ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
( AD - ART )
GARDU PRABOWO
1
PEMBUKAAN
Sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah terlaksananya tatanan Masyarakat
Adil, Makmur, Sejahtera dan Berdaulat, sesuai dengan cita-cita lahur para pendiri dan pejuang bangsa
yang tertuang dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai puncak perjuangan dan pergerakan
seluruh rakyat Indonesia dalam melawan penindasan dan ketidakadilan, Nasionalisme, Patriotisme
dalam Demokrasi, serta Azas Kebersamaan (mutalism). Azas Kemanusiaan (Humanism) dan
Kesetaraan (egaliter) dan Kesetaraan (egaliter) yang terangkum dalam Pancasila sebagai Konsesnsus
Nasional adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kehidupan Sosial dan Budaya Bangsa,
sehingga menjadi perekat Kemaemukan (pluralism) dan Ragam Budaya (multiculturalism) dalam
menghidupkan sinar persatuan dan Kesatuan abadi (idiom nation-state) seluruh Nusantara, bahkan
segenap penjuru dunia mengingiat apa yang pernah diungkapkan ileh founding father kita bahwa
suatu saat Nusantara akan menjadi Mercu Suarnya Dunia, sepanjang Ridho Allah Subanawata’ala
senantiasa melindungi segenap Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Maka daripada itu, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah
menjadi jaminan kepada warga Negara Indonesia untuk membangun Negara secara demokratis dan
memberikan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarakan gagasan pemikiran
dengan lisan dan tulisan, sudah sepatutnya GARDU Prabowo sebagai dari masyarakat Indonesia
berperan aktif secara bersama untuk menjadi pilar utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa, bukan hanya melawan kebodohan sosial (social foolishness) tetapi juga keterbelakangan
sosial (sosial backwardness).
Bahwa GARDU Prabowo sebagai Wadah Asipirasi Masyarakat dalam bentuk jejaring berbasis
Doktrin Kerakyatan dan Kebangsaan yang merupakan cerminan dari nilai Pancasila, dan serta kolektif
melakukan proses pencerahan dalam dimensi Kebangsaan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya,
serta turut berperan serta melakukan fungsi kekaryaan yang penuh dengan dedikasi, dalam
menaktualisasikan Pembangunan Nasional, sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa
Indonesia.
GARDU Prabowo diharapkan dapat menmbuhkan jiwa dan semangat nasional dan menjadi
salah satu gerbang lokomotif organisasi modern, visioner dan terdepan dalam menyongsong era
Restorasi Bangsa Indonesia melalui fase pebentukan jati diri bangsa baik ditingkat Lokal, Regional,
Nasional dan Bilateral. Membangun ”Masyarakat yang berkeadilan” dan ”keadilan yang
Bermasyarakat”, sehingga alur regenarasi kepemimpinan dapat berjalan dan menjadi inspirator bagi
terciptanya profil pemimpin yang jujur (vioner) guna menjadi duta bangsa yang peduli terhadap nasib
rakyatnya adalah suatu tugas mulia yang harus diperjuangan oleh para generasi muda bangsa.
Bahwa di dorong semangat pengabdian kepada bangsa dan Negara, organisasi Gardu Prabowo
diposisikan sebagai Ormas yang indepeden, maka dituangkan peraturan dasar organisasi sebagai
berikut :2
ANGGARAN DASAR
GERAKAN RAKYAT DUKUNG PRABOWO
BAB I
NAMA, STATUS, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
GARDU PRABOWO singkatan dari Gerakan Rakyat Dukung PRABOWO
Pasal 2
Status
Gardu Prabowo diposisikan sebagai Organisasi Massa dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang
bersifat independen.
Pasal 3
Waktu
GARDU PRABOWO dideklarasikan pada tanggal 30 November 2008 bertempat di Jakarta untuk
waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 4
Tempat
Dewan Pimpinan Nasional GARDU PRABOWO, berkedudukan di Ibukota Negara Jakarta dan meliputi
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
Pasal 5
Kedudukan
Gardu Prabowo meliputi seluruh wilayah Negara Ksatuan Republik Indonesia
BAB II
AZAS, JATI DIRI, WATAK dan SEMBOYAN
Pasal 63
Azas
GARDU PRABOWO berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 7
Jati Diri
Jati Diri GARDU PRABOWO adalah Nasionalis, Religius, Kerakyatan, Demokratis dan Pembawa
Amanat Rakyat.
Pasal 8
Watak
Watak GARDU PRABOWO adalah militan progresif.
Pasal 9
Semboyan
Semboyan GARDU PRABOWO dalam bentuk salam sebutannya adalah “MERAH PUTIH”.
BAB III
Visi dan Misi
Pasal 10
V I S I
Bekerja bersama rakyat guna keunggulan dan kemandirian bangsa.
Pasal 11
M I S I
1. Menggalang seluruh komponen anak bangsa untuk menciptakan perubahan di Indonesia.
2. Menghimpun serta mengaktualisasikan kesamaan sikap politik menjadi satu kehendak rakyat
untuk menciptakan perubahan.
3. Sebagai wadah atau alat komunikasi dan partisipasi dan perjuangan politik masyarakat.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa yang mengarahkan pada
kedaulatan dan kemandirian bangsa,
4
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN
Pasal 12
Maksud dan Tujuan
Maksud Gardu Prabowo adalah menjalankan kegiatan usaha pengkajian dan pergerakan yang bersifat
masif di bidang sosial, politik, budaya, dan kemanusiaan lainnya dengan tujuan mendorong
percepatan perubahan menuju kemandirian bangsa.
Pasal 13
Kegiatan
1. Melakukan konsolidasi organisasi secara solid di semua tingkatan.
2. Membangun jaringan nasional gerakan rakyat.
3. Membangun hubungan kerja sama dengan lembaga politik atau organisasi lainnya yang sehaluan.
4. Melakukan pengorganisasian kekuatan-kekuatan progresif secara nasional.
5. Melakukan pelatihan kader secara berjenjang guna membentuk kader-kader militan progresif.
6. Melaksanakan kegiatan yang bersifat humanis sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat,
nusa dan bangsa.
7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran politik kepada masyarakat berbasis komunitas melalui
berbagai sarana dan prasarana.
8. Mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa serta membawa kesejahteraan bagi rakyat indonesia.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 14
Keanggotaan
Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
BAB VI
TINGKATAN ORGANISASI, WEWENANG dan KEWAJIBAN
Pasal 15
5
Tingkatan Organisasi
Organisasi Gardu Prabowo dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Daerah dan RW/RT adalah
sebagai berikut:
1. Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN adalah kepengurusan di tingkat Nasional.
2. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD adalah kepengurusan di tingkat Provinsi.
3. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC adalah kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Sektor adalah DPS adalah kepengurusan di tingkat Kecamatan.
5. Koordinator Sub Sektor adalah kepengurusan di tingkat Kelurahan/Desa.
6. Koordinator Unit adalah kepengurusan ditingkat RW.
7. Koordinator Sub Unit adalah kepengurusan di tingkat RT.
Pasal 16
Wewenang dan Kewajiban
1. Dewan Pimpinan Nasional adalah Badan Pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.
Dewan Pimpinan Nasional berwenang :
a. Menentukan kebijakan di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja
Nasional serta Peraturan lainnya.
b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah.
c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang.
d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan dua tingkat dibawahnya
e. Memberikan penghargaan dan sanksi atas persetujuan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
f. Menetapkan dan merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Partai Gerakan Indonesia Raya.
Dewan Pimpinan Nasional berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional Serta Peraturan lainnya.
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres dan Kongres Luar Biasa.
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah Pelaksana yang bersifat kolektif di Tingkat Provinsi.
Dewan Pimpinan Daerah berwenang :
a. Menentukan kebijakan Tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi serta
Peraturan lainnya.
b. Mengajukan pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan
Pimpinan Nasional.
6
c. Mengesahkan komposisi dan personalia ditingkat kecamatan.
d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan dibawahnya.
e. Menetapkan dan merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Dewan Pimpinan Nasional.
Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional maupun Daerah
Tingkat Propinsi serta Peraturan lainnya.
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah (Musda).
3. Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana yang bersifat kolektif di Daerah Tingkat
Kabupaten/Kota.
Dewan Pimpinan Cabang berwenang :
a. Menentukan kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Daerah Tingkat
Provinsi maupun Daerah Tingkat Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya.
b. Mengajukan pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Kecamatan kepada
Dewan Pimpinan Daerah.
c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia di Tingkat Kelurahan/Desa.
d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Kecamatan.
e. Menetapkan dan merekomendasikan pengurus organisasi yang bersedia mencalonkan diri
sebagai anggota legislatif dan eksekutif kepada Dewan Pimpinan Nasional
Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, maupun Tingkat
Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya.
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang (Muscab).
4. Pengurus Kecamatan adalah badan Pelaksana bersifat kolektif di Tingkat Kecamatan.
Pengurus Kecamatan berwenang :
a. Menentukan kebijakan di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi,
Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta Peraturan lainnya.
b. Mengusulkan Komposisi dan Personalia Koordinator Kelurahan atau Desa kepada Dewan
Pimpinan Cabang.
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Kelurahan atau Desa.
7
Pengurus Kecamatan berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat, baik Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi,
Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan atau sebutan lain serta Peraturan
lainnya.
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.
5. Koordinator Kelurahan/Desa adalah badan Pelaksana bersifat kolektif di Tingkat Kelurahan atau
Desa.
Koordinator Kelurahan/Desa berwenang :
a. Menentukan kebijakan di Tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya.
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Koordinator Lapangan di Tingkat RW/RT.
c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan RW/RT.
Koordinator Kelurahan/Desa berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, serta Peraturan lainnya.
c. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.
6. Koordinator Lapangan RW adalah Pelaksana di tingkat RW.
Koordinator Lapangan RW berwenang :
a. Menentukan kebijakan di Tingkat RW atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan lainnya.
b. Membentuk Koodinator-Koordinator di tingkat RT.
Koordinator Lapangan RW berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, serta Peraturan lainnya.
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah RW atau sebutan lain.
7. Koordinator Lapangan RT adalah Pelaksana di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Koordinator Lapangan tingkat RT berwewenang :
a. Menentukan kebijakan di Tingkat Rukun Tetangga atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan lainnya.
b. Membentuk jaringan atau kelompok masa dilingkungannya.
8
Koordinator Lapangan berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, serta Peraturan lainnya.
b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah tingkat RT atau sebutan lain.
BAB VII
Pasal 17
BADAN ATAU LEMBAGA
1. Dewan Pimpinan Nasional dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-
tugas dalam bidang tertentu jika dianggap perlu.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
Pasal 18
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT
1. Kongres dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas:
a. Kongres.
b. Kongres Luar Biasa.
c. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
d. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
2. Kongres :
a. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Kongres berwenang:
1) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2) Menetapkan Program Umum.
3) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional.
4) Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
5) Menetapkan Ketua Dewan Pembina.
6) Menetapkan ketua Dewan Penasehat
7) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Kongres Luar Biasa:
a. Kongres Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam
keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50 +
1 Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan :
- Organisasi menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
9
- Dewan Pimpinan Nasional melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai
dengan fungsinya.
b. Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
c. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.
d. Dewan Pimpinan Nasional wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya
Kongres Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Nasional ( RAPIMNAS ) :
a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres.
b. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya setahun oleh Dewan
Pimpinan Nasional.
5. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) :
a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi
program kerja hasil Kongres.
b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
Pasal 19
Musyawarah dan Rapat – rapat Tingkat Provinsi
1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi terdiri atas:
a. Musyawarah Daerah
b. Musyawarah Daerah Luar Biasa
c. Rapat Pimpinan Daerah
d. Rapat Kerja Daerah.
2. Musyawarah Daerah:
a. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan di tingkat provinsi yang diadakan sekali
dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Daerah berwenang:
1) Menetapkan Program Kerja Provinsi.
2) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah.
5) Menetapkan keputusan-keputusan lain.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa:
10
a. Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam
keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 50 + 1 Dewan Pimpinan
Cabang Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Nasional, disebabkan:
- Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
- Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah
sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
b. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
c. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan
Musyawarah Daerah.
d. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggung-jawaban atas diadakannya
Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Daerah:
a. Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
b. Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan
Pimpinan Daerah.
5. Rapat Kerja Daerah:
a. Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program
kerja hasil Musyawarah Daerah.
b. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
Pasal 20
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota
1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
a. Musyawarah Cabang
b. Musyawarah Cabang Luar Biasa
c. Rapat Pimpinan Cabang
d. Rapat Kerja Cabang
2. Musyawarah Cabang :
a. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan
sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Cabang berwenang:
1) Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota
11
2) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang
3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang
4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Cabang
5) Menetapkan keputusan-keputusan lain
3. Musyawarah Cabang Luar Biasa :
a. Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam
keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 50 + 1 Pengurus
Kecamatan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
- Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga,
- Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang
sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
b. Musyawarah Luar Biasa Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
c. Musyawarah Luar Biasa Cabang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan
Musyawarah Cabang.
d. Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya
Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.
4. Rapat Pimpinan Cabang :
a. Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah
Cabang.
b. Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi
wewenang Musyawarah Cabang.
c. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan
Pimpinan Cabang.
5. Rapat Kerja Cabang :
a. Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program
kerja hasil Musyawarah Cabang.
b. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
Pasal 21
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan
1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan terdiri atas:
a. Musyawarah Pengurus Kecamatan
b. Musyawarah Pengurus Kecamatan Luar Biasa
c. Rapat Pengurus Kecamatan.
2. Musyawarah Pengurus Kecamatan :
12
a. Musyawarah Pengurus Kecamatan adalah pemegang kekuasaan Gardu Prabowo di tingkat
kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Pengurus Kecamatan berwenang :
1) Menetapkan Program Kerja Pengurus Kecamatan.
2) Menilai pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan.
3) Memilih dan menetapkan Ketua Kecamatan
4) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Kecamatan
5) Menetapkan keputusan-keputusan lain
3. Musyawarah Pengurus Kecamatan Luar Biasa:
a. Musyawarah Pengurus Kecamatan Luar Biasa adalah Musyawarah Pengurus Kecamatan
yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-
kurangnya 50 + 1 Pengurus Kecamatan atau sebutan lain dan disetujui oleh Pengurus
Kecamatan, disebabkan :
- Pengurus Kecamatan melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga,
- Pengurus Kecamatan tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Kecamatan
sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
b. Musyawarah Pengurus Kecamatan Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan
Daerah.
c. Musyawarah Pengurus tingkat Kecamatan Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang
yang sama dengan Musyawarah pengurus Kecamatan.
d. Pengurus Kecamatan wajib memberikan pertanggung- jawaban atas diadakannya Musyawarah
Luar Biasa Tingkat Kecamatan tersebut.
4. Rapat Pengurus Kecamatan :
a. Rapat Pengurus Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah
Pengurus Kecamatan.
b. Rapat Pengurus Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh
Pengurus Kecamatan.
5. Rapat Kerja Pengurus Kecamatan :
a. Rapat Kerja Pengurus Kecamatan adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan
mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Pengurus Kecamatan.
b. Rapat Kerja Pengurus Kecamatan dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode
kepengurusan.
Pasal 22
Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kelurahan/Desa
1. Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kelurahan terdiri atas:
a. Musyawarah Tingkat Kelurahan
13
b. Musyawarah Tingkat Kelurahan Luar Biasa
c. Rapat Tingkat Kelurahan.
2. Musyawarah Tingkat Kelurahan:
a. Musyawarah Tingkat Kelurahan adalah pemegang kekuasaan di tingkat kecamatan yang
diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
b. Musyawarah Tingkat Kelurahan berwenang :
1. Menetapkan Program Kerja Tingkat Kelurahan.
2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Tingkat Kelurahan.
3. Memilih dan menetapkan Ketua Tingkat Kelurahan
4. Menetapkan Kepengurusan Tingkat Kelurahan
5. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Tingkat Kelurahan.
6. Menetapkan keputusan-keputusan lain Tingkat Kelurahan.
3. Musyawarah Koodinator Kelurahan/Desa Luar Biasa atau sebutan lain:
a. Musyawarah Sub Sektor Luar Biasa sebutan lain adalah Musyawarah Sub sektor atau
sebutan lain yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan
sekurang-kurangnya
50 + 1 jumlah koordinator unit disebabkan :
- Koordinator Sub Sektor atau sebutan lain melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran
Rumah Tangga.
- Koordinator Sub sektor atau sebutan lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah
Sub sektor atau sebutan lain sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
b. Musyawarah Sub sektor Luar Biasa atau sebutan lain diselenggarakan oleh Koordinator sub
sektor
c. Musyawarah Sub Sektor Luar Biasa atau sebutan lain mempunyai kekuasaan dan wewenang
yang sama dengan Musyawarah Sub sektor atau sebutan lain.
d. Koordinator Sub Sektor atau sebutan lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas
diadakannya Musyawarah Sub sektor Luar Biasa atau sebutan lain tersebut.
4. Rapat Koordinator Sub sektor atau sebutan lain :
a. Rapat Pengurus Ranting atau sebutan lain adalah rapat pengambilan keputusan dibawah
Musyawarah Sub sektor atau sebutan lain.
b. Rapat Pengurus ranting atau sebutan lain diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun, dan diselenggarakan oleh Pinpinan Pengurus Ranting atau sebutan lain.
BAB IX
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 23
14
1. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya
disetujui oleh ½ +1 jumlah peserta yang hadir.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan atau
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Khusus tentang perubahan peraturan dasar organisasi :
a. Sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta harus hadir.
b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga
dari jumlah peserta yang hadir.
BAB X
DEWAN PEMBINA
Pasal 24
Persyaratan Dewan Pembina
1. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina adalah :
a. Orang perorangan sebagai pendiri Gardu Prabowo; dan atau;
b. Mereka yang ditentukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina berdasarkan hasil rapat pleno
yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Gardu
Prabowo.
2. Anggota dewan Pembina dapat dicalonkan oleh Dewan pengurus.
3. Ketua Dewan Pembina diangkat dan ditetapkan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh
pengurus DPN dan seluruh anggota Dewan Penasehat.
4. Anggota Dewan Pembina sebanyak-banyaknya berjumlah 37 orang dan masing-masing Dewan
Pembina ditempatkan sebagai Koordinator Wilayah Provinsi atau zona wilayah.
Pasal 25
Kewenangan Dewan Pembina
1. Ketua Dewan Pembina mempunyai kewenangan :
a. DEWAN PEMBINA GARDU PRABOWO hanya ada di tingkat Pusat. DEWAN PEMBINA di
susun dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar GARDU PRABOWO.
b. DEWAN PEMBINA terdiri dari tokoh-tokoh Nasional dari GARDU PRABOWO, maupun
tokoh-tokoh berpengaruh tingkat Nasional dan atau pejabat-pejabat Pemerintah tingkat
Pusat yang berjasa dan bersimpati kepada GARDU PRABOWO.
c. DEWAN PEMBINA merupakan forum berhimpunnya para tokoh nasional yang berjasa
dan atau bersimpati kepada GARDU PRABOWO dan keberadaannya merupakan figur
perekat dan pemersatu bagi kebersamaan dan kebesaran GARDU PRABOWO.
15
d. DEWAN PEMBINA secara perorangan dapat memberikan saran. pendapat dan atau
masukan baik secara lisan atau tulisan kepada Dewan Pimpinan Nasional dan DEWAN
PENASEHAT PUSAT untuk kemajuan dan kebesaran GARDU PRABOWO.
e. Saran, pendapat dan atau masukan dari DEWAN PEMBINA sebagaimana dimaksud butir
(4) diatas disampaikan pada saat dikunjungi oleh Dewan Pimpinan Nasional yang
didampingi oleh DEWAN PENASEHAT Pusat GARDU PRABOWO, dan apabila
berkehendak Ketua dan atau Angota DEWAN PEMBINA dapat mengundang dan atau
mengunjungi Dewan Pimpinan Nasional dan atau DEWAN PENASEHAT Pusat GARDU
PRABOWO.
Pasal 26
Masa Jabatan
1. Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pembina disesuaikan dengan Dewan pengurus
2. Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila :
a. Meninggal Dunia;
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Dewan Pembina;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Pembina;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina.
BAB Xl
DEWAN PENASEHAT
Pasal 27
1. Kewenangan Dewan Penasehat
a. DEWAN PENASEHAT GARDU PRABOWO mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
Sub sektor disusun dan ditetapkan dalam Musyawarah Organisasi menurut tingkatannya.
b. Personalia DEWAN PENASEHAT terdiri dari tokoh - tokoh GARDU PRABOWO, tokoh - tokoh
masyarakat dan pejabat - pejabat Pemerintah yang bersimpati kepada GARDU PRABOWO
menurut tingkatannya.
c. DEWAN PENASEHAT merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok
memberikan pertimbangan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta,
terutama menyangkut persoalan strategis Organisasi, Bangsa dan Negara, dan masalah
strategis lainnya yang dihadapi GARDU PRABOWO.
d. DEWAN PENASEHAT dapat mengambil inisiatif untuk memberikan pertimbangan dan arahan
apabila ada permasalahan pada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya yang tidak dapat
diselesaikan secara internal oleh Dewan Pimpinan dimaksud.
16
e. DEWAN PENASEHAT dapat menghadiri rapat - rapat yang diselenggarakan oleh Dewan
Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat
strategis dan mengikat organisasi GARDU PRABOWO.
BAB XII
LAMBANG, BENDERA, MARS dan HYMNE
Pasal 28
Lambang dan Bendera
Gardu Prabowo mempunyai Lambang sebagai berikut ;
a. Bendera Gardu : Kotak Persegi Memanjang Dasar Bendera Merah Putih dengan Penampilan
Abstrak Foto Prabowo Subianto dan Tulisan Gardu Prabowo singkatan dari Gerakan Rakyat
Dukung Prabowo.
- Warna Merah melambangkan Keberanian dalam Bertindak dan Berfikir,
- Warna Putih melambangkan Kesucian dan Kejernihan Dalam Tindakan untuk Mendorong
Perubahan.
- Penampilan abstrak foto Prabowo Subianto melambangkan Tokoh Perubahan yang
kompeten, populer, visioner dan patriot.
b. Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne Organisasi
diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 29
Mars dan Hymne
Gardu Prabowo mempunyai Mars dan Hymne yang ditetapkan oleh Kongres.
BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 30
Ketentuan
Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti mempertahankan
Eksistensi dan keselamatan Organisasi, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan NKRI, maka kepada
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan
strategis organisatoris yang diperlukan.
BAB XIV
17
KEUANGAN
Pasal 31
Keuangan
Keuangan diperoleh dari:
1. Iuran Anggota.
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah.
BAB XV
KETENTUAN UMUM, PERALIHAN dan PERUBAHAN
Pasal 32
Ketentuan Umum
1. Masa jabatan/pengabdian kepengurusan untuk Daerah dan/atau Cabang yang baru terbentuk
akibat pemekaran wilayah sesudah Kongres I, masa jabatan/pengabdiannya berakhir pada tahun
pelaksanaan Kongres II.
2. Dewan Pimpinan nasional Gardu Prabowo membuat Peraturan organisasi untuk pelaksanaan
ayat 1 pasal ini.
Pasal 33
Ketentuan Peralihan
Untuk pertama kali maka pembentukan struktur kepengurusan daerah dan / atau struktur
kepengurusan cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional melalui pihak yang diberi mandat
oleh Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.
Pasal 34
Perubahan
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi hanya dapat dilakukan dalam
Kongres Gardu Prabowo dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara
utusan yang hadir.
BAB XVI
PERGANTIAN NAMA DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 35
Pergantian Nama Organisasi
18
Pergantian nama Gardu Prabowo hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus
diadakan untuk itu atau dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina.
Pasal 36
Pembubaran Organisasi
1. Dalam hal pengambilan Keputusan Kongres tentang Pembubaran organisasi dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh 2/3 peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui 50 + 1
peserta yang hadir.
2. Apabila organisasi dibubarkan maka inventaris organisasi diserahkan kepada
badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.
BAB XVII
PENUTUP
Pasal 37
Ketentuan Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga dan Peraturan organisasi lainnya.
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 Juni 2012
H. Prabowo Subianto,Letjend TNI (Purn)
19
Anggaran Rumah Tangga
( ART )
20
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Syarat Keanggotaan
Syarat menjadi Anggota GERAKAN RAKYAT DUKUNG GARDU PRABOWO adalah :
1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah nikah.
3. Bersedia mematuhi peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi.
4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.
Pasal 2
Kewajiban Anggota
Setiap Anggota berkewajiban :
1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan dasar dan peraturan rumah tangga
organisasi.
2. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan peraturan lainnya.
3. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan organisasi.
4. Membela kepentingan organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi.
5. Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan organisasi.
6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan organisasi.
7. Membayar Iuran Anggota.
Pasal 3
Hak Anggota
Setiap Anggota berhak :
1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
3. Memilih dan dipilih.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kader.
6. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
21
BAB II
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Pasal 4
Masa Berakhirnya Keanggotaan
1. Berakhirnya keanggotaan karena :
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
c. Diberhentikan.
d. Meninggal dunia.
2. Anggota diberhentikan karena :
a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota
b. Melanggar peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi serta Peraturan
Lainnya.
c. Melakukan tindakan tercela.
3. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan organisasi.
BAB III
K A D E R
Pasal 5
Kaderisasi
1. Kader Gardu Prabowo adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan
disaring atas dasar kriteria :
a. Mental ideologi.
b. Penghayatan terhadap visi, misi, dan platform organisasi.
c. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela.
d. Kepemimpinan.
e. Militansi dan mandiri.
2. Dewan Pimpinan Nasional dapat menetapkan seseorang menjadi Kader berdasarkan prestasi
yang luar biasa.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan organisasi.
BAB IV
PERSYARATAN, STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
GARDU PRABOWO
Syarat-syarat menjadi Pengurus Gardu :
a. Menyetujui perturan dasar dan peraturan rumah tangga serta Platform Perjuangan organisasi.
b. Pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader organisasi.
c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
22
d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Kepengurusan.
f. Setiap Pengurus dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan yang
bersifat vertikal.
Pasal 6
Struktur dan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Nasional
1. Struktur Susunan Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas :
a. Dewan Pembina
b. Dewan Penasehat
c. Ketua Umum
d. Wakil-Wakil Ketua Umum
e. Sekretaris Jenderal
g. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal
h. Bendahara
i. Wakil-Wakil Bendahara
j. Ketua Harian
k. Ketua-Ketua Departemen
Pasal 7
Struktur Dan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Daerah
1. Susunan Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas :
a. Ketua.
b. Wakil-Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil-Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil-Wakil Bendahara.
g. Ketua – Ketua Departeman atau sebutan lain.
2. Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Penasehat
Daerah.
4. Pengurus Harian terdiri dari:
a. Ketua
b. Sekretaris.
c. Bendahara.
23
Pasal 8
Struktur dan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Cabang
1. Susunan Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas :
a. Ketua.
b. Wakil-Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Wakil-Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil-Wakil Bendahara.
g. Koordinator Biro atau sebutan lain.
2. Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pembina
Cabang.
4. Pengurus Harian terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris.
c. Bendahara
Pasal 9
Struktur dan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Sektor
1. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Sektor di tingkat Kecamatan terdiri atas :
a. Ketua.
b. Sekretaris
c. Bendahara
2. Dewan Pimpinan Sektor terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Dewan Pimpinan Sektor dan Koordinator Sub Sektor.
4. Pengurus Harian terdiri dari :
a. Ketua.
b. Sekretaris.
c. Bendahara.
Pasal 10
Struktur Dan Kepengurusan
Koordinator Sub Sektor
1. Susunan Koordinator Sub Sektor terdiri atas :
a. Ketua.
b. Sekretaris
c. Bendahara
2. Pengurus Sub sektor atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
3. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Sub Sektor dan Pengurus Koordinator Unit.
24
4. Pengurus Harian terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
5. Koordinator Sub Sektor membentuk Kelompok Kader.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur dalam Peraturan organisasi.
Pasal 11
Struktur dan Kepengurusan
Pendukung Lainnya
1. Pembentukan organisasi di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa
negara.
2. Susunan Pengurus di Luar Negeri sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS BADAN DAN LEMBAGA
Pasal 12
Kedudukan
1. Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan
yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program organisasi.
2. Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan
oleh Dewan Pimpinan Nasional sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 13
Tugas
1. Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada
satu tingkat di bawahnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan organisasi.
BAB VI
SUSUNAN PERSONALIA DAN KEWENANGAN
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT
25
Pasal 14
DEWAN PEMBINA
Dewan Pembina merupakan badan yang bersifat kolektif.
Pasal 15
Susunan dan Personalia
1. Susunan dan anggota Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dengan Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal.
2. Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
Pasal 16
Kewenangan
1. Ketua Dewan Pembina mempunyai kewenangan :
a. DEWAN PEMBINA GARDU PRABOWO hanya ada di tingkat Pusat. DEWAN PEMBINA di
susun dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar GARDU PRABOWO.
b. DEWAN PEMBINA terdiri dari tokoh-tokoh Nasional dari GARDU PRABOWO, maupun tokoh-
tokoh berpengaruh tingkat Nasional dan atau pejabat-pejabat Pemerintah tingkat Pusat yang
berjasa dan bersimpati kepada GARDU PRABOWO.
c. DEWAN PEMBINA merupakan forum berhimpunnya para tokoh nasional yang berjasa dan
atau bersimpati kepada GARDU PRABOWO dan keberadaannya merupakan figur perekat
dan pemersatu bagi kebersamaan dan kebesaran GARDU PRABOWO.
d. DEWAN PEMBINA secara perorangan dapat memberikan saran. pendapat dan atau masukan
baik secara lisan atau tulisan kepada Dewan Pimpinan Nasional dan DEWAN PENASEHAT
PUSAT untuk kemajuan dan kebesaran GARDU PRABOWO.
e. Saran, pendapat dan atau masukan dari DEWAN PEMBINA sebagaimana dimaksud butir (4)
diatas disampaikan pada saat dikunjungi oleh Dewan Pimpinan Nasional yang didampingi
oleh DEWAN PENASEHAT Pusat GARDU PRABOWO, dan apabila berkehendak Ketua dan
atau Angota DEWAN PEMBINA dapat mengundang dan atau mengunjungi Dewan Pimpinan
Nasional dan atau DEWAN PENASEHAT Pusat GARDU PRABOWO.
Pasal 17
DEWAN PENASEHAT
Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif.
Pasal 18
Susunan dan Personalia
26
1. Susunan dan Personalia Dewan Penasehat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional atau
pengurus organisasi sesuai tingkatannya.
2. Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat diatur dalam peraturan organisasi.
Pasal 19
Kewenangan
1. Kewenangan Dewan Penasehat
a. DEWAN PENASEHAT GARDU PRABOWO mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
Sub sektor disusun dan ditetapkan dalam Musyawarah Organisasi menurut tingkatannya.
b. Personalia DEWAN PENASEHAT terdiri dari tokoh - tokoh GARDU PRABOWO, tokoh - tokoh
masyarakat dan pejabat - pejabat Pemerintah yang bersimpati kepada GARDU PRABOWO
menurut tingkatannya.
c. DEWAN PENASEHAT merupakan badan yang bersifat kolektif yang mempunyai tugas pokok
memberikan pertimbangan, arahan, saran dan usulan baik diminta atau tidak diminta,
terutama menyangkut persoalan strategis Organisasi, Bangsa dan Negara, dan masalah
strategis lainnya yang dihadapi GARDU PRABOWO.
d. DEWAN PENASEHAT dapat mengambil inisiatif untuk memberikan pertimbangan dan arahan
apabila ada permasalahan pada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya yang tidak dapat
diselesaikan secara internal oleh Dewan Pimpinan dimaksud.
e. DEWAN PENASEHAT dapat menghadiri rapat - rapat yang diselenggarakan oleh Dewan
Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat
strategis dan mengikat organisasi GARDU PRABOWO.
BAB VII
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 20
1. Gardu Prabowo dapat bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan sehaluan dan Lembaga
atau badan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi.
2. Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.
27
BAB VIII
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL
Pasal 21
KONGRES
2. Kongres dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
3. Peserta terdiri atas :
a. Dewan Pimpinan Nasional.
b. Dewan Pembina Nasional
c. Dewan Penasehat Nasional.
d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah, berjumlah minimal 3 orang.
e. Unsur Dewan Pimpinan Cabang, berjumlah minimal 1 orang.
4. Peninjau terdiri atas :
a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang sehaluan.
b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Nasional.
c. Pihak-pihak yang diundang oleh DPN.
5. Undangan terdiri atas :
a. Perwakilan Institusi.
b. Perorangan.
6. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh DPN.
7. Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.
8. Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Nasional.
9. Jumlah suara Kongres terdiri dari; DPN 5 suara, Dewan Pembina 1 suara dan Dewan Penasehat
1 suara. Untuk DPD 3 Suara, DPC 1 Suara.
9. Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan
ayat (7) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.
Pasal 22
Rapat Pimpinan Nasional
1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh :
a. Peserta
b. Peninjau
c. Undangan
2. Peserta terdiri atas :
a. Dewan Pimpinan Nasional
b. Dewan Pembina Nasional
28
c. Dewan Penasehat Nasional
d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
e. Unsur Pendiri
3. Peninjau terdiri atas :
a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas sehaluan.
b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Nasional.
4. Undangan terdiri atas :
a. Perwakilan Institusi
b. Perorangan
5. Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Nasional.
Pasal 23
Rapat Kerja Nasional
1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
a. Peserta
b. Peninjau
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Dewan Pimpinan Nasional
b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
c. Dewan Pembina Nasional
d. Dewan Penasehat Nasional
3. Peninjau terdiri atas :
a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang sehaluan.
b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Nasional.
4. Undangan terdiri atas :
a. Perwakilan Institusi
b. Perorangan
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Nasional.
Bagian Kedua
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH
Pasal 24
Musyawarah Daerah
1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
a. Peserta
29
b. Peninjau
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional.
b. Dewan Pimpinan Daerah.
c. Dewan Penasehat Daerah
d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
3. Peninjau terdiri atas :
a. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasinya melalui Gardu Prabowo.
b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah
4. Undangan terdiri atas :
a. Perwakilan Institusi
b. Perorangan
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6. Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan
Daerah.
8. Jumlah suara pada Musyawarah Daerah terdiri dari ; DPD 3 suara, Dewan Penasehat Daerah 1
suara, DPC 2 suara.
Pasal 25
Ketentuan Musda
Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) sampai
dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.
Pasal 26
Rapat Pimpinan Daerah
1. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional.
b. Dewan Pimpinan Daerah.
c. Dewan Penasehat Daerah
d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
3. Peninjau terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasinya melalui Gardu Prabowo.
b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah.
4. Undangan terdiri atas:
30
a. Perwakilan Institusi
b. Perorangan
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Daerah.
Pasal 27
Rapat Kerja Daerah
1. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Nasional.
b. Dewan Pimpinan Daerah.
c. Dewan Penasehat Daerah.
d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
3. Peninjau terdiri atas :
a. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasinya melalui Gardu Prabowo.
b. Unsur Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah.
4. Undangan terdiri atas ;
a. Perwakilan Institusi
b. Perorangan.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah.
Bagian Ketiga
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG
Pasal 28
Musyawaran Cabang
1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
b. Dewan Pimpinan Cabang.
c. Dewan Penasehat Cabang.
d. Unsur Dewan Pimpinan Sektor.
3. Peninjau terdiri atas :
a. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasinya melalui Gardu Prabowo.
b. Perorangan / Tokoh Masyarakat.31
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan cabang.
5. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan
Cabang.
7. Jumlah suara terdiri dari : Dewan Penasehat 1 suara dan Dewan Pimpinan Sektor di tingkat
Kecamatan 1 suara.
Pasal 29
Ketentuan Musyawarah Cabang
Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) sampai
dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.
Pasal 30
Rapat Kerja Cabang
1. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
b. Dewan Pimpinan Cabang.
c. Dewan Penasehat Cabang.
d. Unsur Pimpinan Dewan Pimpinan Sektor.
3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasinya Melalui Gardu Prabowo.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Cabang.
Pasal 31
Rapat Pimpinan Cabang
1. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
b. Dewan Pimpinan Cabang.
c. Dewan Penasehat Cabang
d. Unsur Dewan Pimpinan Sektor di Tingkat Kecamatan.
3. Peninjau yaitu :
32
Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasinya Melalui Gardu Prabowo.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Cabang.
Bagian Keempat
MUSYAWARAH DAN RAPAT SEKTOR
Pasal 32
Musyawarah Sektor
1. Musyawarah Sektor Kecamatan dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
b. Dewan Pimpinan Sektor di Tingkat Kecamatan.
c. Dewan Penasehat Sektor Kecamatan.
d. Unsur Koordinator Sub Sektor Kelurahan / Desa
3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasinya Melalui Gardu Prabowo.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Sektor Kecamatan.
5. Pimpinan Musyawarah sektor Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta.
6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sektor
Kecamatan.
Pasal 33
Ketentuan Musyawarah Sektor
Ketentuan mengenai Musyawarah Sektor Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat
(1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Sektor Kecamatan Luar Biasa.
Pasal 34
Rapat Pimpinan Sektor
1. Rapat Pimpinan Sektor Kecamatan dihadiri oleh :
a. Peserta.
b. Peninjau.
c. Undangan.
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
b. Dewan Pimpinan Sektor Kecamatan.
c. Dewan Penasehat Sektor Kecamatan.
d. Unsur koordinator Sub Sektor Kelurah/Desa atau Sebutan Lain.
33
3. Peninjau yaitu :
Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Gardu Prabowo.
4. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Sektor Kecamatan.
Bagian Kelima
MUSYAWARAH DAN RAPAT SUB SEKTOR KELURAHAN /
DESA ATAU SEBUTAN LAIN
Pasal 35
Musyawarah Sub Sektor
1. Musyawarah Sub Sektor Kelurahan/Desa atau sebutan lain dihadiri oleh:
a. Peserta
b. Peninjau
2. Peserta terdiri atas :
a. Unsur Dewan Pimpinan Sektor Kecamatan
b. Koordinator Sub Sektor Kelurahan / Desa atau sebutan lain
c. Dewan Penasehat Sub Sektor Kecamatan.
d. Anggota
3. Peninjau terdiri atas :
Unsur Pimpinan atau sebutan lain Ormas yang sehaluan.
4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Koordinator Sub Sektor atau sebutan lain.
5. Pimpinan Musyawarah Sub Sektor Kelurahan/Desa atau sebutan lain dipilih dari dan oleh peserta.
6. Sebelum Pimpinan Musyawarah Sub Sektor atau sebutan lain terpilih, Pimpinan Sementara
adalah Koordinator Sub Sektor Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
Pasal 36
Rapat Koordinator Sub Sektor
1. Rapat Koordinator Sub Sektor Kelurahan/Desa atau sebutan lain dihadiri oleh :
a. Peserta
b. Peninjau
2. Peserta terdiri atas :
a. Dewan Pimpinan Sektor Kecamatan
b. Koordinator Sub Sektor Kelurahan/Desa
c. Dewan Penasehat Sub Sektor Kelurahan/Desa.
d. Unsur Koordinator Unit (RW)
e. Unsur Koordinator Sub Unit (RT).
3. Peninjau yaitu : Unsur Pimpinan Ormas yang sehaluan.
4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Koordinator Sub Sektor Kelurahan/Desa atau
sebutan lain.
34
Pasal 37
Ketentuan Teknis
Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum
dalam BAB VIII diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Gardu Prabowo.
BAB IX
HAK BICARA DAN HAK SUARA
Pasal 38
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau memiliki hak bicara.
BAB X
PEMILIHAN PIMPINAN GARDU PRABOWO
Pasal 39
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan
Pimpinan Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Sektor Kecamatan dan Koordinator Sub Sektor
dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Kongres/Musyawarah.
2. Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.
3. Ketua Umum Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu oleh beberapa anggota untuk
menyusun kepengurusan.
4. Tata Cara Pemilihan sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal
ini diatur dalam Peraturan Tersendiri.
BAB XI
KEUANGAN
Pasal 40Keuangan
1. Sumber-sumber keuangan Gardu Prabowo terdiri atas:
a. Iuran Wajib;
b. Iuran Sukarela;
c. Sumbangan Perorangan;
d. Sumbangan Badan atau Lembaga;
e. Usaha-usaha lain yang sah;
f. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah.
2. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan secara
organisatoris.
35
3 Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan diatur dalam
Peraturan organisasi.
BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM
Pasal 41
Penyelesaian perselisihan dalam Organisasi di semua tingkatan diselesaikan secara kekeluargaan
dengan azas musyawarah untuk mufakat.
BAB XIII
ATRIBUT
Pasal 42Atribut
1. Gardu Prabowo mempunyai Atribut yang terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne dan Mars Gardu
Prabowo.
2. Ketentuan tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gardu Prabowo.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 43
1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan
Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.
2. Peraturan dasar rumah tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 1 Juni 2012
DEWAN PIMPINAN NASIONALGERAKAN RAKYAT DUKUNG PRABOWO
( DPN – GARDU PRABOWO )
PETRUS SUNYOTO ASALDIN GEA Ketua Umum Sekretaris Jenderal
Menyetujui,Ketua Dewan Pembina,
H. PRABOWO SUBIANTO,Letjend TNI (Purn)
36