KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AAKUNTABILITASDANADESA
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
DASARHUKUM
2
PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP
43/2014
UU 6/2014 tentang
Desa
PP 43/2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU 6/2014
PP 60/2014 tentang Dana Desa
Bersumber dari APBN
PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa
PERMENDES:1. PermendesNo.1/205tentangPedomanKewenangan
LokalBerskalaDesa2. PermendesNo.2/2015tentangMusyawarahDesa3. PermendesNo.3/2015tentangPendampinganDesa4. PermendesNo.4/2015tentangPendirian,
Pengurusan,Pengelolaan,danPembubaranBUMDes5. PermendesNo.22/2016tentangPrioritas
PenggunaanDanaDesaTA2017
PP 22/2015 tentang Perubahan atas PP 60/2014
PMKNomor49/PMK.07/2016TentangTatacaraPengalokasian,Penyaluran,Penggunaan,PemantauandanEvaluasiDanaDesa
PMKNomor257/PMK.07/2015TentangTataCaraPenundaandan/atauPemotonganDanaPerimbanganterhadapDaerahYangTidakMemenuhiADD
PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP
60/2014
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
SUMBER-SUMBERPENDAPATANDESA
3
PendapatanasliDesa
Lain-lainPendapatanyangsah
hibahdansumbanganpihakkeCga
1
5
6
7
bantuankeuangandariAPBDProv/Kab/Kota
3
2
4
AlokasiAPBN:• Darirealokasianggaranpusatberbasisdesa
• 10%daridandiluardanatransferkedaerahsecarabertahap
BagiandariPDRDkabupaten/kota• Palingsedikit10%
AlokasiDanaDesa(ADD)• Palingsedikit10%daridaridanaperimbanganyangditerimakab/kotadikurangiDAK
• Pemerintahdapatmenundadan/ataumengurangidanaperimbanganjikakab/kota?dakmengalokasikanADD
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERKEMBANGANDANAKEDESA2015-2017
4
dalammiliar
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2015 2016 2017
DD ADD BAGIHASILPDRD
(dalammiliar) 2015 2016 2017DANADESA(DD) 20.766 46.982 60.000
ALOKASIDANADESA(ADD) 33,835 35.455 33.224 BAGIHASILPDRD 2.650 2.849 3.119
TOTAL 57.251 85.286 96.344JUMLAHDESA 74.093 74.754 74.954
RATA-RATADANAPERDESA(dlmjutarupiah) 772,6 1.140,8 1.285,3
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PENGALOKASIANDANADESA
5
TransferkeDaerah
DanaDesa
APBN DANADESAPERKAB/KOTA
DANADESAPERDESA
10%Formula
25%xJumlahPendudukDesa
35%xJumlahPendudukMiskinDesa
10%xLuasWilayahDesa
30%xIKK
MENTERIKEUANGAN BUPATI/WALIKOTA
25%xJumlahPendudukDesa
35%xJumlahPendudukMiskinDesa
10%xLuasWilayahDesa
30%xIKG
AlokasiDasarFormula=PAGUDD-ALOKASIDASAR
ALOKASIDASAR/DESA
XJUMLAHDESA
90%AlokasiDasar
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
HASILPENGHITUNGANDANADESA2015-2017
6
Proporsi
(AlokasiDasar:
Formula)
TA2015Rp20,7Triliun
TA2016Rp46,9Triliun
TA2017Rp60,0Triliun
Rata-rata/Desa(juta)
Alokasimax(juta)
Alokasimin(juta)
Rasio
Rata-rata/Desa
(juta)
Alokasimax(juta)
Alokasimin(juta)
Rasio
Rata-rata/Desa
(juta)
Alokasimax(juta)
Alokasimin(juta)
Rasio
90:10 280 1.121 254 1:4 628 2.221 570 1:4 800 2.819 726 1:4
80:20 280 1.961 228 1:8 628 3.813 512 1:8 800 4.838 652 1:7
75:25 280 2.382 215 1:11 628 4.610 483 1:10 800 5.848 616 1:10
Darihasilsimulasitersebut,proporsi90:10dipilihdenganper?mbangansbb:• Proporsi90:10tsbmshmengindikasikankebutuhananggaranAPBNterendahjikadikaitkandenganDanaDesaminimalRp1-1,4miliar/desa.
• Proporsi90:10tsbmenunjukkanrasioperbedaanantaradesapenerimaterkecildanterbesar,palingkecil,menciptakanstabilitas
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
KEBIJAKANDANADESATA2017
7
Pilihan terbaik dengan mempertimbangkan: • Aspek pemerataan dan keadilan; • Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan • Standar deviasi yang paling rendah.
Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
Dialokasikanuntuk74.954Desa1
Pengalokasian Dana Desa TA 2017 menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut: • sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD); dan • sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa,
dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.
Carapenghitungankonsistendengantahunsebelumnya2
Merupakanpilihanyangterbaik3
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
JUMLAHDESAPERPROVINSI(Perubahandaritahun2016ketahun2017)
8
Aceh6474->6497
Sumut5418
Sumbar880->928
Bengkulu1341
Kepri275
Jambi1399
Riau1592
Babel309
Sumsel2859
Lampung2435
Banten1238
Jateng7809
Jabar5319->5312
DIY392
Ja?m7724
Bali636
NTB995
NTT2995->2996
Kalbar1977->2031
Kalteng1434
Kalsel1866->1865
Kal?m836->841
Kaltara447
Gorontalo657
Sulut1505->1508
Sulteng1842
Sulbar576->575
Sulsel2253->2257
Sultra1846->1917
Malut1064
Maluku1198
Papua5419->5420
PaBar1744->1743
JumlahDesa2015:74.0932016:74.7542017:74.954
8Ket:JumlahDesaberdasarkanDataKementerianDalamNegeripertanggal
29Juni2016.Berdasarkandataterakhir,jumlahygakandisalurkan74.910desa
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
SEBARANDANADESATA2017
9
Bali Nusa Tenggara
Maluku
No. Provinsi Pagu1 Aceh 4,892.572 Sumut 4,197.973 Sumbar 796.544 Riau 1,269.315 Jambi 1,090.946 Sumsel 2,267.267 Babel 261.668 Kepri228.189 Bengkulu 1,035.3410 Lampung 1,957.49
Total 17,997.27
No. Provinsi Pagu1 Jabar 4,547.512 Jateng 6,384.443 DIY 368.574 Ja?m 6,339.565 Banten 1,009.51
Total 18,649.59
No. Provinsi Pagu1 Bali 537.262 NTB 865.013 NTT 2,360.35
Total 3,762.63
No. Provinsi Pagu1 Kalbar 1,616.732 Kalteng 1,148.903 Kalsel 1,430.384 Kal?m 692.425 Kaltara 369.94
Total 5,258.36
No. Provinsi Pagu1 Maluku 961.602 Malut 832.413 Papua 4,300.954 Papbar 1,364.41
Total 7,459.37
No. Provinsi Pagu1 Sulut 1,161.362 Sulteng 1,433.833 Sulsel 1,820.524 Sultra 1,482.035 Gorontalo 513.966 Sulbar 461.09
Daerah Nilai(miliar) %JawaBali 19.186,8 31,98%NonJawaBali 40.813,1 68,02%Total 60.000,0 100,00%
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERUBAHANPOLADANSYARATPENYALURANDANADESA
1010
Tidakberdasarkankinerjapenyaluran/penggunaanDanaDesaTahapsebelumnya
Penyaluran
PersyaratanPenyaluran
2TahapMaret(60%),Agustus(40%)
Berdasarkankinerjapenyaluran/penggunaanDanaDesaTahapsebelumnya
3TahapApril(40%,)Agustus(40%),Oktober(20%)
DariRKUNke
RKUD(Oleh
menkeuC.q.DJPK)
Tahap I : 40%, Minggu II April Syarat : • PerdaAPBDthnberjalan;• PerkadattgtatacarapembagiandanpenetapanDDsetiapdesa;dan
• Laporanrealisasithnsebelumnya
DariRKUDkeRKD(Oleh
Walikota/Bupa?)
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat : § Perdes APB Desa § Laporan realisasi penggunaan DD tahun
anggaran sebelumnya
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN Syarat : § Laporan penggunaan DD Tahap I § Paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan
Tahap II : 40%, Minggu II Agustus Syarat: Syarat Tahap I terpenuhi.
Tahap III : 20%, Minggu II Oktober Syarat : Syarat Tahap II terpenuhi.
DariRKUDkeRKD(Oleh
Walikota/Bupa?)
Tahap I : 40%, 7 hari setlh diterima dari RKUN Syarat: PenyampaianAPBDesa;
Tahap II : 40%, 7 hari setlh diterima dari RKUN Syarat: Laporanpenggunaansemestersebelumnya.
Tahap III : 20%, Minggu II Oktober Syarat: Syarat tahap sebelumnya terpenuhi.
DariRKUNke
RKUD(Oleh
menteriKeuanganC.q.DJPK)
Tahap I : 60%, bulan Maret Syarat : § Perda mengenai APBD TA berjalan § Perkada mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian DD setiap Desa § Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
penggunaan DD TA sebelumnya
Tahap II : 40%, bulan Agustus Syarat : § Paling kurang 50% DD Tahap I telah disalurkan
ke RKD dan Lap. Konsolidasi Penggunaan
2015 2016
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
MEKANISMEPENYALURANDANADESA
11
PemerintahPusat(MekanismetransferAPBN)
PemerintahKab/Kota(MekanismetransferAPBD)
KPA DJPK Menerbitkan
SPM
KPPN Jakarta II
selaku kuasa BUN Menerbitkan
SP2D
Bank Operasional Melaksanakan Transfer DD ke
Kab/Kota (dari RKUN ke
RKUD)
1 2 3
Pemerintah Kab/Kota
Melaksanakan transfer DD ke
Desa (Dari RKUD ke RKD)
REKENING KAS DESA
4 5
Pihak yang terlibat dalam mengalirkan Dana Desa: 1. DJPK: KPA Dana Desa 2. KPPN, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu: Menerbitkan SP2D 3. Bank Operasional 4. Daerah: Bendahara Umum Daerah (BUD) -> Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Bank Operasional BUD
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
REALISASI&EVALUASIPENYALURAN&PENGGUNAANTA2016(PER31DESEMBER2016)
12
TahapII
TahapI
Pagu Realisasi
27,9triliun;99,2%
18,8triliun18,7triliun;99,5%
REALISASI PENYALURAN • KendalapenyaluranDDdariRKUNkeRKUD:a. PeraturanBupati/WalikotatentangtatacarapenghitunganDanaDesasetiapDesabelumsesuaidenganketentuan.
b. Laporanrealisasipenyalurandanlaporankonsolidasipenggunaanbelumdisampaikanataudisampaikansecaraterpisah.
c. SebagiandaerahmengajukanpenyalurantahapIIpadaduabulanterakhirtahunanggaran,mengakibatkanmenumpuknyapermintaanpenyaluran.
• KendalapenyaluranDDdariRKUDkeRKD:a. APBDesabelum/terlambatditetapkanb. Perubahanregulasic. Dokumenperencanaanbelumadad. Laporanpenggunaanbelumdibuate. Pergantiankepaladesa
EVALUASI PENYALURAN
PENGGUNAAN TAHAP I • PenggunaanDanaDesadiluarbidangprioritas.• PengeluaranDanaDesatidakdidukungdenganbuktiyangmemadai.
• Pekerjaanyangdiutamakansecaraswakeloladenganmemberdayakanmasyarakatsetempatdanbahanbakulokal,dikerjakanseluruhnyaolehpihakketiga/penyediajasa.
• Pemungutandanpenyetoranpajaktidaksesuai.• Desabelummengenalmekanismeuangpersediaan,sehinggadanayangtelahdisalurkankeRKDesa,ditarikdandisimpandiluarRKDesa.
• BelanjadiluaryangtelahdianggarkandalamAPBDesa.
EVALUASI PENGGUNAAN
12
TotalTahapI&II
Rp46,6Tdari46,9T99,4%
28,1triliun
Penyelenggaraan
pemerintahan,3.6%
Pembangunan,87.7%
Pemberdayaanmasyarakat,
6.8%
Pembinaankemasyarakata
n,1.8%
Takterduga,0.02%
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
DANADESATAHUN2016TIDAKTERSALUR
13
Dana Desa TA 2016 ?dak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesarRp302.750.820.634,00atau0,64%daripagunasionalDanaDesa.Nilaisebesartersebutterdiridari:No. Sebab Nilai
1. SanksiakibatDanaDesaTA2015masihmengendapdiRKUD
203.700.661.834
2. JumlahDesalebihsedikitdaridataKementerianDalamNegerisebanyak35Desa
19.797.400.000
3. DanaDesaTahapIdanIIKotaBatuTA2016?daktersalurakibat?dakmemenuhipersyaratanadministrasipenyaluran.
14.572.714.000
4. KotaGunungsitoli,Kab.MamberamoTengah&Kab.Dogiyaiyang?dakmenyampaikanpersyaratanpenyaluranTahapII.
64.680.044.800
Total 302.750.820.634
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PELAPORANDANADESA
14
URAIAN TAHAPAN PENYALURAN DD
TAHAP I TAHAP 2
Pelaporan Dana Desa dari KAB / KOTA KE PUSAT
Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya
Laporan Realisasi Penyaluran dan Penggunaan: § Paling kurang 50% DD
Tahap I telah disalurkan ke RKD dan Lap. Konsolidasi Penggunaan
Pelaporan Dana Desa dari DESA KE KAB / KOTA KE
Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya
Laporan Penggunaan: § Paling kurang 50% DD
Tahap I telah digunakan
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
15
Sebelum(manual)
Sesudah(aplikasi)
MendorongPenggunaanAplikasiTunggalKeuanganDesa(Siskeudes)
LaporanRealisasipersumberdana
BKU,Bank,Pajak,SPP
LaporanRealisasiAPB
Desa
LaporanKekayaanMilik
Desa
inputdata
inputdata
inputdata
inputdata
LaporanKekayaanMilik
Desa
Kemenkeu Kemendagri
Pelaporan/Pembukuan
1 jenis laporan(penya
mpaian 2X sesuai
tahapan)
3 buku dan 3 jenis laporan
(penyampaian 2X per semester)
BKU,Bank,Pajak,SPP
LaporanRealisasipersumberdana
LaporanRealisasiAPB
Desa
AplikasiSiskeudes
DampakaplikasitunggalSiskeudes:1. Menyederhanakanprosedur(meng-entry satu
kali data ke aplikasi dapat digunakan untuk berbagai macam pembukuan/pelaporan)
2. Memudahkan kompilasi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
Aplikasi Siskeudes belum digunakan oleh seluruh desa, baru digunakan di 14.506 dari 74.754 desa
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PEMANTAUANDANADESA
16
• Penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan DD setiap Desa
Untuk menghindari
keterlambatan penetapan
perkada
• Penyaluran DD Dari RKUD ke RKD
Untuk memastikan
penyaluran DD tepat waktu dan
tepat jumlah
• Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan DD
Untuk menghidari penundaan
penyaluran DD tahap berikutnya
• Sisa DD di RKUD
Untuk mengetahui besaran DD yg
belum disalurkan dari RKUD ke RKD
TA sebelumnya
***YangmelakukanPemantauan:Kemenkeu,Kemendagri,danKemendesaPDTT
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERIODEPENYALURANTAHAPIDANTAHAPIITA2016(PER31DESEMBER2016)
1717
102168
9250
811
2
0 50 100 150 200
MaretAprilMeiJuniJuli
AgustusSeptember
PenyaluranTahapI(60%)
JumlahDaerah
56
132
109
56
77
0 20 40 60 80 100 120 140
Agustus
September
Oktober
November
Desember
PenyaluranTahapII(40%)
JumlahDaerah
KinerjapenyaluranDanaDesaTahapI:• 433dari434daerahtersalurkan
(kecualiKotaBatu).• Sebanyak21disalurkanDanaDesa
TahapImelampauisemesterI..SemakinsempitnyawaktuyangdapatdigunakanuntukmenyerapDanaDesaTahapIdiperiodesemesterII.
KinerjapenyaluranDanaDesaTahapII:• 430dari434daerahtersalurkan• Sebanyak77daerahdisalurkanDana
DesaTahapIIpadabulanDesember.• 22daerahmenyampaikandokumen
persyaratanpadaDesember2016.
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
KINERJAPENYALURANTAHAPIDARIRKUDKERKD(PER31DESEMBER2016)
18
No. Kriteria JumlahDaerah1 Seluruhnyatepatwaktu≤7hari 112 Sebagiantepatwaktu 163 Seluruhnyatidaktepatwaktu≥7hari 403
Total 430
KinerjapenyalurandariRKUDkeRKD:• TahapIyangdisalurkanolehDaerahdariRKUDkeRKDsebesarRp27.175.780.432.773,00
(97,15%daripagutahapIyangtelahdisalurkandariRKUN)• BataswaktupenyalurandariRKUDkeRKDyaitu7(tujuh)harikerja(apabilaDesatelah
memenuhipersyaratanpenyaluran).RekapketepatanwaktudaerahdalampenyalurankeRKD:
KendalapenyalurandariRKUDkeRKD,yaitumasihterdapatpenyaluranDDTahapITahun2016dariRKUDkeRKDyangmelampauisemesterIkarena:• APBDesabelum/terlambatditetapkan• Perubahanregulasidi?ngkatpusat/daerah• Dokumenperencanaanbelumada• Laporanpenggunaanbelumdibuat.SebagianbesardaerahyanglambatpenyaluranDanaDesa
karenakesulitanpenyusunanLaporanKonsolidasi.Laporaninisangatmengandalkankepatuhandesa.
• Pergan?ankepaladesa.
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
SISADANADESA
19
SisaDanaDesadiRKUN
(Psl.38PMK49)
Apabilakab/kotablmmenyampaikandokumensebagaipersyaratan
penyaluranDanaDesatahapIdanIIsampaidenganberakhirnyatahun
anggaran
• SisaDanaDesa?dakdapatdisalurkan.• DanaDesayang?dakdisalurkantsbmenjadisisaDanaDesadiRKUN.
• SisaDanaDesatsbmerupakanSisaAnggaranLebih(SAL)RKUN
SisaDanaDesadiRKD(Psl.39PMK49)
ApabilaSisaDanaDesadiRKDkurangdari/sama
dengan30%
ApabilaSisaDanaDesadiRKDlebihdari30%
DanaDesatahapITAberikutnyadisalurkansesuaibesarandanwaktu
ygditentukan
DanaDesatahapITAberikutnyaditundapenyalurannyasebesar
sisatsb
DanaDesatahapIygditunda,dapatdisalurkankembalisebelumbulanJuliTAberikutnyaapabilaSisaDanaDesatsbtelahdigunakansehinggasisanya
kurangdari30%
ApabilasampaibulanJuliTAberikutnyaSisaDanaDesamasihlebih
besardari30%,makaDanaDesatahapIyangditundatsbdisalurkanbersamaandenganpenyaluranDana
DesatahapII.
Januari-MaretDesember April-Agustus SetelahAgustus
• SisaDDdianggarkandalamAPBDTA2017
• JikaAPBD2017telahditetapkan,dilakukanperubahanpenjabaranAPBD2017,kemudiandimasukkandalamAPBD-P
• MelaporkanSisaDDkeDirjenPK
• MenyalurkankeRKDjikaDesatelahmenyampaikanpersyaratan
• MelaporkanpenyaluranSisaDDkepadaDirjenPK
• Jikabelummenyalurkans.d.penyalurantahapI,TransferTahapIdikurangisebesarSisaDD2016yangbelumdisalurkan
• MenyalurkankembaliDDyangdiperhitungkanberdasarkanpermintaanbupa?/walikota
• SisaDD2016diRKUDyangbelumdisalurkan,menjadipengurangTransferTahapIdanmenjadiSisaDDdiRKUN,SisaDDtsbmenjadiSALdiRKUN
SisaDanaDesadiRKUD
(Psl.40PMK49)
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
EVALUASIDANADESA
20
• DJPKmelakukanevaluasiterhadap:
a. TatacarapembagiandanpenetapanrincianDanaDesase?apDesaolehkabupaten/kota;dan
b. realisasipenyalurandankonsolidasipenggunaanDanaDesa.• Evaluasiterhadaptatacarapembagiandanpenetapanrincian
DanaDesase?apDesaolehkabupaten/kotadilakukanuntukmemas?kanpembagianDanaDesase?apDesadilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan
• EvaluasiterhadaprealisasipenyalurandankonsolidasipenggunaanDanaDesadilakukanuntukmengetahuirealisasipenggunaanDD
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PEMBAGIANKEWENANGANMONEVANTARK/L
21
K/L Aspek Monev
Kemendagri
• Penyelenggaraan capacity building bagi aparat desa • Penyelenggaraan pemerintahan desa • Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa • Penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi
kesejahteraan masyarakat • Penyusunan dokumen Perencanaan Desa • Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa • Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa
Kemenkeu
• Penganggaran Dana Desa dalam APBN • Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota • Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD • Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD
Kemendes • Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa • Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa • Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif • Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran
BUMDes • Pembangunan Kawasan Perdesaan
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
SANKSI
222222
PemotonganDanaDesa
MENKEU
JENISSANKSIPEMBERISANKSI
JENISPELANGGARAN
PenundaanPenyaluranDanaDesaKab./Kota
PenundaanDAUdan/atauDBHKab./KotasebesarselisihkewajibanDDygharusdisalurkankeDesa§ Bupa?/walikota?dakmenyampaikanpersyaratan
penyaluranse?apTahap;§ Bupa?/walikota?dakmenyampaikanperubahanperkadamengenaitatacarapembagiandanpenetapanrincianDanaDesase?apDesayangdalamperkadasebelumnya?daksesuaiketentuan.
Bupa?/walikota?dakmenyalurkanDanaDesatepatwaktudantepatjumlahsesuaiyangtelahditentukan
BUPATI/WALIKOTA
§ Laporanpenundaanpenyalurandaribupa?/walikota;§ LaporanpemotonganpenyaluranDanaDesadaribupa?/
walikota
BerdasarkanpenjelasandanhasilpemeriksaanditemukanpenyimpanganberupaSiLPA?dakwajar
PemotonganDanaDesakeDesa
PenundaanPenyaluranDanaDesakeDesa
§ KepalaDesa?dakmenyampaikanPeraturanDesamengenaiAPBDesa;
§ KepalaDesa?dakmenyampaikanlaporanrealisasipenggunaanDanaDesatahapsebelumnya;dan
§ Terdapatusulandariaparatpengawasfungsionaldaerah.
TerdapatSisaDanaDesa>30%selama2tahunberturut-turut
Bupa?/walikota?dakdapatmemenuhipersyaratanpenyaluranTahapIIsampaidenganberakhirnyatahunanggaran
SisaangggaranDDTahapIImenjadiSALpadaRKUNdan?dakdisalurkankembali
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
KEBIJAKANPENGGUNAANDANADESA
23
1. Kebijakanuntukmendorongpertumbuhanekonomi:• Menjaga ?ngkat konsumsi RT, daya beli masyarakat menjadi kunciutama yakni dengan menjaga ?ngkat pendapatan dan ?ngkat inflasiyangstabil
• Peningkatan konek?vitas melalui pembangunan infrastrukturmendorongstabilitashargadandistribusiyanglebihmerata.
2. Untuk itu, penggunaan Dana Desa tetap diarahkan untuk dua bidangprioritasyakni:• membiayaipembangunan,• pemberdayaanmasyarakat
3. Pelaksanaanyadiutamakantetapmelaluicara:• Swakelola dengan menggunakan menyerap tenaga kerja darimasyarakatdesasetempatsehinggapenghasilandanpeningkatandayabelimasyarakatdesaterjaga,
• Kegiatanyangmendorongmasyarakatproduk?fsecaraekonomi
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
ISUSTRATEGISDANADESA
24
2. PENINGKATANKAPASITASPERANGKATDESA
Dibutuhkanpengelolakeuanganyanghandal,sehinggaperlu:• PeningkatankapasitasSDMDesa.• Kegiatancapacitybuildingdenganmodulyanglengkapdansesuaidengankebutuhan
di?ngkatdesa.
1. PEMANFAATAN/PENGGUNAAN
PenggunaanDanaDesadiarahkanuntuk:• Mendorongpertumbuhanekonomi,a.l.menjaga?ngkatpendapatandandayabeli
masyarakatdesa,mendorongstabilitashargadandistribusididesa.• Membiayaiduabidangprioritasa.l.pembangunanprasaranadasardesaseper?jalan
produksitanidesa,irigasidanembungdesa,danpemberdayaanmasyarakatdesa.
3. PENDAMPINGDESA
• Dibutuhkantenagapendampingdesakhususnyadesater?nggal.• Kemendestelahmelakukanrekrutmentenagapendampingdesabekerjasamadenganpihakuniversitas.
• Pengadaantenagapendampingdesasaatinimasihterkendalamasalah:a. Kompetensitenagapendamping;b. Prosesrekruitmenyanglama;c. Mobilisasitenagapendampingkedesayangterlambat.
4. PROPORSI 90:10 VS FORMULA MURNI
LEBIHBAIKPROPORSI90:10• Prinsippengalokasian:meratadanadil• Stabilitas,proporsi90:10menunjukkanvariasipalingkecil.
5. NAGARI VS JORONG
• CatatanDPRpadaAPBN2017,agar‘Jorong’samadenganDesa.• BerdasarkandataKemendagri,statusNagaridipersamakandenganDesa.• PerlupembahasandiinternalpemerintahmengenaistatusNagari/Jorong.
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
ISUSTRATEGISDANADESA
25
6. BERTAHAP VS SEKALIGUS
CashManagemen
t
7. MELALUI RKUD VS LANGSUNG KE RKD
LEBIHBAIKMELALUIRKUD• SesuaiUUNo6/2014DanaDesaadalahdanayangbersumberdariAPBN,yangditransfermelaluiAPBDkab/kota
• Desamempunyaihakuntukmengelolakewenangannyadiiku?pendanaannya,namuntetapperlumendapatsupervisidarilevelpemerintahdiatasnya
• Kedepan,jumlahdanayangmengalirkedesaakansemakinbesar,kapasitasSDMdalampengelolaankeuangandesabelumcukupmemadai.
LEBIHBAIKBERTAHAP• MengurangiDanaIdle,padaTwIprosespembangunanmasihdalamprosespersiapandankebutuhanpembayaranterbesar(80%)diperkirakanpadabulanApril-Agustus
• CashManagement,penyaluranberdasarkankebutuhankasdidesadanmengurangibebanKasNegara,karenadiawaltahunpemerintahjugaharusmenyalurkantransferkedaerahlainnya.
• PrinsipHaC-HaC,SelainDanaDesa,Desajugamengelolasumber-sumberpendapatanlain(ADD,BHPDRDdll).Agarsumberpendanaanyangbesartersebuttdkkontraproduk?f,perludiberikansecarabertahap
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Gedung Radius Prawiro
Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443
www.djpk.depkeu.go.id