbul kepada ...........atau pengganti di Surabaya uangSejumlah .. Rp. . (cap/tanda tangan )
CEK NO. .20
BANK MANDIRISURABAYA
ATAS PENYERAHAN Cek ini bayarlah untuk incasso kepadaatau pengganti, uang sejumlah ......RupiahRp. .
(cap/tanda tangan)
bilyet giro
Jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, karena bilyet giro adalah surat berharga yang timbul dan tumbuh dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral
SEBI No. 4/670/UPPB/PBB tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995
Syarat-Syarat FormilNama bilyet giro dan nomor bilyet giro Nama tertarikPerintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarikNama dan nomor rekening pemegangNama bank penerimaJumlah dana yang dipindahbukukan (dalam angka dan huruf)Tempat dan tanggal penarikanTanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap/stempelDapat dicantumkan tanggal efektif dalam rentang waktu penawaran
Tenggang Waktu
Tenggang waktu penawaran 70 hari sejak tanggal penerbitan
Terdapat tanggal efektif
KARTU KREDIT(Credit Card)
Definisi
FUNGSIAlat bayar pengganti uang tunai/cek
Mengambil uang/ alat tarik tunai
PIHAK-PIHAKPemegang Kartu (Cardholder)
Pengusaha/pedagang (Merchant)
Bank/pihak yg menerbitkan kartu (Card Issuer)
Keuntungan dari Kartu KreditKeamananPraktisPrestigePenggunaan internasionalDapat dipergunakan untuk tarik tunaiMendapat asuransi perjalananPembayaran yg fleksibelPIN (personal Identification Number)
CIRI UMUMLogo/Nama penerbit kartuNomor kartuNama Pemegang kartuContoh tanda tangan pemegang kartuMasa berlaku Klausula
Hubungan Hukum Para PihakPenerbit/ BankPemegangKartu KreditPenerimaPembayaran dgKartu KreditPer. KreditPerj. Jaminan MembayarPerj. InsidentalBarang/Jasa
Semi Surat Berharga ???
A---------------------------------BPs 1131 BWWANPRESTASI Ps 1132 BW KREDITOR KREDITOR KONKUREN (PERIKATAN)
ALI---------------------------------------------BANK MANDIRI PERJ. POKOK PERJ. KREDITPERJ. OBLIGATOIRBUKU III BW HAK PRIBADI (PERSOONLIJK)PERJ. JAMINANKEBENDAAN----PERORANGAN PERJ. ACCESSOIR KEBENDAAN BUKU II BW PERJ. KEBENDAAN HAK KEBENDAANHAK TAGIH (HP)HAK HIPOTEK (HK)
HAK PRIBADIHAK ITU HANYA DAPAT DITEGAKKAN PADA PIHAK TERTENTU SAJA
SIAPA TERTENTU ITU?
HANYA BERPOSISI
KREDITOR KONKUREN
AGAR LEBIH KUATMEMERLUKAN DUKUNGAN
BUAT PERJANJIAN JAMINAN
KEBENDAAN
PERORANGAN
PERJANJIAN JAMINAN KEBENDAAN
PERJANJIAN BERTUJUAN UNTUK MENCIPTA, MENGUBAH, ATAU MENGHAPUS HAK KEBENDAAN
PERJANJIAN ACCESSOIR(PERJANJIAN TAMBAHAN)
PERJANJIAN YG EKSISTENSINYA BERGANTUNG PERJANJIAN POKOK
PERJANJIAN ACCESSOIR ADALAH SUATU PERJANJIAN YG EKSISTENSINYA BERGANTUNG PADA PERJANJIAN POKOK, ARTINYA KALAU PERJANJIAN POKOK BERAKHIR, PERJANJIAN ACCESSOIR JUGA BERAKHIR. (DAN TIDAK SEBALIKNYA)
MEMILIKI CIRI-CIRI YANG UNGGUL KALAU DIBANDING DENGAN HAK PRIBADI (PERSOONLIJK)
CONTOH HK:HM,HGB,HGU,HAK GADAI, HAK HIPOTEK
CIRI CIRI UNGGUL HAK KEBENDAAN MUTLAK DROIT DE SUITE PRIORITASPREFERENSI
DAPAT DITEGAKKAN TERHADAP SIAPAPUN
HAK ITU AKAN TETAP MENGIKUTI BENDANYA KETANGAN SIAPAPUN BENDA ITU BERADA
HAK UNTUK MEMPEROLEH PELUNASAN TERLEBIH DAHULU DARI KREDITOR LAIN (KREDITOR PREFEREN)
HAK KEBENDAAN YANG LAHIR LEBIH DAHULU AKAN DIUTAMAKAN DARI PADA YANG LAHIR KEMUDIAN
Adalah suatu hak yg diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yg diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yg memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan atas barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dg kekecualian biaya untuk melelang barang tsb dan biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukanPASAL 1150 BW
PERUM PEGADAIAN Suatu instansi yg diberi wewenang untuk menggunakan lembaga jaminan gadai yg menurut sejarahnya pada jaman penjajahan digunakan untuk menolong masyarakat yg lemah yg memerlukan uang tunai yg relatif kecil dan itu berlaku sampai sekarang.
.
BENDA GADAI DISERAHKANSecara nyata dikeluarkan dari penguasaan debiturTidak menyebabkan beralihnya hak milik
SIAPA YG WENANG MENGGADAIKAN?
LARANGAN UNTUK MEMILIKI BENDA GADAI SECARA OTOMATIS OLEH KREDITUR APABILA DEBITUR WANPRESTASI PASAL 1154 BW
HAK-HAK PEMEGANG GADAIPARATE EKSEKUSI (PASAL 1155 BW) Lahir karena UU, tidak harus diperjanjikanPASAL 1155 AYAT (2) BW Jika berupa surat berharga, penjualan dilakukan di bursa domisili pemegang gadai, dg syarat dihadiri 2 org makelarPASAL 1156 BW - Mohon agar hakim menentukan cara penjualan barang gadai - Mohon agar hakim mengizinkan pemegang gadai membeli sendiri barang gadai dg harga yg ditentukan oleh hakim
PARATE EKSEKUSIHak pemegang gadai untuk menjual sendiri objek jaminan (tanpa titel eksekutorial)Seakan akan menjual barangnya sendiriTanpa perantara pengadilanTanpa perantara juru sitaTanpa diperjanjikan/dikuasakan
KEWAJIBAN PEMEGANG GADAIMERAWAT BENDA GADAI YG ADA DI TANGANNYA, KARENA IA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN ATAU KEMEROSOTAN BENDA GADAI (PASAL 1157 BW)
BERHAK UNTUK MEMPERHITUNGKAN ONGKOS-ONGKOS KEPADA PEMILIK BENDA
HAK RETENTIE PEMEGANG GADAIHAK UNTUK MENAHAN OBJEK GADAI SEHUBUNGAN DENGAN PIUTANG (HUTANG POKOK, BIAYA, BUNGA)YG BERTALIAN DG OBJEK TSB
HAK GADAI TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGIPASAL 1160 BW
HAPUSNYA GADAIPERIKATAN POKOK HAPUSTERLEPASNYA BENDA JAMINAN DARI KEKUASAAN SI PEMEGANG GADAIMUSNAHNYA OBJEK JAMINANDILEPASNYA OBJEK GADAI SECARA SUKARELA (DIKEMBALIKAN PADA DEBITUR)DG PERCAMPURAN (Dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang tersebut)KALAU ADA PENYALAH GUNAAN BENDA GADAI
FIDUSIAPENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN SUATU BENDA ATAS DASAR KEPERCAYAAN DENGAN KETENTUAN BAHWA BENDA YG HAK KEPEMILIKANNYA DIALIHKAN TERSEBUT TETAP DALAM PENGUASAAN PEMILIK BENDA
PASAL 1 SUB BAB 1 UU NO. 42 TAHUN 1999
JAMINAN FIDUSIAHAK JAMINANA ATAS BENDA BERGERAK BAIK YG BERWUJUD MAUPUN TIDAK BERWUJUD DAN BENDA TIDAK BERGERAK KHUSUSNYA BANGUNAN YG TIDAK DAPAT DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN YG TETAP BERADA DALAM PENGUASAAN PEMBERI FIDUSIA, SEBAGAI AGUNAN BAGI PELUNASAN UATANG TERTENTU, YG MEMBERIKAN KEDUDUKAN YG DIUTAMKAN KEPADA PENERIMA FIDUSIA TERHADAP KREDITOR LAINNYA
PASAL 1 SUB BAB 2 UU NO. 42 TAHUN 1999
HAK JAMINAN FIDUSIA WAJIB DIDAFTARKAN
KENAPA ???DEMI MENDAPATKAN GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN FIDUCIA YG MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL
SENJATA KREDITUR
SATU OBJEK JAMINAN BISA MENJAMIN LEBIH DARI SATU KREDITURMUNGKINKAH ?
HAPUSNYA FIDUCIAHAPUSNYA UTANG YG DIJAMIN DENGAN FIDUSIAPELEPASAN HAK ATAS JAMINAN FIDUSIA OLEH PENERIMA FIDUSIAMUSNAHNYA BENDA YG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
HIPOTEK
ADALAH HAK KEBENDAAN ATAS BENDA TIDAK BERGERAK GUNA MENGGAMBIL PENGGANTIAN BAGI PELUNASAN SUATU HUTANG
PASAL 1162 BW
OBJEK ???KAPAL LAUT VOLUME < 20M3
PESAWAT UDARA
KAPAN LAHIRNYA HIPOTEK ?PADA SAAT DIDAFTARKAN DI REGISTER UMUM(AZAS PUBLISITAS)
HIPOTEK TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGIPASAL 1163 BW
SIAPA YG BOLEH MEMASANG HIPOTEK?PEMILIK
SENJATA YG DIMILIKI KREDITUR JIKA DEBITUR WANPRESTASIPARATE EKSEKUSI (PASAL 1178 BW) HARUS DIPERJANJIKANGROSSE AKTA HIPOTEKSERTIFIKAT HIPOTEK MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIALPENJUALAN DI BAWAH TANGAN
GROSSESALINAN AKTA AUTENTIK, YG BAGIAN ATASNYA DIBERIKAN JUDUL DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA YG DAPAT DIEKSEKUSI SEBAGAIMANA LAYAKNYA PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG TETAP
HARUS DIMINTAKAN FIAT PENGADILAN
BERAKHIRNYA HIPOTEKHAPUSNYA PERJANJIAN POKOK
HAK TANGGUNGANUU NO. 4 TAHUN 1996
OBJEK HAK TANGGUNGANHAK ATAS TANAH YG DAPAT DIBEBANI HAK TANGGUNGAN ADALAH : * HAK MILIK * HAK GUNA USAHA * HAK GUNA BANGUNAN
HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA
HAK ATAS TANAH BERIKUT BANGUNAN, TANAMAN, DAN HASIL KARYA YG TELAH/AKAN ADA YG MERUPAKAN SATU KESATUAN DG TANAH & MERUPAKAN MILIK PEMEGANG HAK ATAS TANAH YG TERCANTUM DALAM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YBS
HAK TANGGUNGAN TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI
BISA DISIMPANGI(PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 4 TAHUN 1996)
PERJANJIAN PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN HARUS DITUANGKAN DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT)
HAK TANGGUNGAN HARUS DIDAFTARKAN
SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
BERAKHIRNYA HAK TANGGUNGANBERAKHIRNYA PERJANJIAN POKOK
*Definisi:ketentuan hukum yang memberikan hak lebih baik kepada kreditor*