STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING
FINANCING (NPF) (STUDI KASUS PADA KJK SYARIAH ARRAHMAH CINERE)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh :
Aan Afrianti 205046100588
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1431H / 20I0 M
STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING
FINANCING (NPF)
(STUDI KASUS PADA KJK SYARIAH ARRAHMAH CINERE)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh:
Aan Afrianti
205046100588
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing 1 Pembimbing II
Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag Syahrul Adam, M.Ag
NIP.150 318 308 NIP.
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431H / 20I0 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF)
(STUDI KASUS PADA KJK SYARIAH ARRAHMAH CINERE) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 21 Juni 2010. Skripsi ini telah diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
Jakarta, 21 Juni 2010
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
NIP. 195505051982031021
PANITIA UJIAN
Ketua : Prof. DR. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM (....)
NIP. 195505051982031021
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Yani, MA (...)
NIP.
Pembimbing 1 : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag (...)
NIP. 197407252001121001
Pembimbing II: DR. Syahrul Adam, M.Ag (...)
NIP.197305032000031002
Penguji 1 : Yuke Rahmawati, SAg, MA (....)
NIP. 197509032007011016
Penguji II : Dra. Nuriyah Taher, MM (....)
NIP.
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 21 Juni 2010
Aan Afrianti
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohiim
Alhamdulillah, segala puji dan syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT
karena atas rahmat dan inayah-Nya tugas akhir skripsi ini dapat diselesaikan.
Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa kami persembahkan kepada Nabi
Muhammad saw, yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar sekaligus
menyempurnakan akhlak manusia melalui petunjuk Ilahi.
Dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bpk. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma,
SH. MA. MM.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum,
Bpk. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM dan Bpk. Drs. H.
Ahmad Yani, MA
3. Pembimbing penulis, Bpk Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag. dan Bpk Syahrul
Adam, M.Ag. yang telah senantiasa memberikan waktu untuk berdiskusi dan
memberikan saran hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi
perkuliahan, ilmu, dan bimbingan akhlak semasa kuliah hingga selessai skripsi
ini.
5. KJK Syariah Arrahmah yang telah bersedia membantu dan mendukung penulis
dalam melakukan penelitian.
6. Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas untuk
mengadakan studi perpustakaan.
7. Kepada Ayahanda tercinta Muhammad Sobri dan Ibunda tercinta Tati Ismayanti,
Adik-adikku Yuli Anisah dan M. Rifqi Bachtiar, abangku Azis Sukma Dhiana
S.Kom. Saudaraku Bpk. Sabil. yang tidak henti-hentinya mendoakan dan
memberikan pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Begitu juga kepada
saudara-saudara lainnya yang telah memberikan bantuan moril dan materil yang
tak ternilai, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik..Amin.
8. Teman-teman mahasiswa Jurusan Muamalat Program Non Reguler angkatan
2005 Abdul Alim, Taufik Hidayat, dan Erdi Marduwira yang memberikan
dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta pihak-pihak lain yang memberikan bantuan, yang tidak mungkin disebutkan
semua.
Demikian, semoga tugas akhir ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua
pihak. Apabila masih terdapat kekurangan mohon masukan dan saran, agar penulis
dapat memperbaiki kekurangan tersebut di waktu yang akan datang
Jakarta, 21 Juni 2010
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Review Studi terdahulu 10
E. Metode Penelitian 11
F. Sistematika Penulisan 14
BAB II LANDASAN TEORI
A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah 16
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuaangan Syariah 16
2. Tujuan Koperasi Syariah 17
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah 17
4. Landasan Koperasi Syariah 20
5. Prinsip Operasional Koperasi Syariah 21
6. Struktur Organisasi Koperasi Syariah 24
7. Managemen Koperasi Syariah 25
B. Pembiayaan Bermasalah (NPF/ 30
Non Performing Financing)
1. Pengertian Pembiayaan 30
2. Pengertian Pembiayaan bermasalah 32
3. Tujuan Pembiayaan 34
4. Fungsi Pembiayaan 35
5. Kategori Pembiayaan Bermasalah 37
6. Perhitungan NPF 38
7. Skema Proses Penyaluran Pembiayaan 39
C. Strategi Pembiayaan Bermasalah 43
1. Pengertian Strategi 43
2. Strategi Fungsional Keungan 47
3. Strategi menekan tingginya tingkat 49
pembiayaan bermasalah
BAB III COMPANY PROFILE
A. Sejarah berdirinya dan perkembangan 62
KJK Syariah Arrahmah
B. Visi dan Misi 64
C. Managemen dan Organisasi 65
D. Produk yang ada di KJK Syariah Arrahmah 67
BAB IV STRATEGI KJK SYARIAH ARRAHMAH
DALAM MENEKAN TINGKAT NPF
A. Mekanisme pembiayaan pada KJK Syariah Arrahmah 85
B. Perhitungan Tingkat NPF pada KJKS Arrahmah 90
periode 31 Desember 2006, 2007 dan 2008
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 93
bermasalah pada KJK Syariah Arrahmah
D. Strategi KJK Syariah Arrahmah dalam 96
menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF)
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 104
B. Saran dan rekomendasi 105
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dikembangkan
berdasarkan syariah Islam sehingga banyak pula pihak yang menyebutnya
ekonomi Islam. Di dunia, ekonomi syariah telah menjadi tren global dengan
prinsip universalitasnya. Sementara itu, di Indonesia, beberapa tahun belakangan
ini ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan.
Keberadaan sistem ekonomi Islam berawal dari definisi atau pemahaman
bahwa Islam merupakan sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan, yang
menjanjikan keselamatan dunia dan akherat bagi para penganutnya. Lebih dari
satu abad sistem ekonomi modern (konvensional) telah melayani kepentingan
manusia dalam memenuhi kebutuhan atau kepuasan mereka. Ekonomi modern
tidak memiliki batasan improvisasi dalam berekonomi, kecuali mereka harus
berhadapan dengan kekuatan pasar yang biasa diklaim sebagai invisible hand.
Oleh sebab itu, tumpuan perhatian masalah ekonomi lebih ditujukan pada
bagaimana mengatasi kondisi kelangkaan akan sumber daya ekonomi yang
dihadapi setiap individu.1
1 Ali Sakti, Analisis teoritis ekonomi Islam jawaban atas kekacauan ekonomi modern.
(Jakarta: Aqsa Publishing, 2007), cet 1
1
2
Dengan penduduk mayoritas muslim, perkembangan ekonomi syariah di
negara kita seharusnya memiliki prospek yang cerah, apalagi ekonomi syariah
juga menganut prinsip universalitas, artinya prinsip syariah ini juga dapat
diperuntukkan bagi semua kalangan. Sebagai contoh, market share perbankan
syariah di Indonesia masih sekitar 2,3%. Sementara itu, di Singapura yang
berpenduduk nonmuslim, market share perbankan syariahnya mencapai 6,5%.2
Terwujudnya perkembangan lembaga keuangan syariah, selain karena ada
kebutuhan di masyarakat juga karena berlakunya dual banking system dalam
perbankan nasional. Sistem perbankan nasional telah menempatkan subsistem
syariah sebagai alternatif dari subsistem konvensional, khususnya dalam
pelayanan baik dalam untuk memenuhi kebutuhan (permintaan) dana maupun
memanfaatkan kelebihan (penawaran) dana di masyarakat
Sebagai suatu sistem, perbedaannya terletak pada kaidah dan prinsip
syariah yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Mudahnya dalam sistem
syariah tidak dikenal transaksi yang memakai dasar perkiraan maupun per-
hitungan bunga (yang umumnya menjadi dasar perhitungan dalam bisnis
keuangansimpan pinjam secara konvensional).
Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (riba)
yang diharamkan. Demikian pula dilarang untuk mengaplikasikan perlakuan
transaksi yang sifatnya mengandung spekulasi dan juga ketidakjelasan.
2 www.dakwatuna.com diakses 11 Januari 2010
3
Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat
yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah berkoperasi. UUD
1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara
Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak
terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara
hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang
terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh UUD, maka tujuan itupun
dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal, seperti pasal 27,33,dan 34. namun
demikianm diantara pasal-pasal tersebut yang paling pokok dan melandasi usaha-
usaha pembangunan di bidang ekonomi adalah pasal 33.3
Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di
Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik
Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi
adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian,
beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara
sukarela dan atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.
3 Muhammad firdaus, Agus Edhi Susanto, Perkoperasian, sejarah, teori, dan praktek, (Bogor
: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2004), cet 2, h.37
4
Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal
1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU Perkoperasian,
adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi
semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal
Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya
oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi
warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.4
Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan
falsafah yng sama yaitu : dari anggota oleh anggota untuk anggota maka
berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, berhak mnggunakan
badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah
satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan
bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam
melakukan usahanya.
4 Nur S Buchori, Koperasi Syariah, (Jawa Timur: Mashun, 2009), cet 1 h.10
5
Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan
anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan
pendayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi
Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementrian
koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan
Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini
adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang
sehat, baik, dan halal. Koperasi syariah sangat strategis dalam mengembangkan
sumberdaya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta
(asset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah
kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. membuat aset
nganggur (idle) sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak
mensyukurinya.5
Berbagai produk layanan syariah didefinisikan dan diatur oleh Dewan
Syariah Nasional melalui sejumlah fatwanya. Aplikasinya harus didukung oleh
pemahaman kedua belah pihak yang bekerja sama, dan hasilnya diwujudkan
melalui keputusan yang tercantum dalam akad keuangan syariah. Dalam
kelembagaannya, koperasi jasa keuangan syariah secara rasional juga dituntut
untuk bertindak hati-hati (prudent), karena mereka mengemban amanah
5 Ibid
6
pengelolaan milik anggotanya, melalui penyelenggaraan berbagai upaya
memanaj usahanya dengan efektif.
Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kian
menggembirakan. Kini setidaknya terdapat 3.900 LKMS atau baitul maal
wattamwil (BMT), yang membiayai sekitar 3 juta orang pengusaha mikro dan
super mikro di Indonesia.6 sebanyak 78,8 persen BMT memiliki aset antara Rp 50
juta-Rp 500 juta. Sebanyak 4,8 persen memiliki aset di atas Rp 1 miliar. Sisanya,
9,3 persen memiliki aset di bawah Rp 50 juta.7 Hingga kini total aset yang
dimiliki LKMS diperkirakan mencapai Rp 3 triliun, dengan rasio pembiayaan
terhadap simpanan melebihi 100 persen. Diperkirakan, dana masyarakat yang
dihimpun BMT sebesar Rp 2,2 triliun.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah (selanjutnya disebut KJKS
Arrahmah) merupakan lembaga keuangan syariah non bank, yang berdiri pada
tanggal 5 Februari 2005 dengan modal awal kurang lebih 200 juta rupiah.
Meskipun masih terbilang muda nasabah Koperasi jasa keuangan syariah
Arrahmah mencapai kurang lebih 3000 nasabah
Produk yang ditawarkan KJK Syariah Arrahmah meliputi Penghimpunan
dana/investasi, seperti Simpanan multi guna, Simpanan qurban, Simpanan idul
Fitri, simpanan pendidikan, simpanan siswa, dan Deposito Syariah dari
6 Saat Suharto, CEO Permodalan BMT ventura, artikel di akses pada 21 April 2010 dari
http://bmtcenter.com/2008/04/bmtventura 7 Minako Sakai UNSW Australia, Harnessing Islamic Microfinance, Policy Briefs, Australia
Indonesia Governance Research Partnership 2008, (Jakarta, 21 April 2010)
7
Masyarakat yang diberikan amanah dari Allah berupa keleluasaan rezeki dan bagi
mereka yang menginginkan pertambahan nilai dananya secara aman, prospektif
dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Sedangkan produk pembiayaan
meliputi pembiayaan modal kerja Murabahah, KPM (Kepemilikan Mobil/Motor)
Murabahah Multiguna, dan Pembiayaan Ijarah.
Pada pertengahan tahun 2009 Koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah
dinobatkan sebagai koperasi terbaik tahun 2009 tingkat Kota Depok. Dinilai
sebagai yang terbaik karena memiliki laporan keuangan yang teratur dan
menggunakan standar keuangan yang benar.8 Setiap bulannya koperasi jasa
keuangan syariah arrahmah selalu melaporkan laporan keuangannya ke kantor
pajak dan Departemen Koperasi. Berdasarkan laporan keuangan yang ada sampai
Desember 2009 total asset KJKS Arrahmah mencapai Rp 3.112.862.000,- dengan
jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.827.539.000,- dan tingkat NPF kurang dari
5% setiap tahunnya.
Padahal, kalau dilihat dalam laporan keuangan di KJKS lain seperti halnya
di KJKS A tingkat NPFnya antara 6% sampai 8% dengan jumlah pembiayaan
setiap tahunnya sampai dengan Desember 2009 mencapai 3.243.994.269.-9
Berdasarkan dari latarbelakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian mengenai strategi yang digunakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
8 Herry Setiawan, Arrahmah Koperasi terbaik,tabloid monitor depok,
[email protected] 27 Juli 2009 9 Laporan keuangan KJKS A tahun 2009
8
Arrahmah dalam menekan tingkat NPF dalam bentuk skripsi yang berjudul
Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat NPF.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari judul diatas ada beberapa masalah yang bisa di identifikasi oleh penulis
diantaranya :
a. Sebab munculnya pembiayaan bermasalah
b. Faktor yang mempengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah
c. Pengaruh adanya pembiayaan bermasalah terhadap dana nasabah
d. Pengaruh adanya pembiayaan bermasalah terhadap total asset
2. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan tidak terlalu meluas maka penulis merasa perlu
untuk memberikan batasan masalah terhadap objek yang di kaji, adapun
pembatasan masalah diantaranya:
a. Penulisan sekripsi ini hanya akan membahas tentang bagaimana
strategi yang digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Arrahmah dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing
b. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
c. Penelitian dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah
9
3. Perumusan Masalah
a. Bagaimana Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam
menekan Tingkat NPF?
b. Apakah strategi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah efektif
untuk menekan tingkat NPF?
c. Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat upaya Koperasi
Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat NPF?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana strategi Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat NPF
b. Untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat
NPF
c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Arrahmah
2. Manfaat penelitian
Manfataat dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
a. Teoritis: penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan
kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi
10
institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh
tentang strategi koperasi jasa keuangan syariah dalam menekan tingkat
NPF.
b. Praktis: Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi input bagi Koperasi
Jasa Keuangan Syariah lain dalam mengurangi tingkat pembiayaan
bermasalah.
c. Kebijakan: Penulisan skripsi ini juga diharapkan sebagai bahan
pengambilan keputusan oleh koperasi syariah khususnya koperasi jasa
keuangan syariah Arrahmah. Untuk lebih banyak belajar lagi
mengenai pembiayaan bermasalah.
D. Review Studi terdahulu
Berdasarkan studi review terdahulu yang penulis lakukan dari beberapa
literatur yang ada diantaranya:
1. Skripsi Rosidah tahun 1426 H/ 2005 M dengan judul Analisis SWOT
Strategi BMT dalam peningkatan UKM yang isinya Kajian Skripsi ini
membahas tentang analisa SWOT Strategi BMT Al Munawaroh dalam
Peningkatan UKM Kajian Skripsi ini membahas tentang analisa SWOT
Strategi BMT Al Munawaroh dalam Peningkatan UKM Persamannnya yang
penulis maksudkan yaitu sama-sama membahas tentang strategi BMT ,
11
sedangkan letak perbedaannya pada masalah apa yang penulis teliti lebih
terfokus dalam penekanan tingkat NPF.10
2. Skripsi Muhammad tahun 1424 H/ 2003 M dengan judul Analisa terhadap
kesehatan Lembaga Mikro Syariah yang isinya membahas tentang cara
menganalisa dan mengukur tingkat kesehatan BMT, Persamaannya yang
penulis maksudkan yaitu sama-sama membahas tentang cara mengukur
tingkat kesehatan BMT, sedangkan letak perbedaannya pada masalah apa
yang mau diteliti (kajian) serta objek penelitiannya, sedangkan penulis lebih
terfokus pada strategi dalam menekan tingkat NPF.11
E. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fungsi dari
permasalahan yang ada12, seperti penyebab timbulnya pembiayaan
bermasalah, cara mengatasinya dan strategi yang digunakan dalam menekan
tingkat pembiayaan bermasalah.
10 Rosidah. Analisis SWOT Strategi BMT dalam peningkatan UKM (UIN Jakarta, Skripsi) 2005 11 Muhammad, Analisa terhadap kesehatan Lembaga Mikro Syariah (UIN Jakarta, Skripsi)
2003 12 www.Organisasi.org Kajian Wacana Bahasa Indonesia Kupas Tuntas Metode Penelitian
Kualitatif Bag. 2 diakses pada 7 April 2010
12
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian menggunakan Studi kasus. Jenis pendekatan studi
kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama
kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk
kondisi dan lingkungan masa lalunya.13
Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah strategi
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam menekan Tingkat NPF yang
dilakukan KJKS Arrahmah Cinere.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber
aslinya seperti subyek yang diwawancarai.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber yang kedua,
seperti buku-buku dokumen atau arsip-arsip yang didapat dari KJKS
Arrahmah. Seperti halnya buku petunjuk pelaksanaan kegiatan
usaha koperasi jasa keuangan syariah kementrian negara koperasi dan
usaha kecil dan menengah republik indonesia tahun 2009, BMT dan
Bank Islam Instrumen lembaga keuangan syariah.
4. Teknik Pengumpulan Data
13 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 23.
13
Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan
cara :
a. Studi Dokumentasi
Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik
masalah dalam penelitian ini, serta mempelajari dokumen-dokumen
atau arsip-arsip koperasi syariah tentang pembiayaan bermasalah.
Berupa data-data yang diperoleh melalui laporan rapat anggota
tahunan koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah sebagai studi
dokumentasi.
b. Wawancara (interview)
Dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.
Dalam hal ini tatap langsung dengan tokoh lembaga atau fungsionaris
KJKS Arrahmah.
c. Studi Kepustakaan (library research)
Salah satu hal penting yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
mempelajari beberapa literatur tetulis baik yang bersumber pada buku,
jurnal, majalah, artikel, makalah, koran dan internet, maupun dari
sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan
masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai tempat.
5. Teknik Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan interprestasikan. Data yang diolah adalah data kualitatif,
14
sedangkan analisanya mempergunakan analisa deskriptif. Penulis akan
menggambarkan hasil penelitian tersebut dengan logika akal dari data
tersebut untuk mengambil sebuah kesimpulan.
6. Pedoman Penulisan Laporan
Penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.14
F. Sistematika Penulisan
Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub
bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis,
berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi
terdahulu, metode dan objek penelitian, serta sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian koperasi syariah,
manajemen strategi, pengertian pembiayaan dan dasar hukumnya,
serta aspek kesehatan koperasi.
14 Pedoman Penulisan Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press, 2007:h,11
15
BAB III TINJAUAN UMUM KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH ARRAHMAH
Penulis akan menuliskan sejarah singkat Koperasi jasa keuangan
syariah Arrahmah, Struktur Organisasi Visi, Misi, produk
simpanan, serta roduk pembiayaan.
BAB IV ANALISIS STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF
Penulis akan membahas mengenai mekanisme pembiayaan pada
koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah, pencapaian keberhasilan
koperasi dalam menekan tingkat NPF, serta membahas faktor-faktor
yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan
jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga
berisi saran dari penulis selama melakukan penelitian
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan
usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai
dengan pola bagi hasil (Syariah).1
Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun
tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan
misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan memerlukan
perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan.
Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik
dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan system bagi hasil, dan
tidak riba, perjudian (maysir) serta ketidak jelasan (ghoror). Untuk
menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha
sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang
diselenggarakan koperasi syariah harus dinyatakan sah berdasarkan fatwa dan
1 Kementrian Koperassi UKM RI, Petunjuk teknis program perkuatan Koperasi jasa
keuangan syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah untuk pemberdayaan usaha mikro (Jakarta, 2009) h.3
16
17
ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonnesia. Usaha-usaha
yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.2
2. Tujuan Koperasi Syariah
Tujuan sistem koperasi syariah yaitu Mensejahterakan ekonomi
anggotanya sesuai norma dan moral Islam, Menciptakan persaudaraan dan
keadilan sesama anggota, Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang
merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, Kebebasan pribadi dalam
kemaslahatan social yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia
diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, Meningkatkan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut
membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam.3
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah
Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari
keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau
membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam
tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman
kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil
usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang
2 M Shodiq Mustika, Koperasi syariah apa dan bagaimana,artikel diakses pada 29,
Agustus 2009 dari http://msodik.blogspot.com/koperasi-syariah-apa-dan-bagaimana 3 Nur S Buchori, Koperasi Syariah, (Jawa Timur: Mashun, 2009), cet 1 h.18
18
meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak
koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang
penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai
jasa koperasi.
Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi
(tasharuf) di dasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan
atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda.
Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat
menggunakan prinsip bagi hasil (Musyarakah atau Mudharabah) sedangkan
untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan
prinsip jual beli (Murabahah).
Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki
fungsi sebagai berikut:
a. Sebagai Manajer Investasi
Manajer investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat
memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para
pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau
anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau
anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.
Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon
anggota) di dasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka
koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya.
19
Misalnya jasa atas proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya
administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk
reporting. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat force major
yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka
sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi.
Akad yang tepat untuk seperti ini adalah Mudharabah Muqayyadah.
b. Sebagai Investor
Peran sebagai investor (Shahibul Maal) bagi koperasi syariah
adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman
dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif
tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki
hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang
dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai
Mudharabah Mutlaqah, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota
maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.
c. Fungsi social
Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan
social baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada
masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman
darurat (emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan
pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal
maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga
20
dan sebagainya seperti koperasi konvensional. Sementara bagi anggota
masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa
pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS
(Zakat, Infaq, Shodaqoh). Pinjaman qordhul hasan ini diutamakan sebagai
modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika
usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan
pengembalian pokoknya.
Fungsi ini juga membedakan antara koperasi konvensional dengan
koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai
dengan ajaran Islam Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan
ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan
perbuatan dosa. (QS Al-Maidah : 2)
4. Landasan Koperasi Syariah
a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang
Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi JasaKeuangan
Syariah
b. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
c. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
21
d. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-quran dan as-sunnah
dengan saling tolong menolong (taawun) dan saling menguatkan
(takaful).4
5. Prinsip Operasional Koperasi Syariah
Koperasi syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad
muamalah, yang umumnya sulit dipraktekan pada perbankan syariah karena
adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia PBI (Peraturan Bank
Indonesia). Prinsip dasar operasional koperasi syariah tersebut dapat
digambarkan berikut:
4 Koperasi Syariah, artikel di akses pada 20 November 2009 dari
www.koperasisyariah.com
22
Jasa-jasa 1. Wakalah 2. Kafalah 3. Hawalah 4. Ijaroh
Investasi Pembiayaan 1. Mudharabah 2. Musyarakah
Jual Beli 1. Murabahah 2. Salam 3. Istishna
Penempatan lainnya 1. Bank Syariah 2. Koperasi Syariah
Porsi Koperasi Syariah L/R SHU Berjalan
Sumber Dana Koperasi Syariah
1. Simpanan Sukarela - Simp. Wadiah - Simp. Berjangka (mudharabah)
2. Investasi pihak lain - Investasi terikat - Investasi tidak terikat
3. Dana ZIS - Zakat - Infaq dan Shodaqoh
4. Modal Koperasi - Simpanan pokok + wajib - Dana Hibah - L/R SHU berjalan
55%
Revenue Distribution
45%
Bagi Hasil Porsi 1. Simp. Berjangka 2. Investasi pihak lain
Penempatan lainnya 4. Bank Syariah 5. Koperasi Syariah
FEE
Margin
Bagi Hasil
Bagi Hasil Bank/kop
Bonus
23
Dari bagan di atas digambarkan bahwa sumber dana koperasi
syariah di peroleh dari simpanan sukarela seperti simpanan wadiah dan
simpanan berjangka mudharabah, investasi pihak lain, dana zakat infaq
dan shodaqoh, dan dari modal koperasi seperti simpanan pokok simpanan
wajib, dana hibah dan laba rugi sisa hasil usaha berjalan. Dari sumber dana
koperasi syariah tersebut kemudian disalurkan untuk pembiayaan seperti
dalam bentuk jasa dengan akad pembiayaan wakalah, kafalah, hawalah,
dan ijaroh yang kemudian akan mendapatkan fee. Dalam bentuk jual beli
dengan akad pembiayaan murabahah, salam, dan istishna yang kemudian
akan memperoleh margin. Dalam bentuk investasi pembiayaan dengan
akad mudharabah dan musyarakah dengan porsi bagi hasil, dan
penempatan lainnya seperti penempatan pada bank syariah dan koperasi
syariah dengan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah dan koperasi
syariah. Dari hasil yang di peroleh seperti fee, margin dan bagi hasil maka
distribusi pembagiannya 55% porsi koperasi syariah untuk laba rugi SHU
berjalan, dan 45% untuk bagi hasil simpanan berjangka dan investasi
pihak lain, dan bonus untuk penempatan pada bank syariah dan koperasi
syariah.
24
6. Struktur Organisasi Koperasi Syariah
Contoh Bagan Organisasi Koperasi Syariah
RAT
Dewan Pengawas Dewan Syariah KETUA
Pengurus
Sekretaris Bendahara
Marketing
Perdagangan
Manager Unit Sektor Riil
Manager Unit Jasa Keuangan
Syariah
Pengelola
Jasa Produksi
Direktur
Operasition
25
Dalam bagan struktur organisasi koperasi syariah terdiri dari rapat
anggota, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi,
keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama.
Kepengurusan koperasi syariah seperti pengurus dipilih oleh anggota
koperasi syariah dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya
susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian dan masa
jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari ketua
yang sejajar dengan dewan syariah dan dewan pengawas, sekretaris, dan
bendahara .
Dalam mengelola koperasi syariah, pengurus dapat menunjuk
pengelola yang dianggap cakap dan professional dengan jabatan manager
atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun
system organisasinya yang besar, maka manager tersebut dapat disetarakan
sebagai direktur, dan dibawahnya boleh disebut manager. Koperasi syariah
dapat dikelola oleh seorang direktur yang dibantu oleh para manager
seperti manager unit jasa keungan syariah yang membawahi bagian
operasional dan marketing. Dan manager sector riil yang membawahi
bagian perdagangan, produksi, dan jasa.
7. Manajemen Koperasi Syariah
a. Manajemen Umum
Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus
dikelola secara amanah, professional, dan mandiri. Koperasi syariah
26
juga merupakan factor penting sebagai pendukung utama dalam
mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Disamping itu
juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi
dalam pengimplementasian berbagai program. Prestasi sebuah koperasi
syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja,
melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan
keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.5
Mengingat begitu pentingnya koperasi syariah, maka dibutuhkan
suatu strategi dan sasaran koperasi syariah yang matang dan
dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi
Syariah (RKATKS) sebagai acuan pengurus dalam melakukan
kegiatan operasional koperasi syariah. RKATKS dibuat oleh
pengelola dan pengurus pada periode akhir tahun, sehingga awal tahun
sudah dapat digunakan sebagai acuan operasional.6
b. Manajemen Resiko Koperasi Syariah
Resiko manajemen koperasi syariah pada unit jasa keuangan
syariah memiliki 5 macam tingkat resiko yang terdiri atas :
1) Resiko likuiditas
Kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga
guna memperkecil resiko likuiditas koperasi syariah.
Pemeliharaan likuiditas dapat dilakukan dengan menghitung
5 Tim Dakwatuna, Ekonomi Syariah, Koperasi dalam Islam,artikel di akses pada 10
januari 2010 dari http://timdakwatuna.com/ekonomisyariah/koperasidalamislam 6 Kementrian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia,
Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, (Jakarta, 2009),h.17
27
Cash Rasio (CS) : kas dan setara kas
Hutang lancar
Financing Debt Ratio (FDR) : total pembiayaan
Penghimpunan dana
2) Resiko Pembiayaan
Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa
pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-
hatian.
Pemantauan kepatuhan anggota pembiayaan harus
senantiasa dapat dikontrol melalui kartu pembiayaan setiap
bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manager koperasi
syariah.
Pengikatan agunan dilakukan secara notariil setelah
diadakan taksasi agunan dengan melihat NJOP bagi anggota
pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalan bentuk SHM
(Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan
mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor
mesin dengan BPKB nya.
3) Resiko Operasional
Pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva
(CPPA) harus dibentuk oleh manajemen koperasi syariah yakni
sebesar 0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi pembiayaan
yang kurang lancar, 50% bagi pembiayaan yang diragukan tingkat
28
pengembaliannya dan 100% bagi pembiayaan dengan kategori
macet.
Setiap kali dewan pengawas menemukan transaksi yang
tidak sesuai dengan rencana kerja yang dibuat pengurus koperasi
syariah ataupun terjadi penyimpangan dalam operasional oleh
manajemen, maka harus segera melaporkan pada pengurus untuk
segera mengadakan perbaikan maupun pembenahan.7
4) Resiko Umum
Setiap akad-akad perjanjian sedapat mungkin dibuat
berdasarkan notariil, dan menyebutkan dalam klausul akad
tersebut apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka
kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan oleh BASYARNAS
(Badan Syariah Arbitrase Nasional) atau pengadilan agama
setempat.
Pengelola koperasi syariah yang melayani anggotanya
dari berbagai lapisan masyarakat sangat rentan terhadap
pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu mengambil
langkah-langkah tertentu dalam bentuk prefentif yaitu dengan
melakukan perubahan melalui Restructuring (penataan kembali),
Rescheduling (Penjadwalan kembali), dan Reconditioning
(Persyaratan kembali).
7 Muhammad, Manajemen dana bank syariah (Yogyakarta:Ekonosia,2004) cet 1,h.144
29
5) Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan
Pengurus dan pengelola koperasi syariah tidak boleh
mencampuri usaha-usaha koperasi dengan kepentingan usaha
pribadi, saudara dan keluarganya. Usaha-usaha koperasi syariah
harus dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi
pengurus maupun pengelola.
Pengurus dan pengelola harus memiliki kemampuan
meningkatkan permodalan koperasi syariah, jika tidak maka
usahanya tidak akan berkembang.
Dalam menjalankan operasional koperasi syariah
penanggung jawab bidang pembiayaan tidak boleh melakukan hal-
hal yang cenderung menguntungkan pribadinya seperti meminta
atau menerima suatu pemberian sesuatu baik uang tips maupun
dalam bentuk barang dari anggota yang terlibat dalam pembiayaan.
Dewan pengawas harus benar-benar melakukan fungsi
pengawasan secara kontinu ataupun berkala, guna menghindari
resiko penyimpangan yang kemungkinan terjadi.
c. Manajemen Pemasaran
Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha
koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang
ditawarkan, menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee,
mempromosikan, dan mendistribusikan aktiva secara produktif yang
30
dapat memberikan keuntungan maksimal baik kepada stake holder
maupun share holder potensial.8
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasannya proses
pemasaran koperasi syariah harus dimulai sebelum terjadinya akad-
akad pembiayaan. keputusan-keputusan pemasaran dibuat untuk:
1. Memperkenalkan produk dan jasa koperasi syariah yang
ditawarkan
2. Menentukan anggota, calon anggota dan masyarakat yang akan
dibidik
3. Menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee sebagai agen
4. Memberikan kepuasan pada anggota maupun masyarakat luas
Pemasaran merupakan ujung tombak dari sebuah usaha, oleh
karenanya, komponen-komponen pemasaran koperasi syariah harus
memenuhi kriteria-kriteria berikut ini :
1. Analisa pasar (Sasaran pasar, pesaing, harga dan kemasan produk)
2. Strategi pemasaran
3. Periklanan yang berkaitan dengan produk koperasi syariah
4. Humas sebagai sarana sosialisasi produk
5. Anggota dan calon anggota atau masyarakat lain.
B. Pembiayaan Bermasalah (Npf/Non Performing Financing)
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan adalah : kegiatan penyediaan dana untuk investasi
atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon
8 Kasmir, Manajemen perbankan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000) h.168
31
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima
pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada
pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi
hasil dan pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau
penggunaan dana pembiayaan tersebut. 9
Definisi lain tentang pembiayaan yaitu : pendanaan yang diberikan
oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan baik yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang
direncanakan.10
Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah
penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang di biayai dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi
perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan
konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan
prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi
bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui
bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa
imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian
pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.11
9 Kementrian Koperasi UKM RI, Petunjuk teknis program pembiayaan produktif
koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah (Jakarta, 2007 ) h.4 10 Muhammad, manajemen pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN,
2002) h. 17 11 Kashmir, Manajemen perbankan (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 72-73
32
Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva
produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana
Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk
pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan,
penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi
pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank indonesia.12
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lai yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (pasal 1 Angka 12 Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)13
2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah / NPF (Non Performing
Financing)
Non Performing Financing (NPF) adalah: pembiayaan/kredit
bermasalah disebut NPF pada bank syariah/NPL pada bank konvensional,
menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit
mangalami resiko kegagalan. Bahkan menunjukan kepada bank akan
mengalami resiko kegagalan.14
12 Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 13 BPRS AL SALAAM , Program Pendidikan Officer. Modul 7:Manajemen
Pembiayaan.(Jakarta, 2008) h. 94 14 H.Veithzel Rivai, Kredit management handbook, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
33
Non Performing Financing (NPF) adalah suatu rasio keuangan
bank yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah
terhadap total pembiayaan.15 Dalam bank konvensional dikenal dengan
istilah Non Performing Loan (NPL). Menurut dowd Non Performing Loan
(NPL) adalah peluang kejadian dimana pihak lawan akan gagal melakukan
pembayaran sesuai perjanjian.16 Ssednagkan menurut Andrea Szczesny
dan Ralf Ewert, Non Performing Loan (NPL) adalah apabila telah terjadi
satu atau lebih peristiwa-peristiwa yakni: debitur tidak ingin membayar
kewajibannya secara penuh; adanya peristiwa kerugian pembiayaan seperti
restrukturisasi karena kesulitan yang mengakibatkan penundaan pokok,
debitur menunggak lebih dari 90 hari atas kewajibannya, debitur
dinyatakan bangkrut atas usahanya. 17
Golin pun menjelaskan bahwa berdasarkan praktek internasional,
suatu kredit dimana bunga atau pokok yang telah jatuh tempo lebih dari 90
hari di klasifikasikan sebagai non performing loan. 18 NPL sendiri
biasanya diklasifikasikan kedalam tiga atau lebih regulator. Classified loan
meliputi kredit yang dipertimbangkan sebagai substandard (kurang
lancar), doubtful (diragukan), dan Loss (macet).
15 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, lampiran
14 16 Kevin Dowd, Beyond Value at Risk, The new science of risk management, (England: John Willey & Sons, 1998) h, 142 17 Michael K Ong, Credit Ratings, Methodologies, Rationale and Default Risk, (London;
Risk Book, 2002) h, 36 18 Jonathan Golin, The Bank credit analisis handbook, A, Guide for analysis, Banker and
Investor (Singapore: John Willey & Son, 2001) h. 161
34
3. Tujuan Pembiayaan
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.
Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan
stake holder, yakni:19
a. Pemilik
Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank
tersebut.
b. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari
bank yang dikelolanya.
c. Masyarakat
1) Pemilik dana
Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang
diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
2) Debitur yang bersangkutan
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu
guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk
pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
3) Masyarakat umumnya-konsumen
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya
19 Muhammad, Manajemen dana Bank Syariah, (Yogyakarta, Ekonisia,2005), h.196
35
d. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam
pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak
(berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan
juga perusahaan-perusahaan)
4. Fungsi Pembiayaan
Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank
syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:20
a. Meningkatkan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk
giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu
ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan
produktifitas.
Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk
memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi,
perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai
usaha baru. Pada asasnya melaluipembiayaan terdapat suatu usaha
peningkatan produktifitas secara menyeluruh.
Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang
diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan
disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi
masyarakat.
20 Muhammad, Manajemen pembiayaan bank syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005) h.19, review buku Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan teknik manajemen kredit, (Jakarta, Bina Aksara, 1983)
36
b. Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat
memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari
bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi
kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goring, peningkatan
utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.
c. Meningkatkan peredaran uang
Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan
sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.
Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih
berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan
berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif
apalagi secara kuantitatif.
d. Menimbulkan kegairahan berusaha
Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan
kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat,
akan tetapi peningkatan usaha tidaklan selaludiimbangi dengan
peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain
yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha
akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan
permodalan guna peningkatan usahanya.
37
e. Stabilitas ekonomi
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah
stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:
pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana,
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional
Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak
di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika serikat yang telah
sedemikian maju organisasi dan system perbankannya telah
melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian
pula beberapa Negara maju lainnya.
Negara-negara kaya tayu yang kuat ekonominya, demi
persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada
Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang
membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk
bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang
relative murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui
bantuan kredit antara begara, maka hubungan antar Negara pemberi
and penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut
hubungan perekonomian dan perdagangan.
5. Kategori pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing)
Berikut ini dibahas berbagai permasalahan mengenai criteria dan
pedoman berkaitan dengan kualitas Aktiva Produktif Koperasi. Dari
pembahasan ini akan diketahui aktiva produktif yang masuk kategori
lancar dan macet. Sumber pembahasan mengacu kepada Peraturan Bank
38
Indonesia No 6/18/PBI/2004 tentang kualitas Aktiva Produktif, tanggal 1
juli 2004 disebutkan bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana Bank
Syariah dalam bentuk (1) Pembiayaan (2) Piutang (3) Qard (4) Penem
patan (5) Penyertaan modal (6) Penyertaan modal sementara (7) sertifikat
Wadiah Bank Indonesia.21
Sedangkan Aktiva Produktif berupa pembiayaan, piutang,
penempatan dana pada bank lain, dan Ijarah menurut Peraturan Bank
Indonesia No. 6/18/PBI/2004 dikategorikan bermasalah yang dapat
menyebabkan Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan
dengan kualitas Kurang Lancar (Kol 2), Diragukan (Kol 3) dan Macet
(Kol 4).
6. Perhitungan Non Performing Financing (NPF)
Non Performing Financing adalah suatu rasio yang
membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah (pembiayaan yang
dikualifikasikan) terhadap total pembiayaan yang diberikan. 22
Perhitungan Non Performing Financing (NPF) ada 2 macam yakni: 23
1. NPF (Gross) : Perbandingan antara pembiayaan yang memiliki
Kualitas Kurang Lancar (Kol 2), Diragukan (Kol 3). Macet (Kol 4)
dibandingkan dengan Total Pembiayaan yang disalurkan.
RUMUS :
NPF (Gross) = Pembiayaan kol 2-4 X 100%
Total Pembiayaan
21 www.bi.go.id di akses pada 10 Januari 2010 22 Ibid 23 Katiyo, Analisa Kredit dan Resiko, (Jakarta: Institut bankir Indonesia, 2004) h.67
39
2. NPF (Neto) : Perbandingan antara pembiayaan yang memiliki
Kualitas Kurang Lancar (Kol 2), Diragukan (Kol 3), Macet (Kol 4)
dikurangi dengan PPAP Khusus Kol 2-4 dibandingkan dengan total
Pembiayaan yang disalurkan.
RUMUS:
Keterangan:
NPF (Neto) = (Pembiayaan kol 2-4) (PPAP Kol 2-4) X 100%
Total Pembiayaan
a. Pembiayaan yang diberikan merupakan pembiayaan yang
diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kepada bank lain)
b. Pembiayaan bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi
PPAP)
7. Skema proses penyaluran pembiayaan
Menolak Menyetujui
INISIASI Identifikasi dan analisi resiko pembiayaan
DOKUMENTASI Kelengkapan dokumentasi pembiayaan, jaminan,
perijinan, jatidiri, dll
KOMITE PEMBIAYAAN
PENCAIRAN
Kontrol atas transaksi dan administrasi pembiayaan
LANCAR BERMASALAH
40
Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh bagian pembiayaan dalam
memperoleh calon anggota penerima pembiayaan yaitu Walk in Client dan
solitasi. Walk in Client adalah calon anggota pembiayaan datang ke kantor
koperasi syariah untuk mendapatkan pelayanan dan jasa. Biasanya calon
anggota pembiayaan yang diperoleh dengan cara tersebut sebagian besar
adalah memiliki cukup beresiko tinggi.ada kemungkinan calon
anggota/masyarakat yang datang tersebut biasanya sudah pernah
mengajukan pembiayaan di koperasi atau di bank lain dan permohonannya
ternyata ditolak sehingga datang mengajukan permohonan tersebut ke
koperasi syariah. Untuk itu prinsip kehati-hatian sangat diperlukan pihak
pengelola, walaupun calon anggota pembiayaan mengeluarkan bermacam-
macam dalih.24
Agar dana pembiayaan koperasi syariah aman dan manguntungkan,
sebaiknya petugas pembiayaan mencari anggota pembiayaan yang di sebut
solitasi. Kata lain dari solitasi adalah tindakan menjemput bola. Petugas
pembiayaan harus pro aktif dalam mencari calon anggota pembiayaan
pilihan dan sesuai criteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi
syarat 6 C yaitu :25
1) Character behaviour (karakter akhlaknya)
Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para
tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya
24 Arison Hendri Penanganan pembiayaan bermasalah, modul pelatihan pada Induk
koperasi Syariah 22-23 Februari 2010 25 Andi pangeran hamzah Upaya hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah modul
pelatihan pada Induk koperasi syariah 23 Januari 2010
41
kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang
karakter/akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.
2) Condition of economy (kondisi usaha)
Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam
arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya
operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah
modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan
dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan
akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.
3) Capacity (kemampuan manajerial)
Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial,
handal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang
wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul
dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena
itu kebijakan yang berlaku dikoperasi syariah sebaiknya apabila calon
anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis
minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan
pembiayaannya.
4) Capital (modal)
Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya
dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan
usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat
ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha
calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur
42
permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini
akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.
5) Collateral (jaminan)
Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota
pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya
dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi
kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada koperasi syariah
maka perlu dikenakan jaminan. Pertama sebagai pengganti pelunasan
pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun
demikian koperasi syariah tidak dapat langsung mengambil alih
jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu
untuk mencari alternative lain yang disepakati bersama dengan
anggotanya. Kedua sebagai pelunasan pembayaran apabila anggotanya
melakukan tindakan wanprestasi.
6) Constrain (keadaan yang menghambat)
Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan
iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai contohnya meskipun
seseorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan
tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka
dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada koperasi syariah akan
bermasalah. Demikian halnya dengan pedagang buah yang memiliki
musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan
jangka waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-buahan
paling lama 3 bulan.
43
C. STRATEGI PEMBIAYAAN BERMASALAH
1. Pengertian strategi
Istilah strategi diawali atau bersumber dan populer didunia militer.
Kata strategi berasal dari kata yunani yaitu Strategos, yang berarti jendral,
militer dan gabungan kata stratos (tentara) ogo (memimpin)26
Menurut Webster's New Dictionary, Strategi adalah ilmu untuk
merencanakan dan mengarahkan operasi-operasi militer berskala besar,
mengarahkan pasukan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum
pertempuran yang sebenarnya dengan musuh.27 Sehingga penggunaan
istilah strategi lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas
seorang komandan dalam menghadapi musuh, yang bertanggung jawab
mengatur cara atau teknik untuk memenangkan peperangan.28
Seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir manusia,
strategi militer seringkali di adopsi dan diterapkan dalam lembaga profit
maupun non profit. Banyak terdapat kesamaan antara strategi bisnis/non
bisnis dengan strategi militer. Diantaranya lembaga profit/non profit
maupun militer berusaha untuk menggunakan kekuatan-kekuatan mereka
sendiri dalam menggempur kelemahan lawan. Seperti yang diungkapkan
Carl Van Clausewitz 1780-1831 bahwa "strategi terbaik selalu menjadi
amat kuat, mula-mula secara umum kemudian dengan tujuan tertentu tidak
26 Fred R. David. Manajemen Strategi Konsep-Konsep, edisi Bahasa Indoneia (Jakarta:
Indeks, 2004) h. 15 27 Ibid 28 Hadari Nawawi, Manajemen strategi. Organisasi Non Profit bidang pemerintahan
Yogyakarta Gajah Mada University Press 2003) h. 29
44
ada hukum yang lebih jelas dan lebih sederhana untuk strategi selain
menyatukan kekuatan".29
Memang sangat jelas pengertian tentang strategi diatas, namun
perlu didefinisikan dan dirumuskan tentang pengertian strategi yang
mengarah kebidang bisnis/non bisnis, berikut dibawah ini beberapa
pengertian tentang strategi bisnis/non bisnis:
1. Strategi merupakan suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan
dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki
oleh suatu lembaga/perusahaan disamping diusahakan pula untuk
mengatasi kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada.
2. Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang
spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan
kompetitif yang diharapkan.30
3. Strategi merupakan alat untuk mencapai perubahan dalam kaitannya
dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas
alokasi sumber daya
Strategi saja tidak cukup, dibutuhkan pengetahuan/manajemen
yang memungkinkan perusahaan/lembaga mencapai tujuannya.
Manajemen strategilah yang lebih tepat supaya strstegi-strategi
perusahaan/lembaga dapat terlaksana dengan baik.
29 Warren J. Keegan, Manajemen pemasaran Global, Terjemah Alexander Sindoro &
Tanty Syahlena Tarigan, (Jakarta : PT. Index Kelompok Gramedia, 2003) 30 Blocher. Dkk, Manajemen Biaya terjemahan A. Suty Ambarrianii (Jakarta: Salemba
Empat, 2000)
45
Dalam konteks manajemen, menurut Wright,Kroll, dan Parnel
(1996), Istilah strategis menunjukan bahwa manajemen strategis memiliki
proses manajemen yang lebih luas hingga pada tingkat yang lebih tepat
dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks keberadannya
di lingkungan eksternal dan internalnya.31
Proses manajemen berskala besar dan berkecakupan luas telah
menjadi semakin canggih setelah perang dunia II. Proses ini merupakan
reaksi terhadap meningkatnya ukuran dan jumlah perusahaan yang ikut
serta dalam persaingan, terhadap meluasnya peran pemerintah sebagai
pembeli, penjual, pembuat peraturan, dan pesaing dalam sistem
perusahaan bebas (free enterprise sistem). Dan terhadap meningkatnya
keterlibatan bisnis dalam perdagangan internasional.
Penyempurnaan paling penting dalam proses manajemen terjadi di
tahun 1970-an, ketika "perencanaan jangka panjang", "manajemen usaha
baru", "perencanaan, pemrograman, peranggaran", dan "kebijakan bisnis"
diramu menjadi satu. Pada saat yang sama, penekanan yang sama
diberikan pada peramalan lingkungan dan pertimbangan-pertimbangan
eksternal dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana.
Ancangan yang bersifat menyeluruh ini dikenal sebagai manajemen
strategik (strategis) atau perencanaan strategik (strategis).
Aspek keunggulan yang menguatkan dipilihnya pendekatan model
manajemen strategis, yaitu :
31 Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma. Manajemen
Strategis Perspektif Syariah (Jakarta : Khairul Bayaan, 2003) h. 3
46
1. Fokus manajemen
Model manajemen strategis berhubungan dengan kejutan-
kejutan strategis dan perkembangan yang cepat dari ancaman (threat)
dan kesempatan (opportunity). Maksudnya, pendekatan tersebut
memberikan penekanan pada upaya prediksi lingkungan yang dinamis
serta pertimbangan-pertimbangan eksternal dalam merumuskan dan
mengimplementasikan rencana organisasi. (Wahyudi, 1996 ; Pearce
dan Robinson, 1997)
2. Cakupan proses
Model manajemen strategi memiliki cakupan proses
manajemen berskala besar dan luas. Proses ini merupakan reaksi
terutama terhadap meningkatnya ukuran dan jumlah organisasi pemain
industri yang ikut serta dalam proses pembentukannya. Luasnya proses
cakupan manajemen strategis membawa organisasi pada tingkat yang
lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks
keberadaannya di lingku an eksternal dan internalnya.
3. Membangkitkan kesadaran bersama
Pernyataan strategis mencerminkan kesadaran perusahaan
mengenai bagaimana, kapan, dan dimana harus bersaing, melawan
siapa; dan untuk maksud (purpose) apa. Dengan demikian manajemen
strategis memberikan sekumpulan keputusan dan tindakan strategis
untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan (Pearce dan Robinson,
1997)
47
4. Menghubungkan peran fktor-faktor kunci organisasi
Sebagai sebuah proses manajemen atas fungsi keputusan para
manajer, manajemen strategis yang menghubungkan tiga faktor kunci,
yakni lingkungan kegiatan perusahaan, sumber daya yang dimiliki
yang siap melayani serta harapan dan tujuan berbagai kelompok
dengan penunjang untuk kelangsungan hidupnya (Faukkner dan
Johnson, 1995)
5. Proses Perkembangan
Hingga saat ini, Manajemen strategis dapat dicatat sebagai
puncak penyempurnaan paling penting dalam proses manajemen yang
terjadi sejak tahun 1970-an, ketika model perencanaan jangka
panjang (Long range planning), perencanaan, pemrograman,
peranggaran atau anggaran dan kontrol keuangan (Budgeting and
Financial Controlling), dan kebijakan bisnis diramu menjadi satu
(Wahyudi, 1996; Pearce dan Robinson, 1997).32
2. Strategi fungsional keuangan
Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi
keuangan, dimana fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan
dan pendayagunaan dana. Oleh karena itu, manajemen keuangan sering
dipadankan dengan manajemen aliran dana (Husnan, 1994, Anoraga dan
Soegiastuti, 1996). Atas dasar ini, strategi fungsional keuangan memiliki
32 Ibid, h.3
48
titik berat pada dua hal, yakni strategi untuk penghimpunana dana dan
strategi untuk pendayagunaaan dana.
Penghimpuanan dana lazimnya berasal dari dalam perusahaan
dan dari luar perusahaan. Sumber dana internal meliputi :
a. Penggunaan laba perusahaan
b. Penggunaan dana cadangan
c. Pengguanaan laba yang tidak dibagi
Sedangkan sumber dana eksternal perusahaan berasal dari :
a. Modal pemilik perusahaan
b. Dana pihak lain, baik berupa pinjaman, hibah atau kerjasama syarikah
Pendayagunaan dana perusahaan biasanya dibagi dalam
pendayagunaan jangka pendek dan jangka panjang. Pendayagunaan jangka
pendek ditunjukan sebagai aktiva lancar dan diwujudkan dalam bentuk
kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan. Sedangkan yang jangka
panjang ditunjukan dengan aktiva tetap dan diwujudkan sebagai aset
tanah, bangunan dan peralatan.33
Disamping anjuran untuk mencapai nilai efektivitas dan efisiensi
dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut, Islam sangat menekankan
(mewajibkan) aspek kehalalannya.
"Kedua telapak kaki seorang anak adam dihari kiamat masih belum
beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai 5 (lima perkara) : tentang
umurnya, apa yang dilakukannya, tenntang masa mudanya, apa yang
33 Ibid., h.82
49
dilakukannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia
belanjakan, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya
itu." (HR Ahmad )
3. Strategi menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah
Strategi menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yaitu
cara sebuah perusahaan dalam mengurangi tingginya tingkat pembiayaan
bermasalah yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Sebelum membahas tentang strategi menekan tingginya tingginya tingkat
pembiayaan bermasalah kita harus mengetahui tentang:
1. kelayakan pemberian pembiayaan.
proses pemberian pembiayaan bank syariah / koperasi syariah kepada
nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik
administrative. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau
sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah:34
a. Surat permohonan pembiayaan
Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang
diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafond yang
diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana.
Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen
pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta
pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perijinan-
perijinan, bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).
34 Muhammad, manajemen pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002) h. 43
50
b. Proses evaluasi
Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah / koperasi
syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek
lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis
yang cermat dan akurat.
2. Pengamanan pembiayaan
Pembiayaan di bank syariah / koperasi syariah tidak
selamanya dapat berjalan lancer, namun juga timbul pembiayaan
yang bermasalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka perlu
dilakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun
sesudah realisasi pembiayaan diberikan.
Pengamanan pembiayaan di koperasi syariah dapat dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Sebelum realisasi pembiayaan
Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah, bank
melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan
(jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat
dicairkan.
b. Setelah realisasi pembiayaan
Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode
permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan
dan pemantauan pembiayaan. dalam tahap awal pencairan,
dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam
51
permohonan / persetujuan bank, dan jangan sampai
bocordalam arti lari ke hal-hal diluar kesepakatan.
Selanjutnya, bank melakukan pembianaan dan control atas
aktivitas bisnis nasabah.35
Untuk pengamanan pembiayaan, koperasi syariah dapat
membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aspek:
1) Batas pemberian pembiayaan
Dalam penyaluran pembiayaan koperasi syariah akan
memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan, hal
penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan
financing deposit ratio yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
2) Batas maksimal penyertaan modal
Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia yang
dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.
5/10/PBI/2003, pasal 5 butir 1 dan 2, diatur tentang batas
maksimum penyertaan modal bank syariah dalam
aktivitas pembiayaan. ketentuan ini menunjukan sifat
unik bank syariah dalam kaitan pembiayaan. keunikan
tersebut adalah bahwa bank syariah dapat memiliki rasio
35 Ibid., h.49
52
pembiayaan mencapai financing deposit ratio (FDR)
diatas 100%, yaitu paling tinggi 110%.36
3) Rambu-rambu kesehatan bank
Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang
merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 7 tahun
1992, telah dengan tegas menentukan bahwa kegiatan
kegiatan usaha bank bagi hasil, harus memperhatikan
prinsip kehati-hatian yang dalam operasionalnya dan
rambu-rambu kesehatan bank, yang secara tegas
menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat
kesehatatn bank sesuai dengan ketentuan kecukupan
modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan
dengan kegiatan usaha bank.
Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi
hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas
pembiayaan. secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan
menjadi lima macam, yaitu:
1. Lancar atau kolektibilitas 1
2. Kurang lancar atau kolektibilitas 2
3. Diragukan atau kolektibilitas 3
4. Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 4
36 Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003, Pasal 5 butir 1 & 2
53
5. Macet atau kolektibilitas 5
Dengan penjelasan sebagai berikut :37
Lancar
1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi
hasil/profit margin, karena penarikan
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi:
a. Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan
masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
b. Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan
masa angsurannya bulanan, dua bulanan, atau tigabulanan, atau
c. Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang
masaangsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih
3. Terdapat tunggakan bagi hasil /profit margin, tetapi:
a. Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang sama
angsurannya kurang dari 1 bulan
b. Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa
angsurannya lebih dari 1 bulan
4. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum
melampaui 15 hari kerja
37 Diadopsi dari SE BI No. 26/4/BPPP
54
Kurang lancar
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :
a. Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi
pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau
b. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi
pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua
bulanan atau tiga bulanan.
c. Malampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi
pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau
lebih
2. Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi
a. Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi
pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau
b. Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi
pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
3. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum
melampaui 15 hari kerja
Diragukan
Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang
bersangkutan tidak memenuhi criteria lancer dan kurang lancer, seperti
tersebut pada krteria lancer dan kurang lancer dan tetapi berdasarkan
penilaian dapat disimpulkan, bahwa:
55
1. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai
sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi
hasil/profit margin, atau
2. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannnya masih
bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam
Macet
Pembiayaan digolongkan macet apabila:
1. Tidak memenuhi criteria lancer, kurang lancer dan diragukan atau
2. Memenuhi criteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan
sejak digolongkan diragulan belum ada pelunasan atau usaha
penyelamatan, atau
3. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada
pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau
telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit
atau kalah di Badan Arbitrase Syariah.
Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak
dapat dihindari dalam proses pembiayaan.ada dua hal penting yang
dibahas yaitu :38
a. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang
tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar
kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal
tersebutmaka bank syariah harus mampu manganalisis penyebab
38 Anonimous, Pedoman pengelolaan bank syariah (Jakarta : LPPBS, 1993) h.168
56
permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasah
di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1. Analisa sebab kemacetan, analisis sebab-sebab kemacetan
pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal
berikut:
a. Aspek internal
a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
b. Manajemen kurang baik atau kurang rapih
c. Laporan keuangan tidak lengkap
d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan
perencanaan
e. Perencanaan yang kurang matang
f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk
menjalankan usaha tersebut
b. Aspek eksternal
a. Aspek pasar kurang mendukung
b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
c. Kebijakan pemerintah
d. Pengaruh lain di luar usaha
e. Kenakalan peminjam
2. Menggali potensi peminjam
Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi
kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau
membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha
atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada
57
peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif
digunakan. hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
b. Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
c. Adakah penghasilan lain peminjam?
3. Melakukan perbaikan akad (remedial)
4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk :
pembiayaan al-Qardul Hasan, Murabahah, atau Mudharabah
5. Penundaan pembayaran
6. Rescheduling (memperkecil angsuran dengan memperpanjang
waktu atau akad dan margin tertentu)
7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil
Dari hasil survei yang dilakukan pada koperasi syariah ditemukan,
bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan
kolektibilitas pembiayaan, sebagai berikut:
1. Pembiayaan lancer, dilakukan dengan cara:
a. Pemantauan usaha nasabah
b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
a. Pembinaan anggota
b. Pemberitahuan dengan surat teguran
c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan
kepada nasabah
58
d. Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu
penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta
memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan
reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau
bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
a. Membuat surat teguran atau peringatan
b. Kunjungan lapangan atau silaturami oleh bagian pembiayaan
kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
c. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu
penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta
memperkecil jumlah angsuran, juga dapat dilakukan dengan
reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau
bagi hasil
4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
a. Dilakukan rescheduling, yaitu menjadwal kembali jangka
waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
b. Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin
keuntungan atau bagi hasil usaha
c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk
pembiayaan al-Qardhul hasan.
59
b. Penyitaan barang jaminan pembiayaan
Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada koperasi syariah
dapat dilakukan penalti atau penyitaan. Masalah penyitaan atau
eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan
manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun adda pula yang
tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami
kemacetan pembiayaan. kebanyakan bank syariah lebih
memberlakukan upaya rescheduling, reconditioning, dan
pembiayaan ulang dalam bentuk al-Qardhul hasan dan jaminan harus
tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.39
Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan
penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal
dan tidak mengembalikan