BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana tertuang dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.
Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka
tercapainya tujuan tersebut pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara
terarah, berkesinambungan dan realistis melalui peningkatan upaya kesehatan,
peningkatan pembiayaan kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia
kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan
manajemen dan sistem informasi kesehatan serta peningkatan partisipasi
masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan harus dilakukan dengan
memperhatikan berbagai faktor baik ekternal maupun internal organisasi.
Faktor ekternal, seperti perubahan epidemilogy penyakit, pertumbuhan dan
perkembangunan penduduk, perubahan iklim dan ekologi termasuk
memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu
perlu juga diperhatikan faktor arus globalisasi, perkembangan demokrasi
disuatu negara atau kawasan. Faktor internal organisasi seperti Sumber daya
manusia, dukungan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan demokrasi,
good governance, termasuk perkembangan teknologi informasi.
Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dengan mempedomani Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
1
Tahun 2005 - 2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 serta Rencana stratrategi (Renstra)
Departemen Kesehatan RI 2010 - 2014. Sasaran dan target pencapaian
pembangunan Millenium (MDGs) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi
Nasional Percepatan Target Pembangunan Millenium (RAN MDGs), Sasaran
dan target penanganan pangan dan gizi sebagaimana tertuang dalam Rencana
Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN - PG). Penetapan periodisasi waktu
(time series) 2013 - 2018 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
ditetapkan berdasarkan tahun pelantikan Gubernur Provinsi Sumatera Utara
sampai berakhirnya periode Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
Dengan mempertimbangkan hasil kajian atas Visi Gubernur Sumatera
Utara, dan sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018, maka ditetapkan Visi Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi gambaran kondisi
pembangunan kesehatan yang ingin di capai lima tahun kedepan adalah
sebagai berikut : “Mewujudkan Provinsi Sumatera Utara Sehat, Mandiri
dan Berdaya Saing.”
1. Sehat adalah suatu kondisi dimana Penduduk Sumatera Utara
sehat baik fisik, mental dan spritual sehingga mampu untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Mandiri, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai
pengetahuan dan kemampuan untuk untuk mempertahankan
kualitas kesehatannya.
3. Berdaya saing (Competitivness), yaitu suatu kondisi dimana
penduduk Provinsi Sumatera Utara memiliki kemampuan, serta
keunggulan sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam
persaingan masyarakat.
Dalam rangka Mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sehat,
mandiri dan berdaya saing maka ditetapkan Misi Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara sebagai berikut :
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
2
1. Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan
terjangkau.
2. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah
kesehatan.
3. Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan.
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan
kesehatan.
Sebagai calon dokter yang sedang dalam masa pendidikan, diperlukan
pengetahuan dan pengenalan terhadap program kesehatan baik ditingkat
provinsi hingga puskesmas, yang bertujuan membentuk sikap manager
kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan, untuk menjawab tantangan
dimasa depan dibutuhkan five stars doctor, yaitu dokter bukan hanya sebagai
care provider, namun juga sebagai decision maker, communicator yang baik,
community leader hingga tingkat masyarakat dan manager.
1.2. Tujuan
1.2.1.Tujuan Umum
Untuk mengetahui kegiatan Program Kementerian Kesehatan yang
ditindak lanjuti di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan
Pelaksanaannya di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas yang
ada di Provinsi Sumatera Utara.
1.2.2.Tujuan Khusus
Untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari pelaksanaan
kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior Ilmu Kesehatan Masyarakat yang
dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan
Kota Medan, Puskesmas Glugur Darat , UPT – PTC Kesehatan Masyarakat
Indrapura, Puskesmas Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten
Batubara Provinsi Sumatera Utara mengenai “Kejadian Hipertensi pada
usia produktif 15-59 tahun di Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang
Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara 2015 “
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
3
1.3 Prosedur Dan Langkah KKS
1. Mengikuti Kepanitraan Klinik Senior di Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara
a. Pendaftaran
b. Pengarahan oleh sekretaris kepaniteraan klinik senior
c. Melaksanakan ujian pre test
d. Bimbingan materi
e. Bimbingan umum atau khusus
f. Post Test
g. Persiapan administrasi ke Dinas Kesehatan Kota Medan dan PTC
Indrapura
2. Mengikuti kepaniteraan klinik senior di Dinas Kesehatan Kota Medan
a. Bimbingan, pengarahan, dan pemberian materi
b. Mempelajari program - program yang ada di Puskesmas Kota
Medan serta mencari permasalahan dari program tersebut serta
mencari solusinya.
c. Mengarahkan Kepaniteraan Klinik Senior ke Puskesmas yang
ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Medan
d. Responsi mengenai kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior di
Puskesmas
3. Mengikuti kepaniteraan klinik senior di Puskesmas Glugur Darat.
a. Melapor kepada kepala Puskesmas Glugur Darat dan perkenalan
kepada semua petugas kesehatan di Puskesmas Glugur Darat.
b. Mempelajari program - program yang ada di Puskesmas Glugur
Darat.
c. Mengumpulkan data - data setiap program yang ada di Puskesmas
Glugur Darat.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
4
d. Memberikan penyuluhan dan pengobatan di Puskesmas Glugur
Darat.
e. Membuat laporan hasil kegiatan KKS selama di Puskesmas Glugur
Darat.
f. Responsi mengenai kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior di
Puskesmas Glugur Darat.
4. Mengikuti kepaniteraan klinik senior di UPT PTC Indrapura
a. Melapor kepada kepala PTC Indrapura
b. Bimbingan, pengarahan dan pemberian materi
c. Mengarahkan Kepaniteraan Klinik ke Puskesmas Pagurawan.
d. Melapor kepada kepala Puskesmas Pagurawan.
e. Melapor ke kantor Camat di Kecamatan Medang Deras Kabupaten
Batu bara.
f. Memberikan penyuluhan tentang bahaya hipertensi kepada
pengunjung Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batu Bara.
g. Membuat laporan hasil kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior
selama di Puskesmas Pagurawan.
h. Responsi mengenai kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior di
Puskesmas Pagurawan dan PTC Indrapura.
1.4. Manfaat Penelitian
a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan bagi peserta
Kepaniteraan Klinik Senior tentang program Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan,
Puskesmas Glugur Darat, UPT - PTC Kesehatan Masyarakat
Indrapura, Puskesmas Pagurawan dan pelaksanaannya.
b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam
bersosialisasi dengan masyarakat.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
5
c. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang bahaya hipertensi
bagi pengunjung Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras
Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
6
BAB II
GAMBARAN UMUM DAN DERAJAT KESEHATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
2.1. Kependudukan Provinsi Sumatera Utara
Sumatera Utara merupakan Provinsi yang keempat terbesar jumlah
penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk
Sumatera Utara tahun 2013 tercatat sebesar 13.326.307 jiwa dengan tingkat
kepadatan penduduk per km2. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,
2013).
Permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial
ekonomi masyarakat. Sejak terjadinya krisis moneter jumlah penduduk miskin
meningkat secara drastis mencapai 30,77 % tahun 1998. Walaupun angka ini
sudah dapat diturunkan secara signifikan sejak tahun 1999, namun data
terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2012 mengalami
penurunan dari tahun 2011 yaitu 1.490.900 jiwa atau 11,31% menjadi
1.378.400 jiwa (10,41%) sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin
sebesar 1.416.400 (10,39%), secara jumlah meningkat sedikit dari tahun 2012,
namun secara persentase mengalami penurunan yaitu sebesar 0.02 %.
Persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kota di Kepulauan
Nias dengan range dari 17,28 - 30,94%, dan terendah di Kabupaten Deli
Serdang yaitu 4,71%. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di
kota dan desa, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di daerah
perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, yaitu 10,45% untuk
perkotaan dan 10,33% untuk perdesaan. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara, 2013).
2.1.1. Persebaran, Kepadatan, dan Sex Ratio Penduduk
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
7
2.1.1.1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Persebaran penduduk antara daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara tidak merata. Keadaan ini sebenarnya ditemukan pada
hampir semua provinsi di Indonesia yang tentunya dapat mencerminkan
taraf pembangunan atau urbanisasi di satu daerah.
Pada tahun 2011 tingkat kepadatan penduduk Provinsi
Sumatera Utara adalah 183 per km2 dan pada tahun 2013 jiwa dengan
tingkat kepadatan penduduk sebesar 184 per km2. (Profil Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara, 2013).
Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi didominasi oleh
daerah perkotaan. Kabupaten/Kota yang memiliki kepadatan penduduk
tertinggi adalah Kota Medan sebesar 8.008 jiwa per km2, disusul dengan
Kota Sibolga dengan kepadatan penduduk yaitu 7.971 jiwa per km2 dan
Kota Tebing Tinggi dengan kepadatan penduduk yaitu 3.844 jiwa per
km2. Daerah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu kabupaten Pak -
Pak Barat yaitu 34 jiwa per km2, disusul dengan Kabupaten Samosir
yaitu 50 jiwa per km2 dan disusul Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu
58 jiwa per km2.
2.1.1.2. Sex Ratio
Sex ratio adalah suatu angka menunjukkan perbandingan jenis
kelamin. Ratio ini merupakan perbandingan antara banyak penduduk laki
- laki dan perempuan di suatu daerah dalam waktu tertentu. Sex Ratio
jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 adalah 99,52%.
(Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013).
Penduduk laki - laki lebih sedikit dibanding perempuan.
Berdasarkan sex ratio, jumlah laki - laki dibanding dengan jumlah
perempuan pada tahun 2012, berjenis kelamin perempuan sebanyak
6.623.715 jiwa dan laki-laki 6.591.686 jiwa, berarti sex ratio sebesar
99,52%. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013).
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
8
2.1.2. Penduduk Menurut Golongan Umur
Komposisi penduduk Sumatera Utara menurut kelompok umur,
menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0 - 14 tahun) sebesar
32,35%, yang berusia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 63,78% dan yang
berusia tua (> 65 tahun) sebesar 3,86%. Dengan demikian maka Angka Beban
Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Sumatera Utara tahun 2013
sebesar 56,77%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,08% bila
dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 57,85%. (Profil Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara, 2013).
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
9
2.2. Sosial Budaya
2.2.1. Pendapatan Perkapita Permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi
oleh tingkat sosial ekonomi masyarakat. Sejak terjadinya krisis
moneter jumlah penduduk miskin meningkat secara drastis
mencapai 30,77% tahun 1998. Walaupun angka ini sudah dapat
diturunkan secara signifikan sejak tahun 1999, namun data
terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2012
mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu 1.490.900 jiwa
atau11,31% menjadi 1.378.400 jiwa (10,41%). Persentase
penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Kota di
Kepulauan Nias dengan range dari 18,67 – 30,84% dan terendah di
Kabupaten Deli Serdang yaitu 4,78%. Jika dibandingkan dengan
penduduk yang tinggal di kota dan desa, di ketahui bahwa
presentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih rendah
dibandingkan dengan pedesaan, yaitu 10,28% untuk perkotaan
dan 10,53% untuk perdesaan. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara 2013).Kemampuan ekonomi masyarakat yang diukur dengan
angka pendapatan perkapita atas dasar harga yang berlaku
tahun1993, bila diukur dengan harga konstan mengalami kenaikan.
Perkembangan PDRB Sumatera Utara perkapita tahun 1993 - 1997
dapat dilihat pada tabel berikut.Tabel 2.2.1 Perkembangan PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto) Sumatera Utara Perkapita
Tahun 2001 – 2005
TahunAtas dasar harga
berlaku
Atas dasar harga
konstanta 1993
1993 18.215, 46 18.215,46
1994 21.678,6 19.941,33
1995 24.686,43 21.802,51
1996 28.173,13 21.753,81
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
10
1997 32.414,60 24.842,86
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2008 2.2.2.
PendidikanPeningkatan kualitas dan partisipasi sekolah penduduk
tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan
maupun tenaga guru yang memadai. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah
sekolah dasar (SD) pada tahun 2011 ada sebanyak 11.693 unit dengan
jumlah guru 113.768 orang, murid sebanyak 1.933.612 orang sehingga ratio
murid SD terhadap sekolah sebesar 165. Jumlah sekolah lanjutan tingkat
pertama (SLTP) ada sebanyak 3.201 sekolah dengan jumlah guru 59.718
orang dan jumlah murid ada sebanyak 947.845 orang, dan ratio murid
SLTP terhadap sekolah sebesar 296 per sekolah. Pada tahun yang sama
jumlah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) ada sebanyak 1.402 sekolah
dengan jumlah guru 32.991 orang dan jumlah murid 435.945 dengan ratio
murid terhadap sekolah sebesar 311 murid persekolah. Jumlah perguruan
tinggi swasta pada tahun 2011 adalah sebanyak 238 PTS, yang terdiri dari
30 universitas, 75 sekolah tinggi, 3 institut, 115 akademi dan 15 politeknik.
Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari Angka Melek Huruf
yaitu penduduk usia 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis
huruf latin dan huruf lainnya. Pada tahun 2013, persentase penduduk
Sumatera Utara yang melek huruf 97,11 %, dimana persentase laki - laki
lebih tinggi dari perempuan yaitu 98,31% dan 95,93%. Persentase
penduduk berumur 10 tahun keatas yang melek huruf per kab/kota tahun
2013 terendah di Kabupaten Nias Selatan yaitu 72,15% disusul Kabupaten
Nias Barat yaitu 81,74%. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,
2013).2.2.3. AgamaSesuai dengan falsafah negara pelayanan
kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan
masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin
menghambat kemajuan bangsa. Berdasarkan data BPS Sumatera Utara,
sarana ibadah umat beragama juga mengalami kenaikan setiap tahun. Pada
tahun 2013, jumlah Mesjid di Sumatera Utara terdapat Profil Kesehatan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
11
Profil Sumatera Utara Tahun 2013 Page 12 sebanyak 10.300 unit,
Langgar/Musollah 10.572 unit, Gereja Protestan 12.235 unit, Gereja
Katolik 2.289 unit, Kuil 78 unit dan Wihara 337 unit. (Profil Kesehatan
Sumatera Utara, 2013).2.2.4. KetenagakerjaanTingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) penduduk umur 15 tahun ke atas mengalami
peningkatan yaitu 68,33% (2008), 69,14% (2009), 69,51% (2010), 72,09%
(2011) sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 69,41%.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 9,10%
pada tahun 2008 menjadi 8,45% pada tahun 2009, menurun menjadi 7,43%
pada tahun 2010. Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 6,37% dan
menjadi 6,20% pada tahun 2012 (SUDA 2013). Bila dirinci berdasarkan
tingkat pendidikan, persentase angkatan kerja berumur 15 tahun keatas
yang tidak pernah sekolah 2,12%, tidak tamat SD yaitu 10,45%, tamat SD
yaitu 22,34%, tamat SMP yaitu 23,97%, tamat SMA yaitu 32,73%, diploma
I/II/III/IV, universitas yaitu 8,40% (SUDA 2013). Dari data diatas
menggambarkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Sumatera
Utara sebagian besar masih berpendidikan SD kebawah. Berdasarkan
lapangan pekerjaan utama, penduduk Sumatera Utara terbanyak adalah di
sektor pertanian yaitu 46,94%, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel
dan restoran sebanyak 19,52%, jasa sebesar 14,45% sedangkan penduduk
yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 7,43% saja. Selebihnya
bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas dan air
minum, bangunan, angkutan dan komunikasi dan sektor keuangan. (SUDA,
2011). (Profil Kesehatan Sumatera Utara, 2013).Jika dilihat dari status
pekerjaan utama sebesar 36,49% penduduk berusia 15 tahun ke atas yang
bekerja sebagai buruh atau karyawan, sebesar 19,02% adalah penduduk
yang bekerja sebagai pekerja keluarga, penduduk yang berusaha sendiri
yaitu 16,03%, penduduk yang bekerja dibantu anggota keluarga mencapai
16,61%. Hanya 3,61% penduduk Sumatera Utara yang berusaha dengan
mempekerjakan buruh tetap/karyawan.Berdasarkan lapangan usaha,
penduduk Sumatera Utara yang terbanyak adalah di sektor pertanian (tdd;
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
12
perkebunan, perikanan dan peternakan) yaitu 43,40%, kemudian diikuti di
sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,42%, ,jasa
kemasyarakatan yaitu 15,56%, bekerja di sektor industri hanya sekitar
7,68%, selebihnya bekerja disektor penggalian dan pertambangan, sektor
listrik, gas dan air minum, bangunan, angkutan dan komunikasi dan sektor
keuangan (SUDA, 2013).2.3. Keadaan Lingkungan2.3.1. Rumah
SehatRumah sehat adalah bangunan rumah sehat yang memenuhi syarat
kesehatan, yaitu memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat
pembuangan sampah, sarana pembuangan limbah, ventilasi rumah yang
baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat
dari tanah. Data Susenas 2008, menunjukkan bahwa sebagian besar rumah
tangga di Sumatera Utara (80,7%) tingkat huniannya tidak padat
(memenuhi syarat) dan sebagian kecil lainnya (19,3%) belum memenuhi
syarat. Bila dilihat berdasarkan jenis lantainya, pada tahun 2012, persentase
rumah tangga yang menempati rumah yang berlantai bukan tanah
(marmer/keramik/tegel/semen) mencapai 87,23%, sedangkan yg berlantai
kayu/tanah sebesar 12,77%.2.3.1.1. Persentase Rumah Tangga memiliki
akses terhadap air minumPersentase rumah tangga berdasarkan sumber
air minum tahun 2008 – 2012 dapat dilihat lihat rinci pada tabel berikut
ini.Tabel 2.3.1.1 Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap
air minum Tahun 2008 – 2012
Tahun Air Kemasan
(%)
Ledeng
(%)
Pompa
(%)
Sumur
(%)
Mata Air
(%)
Lainnya
(%)
2008 5,44 22,26 18,62 35,58 11,74 6,36
2009 8,03 22,34 20,26 30,12 13,55 5,70
2010 16,48 19,32 17,64 28,08 12,51 5,96
2011 22,69 15,18 17,55 25,93 12,79 5,85
2012 27,66 14,85 17,58 23,42 11,29 5,21
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
13
Tahun Tengki
Septik (%)
Kolam
/Sawah (%)
Sungai
/Danau (%)
Lainnya
(%)
2008 58,75 0,79 12,31 28,14
2009 60,74 1,07 13,35 24,83
2010 64,45 0,83 13,25 21,47
2011 64,13 0,84 12,51 22,52
2012 67,49 1,11 11,77 19,63
Sumber : SUDA ; BPS 2008 – 20122.3.1.2. Persentase Rumah Tangga
menurut Tempat Pembuangan Kotoran/TinjaPersentase rumah tangga
menurut tempat pembuangan kotoran/tinja/BAB mengalami peningkatan dari
tahun 2008 sampai 2012, khususnya persentase rumah tangga yang
menggunakan tangki septik yaitu 58,75% pada tahun 2008, meningkat menjadi
67,49% pada tahun 2012. Sedangkan penggunaan sungai dan lainnya. sebagai
tempat pembuangan kotoran dan tinja mengalami penurunan. Hal ini dapat
dilihat lebih lanjut pada tabel berikut ini :Tabel 2.3.1.2 Persentase Rumah
Tangga Menurut Tempat Pembuangan Tinja Tahun 2008 – 2012Sumber :
SUDA ; BPS 2009 – 2013 2.3.2 Tempat Umum dan Pengelolaan
Makanan (TUPM) SehatYang termasuk TUPM adalah hotel, restoran,
bioskop, pasar, terminal, dll. TUPM sehat adalah tempat umum dan pengeloan
makanan yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki sarana air
bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi
yang baik, luas lantai yang sesuai dengan banyaknya pengunjung dan memiliki
pencahayaan yang sesuai.Pada tahun 2012, dari 30.341 TUPM yang ada, yang
diperiksa hanya 17.235 dan sebanyak 11.875 TUPM (68,90%) memenuhi syarat
kesehatan. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011
yaitu 68,99%.2.4. Keadaan Perilaku ManusiaUntuk mengggambarkan
keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan,
dapat kita lihat dari persentase masyarakat di Sumatera Utara yang berperilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS adalah upaya untuk memberikan
pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga,
kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan
informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku
hidup bersih dan sehat, melalui pendekatan pimpinan (Advocasy), bina suasana
(Social Suport) dan pemberdayaan masyarakat (Empowermant). Strategi PHBS
memfokuskan pada lima program prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA), Gizi, Kesehatan Lingkungan, Pencengahan dan Penanggulan Penyakit
Tidak Menular (P2PTM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).2.5.
Derajat KesehatanDerajat kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
14
kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas yang mempengaruhinya yaitu ,
morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup, yang digunakan sebagai
indikator adalah angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk mortalitas
telah disepakati tiga indikator, yaitu angka kematian bayi per 1000 kelahiran
hidup, angka kematian balita per 100 kelahiran hidup, dan angka kematian ibu
maternal per 100.000 kelahiran hidup.2.5.1. Mortalitas (Angka
Kematian)Angka kematian masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi
gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dan dapat juga
digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan
dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian pada umumnya
dapat dihitung dengan melakukan survei dan penelitian. Perkembangan tingkat
kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama kematian yang terjadi di
Sumatera Utara sampai akhir 2013.2.5.2. Angka Kematian Bayi
(AKB)Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim
digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tataran
provinsi maupun nasional. Selain itu, program pembangunan kesehatan di
Indonesia banyak menitik beratkan pada upaya penurunan AKB. Angka
Kematian Bayi merujuk kepada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara
kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.
(Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013). Berdasarkan laporan profil
kesehatan kab/kota tahun 2013 dari 267.239 bayi lahir hidup terdapat 2.696 bayi
meninggal sebelum usia 1 tahun. Berdasarkan angka ini diperhitungkan Angka
Kematian Bayi (AKB) di Sumatera Utara hanya 10/1.000 Kelahiran Hidup
(KH) pada tahun 2013. Rendahnya angka ini mungkin disebabkan karena kasus
- kasus yang terlaporkan kasus kematian yang terjadi disarana pelayanan
kesehatan, sedangkan kasus - kasus kematian yang terjadi dimasyarakat belum
selururhnya terlaporkan.Berdasarkan sensus penduduk, angka kematian bayi di
Sumatra Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 2 (dua) kali
sensus terakhir, SP tahun 2000, AKB di Sumatera Utara adalah 44/1000 KH,
turun menjadi 25,7 atau dibulatkan menjadi 26/1000 KH pada hasil SP 2010.
(Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013). Berdasarkan hasil Survei
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
15
AKB dan AKI yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
bekerjasama dengan FKM - USU tahun 2010, diperoleh bahwa AKB di
Provinsi Sumatera Utara sebesar 23/1000 KH. (Profil Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara, 2013).Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda)
yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2007 menunjukan
bahwa penyebab kematian terbanyak pada kelompok bayi 0 - 6 hari di dominasi
oleh gangguan atau kelainan pernafasan (35,9%) prematuritas (32,4%) dan
sepsis (12%) untuk penyebab utama kematian bayi pada kelompok 7 - 28 hari
yaitu Sepsis (20,5%), malformasi kongenital (18,1%), dan pneumonia (15,4%).
Dan penyebab utama kematian bayi pada kelompok 29 hari sampai 11 bulan
yaitu Diare (31,4%), pneumonia (23,8%), dan Meningitis/Ensefalitis (9,3%). Di
lain pihak faktor utama ibu yang berkontribusi terhadap lahir mati dan kematian
bayi 0 - 6 hari adalah hipertensi maternal (23,6%), komplikasi kehamilan dan
kelahiran (17,5%), ketuban pecah dini dan pendarahan antepartum masing-
masing (12,7%). (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013).2.5.3.
Angka Kematian Balita (AKABA)Angka kematian balita menggambarkan
peluang untuk meninggal pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.
Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun
2012 diperoleh bahwa angka kematian balita (AKABA) di Sumatera Utara
sebesar 54/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka rata-rata nasional pada
tahun 2012 sebesar 43 per 1.000 kelahiran hidup. Angka nasional ini mengalami
sedikit penurunan dibandingkan AKABA pada tahun 2007. Yang sebesar 44 per
1.000 kelahiran hidup. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013)2.5.4.
Angka Kematian Ibu (AKI)AKI mengacu pada jumlah wanita yang
meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan
atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama
kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa
memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat
digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini
dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama
kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
16
kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor
kesehatan. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013).Berdasarkan
laporan dari profil kab/kota AKI maternal yang dilaporkan di Sumatera Utara
tahun 2013 hanya 95/100.000 kelahiran hidup, namun ini belum bisa
menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi. Berdasarkan hasil Sensus
Penduduk 2010, AKI di Sumatera Utara sebesar 328/100.000 KH, angka ini
masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka nasional hasil SP 2010
sebesar 259/100.000 KH. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,
2013).Berdasarkan hasil Survei AKI dan AKB yang dilakukan oleh Dinas
Kesahatan Provinsi Sumatera Utara dengan FKM - USU tahun 2010
menyebutkan bahwa AKI di Sumatera Utara sebesar 268 per 100.000 kelahiran
hidup. Berdasarkan estimasi angka kemtaian ibu ini tidak mengalami penurunan
sampai tahun 2013. (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013).2.5.5.
Umur Harapan Hidup (UHH) Umur Harapan Hidup (UHH) digunakan
juga untuk menilai derajat kesehatan dan secara tidak langsung juga memberi
gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat baik di
kabupaten/kota, provinsi maupun negara. Adanya perbaikan pada pelayanan
kesehatan melalui keberhasilan pembanguanan pada sektor kesehatan dapat
diindikasikan dengan adanya peningkatan angka harapan hidup saat lahir.2.5.6.
Morbiditas (Angka Kesakitan)Tingkat kesakitan suatu negara juga
mencerminkan suatu derajat kesehatan masyarakat yang ada di dalamnya.
Bahkan tingkat angka kesakitan penyakit menular tertentu yang terkait dengan
komitmen internasional senantiasa menjadi sorotan dalam membandingkan
kondisi kesehatan antar negara.2.5.6.1. Penyakit-Penyakit MenularMacam-
macam penyakit menular seperti : Diare, Pneumonia, TB paru, Acute flaccid
Paralisis (AFP), HIV/AIDS, Kusta, Demam Berdarah Dengue (DBD),
Filariasis, sedangkan penyakit yang dapat dicengah dengan imunisasi (PD3I)
adalah Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Campak, Polio Dan Hepatitis
B.2.5.6.2. Penyakit- Penyakit Tidak MenularAdapun penyaki yang tidak
menular seperti Kanker, Diabetes Melitus, serta Penyakit Jantung
Koroner.2.5.7. Status Gizi MasyarakatSeperti halnya di negara Indonesia
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
17
umumnya, provinsi Sumatera Utara juga memiliki 4 (empat) masalah gizi
utama, yaitu, masalah gizi makro, khususnya balita dengan Kurang Energi
Protein (KEP), masalah gizi mikro terutama Kurang Vitamin A (KVA), Anemia
Gizi Besi (AGB) dan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY). ( Profil
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013 ).Hasil riset kesehatan dasar
Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa ada peningkatan prevalensi nasional
gizi buruk balita menjadi 5,7% dari sebelumnya 5,4% pada tahun 2007 dan gizi
kurang pada balita menjadi 13,9% dari sebelumnya 13% pada tahun 2007. (Tb.
Budi Kusumawijaya , SKM, 2013).BAB IIISTRUKTUR ORGANISASI DAN
PROGRAM DINAS KESEHATANPROVINSI SUMATERA UTARA3.1. Struktur
Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor: 34/2011 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian
Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Struktur Organisasi Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :Kepala Dinas
1. Sekretaris
1.1. Sub Bagian Umum
1.2. Sub Bagian Keuangan
1.3. Sub Bagian Program
2. Kepala Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
2.1. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit
2.2. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Wabah dan Bencana
2.3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Lingkungan
3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
3.1. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Dasar
3.2. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Rujukan
3.3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Khusus
4. Kepala Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan
4.1. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Perencanaan dan
Pendayagunaan
4.2. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
18
4.3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Registrasi dan Akreditasi
5. Kepala Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
5.1. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Jaminan Kesehatan
5.2. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Sarana dan Peralatan
Kesehatan
5.3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kefarmasian
3.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
3.1.1.1. Kepala Dinas
1. Tugas :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi
di bidang kebijakan teknis pembinaan pengendalian masalah
kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya
manusia kesehatan dan jaminan kesehatan serta tugas pembantuan.
2. Fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengendalian
masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan sumber
daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan.
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan
kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan
jaminan kesehatan.
b. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kesehatan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
3. Uraian tugas:
a. Menyelenggarakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan,
penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan
dan evaluasi kebijakan teknis pembangunan kesehatan tingkat
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
19
Provinsi di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan,
pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia
kesehatan dan jaminan kesehatan tingkat Provinsi.
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan pembinaan pembangunan kesehatan jangka
menengah dan tahunan tingkat Provinsi dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota terhadap
perencanaan pembangunan kesehatan tingkat Provinsi.
c. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor, lintas program dan
kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan
kesehatan tingkat Provinsi.
d. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota.
e. Menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan
pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian
tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan jabatan
fungsional, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja dinas.
f. Menyelenggarakan penataan pembinaan dan pengkoordinasian
dinas dan unit pelaksana teknis dinas.
g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi internal dan ekternal
dinas dan pelaksanaan penegakan hukum/hukum kesehatan.
h. Menyelenggarakan pembinaan, peningkatan partisipasi dan
pemberdayaan kesehatan masyarakat, lembaga non pemerintah
dan swasta dalam pengelolaan dan pembangunan kesehatan
tingkat Provinsi.
i. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kerja
dinas.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
20
j. Menyelenggarakan pengendalian tugas dan fungsi dinas serta
pengkoordinasian penyusunan tugas - tugas teknis.
k. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.
l. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah sesuai pokok dan fungsi jabatan struktural.
m. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai
ketentuan yang ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh :
a. Sekretaris
b. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
d. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
e. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3.1.1.2. Sekretaris
1. Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan yang
meliputi administrasi umum, keuangan, dan program.
2. Fungsi :
a. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,
koordinasi, advokasi dan penegakan sanksi terhadap
penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan
pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana,
standar, Standar Operating Procedure (SOP), kebijakan,
regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan
lainya dalam penanganan urusan kesekretariatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
21
b. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi jabatan struktural dan staf serta standar teknis tata
hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja
kesekretariatan.
c. Melakukan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian dan
studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan
terkait dalam penanganan urusan kesekretariatan dan
pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan
urusan kesekretariatan.
d. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi
peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian
Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan.
e. Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah (rencana strategis)
dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA), serta koordinasi
penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan
sinkronisasi perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan
urusan kesekretariatan.
f. Koordinasi seluruh kegiatan Bidang - Bidang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai
bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan yang perlu
kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
h. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya.
3. Uraian tugas :
a. Melaksanakan tugas meliputi ruang lingkup pengelola
administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas,
manajemen organisasi dan hukum/hukum kesehatan,
administrasi kepegawaian, promosi kesehatan, pendampingan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
22
dan fasilitasi masyarakat dalam pemberdayaan dan peran serta
masyarakat.
b. Melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian
dan penatalaksanaan.
c. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas,
kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian.
d. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan
kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas.
e. Melaksanakan penyusunan dan penataan standar tata hubungan
kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas.
f. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep,
dokumentasi peraturan perundang - undangan dan pengelolaan
perpustakaan.
g. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan,
informasi publik dan keprotokolan.
h. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal,
pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor.
i. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian.
j. Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan
fungsional.
k. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan
perbendaharaan.
l. Melaksanakan pengelolaan akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
m. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana perlengkapan
dan aset dinas.
n. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program,
anggaran dan pelaporan dinas.
o. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian
administrasi anggaran belanja.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
23
p. Melaksanakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan
anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan
perhitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan
dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat Provinsi.
q. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja
sekretariat, bidang - bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
r. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program
bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
s. Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan
perencanaan jangka menengah, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LPKJ) dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas.
t. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan
evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang - bidang serta unit
pelaksana teknis dinas.
u. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan
Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi.
v. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan yang
mendukung perumusan kebijakan Provinsi dan melaksanakan
Survei Kesehatan Daerah (SURKESDA).
w. Melaksanakan pemantauan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) Kesehatan.
x. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri dan
melaksanakan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.
y. Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan.
z. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur
rapat-rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
24
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas,
Sekretaris dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Umum
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Program.
3.1.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas :
1. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi administrasi umum perkantoran dan rumah tangga
dinas, manajemen organisasi dan hukum/hukum kesehatan,
hubungan kemasyarakatan dan informasi publik dan
administrasi kepegawaian tingkat Provinsi.
2. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, Standard Operating
Prosedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma,
kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan
sub bagiannya.
3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan menyusun pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis tata laksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
25
4. Melaksanakan penyusun, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja sub bagiannya.
5. Melaksanakan pembimbingan, pengendalian, sosialisasi,
publikasi, konsultasi, mediasi hukum, eksaminasi, pengkajian
terhadap produk norma - norma, kriteria, Rancangan Peraturan
Daerah (RANPERDA), Peraturan Daerah dan sejenisnya terkait
bidang kesehatan serta implementasinya di tingkat Provinsi.
6. Melaksanakan perumusan, penyusunan, penyempurnaan,
pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
tatalaksana organisasi dinas, tata hubungan kerja, tugas pokok
dan fungsi organisasi serta penjabaran rinciannya serta
sinkronisasi dan harmonisasi antar unit organisasi dinas.
7. Melaksanakan analisis, penetapan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya.
8. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub
bagiannya.
10. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasi
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya.
11. Melaksanakan pengolahan adminstrasi umum perkantoran dan
rumah tangga dinas, manajemen organisasi dan hukum/hukum
kesehatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
26
12. Melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian
dan pelaksanaan.
13. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor,
peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas.
14. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep,
dokumentasi peraturan perundang - undangan dan pengelolaan
perpustakaan.
15. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan,
informasi publik dan keprotokolan.
16. Melaksanakan fasilitas pelayanan umum, pelayanan minimal,
pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor.
17. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja
Sekretaris dan Sub Bagian Umum.
18. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian dan
melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta
memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang
terkait serta unit kerja lainnya.
19. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian,
serta pemetaan tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai.
20. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa
kerja dan pemberian penghargaan, serta pemberian tugas/izin
belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural,
fungsional dan teknis.
21. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai.
22. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan
mutasi serta pemberhentian pegawai.
23. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan
kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
27
24. Pelaksanaan pengkordinisasian dan pembinaan jabatan
fungsional, penyusunan mekanisme standar koordinasi dan tata
hubungan kerja pejabat fungsional dan pejabat struktural.
25. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan
tata laksana kepada unit di lingkungan dinas.
26. Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan,
pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip.
27. Melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-rapat,
penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya.
28. Melaksanakan pengolahan hubungan masyarakat, pelayanan
umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat - surat,
barang bergerak dan barang tidak bergerak.
29. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana rumah tangga dinas.
30. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,
kendaraan dinas, perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta
ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan
kantor.
31. Melaksanakan pendokumentasian dan penyusunan mekanisme
standar tertib administrasi penggunaan kendaraan dinas.
32. Melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap
situasi kondisi perlengkapan/aset/inventaris rumah tangga dinas
dan UPT dinas.
33. Melaksanakan upaya - upaya pencegahan kondisi
perlengkapan/aset/inventaris dinas dari potensi kerusakan yang
lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal.
34. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
35. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
36. Pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
28
37. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
3.1.1.2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
1. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi keuangan dan perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi
dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tingkat Provinsi.
2. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakkan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar,
Standar Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
4. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja sub bagiannya.
5. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya.
6. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
29
7. Melaksanaan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan
fasilitasi, peningkatan kapasitas, kompentensi dan kemandirian
Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub bagiannya.
8. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya.
9. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian
administrasi anggaran belanja.
10. Melaksanakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan
anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan
penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber
pembiayaan dan seluruh sektor terkait kesehatan tingkat
Provinsi.
11. Melaksanakan verifikasi keuangan.
12. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran
dinas.
13. Melaksanakan pengadministrasi dan pembukaan keuangan
dinas.
14. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan.
15. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan.
16. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan
teknis administrasi keuangan.
17. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan
tambahan lainnya.
18. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja
tidak langsung dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
19. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan
bahan pertanggung jawaban keuangan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
30
20. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan administrasi keuangan.
21. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas
pegawai.
22. Melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan.
23. Melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian
aset/perlengkapan/inventaris dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas.
24. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan kebijakan.
25. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
27. Pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
28. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.2.3. Kepala Sub Bagian Program
Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas :
1. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi perencanaan, penyusunan program, anggaran dan
pelaporan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Provinsi,
pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (SURKESDA),
Pemantauan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) Kesehatan, Penyelenggaraan kerjasama luar negeri,
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Pengelolaan
Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Promosi Kesehatan,
pendampingan dan fasilitasi masyarakat dalam pemberdayaan
dan peran serta masyarakat tingkat Provinsi.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
31
2. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
3. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar,
Standar Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Raperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
4. Melaksanakan penyediaan sarana dan akses terhadap informasi
yang berkaitan dengan aspek kesehatan dalam bentuk
perpustakaan dinas yang mengintegrasikan teknologi informasi
pengelolaannya.
5. Mengkoordinatori penyelengaraan riset, penelitian dan studi
ilmiah yang disusun, dirancang Sub bagian/Sekretariat,
Seksi/Bidang Dinas dan UPT Dinas serta pengembangannya.
6. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organsisasi
dan indikator kinerja sub bagiannya.
7. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan
studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebajikan kesehatan
terkait dalam penanganan urusan sub bagiannya.
8. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan sub bagiannya.
9. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
32
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan sub
bagiannya.
10. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasi
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya.
11. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja sekretariat,
bidang - bidang dan unit pelaksana teknis dinas.
12. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program
bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas.
13. Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan
perencanaan jangka menengah, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LPKJ) dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas.
14. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan
evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta Unit
Pelaksana Teknis Dinas.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
16. Pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
17. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
3.1.1.3. Kepala Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan
1. Tugas :
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
33
Membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi
pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana
serta kesehatan lingkungan tingkat Provinsi.
2. Fungsi:
a. Penyelenggaraan Inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan
penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar Operating
Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Raperda, norma,
kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan
bidangnya.
b. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan
pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian
tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar
teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja
bidangnya.
c. Penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait urusan bidangnya dan pengintegrasian sistem
teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya.
d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
bidangnya.
e. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah
dan rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
bidangnya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
34
f. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya
dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat
struktural di bidangnya.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan
yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
h. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
3. Uraian tugas :
a. Pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan penanggulan
penyakit menular, penyakit bersumber binatang dan penyakit
tidak menular.
b. Pelaksanaan imunisasi dan pencapaian UCI (Universal Child
Immunization).
c. Penyelengaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan
kejadian luar biasa.
d. Penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana yang
meliputi kesiapan, kesiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan,
tanggap darurat dan pemulihan.
e. Pelaksanaan pengendalian operasional penanggulangan
masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.
f. Penyelenggaraan upaya kesehatan matra dan kesehatan haji.
g. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran, penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan,
penyehatan kawasan dan sanitasi makanan dan bahan pangan
serta pengamanan limbah.
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
35
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian, Kepala Bidang
Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dibantu oleh :
a. Kepala Seksi Bimdal Pemberantasan Penyakit
b. Kepala Seksi Bimdal Wabah dan Bencana
c. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan.
3.1.1.3.1. Kepala Seksi Bimdal Pemberantasan Penyakit
Kepala Seksi Bimdal Pemberantasan Penyakit mempunyai
uraian tugas :
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi urusan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan penyakit bersumber binatang tingkat
Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
36
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
f. Mengkoordinatori perumusan dan penyusunan penggunaan
media, teknologi dan sarana promosi kesehatan, partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan oleh Sub
bagian/Sekretariat, Seksi/Bidang Dinas dan UPT Dinas.
g. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
i. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
k. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
l. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.3.2. Kepala Seksi Bimdal Wabah dan Bencana
Kepala Seksi Bimdal Wabah dan Bencana mempunyai uraian
tugas :
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi penyelenggaraan surveilens epidemiologi penyakit,
pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi, urusan upaya
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
37
kesehatan matra, kesehatan haji, penyelidikan Kejadian Luar
Biasa (KLB), pengendalian operasional penanggulangan
masalah kesehatan akibat bencana dan wabah tingkat Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
38
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.3.3. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan
Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan mempunyai
uraian tugas :
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan
kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan
pangan serta pengamanan limbah tingkat Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pendoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
39
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganaan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.4. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
1. Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi
upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan dan upaya
kesehatan khusus tingkat Provinsi.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
40
2. Fungsi :
a. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,
koordinasi, advokasi dan penanganan sanksi, terhadap
penyusun, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan
pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana,
Standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan,
regulasi, Perda/Ranperda, norma, kriteria, ataupun ketentuan
lainnya dalam penanganan urusan bidangnya.
b. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata
hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya.
c. Pembinaan, pengendalian, pegawasan dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan
standar mutu yang ditetapkan.
d. Melakukan analisis pemetaan, penelitian, kajian - kajian dan
studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan
terkait bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi
informasi dalam penanganan urusan bidangnya.
e. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi
peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian
Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya.
f. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana
tahunan dan koordinasi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya.
g. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya
dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat
struktural di bidangnya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
41
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya serta pemberian masukan
yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
i. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Melaksanakan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan
komunitas dan upaya kesehatan dasar pertokoan.
b. Melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak
tingkat pelayanan kesehatan dasar.
c. Melaksanakan surveilans gizi buruk dan pemantauan
penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan dasar.
d. Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan
dasar.
e. Melaksanakan upaya kesehatan rujukan/spesialistik dan
pengelolaan sistem rujukan, upaya kesehatan rujukan
perkotaan.
f. Melaksanakan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak
tingkat pelayanan kesehatan rujukan.
g. Melaksanakan surveilans gizi buruk dan pemantauan
penanggulangan gizi buruk tingkat pelayanan kesehatan
rujukan.
h. Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan
rujukan.
i. Melaksanakan upaya kesehatan khusus berupa kesehatan jiwa,
kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan
gigi mulut, kesehatan usia lanjut.
j. Melaksanakan penanganan penunjang medik dan keperawatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
42
k. Melaksanakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan,
terpencil, rawan, kepulauan dan kerjasama lintas batas
Kabupaten/Kota.
l. Melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan
khusus.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, Kepala
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dibantu oleh:
a. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Dasar
b. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan
c. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Khusus.
3.1.1.4.1. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Dasar
Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Dasar mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan komunitas,
upaya kesehatan dasar perkotaan, upaya kesehatan ibu, bayi
baru lahir, dan anak tingkat pelayanan kesehatan dasar,
surveilans gizi buruk dan pemantauan penanggulangan gizi
buruk tingkat pelayanan kesehatan dasar dan pemenuhan
standar pelayanan kesehatan dasar tingkat Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria atupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi
dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
43
Operating Procedure (SOP) kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria, ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis dalam hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan,
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar pemerintah dan
swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
f. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan standar ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
i. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
j. Melaksanakan pengembangan Distric Team Problem Solving
(Tim Pemecah Masalah Kabuaten/Kota) Kesehatan Ibu, Bayi
Baru Lahir dan Anak (DTPSKIBBLA).
k. Melaksanakan pengembangan manajemen Puskesmas berbasis
sertifikasi ISO (Internasional Sertivication Organization).
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi seksinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
44
m. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsi seksinya.
n. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.4.2. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan
Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi upaya kesehatan rujukan/spesialistik, sistem rujukan,
upaya kesehatan rujukan perkotaan, upaya kesehatan ibu, bayi
baru lahir dan anak tingkat pelayanan kesehatan, surveilans gizi
buruk dan pemantauan penanggulangan gizi buruk tingkat
pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan standar pelayanan
kesehatan rujukan tingkat Provinsi.
b. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,
koordinasi, advokasi dan penegakan sanksi, terhadap
penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard Operating
Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma,
kriteria apapun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan
seksi lainnya.
c. Pembinaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam
penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
45
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan rujukan pemerintah dan swasta sesuai
dengan standar mutu yang di tetapkan.
f. Melakukan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian dan
studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan
terkait dalam penanganan urusan seksinya.
g. Pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan
urusan seksinya.
h. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitas
peningkatan kapasitas kompetensi dan kemandirian
Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya.
i. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana
tahunan dan koordinasi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi seksinya.
k. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsi seksinya.
l. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.
3.1.1.4.3. Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Khusus
Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Khusus mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi upaya kesehatan khusus berupa kesehatan jiwa,
kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
46
gigi mulut, kesehatan usia lanjut, penunjang medik dan
keperawatan, upaya kesehatan pada daerah perbatasan,
terpencil, rawan, kepulauan dan kerjasama lintas batas
Kabupaten/Kota dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan
khusus tingkat Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus pemerintah dan
swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
f. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
47
h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
i. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinsi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi seksinya.
k. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsi seksinya.
l. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3.1.1.5. Kepala Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) Kesehatan
1. Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam menangani urusan yang meliputi
perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi
dan akreditasi SDM kesehatan tingkat Provinsi.
2. Fungsi :
a. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evalusi,
koordinasi, advokasi dan penerapan/pelaksanaan pedoman,
petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis, tatalaksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan bidangnya.
b. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
48
dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata
hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya.
c. Melakukan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian dan
studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan
terkait dalam penanganan urusan bidangnya dan
pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan
urusan bidangnya.
d. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi
peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian
Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan bidangnya.
e. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana
tahunan dan koordinasi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya.
f. Penyelengaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya
dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat
struktural di bidangnya.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
h. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
i. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan rekomendasi
tenaga kesehatan strategis dan pembinaan tenaga tertentu antar
Kabupaten/Kota.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
49
b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan
ataupun kegiatan sejenis lainnya yang bersifat peningkatan dan
pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.
c. Melaksanakan registrasi dan akreditasi penyelenggaraan
pendidikan pelatihan SDM kesehatan.
d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.
e. Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan uji
kompetensi pejabat struktural, fungsional dan SDM kesehatan
pemerintah/swasta.
f. Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi dan perizinan
tenaga medis, para medis, tenaga non medis/tradisional terlatih.
g. Melaksanakan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan asing
dan melaksanakan registrasi, pemantauan dan pembinaaan
lembaga swadaya masyarakat (LSM/Non Government
Organization) lokal dan asing (luar negeri) yang bergerak
terkait bidang kesehatan tingkat Provinsi.
h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan perizinan kepada
tenaga kesehatan asing.
4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang
Pengembangan SDM Kesehatan dibantu oleh:
a. Kepala Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan
b. Kepala Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan
c. Kepala Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi
3.1.1.5.1. Kepala Seksi Bimdal Perencanaan dan
Pendayagunaan
Kepala Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan
mempunyai uraian tugas :
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi perencanaan, pendayagunaan dan rekomendasi tenaga
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
50
kesehatan strategis dan pemindahan tenaga tertentu antar
Kabupaten/Kota tingkat Provinsi
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkro-nisasikan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
51
perencanaan Kebupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.5.2. Kepala Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
uraian tugas:
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan ataupun
kegiatan sejenis lainnya yang bersifat peningkatan dan
pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik,
registrasi dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan pelatihan
SDM kesehatan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan tingkat Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar,
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
52
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan registrasi, koordinasi penyelenggaraan,
pengawasan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan pendidikan
pelatihan SDM kesehatan ataupun kegiatan yang bertujuan
untuk peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan
psikomotorik yang dilaksanakan oleh Sub Bagian/Sekretariat,
Seksi/Bidang Dinas dan UPT Dinas, serta menjadi koordinator
penyelenggara pendidikan pelatihan SDM kesehatan yang
dilaksanakan oleh dinas dan UPT dinas.
f. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
h. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi,
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan SDM kesehatan oleh Kabupaten/Kota dan dalam
penanganan urusan seksinya.
i. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasi
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
j. Melaksanakan beasiswa tugas belajar untuk pengembangan dan
peningkatan kompetensi SDM kesehatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
53
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
l. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
m. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.
3.1.1.5.3. Kepala Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi
Kepala Bimdal Registrasi dan Akreditasi mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi registrasi, akreditasi, sertifikasi dan uji kompetensi
pejabat struktural, fungsional dan SDM kesehatan
pemerintah/swasta, registrasi, akreditasi, sertifikasi dan
perizinan tenaga medis, paramedis, tenaga non
medis/tradisional terlatih, tenaga kesehatan asing dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM/Non Government Organization)
lokal dan asing yang bergerak terkait bidang kesehatan tingkat
Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan Standar Operating
Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Ranperda, norma,
kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan
seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar,
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
54
Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian - kajian
dan studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya.
f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi,
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan, koordinasi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
k. Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.6. Kepala Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan
1. Tugas :
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
55
Membantu Kepala Dinas dalam mengenai urusan yang meliputi
jaminan kesehatan, sarana dan peralatan kesehatan serta
kefarmasian tingkat Provinsi.
2. Fungsi :
a. Penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan
penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standard Operating
Procedure (SOP), kebijakan, regulasi Perda/Ranperda, norma,
kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan
bidangnya.
b. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan
pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian
tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar
teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja
bidangnya.
c. Penyelenggaraan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian,
studi ilmiah menajeman pembangunan dan kebijakan kesehatan
terkait dalam penanganan urusan bidangnya.
d. Penyelenggaran pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan bidangnya.
e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi, dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
bidangnya.
f. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah
dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program,
anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan bidangnya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
56
g. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya,
penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat
struktural di bidangnya.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan
yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
i. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkaan.
3. Uraian tugas :
a. Melaksanakan penyelenggaran jaminan kesehatan berupa
kepesertaan, memelihara kesehatan dan pembiayaan.
b. Melaksanakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana
kesehatan dan perizinan sarana kesehatan.
c. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian sarana kesehatan.
d. Melaksanakan bimbingan pra dan pasca akreditasi dan
persiapan pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan.
e. Melaksanakan bimbingan pra dan pasca audit dan persiapan
pelaksanaan audit sarana kesehatan.
f. Melaksanakan pemberian izin sarana kesehatan dan
rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu.
g. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat
Provinsi, reagensia, vaksin dan ketersediaan obat.
h. Melaksanakan penanganan urusan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT) dan Industri Kecil Obat Tradisianal
(IKOT), Industri Komoditi Kesehatan, Industri Pedagang Besar
Farmasi (IPBF), Pedagang Besar Farmasi Cabang, Obat
Tradisional, Kosmetika, Makanan, Minuman, Narkotika,
Psikotropika.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
57
4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), (2), dan (3) diatas, Kepala Bidang Bina Jaminan
dan Sarana Kesehatan dibantu oleh :
a. Kepala Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan
b. Kepala Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan
c. Kepala Seksi Bimdal Kefarmasian.
3.1.1.6.1. Kepala Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan
Kepala Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi penyelenggaraan jaminan kesehatan berupa
kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan tingkat
Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana standar, Standard
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar,
Standar Operating Procedure (SOP), kebijakan regulasi
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok
dan fungsi staf, standar teknis, tata hubungan kerja organisasi
dan indikator kinerja seksinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
58
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, pembinaan
kajian-kajian, studi ilmiah manajamen pembangunan dan
kebijakan kesehatan terkait dalam penanganan urusan
seksinya.
f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
h. Pelaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan, koordinasi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.
3.1.1.6.2. Kepala Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan
Kepala Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan
mempunyai uraian tugas:
a. Menyelenggarakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan
dan perizinan sarana kesehatan, bimbingan dan pengendalian
sarana dan persiapan pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan,
bimbingan pra dan pasca audit dan persiapan pelaksanaan audit
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
59
sarana kesehatan, pemberian izin sarana kesehatan dan
rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu tingkat Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi dan penegakan
sanksi, terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Non
Perda, norma, kriteria, ataupun ketentuan lainnya dalam
penanganan urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Non
Perda, norma, kriteria, ataupun ketentuan lainnya dalam
penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan, dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan
fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan
indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, pembinaan kajian-
kajian dan studi ilmiah manajamen pembangunan dan kebijakan
kesehatan terkait dalam penanganan urusan seksinya .
f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi
peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian
Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan seksinya.
h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program, anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
60
perencanaan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.6.3. Kepala Seksi Bimdal Kefarmasian
Kepala Seksi Bimdal Kefarmasian mempunyai uraian tugas:
a. Melaksanakan urusan - urusan dalam ruang lingkup yang
meliputi penyediaan dan pengelolaan bufferstok obat Provinsi,
reagensia, vaksin, ketersediaan obat, Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT), Industri Kecil Obat Tradisional
(IKOT), Industri Komoditi Kesehatan, Industri Komoditi
Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Farmasi
Cabang, obat tradisional, kosmetika, makanan, minuman,
narkotika, psikotropika dan zat adiktif tingkat Provinsi.
b. Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, penegakan sanksi,
terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, Perda/Raperda,
norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan
urusan seksinya.
c. Melaksanakan pembinaan, koordinisasi, pengawasan, evaluasi
dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis, tatalaksana, standar, Standar
Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi,
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
61
Perda/Ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya
dalam penanganan urusan seksinya.
d. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian
penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok,
fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan
indikator kinerja seksinya.
e. Melaksanakan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan
studi ilmiah manajemen pembangunan dan kebajikan kesehatan
terkait dalam penanganan urusan seksinya.
f. Melaksanakan pengintegrasian sistem teknologi informasi
dalam penanganan urusan seksinya.
g. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi
dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota terhadap perencanaan tingkat
Provinsi dalam penanganan urusan seksinya.
h. Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan
rencana tahunan dan koordinasi penyusunan program anggaran,
penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan
perencanaan Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan
seksinya.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
j. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
k. Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.1.1.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
62
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
29/2013 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara terdiri dari :
3.1.1.7.1. UPT Kesehatan Indera Masyarakat
1. Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang ketatausahaan dan Kesehatan Indera
Masyarakat.
2. Fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan, dan
penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT.
b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengelolaan, dan
penyajian data atau bahan dibidang Kesehatan Indera
Masyarakat.
c. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
pelaksanaan dan program kegiatan UPT, sesuai ketentuan
peraturan Perundang - Undangan.
d. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, fasilitasi,
evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Kesehatan
Indera Masyarakat.
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan
eksternal UPT.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsi.
g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
63
i. Penyelenggaraan, penyusunan, penetapan, pelaporan, dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai
standar yang ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan, dan
persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT.
b. Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan
dibidang Kesehatan Indera Masyarakat.
c. Menyelenggarakan dan penyusunan perencanaan dan
program kegiatan UPT dibidang Kesehatan Indera
Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
d. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan
Kesehatan Indera Masyarakat.
e. Menyelenggarakan pembinaan administrasi/ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kelembagaan dan perpustakaan kantor
UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
f. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi,
monitoring/pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan
pengendalian/pengawasan pengembangan dan
pembangunan Kesehatan Indera Masyarakat sesuai
Peraturan Perundang - Undangan.
g. Menyelenggarakan analisa, pemetaan, penelitian, kajian,
studi ilmiah Kesehatan Indera Masyarakat sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
h. Menyelenggarakan pengintegrasian sistem teknologi
informasi dibidang Kesehatan Indera Masyarakat sesuai
Peraturan Perundang - Undangan.
i. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas
sektor dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
64
dibidang Kesehatan Indera Masyarakat sesuai standar yang
ditetapkan.
j. Menyelenggarakan pembinaan dan fasiltasi administrasi
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah
tangga UPT sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
k. Menyelenggarakan kerjasama, kemitraan dan hubungan
antar lembaga pembangunan/pengembangan Kesehatan
Indera Masyarakat dengan instansi terkait sesuai standar
yang ditetapkan.
l. Menyelenggarakan informasi dan komunikasi hubungan
masyarakat dibidang Kesehatan Indera Masyarakat sesuai
standar yang ditetapkan.
m. Menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan perencanaan
Kesehatan Indera Masyarakat dengan Kabupaten/Kota.
n. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan penyelenggaraan
Kesehatan Indera Masyarakat sesuai standar yang
ditetapkan.
o. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas, kompetensi dan
kemandirian Kabupaten/Kota dibidang penanganan urusan
Kesehatan Indera Masyarakat.
p. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Kelompok
Jabatan Fungsional.
q. Menyelenggarakan rapat - rapat peningkatan dan
pengembangan Kesehatan Indera Masyarakat.
r. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas
dan fungsinya.
s. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
65
t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
u. Menyelenggarakan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT
Kesehatan Indera Masyarakat dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada
pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha.
b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan penyajian
data/bahan dibidang pengelolaan ketatausahaan/
administrasi UPT dan urusan Kesehatan Indera
Masyarakat.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan UPT dan Sub Bagian Tata Usaha sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar,
norma dan kriteria penyelenggaraan administrasi/
ketatausahaan.
e. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan inventarisasi
penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi
keuangan, kepegawaian dan peralatan pada lingkup UPT
sesuai standar yang ditetapkan.
f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan pengamanan
administrasi/ arsip, dokumentasi dan perlengkapan sarana
prasarana kantor UPT.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
66
g. Melaksanakan urusan perjalanan Dinas pimpinan dan staf
pada UPT sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
h. Melaksanakan urusan rumah tangga dan
keamanan/kenyamanan kantor UPT, sesuai standar yang
ditetapkan.
i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan Kelompok Jabatan
Fungsional, sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
j. Melaksanakan penyiapan bahan - bahan perumusan
kebijakan dan manajerial urusan - urusan UPT.
k. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan bahan
rancangan peraturan/tata konsep pengaturan Kesehatan
Indera Masyarakat dan pengelolaan perpustakaan.
l. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan,
informasi publik dan keprotokolan sesuai standar yang
ditetapkan.
m. Melaksanakan fasilitasi pelayanaan umum, pelayanan
minimal sesuai standar yang ditetapkan.
n. Melaksanakan urusan perbendaharaan, penggajian dan
kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
o. Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan
mekanisme standar koordinasi dan tata hubungan kerja
Pejabat fungsional UPT, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
p. Melaksanakan urusan fasilitasi persiapan rapat - rapat,
kegiatan upacara dan acara - acara lainnya sesuai standar
yang ditetapkan.
q. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
perlengkapan sarana prasarana kantor UPT.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
67
r. Melaksanakan penyusunanan statistik pelaksanaan
kegiatan UPT.
s. Melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi, fasilitasi
dan pengendalian penyelenggaraan urusan ketatausahaan
dan rumah tangga kantor UPT.
t. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan
kegiatan UPT.
u. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor
antar instansi terkait.
v. Melaksanakan kajian dan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan
tugasnya.
w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT
sesuai dengan tugasnya.
x. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.
y. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT sesuai standar
yang ditetapkan.
3.1.1.7.2. UPT Kesehatan Paru Masyarakat
1. Tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang ketatausahaan/administrasi dan
Kesehatan Paru Masyarakat.
2. Fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan
penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
68
b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengelolaan dan
penyajian data/bahan dibidang Kesehatan Paru
Masyarakat.
c. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan
perencanaan dan program kegiatan UPT sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
d. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, fasilitasi,
evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan
Kesehatan Paru Masyarakat.
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan
eksternal UPT.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i. Penyelenggaraan penyusunan, penetapan laporan dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya
sesuai standar yang ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan
dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada
lingkup UPT.
b. Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian
data/bahan dibidang Kesehatan Paru Masyarakat.
c. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan
Kesehatan Paru Masyarakat.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
69
d. Menyelenggarakan pembinaan administrasi/
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan dan
perpustakaan kantor UPT sesuai standar yang
ditetapkan.
e. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi,
monitoring/pemantauan, evaluasi fasilitasi dan
pengendalian/pengawasan pembangunan dan
pengembangan Kesehatan Paru Masyarakat sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
f. Menyelenggarakan analisa, pemetaan, penelitian,
kajian dan studi ilmiah Kesehatan Paru Masyarakat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
g. Menyelenggarakan penginventarisan sistem teknologi
informasi dibidang Kesehatan Paru Masyarakat sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
h. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan
lintas sektor dengan instansi terkait dan
Kabupaten/Kota dibidang Kesehatan Paru Masyarakat
sesuai standar yang ditetapkan.
i. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan
dan urusan rumah tangga UPT sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
j. Menyelenggarakan kerjasama, kemitraan dan
hubungan dengan instansi terkait sesuai standar yang
ditetapkan.
k. Menyelenggarakan informasi dan hubungan
komunikasi masyarakat dibidang Kesehatan Paru
Masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
70
l. Menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan perencanaan
Kesehatan Paru Masyarakat dengan pemerintah dan
Kabupaten/Kota.
m. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan
penyelenggaran Kesehatan Paru Masyarakat sesuai
standar yang ditetapkan.
n. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas, kompetensi
dan kamandirian Kabupaten/Kota dibidang
penanganan urusan Kesehatan Paru Masyarakat.
o. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
Kelompok Jabatan Fungsional.
p. Menyelenggarakan rapat - rapat peningkatan dan
pengembangan manajemen/manajerial Kesehatan
Paru Masyarakat.
q. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
r. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
t. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar
yang ditetapkan.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas,
Kepala UPT Kesehatan Paru Masyarakat dibantu
oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
71
a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan
kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha.
b. Melaksanakan pengumpulan penyusunan, pengolahan
dan penyajian data/bahan dibidang pengelolaan
ketatausahaan/administrasi UPT dan urusan
Kesehatan Paru Masyarakat.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan UPT dan Sub Bagian Tata Usaha.
d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kriteria penyelenggaraan
administrasi/ketatausahaan dan Kesehatan Paru
Masyarakat.
e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi
penyelenggaraan ketatausahaan, kelembagaan dan
perpustakaan kantor dan pada UPT sesuai standar
yang ditetapkan.
f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, inventarisasi
penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi
keuangan, kepegawaian dan peralatan pada lingkup
UPT sesuai standar yang ditetapkan.
g. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pengamanan
administrasi/arsip dokumentasi dan perlengkapan
sarana prasarana kantor UPT.
h. Melaksanakan urusan perjalanan Dinas pimpinan dan
staf pada UPT sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan
keamanan/kenyamanan kantor UPT.
j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan Kelompok
Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
72
k. Melaksanakan penyiapan bahan - bahan perumusan
kebijakan dan manajerial urusan-urusan UPT.
l. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan bahan
rancangan peraturan/tata konsep peraturan Kesehatan
Paru Masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.
m. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan
sesuai standar yang ditetapkan.
n. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan
minimal sesuai standar yang ditetapkan.
o. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penggajian
dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
p. Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan
mekanisme standar koordinasi dan tata hubungan
kerja pejabat fungsional UPT sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
q. Melaksanakan urusan fasilitasi rapat - rapat, kegiatan
upacara dan acara - acara lainnya sesuai standar yang
ditetapkan.
r. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan,
perlengkapan, sarana dan prasarana kegiatan UPT.
s. Melaksanakan penyusunan statistik pelaksanaan
kegiatan UPT.
t. Melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi,
pembinaan, fasilitasi dan pengendalian
penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah
tangga kantor UPT.
u. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
pelaporan kegiatan UPT.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
73
v. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas
sektoral antara instansi terkait.
w. Melaksanakan kajian dan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai
dengan tugasnya.
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT
sesuai dengan tugasnya.
y. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada
Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.
z. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala UPT sesuai standar yang ditetapkan.
3.1.1.7.3. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
1. Tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
ketatausahaan/administrasi dan Laboratorium
Kesehatan Daerah.
2. Fungsi :
a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan
dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup
UPT.
b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data/bahan dibidang Laboratorium
Kesehatan Daerah.
c. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
perencanaan dan program kegiatan UPT, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
d. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring,
fasilitasi, evaluasi dan pengendalian
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
74
penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah
pada daerah.
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal
dan eksternal UPT.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan
telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i. Penyelenggaraan penyusunan dan penetapan
laporan serta pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang
ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan
dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup
UPT.
b. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian
data/bahan di bidang Laboratorium Kesehatan
Daerah.
c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan
program kegiatan UPT di bidang Laboratorium
Kesehatan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan
d. Menyelenggarakan penyusunan dan
penyempurnaan standar, norma dan kriteria
penyelenggaraan urusan Laboratorium Kesehatan
Daerah.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
75
e. Menyelenggarakan pembinaan administrasi/
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kelembagaan dan
perpustakaan kantor UPT, sesuai standar yang
ditetapkan.
f. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi,
monitoring/pemantauan, evaluasi, fasilitasi,
pengendalian/pengawasan pembangunan dan
pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
g. Menyelenggarakan analisa, pemetaan, penelitian,
kajian dan studi ilmiah penanganan urusan
pemeriksaan kesehatan dengan Laboratorium
Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan
h. Menyelenggarakan pengintegrasian sistem
Teknologi Laboratorium Kesehatan, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan
i. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan
lintas sektor dengan instansi terkait dan
Kabupaten/Kota di bidang Laboratorium
Kesehatan, sesuai standar yang ditetapkan.
j. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan urusan rumah tangga UPT,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
k. Menyelenggarakan kerjasama, kemitraan dan
hubungan antar lembaga di bidang
pembangunan/pengembangan Laboratorium
Kesehatan Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
76
l. Menyelenggarakan informasi dan hubungan
komunikasi Laboratorium Kesehatan Daerah,
sesuai standar yang ditetapkan.
m. Menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan
perencanaan Laboratorium Kesehatan Daerah
dengan pemerintah dan Kabupaten/Kota.
n. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan
penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan, sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
o. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas,
kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota di
bidang penanganan urusan Laboratorium
Kesehatan Daerah.
p. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas
Kelompok Jabatan Fungsional.
q. Menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan
Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
r. Menyelenggarakan rapat - rapat peningkatan dan
penanganan manajemen/manajerial Laboratorium
Kesehatan Daerah.
s. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
t. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
u. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
v. Menyelenggarakan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,
sesuai standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
77
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian,
Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Daerah dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan
kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata
Usaha.
b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan,
pengelolaan dan penyajian data/bahan di bidang
pengelolaan ketatausahaan/administrasi UPT dan
urusan laboratorium.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan UPT dan Sub Bagian Tata Usaha.
d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kriteria penyelenggaraan
administrasi/ketatausahaan dan Laboratorium
Kesehatan Daerah.
e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi
penyelenggaraan ketatalaksanaan, kelembagaan dan
perpustakaan kantor pada UPT, sesuai standar yang
ditetapkan.
f. Melaksanakan pembinaan, kepegawaian dan
peralatan pada lingkup UPT sesuai standar yang
ditetapkan.
g. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi
Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
78
h. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan
pengamanan administrasi/arsip, dokumen dan
perlengkapan sarana/prasarana kantor UPT.
i. Melaksanakan urusan perjalanan Dinas pimpinan dan
staf pada UPT.
j. Melaksanakan urusan rumah tangga dan
keamanan/kenyamanan kantor UPT.
k. Melaksanakan penyiapan bahan - bahan perumusan
kebijakan dan manajerial urusan - urusan UPT.
l. Melaksanakan Laboratorium Kesehatan Daerah,
sesuai standar yang ditetapkan.
m. Melaksanakan pengelolaan hubungan
kemasyarakatan, informasi dan keprotokolan, sesuai
standar yang ditetapkan.
n. Melaksanakan fasilitas pelayanan umum, pelayanan
minimal, sesuai standar yang ditetapkan.
o. Melaksanakan urusan perbendaharaan, penggajian
dan kesejahteraan pegawai, sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
p. Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan
mekanisme standar koordinasi dan tata hubungan
kerja pejabat fungsional UPT, sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
q. Melaksanakan urusan fasilitasi rapat-rapat, kegiatan
upacara dan acara - acara lainnya, sesuai standar
yang ditetapkan.
r. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
perlengkapan sarana dan prasarana kantor UPT.
s. Melaksanakan penyusunan statistik pelaksanaan
kegiatan UPT.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
79
t. Melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi,
pembinaan, fasilitasi dan pengendalian
penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah
tangga UPT.
u. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
pelaporan kegiatan UPT.
v. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas
sektor antar instansi terkait.
w. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai
dengan tugasnya.
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala
UPT, sesuai dengan tugasnya.
y. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu
kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
z. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
3.1.1.7.4. UPT Pelatihan Kesehatan
1. Tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan/
administrasi dan Pelatihan Kesehatan.
2. Fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan
dan disiplin pegawai pada lingkup UPT.
b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan
dan penyajian data/bahan di bidang Pelatihan
Kesehatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
80
c. Penyelenggaraan penyusunan dan
penyempurnaan perencanaan dan program
kegiatan UPT.
d. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring,
fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan
Pelatihan Kesehatan.
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal
dan eksternal UPT.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan
penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai tugas dan fungsinya.
g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
h. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
i. Penyelenggaraan penyusunan dan penetapan
laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang
ditetapkan.
3. Kepala UPT Pelatihan Kesehatan mempunyai
uraian tugas :
a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan,
arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada
lingkup UPT.
b. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian
data/bahan dibidang Pelatihan Kesehatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
81
c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan
dan program kegiatan UPT dibidang Pelatihan
Kesehatan, sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Menyelenggarakan penyusunan dan
penyempurnaan standar, norma dan kriteria
penyelenggaraan urusan Pelatihan Kesehatan.
e. Menyelenggarakan pembinaan
administrasi/ketatausahaan , kelembagaan dan
perpustakaan kantor UPT, sesuai standar yang
ditetapkan.
f. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi,
monitoring/pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan
pengendalian/pengawasan pembangunan
pengembangan Pelatihan Kesehatan, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
g. Menyelenggarakan analisa, pemetaan,
penelitian, kajian dan studi ilmiah Pelatihan
Kesehatan, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
h. Menyelenggarakan penginvestarisasian sistem
teknologi Pelatihan Kesehatan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
i. Menyelenggarakan koordinasi lintas program
dan lintas sektor dengan instansi terkait dan
Kabupaten/Kota dibidang Pelatihan Kesehatan,
sesuai standar yang ditetapkan.
j. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan urusan rumah tangga UPT,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
82
k. Menyelenggarakan kerjasama, kemitraan dan
hubungan antar lembaga di bidang
pembangunan/pengembangan Pelatihan
Kesehatan dengan lembaga terkait sesuai standar
yang ditetapkan.
l. Menyelenggarakan informasi dan hubungan
komunikasi Pelatihan Kesehatan sesuai standar
yang ditetapkan.
m. Menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan
perencanaan Pelatihan Kesehatan dengan
pemerintah dan Kabupaten/Kota.
n. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan
penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan, sesuai
standar yang ditetapkan.
o. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas,
kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota di
bidang penanganan urusan Pelatihan Kesehatan.
p. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
urusan Kelompok Jabatan Fungsional.
q. Menyelenggarakan rapat - rapat peningkatan dan
pengembangan manajemen/manajerial Pelatihan
Kesehatan.
r. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
s. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
83
t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
u. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai
standar yang ditetapkan.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, Kepala UPT
Pelatihan Kesehatan dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan
arahan kepada pegawai pada lingkup Sub
Bagian Tata Usaha.
b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan,
pengolahan dan penyajian data/bahan di bidang
pengelolaan ketatausahaan/administrasi UPT
dan urusan Pelatihan Kesehatan.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan
program kegiatan UPT dan Sub Bagian Tata
Usaha.
d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kriteria penyelenggaraan
administrasi/ketatausahaan dan Pelatihan
Kesehatan.
e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan
evaluasi penyelenggaraan ketatalaksanaan,
kelembagaan dan perpustakaan kantor pada
UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
84
f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi,
inventarisasi penyelenggaraan
ketatausahaan/administrasi keuangan,
kepegawaian dan peralatan pada lingkup UPT,
sesuai standar yang ditetapkan.
g. Melaksanakan urusan perjalanan Dinas
pimpinan dan staf pada UPT.
h. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan
pengawasan administrasi/arsip, dokumentasi dan
perlengkapan sarana/prasarana kantor UPT.
i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan
keamanan/kenyamanan kantor UPT, sesuai
standar yang ditetapkan.
j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan Kelompok
Jabatan Fungsional, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
k. Melaksanakan penyiapan bahan - bahan
perumusan kebijakan dan manajerial urusan -
urusan UPT.
l. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
bahan rancangan peraturan/tata konsep peraturan
penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan, sesuai
standar yang ditetapkan.
m. Melaksanakan pengelolaan hubungan
kemasyarakatan, informasi publik dan
keprotokolan, sesuai standar yang ditetapkan.
n. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, dan
pelayanan minimal, sesuai standar yang
ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
85
o. Melaksanakan urusan perbendaharaan,
penggajian dan kesejahteraan pegawai, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
p. Melaksanakan pengkoordinasian dan
penyusunan mekanisme standar koordinasi dan
tata hubungan kerja pejabat fungsional UPT,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
q. Melaksanakan urusan fasilitasi penyiapan rapat -
rapat, kegiatan upacara dan acara - acara
lainnya, sesuai standar yang ditetapkan.
r. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
perlengkapan sarana dan prasarana kantor UPT.
s. Melaksanakan penyusunan statistik pelaksanaan
kegiatan UPT.
t. Melaksanakan monitoring/pemantauan evaluasi,
pembinaan, fasilitasi dan pengendalian
penyelenggaraan urusan dan ketatausahaan dan
rumah tangga UPT.
u. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
pelaporan kegiatan UPT.
v. Melaksanakan koordinasi lintas program dan
lintas sektor antara instansi terkait.
w. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai dengan tugasnya.
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala
UPT, sesuai dengan tugasnya.
y. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu
kepada Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
86
z. Melaksanakan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala UPT, sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
3.1.1.7.5. UPT Provincial Training Center Kesehatan
Masyarakat
1. Tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan/
administrasi dan Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat.
2. Fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan
dan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup
UPT.
b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengelolaan dan
penyajian data/bahan di bidang Provincial
Training Center Kesehatan Masyarakat.
c. Penyelenggaraan penyusunan dan
penyempurnaan perencanaan serta program
kegiatan UPT.
d. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring,
fasilitasi, evaluasi dan pengendalian
penyelenggaraan urusan Provincial Training
Center Kesehatan Masyarakat.
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal
dan eksternal UPT.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan
penyempurnaan telaahan staf bahan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
87
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai tugas dan fungsinya.
g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
i. Penyelenggaraan penyusunan dan penetapan
laporan dan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang
ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan,
arahan dan persiapan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT.
b. Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian
data/bahan di bidang Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat.
c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan
dan program kegiatan UPT di bidang Provincial
Training Center Kesehatan Masyarakat, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
d. Menyelenggarakan penyusunan dan
penyempurnaan standar, norma dan kriteria
penyelenggaraan urusan Provincial Training
Center Kesehatan Masyarakat.
e. Menyelenggarakan pembinaan
administrasi/ketatausahaan, ketatalaksanaan,
kelembagaan dan perpustakaan kantor pada
UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
88
f. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi,
monitoring/pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan
pengendalian/pengawasan pengembangan upaya
pembangunan Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat, sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
g. Menyelenggarakan analisa, pemetaan,
penelitian, kajian, studi ilmiah Provincial
Training Center Kesehatan Masyarakat, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
h. Menyelenggarakan pengintegrasian sistem
teknologi informasi di Bidang Provincial
Training Center Kesehatan Masyarakat, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
i. Menyelenggarakan koordinasi lintas program
dan lintas sektoral dengan Instansi terkait.
j. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan urusan rumah tangga UPT,
sesuai ketentuan yang berlaku.
k. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dan
hubungan antar Lembaga dalam
pembangunan/pengembangan Provincial
Training Center Kesehatan Masyarakat dengan
Instansi terkait, sesuai standar yang ditetapkan.
l. Menyelenggarakan informasi dan komunikasi
hubungan masyarakat di bidang Provincial
Training Center Kesehatan Masyarakat, sesuai
standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
89
m. Menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan
perencanaan Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat dengan Kabupaten/Kota.
n. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan
penyelenggaraan Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat, sesuai standar yang
ditetapkan.
o. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas,
kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota di
bidang penanganan urusan Provincial Training
Center Kesehatan Masyarakat.
p. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
Kelompok Jabatan Fungsional.
q. Menyelenggarakan rapat-rapat peningkatan dan
pengembangan Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat.
r. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
s. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
u. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai
standar yang ditetapkan.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian
tugas, Kepala UPT Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat dibantu oleh:
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
90
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
uraian tugas:
a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan
arahan kepada pegawai pada lingkup Sub
Bagian Tata Usaha.
b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan,
pengelolaan dan penyajian data/bahan di bidang
pengelolaan ketatausahaan/administrasi UPT
dan urusan Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan
program kegiatan UPT dan Sub Bagian Tata
Usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
standar, norma dan kriteria menyelenggarakan
ketatausahaan/administrasi dan dokumentasi.
e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan
evaluasi penyelenggaraan ketatalaksanaan,
kelembagaan dan perpustakaan kantor pada UPT
sesuai standar yang ditetapkan.
f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan
inventarisasi penyelenggaraan ketatausahaan
dan administrasi keuangan, kepegawaian,
peralatan dan urusan rumah tangga pada UPT,
sesuai standar yang ditetapkan.
g. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan
pengamanan administrasi/arsip, dokumen,
perlengkapan dan sarana/prasarana kantor UPT.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
91
h. Melaksanakan urusan perjalanan Dinas
pimpinan dan staf pada UPT sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
i. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan
dan kenyamanan kantor pada UPT sesuai
standar yang ditetapkan.
j. Melaksanakan fasilitas pembinaan kelompok
jabatan fungsional sesuai ketentuan Perundang
- Undangan.
k. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan
perumusan kebijakan dan manajemen urusan -
urusan UPT.
l. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
bahan rancangan peraturan/tata konsep
pengaturan Provincial Training Center
Kesehatan Masyarakat.
m. Melaksanakan pengelolahan hubungan
kemasyarakatan, informasi publik dan
keprotokolan, sesuai standar yang ditetapkan.
n. Melaksanakan fasilitas pelayanan umum,
pelayanan minimal, sesuai standar yang
ditetapkan.
o. Melaksanakan urusan pembendaharaan,
penggajian dan kesejahteraan pegawai sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
p. Melaksanakan pengkoordinasian dan
penyusunan mekanisme standar koordinasi dan
tata hubungan kerja pejabat fungsional UPT,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
92
q. Melaksanakan fasilitas penyiapan rapat-rapat
kegiatan upacara dan acara - acara lainnya,
sesuai standar yang ditetapkan.
r. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
perlengkapan, sarana dan prasarana kantor pada
UPT.
s. Melaksanakan penyusunan statistik pelaksanaan
kegiatan UPT.
t. Melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi,
pembinaan, fasilitas dan pengendalian UPT.
u. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan
pelaporan kegiatan UPT.
v. Melaksanakan koordinasi lintas program dan
lintas sektor antar instansi terkait.
w. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
sesuai dengan fungsinya.
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala
UPT sesuai dengan tugasnya.
y. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu
kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.
z. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya,
kepada Kepala UPT sesuai tugasnya.
3.1.1.7.6. UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
93
1. Tugas:
Membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang ketatausahaan dan administrasi serta
pengelolaan Rumah Sakit Kusta Lau Simomo.
2. Fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan,
arahan dan penegakan disiplin pegawai
pada lingkup UPT.
b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan
dan penyajian data/bahan dibidang
pengelolaan Rumah Sakit Kusta Lau
Simomo.
c. Penyelenggaraan penyusunan,
penyempurnaan perencanaan dan program
kegiatan UPT sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
d. Penyelenggaraan monitoring, fasilitasi,
evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan
urusan Rumah Sakit Kusta Lau Simomo.
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi
internal dan eksternal UPT.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan
penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
g. Penyelenggaraan pemberian masukan
kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
94
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
i. Penyelenggaraan penyusunan,
penyempurnaan dan penetapan laporan dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan,
arahan dan persiapan penegakan disiplin
pegawai pada lingkup UPT.
b. Menyelenggarakan pengolahan dan
penyajian data/bahan dibidang
penyelenggaraan UPT Rumah Sakit Kusta
Lau Simomo.
c. Menyelenggarakan penyusunan
perencanaan dan program kegiatan UPT
dibidang penyelenggaraan UPT Rumah
Sakit Kusta Lau Simomo.
d. Menyelenggarakan penyusunan dan
penyempurnaan standar, norma dan kriteria
penyelenggaraan UPT Rumah Sakit Kusta
Lau Simomo.
e. Menyelenggarakan pembinaan
administrasi/ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kelembagaan dan
perpustakaan kantor pada UPT, sesuai
standar yang ditetapkan.
f. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi,
monitoring/pemantauan, evaluasi, fasilitasi
dan pengendalian pengawasan,
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
95
pembangunan dan pengembangan UPT
Rumah Sakit Kusta Lau Simomo, sesuai
standar ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
g. Menyelenggarakan analisis, pemetaan,
penelitian, kajian, studi ilmiah peningkatan
penyelenggaraan UPT Rumah Sakit Kusta
Lau Simomo, sesuai dengan Peraturan
Perundang - Undangan.
h. Menyelenggarakan pengintegrasian, sistem
teknologi dan informasi pengelolaan UPT
Rumah Sakit Kusta Lau Simomo, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
i. Menyelenggarakan koordinasi lintas
program dan lintas sektor dengan instansi
terkait.
j. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
administrasi keuangan, kepegawaian
perlengkapan dan urusan rumah tangga
UPT sesuai ketentuan Peraturan Perundang
- Undangan.
k. Menyelenggarakan kerjasama, kemitraan
dan hubungan antar lembaga dalam
penyelenggaraan UPT Rumah Sakit Kusta
Lau Simomo, sesuai standar yang
ditetapkan.
l. Menyelenggarakan informasi dan
komunikasi hubungan masyarakat dibidang
penyelenggaran UPT Rumah Sakit Kusta
Lau Simomo sesuai standar yang
ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
96
m. Menyelenggarakan sinkronisasi kegiatan
pengelolaan UPT Rumah Sakit Kusta Lau
Simomo dengan Kabupaten/Kota.
n. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan
penyelenggaraan Rumah Sakit Kusta Lau
Simomo, sesuai standar yang ditetapkan.
o. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas,
kompetensi dan kemandirian penanganan
UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo.
p. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas
Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
q. Menyelenggarakan rapat - rapat
peningkatan dan pengembangan UPT
Rumah Sakit Kusta Lau Simomo.
r. Menyelenggarakan penyusunan telaahan
staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
s. Menyelenggarakan pemberian masukan
kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
t. Menyelenggarakan tugas lain yang
diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
u. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
97
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan
uraian tugas sebagaimana dimasksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala UPT
Rumah Sakit Kusta Lau Simomo dibantu
oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai
uraian tugas:
a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan
arahan kepada pegawai pada Lingkup Sub
bagian Tata Usaha.
b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan
dan penyajian data/bahan dibidang
pengelolaan UPT Rumah Sakit Kusta Lau
Simomo.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan
program kegiatan UPT dan sub bagian tata
usaha, sesuai ketentuan Peraturan Perundang
- Undangan.
d. Melaksanakan penyusunan dan
penyempurnaan standar, norma dan kriteria
penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi
dan pengelolaan UPT Rumah Sakit Kusta
Lau Simomo.
e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan
evaluasi penyelenggaraan ketatalaksanaan,
kelembagaan dan perpustakaan kantor pada
UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
f. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi,
inventarisasi penyelenggaraan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
98
ketatausahaan/administrasi keuangan
kepegawaian dan peralatan pada lingkup
UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
g. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan
pengamanan administrasi/arsip, dokumen
dan perlengkapan sarana/prasarana kantor
UPT.
h. Melaksanakan perjalanan dinas pimpinan
dan staf pada UPT, sesuai standar yang
ditetapkan.
i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan
keamanan/kenyamanan kantor UPT, sesuai
standar yang ditetapkan.
j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan
Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
k. Melaksanakan penyiapan bahan - bahan
perumusan kebijakan dan manajerial urusan
- urusan UPT.
l. Melaksanakan penyusunan dan
penyempurnaan bahan rancangan
peraturan/tata konsep pengaturan
pengelolaan UPT Rumah Sakit Kusta Lau
Simomo, sesuai standar yang ditetapkan.
m. Melaksanakan hubungan pelayanan umum
dan pelayanan minimal, sesuai standar yang
ditetapkan.
n. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum
dan pelayanan minimal, sesuai standar yang
ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
99
o. Melaksanakan urusan perbendaharaan,
penggajian dan kesejahteraan pegawai,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
p. Melaksanakan pengkoordinasian dan
penyusunan mekanisme standar koordinasi
dan tata hubungan kerja pejabat fungsional
pada UPT, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
q. Melaksanakan urusan fasilitasi penyiapan
rapat - rapat, kegiatan upacara dan acara -
acara lainya, sesuai standar yang ditetapkan.
r. Melaksanakan penyusunan rencana
kebutuhan perlengkapan, sarana dan
prasarana kantor UPT.
s. Melaksanakan penyusunan statistik
pelaksanaan kegiatan UPT.
t. Melaksanakan monitoring/pemantauan,
evaluasi, pembinaan, fasilitasi dan
pengendalian penyelenggaraan urusan
ketatausahaan dan rumah tangga UPT.
u. Melaksanakan penyusunan dan
penyempurnaan pelaporan kegiatan UPT.
v. Melaksanakan koordinasi lintas program dan
lintas sektor antar instansi terkait.
w. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai dengan tugasnya.
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
100
y. Melaksanakan pemberian masukan yang
perlu kepada Kepala UPT, sesuai dengan
tugasnya.
z. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada
Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan
3.1.1.7.7 UPT Layanan Ambulan dan Pengaduan
Masyarakat
1. Tugas:
Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan dan
administrasi serta pengelolaan Layanan Ambulan
dan Pengaduan Masyarakat.
2. Fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan,
arahan dan penegakan disiplin pada lingkup
UPT.
b. Penyelenggaraan pengumpulan, pengelolaan
dan penyajian data/bahan dibidang
pengelolaan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat.
c. Penyelenggaraan penyusunan dan
penyempurnaan perencanaan dan program
kegiatan UPT, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
d. Penyelenggaraan monitoring, fasilitasi,
evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan
urusan Layanan Ambulan dan Pengaduan
Masyarakat dibidang kesehatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
101
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi
internal dan eksternal UPT.
f. Penyelenggaraan penyusunan dan
penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
i. Penyelenggaraan penyusunan,
penyempurnaan dan penetapan laporan dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
3. Uraian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan, arahan dan
persiapan penegakan disiplin pegawai pada
lingkup UPT.
b. Menyelenggarakan pengelolaan dan
penyajian data/bahan dibidang
penyelenggaraan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat.
c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan
dan program kegiatan UPT dibidang
penyelenggaraan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat dibidang kesehatan.
d. Menyelenggarakan penyusunan dan
penyempurnaan standar norma dan kriteria
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
102
penyelenggaraan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat dibidang kesehatan.
e. Menyelenggarakan pembinaan
administrasi/ketatausahaan, ketatalaksanaan,
kelembagaan dan perpustakaan kantor UPT,
sesuai standar yang ditetapkan.
f. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi,
monitoring/pemantauan, evaluasi, fasilitasi
dan pengendalian/pengawasan,
pengembangan upaya pengembangan
Layanan Ambulan dan Pengaduan
Masyarakat atas lingkungan kesehatan, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
g. Menyelenggarakan analisis, pemetaan,
penelitian, kajian studi ilmiah peningkatan
penyelenggaraan operasionalisasi Layanan
Ambulan dan Pengaduan Masyarakat
dibidang kesehatan, sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan.
h. Menyelenggarakan pengintegrasian sistem
teknologi dan informasi Layanan Ambulan
dan Pengaduan Masyarakat.
i. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan urusan rumah tangga UPT,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
j. Menyelenggarakan kerjasama, kemitraan dan
hubungan antar lembaga dalam
penyelenggaraan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat dibidang kesehatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
103
k. Menyelenggarakan informasi dan komunikasi
Layanan Ambulan dan Pengaduan
Masyarakat dibidang kesehatan, sesuai
standar yang ditetapkan.
l. Menyelenggarakan sinkronisasi dan
sinerjisitas perencanaan dan kegiatan
pengelolaan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat dibidang kesehatan
dengan Kabupaten/Kota.
m. Menyelenggarakan fasilitasi Layanan
Ambulan dan Pengaduan Masyarakat
dibidang kesehatan, sesuai standar yang
ditetapkan.
n. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas,
kompetensi dan kemandirian penanganan
Layanan Ambulan dan Pengaduan
Masyarakat dibidang kesehatan.
o. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
p. Menyelenggarakan rapat - rapat peningkatan
dan pengembangan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat dibidang kesehatan.
q. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
r. Menyelenggarakan pemberian masukan
kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
104
s. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
t. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan
pertanggung jawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian,
Kepala UPT Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat dibantu oleh:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian
tugas:
a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan
kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata
Usaha.
b. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan,
pengolahan dan penyajian data/bahan dibidang
pengelolaan ketatausahaan/administrasi dan
urusan pengelolaan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan
program kegiatan UPT dan Sub Bagian Tata
Usaha, sesuai ketentuan Peraturan Perundang -
Undangan.
d. Melaksanakan penyusunan dan
penyempurnaan standar norma dan kriteria
penyelenggaraan ketatausahaan/admnistrasi
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
105
dan pengelolaan penyelenggaraan Layanan
Ambulan dan Pengaduan Masyarakat.
e. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi,
inventarisasi penyelenggaraan
ketatausahaan/administrasi keuangan,
kepegawaian dan peralatan pada lingkup UPT
sesuai standar yang ditetapkan.
f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan
pengamanan administrasi/arsip, dokumen dan
perlengkapan sarana/prasarana kantor pada
UPT.
g. Melaksanakan urusan perjalanan dinas
pimpinan dan staf pada UPT, sesuai standar
yang ditetapkan.
h. Melaksanakan urusan rumah tangga dan
keamanan/kenyamanan kantor pada UPT,
sesuai standar yang ditetapkan.
i. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
j. Melaksanakan penyiapan bahan - bahan
perumusan kebijakan dan manajerial urusan-
urusan UPT.
k. Melaksanakan penyusunan dan
penyempurnaan dalam rancangan peraturan/
tata konsep perumusan pengelolaan Layanan
Ambulan dan Pengaduan Masyarakat dibidang
kesehatan, sesuai standar yang ditetapkan.
l. Melaksanakan hubungan kemasyarakatan,
informasi publik dan keprotokolan, sesuai
standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
106
m. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan
pelayanan minimal, sesuai standar yang
ditetapkan.
n. Melaksanakan urusan perbendaharaan,
penggajian dan kesejahteraan pegawai sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
o. Melaksanakan pengkoordinasian dan
penyusunan mekanisme standar koordinasi
dan tata hubungan kerja pejabat fungsional
pada UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
p. Melaksanakan urusan fasilitasi penyiapan
rapat - rapat, kegiatan upacara dan acara -
acara lainnya, sesuai standar yang ditetapkan.
q. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
perlengkapan, sarana dan prasarana kantor
pada UPT, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
r. Melaksanakan penyusunan statistik
pelaksanaan kegiatan UPT.
s. Melaksanakan monitoring/pemantauan,
evaluasi, pembinaan, fasilitasi dan
pengendalian penyelenggaraan urusan
ketatausahaan/administrasi dan rumah tangga
UPT.
t. Melaksanakan penyusunan dan
penyempurnaan pelaporan kegiatan UPT.
u. Melaksanakan koordinasi lintas program dan
lintas sektoral antara instansi terkait.
v. Melaksanakan Layanan Ambulan dan
Pengaduan Masyarakat atas kejadian
kecelakaan, sesuai standar yang ditetapkan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
107
w. Melaksanakan penyusunan, telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai dengan
tugasnya.
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
y. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu
kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
z. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada
Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
3.1.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok Jabatan
Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban
kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara, sesuai dengan keahlian masing - masing.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub - sub
kelompok yang masing - masing dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
4. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.
6. Tugas, fungsi dan uraian tugas Kelompok Jabatan
Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
108
3.1.1.9. Tata Kerja
1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Seksi dan
Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik internal maupun
antar satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai dengan
mekanisme yang di tetapkan.
2. Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan
pembinaan terhadap bawahan masing - masing.
3. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan
tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas -
tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang - Undangan.
4. Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan
tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menunjuk
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan tugas Sekretaris.
5. Apabila Kepala Bidang atau Kepala UPT Dinas
berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal,
maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala
Bidang atau Kepala UPT Dinas.
6. Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam
hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing - masing
Pejabat menunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada
Pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggung
jawab, sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang -
Undangan yang berlaku.
7. Untuk mewujudkan Integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi
kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
109
Utara, semua Pejabat Struktural Dinas wajib membangun,
memelihara dan membina komunikasi vertikal dan
komunikasi horizontal serta koordinasi dan kerjasama yang
baik dengan perangkat daerah lainnya dan pihak terkait,
serta menerapkan prinsip partisipasi transparansi dan
akuntabilitas.
8. Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,
profesional, efektif, efisien dan akuntabel maka dinas harus
menyusun dokumen penjabaran rincian tugas pokok dan
fungsi yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur ini
berupa dokumen rincian tugas seluruh Pejabat struktural
dan staf yang membagi habis seluruh volume tugas dan
beban kerja dinas yang di tetapkan berdasarkan dengan
Peraturan Kepala Dinas.
Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat
maka:
a. Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Gubernur harus
melalui paraf koordinasi Asisten Sekretaris dan Sekretaris
Daerah.
b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala Dinas,
harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala
Seksi, Kepala Balai/Sekretaris dan Kepala Bidang.
3.2. Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-
2018.
3.2.1. Program Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2014-2018
3.2.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Daerah
1. Visi Pembangunan Kesehatan Daerah
Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah serta
berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan serta dalam
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
110
mencapai Sasaran Pembangunan Kesehatan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018, maka telah ditetapkan Visi Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu “ Mewujudkan Provinsi
Sumatera Utara Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing”.
2. Misi Pembangunan Kesehatan Daerah
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas,
merata dan terjangkau.
2. Meningkatkan pemerataan dan profesionalisme tenaga
kesehatan.
3. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam
pembangunan bidang kesehatan.
3.2.1.2. Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Kurun Waktu 2014-2018
3.2.1.2.1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan,
kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui
puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di desa.
2. Sasaran
a. Cakupan rawat jalan sebesar 15%.
b. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh
tenaga kesehatan menjadi 90%.
c. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4)
90%, cakupan kunjungan neonatus (KN2) menjadi
90%, dan cakupan kunjungan bayi menjadi 90%.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
111
d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi
GAKY secara Cuma - cuma di puskesmas sebesar
100%.
e. Meningkatnya cakupan peserta yang mendapatkan
pelayanan kesehatan kerja.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini
meliputi :
a. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya.
b. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin,
terpencil, perbatan dan kepulauan serta kelompok
rentan (bayi, balita, bumil dan lansia).
c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar
sekurang-kurangnya mencakup promosi kesehatan,
KIA, KB, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan,
pemberantasan penyakit menular dan pengobatan
dasar.
3.2.1.2.2. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan menjamin ketersediaan,
pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan
kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan
kesehatan rumah tangga dan kosmetika.
2. Sasaran
a. Ketersediaan obat esensial - generik disarana
pelayanan kesehatan menjadi 95%.
b. Anggaran untuk obat esensial generik disektor publik
setara dengan 2 USD/kapita/tahun.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi:
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
112
a. Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan
keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan.
b. Peningkatan pengawasan terhadap industri,
perusahaan farmasi dan makmin, batra dan industri
RT.
c. Peningkatan promosi penggunaan obat tradisional dan
perbekalan.
3.2.1.2.3. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
1. Tujuan
Program ini bertujuan memberdayakan individu,
keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya
Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
2. Sasaran
a. Terwujudnya komitmen semua unsur/stakeholders
pembangunan kesehatan disemua tingkat akan
pentingnya promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.
b. Terwujudnya pengembangan upaya kesehatan
berbasis masyarakat (Posyandu, Polindes, UKS,
TOGA, Poskestren, dan Saka Bakti Husada serta
kelompok - kelompok kesehatan masyarakat).
c. Tercapainya persentasi rumah tangga ber-PHBS
sebesar 60%.
d. Meningkatnya persentasi posyandu purnama mandiri
menjadi 40%.
e. Tersedia dan beroperasinya Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes) diseluruh desa.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
113
3. Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi :
a. Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat
(Posyandu, Polindes, UKS, TOGA, Poskestren, dan
Saka Bakti Husada serta kelompok-kelompok
kesehatan masyarakat).
b. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada
masyarakat.
c. Peningkatan peran serta dan kemitraan serta public
partnertship dalam bidang kesehatan.
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pelaksanaan PHBS.
3.2.1.2.4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi
keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat
terutama pada ibu hamil, bayi dan balita, serta usia produktif.
2. Sasaran
a. Mencegah meningkatnya prevalensi kegemukan pada
balita menjadi setinggi - tingginya sebanyak 5%, pada
anak sekolah dan orang dewasa menjadi setinggi-
tingginya 10%.
b. Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan
tablet Fe menjadi 80%.
c. Menurunnya prevalensi anemia gizi besi pada ibu
hamil dan ibu nifas menjadi 40%.
d. Meningkatnya cakupan ASI Ekslusif menjadi 80%.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
114
e. Meningkatnya cakupan balita yang mendapatkan
vitamin A menjadi 80%.
3. Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi :
a. Peningkatan pendidikan gizi.
b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia
gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lain.
c. Penanggulangan gizi lebih.
d. Peningkatan surveilans gizi.
e. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi.
3.2.1.2.5. Program Lingkungan Sehat
1. Tujuan
Program ini bertujuan mewujudkan mutu lingkungan
hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan
kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan
kesehatan.
2. Sasaran
a. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah
yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 75%,
persentase keluarga menggunakan air bersih menjadi
85%, persentase keluarga menggunakan jamban
memenuhi syarat kesehatan menjadi 80% dan
persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) yang
memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%.
b. Tersedianya dan tersosialisasikannya kebijakan dan
pedoman serta hukum yang menunjang program yang
terdistribusi hingga ke desa.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
115
c. Terselenggaranya sistem surveilans, sistem
kewaspadaan dini, faktor resiko, sistem penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah secara berjenjang
hingga ke desa.
d. Tersedianya alat, bahan, dan reagen untuk pengendalian
faktor resiko dan pendukung penyelenggaraan Program
Lingkungan Sehat.
3. Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi:
a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar.
b. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan.
c. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
d. Pengembangan wilayah sehat.
3.2.1.2.6. Program Pencegahan Dan Pemberantasan
Penyakit
1. Tujuan
Program ini bertujuan menurunkan angka kesakitan,
kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak
menular.
a. Penyakit menular yang diprioritaskan dalam program ini
adalah malaria, demam berdarah dengue, tuberkulosis
paru, HIV/AIDS, diare, polio, filaria, kusta, pneumonia
dan penyakit - penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3i), termasuk penyakit karantina dan risiko
masalah kesehatan masyarakat yang memperoleh perhatian
dunia internasional (public health risk of internasional
concern).
b. Penyakit tidak menular yang diutamakan adalah: Penyakit
jantung, kanker, diabetes melitus dan penyakit metabolik,
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
116
penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan aibat
kecelakaan dan cedera.
2. Sasaran
a. Persentase desa yang mencapai universal child
immunization (UCI) sebesar 98%.
b. Angka Case Detection Rate penyakit TB sebesar 70%
dan angka keberhasilan pengobatan TB diatas 85%.
c. Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) diharapkan
≥2/100.000 anak usia kurang dari 15 tahun.
d. Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang
ditangani sebesar 80%.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi:
a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko.
b. Peningkatan imunisasi
c. Penemuan dan tatalaksana penderita
d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan
penanggulangan wabah
e. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan pemberantasan penyakit.
3.2.1.2.7. Program Upaya Kesehatan Perorangan
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan akses,
keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.
2. Sasaran
a. Cakupan rawat inap sebesar 1,5 %.
b. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan
gawat darurat sebesar 90%, jumlah rumah sakit yang
melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
117
Emergensi Komprehensif (PONEK) sebesar 75 %, dan
jumlah rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 75%.
c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi gakin di
kelas III rumah sakit sebesar 100%
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi:
a. Peningkatan pelayanan mutu kesehatan rujukan.
b. Peningkatan pelayanan rujukan kasus kegawat
daruratan dan bencana.
c. Pembangunan sarana dan prasarana RS di daerah
bencana, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
d. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan bagi gakin,
terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kelompok
rentan.
3.2.1.2.8. Program Sumber Daya Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, jenis,
mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM
kesehatan, serta pemberdayaan profesi kesehatan, sesuai
dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
2. Sasaran
Tersedianya SDM kesehatan yang didistribusikan
secara adil dan merata, serta dimanfaatkan secara berhasil guna
dan berdaya guna.
a. Rasio dokter spesialis dengan penduduk 6 : 100.000
b. Rasio dokter dengan penduduk 37 : 100.000
c. Rasio dokter gigi dengan penduduk 26 : 100.000
d. Rasio bidan dengan penduduk 90 : 100.000
e. Rasio perawat dengan penduduk 116 : 100.000
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
118
f. Rasio apoteker dengan penduduk 9 : 100.000
g. Rasio sarjana kesehatan masyarakat dengan penduduk
35 : 100.000
h. Tersedianya satu orang tenaga bidan, di setiap desa
siaga
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi:
a. Peningkatan perencanaan tenaga kesehatan
b. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga
kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan.
c. Peningkatan pembinaan tenaga kesehatan.
d. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
3.2.1.2.9. Program Kebijakan Dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan mengembangkan kebijakan dan
manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung
penyelenggaraan sistem kesehatan provinsi (SKP).
2. Sasaran
a. Tersedianya alokasi anggran kesehatan pemerintah
mencapai minimal Rp. 120.000/kapita/tahun.
b. Tercapainya persentasi penduduk miskin yang menjadi
peserta jaminan kesehatan sebesar 100%.
c. Tercapainya persentasi penduduk yang telah terjamin
pemeliharaan kesehatan dengan sistem jaminan
kesehatan sebesar 60%.
d. Terselenggaranya sistem perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pembengunan kesehatan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
119
e. Terbentuknya dan terselenggaranya sistem informasi
manajemen kesehatan, yang ditunjang oleh sistem
informasi manajemen kesehatan daerah
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi:
a. Peningkatan kajian manajemen dan kebijakan
kesehatan.Peingkatan jaminan pembiayaan kesehatan
masyarakat bagi penduduk miskin.
b. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan, dan
penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum
kesehatan.
c. Pengembangan SIK dan penelitian kesehatan.
3.2.1.2.10. Program Penelitian Dan Pengembangan
Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesahatan
sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program
pembangunan kesehatan.
2. Sasaran
a. Terlaksananya dan termanfaatkannya hasil penelitian
dan pengembangan kesehatan dalam mendukung
pembangunan kesehatan.
b. Dihasilkannya kebijakan, rekomendasi, prototipe,
produk, dan teknologi baru hasil Litbangkes.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
120
c. Tersedianya SDM Litbangkes yang memiliki kapasitas
untuk melaksanakan dan mendukung Litbangkes.
d. Tersedianya sarana dan prasarana Litbangkes yang
terakreditasi dibadan Litbangkes.
e. Terbentuk dan berfungsinya jejaring Litbangkes, forum
komunikasi dan kemitraan Litbangkes
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini
meliputi:
a. Penelitian dan pengembangan.
b. Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian
serta pengembangan.
c. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian serta
pengembangan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
121
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN PROGRAM
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
4.1. Struktur Organisasi Dan Program Dinas Kesehatan Kota Medan
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propvinsi Sumatera Utara sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
1. Kepala Seksi Kesehatan Dasar
2. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan
3. Kepala Seksi Kesehatan Khusus
4. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
2. Kepala Seksi Wabah dan Bencana
3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan
5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan
3. Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi
6. Kepala Bidang Kefarmasian Jaminan dan Sarana Kesehatan
1. Kepala Seksi Kefarmasian
2. Kepala Seksi Jaminan Kesehatan
3. Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
1. UPT Puskesmas
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
122
2. UPT Gudang Farmasi
3. UPT Klinik Spesialis Bestari
4. UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
4.1.1. Kepala Dinas
Fungsi Kepala Dinas Kesehatan:
1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
dalam bidang kesehatan.
3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Tugas Kepala Dinas Kesehatan :
1. Memimpin dinas dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan
kebijakan umum pemerintah daerah.
2. Mengkoordinasikan pengendalian kesehatan masyarakat tingkat
kota.
3. Melaksanakan fasilitas pembiayaan kesehatan.
4. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia bidang
kesehatan.
5. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam mempromosikan
kesehatan.
6. Melaksanakan pengelolaan manajemen kesehatan tingkat kota.
7. Mendelegasikan tugas, memberi petunjuk pelaksanaan tugas
bawahan agar dapat dicapai kesesuaian hasil kerja dengan yang
diharapkan.
8. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas pokok dinas sesuai dengan kedudukan, fungsi
dan kewenangannya.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
123
9. Membuat laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dinas sebagai
pertanggung jawaban ke Walikota.
10. Mengevaluasi hasil kegiatan untuk mencapai kesesuaian dengan
rencana kerja yang telah ditetapkan.
11. Mengajukan bahan pertimbangan dan sasaran kepada Walikota atas
masalah yang prinsipal untuk mendapatkan persetujuan maupun
petunjuk dan arahan.
12. Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas.
4.1.2. Sekretaris
Sekretaris, mempunyai tugas:
1. Penyusunan Program
Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan
program dan anggaran penyelenggaraan ketatausahaan.
2. Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan
rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan
masyarakat. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan.
3. Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan
meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,
tindak lanjut LHP dan perlengkapan.
Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Sub Bagian Penyusunan Program
4.1.3.Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas:
1. Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar
Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar meliputi kesehatan
komunitas.
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
124
Dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Rujukan meliputi
kesehatan rujukan/spesialistik dan sistem rujukan.
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan khusus
Dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Khusus meliputi
kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji,
kesehatan gigi dan mulut.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Bina Pelayanan
Kesehatan dibantu oleh :
a. Seksi Kesehatan Dasar
b. Seksi Kesehatan Rujukan
c. Seksi Kesehatan Khusus
4.1.4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
1. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
Dalam penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan
penyakit meliputi surveilens epidemiologi, pengendalian penyakit
menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang,
pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi, dan kesehatan
matra.
2. Pengendalian Wabah dan Bencana
Dalam penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana
meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat,
dan pemulihan.
3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Dalam penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi
penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan
kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan, dan bahan pangan
serta pengamanan limbah.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
dibantu oleh :
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
125
a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
b. Seksi Wabah dan Bencana
c. Seksi Kesehatan Lingkungan
4.1.5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
sebagai berikut :
1. Perencanaan dan Pendayagunaan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3. Penyelenggaraan Registrasi dan Akreditasi
Dalam penyelenggaraan registrasi dan akreditasi meliputi: registrasi,
perizinan dan akreditasi tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga non
medis/tradisional terlatih.
Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) Kesehatan dibantu oleh :
a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Kesehatan
b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
c. Seksi Registrasi dan Akreditasi
4.1.6.Bidang Kefarmasian Jaminan dan Sarana Kesehatan
Tugas Bidang Kefarmasian Jaminan dan Sarana Kesehatan sebagai
berikut :
1. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan meliputi:
kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.
2. Pelayanan Sarana dan Peralatan Kesehatan
Dalam penyelenggaraan pelayanan sarana dan peralatan
kesehatan meliputi: monitoring dan evaluasi, registrasi, akreditasi
dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan.
3. Penyelenggaraan Kefarmasian.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
126
Dalam penyelenggaraan kefarmasian meliputi: obat, makanan
dan minuman, napza, kosmetika, dan alat kesehatan.
Dalam menjalankan tugasnya Bidang Kefarmasian Jaminan dan Sarana
Kesehatan dibantu oleh :
a. Seksi Kefarmasian
Melakukan pembinaan obat-obatan, alat-alat kesehatan yang ada di
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, termasuk toko obat dan
apotek.
b. Seksi Jaminan Kesehatan
c. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
4.1.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
4.1.7.1. UPT Puskesmas
Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan
kesehatan serta menggerakkan dan memberdayakan masyarakat
sekaligus mengadakan pembaharuan pembangunan berwawasan
kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
4.1.7.2. UPT Gudang Farmasi
Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan
gudang farmasi.
4.1.7.3. UPT Klinik Spesialis Bestari
Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan
kesehatan masyarakat yang berupa rawat inap dan rawat jalan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
127
4.1.7.4. UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan
laboratorium kesehatan lingkungan.
4.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan :
1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang -
undangan.
2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
Perundang-undangan.
4.2. Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan
4.2.1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan, kualitas dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan
jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan
Bidan di desa.
2. Sasaran
a. Cakupan rawat jalan sebesar 15%.
b. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan menjadi 90%.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
128
c. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) 90%, cakupan
Kunjungan Neonatus (KN2) menjadi 90%, dan cakupan
kunjungan bayi menjadi 90%.
d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi GAKY secara
cuma - cuma di puskesmas sebesar 100%.
e. Meningkatnya cakupan peserta yang mendapatkan pelayanan
kesehatan kerja.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi :
a. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya.
b. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin, terpencil,
perbatan dan kepulauan serta kelompok rentan (bayi, balita,
bumil dan lansia).
c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar sekurang -
kurangnya mencakup promosi kesehatan, KIA, KB, perbaikan
gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan
pengobatan dasar.
4.2.2. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan,
mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat
tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika.
2. Sasaran
a. Ketersediaan obat esensial-generik disarana pelayanan kesehatan
menjadi 95%.
b. Anggaran untuk obat esensial generik disektor publik setara
dengan 2 USD/kapita/tahun.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
129
a. Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan harga
obat dan perbekalan kesehatan.
b. Peningkatan pengawasan terhadap industri, perusahaan farmasi
dan makmin, batra dan industri RT.
c. Peningkatan promosi penggunaan obat tradisional dan
perbekalan.
4.2.3. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Tujuan
Program ini bertujuan memberdayakan individu, keluarga dan
masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM).
2. Sasaran
a. Terwujudnya komitmen semua unsur/stakeholders pembangunan
kesehatan disemua tingkat akan pentingnya promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat.
b. Terwujudnya pengembangan upaya kesehatan berbasis
masyarakat (Posyandu, Polindes, UKS, TOGA, Poskestren, dan
Saka Bakti Husada serta kelompok - kelompok kesehatan
masyarakat).
c. Tercapainya persentasi rumah tangga ber-PHBS sebesar 60%.
d. Meningkatnya persentasi posyandu purnama dan mandiri
menjadi 40%.
e. Tersedia dan beroperasinya Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)
diseluruh desa.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
130
a. Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (Posyandu,
Polindes, UKS, TOGA, Poskestren, dan Saka Bakti Husada serta
kelompok-kelompok kesehatan masyarakat).
b. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.
c. Peningkatan peran serta dan kemitraan serta public partnertship
dalam bidang kesehatan.
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PHBS.
4.2.4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi keluarga
dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu
hamil, bayi dan balita, serta usia produktif.
2. Sasaran
a. Mencegah meningkatnya prevalensi kegemukan pada balita
menjadi setinggi - tingginya sebanyak 5%, pada anak sekolah
dan orang dewasa menjadi setinggi - tingginya 10%.
b. Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe
menjadi 80%.
c. Menurunnya prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil dan ibu
nifas menjadi 40%.
d. Meningkatnya cakupan ASI Ekslusif menjadi 80%.
e. Meningkatnya cakupan balita yang mendapatkan vitamin A
menjadi 80%.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :
a. Peningkatan pendidikan gizi.
b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi mikro lain.
c. Penanggulangan gizi lebih.
d. Peningkatan surveilans gizi.
e. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
131
4.2.5 Program Lingkungan Sehat
1. Tujuan
Program ini bertujuan mewujudkan mutu lingkungan hidup
yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan
kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan
kesehatan.
2. Sasaran
a. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang
memenuhi syarat kesehatan menjadi 75%, persentase keluarga
menggunakan air bersih menjadi 85%, persentase keluarga
menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%
dan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi
syarat kesehatan menjadi 80%.
b. Tersedianya dan tersosialisasikannya kebijakan dan pedoman
serta hukum yang menunjang program yang terdistribusi hingga
ke desa.
c. Terselenggaranya sistem surveilans, sistem kewaspadaan dini,
faktor resiko, sistem penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB)/wabah secara berjenjang hingga ke desa.
d. Tersedianya alat, bahan, dan reagen untuk pengendalian faktor
resiko dan pendukung penyelenggaraan Program Lingkungan
Sehat.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :
a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar.
b. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan.
c. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
d. Pengembangan wilayah sehat.
4.2.6. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit
1. Tujuan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
132
Program ini bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian,
dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
a. Penyakit menular yang diprioritaskan dalam program ini adalah
malaria, demam berdarah dengue, tuberkulosis paru, HIV/AIDS,
diare, polio, filaria, kusta, pneumonia dan penyakit-penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi (PD3i), termasuk penyakit
karantina dan risiko masalah kesehatan masyarakat yang
memperoleh perhatian dunia internasional (public health risk of
internasional concern).
b. Penyakit menular yang diutamakan adalah: Penyakit jantung,
kanker, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kronis
dan degeneratif, serta gangguan aibat kecelakaan dan cedera.
2. Sasaran
a. Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization
(UCI) sebesar 98%.
b. Angka Case Detection Rate penyakit TB sebesar 70% dan angka
keberhasilan pengobatan TB diatas 85%.
c. Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) diharapkan ≥2/100.000
anak usia kurang dari 15 tahun.
d. Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani
sebesar 80%.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:
a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko.
b. Peningkatan imunisasi
c. Penemuan dan tatalaksana penderita
d. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
e. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
pencegahan dan pemberantasan penyakit.
4.2.7. Program Upaya Kesehatan Perorangan
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
133
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan akses, keterjangkauan,
dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.
2. Sasaran
a. Cakupan rawat inap sebesar 1,5 %.
b. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat
darurat sebesar 90%, jumlah rumah sakit yang melaksanakan
Pelayanan Obstetri Dan Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK) sebesar 75 %, dan jumlah rumah sakit yang
terakreditasi sebanyak 75%.
c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi Gakin di kelas III
rumah sakit sebesar 100%.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:
a. Peningkatan pelayanan mutu kesehatan rujukan.
b. Peningkatan pelayanan rujukan kasus kegawat daruratan dan
bencana.
c. Pembangunan sarana dan prasarana RS di daerah bencana,
terpencil, perbatasan dan kepulauan.
d. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan bagi Gakin, terpencil,
perbatasan dan kepulauan serta kelompok rentan.
4.2.8. Program Sumber Daya Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, jenis, mutu, dan
penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan, serta
pemberdayaan profesi kesehatan, sesuai dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan.
2. Sasaran
Tersedianya SDM kesehatan yang didistribusikan secara adil
dan merata, serta dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya
guna.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
134
a. Rasio dokter spesialis
dengan penduduk 6 :
100.000
b. Rasio dokter dengan
penduduk 37 : 100.000
c. Rasio dokter gigi dengan
penduduk 26 : 100.000
d. Rasio bidan dengan
penduduk 90 : 100.000
e. Rasio perawat dengan
penduduk 116 : 100.000
f. Rasio apoteker dengan penduduk 9 : 100.000
g. Rasio sarjana kesehatan masyarakat dengan penduduk 35 :
100.000
h. Tersedianya satu orang
tenaga bidan, di setiap desa
siaga
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:
a. Peningkatan perencanaan tenaga kesehatan
b. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan
melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
c. Peningkatan pembinaan tenaga kesehatan.
d. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
4.2.9. Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan mengembangkan kebijakan dan
manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung
penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP).
2. Sasaran
a. Tersedianya alokasi anggran kesehatan pemerintah mencapai
minimal Rp. 120.000/kapita/tahun.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
135
b. Tercapainya persentasi penduduk miskin yang menjadi peserta
jaminan kesehatan sebesar 100%.
c. Tercapainya persentasi penduduk yang telah terjamin
pemeliharaan kesehatan dengan sistem jaminan kesehatan
sebesar 60%.
d. Terselenggaranya sistem perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembengunan kesehatan.
e. Terbentuknya dan terselenggaranya sistem informasi manajemen
kesehatan, yang ditunjang oleh sistem informasi manajemen
kesehatan daerah.
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:
a. Peningkatan kajian manajemen dan kebijakan kesehatan.
b. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat bagi
penduduk miskin.
c. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan, dan penyempurnaan
administrasi keuangan serta hukum kesehatan.
d. Pengembangan SIK dan penelitian kesehatan.
4.2.10. Program Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
1. Tujuan
Program ini bertujuan meningkatkan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesahatan sebagai
masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan
kesehatan.
2. Sasaran
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
136
1. Terlaksananya dan termanfaatkannya hasil penelitian dan
pengembangan kesehatan dalam mendukung pembangunan
kesehatan.
2. Dihasilkannya kebijakan, rekomendasi, prototipe, produk, dan
teknologi baru hasil Litbangkes.
3. Tersedianya SDM Litbangkes yang memiliki kapasitas untuk
melaksanakan dan mendukung Litbangkes.
4. Tersedianya sarana dan prasarana Litbangkes yang terakreditasi
dibadan Litbangkes.
5. Terbentuk dan berfungsinya jejaring Litbangkes, forum
komunikasi dan kemitraan Litbangkes
3. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:
a. Penelitian dan pengembangan.
b. Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian serta
pengembangan.
c. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian serta
pengembangan.
KKS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FK UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANGPERIODE 20 APRIL – 30 MEI 2015
137